LEMBARAN SOAL SELEKSI PANITIA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN SOLOK PADA PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD PROVINSI PROVINSI DAN DPRD KAB/KOTA KAB/KOTA SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 WAWASAN KEBANGSAAN
1.
Undang Undang-Un -Undan dang g Repub Republik lik Ind Indone onesia sia Nomor Nomor 6 tahun tahun 201 2014 4 adala adalah h tentan tentang g: A. Daerah Otonomi Otonomi Kabupaten/Kot Kabupaten/Kotaa B. Daerah Daerah Otonomi Otonomi Khusus Khusus C. Daerah Daerah Kecamat Kecamatan an D. Desa Desa
2.
Part Partai ai Poli Politi tik k ada adala lah h: A. Organisa Organisasi si yang bersi bersifat fat nasiona nasionall dan integra integrative tive dibentuk dibentuk oleh oleh sekelom sekelompok pok warga warga negara negara Indonesia secara bersama-sama atas dasar kesamaan kehendak visi, misi dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara memelihara keutuhan Negara Negara Kesatuan Republik Indonesia Indonesia berdasarkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. B. Organisasi Organisasi yang bersifat menyeluruh menyeluruh dan dibentuk oleh rakyat Indonesia Indonesia secara secara sukarela sukarela atas dasar kesamaan kesamaan kehendak kehendak dan cita-cita cita-cita untuk untuk memperjuangkan memperjuangkan dan membela kepentingan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI. C. Organisasi Organisasi yang bersifat bersifat nasional nasional dan dibentuk dibentuk oleh sekelompok sekelompok warga negara negara Indonesia Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. D. Organisa Organisasi si yang yang bersif bersifat at nasiona nasionall dan mandiri mandiri diben dibentuk tuk oleh oleh sekel sekelompo ompok k warga warga negar negaraa Indonesia secara bersama-sama atas dasar kesamaan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela anggota, masyarakat, bangsa, Negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.
Berap Berapaa kali kali UUD 1945 1945 di amand amandeme emen? n? A. 1 Kali Kali B. 2 Kali Kali C. 3 Kali Kali D. 4 Kali Kali 1
4.
DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi fungsi pengawasan pengawasan,, hal ini diatur diatur dalam dalam pasal pasal .... A. 20A UUD 1945 1945 B. 20B UUD 1945 1945 C. 20C 20C UUD 194 1945 5 D. 20D UUD 1945 1945
5.
Beri Beriku kutt adal adalah ah hak hak-h -hak ak DPR DPR,, kecu kecual alii ... ... A. Hak Hak Inter Interpel pelas asii B. Hak Hak Angke Angkett C. Hak Menyatak Menyatakan an Pendapat Pendapat D. Hak Mosi Tidak Tidak Percay Percayaa
6.
Dibawah Dibawah ini ini merupaka merupakan n kewenang kewenangan an dari dari Mahkamah Mahkamah Konsti Konstitusi tusi,, kecuali kecuali .... .... A. Menguji UUD RI Tahun Tahun 1945 B. Memutus sengketa sengketa kewenangan kewenangan lembaga negara yang yang kewenangannya kewenangannya diberikan oleh UUD RI Tahun 1945 C. Memutus pembubaran pembubaran Parpol, Parpol, dan memutus perselisihan perselisihan tentang hasil pemilu D. Memutus sengketa sengketa peradilan pidana pidana dan perdata
7.
Berikut Berikut ini adala adalah h definisi definisi Pendidi Pendidikan kan Politik Politik,, Pendidik Pendidikan an yang yang paling paling tepat tepat adalah adalah : A. Pendidikan Pendidikan Politik adalah adalah proses pembelajaran pembelajaran dan penanaman penanaman nilai-nilai nilai-nilai idiologi Partai Partai Politik untuk menuju kekuasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. B. Pendidikan Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran pembelajaran dan pemahaman pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan kehidupan berbangsa dan bernegara. bernegara. C. Pendidikan Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran pembelajaran dan pemahaman pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap anggota Partai Politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. D. Pendidikan Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman pemahaman tentang Pancasila dan UUD 1945 bagi setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
8.
Menurut Menurut Pasal Pasal 1 UUD 1945 1945 amandeme amandemen, n, MPR tidak tidak lagi lagi melakukan melakukan sepen sepenuhny uhnyaa kedaulata kedaulatan n rakyat, karena.... A. Kedaulatan Kedaulatan berada di tangan tangan rakyat. B. Kedaulatan Kedaulatan sepenuhnya dilakukan dilakukan melalui pilpres langsung. langsung. C. Kedaula Kedaulatan tan berada berada di tangan tangan Legislat Legislatif if dan Presiden Presiden/Wap /Wapres res yang dilaku dilakukan kan melalui melalui mekanisme pemilihan langsung. D. Kedaulatan Kedaulatan berada di tangan Mahkamah Mahkamah Konstitusi.
2
9.
Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu, yang terdiri atas : A. KPPS, KPU Kab/Kota, KPU Provinsi dan KPU. B. PPS, PPK, KPU Kab/Kota, KPU Provinsi dan KPU. C. KPU Kab/Kota, KPU Provinsi dan KPU. D. KPU, KPU Provinsi dan PPK.
KEWILAYAHAN
10. Hari jadi Kabupaten Solok menurut Perda No. 2 Tahun 2009 adalah : A. 19 April 1918 B. 9 April 1913 C. 21 April 1918 D. 29 April 1913
11. Arti Lambang Kabupaten Solok
•
Arti gambar Masjid dan Rumah Gadang sebagaimana diatas adalah :
A. Melambangkan Alue Jo Patuik , mencerminkan kehidupan bermasyarakat. B. Melambangkan Adat basandi Syarak Syarak basandi Kitabullah, mencerminkan kehidupan bermasyarakat. C. Melambangkan Religiusitas, mencerminkan kehidupan Religiusitas bermasyarakat di Kabupaten Solok. D. Melambangkan Syarak Mangato Adat Mamakai, mencerminkan kehidupan yang islami.
12. Arti Lambang Kabupaten Solok •
Arti gambar Dua buah garis biru yang bergelombang dan berpuncak tiga sebagaimana gambar diatas adalah :
A. Melambangkan ada tiga buah danau besar dan dua buah sungai yang terbesar. B. Melambangkan ada tiga buah danau besar dan tiga buah sungai yang terbesar. C. Melambangkan ada dua buah danau besar dan tiga buah sungai yang terbesar. D. Melambangkan ada empat buah danau besar dan dua buah sungai yang terbesar.
3
13. Arti Lambang Kabupaten Solok •
Arti gambar Padi dan Kapas sebagaimana gambar diatas adalah :
A. melambangkan Keadilan dan Kesejahteraan. B. melambangkan Kesejahteraan dan Kebesaran. C. melambangkan Kebesaran dan Kesejahteraan. D. melambangkan Kemakmuran dan Kesejahteraan.
14. Arti Motto : “ ALUE JO PATUIK” sebagaimana diatas adalah …. A. Motto
“ ALUE JO PATUIK”
mencerminkan demokrasi yang dituangkan dalam musyawarah
Tigo Tungku Sajarangan, untuk menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan.
B. Motto
“ ALUE JO PATUIK”
mencerminkan demokrasi yang dituangkan dalam nilai-nilai
kekerabatan, untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat. C. Motto
“ ALUE JO PATUIK”
mencerminkan demokrasi yang dituangkan dalam musyawarah
Duduak Samo Randah Tagak Samo Tinggi, untuk menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan. D. Motto
“ ALUE JO PATUIK”
mencerminkan demokrasi yang dituangkan dalam musyawarah,
untuk menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan.
15. Batas-batas wilayah Kabupaten Solok adalah sebagai berikut, kecuali : A. Sebelah Barat : Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan B. Sebelah Selatan : Kabupaten Dharmasraya C. Sebelah Utara : Kabupaten Tanah Datar D. Sebelah Timur : Kabupaten Sawahlunto / Sijunjung
16. Alahan Panjang adalah ibukota : A. Kecamatan Tigo Lurah B. Kecamatan Danau Kembar C. Kecamatan Lembah Gumanti D. Kecamatan Hiliran Gumanti 17. Danau Diatas dan Danau Dibawah berada pada kecamatan : A. Kecamatan Danau Kembar B. Kecamatan Hiliran Gumanti C. Kecamatan Danau Kembar dan Kecamatan Lembah Gumanti D. Kecamatan Hiliran Gumanti dan Kecamatan Lembah Gumanti 18. Jumlah Kecamatan dan Nagari di Kabupaten Solok, adalah : A. 14 Kecamatan dan 84 Nagari. B. 14 Kecamatan dan 74 Nagari. C. 15 Kecamatan dan 74 Nagari. D. 15 Kecamatan dan 84 Nagari. 4
19. Jumlah anggota PPK di seluruh Kabupaten Solok untuk pelaksanaan Pemilihan Umum 2019 adalah : A. 42 Orang. B. 70 Orang. C. 84 Orang. D. 28 Orang
20. Jumlah anggota PPS di seluruh Kabupaten Solok untuk pelaksanaan Pemilihan Umum 2019 adalah : A. 444 Orang. B. 370 Orang. C. 222 Orang. D. 148 Orang
21. Jika jumlah TPS di Kabupaten Solok sebanyak 930 TPS, maka Jumlah anggota KPPS diseluruh Kabupaten Solok adalah : A. 6520 Orang. B. 6530 Orang. C. 6510 Orang. D. 6500 Orang
22. Tokoh Pergerakan Nasional Indonesia di era revolusi kemerdekaan yang berasal dari Kabupaten Solok adalah : A. Sutan Syahrir. B. Muhammad Yamin. C. Muhammad Natsir. D. Tuanku Tabing
23. Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat yang berasal dari Kabupaten Solok adalah : A. Amnasmen, SH B. Nova Indra, ST C. Roni Tri Noveta, ST D. Marzul Very, ST, M.Si
5
24. Yang menjadi Visi Daerah Kabupaten Solok adalah : A. Terwujudnya masyarakat kabupaten solok yang maju dan mandiri menuju kehidupan masyarakat madani dalam nuansa adat basandi syara’, syara’ basandi kitabbullah. B. Terwujudnya masyarakat kabupaten solok yang modern dan sejahtera
menuju kehidupan
masyarakat berdasarkan adat basandi syara’, syara’ basandi kitabbullah. C. Terwujudnya masyarakat kabupaten solok yang humanis dan berkarakter kuat, mandiri menuju kehidupan masyarakat adil dan sejahtera dalam nuansa adat basandi syara’, syara’ basandi kitabbullah. D. Terwujudnya masyarakat kabupaten solok yang egaliter berdasarkan adat basandi syara’, syara’ basandi kitabbullah.
25. Gerakan Magrib Mengaji dan Subuh Berjamaah digerakkan oleh : A. Gamawan Fauzi. B. Gusmal Dt. Rajo Lelo. C. Syamsu Rahim. D. Hasan Basri
26. Pada tahun 1979 secara yuridis Ibukota Kabupaten Solok masih tetap di Solok, secara de factonya berada di : A. Selayo. B. Arosuka. C. Koto Baru. D. Talang
27. Jumlah anggota DPRD Kabupaten Solok saat ini adalah : A. 40 Orang B. 35 Orang C. 30 Orang D. 45 Orang
28. Daerah Pemilihan anggota DPRD Kab. Solok saat ini terdiri atas 4 Daerah Pemilihan, yaitu : A. Dapil I : Kec. Junjung Sirih, X Koto Diatas, X Koto Singkarak. Dapil II : Kec. IX Koto Sungai Lasi, Kec. Kubung, Kec. Gunung Talang. Dapil III : Kec. Bukit Sundi, Kec. Lembang Jaya, Kec. Danau Kembar, Payung Sekaki, Kec. Tigo Lurah. Dapil IV : Kec. Pantai Cermin, Kec. Lembah Gumanti, Kec. Hiliran Gumanti. B. Dapil I : Kec. Pantai Cermin, Kec. Lembah Gumanti, Kec. Hiliran Gumanti.Dapil II : Kec. Bukit Sundi, Kec. Lembang Jaya, Kec. Danau Kembar, Payung Sekaki, Kec. Tigo Lurah.Dapil III : Kec. IX Koto Sungai Lasi, Kec. Kubung, Kec. Gunung Talang.Dapil IV : Kec. Junjung Sirih, X Koto Diatas, X Koto Singkarak. 6
C. Dapil I : Kec. IX Koto Sungai Lasi, Kec. Kubung, Kec. Gunung Talang.Dapil II : Kec. Junjung Sirih, X Koto Diatas, X Koto Singkarak. Dapil III : Kec. Bukit Sundi, Kec. Lembang Jaya, Kec. Danau Kembar, Payung Sekaki, Kec. Tigo Lurah. Dapil I : Kec. Junjung Sirih, X Koto Diatas, X Koto Singkarak. Dapil IV : Kec. Pantai Cermin, Kec. Lembah Gumanti, Kec. Hiliran Gumanti. D. Dapil I : Kec. Bukit Sundi, Kec. Lembang Jaya, Kec. Danau Kembar, Payung Sekaki, Kec. Tigo Lurah. Dapil II : Kec. Pantai Cermin, Kec. Lembah Gumanti, Kec. Hiliran Gumanti. Dapil III : Kec. Junjung Sirih, X Koto Diatas, X Koto Singkarak. Dapil IV : Kec. IX Koto Sungai Lasi, Kec. Kubung, Kec. Gunung Talang.
29. Tiga Orang perempuan Anggota DPRD Kabupaten Solok adalah : A. Hj. Elwiza, S.Sos, Ir. Gadis M., M.Si, Nidia Anggraini, SE, MM. B. Hj. Elwiza, S.Sos, Yetti Aswaty, SH, Ir. Gadis M., M.Si. C. Ir. Gadis M., M.Si, Nidia Anggraini, SE, MM, Suhendri. D. Yetti Aswaty, SH, Nursian, SH, Suhendri.
30. Unsur pimpinan DPRD Kabupaten Solok terdiri dari : A. Hardinalis, Septrismen, Firmansyah. B. Hardinalis, Septrismen, Yondri Samin. C. Yondri Samin, Jon Firman Pandhu, Aurizal. D. Dendi, Gusrial Abbas, Hendri Dunant
31. Daerah dikategorikan paling sulit dalam akses transportasi dan komunikasi di Kabupaten Solok adalah : A. Kipek. B. Sungai Sampia Sumiso. C. Sungai Abu. D. Garabak data
KEPEMILUAN
32. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh : A. KPU B. KPU Provinsi C. KPU Kabupaten/Kota D. Bupati.
7
33. Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit : A. 40% (empat puluh persen). B. 30% (tiga puluh persen). C. 50% (lima puluh persen). D. 60% (enam puluh persen).
34. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari : A. Pegawai BUMD B. Pegawai Swasta Daerah C. Pegawai Negeri Sipil Daerah D. Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan
35. PPS berkedudukan di : A. Ibukota Kecamatan. B. Ibukota Provinsi. C. Dusun/Jorong atau sebutan lainnya. D. Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
36. Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh ? A. PPS atas nama Ketua PPK. B. PPK atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota. C. PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota. D. Ketua KPU Kabupaten/Kota.
37. Kampanye dapat dilaksanakan melalui, kecuali : A. Pertemuan terbatas;
pertemuan tatap muka dan dialog;
debat publik/debat terbuka antar
pasangan calon. B. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum; pemasangan alat peraga; iklan media massa cetak dan media massa elektronik. C. Memprovokasi dan memobilisasi massa. D. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan.
8
38. Dalam Kampanye dilarang, kecuali : A. Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum; mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah. B. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye; menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah; menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan. C. Mengajak masyarakat secara bersama sama membersihkan pasar dan tempat-tempat ibadah. D. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
39. Dalam Kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan kecuali : A. Pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; B. Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; C. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan; D. Pengurus masjid, tokoh masyarakat lainnya.
40. Tanggal pemungutan suara Pemilu 2019 dilaksanakan pada : A. 17 April 2019 B. 18 April 2019 C. 19 April 2019 D. 15 April 2019
41. Sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan definisi dari : A. Penyelenggaraan Pemilu B. Penyelenggara Pemilu C. Pemilihan Umum D. Komisi Pemilihan Umum
42. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tentang : A. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden B. Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD C. Penyelenggara Pemilu D. Semua jawaban benar 9
43. Pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan pada tahun : A. 1945 B. 1955 C. 1971 D. 1977
44. Pada rezim pemerintahan Orde Baru anggota Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari : A. Unsur partai politik B. Utusan golongan C. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia D. Semua benar
45. Pemilihan Umum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatur dalam : A. Pasal 22 B B. Pasal 22 C C. Pasal 22 D D. Pasal 22 E 46. Berikut ini merupakan lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam pelaksanaan Pemilu, adalah : A. Badan Pengawas Pemilu B. Komisi Pemilihan Umum C. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu D. Semua benar 47. Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk, kecuali : A. Agar pemilu mudah dilaksanakan oleh siapapun B. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis C. Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas D. Memberikan kepastian hukum dan memcegah duplikasi dalam pengaturan pemilu 48. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 3 (1) yang telah di amandemen, anggota MPR terdiri dari : A. Anggota DPR dan DPD B. Anggota DPR dan utusan daerah dan golongan C. Anggota DPD dan utusan golongan D. Anggota DPR, DPD dan DPRD E. Anggota DPR dan DPRD
10
49. Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dimulai paling lambat ......... bulan sebelum hari pemungutan suara A. 24 (dua puluh empat) B. 22 (dua puluh dua) C. 20 (dua puluh) D. 12 (dua belas)
50. Berdasarkan
Undang-Undang
Nomor
7
tahun 2017
tentang
Pemilihan
Umum,
KPU
Kabupaten/Kota membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) paling lambat pada : A. 8 ( delapan) bulan sebelum penyelenggaraan pemilu B. 7 (tujuh) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu C. 10 (sepuluh) bulan sebelum penyelenggaraan pemilu D. 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan pemilu
51. Jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) hasil Pemilihan Umum tahun 2019 adalah ; A. 560 kursi B. 550 kursi C. 555 kursi D. 575 kursi
52. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR adalah : A. Minimal 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi B. Minimal 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi C. Minimal 5 (lima) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi D. Minimal 5 (lima) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi
53. Sementara untuk jumlah kursi anggota DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota setiap daerah pemilihan adalah : A. Minimal 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi B. Minimal 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi C. Minimal 5 (lima) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi D. Semua salah 54. Berdasarkan pasal 196 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah : A. 5 (lima) kursi B. 4 (empat) kursi C. 6 (enam) kursi D. Tergantung jumlah penduduk setiap provinsi 11
55. Provinsi Sumatera Barat mempunyai jumlah penduduk diatas 5.000.000 orang, maka jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Barat adalah : A. 75 kursi B. 70 kursi C. 65 kursi D. 60 kursi
56. Yang menjadi dasar penghitungan jumlah dukungan minimal untuk setiap bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah : A. Jumlah penduduk setiap provinsi B. Jumlah penduduk dalam Daftar Pemilih Tetap C. Jumlah kepala keluarga di setiap provinsi D. Jumlah kabupaten/kota di setiap provinsi
57. Untuk daerah pemilihan Provinsi Sumatera Barat, seorang bakal calon anggota DPD harus mendapat dukungan minimal adalah : A. 1.000 (seribu) pemilih B. 2.000 (dua ribu) pemilih C. 3.000 (tiga ribu) pemilih D. 4.000 (empat ribu) pemilih
58. Dukungan terhadap bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) minimal tersebar di : A. Paling sedikit 75 % Kabupaten/Kota di provinsi yang bersangkutan B. Paling sedikit 50 % Kabupaten/Kota di provinsi yang bersangkutan C. Tersebar diseluruh Kabupaten/Kota di provinsi yang bersangkutan D. Paling sedikit 25 % Kabupaten/Kota di provinsi yang bersangkutan
59. Pendaftaran
calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan paling lambat ...........
sebelum hari pemungutan suara. A. 7 (tujuh) bulan B. 8 (delapan) bulan C. 9 (sembilan) bulan D. 10 (sepuluh) bulan
60. Anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh : A. KPU Kabupaten/Kota B. Panitia Pemilihan Kecamatan C. Camat D. Wali Nagari 12
61. Berikut ini merupakan tugas dari Panitia Pemungutan Suara (PPS), kecuali : A. Mengumumkan daftar pemilih di wilayah kerjanya B. Menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK C. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu D. Membentuk KPPS
62. Yang menjadi kewenangan Panitia Pemungutan Suara adalah : A. Mengangkat Pantarlih B. Menerima masukan masyarakat tentang daftar pemilih C. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu D. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK
63. Selain mempunyai tugas dan kewenangan PPS mempunyai kewajiban sebagai berikut, kecuali : A. Menjaga dan mengamankan kotak suara keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara tersegel B. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh panwaslu kelurahan/ Desa C. Membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih D. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahap penyelenggaraan Pemilu
64. Pengambilan keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat : A. Pleno B. Paripurna C. Rapat Komisi D. Rapat Divisi
65. Jumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan adalah : A. 7 orang B. 5 orang C. 3 orang D. 6 orang 66. Berikut ini merupakan tugas dari Panitia Pemilihan Kecamatan, kecuali : A. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota B. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota C. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya. D. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan 13
67. Dalam melaksanakan tugasnya PPK berkewajiban, kecuali : A. Membantu KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap B. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilu C. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya D. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan
68. Daftar calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ditetapkan oleh : A. Komisi Pemilihan Umum B. Komisi Pemilihan Umum Provinsi C. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota D. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik
69. Persyaratan umur untuk menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah : A. Minimal 17 tahun B. Minimal 21 tahun C. Minimal 25 tahun D. Minimal 30 tahun
70. Dana Kampanye Dewan Perwakilan Daerah bersumber dari, kecuali : A. Calon anggota DPD yang bersangkutan B. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain C. Sumbangan dari Badan Usaha Milik Negara D. Jawaban a dan b benar
71. Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, dan tim kampanye dilarang menerima sumbangan dana kampanye Pemilu yang berasal dari, kecuali : A. Pihak asing B. Penyumbang yang tidak jelas identitasnya C. Perusahaan keluarga D. Perusahaan daerah
72. Pemilu tahun 2019 adalah pemilu serentak pertama di Indonesia, maksudnya adalah : A. Serentak dilaksanakan seluruh Indonesia B. Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden dilaksanakan dalam waktu bersamaan C. Pemilihan Presiden dan wakil presiden dilaksanakan serentak D. Semua jawaban benar
14
73. Berikut ini yang bukan termasuk perlengkapan pemungutan suara adalah : A. Tempat pemungutan suara B. Surat suara C. Bilik pemungutan suara D. Daftar Pemilih Tetap
74. Berdasarkan pasal 342 UU Nomor 7 Tahun 2017, Surat Suara untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah memuat : A. Nomor dan nama provinsi B. Pas foto diri terbaru dan nama calon anggota DPD C. Lambang dari provinsi tempat calon terdaftar D. Semua jawaban benar
75. Jumlah surat suara cadangan dalam pemilu tahun 2019 adalah : A. 3 % dari jumlah DPT B. 2,5 % dari jumlah DPT C. 2 % dari jumlah DPT D. 1,5 % dari jumlah DPT
76. Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara meliputi, kecuali : A. Pemilik kartu tanda penduduk yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan B. Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada pemilih tambahan C. Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan D. Penduduk yang memiliki paspor dan/atau SIM
77. Berdasarkan pasal 351 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi partai politik. Agar saksi bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, maka saksi dilatih oleh : A. Komisi Pemilihan Umum B. Badan Pengawas Pemilu C. Partai Politik D. Pemantau Pemilu 78. Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan hal-hal sebagai berikut kecuali : A. Mengidentifikasi dan menghitung jenis dokumen dan peralatan B. Memeriksa keamanan di sekitar TPS C. Mmemeriksa keadaan seluruh surat suara D. Menandatangani surat suara yang diigunakan oleh pemilih 15
79. Jumlah kotak suara yang akan digunakan pada Pemilihan Umum tahun 2019 adalah : A. 3 buah B. 4 buah C. 5 buah D. 6 buah
80. KPPS wajib menyerahkan berita acara hasil perolehan suara di TPS kepada : A. Pemantau Pemilu B. Pengawas TPS C. Saksi peserta pemilu D. PPK melalui PPS
81. Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS menemukan hal-hal sebagai berikut, kecuali : A. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan B. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditatapkan dalam ketentuan perundang-undangan C. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan D. Pemilih yang tidak membawa surat pemberitahuan (C6)
82. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama ................. setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota. A. 7 (tujuh) hari B. 10 (sepuluh) hari C. 15 (lima belas) hari D. 30 (tiga puluh) hari
83. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh ................... dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang. A. Pengawas TPS B. Pemantau TPS C. KPPS D. KPU Kabupaten
16
84. Pemungutan suara ulang yang dimaksud pada soal di atas boleh dilakukan : A. 1 (satu) kali B. 2 (dua) kali C. 3 (tiga) kali D. Sampai semua pihak menerima hasil pemungutan
85. Penghitungan suara di TPS dapat diulang dengan ketentuan sebagai berikut, kecuali : A. Kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan. B. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup. C. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan. D. Adanya saksi yang tidak hadir pada saat penghitungan suara
86. Pemantau Pemilu dalam melaksanakan tugasnya, berada di : A. Pintu masuk TPS B. Dalam TPS C. Di luar TPS D. Pintu keluar TPS
87. Sebelum melaksanakan penghitungan suara, KPPS menghitung hal-hal sebagai berikut, kecuali : A. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap B. Jumlah surat suara yang tidak terpakai C. Sisa surat suara cadangan D. Jumlah saksi yang hadir
88. Panitia Pemilihan Kecamatan membuat Berita Acara penerimaan kotak hasil penghitungan perolehan suara dari : A. KPPS B. PPS C. Saksi peserta Pemilu D. Wali Nagari
89. PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu dalam rapat yang dihadiri oleh : A. Camat dan Wali Nagari B. Saksi peserta pemilu dan panwascam C. KPU Kabupaten/Kota D. Pemuka masyarakat yang ada di kecamatan tersebut
17
90. Setelah melakukan penghitungan perolehan suara, selanjutnya rekapitulasi dilaksanakan di : A. PPS B. PPK C. KPU Kabupaten/Kota D. Semua jawaban benar
91. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) wajib menyerahkan kepada KPU Kabupaten/ Kota hal-hal sebagai berikut, kecuali : A. Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dalam kotak suara tersegel B. Berita Acara hasil penghitungan perolehan suara C. Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu di tingkat PPK yang dilampiri Berita Acara pemungutan suara dan hasil penghitungan suara di TPS D. Hasil temuan Panwascam atas dugaan pelanggaran pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPK
92. Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima oleh PPK dari, saksi peserta pemilu tingkat kecamatan, saksi peserta pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan, Paswaslu Kelurahan/Desa atau pengawas TPS, maka PPK melakukan : A. Langsung melakukan perbaikan B. Penghitungan suara ulang di TPS yang bersangkutan C. Membiarkan saja, dan selanjutnya dilakukan perubahan pada rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten/ Kota D. Berkonsultasi ke KPU Kabupaten/ Kota
93. Apabila terjadi pelanggaran administratif pemilu yang meliputi pelanggaran tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, maka akan diputus oleh : A. Pengadilan Tata Usaha Negara B. Bawaslu C. DKPP D. Mahkamah Konstitusi 94. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama ................... kerja sejak tanggal putusan dibacakan : A. 3 hari B. 5 hari C. 7 hari D. 10 hari 18
95. Apabila terjadi pelanggaran kode etik oleh penyelenggara, maka pelanggaran tersebut akan diputus oleh : A. KPU RI B. DKPP C. Bawaslu D. MK
96. Untuk sengketa hasil pemilihan umum, peserta pemilu dapat mengajukan gugatan ke : A. Mahkamah Agung B. Komisi Yudisial C. Mahkamah Kontitusi D. Bawaslu RI
97. Jumlah Hakim Mahkamah Konstitusi adalah : A. 5 (lima) orang B. 7 (tujuh) orang C. 9 (sembilan) orang D. 11 (sebelas) orang
98. Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk : A. Hakim Pemilu B. Gakkumdu C. Lembaga Peradilan Pemilu D. Semua benar
99. Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel dipidana dengan pidana penjara selama : A. Paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) B. Paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) C. Paling lama 3 (tiga ) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) D. Paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
19
100. Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dipidana penjara kurungan selama : A. 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) B. 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) C. 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupian) D. 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
20