1
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Ilmu pengetahuan perundang-undangan akhir-akhir ini sangat populer terutama untuk
membuat suatu perundang-undangan yang baru. Ilmu pengetahuan perundang-undangan dikembangkan di Eropa Barat di negara-negara yang berbahasa Jerman dan Belanda. 1) Sebagai telaah sejarah perundang-undangan (wetshistorie), dapat
dikemukakan
bahwa sejak proklamasi 17 Agustus 1945, Republik Indonesia telah melewati 4 kali berlakunya Undang-Undang Dasar, yaitu: (1) Undang-Undang Dasar 1945; (2) Konstitusi Republik Indonesia Serikat; (3) Undang-Undang Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan; (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diubah (diamendemen) dengan empat kali perubahan. UUD 1945 sebelum perubahan tidak menjelaskan tentang pembentukan undang-undang dengan lengkap, melainkan hanya menegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR, Sementara itu mengenai proses pembentukan undang-undang hanya menyebutkan bahwa rancangan undang-undang yang tidak mendapat persetujuan DPR tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan berikutnya. berikutnya. UUD 1945 mengalami empat kali perubahan fundamental dalam waktu relatif sangat pendek. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang diberi wewenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasas 1945, sebagai perwujudan keinginan rakyat untuk melakukan reformasi di bidang hukum. Perubahan UUD1945 sangat mempengaruhi mekanisme penyelenggaraan negara dan urusan pemerintahan, akibatnya berbagai lembaga negara diwajibkan untuk melakukan 1)
Farida, Maria, ILMU Maria, ILMU PERUNDANG-UNDANGAN ,Yogyakarta:Kanisius(1998), ,Yogyakarta:Kanisius(1998), hal.2
2
pembenahan yang menyangkut fungsinya untuk disesuaikan dengan perubahan tersebut. Tidak hanya mempengaruhi mekanisme penyelenggaraan negara dan urusan pemerintahan tetapi juga mengbah kekuasaan membentuk undang-undang dari semula yang dipegang presiden beralih menjadi wewenang Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga, penataan pelaksanaan fungsinya akan memiliki pengaruh terhadap kualitas pembentukan undangundang di Indonesia. Langkah-langkah ke arah pembentukan undang-undang yang berkualitas, sebagai bagian dari ikhtiar untuk mendukung reformasi hukum, telah di implementasikan melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Upaya perbaikan tersebut menyangkut proses pembentukanya (Formal), maupun substansi yang diatur (Materil). Langkah ini dapat memberikan jaminan, bahwa undang-undang yang dibentuk mampu menampung
berbagai
kebutuhan
dan
perubahan
yang
cepat,
dalam
pelaksanaan
pembangunan. Undang-undang merupakan landasan hukum yang yang menjadi dasar pelaksanaan dari keseluruhan kebijakan yang dibuat oleh pemerintahaan. “legal policy” yang dituan gkan dalam undang-undang, menjadi sebuah sarana rekayasa sosial, yang membuat kebijaksanaan yang hendak dicapai pemerintah, untuk mengarahkan masyarakat menerima nilai-nilai baru..2) Didalam negara yang berdasarkan atas hukum moderen (verzorgingsstaat), tujuan utama dari pembentukan undang-undang bukan lagi menciptakan kodipikasi bagi normanorma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam mas yarakat, akan tetapi tujuan utama pembentukan undang-undang itu adalah menciptakan modipikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat.3) Saat ini undang-undang memberikan bentuk yuridis terhadap campur tangan sosial yang dilakukan oleh pembentuknya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara. Undangundang kini tidak lagi terutama berfungsi memberi bentuk kristalisasi kepada nilai -nilai yang 2
Yuliandri, Asas-asas Yuliandri, Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada(2010), hal.1 3 Farida, Maria, ILMU Maria, ILMU PERUNDANG-UNDANGAN ,Yogyakarta:Kanisius(1998), ,Yogyakarta:Kanisius(1998), hal.2
3
hidup dalam masyarakat, melainkan memberikan bentuk bagi tindakan politik yang menentukan arah perkembangan nilai-nilai tersebut. Dalam uraian diatas maka dalam kesempatan ini penulis akan membuat suatu Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. Apa itu Proses, menurut menurut kamus besar Bahasa Indonesia Pengertian proses adalah rangkaian suatu tindakan. Jadi proses pembentukan undang-undang adalah rangkaian tindakan dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan. Rangkaian bagaimana sesuatu peraturan tersebut dilakukan dan pastilah terdapat tata cara dalam melaksanakanya.
B.
Perumusan Masalah Dari judul diatas terdapat perumusan masalah diantaranya:
A. Mengapa dalam pembentukan undang-undang harus mempunyai dasar hukum? B. Bagaimana proses pembentukan undang-undang?
C.
Manfaat
1. Mahasiswa dapat mengetahui proses pembentukan undang-undang di indonesia. 2. Mahasiwa dapat mengetahui, Mengapa undang-undang mempunyai dasar hukum.
D.
Kajian Pustaka
1. Teori dan Landasan Pembentukan Undang-Undang
Undang-undang (gezets) adalah dasar dan batas bagi kegiatan pemerintah, yang menjamin tuntutan-tuntutan negara berdasar atas hukum, dan adanya kepastian dalam
hukum.
Menurut
pendapat
Peter
Badura,
dalam
pengertian
teknis
ketatanegaraan Indonesia, undang-undang ialah produk yang dibentuk bersama oleh
4
Dewan Perwakilan Rakyat dengan presiden, dalam penyelengaraan pemerintahan negara ( Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945 hasil perubahan pertama). Peraturan perundang-undangan dilihat dari peristilahan merupakan terjemahan dari peristilahan merupakan terjemahan dari wettelijke regeling. Kata wettelijke berarti sesuai dengan wet atau berdasarkan wet . Kata wet pada umumnya diterjemahkan dengan undang-undang dan bukan dengan undang. Sehubung dengan kata dasar undang-undang, maka terjemahan wettelijke regeling ialah peraturan perundangundangan. Menurut Otto, dkk., teori tentang pembentukan undang-undang ( legislative theories) memungkinkan untuk mengenali faktor relevan yang mengaruhi kualitas hukum (the legal quality) dan substansi undang-undang (the content of the law). Teoriteori tersebut meliputi: 1. The synoptic policy-phases theory; 2. The agenda-building theory; 3. The elite ideology theory; 4. The bureau-politics theory or organisational politics theory; 5. The four rationalities. Diantara kelima macam teori pembentukan undang-undang tersebut, “the agenda –building theory” kiranya sesuai-memiliki kesamaan- dengan situasi dan kondisi pembentukan hukum di indonesia, yang pada umumnya memiliki karakteristik “a bottom up approach”. Dengan demikian teori tersebut mengandung persamaan unsur-unsur dengan proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Landasan pembentukan undang-undang menurut Jimly Asshiddiqe, harus dilihat dari sisi tekhnis pembentukan undang-undang, landasan pembentukan undang-
5
undang haruslah tergambar dalam ‘ konsiderens” suatu undang-undang. Dalam konsiderens suatu undang-undang haruslah memuat norma hukum yang baik, yang menjadi landasan keberlakuan undang-undang tersebut. 4) Undang-Undang adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur pemerintahan yang lainnya. Sebelum disahkan, undang-undang disebut sebagai rancangan Undang-Undang. Undang-undang berfungsi untuk digunakan sebagai otoritas, untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk menyediakan (dana), untuk menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan, atau untuk membatasi sesuatu. Suatu undang-undang biasanya diusulkan oleh anggota badan legislatif (misalnya anggota DPR), eksekutif (misalnya presiden), dan selanjutnya dibahas di antara anggota legislatif. Undang-undang sering kali diamandemen (diubah) sebelum akhirnya disahkan atau mungkin juga ditolak. Undang-undang dipandang sebagai salah satu dari tiga fungsi utama pemerintahan yang berasal dari doktrin pemisahan kekuasaan. Kelompok yang memiliki kekuasaan formal untuk membuat legislasi disebut sebagai legislator (pembuat undang-undang), sedangkan badan yudikatif pemerintah memiliki kekuasaan formal untuk menafsirkan legislasi, dan badan eksekutif pemerintahan hanya dapat bertindak dalam batas-batas kekuasaan yang telah ditetapkan oleh hukum perundangundangan. Undang-undang secara formil jelas berbeda dari rancangan undang-undang. Pembatas antara suatu rancangan undang-undang dan undang-undang adalah tindakan pengesahan formil berupa pengundangan un-dang-undang itu dalam Lembaran Negara. Sejak undang-undang itu diundangkan, maka naskahnya resmi disebut sebagai undang-undang. Akan tetapi, sebelum naskah yang bersangkutan resmi disahkan oleh 4)
Yuliandri, Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada(2010), Hal.25
6
Presiden dan kemudian diundangkan sebagaimana mestinya da lam Lembaran Negara, maka naskah rancangan itu masih tetap disebut sebagai rancangan undang-undang. Tentu saja dapat dibedakan antara rancangan un-dang-undang yang belum dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat, rancangan undang-undang yang sedang dalam proses pembahasan bersama oleh DPR bersama dengan pemerintah, dan rancangan undang-undang yang telah mendapat persetujuan bersama oleh DPR bersama dengan pemerintah, yaitu yang sudah disahkan secara materiel dalam rapat paripurna DPR-RI sebagai tanda dicapainya persetujuan bersama antara DPR dan Presiden atas rancangan undang-- undang yang bersangkutan.5)
2.
Asas-asas Pembentukan Perundang-undangan yang baik
Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut Van Der Vlies, banyak memengaruhi rumusan Pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2004 (yang sekarang telah di amandemen) ke UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Perumusan mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut menurut Van Der Vlies dalam bukunya yang berjudul Het Wtsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu asas formal dan asas materiil. 1) Asas-asas formal meliputi: a. Asas tujuan yang jelas (beginsel van duidelijke doelstelling); b. Asas organ/lembaga yang tepat (beginsel van het juiste organ); c. Asas perlunya pengaturan (het noodzakelijkheids beginsel); d. Asas dapat dilaksanakan (het beginsel van uitvoerbaarheid);
5)
Asshiddiqie, Jimly, Perihal Undang-Undang, Jakarta: Rajawali Pers(2011), hal. 41
7
e. Asas consensus (het beginsel van consensus); a) Asas-asas material yang meliputi: a. Asas terminologi dan sistematika yang benar (het beginselvan duidelijke termonologie en duidelijke systemtiek); b. Asas dapat dikenali (het beginsel van de kenbaaheid); c. Asas perlakuan yang sama dalam hokum (hetrechtsgelijkeheidsbeginsel) d. Asas kepastian hukum (het rechtzekerheidsbeginsel); e. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (hetbeginsel van de individuale rechtbedeling). Sedangkan A.Hamid S. Attamimi berpendapat, bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut, khususnya dalam ranah keindonesiaan, terdiri atas: Cita Hukum Indonesia; Asas Negara Berdasarkan Hukum; Asas Pemerintahan Berdasarkan Sistem Konstitusi; dan Asas-asas lainya.6)
3. Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan
Ketentuan UU PPP mengatur bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: a.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan hukum dasar tertulis Negara Republik Indonesia, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara.
b.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR);
c.
Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang- Undang (Perpu)
6)
Farida, Maria, ILMU PERUNDANG-UNDANGAN ,Yogyakarta:Kanisius(1998), hal. 196-197
8
a)
Undang-Undang (UU) dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden untuk melaksanakan UUD 1945 .
b)
Perpu dibuat oleh Presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, dengan ketentuan: Perpu harus diajukan
ke
DPR dalam persidangan
yang berikut, DPR dapat menerima atau menolak Perpu dengan tidak mengadakan perubahan, dan Jika ditolak DPR, Perpu tersebut harus dicabut. d.
Peraturan Pemerintah (PP) Peraturan Pemerintah (PP) dibuat oleh Pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang.
e.
Peraturan Presiden (Perpres) Keputusan Presiden (Keppres) yang bersifat mengatur dibuat oleh Presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan.
7)
f.
Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi); dan
g.
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda kabupaten/Kota).7)
UU NO. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Psl. 7
9
BAB II
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG
A.
Undang-Undang dan Sistem Hukum Undang-undang merupakan salah satu bagian dari sistem hukum. Karenanya, proses
pembentukan undang-undang akan sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh negara tempat undang-undang itu dibentuk. Sehingga untuk mengkaji pembentukan undangundang secara komprehensif, haruslah dimulai dengan mengkaji sistem hukum itu sendiri. Lawrence M. Friedman mengemukakan untuk memahami sistem hukum dapat dilihat dari unsur yang melekat pada sistem hukum itu sendiri, yakni: “sistem hukum mempunyai unsur -unsur, yaitu: struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture)”. 8) Lebih lanjut dikemukakan, bahwa untuk mempermudahkan pemahaman tentang sistem hukum, dapat dilakukan dengan: “mengambarkan ketiga unsur sistem hukum itu adalah dengan mengibaratkan struktur hukum seperti mesin. Substansi adalah apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh mesin. Budaya hukum adalah siapa saja yang ingin mematikan dan menghidupkan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Satu saja komponen pendukung tidak berfungsi maka niscaya sistem mengalami disfunction (kepincangan). Dalam konteks pembangunan hukum di Indonesia, khusunya pada masa Orde Baru, dengan memodifikasi serta memasukan unsur lain dalam pembangunan hukum, kompenen sistem hukum yang dikemukakan Friedman juga menjadi acuan. Pada Seminar Hukum Nasional Keenam yang diselengarakan oleh Badan Hukum Nasional (BPHN), pada tahun 8)
Yuliandri, Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada(2010), Hal.31
10
1994, ditetapkan adanya empat kelompok atau aspek pembahasan utama dalam pembangunan hukum di Indonesia, yaitu: 1. Budaya hukum, dengan rincian pembahasan tentang pengembangan sistem filsafat hukum nasional, pembinaan kesadaran, dan perilaku budaya hukum nasional, penigkatan sumber daya manusia dibidang hukum melalui pendidikan dan pelatihan hukum. 2. Materi Hukum, dengan uraian subtema tentang, pengembangangan hukum tertulis peraruran perundangan-undangan Indonesia, pengembangan yurisprudensi tetap, serta pengembangan hukum kebiasaan. 3. Lembaga dan Aparatur Hukum, dengan uraian subtema terdiri dari, pengembangan dan penataan kembalihubungan antar lembaga-lembaga hukum di bidang penegakan hukum, pembinaan hubungan antar lembaga-lembaga hukum dan pelayanan hukum, serta kerja sama negara/ organisasi internasional. 4. Pengembangan Sarana dan Prasarana Hukum, dengan Sub-Subtema, peningkatan fungsi dan peranan kepustakaan hukum, pembinaan sistem dokumentasi dan informasi hukum, serta moderenisasi sarana dan prasarana hukum. Adanya pemahaman mengenai perngertian dari sistem hukum, dan kaitanya dengan peroses pembentukan undang-undang, diharapkan akan berpengaruh pada ditempatkanya pembentukan undang-undang, sebagai bagian utama proses berjalanya sistem hukum. Akan tetapi, pengembangan substansi hukum melalui pembentukan, juga amat tergantung pada pengembangan sistem kelembagaan hukum atau struktur hukum yang ada. Selain itu, keberhasilan dan berkembangnya sistem hukum juga akan sangat ditentukan oleh budaya hukum yang ada. 9)
9)
Ibid, Hal.36
11
B.
Bentuk Undang-Undang (Struktur Naskah)
1. Kepala Surat Kepala surat adalah bentuk formal penulisan atau format kertas pengesahan suatu undang-undang. Dari segi formatnya itu, Undang-Undang Republik Indonesia selama ini mempunyai kepala surat yang didahului oleh lambang Bintang di antara lingkaran Padi dan Kapas disertai dengan kata-kata Presiden Republik Indonesia. Dengan kepala surat yang demikian, berarti lembaga yang menerbitkan UndangUndang Republik Indonesia adalah Presiden. Kerangka undang-undang terdiri at as: a.
Judul;
b. Pembukaan; c. Batang tubuh; d. Penutup; e. Penjelasan; dan f. Lampiran. Setiap undang-undang harus dirumuskan dengan judul tertentu. Dalam rumusan judul itu dimuat kete-rangan mengenai jenis, nomor, tahun pengesahan, penetapan, atau pengundangan, dan nama resmi undang-undang yang bersangkutan. Dalam praktik di berbagai negara, judul undang-undang kadang-kadang terdiri atas judul panjang (long title) dan judul singkat (short title). Akan tetapi, dalam praktik di Indonesia sejak dulu, biasanya judul undang-undang hanya dibuat pendek. Yang penting judul tersebut mencerminkan substansi undang-undang bersangkutan. 10)
10)
Asshiddiqie, Jimly, Perihal Undang-Undang , Jakarta: Rajawali Pers(2011), hal. 159
12
b.
Pembukaan (Preambule)
Judul dan panjangnya judul seringkali dipakai pula sebagai pengganti pembukaan (preambule). Jika naskah undang-undang dasar dan piagam biasanya dimulai dengan “preambule” atau pembukaan, maka naskah undang -undang biasa dirumuskan tanpa pembukaan. Namun, dalam hal pembukaan itu dirumuskan, seperti dalam undang-undang yang bersifat khusus atau dalam undang-undang dasar, maka pada pokoknya pembukaan itu adalah merupakan kalimat pengantar dimana objek, maksud dan tujuan undang-undang yang bersangkutan dibentuk diuraikan. . 3.
Konsideran
Konsideran yang terdapat dalam setiap undang-undang, pada pokoknya, berkaitan dengan 5 (lima) landasan pokok bagi berlakunya norma-norma yang terkandung di dalam undang-undang tersebut bagi subjek-subjek hukum yang diatur oleh undang-undang itu. Kelima landasan dimaksud adalah landasan yang bersifat filosofis, sosiologis, politis, dan landasan juridis, serta landasan yang bersifat administratif. Empat landasan pertama, yaitu landasan filosofis, sosiologis, politis, dan juridis bersifat mutlak, sedangkan satu landasan terakhir, yaitu landasan administratif dapat bersifat fakultatif. Mutlak, artinya, harus selalu ada dalam setiap undang-undang. Sedangkan landasan administratif tidak mutlak harus selalu ada. Dicantumkan tidaknya landasan administratif itu tergantung kepada kebutuhan. Bahkan, kadang-kadang landasan filosofis juga tidak dibutuhkan secara mutlak
5.
Landasan Filosofis
Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (ideal norms) oleh suatu masyarakat ke arah mana ci ta-cita luhur kehidupan
13
bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Karena itu, undang-undang dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan. Karena itu, cita- cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri.
6.
Ketentuan Umum (I nterpretation Clause)
Dalam praktik di Indonesia, “Definition Clause” atau “Interpretation Clause” biasanya disebut dengan Ketentuan Umum. Dengan sebutan demikian, seharusnya, isi yang terkandung di dalamnya tidak hanya terbatas kepada pengertian-pengertian operasional istilah-istilah yang dipakai seperti yang biasa dipraktikkan selama ini. Dalam istilah “Ketentuan Umum” seharusnya termuat pula hal -hal lain yang bersifat umum, seperti pengantar, pembukaan, atau “preambule” undang -undang. Akan tetapi, telah menjadi kelaziman atau kebiasaan sejak dulu bahwa setiap undang-undang selalu didahului oleh “Ketentuan Umum” yang berisi pengertian atas istilah-istilah yang dipakai dalam un-dang-undang yang bersangkutan. Dengan demikian, fungsi ketentuan umum ini persis seperti “definition clause” atau “interpretation clause” yang dikenal di berbagai negara lain.
7.
Ketentuan Khusus atau Provisio “
”
Di antara ketentuan pasal-pasal dalam undang-undang, kadang-kadang terdapat ketentuan yang bersifat khusus. Ketentuan dimaksud biasa dirumuskan secara khusus dan berbeda daripada substansi pokok materi undang-undang yang bersifat umum. Pasal-pasal khusus itu biasanya dirumuskan dalam seksi atau sub-bab tersendiri
14
yang berisi norma kekecualian terhadap ketentuan pokok dalam seksi atau sub-bab utama (the main section). Ketentuan pasal-pasal demikian itu biasa dinamakan sebagai “provisio” yang dibedakan dari ke-tentuan pada umumnya yang dalam bahasa Inggeris disebut “provision”. Kata “provision” ini dalam bahasa Indonesia biasanya kita terjemahkan dengan “keten-tuan”, sedangkan “provisio” dapat saja kita terjemahkan dengan istilah “ketentuan khusus” atau kita sebut “provi-sio” saja. Pada prinsipnya, ketentuan yang disebut “provi-sio” tersebut merupakan suatu kualifikasi tertentu terhadap norma hukum yang bersifat umum yang terda-pat dalam suatu seksi atau sub bab undang-undang.
8.
Ketentuan Tambahan
Ketentuan Tambahan (Additional Provisions) atau Ketentuan
Lain-Lain
adalah ketentuan yang berisi tambahan norma terhadap substansi pokok yang hendak diatur dalam undang-undang. Biasanya, Ketentuan Tambahan ini ditempatkan dalam bab yang tersendiri sebelum Ketentuan Penutup atau bahkan sebelum Ke-tentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup. Sesuai de-ngan kebutuhan, kadang-kadang ketentuan tambahan ini dapat pula dimuat dalam Ketentuan Penutup. Namun, pada umumnya, ketentuan tambahan dimuat dalam bab tersendiri, yaitu Bab Ketentuan Tambahan sebelum Bab Ketentuan Peralihan. Dinamakan sebagai ketentuan tambahan (additional provisions) karena isinya memang bukan substansi yang bersifat utama atau pokok, melainkan hanya menyangkut hal-hal lain yang seharusnya menjadi materi undangundang lain.
15
9.
Ketentuan Peralihan
Ketentuan Peralihan adalah ketentuan yang berisi norma peralihan yang berfungsi mengatasi kemungkinan terjadinya kekosongan hukum sebagai akibat peralihan normatif dari ketentuan lama ke ketentuan baru. Ketentuan peralihan ini memuat penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saat peraturan perundang-undangan yang baru mulai berlaku agar peraturan perundangundangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum. Apabila diperlukan penulisan ketentuan peralih-an itu dituangkan dalam bab yang tersendiri, yaitu sesudah ketentuan pidana dan sebelum ketentuan penutup. Jika tidak diperlukan bab yang tersendiri, maka ketentuan peralihan itu biasanya ditempatkan sebagai ketentuan terakhir sebelum pasal yang memuat keten-tuan penutup.
10. Ketentuan Penutup
Ketentuan Penutup berbeda dari Kalimat Penutup. Dalam undang-undang, yang biasanya dirumuskan sebagai Ketentuan Penutup adalah ketentuan yang berkenaan dengan pernyataan mulai berlakunya undang-undang atau mulai pelaksanaan suatu ketentuan undang-undang. Ketentuan penutup dalam suatu undang-undang dapat memuat ketentuan pelaksanaan yang bersifat eksekutif atau legislatif. Yang bersifat eksekutif, misal-nya, menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, atau untuk mengeluarkan dan mencabut perizinan, lisensi, atau konsesi, pengangkatan dan memberhentikan pegawai, dan lain sebagainya. Sedangkan yang bersifat legislatif, misalnya, memberi wewenang untuk membuat peraturan pelaksanaan lebih lanjut (delegation of rule-making power) dari apa yang diatur dalam peraturan undang-undang yang bersangkutan.
16
11. Lampiran
Peraturan perundang-undangan dapat dilengkapi dengan lampiran. Lampiranlampiran itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dalam hal peraturan perundang-undangan memerlukan lampiran, maka hal itu harus dinyatakan dengan tegas dalam batang tubuh disertai pernyataan yang menegaskan bahwa lampiran tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Pada akhir lampiran, harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan/ menetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. 11)
C. 1.
Materi Muatan dan Bahasa Undang-Undang Materi Muatan
Materi muatan yang harus diatur dengan Undang- Undang berisi: a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang; c. pengesahan perjanjian internasional tertentu; d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Ayat (1) UU No.12 Tahun 2011 sebagai berikut: “Materi Muatan Peraturan Perandang-undangan mengandung asas a.
Pengayoman,
b.
Kemanusian,
c.
Kebangsaan,
11)
Ibid, Hal. 167-197
17
d.
Kekeluargaan,
e.
Kenusantaraan,
f.
Bhinneka tunggal ika,
g.
Keadilan,
h.
Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan,
i.
Ketertiban dan kepastian hukum dan atau
j.
Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
Sedangkan ayat (2), UU No.12 Tahun 2011 menyatakan “Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”. Apa yang dimaksudkan dengan asas-asas yang berlaku dalam materi muatan peraturan perundang-undangan tersebut dijelaskan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) sebagai berikut: 1. Asas pengayoman; Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan
harus
berfungsi
memberikan
perlindungan
dalam
rangka
menciptakan ketentraman masyarakat. 2. Asas kemanusian; Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. 3. Asas kebangsaan; Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
18
4. Asas kekeluargaan; Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. 5. Asas kenusantaraan; Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. 6. Asas bhinneka tunggal ika; Bahwa Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 7. Asas keadilan; Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. 8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang. Bahwa
setiap
Materi
Muatan
Peraturan
Perundang-undangan
harus
mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara. 12)
12)
UU NO. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Psl. 7
19
2.
Bahasa Undang-Undang
Pada pokoknya, bahasa peraturan perundang-undangan tunduk kepada kaidahkaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun penulisan ejaan dan tanda bacanya. Namun, disamping itu, bahasa peraturan dapat dikatakan mempunyai corak yang tersendiri. Bahasa peraturan mempunyai ciri-ciri kejelasan pengertian, kejernihan dan kelugasan perumusan, kebakuan, keserasian, dan ketaat-asasan dalam penggunaan kata-kata sesuai dengan kebutuhan hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, dalam merumuskan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, para perancang biasanya diharuskan menggunakan kalimat-kalimat yang singkat, tegas, jelas, dan mudah dimengerti oleh khalayak. Dalam menyusun kalimat perumusan ketentuan peraturan perundangundangan, para perancang yang baik akan selalu berusaha menghindari penggunaan kata-kata atau frasa yang artinya kurang menentu, konteksnya yang kurang jelas, atau malah akan menimbulkan kebingungan. Biasanya, ketentuan-ketentuan dalam undangundang atau peraturan perundang-undangan lainnya dirumuskan sedemikian
rupa
sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku. Untuk memperluas pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui oleh umum tanpa membuat definisi baru, para perancang biasanya menggunakan kata “meliputi” atau “termasuk” (includes) yang akan mencakup pengertian objek -objek yang disebut sesudahnya. Sebaliknya, untuk mempersempit pengertian, biasanya digunakan kata “tidak meliputi” atau “tidak termasuk” (does not include). Para perancang dianjurkan untuk menghindari pemberian arti kepada kata atau frase yang maknanya terlalu menyimpang dari makna yang biasa digunakan sehari-hari. Dengan demikian, rumusan bahasa undang-undang dan peraturan lainnya ti dak
20
menggunakan kata-kata yang sama sekali bertentangan dengan pengetahuan umum. Juga harus dihindarkan penggunaan satu kata atau istilah yang mempunyai arti berbeda beda di satu tempat dengan tempat yang lain dalam satu undang-undang. Demikian pula harus dihindari penggunaan kata atau istilah yang berbeda-beda untuk pengertian yang sama dalam satu undang-undang. Suatu istilah atau kata yang disebut berulang-ulang dalam undang-undang yang sama, maka dianjurkan agar memuat kata atau istilah tersebut dalam ketentuan umum atau pasal yang memuat pengertian kata dan istilah-istilah. Untuk efisiensi perumusan, pengulangan frasa yang panjang dapat disingkat, yaitu setelah penyebutan frasa itu untuk pertama kali ditambah perkataan “yang selanjutnya disebut ............”. Dalam perumusan ketentuan undang-undang dan peraturan perundangundangan seringkali kita harus menggunakan kata-kata yang berasal dari bahasa asing. Dalam hal demikian, para perancang yang baik harus berusaha menghindari istilahistilah asing tersebut. Jika memang hal itu terpaksa dilakukan, maka penggunaan kata atau istilah-istilah asing itu hanya ditempatkan dalam penjelasan, bukan dalam perumusan pasal-pasal (batang tubuh) peraturan. Pertama, dit uliskan dulu istilah bahasa Indonesianya, baru setelah itu bahasa asingnya yang ditempatkan dalam kurung. Misalnya, “penghinaan terhadap peradilan (contempt of court)”, dan sebagainya. Untuk istilah-istilah atau frasa dari bahasa asing yang sudah diserap dalam praktik bahasa Indonesia, maka penyerapan kata atau frasa asing yang telah disesuaikan ejaannya dengan kaidah bahasa Indonesia dapat saja digunakan dalam perumusan ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya. Penggunaan kata asing yang telah disesuaikan tersebut dapat dilakukan apabila kata-kata, istilah, atau frasa itu memang memenuhi kriteria sebagai berikut: a.
mempunyai konotasi yang cocok;
21
b. lebih singkat daripada padanannya yang ada dalam bahasa Indonesia; c. mempunyai corak internasional; d. lebih mempermudah dicapainya kesepakatan pengertian; atau e. lebih mudah dipahami daripada padanannya dalam bahasa Indonesia.13)
D.
Prosedur Pembentukan Undang-Undang
1.
Perencanaan Undang-Undang
Perencanaan penyusunan UU dalam Prolegnas merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang integralistik, baik dalam konteks pembentukan UU maupun peraturan di bawah UU. Penyusunan daftar RUU yang masuk dalam Prolegnas didasarkan atas: a.
Perintah UUD NKRI Tahun 1945;
b.
Perintah Ketetapan MPR;
c.
Perintah UU lainya;
d.
Sistem perencanaan pembangunan nasional;
e.
Rencana pembangunan jangka panjang nasional;
f.
Rencana pembangunan jangka menegah;
g.
Rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR;
h.
Aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Penyusunan Prolegnas memuat judul RUU, materi yang diatur, dan
keterkaitanya dengan peraturan perundang-undangan lainya. Materi yang diatur dan keterkaitanya dengan peraturan perundang-undang lainya merupakan keterangan mengenai konsep RUU yang meliputi: a.
13)
Latar belakang dan tujuan penyusunan;
Asshiddiqie, Jimly, Perihal Undang-Undang, Jakarta: Rajawali Pers(2011), Hal. 245
22
b.
Sasaran yang ingin diwujudkan;
c.
Jangkawan dan arah peraturan.14)
2. Penyusunan Undang-Undang
Didalam tahap penyusunan UU, proses penyusunanya dilakukan mulai dari perencanaan rancangan UU berdasarkan daftar prioritas Prolegnas. Selanjutnya penyiapan RUU yang diajukan oleh Presiden atau DPR. Dalam pengajuan RUU, baik yang berasal dari DPR, Presiden atau DPD harus disertai Naskah Akademik. UU PPP menjadikan Naskah Akademik sebagai persyaratan dalam pengajuan sebuah RUU, kecuali terhadap RUU, mengenai: a.
APBN;
b.
Penetapan Perpu; atau
c.
Pencabutan UU atau pecabutan Perpu; yang cukup disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan meteri muatan yang diatur.
Kemudian hal penting yang terkait dengan Naskah Akademik adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 44 UU PPP bahwa penyusunan Naskah Akademik yang tercantum dalam Lampiran 1 UU PPP, sehingga didapatkan formula Naskah Akademik yang sama, baik dari sisi sistematika, teknis penyusunanya maupun kedalam substansi yang akan diatur. Untuk memastikan bahwa penyusunan RUU berjalan baik seusuai prosedur dan teknik penyusunan perundang-undangan, maka diatur ketentuan bahwa setiap RUU yang diajukan kepada DPR oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau DPD harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU oleh Badan Legislasi DPR RI. Demikian halnya terhadap RUU yang diajukan oleh Presiden yang 14)
Yani, Ahmad, Pembentukan peraturan perundang-undangan yang responsif , Jakarta: Konstitusi Press (2013), Hal. 25
23
penyiapanya
dilakukan
nonkementerian
sesuai
oleh dengan
menteri lingkup
atau tugas
pimpinan tanggung
lembaga
pemerintahan
jawabnya,
dilakukan
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU oleh Menteri Hukum dan HAM. Ketentuan mengenai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU didalam Pasal 46 dan 47 UU PPP diatur lebih jelas, tersetruktur, dan masing-masing terintegrasi didalam peraturan DPR maupun Perpres tentang tata cara mempersiapkan RUU.15)
3. Pembahasan Rancangan Undang-Undang
Ketentuan Pasal 65 ayat (1) UU PPP menjelaskan bahwa pembahasan RUU dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi. Hal ini sesuai bunyi Pasal 20 ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945, yakni “Setiap rancangan undang -undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”. Adapun pelibatan atau keikutsertaan DPD dalam pembahsan RUU hanya dilakukan apabila RUU yang dibahas berkaitan dengan: a.
Otonomi daerah;
b.
Hubungan pusat dan daerah;
c.
Pembentukan, pemekaran, penggabungan daerah;
d.
Pengelolahan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainya; dan
e.
Perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Keikutsertaan DPD dalam pembahasan RUU dilakukan hanya pada pembicara tingkat I (Satu), kemudian dalam pembahsan tersebut DPD diwakili oleh alat kelengkapan yang membidangi materi muatan RUU tersebut. 16)
15) 16)
Ibid, Hal.32-34 Ibid, Hal.41
24
4. Pengesahan Rancangan Undang-Undang
Sesuai ketentuan Pasal 72 PPP bahwa RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Peresiden untuk disahkan menjadi UU. Penyampaian RUU tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Penentuan tenggang waktu 7 (tujuh) hari dianggap layak untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan RUU kelembaran resmi Presdiden sampai dengan penandatangan pengesahan UU oleh Presiden dan penandatanganan sekaligus pengundangan ke Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) oleh Mentri Hukum dan HAM.
5. Pengundangan
Pengundangan peraturan perundang-undangan didalam UU PPP tetap dilakuakan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah. Penempatan peraturan perundang-undangan didalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia hanya berupa batang tubuh peraturan perundang-undangan an sich. Sementara penjelasan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Demikian pula penjelasan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Untuk
melaksanakan
pengundangan
peraturan
perundangan-undangan
Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia. 17)
17)
Ibid, Hal.45-50
dalam
25
6. Penyebarluasan
Penyebaraluasan Prolegnas, RUU, dan UU merupakan kegiatan untuk memberikan informasi dan/atau memproleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan mengenai Prolegnas dan RUU yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Prolegnas dan RUU tersebut atau memahami UU yang telah diundangkan. Kegiatan penyebarluasan tersebut dilakukan melalui media elektroknik dan/atau media cetak. Ketentuan pasal 89 UU PPP lebih progresif dalam penyebarluasan, bukan hanya kewenagan pemerintah semata, melainkan penyebarluasan dilakukan secara bersama oleh DPR dan pemerintah. Didalam UU ini diatur bahwa penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh DPR dan pemerintah yang dikordinasikan oleh Badan Legislasi DPR. Penyebarluasan RUU yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/Badan Legislasi DPR. Sementara penyebarluasan RUU yang berasal dari presiden dilaksankan oleh instansi pemrakarsa. Demikian halnya terkait ketentuan Pasal 90 UU PPP diatur bahwa penyebarluasan UU yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) dilakukan secarara bersama-sama oleh DPR dan pemerintah. Dalam hal UU yang berkaitan disahkan berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolahan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka penyebarluasan UU tersebut dapat dilakukan juga oleh DPD.18)
18)
Ibid, Hal 52
26
BAB III PENUTUP
A.
Kesimpulan Undang-undang adalah peraturan perundangan, yang dalam pembentukannya
Presiden harus mendapat persetujuan DPR. Ketentuan tersebut diatur dalam UUD 1945 Pasal5 Ayat 1 "Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR", Pasal20 Ayat 1 "DPR memegang kekuasaan membentuk UU" dan Pasal 20 Ayat 2 "Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama" . dalam tahapan pembentukan peraturan perundangan haruslah meninjau dari segi aspek dan bagaimana proses dan tahapan pembentukan peraturan itu dapat dijalankan . Undang-undang juga harus memiliki asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan , khususnya dalam ranah keindonesiaan, terdiri atas: Cita Hukum Indonesia; Asas Negara Berdasarkan Hukum; Asas Pemerintahan Berdasarkan Sistem Konstitusi; dan Asas-asas lainya. Proses pembentukan undang-undang akan sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh negara tempat undang-undang itu dibentuk. Sehingga untuk mengkaji pembentukan undang-undang secara komprehensif, haruslah dimulai dengan mengkaji sistem hukum itu sendiri. Di Indonesia sendiri dalam proses dan tahapan pembentukan undang-undang dapat ditinjau mulai dari bentuk undang-undang itu sendiri yang terdiri dari: kepala surat, pembukaan, konsideren, landasan filosofis, ketentuan umum, ketentuan khusus, ketentuan tambahan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup dan lampiran. Dari bentuk undang-undang tersebut merupakan isi dari undang-undang itu sendiri sebagaimana undang-undang itu dibentuk. Materi muatan dan bahasa undang-undang dalam peraturan perundang-undangan juga sangat mempengaruhi dalam pembentukan undang-undang, karena materi muatan berisi
27
perumusan norma-norma peraturan perundang-undangan yang dikonsepsikan secara umum. Semakin tinggi kedudukan sesuatu peraturan perundang-undangan, semakin rendah kedudukan suatu peraturan perundang-undangan, semakin rinci dan konkrit pula materi muatanya. Kesemuanya itu mencerminkan adanya tingkatan-tingkatan tentang materi muatan peraturan perundang-undangan dimana undang-undang merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang paling luas jangkauanya. Dan penggunaan bahasa dalam undang-undang haruslah baik dan benar, tidak multi tafsir, tidak berlebihan, harus ada (subyek, obyek, predikat dan keterangan), mengandung norma larangan, dan kejelasan sanksi. Penjelasan ringkas pembentukan undang-undang: 1. Tahapan Perencanaan Peraturan Presiden No. 61 Th 2005 tentang Tata Cara penyusunan dan Pengelolaan program Legislasi Nasional. 2. Tahapan Penyiapan Rancangan Undang-Undang RUU dari Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden No. 68 Th. 2005 tentang Tata Cara
Mempersiapkan
Rancangan
Undang-Undang,
Rancangan
Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden. 3. Tahap Pembahasan di DPR Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 08/DPR RI/I/2005-2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 4. Tahap Pengesahan Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden No. 1 Th. 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan, Peraturan perundang-undangan.
28
5. Tahap Pengundangan Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden No. 1 Th. 2007 tentang Pengesahan, pengundangan, dan Penyebarluasan, Peraturan Perundang-undangan.
B.
Kesimpulan 1. Pembentukan undang-undang harus mempunyai dasar hukum dikarenakan: −
Undang-undang merupakan salah satu bagian dari sistem hukum. Dalam pembentukan undang-undang harus diketahui sistem hukum apa yang dipakai oleh negara terssebut.
−
Pembentukan undang-undang mengalami ketidak jelasan arti dan penjabarannya dalam perumusan pembuatannya, sistemtika yang tidak baik dan bahasa yang sukar dimengerti.
−
Politik sering melakukan intervensi atas pembuatan undang-undang dan pelaksanaan hukum.
2. Proses pembentukan undang-undang dibagi menjadi dua yakni: −
Atas inisiatif Presiden yang prosesnya dimulai dari perencanaan melalui prolegnas, pembahasan ditingkat pemerintah, pembahasan ditingkat Dewan Perwakilan Rakyat, pengundangan, sosialisasi, penyebarluasan melalui berbagai media.
−
Atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat yang prosenya dimulai dari perencanaan melalui prakarsa Dewan Perwakiilan Rakyat dengan persetujuan Presiden, pembahasan, pengundangan, sosialisasi, penyebarluasan melalui berbaga media.
29
DAFTAR PUSTAKA
Farida, Maria, ILMU PERUNDANG-UNDANGAN ,Yogyakarta:Kanisius(1998). Yuliandri, Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada(2010). Asshiddiqie, Jimly, Perihal Undang-Undang , Jakarta: Rajawali Pers(2011). Yani, Ahmad, Pembentukan peraturan perundang-undangan yang responsif , Jakarta: Konstitusi Press (2013).
UU NO. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
