PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR : Tentang : JENIS RENCANA USAHA DAN / ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PANDEGLANG,
Menimbang
:
a.
Bahwa setiap rencana usaha dan/atau kegiatan
yang tidak
termasuk dalam kriteria wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Wajib memiliki Upaya
Pengelolaan
Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan(UKL-UPL) atau
Surat
Pernyataan
Kesanggupan
Melaksanakan
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL);
b.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) serta Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Ne gara Republik Repu blik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana sebagaima na telah beberapa bebe rapa kali diubah terakhir
i
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5.
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia
Nomor
16
Tahun
2012
tentang
Pedoman
Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990); 6.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
7.
Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 51 Tahun 2002 Tentang
Pengendalian
Dampak
Lingkungan
(Lembaran
Daerah Tahun 2012 Nomor 79 Seri E); 8.
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2013
Tentang
Kabupaten
Pembentukan
Pandeglang
Dinas
(Lembaran
Lingkungan Daerah
Hidup
Kabupaten
Pandeglang Tahun 2013 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 20134);
ii
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL-UPL) SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL). BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
3.
Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang.
5.
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL, Adalah Kajian Mengenai Dampak Penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
6.
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
7.
Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup atas dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya diluar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib AMDAL dan UKL-UPL.
8.
Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
9.
Dampak penting adalah perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
10. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan. 11. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis
iii
untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan. 12. Penapisan adalah mekanisme yang dilakukan untuk menentukan jenis dokumen lingkungan bagi suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan berdasarkan skala atau besaran rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut. BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Tujuan Pasal 2
Penetapan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL bertujuan untuk menapis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKLUPL atau SPPL dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan dan melindungi serta mengelola lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 3
Ruang lingkup jenis dokumen lingkungan bagi rencana usaha dan/atau kegiatan ini meliputi : a.
Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib memiliki AMDAL, wajib memiliki UKL-UPL dengan rincian rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan dengan XIV Peraturan Bupati ini.
b.
Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib memiliki UKL-UPL, wajib memiliki SPPL dengan rincian rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan XIV Peraturan Bupati ini.
BAB III KRITERIA UKL-UPL DAN SPPL Bagian Kesatu Kriteria UKL-UPL Pasal 4 Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam Lampiran I sampai
dengan XIV Peraturan Bupati ini dapat ditetapkan sebagai jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL apabila : a.
Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak termasuk dalam kriteria wajib memiliki AMDAL;
b.
Dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dapat ditanggulangi berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
iv
c.
Berdasarkan pertimbangan ilmiah, rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup;
d.
Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut telah ditetapkan sebagai jenis rencana usaha dan/ atau kegiatan yang wajib UKL-UPL oleh Kementerian terkait atau Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND).
Bagian Kedua Kriteria SPPL Pasal 5 Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam Lampiran I sampai
dengan XIV Peraturan Bupati ini dapat ditetapkan sebagai jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib SPPL apabila : a.
Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak termasuk dalam kriteria wajib memiliki AMDAL dan UKL-UPL;
b.
Rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hiddup; dan
c.
Rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut termasuk kedalam usaha dan/atau kegiatan usaha mikro dan kecil;
d.
Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut telah ditetapkan sebagai jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib SPPL oleh Kementerian terkait atau Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND). BAB IV PENAPISAN Pasal 6
(1) Untuk menentukan rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakannya masuk kedalam kategori wajib AMDAL, UKL-UPL atau SPPL, pemrakarsa melakukan
Penapisan
terhadap
rencana
usaha
dan/atau
kegiatan
yang
dilakukannya. (2) Terhadap hasil Penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Menelaah dan menentukan jenis dokumen lingkungan yang wajib dimiliki pemrakarsa. BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 7
Kepala Dinas dapat mengusulkan kepada Bupati tentang perubahan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL menjadi wajib SPPL atau sebaliknya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
v
Pasal 8
Apabila dikemudian hari, jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tercantum dalam Lampiran I sampai dengan XIV Peraturan Bupati ini berdasarkan peraturan perundangan yang lebih tinggi termasuk dalam jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, maka jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut menjadi jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL. BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 9
(1) SPPL yang telah disetujui dan diterbitkan sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini. (2) Setiap jenis usaha dan/atau kegiatan dengan kategori wajib SPPL yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki SPPL, wajib melengkapi izin usaha dan/atau kegiatannya dengan SPPL. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.
vi
