PENEGAKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA
1. Sejarah Sejarah Penegaka Penegakan n Hukum Islam Islam di Indnesia Indnesia Hukum Islam Pada Masa Kerajaan Islam di Nusantara Akar sejarah hukum Islam di kawasan nusantara menurut sebagian ahli sejara sejarah h telah telah dimula dimulaii pada pada abad abad pertam pertama a hijria hijriah, h, atau atau sekita sekitarr abad abad ketuj etujuh uh dan dan kedel edelap apan an Ma Mase sehi hi.. Seba Sebaga gaii gerb gerban ang g masu masuk k ke dala dalam m kawasan nusantara, di kawasan utara pulau Sumatra lah yang dijadikan sebagai titik awal gerakan dakwah para pendatang muslim. Dan seara perlahan gerakan dakwah itu kemudian membentuk masyarakat Islam pertama di Peureulak, Aeh !imur. "erkembanganya k#munitas muslim di wila wilaya yah h itu itu kemud emudia ian n diik diikut utii deng dengan an ber berdirin dirinya ya keraj erajaa aan n Isla Islam m pertam pertama a sekita sekitarr abad abad ketiga etiga belas belas yang yang dikena dikenall dengan dengan Samude Samudera ra Pasai, terletak di wilayah aeh utara. Dengan berdirinya kerajaan Pasai itu, itu, mak maka peng pengar aruh uh Isla Islam m sema semaki kin n meny menyeb ebar ar deng dengan an ber berdiri diriny nya a kerajaan kerajaan lainnya seperti kesultanan kesultanan Malaka yang tidak jauh dari Aeh. Selain itu ada beberapa yang ada di jawa antara lain kesultanan demak, mataram, dan ireb#n. Kemudian di daerah sulawesi dan maluku yang ada kerajaan g#wa dan kesultanan ternate serta tid#re. Hukum islam pada masa ini merupakan sebuah $ase penting dalam sejarah hukum isla islam m di Ind#n nd#nes esia ia.. Denga engan n adany danya a ker eraj aja aan%k an%ker eraj ajaa aan n islam slam mengga mengganti ntika kan n ke keraj rajaan aan Hindu% Hindu%"ud "udha ha berart berartii untuk untuk pertam pertama a ka kalin linya ya hukum hukum islam telah telah ada di Ind#nesi Ind#nesia a sebaga sebagaii hukum hukum p#siti$ p#siti$.. Hal ini terbukti dengan $akta%$akta dengan adanya literatur%literatur &'ih yang ditulis #leh para ulama( nusantara pada abad )* dan )+ an. aman para penguasa ketika ketika itu memp#sisik memp#sisikan an hukum hukum islam sebagi hukum hukum Negara. Hukum Islam di berlakukan #leh raja%raja di Ind#nesia dengan ara mengangkat ulama%ulama untuk menyelesaikan sengketa. "entuk peradilannya berbeda%beda tergantung dengan bentuk peradilan adat. Karena palaksanaan peradilan yang ber#rak Islam dilakukan dengan ara menampurkan -mengawinkan dengan bentuk peradilan Adat di Ind#nesia Ind#nesia pada ke keraja rajaan%k an%keraja erajaan an di jawa pada pelaksana pelaksanaannya annya ahli hukum Islam memliki tempat yang terh#mat yang kemudian di kenal dengan sebutan penghulu di mana tugasnya di samping sebagai ulama juga menyelesaikan perkara%perkara perkara%perkara perdata, perkawinan, dan kekeluargaan, pr#ses penyelesaian -peradilan di selesaikan di manjid. Seara yuridis raja%raja di Ind#nesia memberlakukan hukum Islam akan teta tetapi pi tida tidak k dala dalam m k#nte #nteks ks pera peratu tura ran n atau atau peru perund ndan ang% g%un unda dang ngan an kerajaa erajaan. n. Hukum Hukum islam islam di berlak berlakuk ukan an dalam dalam k# k#nte nteks ks ijtiha ijtihad d ulama, ulama, per permasa masala laha han% n%pe perrmasa masala laha han n yang yang terj terjad adii terk terkad adan ang g tida tidak k bias bias di selesa selesaik ikan an #leh #leh perund perundang ang%un %undan dangan gan kerajaa erajaan n maka maka terka terkadan dang g di tanyak tanyakan an kepada epada /lama. /lama. Saat Saat itulah itulah ulama ulama melak melakuk ukan an ijtiha ijtihad d atau atau
menyandarkan pendapatnya kepada kitab%kitab &'h. Dengan p#la ini ma0hab imam 1 sya&i(I, Hana&, Maliki, dan Hambali berkembang di Ind#nesia hingga saat ini. Sistem hukum islam terus berjalan bersamaan dengan sistem hukum adat di Ind#nesia hingga masuknya k#l#nialisasi yang dilakukan #leh Negara%negara barat di Ind#nesia. Semula pedagang dari P#rtugis, Kemudian Spany#l, di susul #leh "elanda, dan Inggris. Pada masa Kerajaan2kesultanan Islam di Nusantara hukum Islam dipraktikkan #leh masyarakat dalam bentuk yang hampir bisa dikatakan sempurna -syumul, menakup masalah mu(amalah, ahwal al%syakhsiyyah -perkawinan, pereraian dan warisan, peradilan, dan tentu saja dalam masalah ibadah. !. Perse"aran dan Persen#ase Pemeluk Agama di Indnesia Menurut hasil sensus tahun 34)4
https522id.wikipedia.#rg2wiki2Agama6di6Ind#nesia
Persentase Pemeluk Agama di Ind#nesia
Islam
Kristen
Kat#lik
Hindu
"udha
K#ng Hu 7u
$. Am"igui#as Penegakan Hukum Islam di Indnesia
!idak terdata
8ang dimaksud dengan hukum Islam adalah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam, yaitu hukum amaly berupa interaksi sesama manusia, jinayat2pidana Islam. 9adi, segala ketentuan yang berhubungan dengan ibadah murni2mahdah tidak termasuk dalam pengertian hukum Islam. :ingkasnya, ia adalah hukum perdata Islam tertentu yang menjadi hukum p#siti$ bagi umat Islam, yang sekaligus merupakan hukum terapan bagi Peradilan Agama. !elah kita tahu bahwa Ind#nesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, akan tetapi penegakan hukum Islam masih sangat banyak menimbulkan pertanyaan, atau bisa di bilang ambigu. 1. Peradilan Agama dan %e&rmasi Hukum Islam Sejak dibuat // N#. + !ahun );<; -/ndang%/ndang Peradilan Agama yang mulai diberlakukan pada 3; Desember );<;, landasan yuridis pelaksanaan Peradilan Agama di Ind#nesia diharapkan semakin mantap dan kuat. Pada usianya yang ke %)*, // tersebut memerlukan berbagai e=aluasi dalam pelaksanaannya dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana e$ekti=itas pelaksanaan undang%undang tersebut di masyarakat selama ini. Adanya kemajuan dalam mengatur eksistensi Peradilan Agama melalui pembentukan // N#. + !ahun );<; ternyata menjadi pend#r#ng semangat dalam memunulkan pr#duk%pr#duk perundang%undangan hukum Islam yang sangat dibutuhkan masyarakat. Sebagai #nt#h, lahirnya // Pengel#laan akat, // Penyelenggaraan Ibadah Haji, dibuatnya aturan hukum yang berkaitan dengan perbankan Syariah dll. '. (ak#r Pendukung dan Pengham"a# Perkem"angan Hukum Islam Di Indnesia a. (ak#r Pendukung Kedudukan hukum islam, penganut yang may#ritas, ruang lingkup hukum islam yang luas, serta dukungan akti$ #rganisasi kemasyarakatan islam. Kedudukan hukum islam sejajar dengan hukum yang lain, dalam artian mempunyai kesempatan yang sama dalam pembentukan hukum nasi#nal. Namun, hukum islam mempunyai pr#spek yang lebih erah berdasarkan berbagai alasan, baik alasan hist#ris,yuridis,maupun s#si#l#gis.Nilai%nilai hukum islam mempunyai lingkup yang lebih luas, bahkan sebagian nilai%nilai tersebut sudah menjadi bagian dari kebudayaan nasi#nal. Sedangkan hukum adalah bagian dari kebudayaan. >akt#r lain, kenyataan bahwa islam merupakan agama dengan penganut may#ritas merupakan aset yang menjanjikan. Dengan m#dal may#ritas ini, umat islam bisa masuk dalam berbagai lembaga pemerintahan, baik eksekuti$,legislati$, maupun yudikati$, yang mempunyai kewenangan menetapkan p#litik hukum. ?#gikanya,
semakin banyak p#pulasi muslim, maka semakin banyak pula aspirasi yang masuk dan terwakili. Namun realitas ini tidak serta merta menjadi menjadi nisaya, karena sangat tergantung pada bagaimana keinginan dan upaya umat islam mengimplementasikannya. >akt#r pendukung lain terletak pada akupan bidang hukum yang luas. Dengan keluasan bidangnya, hukum islam merupakan alternati$ utama dalam pembentukan tata hukum,karena mampu mengak#m#dasi berbagai kebutuhan hukum masyarakat. Pelaksanaannya dapat dilakukan dengan mengambil nilai%nilai islam yang bersi$at uni=ersal -sebagai n#rma abstrak untuk dijadikan sebagai k#nsep te#ritis guna dituangkan dalam peraturan perundang%undangan. >akt#r keempat yang juga penting adalah peran akti$ lembaga atau #rganisasi islam. Seara struktural keberadaan #rganisasi%#rganisasi islam dalam sistem p#litik Ind#nesia menjadi pengimbang bagi kebijakan pemerintah. K#ntribusi nyata dari berbagai #rganisasi islam setidaknya menjadi daya tawar dalam pengambilan berbagai keputusan yang menyangkut kepentingan umum. Keempat $akt#r diatas memberikan gambaran betapa hukum islam memiliki peluang yang besar untuk menjadi hukum nasi#nal. Namun semua itu tergantung bagaimana umat islam mengel#la p#tensi tersebut. Hal yang terpenting adalah menyatukan =isi tenteng islam, tanpa kesatuan islam maka ita%ita untuk mengimplementasikan hukum islam hanya akan menjadi angan%angan, atau hanya tampil dalam waana diskusi di kalangan umat islam. Disamping peluang atau pr#spek p#siti$ di atas, perlu diermati juga hambatan yang menjadi penghalang bagi berlakunya hukum islam di Ind#nesia. ". (ak#r Pengham"a#
Seara sederhana $akt#r yang tidak mendukung pr#spek hukum islam di Indd#nesia tediri dari $akt#r internal dan ekstenal. >akt#r internal berasal dari kurang @ka$ahnya( -masimal institusi#nalisasi dan pandangan dik#t#mis terhadap hukum islam. Sedangkan $akt#r eksternalnya adalah pengaruh p#litik hukum pemerintah terhadap bidang%bidang hukum tertentu. "elum ka$ahnya pelembagaan hukum Islam di Ind#nesia terlihat dari pandangan dikh#t#mis dalam implementasinya. Hukum% hukum yang berhubungan dengan masalah perdata atau hubungan antar pribadi hampir sepenuhnya mendapat perhatian khusus. Namun hukum%hukum selainnya, seperti hukum pidana dan ketatanegaraan belum tersentuh atau minim perhatian. Sehingga penetapan peraturan%peraturan atau hukum yang berlaitan dengan masalah tersebut belum ada ampur tangan yang serius. Hal ini
tidak lepas dari peran k#l#nial "elanda yang melakukan represi dan eliminasi terhadap hukum Islam. Pada masa kerajaan islam, hukum Islam berlaku sepenuhnya, dalam arti menjadi pegangan para hakim2 'adhi untuk memutuskan jenis perkara, baik perdata maupun pidana. Inter=ensi penjajah dengan kekuatan p#litiknya menyebabkan terjadinya dikh#t#mis, dimana hukum pidana dan tata negara digantikan dengan sistem hukum "arat2 Br#pa. P#la dikh#t#mi hukum pri=at dan publik ini berlanjut setelah Ind#nesia merdeka. Pemerintah yang baru hanya memberi kewenangan pemberlakuan hukum perdata Islam. Sedangkan hukum publik menjadi m#n#p#li pemerintah,yang masih memberlakukan hukum "elanda. Pengadilan Agama sebagai institusi resmi, hanya berwenang menangani perkara%perkara yang terjadi diantara #rang% #rang yang beragama Islam,misalnya dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waka$, serta sada'#h yang dilaksanakan menurut hukum Islam. Kurang melembagakan hukum publik Islam ini juga dipengaruhi #leh $akt#r p#litik hukum. Negara Ind#nesia bukanlah negara agama, permasalahan penetapan hukum adalah kekuasaan negara, termasuk masalah agama menjadi wewenang negara. Sehingga dalam hal ini umat Islam sepenuhnya tunduk pada undang%undang yang diberikan #leh negara. Menyikapi hal ini perlu adanya penegasan kaidah agama dengan ara penegakan diri agar para penganutnya tidak melanggar ajaran agamanya. Dengan demikian, syariat Islam tidak hanya didakwahkan tetapi diaktualisasikan dan dis#sialisasikan guna membatasi kelemahan dan kekurangan hukum p#siti$. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan hukum Islam di Ind#nesia pada dasarnya ditentukan #leh dua hal, yaitu keinginan umat Islam sendiri dan kebijakan pemerintah yang berkuasa. Ketika kedua hal tersebut bergayut, maka pemberlakuan hukum Islam menjadi mudah. Namun sebaliknya jika kedua hal tersebut bertentangan #rientasinya, maka pemerintah menjadi pihak yang menentukan kedudukan hukum Islam. K#ndisi inilah yang mewarnai sejarah hukum Islam di Ind#nesia sejak masa awal hingga masa k#ntemp#rer sekarang. Seberapa besar keinginan umat Islam dan seberapa kuat bargaining p#wernya menjadi $akt#r yang menentukan eksistensi hukum Islam. Dalil ). C"arangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah #rang%#rang yang ka&rE, -F.sG al%Maidah2511.
3. C"arangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah #rang%#rang yang 0alimE, -F.sG al%Maidah251, . C"arangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah #rang%#rang yang $asikE, -F.sG al%Maidah251+. 1. C9ika ada seg#l#ngan daripada kamu beriman kepada apa yang aku diutus untuk menyampaikannya dan ada -pula seg#l#ngan yang tidak beriman, maka bersabarlah, hingga Allah menetapkan hukumnya di antara kitaG dan Dia adalah Hakim yang sebaik% baiknya.E -F.S Al% A(:a$ 5 <+ Kesim)ulan Ind#nesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, akan tetapi h#kum yang deberlakukan di Ind#nesia bisa dikatakan ambigu, apalagi h#kum islamnya. Sejarah bangsa sekitar pr#klamasi menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada keinginan untuk mendirikan Negara Ind#nesia yang sekuler, lepas dari hukum dan ajaran agama. Kedudukan agama dalam Negara :epublik Ind#nesia sangat kuat.
Kemudian ketika lahirnya // N#. + !ahun );+1 itu selang beberapa lama lahirlah K#mpilasi Hukum Islam yaitu berasaskan Inpres N#. ) !ahun );;), sebagai hasil ijtihad bersama mengandung beberapa hikmah salah satunya adalah mem#siti$kan hukum Islam, khususnya dibidang hukum keluarga yang berlaku dilingkungan Peradilan Agama. Dan permasalahannya sekarang adalah ketika se#rang hakim dalam melakukan2memberi keputusan2menegakkan sebuah hukum harus berped#man kemanaJ Apakah KHI yang dihasilkan #leh hasil ijtihad tersebut ataukah kepada // yang sudah ditetapkan seperti // N#. + !ahun );+1 pada masalah perkawinanJ Dan manakah yang paling dipri#ritaskanJ Pertanyaan%pertanyaan tersebutlah yang menimbulkan multi ta$sir dan interpretasi, sehingga penegakan hukum -Islam di Ind#nesia mengalamai makna ganda atau ambiguitas. Sumber http522jeritansangpenyair.bl#gsp#t.#.id234)42412ambiguitas%penegakan% hukum%islam%di.html http522www.aademia.edu2*<*)3+2PBNBAKAN6H/K/M6IS?AM6DIINDLNB SIA6NB https522rullyasrul<.w#rdpress.#m2344;24<2342dilema%penerapan%hukum% islam%di%ind#nesia2 https522id.wikipedia.#rg2wiki2Agama6di6Ind#nesia http522rengg#men.bl#gsp#t.#.id234))24)2ta$sir%ayat%yat%tentang% penegakan%hukum.html
