Port Clearance

Port Clearance

Port Clearance atau Persetujuan Berlayar merupakan syarat untuk kapal dapat memasuki atau keluar dari pelabuhan tambat (Clearance In/ In/ Clearance Out ). ). Di Indonesia ketentuan yang mengatur arus keluar dan masuk kapal di pelabuhan ada dalam UU 17 tahun 2008  jo. Permenhub Permenhub  KM 21 tahun 2007  jo,  jo, Permenhub PM 93 tahun 2013 yang telah diubah dengan Permenhub 74 tahun 2016  jo. Permenhub  jo. Permenhub PM 82 tahun 2014. Clearance in  in  kapal merupakan kegiatan masuknya kapal ke dalam pelabuhan tambat untuk melakukan kegiatan bongkar muatannya, muatan kapal dapat berupa barang atau orang. Berdasarkan ketentuan dalam Permenhub KM 21 tahun 2007. Prosedur masuknya kapal ke dalam pelabuhan dibagi menjadi 2 jenis, yang pertama adalah untuk pelabuhan yang hanya melayani perdagangan domestik, dan untuk pelabuhan yang juga melayani perdagangan internasional. Pelaksanaan Clearance In kapal dilaksanakan oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Perusahaan Pelayaran Indonesia, agen kapal (agen umum atau sub agen), dan Nahkoda kapal. Masing-masing pelaksana memiliki peran tersendiri, alur Clearance in kapal in kapal dimulai dari pemberitahuan rencana kedatangan kapal oleh Nahkoda minimal 1 hari sebelum kapal tiba di pelabuhan kepada Syahbandar u.p. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan kepada agen kapal. setelah laporan diterima, agen kapal memiliki kewajiban untuk mempersiapkan dokumendokumen kapal untuk selanjutnya diperiksa oleh Syabandar. Dokumen yang harus dipersiapkan tersebut adalah salinan dokumen muatan kapal, Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK), Laporan Kedatangan dan Keberangkatan (LK-3), salinan Ship Particular, salinan Rencana Pola Trayek (RPT), seluruh dokumen dimasukan sebagai lampiran Permintaan Pelayanan Kapal dan Barang (PPKB). Syahbandar setelah menerima pengajuan PPKB dari agen akan memeriksa dokumendokumen kapal dan merencanakan pelayanan serta menyiapkan fasilitas pelayanan jasa kepelabuhan. Setelah proses pemeriksaan selesai Syahbandar akan melakukan kordinasi dengan agen kapal pada Forum Pelayanan Kapal, Barang dan Penumpang (FPKBP) dan bersamaan dengan itu mengeluarkan Clearance In  In  untuk menetapkan pelayanan kapal. Seiringan dengan proses penerbitan Clearance In  In  agen kapal menunjuk Perusahaan Bongkar Muat (PBM) dan menyiapkan surat Pemberitahuan Kegiatan Bongkar Muat (PKBM) yang akan diajukan dan diperiksa kesesuaiannya oleh Syahbandar, penilaian terhadap kesesuaian dilihat dari pengoptimalan nilai penggunaan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM). Kegiatan bongkar

muat dapat dilaksanakan PBM apabila PKBM telah disetujui oleh Syahbandar dengan dikeluarkannya Nota Persetujuan Kegiatan Bongkar/ Muat Barang di Pelabuhan. Bongkar muat dilakukan setelah semua persetujuan telah dipenuhi oleh agen kapal. Proses selanjutnya adalah pengurusan dokumen

Clearance out   dalam bentuk Surat

Persetujuan Berlayar (SPB). Berdasarkan UU 17 tahun 2008  jo. PM 82 tahun 2014 setiap kapal yang berlayar wajib memiliki SPB sebagai izin untuk meninggalkan pelabuhan. Fungsi SPB adalah sebagai tanda bahwa kapal siap untuk berlayar dan meninggalkan pelabuhan singgah. Proses penerbitan SPB pada dasarnya ada 2 tahap, yaitu pemeriksaan administratif dokumen & surat kapal, dan yang kedua adalah pemeriksaan fisik kapal yang dilaksanakan secara bersamaan. Pemeriksaan kapal dilakukan oleh Kantor Kesyahbandaran & Otoritas Pelabuhan Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal dimana kapal berlabuh, pelaksanaan pemeriksaan adalah seketika saat kapal tiba di pelabuhan. Pemeriksaan fisik kapal merupakan pemeriksaan kondisi kapal dalam rangka memastikan kondisi fisik kelaiklautan kapal dan perlengkapannya. Pemeriksaan administratif kapal merupakan pemeriksaan kelengkapan dan keberlakuan dokumen & surat kapal, hasil dari pemeriksaan fisik dan administratif kapal disampaikan dalam bentuk endorsement untuk lebih lanjut diterbitkan SPB.