Soal dan Pembahasan Akuntansi Pemerintah PSAP

1
1




PKN STAN
SOAL DAN PEMBAHASAN


SOAL DAN PEMBAHASAN Akuntansi PemerintahPoliteknik Keuangan Negara STAN – Program Diploma IV – Kelas 7D Akuntansi Alih Program Oleh:Anang Febri Sulistyono (05)Kurniawan Dwi Saputro (23)Nanang Nurbuat (27)Yoga Eginanda (38)PKN STANKementerian KeuanganBadan Pendidikan dan Pelatihan KeuanganPKN STAN
SOAL DAN PEMBAHASAN
Akuntansi Pemerintah

Politeknik Keuangan Negara STAN – Program Diploma IV – Kelas 7D Akuntansi Alih Program



Oleh:
Anang Febri Sulistyono (05)
Kurniawan Dwi Saputro (23)
Nanang Nurbuat (27)
Yoga Eginanda (38)
PKN STAN
Kementerian Keuangan
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
PKN STAN


Soal pilihan ganda
Dinas Pariwisata Bengkulu ingin menyerahkan aset Rumah Bung Karno —tempat Presiden Soekarno diasingkan kepada Dinas Pendidikan. Namun, Dinas Pariwisata tidak memilki data nilai historis aset tersebut. Berdasarkan penilaian saat ini rumah tersebut bernilai 5 miliyar rupiah. Seorang saksi mata menyatakan bahwa pembangunan rumah sejenis itu pada masa lalu hanya menghabiskan uang sebesar 5 Juta rupiah. Berapa nilai aset yang diakui pada saat penyerahan aset? – (Kerangka Konseptual: Nilai Aset)
Dinilai sebesar 5 Miliyar Rupiah
Dinilai sebesar 5 Juta Rupiah
Dinilai sebesar 5 Miliyar dikurangi biaya pembangunan 5 Juta Rupiah
Tidak dapat dinilai karena tidak ada nilai historis

Jawaban: A (tipe soal: pemahaman mudah)
Jawaban A benar karena dalam hal tidak dapat diketauinya nilai historis suatu aset, dapat digunakan nilai wajar sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah paragraf 47
"Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait."
Jawaban B salah karena 5 Juta adalah nilai wajar saat pembangunan, bukan saat penyerahan aset
Jawaban C salah karena tidak relevan mengurangkan nilai saat ini dengan nilai dimasa lalu
Jawaban D salah karena sesuai Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Paragraf 47, jika tidak ada nilai historis bisa menggunakan nilai wajar

Pada tanggal 22 Desember 2016, Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong menyewakan salah satu gedungnya kepada PT. Adil Sentosa senilai Rp50.000.000,00 untuk masa sewa seminggu sampai dengan 29 Desember 2016. PT. Adil Sentosa baru bisa menyetorkan uang sewa tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 2 Januari 2017. Manakah pernyataan berikut yang benar menurut PSAP? – (Kerangka Konseptual: Basis Akuntansi)
Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong mengakui pendapatan sewa pada Laporan Operasional periode tahun 2017 sebesar Rp50.000.000.
Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong mengakui pendapatan sewa pada Laporan Realisasi Anggaran periode tahun 2017 sebesar Rp50.000.000,00
Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong mengakui Pendapatan sewa yang belum diterima pada Laporan Operasional periode tahun 2016 sebesar Rp50.000.000,00
Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong mengakui Pendapatan sewa yang belum diterima pada Laporan Realisasi Anggaran periode tahun 2016 sebesar Rp50.000.000,00

Jawaban: B (tipe soal: pemahaman sedang)
Jawaban A salah karena Laporan Operasional menggunakan basis akrual, sehingga pendapatan sewa diakui pada tahun 2016 walaupun kas diterima tahun 2017 sesuai Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah paragraf 43
"Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan"
Jawaban B benar karena pada PSAP, LRA disusun berdasarkan basis kas, sehingga pendapatan sewa diakui ketika uang disetor ke Kas Umum Daerah tanggal 2 Januari 2017. Sesuai Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah paragraf 44
"Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan;
Jawaban C salah karena sesuai Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah paragraf 43 di atas, pada tahun 2016 diakui pendapatan, bukan pendapatan yang belum diterima.
Jawaban D salah karena sesuai Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah paragraf 44, LRA disusun berdasarkan basis kas, sehingga tidak ada pendapatan sewa yang belum diterima.

Pada Neraca Pemda Boyolali per 31 Desember 2016 diketahui bahwa:
Kas Daerah Rp 50 juta
Persediaan Rp 45 juta
Investasi Jangka Panjang Rp100 juta
Aset Lainnya Rp 85 juta
Total Aset Rp280 juta

Utang Jangka Pendek Rp 30 juta
Utang Jangka Panjang Rp150 juta
Total Kewajiban Rp180 juta
Pada tanggal 5 Januari 2017, Pemda Boyolali menjual 20% kepemilikan investasi seharga Rp23.000.000,00. Bagaimana jurnal untuk mencatat transaksi ini? (asumsi telah dilakukan pencatatan laba sampai dengan semester tersebut). – (Investasi)

Tanggal
Uraian
Debet
Kredit
05/01/17
Kas
Investasi jangka panjang
100 juta


100 juta


Tanggal
Uraian
Debet
Kredit
05/01/17
Kas
Investasi jangka panjang
23 juta


23 juta





Tanggal
Uraian
Debet
Kredit
05/01/17
Kas
Investasi jangka panjang
Surplus penjualan investasi
100 juta


23 juta
77 juta






Tanggal
Uraian
Debet
Kredit
05/01/17
Kas
Investasi jangka panjang
Surplus penjualan investasi
23 juta


20 juta
3 juta






Jawaban: C (Tipe Soal: Pemahaman-advanced)
Jawaban A salah karena yang dijual hanya 20% dari nilai investasi
Jawaban B salah karena belum ada jurnal untuk mencatat keuntungan dari penjualan investasi.
Jawaban C salah karena bila 100 juta yang dicatat, maka ini berarti yang dijual adalah 100% dari nilai investasi. Padahal yang dijual hanya 20%
Jawaban D benar. Nilai investasi yang dijual adalah sebesar 20% x 100 juta = 20 juta. Kemudian kas yang diterima adalah 23 juta. Jadi ada keuntungan sebesar 3 juta.

Pemerintah Daerah Muko-muko membeli saham untuk investasi, sebanyak 1000 lembar, dengan harga perlembar Rp500.000,00. Dalam rangka membeli investasi tersebut, terdapat komisi 1% untuk perantara jual beli. Sebelum dibeli, saham tersebut telah membagikan dividen sebesar 5%. Berapa nilai investasi Pemerintah Daerah Muko-muko? – (Investasi)
Rp480.000.000,00
Rp500.000.000,00
Rp505.000.000,00
Rp525.000.000,00

Jawaban: C (Tipe Soal: Pemahaman-Sedang)
Jawaban A salah karena harga saham ditambah biaya komisi dikurangi dividen
Jawaban B salah karena hanya harga saham
Jawaban C benar karena sesuai PSAP 06, Paragraf 24:
"Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut."
Maka nilai investasi saham tersebut adalah (1.000 x 500.000) + ((1.000 x 500.000)x1%) = 505.000.000
Jawaban D salah karena harga saham ditambah biaya komisi dan dividen

Berikut ini merupakan pengertian kewajiban pemerintah yang tepat, yaitu – (Kewajiban)
Semua biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah
Semua kewajiban yang harus ditanggung oleh pemerintah sehubungan dengan peminjaman dana.
Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
Potensi kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa pada masa yang akan datang

Jawaban: C (Tipe Soal: Mudah)
Jawaban A salah karena tidak semua biaya yang harus dibayar oleh pemerintah adalah kewajiban.
Jawaban B salah karena merupakan pengertian dari Biaya Pinjaman
Jawaban C benar sesuai dengan definisi kewajiban PSAP 09, Paragraf 5
Jawaban D salah karena merupakan pengertian dari Kewajiban Kontinjensi

Berikut merupakan pernyataan yang benar mengenai pengukuran aset tetap pada akuntansi pemerintahan, kecuali... – (Aset tetap)
Aset tetap yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan seluruh biaya perolehan untuk mendapatkan aset tetap tersebut.
Aset tetap yang diperoleh dengan kegiatan membangun sendiri dinilai berdasarkan biaya yang dikeluarkan dari perencanaan sampai aset siap digunakan.
Aset tetap yang diperoleh melalui hibah dinilai menggunakan nilai tukar aset secara wajar.
Aset tetap yang diperoleh dengan cara lain dinilai berdasarkan biaya perolehan dari aset tersebut.

Jawaban: D (Tipe Soal: Pemahaman Mudah)
Jawaban A telah sesuai dengan PSAP 07
Jawaban B telah sesuai dengan PSAP 07
Jawaban C telah sesuai dengan PSAP 07
Jawaban D tidak sesuai PSAP 07, Paragraf 20:
"Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan."

Jika atas kapal patroli laut milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dibeli pada tahun 2013 dengan masa manfaat sampai tahun 2023. Pada tahun 2015, dilakukan penilaian aktiva kapal patroli laut tersebut sehingga masa manfaat bertambah sampai tahun 2025. Bagaimana satuan kerja melakukan penyajian infomasi ini? – (Perubahan Estimasi Akuntansi)
Cukup disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan tahun 2015 karena perubahan masa manfaat asset tetap tidak mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja satuan kerja.
disajikan pada Laporan Operasional dan CALK sejak tahun 2013 karena masa manfaat asset bersifat resiprokal atas depresiasi yang telah dibebankan ditahun sejak asset diperoleh.
disajikan pada Laporan Operasional dan CALK sejak tahun 2015 karena pembebanan depresiasi atas perubahan masa manfaat dapat dibebankan sejak tahun berjalan
disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan sejak tahun 2015 sampai akhir manfaat sebagai bentuk taat asas meskipun perubahan masa manfaat asset tetap tidak mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja satuan kerja.

Jawaban: A (Tipe Soal: mudah)
Jawaban A telah sesuai dengan PSAP 10
Jawaban B salah karena tidak sesuai dengan ketentuan PSAP 10
Jawaban C salah karena tidak sesuai dengan ketentuan PSAP 10
Jawaban D salah karena tidak sesuai dengan ketentuan PSAP 10

Pada tahun 2011 dibangun pusat kesehatan masyarakat (PUSKESMAS) Buleleng dengan fokus pada pelayanan imunisasi, pelayanan kesehatan, dan administrasi BPJS. 98% kegiatan operasional dilakukan untuk imunisasi dan pelayanan kesehatan. Pada tahun 2015 dibangun Rumah Sakit Buleleng tepat di depan Puskesmas. Untuk melakukan efisiensi, maka diputuskan seluruh kegiatan imunisasi dan pelayanan kesehatan di lakukan di RS Buleleng, sedangkan Puskesmas Buleleng hanya melayani kegiatan administrasi BPJS dan seluruh asset medis, perawat, serta dokter dialihkan ke RS Buleleng, maka dinas kesehatan harus: – (Operasi yang Tidak DIlanjutkan)
Melakukan penghentian operasi karena fungsi melayani kegiatan kesehatan telah dialihkan
Tidak dilakukan penghentian operasi karena meskipun jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa
Dilakukan penghentian operasi karena asset medis, perawat, serta dokter telah dialihkan ke RS Buleleng
RS Buleleng menjadikan Puskesmas Buleleng sebagai anak cabang karena membantu dalam administrasi BPJS

Jawaban: B (Tipe Soal: mudah)
Jawaban A salah karena tidak sesuai dengan ketentuan PSAP 10
Jawaban B telah sesuai dengan PSAP 10
Jawaban C salah karena tidak sesuai dengan ketentuan PSAP 10
Jawaban D salah karena tidak sesuai dengan ketentuan PSAP 10

Satker KPP Baubau pada 30 Desember 2016 menyewakan aula untuk resepsi pernikahan Laode Muhammad Syarif sebesar Rp10.000.000. Hingga akhir tahun 2016, Laode Muhammad Syarif belum membayar uang sewa tersebut, karena keburu berbulan madu ke Raja Empat. Bagaimana jurnal penyesuainnya? – (Penyesuaian Pendapatan)
Pendapatan PNBP yang masih harus diterima 10 juta
Pendapatan PNBP 10juta
Kas 10juta
Pendapatan PNBP 10 juta
Pendapatan PNBP yang masih harus diterima 10 juta
Diterima dari Entitas Lain 10 juta
Kas 10 juta
Pendapatan PNBP 10 juta

Jawaban: A (Tipe Soal: mudah)
Jawaban A benar karena sudah sesuai dengan PSAP.
Jawaban B salah karena jurnal di awal tahun pada kasus ini tidak melibatkan kas
Jawaban C salah karena akun diterima dari entitas lain sudah di jurnal di tahun sebelumnya
Jawaban D salah karena jurnal di awal tahun pada kasus ini tidak melibatkan kas

Berikut ini Laporan yang harus disampaikan oleh satker BLU setian triwulan adalah... – (Penyajian Laporan Keuangan BLU)
Laporan realisasi anggaran, arus kas dan catatan atas laporan keuangan
Laporan neraca, realisasi anggaran dan arus kas
Laporan neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan neraca, laporan arus kas, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Jawaban: A (Tipe Soal: sedang)
Jawaban A benar karena sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian Lembaga, satker BLU harus menyampaikan Laporan realisasi anggaran, arus kas dan catatan atas laporan keuangan setiap triwulan
Jawaban B salah karena laporan neraca cukup disampaikan setiap semester
Jawaban C salah karena laporan neraca, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas cukup disampaikan setiap semester
Jawaban D salah karena laporan neraca cukup disampaikan setiap semester.


Essay dan Soal Ilustrasi Kasus
Sebutkan prinsip-prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah! – (Kerangka Konseptual)

Jawab: (Tipe Soal: hapalan-Mudah)
Sesuai Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Paragraf 41:
"Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah:
(a) Basis akuntansi;
(b) Prinsip nilai historis;
(c) Prinsip realisasi;
(d) Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;
(e) Prinsip periodisitas;
(f) Prinsip konsistensi;
(g) Prinsip pengungkapan lengkap; dan
(h) Prinsip penyajian wajar."

Pada awal tahun 2017, Pemerintah Daerah Kabupaten Benteng memiliki investasi berupa 400.000 lembar saham pada PT. Untung Besar, dengan harga perolehan perlembar Rp1.000,00. Kepemilikan Pemda Kabupaten Benteng saat ini adalah 40%. Pada akhir tahun 2017, PT. Untung Besar memperoleh keuntungan sebesar Rp98.000.000,00 dan nilai sahamnya naik 150% menjadi Rp2.500,00 perlembar. PT. Untung Besar tidak membagikan dividen pada tahun ini dan Pemda Kabupaten Benteng tidak akan menjual saham PT. Untung Besar dalam waktu dekat. Berapakah nilai Investasi Pemda Kabuoate Benteng pada akhir tahun 2017? – (Investasi: Metode penilaian)

Jawaban (Tipe Soal: kasus-sedang)
Kepemilikan Pemda Kabupaten Benteng adalah 40% dan merupakan investasi permanen, seingga metode yang digunakan adalah metode ekuitas, sesuai dengan PSAP 06 Paragraf 36:
"(b) Metode ekuitas;
Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap."
Maka nilai investasinya adalah sebesar nilai investasi awal ditambah bagian laba pemerintah, yaitu:
Nilai investasi awal (400.000 lembar X Rp1.000) Rp400.000.000,00
Bagian laba pemerintah (40% X Rp98.000.000) 39.200.000,00
Nilai Investasi akhir tahun 2017 Rp439.200.000,00

Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Jelaskan dan sebutkan unsur-unsurnya! – (Aset Tetap: Nilai Perolehan)

Jawaban (Tipe Soal: hafalan-mudah)
Kewajiban Jangka Pendek : Diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan
Utang kepada Pihak Ketiga: Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit nonpemerintahan
Utang Transfer: Merupakan kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan
Utang Bunga: merupakan kewajiban yang berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri
Bagian lancar Utang Jangka Panjang
Kewajiban Lancar Lainnya
Kewajiban Jangka Panjang:
Utang Luar Negeri: Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca
Utang Dalam Negeri: Utang dalam mata uang rupiah dapat berasal dari utang sektor perbankan maupun dari obligasi.
Utang jangka panjang lainnya: Utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Kelola (BSK)

Pada tanggal 23 Desember 2016, Kantor Kementerian Agama Kota Tujuh De Ape membeli tanah seharga Rp10.000.000.000 yang di atasnya berdiri bangunan senilai Rp5.000.000.000. Agar tanah tersebut siap digunakan maka dikeluarkan lagi biaya untuk pembongkaran bangunan sebesar Rp 700.000.000,00, pematangan tanah Rp 200.000.000,00, dan balik nama Rp 300.000.000. Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi perolehan tanah tersebut! – (Aset Tetap: Nilai Perolehan)

Jawaban (Tipe Soal: kasus-sedang)
Harga perolehan tanah ini adalah sebesar Rp11.200.000.000 terdiri dari:
Harga Tanah Rp10.000.000.000
Biaya pembongkaran bangunan Rp700.000.000
Biaya pematangan tanah Rp200.000.000
Biaya balik nama Rp300.000.000
Nilai Perolehan tanah RP11.200.000.000
Jurnalnya:
Tanggal
Uraian
Debet
Kredit
23/12/16
Tanah
Diinvestasikan dalam aset tetap
11,2 milyar


11,2 milyar

Sebuah bus karyawan milik Pemerintah Kota Tujuh De Ape yang dibeli pada tanggal 1 Maret 2013 dengan harga Rp3.500.000.000 rusak berat akibat tertimpa pohon mahoni saat terjadi bencana angin puting beliung yang melanda pada Agustus 2016. Pada akhir Agustus 2016 telah ada penetapan penghentian penggunaan secara aktif terhadap bus yang telah rusak tersebut dari pihak berwenang dan untuk selanjutnya akan dilakukan proses penghapusan atas aset tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tanggal 3 Oktober 2016 telah ditetapkan oleh pihak berwenang bahwa bus yang telah rusak dapat dikeluarkan dari neraca. Nilai buku bus pada saat terjadi bencana angin puting beliung adalah sebesar Rp1.500.000.000. Bagaimana jurnal yang harus dibuat untuk mencatat peristiwa tersebut? – (Reklasifikasi)

Jawaban (Tipe Soal: kasus-sedang)
Jurnal untuk mencatat reklasifikasi aset tetap menjadi aset lainnya pada 31 Agustus 2016
Tanggal
Uraian
Debet
Kredit
31/8/16
Aset Lainnya
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Peralatan dan Mesin
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
3,5 milyar
2 milyar


3,5 milyar
2 milyar

Jurnal untuk mengeluarkan aset lainnya tersebut pada 3 Oktober 2016
Tanggal
Uraian
Debet
Kredit
31/8/16
Beban Non Operasional
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
Aset Lainnya
1,5 milyar
2 milyar


3,5 milyar
Satker Kantor Pertanahan Kabupaten Toli-toli menemukan berberapa kesalahan yang terjadi sepanjang tahun 2016 sebagai berikut:
Tanggal 2 Januari 2016, membayar gaji pegawai dengan menerbitkan SP2D-LS dengan nilai Rp826.000.000,00. Pada hari dan tanggal yang sama SP2D-LS tersebut dibukukan oleh bagian keuangan sebesar Rp862.000.000,00
Pada Tanggal 5 Februari 2016, dibayar gaji pegawai dengan menerbitkan SP2D-LS dengan nilai Rp826.000.000. Pada hari dan tanggal yang sama SP2D-LS tersebut dibukukan oleh bagian keuangan sebesar Rp 826.000.000 sebagai belanja barang.
Pada tanggal 20/04/15, diterima setoran pendapatan sewa aula sebesar Rp13.000.000. Setoran tersebut dibukukan oleh bagian keuangan sebesar Rp31.000.000,00. Pada tanggal 28/01/16 waktu menyusun laporan, diketahui kesalahan tersebut.
Diketahui terjadi kesalahan dalam penerbitan pengadaan mobil dinas tahun yang lalu senilai Rp230.000.000,00, namun nilai dalam SP2D-LS tercatat Rp235.000.000,00. Suplier sudah menyetorkan kelebihan belanja pada tanggal 23 Juni 2016. Pada bulan Juni, laporan keuangan tahun 2014 sudah diterbitkan.
Buatlan jurnal untuk memperbaiki kesalahan satker Kantor Pertanahan kabupaten Toli-toli! – (Koreksi kesalahan)
Jawaban (Tipe Soal: kasus-advanced)
Tanggal
Uraian
Debet
Kredit
2/02/16
Ditagihkan pada Entitas Lain
36 juta


Beban Pegawai

36 juta

(koreksi kesalahan tidak berulang periode berjalan – mempengaruhi kas)


5/05/16
Beban Pegawai
Beban Pegawai
(koreksi kesalahan tidak berulang periode berjalan – tidak mempengaruhi kas)
826 juta

826 juta
28/01/16
Pendapatan PNBP
Diterima dari Entitas Lain
(koreksi kesalahan tidak berulang periode sebelumnya – laporan keuangan belum terbit)
18 juta

18 juta
23/06/16
Diterima dari Entitas Lain
Pendapatan Lain-lain
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Peralatan dan Mesin
(koreksi kesalahan tidak berulang periode sebelumnya – laporan keuangan sudah terbit)
5 juta

5 juta

5juta

5 juta
Setiap kebijakan akuntansi memiliki sisi dua mata pedang, terdapat baik buruknya. Jika suatu pelakuan akuntansi tertentu dipilih untuk disepakati oleh seluruh perkumpulan akuntansi swasta nasional meskipun tidak memberikan nilai keandalan lebih, menurut anda sebagai bendahara pemerintan sebagai bentuk taat asas terhadap kebijakan akuntansi public apakah perlakuan akuntansi tersebut dapat dipakai dalam perlakuan akuntansi satuan kerja anda? – (Perubahan Kebijakan Akuntansi)

Jawaban (Tipe Soal: pemahaman-sedang)
Tidak, karena suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Suatu peralatan berupa alat berat eskavator milik Direktorat Jenderal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada saat tahun 2012 dibeli dengan masa manfaat 20 tahun. Pada tahun 2014 terjadi bencana alam yang mengakibatkan asset tetap tersebut terendam banjir dan mengalami kerusakan berat. Pada tahun 2015 dilakukan perbaikan dan setelah dilakukan penilaian ulang diketahui masa manfaat menurun sampai tahun 2020. Sebagai bendahara satuan kerja, pada tahun 2015 bapak Nanang melakukan pencatatan pada Catatan Atas Laporan Keuangan tahun 2014 atas perubahan masa manfaat karena kejadian bencana pada tahun 2014. Sebagai atasan bapak Nanang yang melakukan pengawasan kinerja bendahara, apakah yang dilakukan bapak Nanang telah sesuai aturan? Jelaskan secara singkat jawaban anda! – (Perubahan Estimasi Akuntansi)

Jawaban (Tipe Soal: pemahaman-sedang)
Yang dilakukan bapak Nanang Tidak benar, seharusnya atas perubahan masa manfaat tersebut dilakukan tahun 2015 sampai 2020 pada Laporan Operasional dan CALK, Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu
Satker MTSn Cilacap 2 pada 1 Februari 2016 menyewa mobil untuk operasional kantor untuk masa sewa 12 bulan. SPM/SP2D Belanja Sewa sebesar Rp12.000.000 telah terbit saat itu juga. Selain itu, MTSn Cilacap juga menyewakan gedung tidak terpakai kepada BRI untuk dijadikan kantor capem sementara selama 5 tahun yang dimulai tanggal 1 maret 2016. Nilai sewa adalah Rp150.000.000 dan sudah di setor ke kas negara. Bagaimana jurnal penyesuaian pada 31 Desember 2015? – (Penyesuaian Pendapatan dan Beban)
Jawaban (Tipe Soal: pemahaman-mudah)
Jurnal untuk mencatat penyesuaian sewa mobil
Besar penyesuaian = belanja dibayar dimuka – beban expired
= 12.000.000 – (11/12 x 12.000.000)
= 1.000.000
Tanggal
Uraian
Debet
Kredit
31/12/16
Belanja dibayar di muka
Beban Jasa
1 juta


1 juta

Jurnal untuk mencatat penyesuaian sewa gedung
Besar penyesuaian = sewa diterima di muka – sewa expired
= 150.000.000 – (10/12x5 x 150.000.000)
= 25.000.000
Tanggal
Uraian
Debet
Kredit
31/12/16
Pendapatan LO – sewa gedung
Sewa diterima di muka
25 juta


25 juta


Jelaskan perbedaan Laporan Operasional satker BLU dengan satker pada umumnya? – (Laporan Keuangan BLU)
Jawaban (Tipe Soal: kasus-sedang)
Sesuai PSAP 13 Paragraf 74, Laporan Operasional satker BLU memuat pos Pendapatan LO yang diklasifikasikan berdasarkan sumber pendapatan seperti:
Pendapatan dari Alokasi APBN/APBD
Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat
Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan
Pendapatan hasil kerja sama
Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa
Pendapatan BLU lainnya
Bila terdapat rincian mengenai pendapatan satker BLU, maka harus disajikan lebih lanjut pada Catatan atas Laporan Keuangan.



2Akuntansi Pemerintah (AKPEM)
2
[Type the document title]
[Type the document subtitle]
[Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document. Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document.]
[Year]
[Type the author name]
[Type the company name]
[Pick the date]
[Pick the date]
[Type the document title]