www.abdillahrifai.com
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
8
TAHUN 2013
TENTANG TEKNIS TEKNIS PENANGANA PENANGANAN N KONFLIK SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Meni Menimb mban ang g : a.
bahw bahwa a kema kemaje jemu muka kan n bang bangsa sa Ind Indon ones esia ia yan yang g terd terdir irii atas atas suku bangsa, agama, bahasa, budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda dapat menjadi sumber potensi konflik yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri bila tidak ditangani secara dini dan terpadu;
b.
bahwa bahwa poten potensi si konf konflik lik yang bersumb bersumber er dari berbaga berbagaii akar akar masa asalah ter tersebut but se seharu arusnya nya bis bisa dide didetteksi ksi dan dan diidentifikasi lebih dini melalui fungsi intelijen dan strategi perpolisian masyarakat atau community policing , sehingga dapat dilakukan upaya antisipasi dan pencegahannya agar potensi konflik tidak berkembang menjadi konflik;
c.
bahw bahwa a perp perpol olis isia ian n masy masyar arak akat at meru merupa paka kan n stra strate tegi gi yan yang g digunakan dalam melaksanakan tugas pembinaan keamanan dan ketertiban ketertiban masyarakat, sehingga sehingga diharapkan dapat terbangun kepedulian, kepekaan, dan kebersamaan antara anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan masyarakat dalam memecahkan berbagai permasalahan sosial, khususnya dalam mengeliminir berbagai potensi konflik yang ada;
d.
bahwa bahwa penan penangana ganan n konfli konflik k sosial sosial yang bersumb bersumber er dari berbagai akar permasalahan belum ditangani secara optimal, sehingga perlu dilakukan upaya penanganan yang lebih komprehensif integratif, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan mulai dari pencegahan, penghentian, dan pemulihan pascakonflik;
e.
bahwa bahwa berdasa berdasarkan rkan pertimb pertimbanga angan n sebagaim sebagaimana ana dimaksu dimaksud d dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial;
Mengingat …..
www.abdillahrifai.com
2
Meng Mengin inga gatt
: 1.
Unda Undang ng-U -Und ndan ang g Nomo Nomorr 2 Tah Tahun un 2002 2002 tent tentan ang g Kepo Kepoli lisi sian an Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2.
Unda Undang ng-U -Und ndan ang g Nomo Nomorr 7 Tahu Tahun n 2012 2012 tent tentan ang g Pena Penang ngan anan an Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor Nomor 116, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
3.
Peratur Peraturan an Pres Presiden iden Nomor 52 Tahun 2010 tentang tentang Susunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia; MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONE INDONESIA SIA TENTAN TENTANG G TEKNI TEKNIS S PENANG PENANGANA ANAN N KONFL KONFLIK IK SOSIAL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1.
Pemer Pemerint intah ah adal adalah ah Presi Presiden den Repu Republi blik k Indo Indone nesia sia yang yang mem memega egang ng kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.
Kepo Kepolis lisian ian Nega Negara ra Rep Republ ublik ik Indo Indones nesia ia yang yang selan selanjut jutnya nya disi disingk ngkat at Polri Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
3.
Tenta Tentara ra Nasio Nasional nal Indon Indones esia, ia, yang yang sel selanj anjutn utnya ya disi disingk ngkat at TNI, TNI, terdir terdirii atas atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, adalah alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
4.
Pemer Pemerint intah ah Daer Daerah ah adal adalah ah gub guber ernur nur,, bupa bupati, ti, atau atau wali waliko kota, ta, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.
Konf Konflik lik Sosia Sosiall yang yang selan selanjut jutnya nya disebu disebutt Konf Konflik lik adala adalah h perse perseter terua uan n dan dan atau benturan benturan fisik fisik dengan dengan kekerasan kekerasan antara dua kelompok kelompok masyarakat masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga menggang mengganggu gu stabi stabilita litas s nasio nasional nal dan menghamb menghambat at pemban pembangun gunan an nasional.
6.
Penanganan .....
www.abdillahrifai.com
3
6.
Penan Penangan ganan an Konf Konflik lik adal adalah ah ser serang angka kaian ian kegi kegiata atan n yang yang dilaku dilakukan kan sec secar ara a sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.
7.
Prana Pranata ta Adat Adat adalah adalah lembag lembaga a yang yang lahi lahirr dari dari nila nilaii adat adat yang yang dihor dihormat mati, i, diakui, dan ditaati oleh masyarakat.
8.
Prana Pranata ta Sos Sosia iall adala adalah h lem lembag baga a yang yang lahir lahir dari dari nilai nilai adat, adat, agama, agama, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat.
9.
Focus Group Discussion yang yang selanjutnya disingkat FGD adalah diskusi yang dilakukan oleh sekelompok orang dari latar belakang bel akang pengalaman/ disiplin ilmu yang berbeda yang direncanakan, difasilisasi dan didesain untuk untuk menambah menambah dan memperd memperdalam alam informas informasi, i, mengk mengklari larifika fikasi si informasi, memperoleh pendapat dan argumentasi yang berbeda dalam rangka sosialisasi, penyamaan persepsi serta pemecahan suatu permasalahan.
10. 10.
Kead Keadil ilan an Rest Restor orat atif if adal adalah ah peny penyel eles esai aian an perk perkar ara a tind tindak ak pida pidana na di lua luarr pengadilan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil ad il dengan menekankan pemulihan pem ulihan kembali kem bali pada pad a keadaan semula dan bukan pembalasan.
11.
Tindakan Tindakan Tegas Tegas dan dan Terukur Terukur adalah adalah seran serangkai gkaian an tindak tindakan an kepoli kepolisia sian n yang dilakukan oleh anggota Polri, baik perorangan maupun dalam ikatan kesatuan secara profesional, proporsional dan tanpa ragu-ragu serta sesuai peraturan peraturan perundang-undang perundang-undangan. an.
12.
Kelo Kelompo mpok k Renta Rentan n adalah adalah oran orang g yang yang perlu perlu menda mendapat pat prior priorita itas s untu untuk k diberikan penyelamatan dan pertolongan seperti orang lanjut usia, anakanak, wanita hamil, hamil, dan penyandang penyandang cacat. cacat.
13.
Poten Potensi si Gangg Ganggua uan n selan selanju jutny tnya a disin disingka gkatt PG adalah adalah situa situasi si/ko /kondi ndisi si yang yang merupakan akar masalah dan/atau faktor stimulan/pencetus yang berkorelasi erat terhadap timbulnya AG dan/atau GN.
14.
Ambang Ambang Gangg Gangguan uan selanju selanjutnya tnya disingka disingkatt AG adalah adalah kond kondisi isi gangguan gangguan Kamtibmas yang jika dibiarkan tidak ada tindakan kepolisian dapat meningkat menjadi gangguan nyata.
15.
Gangguan Gangguan Nyata Nyata selanj selanjutny utnya a dising disingkat kat GN GN adalah adalah ganggua gangguan n keaman keamanan an berupa kejahatan atau pelanggaran yang terjadi dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat berupa jiwa raga ataupun harta benda.
16.
Tindakan Tindakan Kepolis Kepolisian ian adala adalah h upaya upaya paksa paksa dan atau atau tindakan tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan anarki atau pelaku kejahatan lainnya yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat. 17.
Anarki ….
www.abdillahrifai.com
4
17.
Anarki Anarki adalah adalah tindakan tindakan yang dilakuka dilakukan n dengan dengan sengaja sengaja atau terangterangterangan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan jiwa dan atau barang, kerusakan fasilitas umum atau hak milik orang lain.
18.
Pengguna Penggunaan an Kekuat Kekuatan an adala adalah h segala segala upaya upaya untuk untuk penge pengeraha rahan n daya, daya, potensi atau kemampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan kepolisian untuk menanggulangi anarki.
19.
Perbant Perbantuan uan TNI kepada kepada Polri Polri adala adalah h bantua bantuan n pengg penggunaa unaan n dan dan pengerahan kekuatan TNI sesuai dengan gangguan keamanan yang dihadapi atas permintaan pejabat Polri yang berwenang dalam kondisi tertentu untuk menambah kekuatan dan kemampuan Polri agar mampu mencegah dan menanggulangi gangguan Kamtibmas serta memulihkan Kamtibmas.
20.
Tindakan Tindakan pasif pasif adalah adalah tindakan tindakan seseor seseorang ang atau atau sekel sekelompo ompok k orang orang yang yang tidak mencoba mencoba menyerang, menyerang, tetapi tetapi tindakan mereka mengganggu mengganggu atau dapat mengganggu ketertiban masyarakat atau keselamatan masyarakat, dan tidak mengindahkan perintah anggota Polri untuk menghentikan perilaku tersebut.
21.
Tindakan Tindakan aktif aktif adalah adalah tindak tindakan an seseo seseorang rang atau seke sekelomp lompok ok orang orang untuk untuk melepaskan diri atau melarikan diri dari anggota Polri tanpa menunjukkan upaya menyerang anggota Polri.
22.
Tindakan Tindakan agresif agresif adala adalah h tindaka tindakan n seseor seseorang ang atau atau seke sekelomp lompok ok orang orang untuk menyerang anggota Polri, masyarakat, harta benda atau kehormatan kehormatan kesusilaan. kesusilaan.
23.
Tindakan Tindakan agresif agresif yang bersif bersifat at segera segera adalah adalah tindakan tindakan seseor seseorang ang atau sekelompok orang yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan anggota Polri atau masyarakat atau menimbulkan bahaya terhadap keselamatan umum. Pasal 2
Tujuan peraturan ini sebagai pedoman teknis bagi anggota Polri dalam penanganan konflik secara komprehensif dan terintegrasi dengan mengiku mengikutser tsertaka takan n berbagai berbagai unsur unsur terka terkait, it, sehingg sehingga a penanga penanganann nannya ya lebih lebih efektif dan efisien. Pasal 3
Prinsip-prinsip peraturan ini: a.
lega legali lita tas, s, yait yaitu u pena penang ngan anan an ko konfli nflik k peraturan perundang-undangan;
berp berped edom oman an
pad pada a
b.
propo propors rsio ional nal,, yaitu yaitu penan penangan ganan an konfl konflik ik mempe memperha rhatik tikan an kese keseimb imbang angan an antara kekuatan pengamanan dengan massa yang dihadapi; c.
kete ketent ntua uan n
akuntabel .....
www.abdillahrifai.com
5
c.
akunta akuntabe bel, l, yait yaitu u pen penang angana anan n konf konflik lik dapat dapat diper dipertan tanggu ggungj ngjaw awabk abkan an sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.
human humanis is,, yaitu yaitu penan penangan ganan an konf konflik lik dilaku dilakukan kan deng dengan an sika sikap p yang yang rama ramah, h, santun, dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia; dan
e.
terin terinteg tegra rasi, si, yaitu yaitu pen penang angana anan n konf konflik lik mengi mengikut kutse serta rtakan kan instan instansi si ter terkai kait, t, masyarakat adat, dan pranata sosial.
BAB II PENANGANAN KONFLIK Pasal 4
(1) (1)
(2)
Konf Konfli lik k dap dapat at bers bersum umbe berr dar dari: i: a.
perm permas asal alah ahan an yang yang ber berka kait itan an den denga gan n poli politi tik, k, eko ekono nomi mi,, dan dan sosi sosial al budaya;
b.
pers perset eter eruan uan antar antaruma umatt ber beraga agama ma dan/ dan/ata atau u inte interu rumat mat beraga beragama, ma, antarsuku, dan antaretnis;
c.
sengk sengket eta a batas batas wilaya wilayah h desa desa,, kabu kabupat paten en/k /kota ota,, dan/a dan/atau tau prov provins insi; i;
d.
sengk sengket eta a sum sumber ber daya daya alam alam antar antarmas masyar yaraka akatt dan/ dan/ata atau u anta antara ra masyarakat dengan pelaku usaha; atau
e.
dist distri ribu busi si sumb sumber er masyarakat.
daya daya
alam alam
yang yang
tida tidak k
seim seimba bang ng
dala dalam m
Untuk Untuk menge mengeta tahui hui sum sumbe berr konfli konflik k sebaga sebagaima imana na dimak dimaksu sud d pada pada ayat (1) (1) dilakukan identifikasi terhadap potensi konflik melalui inventarisasi, penelitian/pendalaman, dan penentuan skala prioritas penanganan konflik. Pasal 5
Penanganan konflik konflik dilaksanakan dilaksanakan melalui tahap: tahap: a.
pencegahan konflik;
b.
penghentian konflik; dan
c.
pemulihan pascakonflik. Pasal 6
Ketentu Ketentuan an mengen mengenai ai tekni teknis s penang penanganan anan konflik konflik sosial sosial dan contoh contoh forma formatt laporan, surat, surat, informasi informasi khusus, khusus, mutasi mutasi kegiatan, kegiatan, maklumat, maklumat, himbauan yang terkait terkait dengan dengan penanga penanganan nan konflik konflik sosial sosial sebagaim sebagaimana ana yang tercant tercantum um dalam dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
BAB III …..
www.abdillahrifai.com
6
BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 7
Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli
2013
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd Drs. TIMUR PRADOPO JENDERAL POLISI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus
Paraf: 2013 1. Konseptor/ Konseptor/ Aso Asops ps
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Kapolri
: ……..
2. Kadivkum Polri Polri:: ttd AMIR SYAMSUDIN
……..
3. Ka Kase setu tum m Po Polr lrii : …… …….. .. 4. Wakapolri
:
BERITA NEGARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 981
………
