PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO KECAMATA KECAMATAN KEPOHBARU KEPOHB ARU
PEMERINTAH DESA KARANGAN PERATURAN DESA KARANGAN KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR …. TAHUN TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PENETAPAN SERTA PEMBERHENTIAN PEMBERHE NTIAN KEPALA DESA DAN TATA TATA CARA PENGANGK PEN GANGKAT ATAN AN PENJABAT KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KARANGAN,
Meni!"n#
: a.
bahw bahwa a deng dengan an sege segera ra berak erakhi hirn rny ya masa masa Jab Jabatan atan Kepal epala a Desa esa Karanga Karangan n Kecamat Kecamatan an Bojonegoro Bojonegoro
Kabupa Kabupaten ten Bojonegor Bojonegoro o Periode Periode
tahu tahun n 2007 2007 20!" 20!"## maka maka perl perlu u dila dilaks ksan anak akan an pros proses es taha tahapa pan n tahapan tahapan pelaksan pelaksanaan aan pemiliha pemilihan n Kepala Kepala Desa Desa untuk untuk Periode Periode tahun tahun 20!" 20!$% b.
bahw bahwa a
dala dalam m
ran rangka gka
meng mengat atur ur
pela pelaks ksan anaa aan n
taha tahapa pan& n&ta taha hapa pan n
pemilihan Kepala Desa Karangan perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Desa' Men#in#"$
: 1. (ndang&(ndang )omor !2 *ahun !+,0 tentang Pembentukan Daerah& daerah Kabupaten Kabupaten - Kotamadya Kotamadya Daerah *ingkat .. di dalam lingkungan Propinsi Jawa *imur /diumumkan pada tanggal $ gustus !+,01 % 2.
(ndang&(ndang )omor "2 *ahun 200 tentang Pemerintahan Daerah /3em /3emba bara ran n )ega )egara ra 4epu 4epubl blik ik lndo lndone nesi sia a *ahun hun 200 200 )omo )omorr !2,# !2,# *ambah mbahan an 3emb 3embar aran an )ega )egara ra 4epu 4epubl blik ik lndo lndone nesi sia a
)omo )omorr
"7 "711
sebagaim sebagaimana ana telah telah diubah diubah dengan dengan (ndang& (ndang&(nd (ndang ang )omor )omor $ *ahun 200, 200, tentang tentang Peneta Penetapan pan Peratura Peraturan n Pemerin Pemerintah tah Pengga Pengganti nti (ndang (ndang&& (ndang )omor " *ahun 200, tentang Perubahan tas (ndang(ndang )omor "2 *ahun 200 tentang Pemerintahan Daerah 5enjadi (ndang& (ndang /3embaran )egara 4epublik lndonesia *ahun 200, )omor !0$# *ambahan 3embaran )egara 4epublik lndonesia )omor ,$1% 3.
(nda (ndang ng&( &(nd ndan ang g
)omo )omorr
!2
*ahun hun
20! 20!!
tent tentan ang g
Pemb Pemben entu tuka kan n
Peraturan Perundang&undangan%
4. Peraturan Pemerintah )omor 72 *ahun 200, tentang Desa %
Peratur turan an 5ente 5enteri ri Dala Dalam m )eger )egerii )omor )omor 2+ *ahun hun 2006 2006 tenta tentang ng 5. Pera
Pedoman Pembentukan dan 5ekanisme Penyusunan Peraturan Desa % 6. Peraturan 5enteri Dalam )egeri )omor "0 *ahun 2006 tentang *ata
ara ara Peny Penyera eraha han n (rusa (rusan n Pemer Pemerint intah ahan an Kabu Kabupat paten en-K -Kota ota Kepa Kepada da Desa % Peratu tura ran n 5ent 5enter erii Dala Dalam m )ege )egeri ri )omo )omorr *ahun hun 2007 2007 tent tentan ang g 7. Pera Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa % Peratur turan an 5ente 5enteri ri Dala Dalam m )eger )egerii )omor )omor ", *ahun hun 2007 2007 tenta tentang ng 8. Pera Pedo Pedoman man (mum (mum *ata ara ara Pelap Pelapor oran an dan dan Perta Pertang nggu gung ngjaw jawab aban an Penyelenggaraan Pemerintahan Desa % Peratur turan an 5ente 5enteri ri Dala Dalam m )eger )egerii )omor )omor "7 *ahun hun 2007 2007 tenta tentang ng 9. Pera Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa % Peratur turan an 5ente 5enteri ri Dala Dalam m )eger )egerii )omor )omor 66 *ahun hun 2007 2007 tenta tentang ng 10. Pera Perencanaan Pembangunan Desa % 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro )omor + *ahun 20!0 tentang
Desa% Peratu tura ran n 12. Pera
Bupa Bupati ti
Bojo Bojone nego goro ro
)omo )omorr
66
*ahun hun
20!! 0!!
tent tentan ang g
Pemerintahan Desa' Den#"n Pe%&e$'('"n Be%&"" BADAN PERMUSYA)ARA PERMUSYA)ARATA TAN N DESA KARANGAN KARANG AN *"n KEPALA DESA KARANGAN MEMUTUSKAN +
Mene$"-"n:
TATA TATA CARA PENCALONAN, PENCALONAN, PEMILIHAN PEMILIHAN DAN PENETA PENETAPAN PAN SERTA SERTA PEMBERHENTIAN KEPALA KEPALA DESA DAN TATA TATA CARA PENGANGKA PENG ANGKATA TAN N PENJABAT KEPALA DESA. Ke$en$'"n U'
Pasal ! Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 1.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro'
2.
Pemerint Pemerintah ah Desa Desa adalah adalah Kepala Kepala Desa Desa Karang Karangan an dan 8ekreta 8ekretaris ris Desa Desa serta serta Perang Perangkat kat Desa Karangan sebagai unsur pelaksana pelaksana teknis dan unsur pelaksana pelaksana kewilayahan kewilayahan sebagai penyelenggara pemerintah Desa'
3.
Pemerintahanan Pemerintahanan Desa adalah Pemerintah Pemerintah Desa Karangan dan Badan Permusyawaratan Permusyawaratan Desa Karangan'
&2&
4.
Keca Kecama mata tan n adal adalah ah Keca Kecama mata tan n Kepo Kepohb hbar aru u yang yang meru merupa paka kan n wila wilay yah kerj kerja a ama amatt Bojonegoro sebagai Perangkat Daerah Kabupeten Bojonegoro'
5.
amat adalah amat Kepohbaru yang merupakan Kepala 8atuan Perangkat Daerah di
Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro' 6.
Desa adalah Desa Karangan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro'
7.
Kepala Desa adalah Kepala Desa Karangan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro'
8.
Penjabat Kepala Desa adalah Penjabat Kepala Desa Karangan yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak# wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu'
9.
nggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat PBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersma oleh Pemerintah Desa dan BPD# yang ditetapan dengan Peraturan Desa Karangan'
10.
Peraturan Desa adalah Peraturan Desa Karangan yang merupakan Peraturan Perundang& undangan yang dibuat oleh Pemerintah Desa bersama BPD'
11.
Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Kepala Desa Karangan yang merupakan Peraturan Perundang&undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersi9at mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang&undangan yang lebih tinggi'
12.
Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan Kepala Desa Karangan yang merupakan pelaksanaan Peraturan Desa dan kebijakan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan# pembangunan dan kemasyarakatan di Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang&undangan yang berlaku'
13.
Keputusan BPD adalah Keputusan BPD Karangan yang dibuat dan ditetapkan secara kolekti9 kolegial'
14.
Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan# pengadaan# penggunaan# peman9aatan# pengamanan# pemeliharaan# penghapusan# pemindah&tanganan# penatausahaan# penilaian# pembinaan# pengawasan dan pengendalian'
15.
Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa# dibeli atau diperoleh atas beban nggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah'
16.
8wadaya masyarakat adalahkemampuan dari masyarakat Desa Karangan dengan kesadaran dan inisiati9 sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam masyarakat Desa Karangan'
17.
8umbangan adalah pemberian Pihak Ketiga kepada Desa secara ikhlas# tidak mengikat# baik berbentuk uang atau yang disamaan dengan uang maupun barang bergerak atau tidak bergerak'
18.
ibah adalah penerimaan desa yang berasal dari pemerintah negara asing# badan-lembaga asing# badan-lembaga internasional# Pemerintah# badan-lembaga dalam negeri atau perseorangan# baik dalam bentuk de;isa# rupiah maupun barang dan-atau jasa# termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali'
19.
Pembinaan adalah pemberian pedoman# standar pelaksanaan# perencanaan# penelitian# pengembangan# bimbingan# pendidikan dan pelatihan# konsultasi# super;isi# monitoring# pengawasan umum dan e;aluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa'
&"&
PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal 2 (1) BPD mengadakan musyawarah dengan Pemerintah Desa untuk membahas masa jabatan Kepala Desa yang akan berakhir sebagai persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa%
(2) asil musyawarah sebagaimana pada ayat /!1# BPD memberitahukan secara tertulis kepada
Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 /enam1 bulan sebelum berakhir masa jabatan' (3) Pemberitahuan sebagaimana ayat /21 ditindaklajuti oleh Kepala Desa dengan mengajukan
permohonan pemberhentian secara tertulis kepada Bupati melalui amat paling lambat 6 / enam 1 bulan sebelum berakhir masa jabatannya' (4) BPD dapat memproses pemilihan Kepala Desa# setelah Kepala Desa mengajukan
permohonan berhenti sebagaimana ayat /21 dalam tenggang waktu paling lama ! /bulan1% (5) Proses Pemililihan Kepala Desa sebagaimana ayat /1 dilaksanakan oleh BPD paling lama
/empat1 bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa' (6) Paling lambat 2 /dua1 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa# BPD
membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dalam Keputusan BPD' (7) Proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana pada ayat /1# dapat dilaksanakan
setelah
Kepala Desa sebagaimana
mempertimbangkan
pelaksanaan
ayat /"1
Proses
mendapat rekomendasi
Pemilihan
Bupatidengan
tahun
20!"
dan
mempertimbangakan penghormatan bulan suci 4omadhon tahun !" ijriah'
Me-"ni&e Pe!en$'-"n P"ni$i" Peii/"n Ke"" De&"
Pasal " (1)
(ntuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa# BPD membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari unsur Perangkat Desa# pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang ditetapkan dalam Keputusan BPD'
(2)
Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat /!1 susunannya terdiri dari : a. Ketua merangkap anggota % b. =akil Ketua merangkap anggota % c. 8ekretaris merangkap anggota % d. Bendahara merangkap anggota % e. =akil Bendahara merangkap anggota % f. Beberapa anggota yang jumlahnya sesuai kebutuhan'
(3)
Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BPD
(4)
8ekretariat Panitia Pemilihan berada di 3ingkungan Kantor Kepala Desa'
&&
Pasal Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas: a. 5enyusun Program Kerja# tata tertib# mengusulkan besarnya anggaran biaya pemilihan dan
jadwal waktu pemilihan Kepala Desa serta mengumumkannya kepada masyarakat desa' b. 5embuat Pengumuman Penda9taran dan melakukan penjaringan Bakal alon Kepala Desa%
c. 5enerima penda9taran Bakal alon Kepala Desa% d. 5elakukan penelitian persyaratan Bakal alon Kepala Desa % e. 5elakukan penyaringan Bakal alon Kepala Desa% f. 5enetapkan dan mengumumkan alon Kepala Desa yang berhak dipilih% g. 5elaksanakan penda9taran pemilih dan pengesahan Da9tar Pemilih 8ementara maupun Da9tar
Pemilih *etap % h. 5engumumkan secara terbuka Da9tar Pemilih 8ementara dan Da9tar Pemilih *etap % i.
5engatur dan mem9asilitasi pelaksanaan kegiatan kampanye alon Kepala Desa >ang berhak Dipilih%
j.
5elaksanakan Pemungutan dan Penghitungan 8uara %
k. 5embuat Berita cara pada akhir setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa % l.
5embuat Berita cara Pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD' Pasal ,
pabila diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang menda9tarkan diri sebagai Bakal alon Kepala Desa atau berhalangan# keanggotaannya digantikan oleh unsur Perangkat Desa# pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan BPD' Pasal 6 BPD# Kepala Desa dan atau Penjabat Kepala Desa tidak diperbolehkan duduk dalam keanggotaan Panitia Pemilihan'
H"- Meii/ D"n Diii/
Pasal 7 >ang dapat memilih dalam pemilihan Kepala Desa adalah penduduk desa =arga )egara 4epublik .ndonesia yang : a.
*erda9tar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah paling singkat 6 /enam1 bulan dengan tidak terputus&putus dan terda9tar dalam Da9tar Pemilih *etap yang ditetapkan oleh panitia dan diketahui oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa atau Pelaksana arian Kepala Desa# Ketua BPD serta calon Kepala Desa % &,&
b.
8udah berusia !7 /tujuh belas1 tahun dan-atau sudah pernah kawin-nikah dengan dibuktikan 8urat )ikah- kta )ikah %
c.
*idak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap' Pe%&"%"$"n
Pasal $ (1)
>ang dapat menjadi alon Kepala Desa adalah penduduk desa dan warga negara .ndonesia# yang : a. Berta?wa kepada *uhan >ang 5aha @sa %
b. 8etia kepada Pancasila sebagai Dasar )egara# (ndang&(ndang Dasar )egara 4epublik
.ndonesia *ahun !+, dan kepada )egara Kesatuan 4epublik .ndonesia serta Pemerintah % c. Berpendidikan paling rendah tamat 8ekolah 3anjutan *ingkat Pertama dan - atau
sederajat % d. Berumur paling rendah 2, /dua puluh lima1 tahun dan paling tinggi 60 /enam puluh1 tahun
yang terhitung mulai tanggal penda9taran ditutup % e. 8ehat jasmani dan rohani % f. Berkelakuan baik % g. *idak pernah di hukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan
hukuman paling singkat , /lima1 tahun % h. *idak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap % i. 5engenal dan dikenal oleh masyarakat di desa % j. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa % k. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama !0 /sepuluh1 tahun atau 2 /dua1
kali masa jabatan % l. *erda9tar sebagai penduduk desa secara sah dan berdomisili di Desa paling singkat !
/satu1 tahun dengan tidak terputus&putus' m. *idak pernah diberhentikan tidak dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari
Perangkat Desa 3ainnya# P)8-*).-PA34.' (2)
Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat melakukan klari9ikasi 9aktual pada lembaga-instansi terkait terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada
(3)
ayat /!1
Pegawai )egeri yang mencalonkan sebagai Kepala Desa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat /!1 dan harus memiliki surat ijin-surat persetujuan tertulis dari atasannya yang berwenang untuk keperluan dimaksud# apabila terpilih menjadi Kepala Desa harus berhenti dari jabatan organiknya'
(4)
8ekretaris Desa yang tidak berstatus P)8 yang mencalonkan sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat /!1# harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa % &6&
(5)
Pimpinan dan anggota BPD yang mencalonkan sebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD'
(6)
Putra desa dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa'
(7)
Bagi alon Kepala Desa yang terpilih dan ditetapkan menjadi Kepala Desa# terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di desa'
(8)
Penjabat Kepala Desa dilarang mencalonkan atau dicalonkan dalam pemilihan Kepala Desa' Pasal +
(1)
Dalam pemilihan Kepala Desa# penduduk desa yang telah ditetapkan sebagai alon Kepala Desa yang berhak dipilih wajib hadir ditempat pemungutan suara dan tidak boleh diwakilkan
kepada siapapun' (2) pabila alon Kepala Desa yang berhak dipilih tidak dapat hadir karena alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan pada saat pemungutan suara# dapat digantikan dengan sebuah 9oto berukuran !0 4# ditempatkan diatas tempat duduk calon yang bersangkutan' (3)
Pertanggungjawaban yang dimaksud pada ayat /21 tersebut diatas ialah 8akit Parah atau pada saat keluarga terdekatnya meninggal dunia'
BIAYA PEMILIHAN Pasal !0 (1)
Biaya pemilihan Kepala Desa berasal dari : a. PBDes % b. 8wadaya masyarakat % c. Bantuan Pemerintah Daerah% d. Bantuan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat'
(2)
Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana ayat /!1 huru9 a dan huru9 c# diatur lebih lanjut dalam PBDes'
(3)
Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana ayat /!1 huru9 b dan huru9 d# dapat langsung dikelola oleh Panitia Pemilihan yang dipertanggungjwabkan kepada BPD'
(4)
Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat /!1 dipergunakan untuk : a. dministrasi /pengumuman# undangan# pembuatan kotak dan surat suara# pembuatan
tanda gambar calon dan sebagainya1 % b. Penda9taran pemilih % c. Pembuatan bilik- kamar tempat pemilihan % d. Penelitian persyaratan calon % e. onorarium panitia# konsumsi dan biaya rapat % f. onorarium petugas'
&7&
PENJARINGAN, PENYARINGAN DAN PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH Pen("%in#"n (1)
Pasal !! Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan penda9taran# penjaringan Bakal alon Kepala Desa maupun pemilih'
(2)
Bersamaan dengan pelaksanaan penda9taran sebagaimana dimaksud pada ayat /!1 Panitia Pemilihan Kepala Desa juga melakukan penjaringan Bakal alon Kepala Desa'
(3)
asil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat /21 setelah memenuhi persyaratan administrati9# dilakukan penyaringan melalui seleksi ujian tertulis untuk menetapkan alon Kepala Desa yang berhak dipilih'
Pen"%in#"n Pasal !2 (1)
Dalam hal menetapkan Bakal alon menjadi alon Kepala Desa# Panitia Pemilihan menyelenggarakan ujian tertulis meliputi materi :
(2)
a.
Pengetahuan gama %
b.
PPKn%
c.
Bahasa .ndonesia %
d.
5atematika-berhitung%
e.
Pengetahuan (mum'
5ateri ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat /!1 distandarkan dengan pendidikan setingkat 83*P'
(3)
Bakal alon yang dinyatakan lulus seleksi ujian tertulis adalah calon yang memperoleh nilai rata&rata ujian tertulis 60 / enam puluh 1 dan nilai pengetahuan agama tidak boleh kurang dari 60 / enam puluh 1 dari materi sebagaimana dimaksud ayat /!1'
(4) pabila semua bakal calon tidak mencapai standar nilai kelulusan yang ditetapkan
sebagaimana dimaksud pada ayat /"1# panitia menurunkan standar nilai kelulusan menjadi rata&rata ,0 /lima puluh1 dari materi ujian tertulis dan nilai pengetahuan agama tidak kurang dari ,0 / lima puluh 1' (5) pabila 8tandar nilai kelulusan telah diturunkan sebagaimana dimaksud pada ayat /1 tidak
terdapat bakal calon yang mencapai standar nilai kelulusan# Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD dan Panitia Pemilihan membuka penda9taran kembali bakal alon Kepala Desa paling lambat !
/ empat belas 1 hari sejak penandatanganan Berita cara Koreksi hasil
ujian tertulis% (6) pabila Bakal alon pada saat pelaksanaan ujian tertulis tidak dapat mengikuti seluruh
materi ujian dinyatakan gugur' (7)
*ata tertib mengenai ujian tertulis diatur lebih lanjut dalam tata tertib yang ditetapkan panitia' &$&
Pene$""n
Pasal !" (1) Bakal alon Kepala Desa yang dinyatakan lulus dalam seleksi ujian tertulis# ditetapkan oleh
Panitia Pemilihan sebagai alon Kepala Desa yang berhak dipilih' (2) Kepala Desa yang mencalonkan sebagai Bakal alon Kepala Desa setelah ditetapkan
sebagai alon Kepala Desa yang berhak dipilih# harus mengajukan cuti kepada Bupati melalui amat' (3) Dalam hal cuti Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat /21# pelaksanaan
penyelengaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh 8ekretaris Desa' (4) alon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat&tempat yang
terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat'
KAMPANYE CALON
Pasal ! (1)
alon Kepala Desa wajib menyampaikan materi kampanye tentang ;isi dan misi kepada masyarakat dalam rapat umum yang di9asilitasi panitia dan menyerahkan naskah kampanye tersebut kepada Panita Pemilihan%
(2)
8elain pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat /!1# kampanye alon Kepala Desa dapat dilaksanakan dalam bentuk : a. pertemuan terbatas% b. tatap muka dan dialog% c. penyebaran pam9let% d. pemasangan alat peraga% dan e. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang&undangan'
(3)
Pelaksanaan kampanye dapat di9asilitasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa'
(4)
Kampanye yang diselenggarakan masing&masing alon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat /"1 dilarang menggunakan 9asilitas tempat ibadah# kantor milik pemerintah atau pemerintah daerah dan sarana pendidikan'
(5)
Ketentuan kampanye diatur dalam *ata tertib Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang memuat ketentuan paling sedikit : a. =aktu dan tempat kampanye% b. 5ateri dan naskah kampanye % c.
3arangan&larangan dalam kampanye %
d. @tika Pelaksanaan kampanye% e. Keamanan'
&+&
MASA TENANG Pasal !, (1)
5asa tenang pemilihan kepala desa ditetapkan ! /satu1 hari sebelum
pelaksanaan hari
pemungutan suara' (2)
8elama masa tenang sebagaimana dimaksud ayat /!1 Para alon Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan kampanye dan semua atribut selama kampanye harus sudah dibersihkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa beserta alon yang bersangkutan kecuali yang dipasang pada halaman dan atau pekarangan rumah masing&masing alon Kepala Desa dan tempat pemungutan suara'
(3)
Dalam hal alon Kepala Desa tidak bersedia melepas atribut kampanye# Panitia Pemilihan Kepala Desa berhak untuk melepas atribut kampanye tanpa memberitahukan kepada alon Kepala Desa yang bersangkutan'
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
/!1
Pe'n#'$"n S'"%" Pasal !6 8etelah Panitia Pemilihan menetapkan calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud
dalam Pasal !2 paling singkat 7 /tujuh1 hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan# panitia pemilihan memberitahukan kepada masyarakat desa tentang tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan alon Kepala Desa' /21
Paling lambat 2 /dua1 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara# panitia pemilihan sudah harus menyampaikan undangan kepada para pemilih yang memuat tentang waktu dan tempat pemilih menggunakan hak pilihnya'
Pasal !7 (1)
Pemungutan 8uara pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan mencoblos kertas suara yang memuat 9oto calon yang berhak dipilih# yang dihadiri paling sedikit /dua pertiga1 dari jumlah pemilih yang telah terda9tar dalam da9tar pemilih tetap'
(2) pabila pada saat berakhirnya pemungutan suara#
quorum sebagaimana
dimaksud pada
ayat /!1 belum tercapai# penghitungan suara dapat diundur paling lama " /tiga1 jam dengan ketentuan
quorum
C /satu perdua1 dari jumlah pemilih yang telah terda9tar dalam da9tar
pemilih tetap dan dimuat dalam Berita cara' (3) pabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat /21
quorum
belum juga tercapai# proses pemilihan calon Kepala Desa diulang dengan membuka kembali penda9taran bakal calon paling singkat " /tiga1 bulan paling lama 6 /enam1 bulan'
&!0&
/1
pabila Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa saat proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat /"1 telah habis masa jabatannya maka ditunjuk penjabat Kepala Desa oleh pejabat yang berwenang atas usul amat dengan pertimbangan BPD' Pasal !$
(1) nggota BPD dan panitia pemilihan yang mempunyai hak pilih serta calon yang berhak dipilih
dalam pemilihan calon Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya' (2)
alon Kepala Desa yang berasal dari putra desa tidak mempunyai hak pilih' Pasal !+
(1)
Pemilihan alon Kepala Desa dilaksanakan secara langsung# umum# bebas# rahasia# jujur dan adil oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa'
(2)
Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos 9oto calon yang berhak dipilih dalam bilik
suara yang telah disediakan oleh panitia pemilihan' (3)
8eorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada ! /satu1 orang calon yang berhak dipilih'
(4)
8eorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan# tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun'
(5)
*ata cara pencoblosan sebagaimana ayat /21 diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan diumumkan kepada seluruh masyarakat desa' Pasal 20
(1)
(ntuk kelancaran pelaksanaan pemilihan# panitia pemilihan menyediakan : a. Papan pengumuman yang memuat nama&nama calon yang berhak dipilih% b. 8urat suara yang memuat 9oto calon yang berhak dipilih yang telah ditanda tangani oleh
Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhkan stempel panitia Pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah % c.
8ebuah kotak suara atau lebih yang besarnya disesuaikan kebutuhan berikut kuncinya %
d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara % e. lat pencoblos di dalam bilik suara % f.
(2)
Papan tulis untuk menghitung suara'
Bentuk dan model surat suara berdasarkan ketentuan yang telah diatur oleh Bupati' Pasal 2!
8ebelum melaksanakan pemungutan suara# panitia pemilihan membuka kotak suara dengan memperlihatkan seluruh bagiannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali# mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel panitia pemilihan' &!!&
Pasal 22 (1)
Pemilih yang hadir menyerahkan surat panggilan sesuai dengan identitasnya dan setelah diteliti oleh Panitia Pemilihan diberikan selembar surat suara'
(2)
8etelah menerima surat suara# pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak# pemilih berhak menyerahkan kembali surat suara yang rusak atau cacat kepada panitia pemilihan untuk diganti dengan surat suara yang baru'
(3)
Penggantian surat suara yang baru harus dibuka dan diteliti oleh Pemilih dihadapan Panitia Pemilihan' Pasal 2"
(1)
Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat coblos yang telah disediakan oleh panitia pemilihan'
(2)
Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak suaranya'
(3)
Pemilih tidak dapat meminta ganti surat suara apabila terjadi kekeliruan dalam pencoblosan'
(4)
Pencoblosan dinyatakan sah apabila ditujukan pada gambar atau 9oto salah satu calon dan letak pencoblosan masih terdapat dalam kotak gambar atau 9oto salah satu calon tersebut' Pasal 2
(1)
Pada saat pemungutan suara dilaksanakan# panitia pemilihan berkewajiban menjamin agar tata demokrasi dan pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan lancar# tertib# aman dan teratur %
(2)
Panitia pemilihan menjaga agar setiap pemilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun'
Pen#/i$'n#"n S'"%"
(1)
Pasal 2, 8etelah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya dan waktu pemungutan suara dinyatakan berakhir# panitia pemilihan meminta kepada masing&masing calon yang berhak dipilih untuk menunjuk ! /satu1 orang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara '
(2)
Penunjukan saksi oleh para calon sebagaimana dimaksud pada ayat /!1 dilakukan secara tertulis# dari salah satu pemilih yang benar&benar memahami ketentuan sah dan tidaknya 8urat suara yang dicoblos
(3)
Dalam hal calon tidak menunjuk saksi tidak mengurangi keabsahan hasil penghitungan 8uara Pemilihan Kepala Desa'
&!2&
(1)
Pasal 26 Panitia pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara'
(2)
8etiap lembar surat suara diambil dan diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih'
(3)
Panitia pemilihan membaca dan menyebutkan nama calon yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang dapat dilihat dengan jelas oleh pemilih yang hadir'
(1)
Pasal 27 8urat suara dianggap tidak sah# apabila : a. *idak menggunakan surat suara yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan% b. *idak terdapat tanda tangan ketua panitia dan stempel panitia pemilihan % c. 5emberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih% d. 5encoblos tidak tepat pada kotak 9oto yang disediakan % e. 5encoblos tidak menggunakan alat coblos yang disediakan panitia pemilihan'
(2)
lasan&alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga serta dituangkan dalam Berita cara' Pasal 2$
(1) Dalam hal calon Kepala Desa dan-atau saksi yang ditunjuk meninggalkan tempat sebelum
berakhirnya perhitungan suara# maka Ketua Panitia Pemilihan meneruskan proses
penghitungan suara sampai dengan selesai' (2) Dalam hal penghitungan suara alon Kepala Desa atau saksi yang ditunjuk tidak bersedia
menandatangani Berita cara Perhitungan 8uara# maka tidak mengurangi keabsahan hasil penghitungan suara' (3) Dalam hal terjadi pelaksanaan perhitungan suara sebagaimana ayat /!1 dituangkan dalam
Berita cara oleh Panitia Pemilihan'
Pasal 2+ (1)
alon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih'
(2) pabila calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud
pada ayat /!1 lebih dari satu orang dengan jumlah yang sama# maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi Kepala Desa diadakan pemilihan ulang' (3)
Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat /21 dilaksanakan hanya untuk calon&calon yang mendapatkan suara terbanyak dalam jumlah yang sama# paling lambat !, /lima belas1 hari sejak penandatanganan Berita cara Pemilihan'
(4)
Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat /"1 hasilnya tetap sama# maka untuk menetapkan calon terpilih diadakan pemilihan ulang kedua# dengan ketentuan sebagaimana pemilihan ulang yang pertama' &!"&
(5) pabila dalam pemilihan ulang kedua tidak diperoleh calon terpilih maka dibuka penda9taran
kembali pencalonan Kepala Desa# dengan tahapan dan mekanisme sesuai ketentuan paling singkat " /tiga1 bulan paling lama 6 /enam1 bulan'
Pasal "0 8etiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa# Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib membuat Berita cara yang ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa'
PENETAPAN CALON TERPILIH Pasal "! (1)
8etelah penghitungan suara selesai# panitia pemilihan menyusun# menandatangani dan membacakan Berita cara Pemilihan'
(2)
alon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara sah terbanyak'
(3)
3aporan pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa dan Berita cara pemilihan serta pertanggungjawaban biaya pemilihan disampaikan oleh panitia pemilihan kepada BPD# selambat&lambatnya 7 /tujuh1 hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan pemilihan Kepala
Desa' Pasal "2 (1)
Berdasarkan laporan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal "0 BPD menetapkan alon Kepala Desa *erpilih dengan Keputusan BPD
(2)
BPD mengusulkan pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa *erpilih kepada Bupati melalui amat# paling lama 7 /tujuh1 hari setelah menerima 3aporan dari Panitia Pemilihan'
PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA Pen#e&"/"n Pen#"n#-"$"n
Pasal "" alon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal "2# oleh BPD disampaikan kepada Bupati melalui amat untuk diterbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa'
MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH Pasal " /!1' 5asyarakat desa yang berkeberatan atas hasil Pemilihan Kepala Desa atau men emukan adanya indikasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang&undangan dapat mengajukan aduan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa' &!&
/21 Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib segera menyelesaikan permasalahan sebagaimana pada ayat /!1 sampai dengan 7 /tujuh1 hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan dapat meminta bantuan dari BPD dan amat' /"1' pabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat /!1 tidak diterima para pihak# maka pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh melalui jalur hukum yang berlaku'
MASA JABATAN Pasal ", (1)
5asa jabatan Kepala Desa adalah 6 /enam1 tahun terhitung sejak tanggall pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk ! /satu1 kali masa jabatan berikutnya'
(2)
pabila masa jabatan ke&2 /dua1 telah berakhir# yang bersangkutan tidak dapat mencalonkan kembali untuk masa jabatan ketiga kalinya'
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA (1)
Pasal "6 Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul amat dengan pertimbangan BPD'
(2)
Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat /!1 berasal dari 8ekretaris Desa#
Perangkat Desa 3ainnya# atau P)8 Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang bertugas di Kantor Kecamatan' (3)
5asa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat /21 paling lama 6 /enam1 bulan atau sampai dengan terpilihnya pejabat de9initi9'
(4)
Penjabat Kepala Desa diambil sumpah- janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk'
(5) pabila dalam waktu 6 /enam1 bulan belum dapat dilaksanakan pemilihan Kepala Desa# BPD
memberitahukan kepada amat secara tertulis untuk mengusulkan Penjabat Kepala Desa untuk masa 6 /enam1 bulan berikut'
Pasal "7 Penjabat Kepala Desa diberikan penghasilan dari C / satu per dua 1 bagian penghasilan tetap Kepala Desa terhitung mulai tanggal pelantikan'
Pasal "$ ak# wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan hak# wewenang dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang& undangan yang berlaku'
&!,&
Pasal "+ (1)
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'
(2) gar setiap orang mengetahuinya# perlu mengundangkan Peraturan Desa ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro' Ditetapkan di pada tanggal
: Karangan : 5aret 20!"
KEPALA DESA KARANGAN
…………………………………….
Diundangkan di : Bojonegoro Pada *anggal : ''20!" 8@K4@*4.8 D@4 KB(P*@) BAJA)@
D%&. SOEHADI MOELJONO,MM Pembina (tama 5adya ).P' !+600!"! !+$60" ! 00$
B@4.* D@4 KB(P*@) BAJA)@
&!,&
3ampiran : . Peraturan Desa Karangan )omor : ' *ahun : 20!" *entang : *ata ara Pencalonan# Pemilihan dan Penetapan 8erta Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat kepala Desa *anggal : '' 5aret 20!"
BADAN PERMUSYA)ARATAN DESA KARANGAN KECAMATAN KEPOHBARU KABUPATEN BOJONEGORO KEPUTUSAN BADAN PERMUSYA)ARATAN DESA KARANGAN KECAMATAN KEPOHBARU KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR + …….. TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA BADAN PERMUSYA)ARATAN DESA KARANGAN
Meni!"n#
:
bahwa setelah diadakan pembahasan terhadap 4ancangan Peraturan Desa Karangan# Kecamatan Bojonegoro# Kabupaten Bojonegoro# *entang *ata ara Pemilihan# Pencalonan# Pengangkatan# Pelantikan# Pemberhentian Kepala Desa telah memenuhi syarat sesuai peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro )o' "7 tahun 200" tentang Peraturan Desa# maka perlu ditetapkan menjadi Peraturan Desa# yang sebagai dasar Penetapannya perlu Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa'
Men#in#"$
:
1. (ndang&(ndang )omor !2 *ahun !+,0 tentang Pembentukan
Daerah&daerah Kabupaten - Kotamadya Daerah *ingkat .. didalam lingkungan Propinsi Jawa *imur /diumumkan pada tanggal $ gustus !+,01 % 2. (ndang&(ndang )omor "2 *ahun 200 tentang Pemerintahan
Daerah /3embaran )egara 4epublik lndonesia *ahun 200 )omor !2,# *ambahan 3embaran )egara 4epublik lndonesia )omor "71 sebagaimana telah diubah dengan (ndang&(ndang )omor $ *ahun 200, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti (ndang& (ndang )omor " *ahun 200, tentang Perubahan tas (ndang& (ndang )omor "2 *ahun 200 tentang Pemerintahan Daerah 5enjadi (ndang&(ndang /3embaran )egara 4epublik lndonesia *ahun 200, )omor !0$# *ambahan 3embaran )egara 4epublik lndonesia )omor ,$1% 3. Peraturan Pemerintah )omor 72 *ahun 200, tentang Desa % 4. Peraturan 5enteri Dalam )egeri )omor 2+ *ahun 2006 tentang
Pedoman Pembentukan dan 5ekanisme Penyusunan Peraturan Desa % 5. Peraturan 5enteri Dalam )egeri )omor "0 *ahun 2006 tentang *ata
ara Penyerahan (rusan Pemerintahan Kabupaten-Kota Kepada Desa % 6. Peraturan 5enteri Dalam )egeri )omor *ahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa % 7. Peraturan 5enteri Dalam )egeri )omor ", *ahun 2007 tentang
Pedoman (mum *ata ara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa % 8. Peraturan 5enteri Dalam )egeri )omor "7 *ahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa % 9. Peraturan 5enteri Dalam )egeri )omor 66 *ahun 2007 tentang
Perencanaan Pembangunan Desa %
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro )omor + *ahun 20!0
tentang Desa% 11. Peraturan Bupati Bojonegoro )omor 66 *ahun 20!! tentang
Pemerintahan Desa'
MEMUTUSKAN Mene$"-"n
+
PERTAMA
: 5enyetujui terhadap4ancangan Peraturan Desa Karangan Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro# *entang *ata ara Pemilihan# Pencalonan# Pengangkatan# Pelantikan# Pemberhentian Kepala Desa *ahun 20!"# untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan Penyempurnaan Bagaimana tersebut dalam berita cara 4apat BPD yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini'
KEDUA
: Kepala Desa segera menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Diktum P@4*5 Keputusan ini dan mengundangkan dalam 3embaran Desa'
KETIGA
: Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana tersebut Diktum P@4*5 Keputusan ini dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa'
KEEMPAT
: Keputusan ini berlaku sejak *anggal ditetapkan'
Ditetapkan di : Karangan pada tanggal : …. Maret 2013
TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
BADAN PERMUSYAWARATAN
Kepada : >th' !' Bp' Bupati Bojonegoro'
DESA KARANGAN
KETUA
2' amat Kepohbaru %
…………………………….
3ampiran : .. Peraturan Desa Karangan )omor : ' *ahun : 20!" *entang : *ata ara Pencalonan# Pemilihan dan Penetapan 8erta Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat kepala Desa *anggal : ' 5aret 20!"
BERITA ACARA 4P* BD) P@45(8>=4*) D@8 / BPD 1 D@8 K4)<) K@5*) K@PAB4( KB(P*@) BAJA)@
Pada hari ini *anggal ' Bulan ' *ahun Dua 4ibu *iga Belas# Badan Permusyawaratan Desa / BPD 1# Desa Karangan Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro telah mengadakan rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang membahas 4ancangan Peraturan Desa tentang *ata ara Pemilihan# Pencalonan# Pengangkatan# Pelantikan# Pemberhentian Kepala Desa ' 8etelah melalui pembahasan materi materi pokok Peraturan Desa diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
5enyetujui *entang *ata ara Pemilihan# Pencalonan# Pengangkatan# Pelantikan# Pemberhentian Kepala Desa *ahun 20!"' )A ! 2 " , 6 7 $ + !0 !!
)5
JB*)
'' '' ' '' '' '' '' '' '' '' ''
*)D *)<)
Ketua BPD =akil Ketua 8ekretaris nggota nggota nggota nggota nggota nggota nggota nggota
!' 2' "' ' ,' 6' 7' $' +' !0' !!'
Demikian Berita cara 4apat dibuat untuk digunakan seperlunya'
Bojonegoro# *gl#'' 5aret 20!" BD) P@45(8>=4*) D@8 K4)<) K@*(
……………………………..
3ampiran : ... Peraturan Desa Karangan )omor : *ahun : 20!" *entang : *ata ara Pencalonan# Pemilihan dan Penetapan 8erta Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat kepala Desa *anggal : 5aret 20!"
DATAR HADIR RAPAT BPD D@8 K4)<) K@5*) K@PAB4( KB(P*@) BAJA)@
)5
JB*)
!
''
Ketua BPD
2
''
=akil Ketua
"
''
8ekretaris
''
nggota
,
''
nggota
*)D *)<) !' 2' "' ' ,'
6
''
nggota
7
''
nggota
$
''
nggota
+
''
nggota
!0 ''
nggota
!! ''
nggota
6' 7' $' +' !0' !!'
Bojonegoro# *anggal 2, Januari 20!" BD) P@45(8>=4*) D@8 K4)<) K@*(#
………………………….
