PEDOMAN PELAYANAN KEDOKTERAN DAN KEPERAWATAN.docx

PEDOMAN PELAYANAN KEDOKTERAN DAN KEPERAWATAN

1. PENDAHULUAN Tujuan utama rumah sakit adalah memberikan perawatan yang terbaik untuk pasien. Agar dapat memberikan dukungan dan respon yang baik sesuai dengan kebutuhan pasien, juga untuk menjalankan prinsip ”satu level perawatan yang bermutu” keseragaman pemberian pelayanan kepada pasien tanpa membedakan waktu, faktor ekonomi, sosial, agama, ras, suku, bangsa, maka dibutuhkan adanya perencanaan dan koordinasi kerja yang baik. Dilain pihak pasien dengan masalah yang sama berhak mendapatkan mutu pelayanan yang sama disemua unit di rumah sakit. Mengingat hal ini maka diperlukan adanya kebijakan dan prosedur disetiap unit agar dapat memberikan pelayanan yang seragam setiap hari maupaun saat hari minggu atau hari libur besar. Dengan perawatan yang seragam akan memberikan dampak, baik pada efisiensi dan memudahkan dalam melakukan evaluasi. 2.

TUJUAN

2.1. Menyediakan acuan kerja untuk menjamin pemberian pelayanan yang sama untuk semua pasien 2.2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien di rumah sakit 3.

RUANG LINGKUP Kebijakan ini berlaku bagi semua staff rumah sakit: dokter, perawat, penunjang medik dan staff lainnya yang memberikan pelayanan pada pasein.

4.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

4.1. CEO, Bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap Kebijakan Perawatan Pasien 4.2. COO, Bertanggung jawab memastikan Kebijakan Perawatan Pasien dilaksanakan 4.3. Manager Keperawatan, Bertanggung jawab untuk memastikan Kebijakan Perawatan Pasien berjalan dengan tepat dan dimonitor

4.4. KU bertanggung jawab untuk 4.4.1. Menjalankan kebijakan Perawatan Pasien 4.4.2. Memastikan pasien mendapatkan perawatan sesuai dengan standar 4.4.3. Memastikan staff paham tentang isi kebijakan Perawatan Pasien 4.4.4. Melakukan Koordinasi dengan unit lain / multidisiplin terkait pelaksanaan kebijakan Perawatan Pasien 4.4.5. Melakukan monitoring, evaluasi dan tinjau ulang secara regular 4.5. Semua Staff Bertanggung jawab untuk 4.5.1. Melaksanakan Kebijakan Perawatan Pasien dengan aman 4.5.2. Melaporkan semua hal yang berpotensi terhadap ketidaksesuaian terkait dengan pelaksanaan pelayanan pasien 5.

DEFINISI

5.1. Perawatan pasien adalah semua tindakan yang diberikan pada pasien seperti tindakan medis dan, pengobatan, tindakan perawatan serta tindakan lainnya yang diberikan pada pasien sejak pasien masuk rumah sakit sampai pasien pulang dari rumah sakit 5.2. Pelayanan kesehatan perorangan adalah setiap kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, mengobati penyakit, dan memulihkan kesehatan. 5.3. Tenaga kesehatan adalah tenaga dokter, perawat, bidan, perawat gigi, apoteker, asisten apoteker, fisioterapis, refraksionis, optisien, terapis wicara dan radiografer 5.4. Pelayanan Medis adalah pelayanan kesehatan individual yang dilandasi ilmu klinik, merupakan upaya kesehatan perorangan yang meliputi aspek pencegahan primer, pencegahan skunder meliputi deteksi dini dan pengobatan serta pembatasan cacat dan pencegahan tersier berupa rehabilitasi medik yang secara maksimal dilakukan oleh dokter. (KepMenKes RI No. 666/MENKES/SK/VI/2007)

5.5. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medik dengan menginap diruang rawat inap pada sarana kesehatan yang oleh karena penyakitnya penderita harus menginap. (KepMenKes RI No. 666/MENKES/SK/VI/2007) 6.

PERNYATAAN KEBIJAKAN

6.1. Akses, ketepatan pelayanan dan pengobatan tidak tergantung pada kemampuan pasien untuk membayar atau sumber pembiayannya. 6.1.1. Semua pasien yang datang ke Unit Emergency harus melalui Triage dan segera diberikan pertolongan pertama tanpa membedakan suku, agama dan status sosial ekonomi 6.1.2. Setiap pasien yang datang berobat ke Unit Emergency dengan kasus gawat maupun tidak gawat harus diberikan pelayanan yang cepat, tepat dan efisien 6.1.3. Terhadap pasien yang gawat dilakukan perawatan, tindakan dan observasi kegawatan secara intensif oleh dokter dan perawat sampai dengan kondisi klinis pasien stabil, tanpa mempertimbangkan biaya dan sumber pembiayaannya 6.1.4. Pada pasien yang sudah dalam perawatan namun mengalami kesulitan dalam pembiayaan

perawatannya,

maka

yang

bersangkutan

dianjurkan

untuk

berkonsultasi dengan bagian keuangan rumah sakit. Pada kondisi demikian perawatan, tindakan dan observasi yang diberikan kepada pasien tetap sama seperti kepada pasien lainnya. 6.2. Akses pada ketepatan pelayanan oleh petugas kesehatan tidak bergantung pada hari dan waktu kerja 6.2.1. Pada setiap unit pelayanan tersedia jadwal tugas yang mencerminkan jumlah, jenis atau kategori serta penentuan penanggung jawab atau koordinator jaga pada setiap hari dan shift jaga 6.2.2. Diluar jam kerja kantor dan hari libur ada petugas (dokter, perawat, petugas lainnya) yang bersedia di panggil untuk menangani pasien dan kebutuhannya

6.2.3. Diluar jam kerja kantor dan hari libur ada petugas sebagai Duty Officer yang bekerja untuk mengkoordinasikan semua kegiatan dan menjamin proses pelayanan tetap berjalan baik 6.3. Ketergantungan kondisi pasien menentukan sumber daya yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pasien 6.3.1. Semua pasien yang datang ke Unit Emergency harus melalui Triage untuk menentukan tingkat kegawatan dan pemberian pelayanan sesuai kategori pasien 6.3.2. Pada setiap kategori ketergantungan pasien tersedia fasilitas / sumber daya yang sesuai 6.3.3. Penentuan petugas yang menangani pasien berdasarkan kompetensi yang dimiliki dan tingkat ketergantungan pasien 6.4. Tingkat pelayanan yang diberikan kepada pasien adalah sama diseluruh RS. 6.4.1. Tersedia sistim dan prosedur yang berlaku sama diseluruh unit pelayanan di RS 6.4.2. Semua pasien yang masuk ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan cakupan pelayanan yang di sediakan oleh rumah sakit 6.4.3. Semua order pemeriksaan dan penunjang lain yang di order untuk pasien harus dituliskan oleh dokter (mengacu pada kebijakan Medical record) 6.4.4. Pada pasien yang memerlukan tindakan pelayanan anaestesi mendapat perlakukan yang sama 6.4.5. Proses asuhan pada pasien ditetapkan dengan pengkajian hingga evaluasi. Proses perencanaan dibuat berdasarkan pengkajian data awal yang dibuat berdasarkan kebutuhan pasien. Perencanaan asuhan dibuat tidak lebih dari 24 jam setelah pasien masuk perawatan. 6.4.6. Dalam pelayanan medis, pemantauan dilakukan oleh Case Manager, antara lain: i. Diagnosa harus ditegakan paling lama 72 jam setelah pasein masuk rawat ii. Menyarankan dilakukannya peninjauan kasus (Case review) pada pasien yang telah dirawat > 7 hari. Case review tersebut akan dihadiri oleh;  DPJP,

 Dokter lain yang teribat,  Sub Komite Mutu - Komite Medik  Manager Medik iii. DPJP harus membuat Rencana perawatan (care plan) untuk setiap pasien yang dirawat 6.4.7. DPJP harus melakukan pengkajian ulang (Re-assessment) pasien rawat inap sesuai dengan Kebijakan Pengkajian & Pengkajian Ulang Pasien 6.4.8. Perkembangan asuhan pasien dievaluasi dan direvisi sesuai dengan pengkajian ulang yang dilakukan oleh setiap tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan. 6.5. Pasien dengan kebutuhan pelayanan keperawatan yang sama menerima pelayanan keperawatan yang setingkat diseluruh Rumah Sakit. 6.5.1. Petugas dalam memberikan pelayanan keperawatan menghargai harkat dan martabat manusia, keunikan klien, dan tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik dan agama yang dianut serta kedudukan sosial. 6.5.2. Tersedia stándar pelayanan medik dan standar asuhan keperawatan yang sama diseluruh unit pelayanan keperawatan 6.5.3. Semua pelayanan yang diberikan kepada pasien baik pelayanan medis maupun pelayanan perawatan terintegrasi dan di dokumentasikan dalam medical record pasien yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan. 7.

IMPLEMENTASI DAN TRAINING Tersedia standar pelayanan medik dan standar asuhan keperawatan di rumah sakit dan dijalankan oleh staff yang memberikan pelayanan.

8.

MONITORING DAN KEPATUHAN Monitoring dan kepatuhan terhadap kebijakan ini akan dilakukan melalui audit klinik.

9.

DOKUMEN TERKAIT

9.1. Kebijakan Penerimaan dan Akses Pasien

9.2. Kebijakan Pengkajian dan Pengkajian Ulang Pasien 9.3. Kebijakan Pelayanan Emergency

10.

REFERENSI

10.1.

Undang Undang Republik Indonesia No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan