Contoh Proposal Bantuan Nelayan
Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara kepulauan yang sebagian besar terdiri dari wilayah laut dibawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; Laut adalah wilayah yang sangat mempengaruhi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan sistem pert ahanan dan keamanan bangsa Indonesia. Oleh karenanya segala sesuatu yang bersangkut paut dengan laut atau maritim perlu mendapat perhatian khusus dan sungguh-sungguh, termasuk didalamnya masalah ketahanan masalah ketahanan ekonomi masyarakat .
I.
Latar Belakang
Upaya untuk untuk mengembalikan mengembalikan peran pelayaran nasional selama kurang lebih 20 tahun senantiasa mengalami kegagalan karena pelayaran, nela yan dan pelabuhan nasional dianggap sebagai penyebab ekonomi biaya tinggi dan Pemerintah belum berpihak kepada pelayaran nasional. Pada perkembangan berikutnya di era Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu dibawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Pemerintah baru menyadari betapa pentingnya peran industri pelayaran nasional bagi bagi pembangunan perekonomian perekonomian bangsa dan negara sehingga dikeluarkanlah INPRES INPRES No. 5 tahun 2005 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional yang kemudian diikuti dengan Peraturan Presiden No. 67 t ahun 2005 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur. Untuk mengejawantahkan INPRES No. 5 tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pela yaran Nasional dan PERPRES No. 67 tahun 2005 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur sangat diperlukan adanya pengaturan hukum lebih lanjut melalui undang-undang sehingga terobosan kebijakan tersebut diatas dapat terjamin keberlanjutannya khususnya dalam bidang kepelabuhanan dan pelayaran. Mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya sai ng dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerahdalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemer intahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah daer ah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk
memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.
II.
Tujuan
Mengacu pada Latar belakang, serta prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang seyogyanya harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat; Maka dengan itu kami dari K elompok Nelayan L intas B ahari mengajukan Proposal Bantuan Satu Unit Kapal Tangkap guna untuk menunjang kerja kami, sebagai wujud partisipasi dalam mendukung program Pemerintah baik daerah maupun pusat, dalam hal ini mensejahterakan masyarakat nelayan.
III.
Jenis Bantuan Yang Di Butuhkan
1.
Satu unit Kapal Tangkap ;
2.
Bobot 24 GT ;
3.
Mesin MD 15/ 6 Silinder.
IV.
Penutup
Demikian hasil pemikiran ini dibuat semoga mendapat perhatian dan partisipasi yang serius dari semua kalangan, atas perhatian dan partisipasi dari semua pihak terhadap bantuannya, baik moril maupun materil yang memungkinkan terlaksananya kegiatan yang dimaksud diatas kami ucapkan terima kasih banyak.
Bungku , . . . / . . . 2012 Ketua Kelompok Nelayan Lintas Bahari; Nasir N
PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN NELAYAN
KELOMPOK NELAYAN “ LINTAS BAHARI
KABUPATEN MOROWALI ”
PROVINSI SULAWESI TENGAH KABUPATEN MOROWALI 2012
Nomor
:
Lampiran
: 1 (satu) rangkap proposal
Perihal
: Permohonan Bantuan _
Satu Unit Kapal Tangkap
Kepada Yth. Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan Kab. Morowali
diBungku
Dengan hormat, Sesuai dengan Prinsip otonomi daerah, dimana daerah diberi kewenangan membuat kebijakan untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, pr akarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Maka dengan itu kami dari K elompok Nelayan Lintas Bahari mengajukan Proposal Bantuan Satu Uni t K apal Tangkap g una untuk menunjang kerja kami, sebagai wujud partisipasi dalam mendukung program Pemerintah baik daerah maupun pusat, dalam hal ini mensejahterakan masyarakat nelayan. Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas berkenaan Bapak dalam memberikan bantuan diucapkan banyak terima kasih.
Bungku , . . . / . . . 2012 Ketua Kelompok, Nelayan Lintas Bahari; Nasir N
KELOMPOK NELAYAN “LINTAS BAHARI KABUPATEN MOROWALI”
PROVINSI SULAWESI TENGAH Ketua
; Nasir N
Sekertaris
; Anwar R
Bendahara ; H. Abdullah s Anggota ; _ 1.
Moh. Nus
2.
Abd. Asis
3.
Badrus
4.
M Amin
5.
Irham
6.
Kisman
7.
Rewa
8.
Amor
9.
Muslimin
10.
Ndaping
11.
Mame
12.
Raibung
13.
Abuhari
14.
Muddeh
15.
Hataling
16.
Mahmuddin
17.
Tamrin
18.
Herman
19.
Haedar
20.
T a h e’
21.
Ndama
Bungku , . . . / . . . 2012 Ketua Kelompok, Nelayan Lintas Bahari; Nasir N
