Modul Bahasa Inggris-5okt16.pdf

Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)

MODUL BAHASA INGGRIS

Sertifikasi Guru Sub Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2016

PANDUAN PLPG 2016

i

ii

PENGANTAR

Dalam rangka sertifikasi guru dalam jabatan, semakin disadari oleh banyak pihak bahwa Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses pengembangan profesi guru. Kepentingan yang dipertaruhkan kepada program PLPG adalah kepentingan jangka panjang yakni pengembangan profesi oleh guru bersangkutan secara berkelanjutan. Melalui PLPG, para guru diajak untuk mengembangkan kapasitas dirinya dalam melakukan “self-learning”. Dalam rangka ini setiap guru peserta PLPG diharapkan mampu mengidentifikasi sendiri wilayah-wilayah mana dari empat kompetensi yang masih perlu dibenahi dan dikembangkan. Bagaimana wilayah-wilayah tersebut mau dibenahi dan dikembangkan, tentunya tidak bisa dibatasi hanya pada saat mengikuti program ini. PLPG dapat dikatakan sekedar titik awal dari pembenahan dan pengembangan tersebut. Mengingat hal di atas, kiranya perlu diusahakan agar suatu buku pegangan pelaksanaan PLPG bisa menjadi buku pegangan tidak hanya bagi para pelatih tetapi juga bagi mereka yang dilatih. Mengingat peserta program ini adalah guru dalam jabatan, kiranya program pembelajarannya perlu disesuaikan dengan tuntutan-tuntutan pembelajaran orang dewasa. Malcolm Knowles (1970), seorang pioneer di bidang pendidikan orang dewasa, menyebut adanya 6 ciri orang dewasa yang sedang belajar. Keenam ciri tersebut disingkat sebagai berikut: (1) otonom dan mengatur diri sendiri; (2) proses pembelajarannya perlu terkait erat dengan pengalaman, pengetahuan serta kegiatan menyangkut pelaksanaan tugas hidupnya; (3) perlu “goal-oriented”; (4) perlu “relevancy-oriented”; (5) pengatahuan yang diberikan perlu dikembangkan sampai tingkat praktis; dan (6) perlu dihargai kekayaan pengalaman yang bisa dibagikan dalam proses pembalajaran di kelas. Semoga dengan menempatkan para guru peserta PLPG pada posisi yang tepat dalam proses pembelajaran mereka, buah serta dampak yang bisa diharapkan dari PLPG bisa maksimal.

Yogyakarta, Juni 2016 Ketua Sub Rayon 138

Drs. J. Eka Priyatma, M.Sc.,Ph.D.

iii

DAFTAR ISI

A.

LATAR BELAKANG .................................................................................................................................... 1

B.

DASAR HUKUM PELAKSANAAN PLPG ........................................................................................... 2

C.

TUJUAN PELAKSANAAN PLPG............................................................................................................ 3

E.

PESERTA PLPG ............................................................................................................................................ 4

F.

PENYELENGGARAAN PLPG ................................................................................................................. 5

G.

MATERI DAN SKENARIO WORKSHOP............................................................................................. 8

H.

UJIAN KOMPETENSI ................................................................................................................................. 12

I.

INSTRUKTUR ............................................................................................................................................... 15

J.

PENENTUAN KELULUSAN DALAM DIKLAT (PLPG) ............................................................... 16

K.

UJIAN ULANG ............................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.

L.

TATA TERTIB PESERTA PLPG ............................................................................................................ 16

LAMPIRAN-LAMPIRAN..................................................................................................................................... 25

iv

A. LATAR BELAKANG Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru menyatakan guru adalah pendidik profesional. Guru yang dimaksud meliputi guru kelas, guru mata pelajaran,guru bimbingan dan konseling atau konselor, dan guru pembimbing teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan keterampilan komputer dan pengelolaan informasi (KKPI). Guru profesional dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik yang relevan dengan mata pelajaran yang diampu dan menguasai kompetensi sebagaimana dituntut oleh Undang-undang Guru dan Dosen. Pengakuan guru sebagai pendidik profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik yang diperoleh melalui suatu proses sistematik yang disebut sertifikasi. Sertifikasi guru dalam jabatan sebagai salah satu upaya peningkatan mutu guru diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan pada satuan pendidikan formal secara berkelanjutan. Guru dalam jabatan yang telah memenuhi persyaratan dapat mengikuti sertifikasi melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) atau Pendidikan Profesi Guru (PPG). Untuk sertifikasi guru dalam jabatan melalui PPG diatur dalam buku panduan tersendiri. Alur pelaksanaan sertifikasi guru melalui PLPG disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1. Alur Sertifikasi Guru melalui PLPG Tahun 2016 Penyelenggaraan PLPG sejak tahun 2012 mengacu pada pendekatan Tailor Made, yang selanjutnya diterbitkan dalam bentuk Prosedur Operasional Baku (POB) yang 1

merupakan pelengkap Rambu-Rambu Pelaksanaan PLPG. Sejak tahun 2013 POB Tailor Made telah terintegrasi di dalam Buku Rambu-rambu Pelaksanaan PLPG. Merujuk Permendikbud Nomor 160 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013, maka pelaksanaan PLPG tahun 2016 memfasilitasi

penguasaan

dan

kemampuan

peserta

sertifikasi

dalam

mengimplementasikan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 melalui pembelajaran yang berpusat pada siswa (pembelajaran aktif). Guru diharapkan dapat mengubah dirinya dari pendidik yang kualitasnya rendah menjadi guru profesional yang benarbenar memahami jati diri dan tanggung jawabnya kepada peserta didik, masyarakat dan bangsa Indonesia. Sebagai bagian dari proses sertifikasi guru, PLPG didesain untuk menyampaikan

pembelajaran

dengan

memperhatikan

karakteristik

tenaga

professional dan keempat ranah kompetensi secara terstruktur, terarah, terukur, dan tertib.

B. DASAR HUKUM PELAKSANAAN PLPG Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) sebagai upaya meningkatkan profesionalitas guru di Indonesia dilaksanakan oleh Panitia Sertifikasi Guru Sub Rayon 138 Universitas Sanata Dharma dan diselenggarakan dengan berdasarkan landasan hukum sebagai berikut: 1.

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2.

Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

3.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

4.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahaan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

5.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.

6.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik.

7.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang BK Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.

8.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan menteri pendidikan dan 2

kebudayaan Republik indonesia nomor 68 tahun 2014 tentang peran guru Teknologi informasi dan komunikasi dan guru keterampilan Komputer dan pengelolaan informasi dalam implementasi Kurikulum 2013 9.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunisasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi dalam Implementasi Kurikulum 2013. 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan konseling. 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013. 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Yang Diangkat Sebelum Tahun 2016. 17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 065/P/2016 Tahun 2016 Tentang Konsorsium Sertifikasi Guru. 18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 296/M/KPT/2016 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru.

C. TUJUAN PELAKSANAAN PLPG Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) tahun 2016 bertujuan untuk: 1.

meningkatkankompetensi dan profesionalisme guru; 3

2.

memantapkan penguasaan dan kemampuan guru dalam mengimplemen-tasikan kurikulum 2006 dankurikulum 2013 (kurikulum nasional); dan

3.

menentukan kelulusan guru peserta sertifikasi.

D. PESERTA PLPG Peserta sertifikasi guru tahun 2016 adalah guru yang diangkat sampai dengan 30 Desember 2015 dengan persyaratan sebagai berikut. 1.

Guru di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang belum memiliki sertifikat pendidik.

2.

Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

3.

Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi yang memiliki program studi yang terakreditasi atau minimal memiliki ijin penyelenggaraan.

4.

Memiliki status sebagai guru tetap (GT) dibuktikan dengan Surat Keputusan sebagai Guru PNS/Guru Tetap. Bagi GT bukan PNS pada sekolah swasta, SK Pengangkatan dari yayasan minimum 2 tahun terakhir berturut-turut pada yayasan yang sama dan Akte Notaris pendirian Yayasan dari Kementerian Hukum HAM. Sedangkan GT bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK pengangkatan sebagai gurur honor tetap dengan gaji dari APBD dari pejabat yang berwenang (Bupati/Walikota/Gubernur) minimum 2 tahun terakhir berturutturut.

5.

Masih aktif mengajar dibuktikan dengan memiliki SK pembagian tugas mengajar dari kepala sekolah 2 tahun terakhir (bagi guru yang linier kualifikasi akademik dengan bidang studi sertifikasi melampirkan SK terakhir).

6.

Guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dengan kondisi sebagai berikut.

a.

Guru PNS yang sudah dimutasi sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama.

b.

Guru PNS/guru tetap non PNS yang memerlukan penyesuaian sebagai akibat perubahan kurikulum.

7.

Pada tanggal 1 Januari 2017 belum memasuki usia 60 tahun.

8.

Telah mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) Tahun 2015. 4

9.

Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.

10. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas dengan ketentuan diangkat menjadi pengawas satuan pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

E. PENYELENGGARAAN PLPG PLPG Sub Rayon 138 diselenggarakan oleh Universitas Sanata Dharma (USD). Dalam pelaksanaan PLPG, Penyelenggaraan PLPG dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. 1.

PLPG dilaksanakan oleh LPTK penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan yang telah ditetapkan Pemerintah dan didukung oleh Perguruan Tinggi yang memiliki program studi relevan dengan bidang studi/mata pelajaran guru peserta PLPG.

2.

PLPG diselenggarakan selama 10 hari dan bobot 90 Jam Pembelajaran (JP), dengan alokasi waktu 38 JP (42,2%) teori, 40 JP (44,4%) praktik, dan 12 JP (13,4%) ujian. Satu JP setara dengan 50 menit.

3.

PLPG dapat dilaksanakan di wilayah Rayon/Subrayon LPTK penyelenggara dan/atau dipusatkan di kabupaten/kota sekitar tempat guru berasal.

4.

Penentuan

tempat

pelaksanaan

PLPG

harus

memperhatikan

kelayakan

(representatif dan kondusif) untuk proses pembelajaran dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. a.

Kecukupan dan kelayakan ruangan.

b. Rasio jumlah peserta dengan luas ruang belajar. c.

Rasio jumlah peserta dengan ruang peerteaching.

d. Kecukupan dan kelayakan mebeler. e. 5.

Kecukupan dan kelayakan alat bantu/media pembelajaran yang memadai.

Pemanggilan peserta PLPG yang berasal dari luar provinsi Rayon/Subrayon LPTK penyelenggara agar memberikan tembusan kepada LPMP tempat asal peserta dan LPMP yang dituju.

6.

Bila

memungkinkan

Rayon/Subrayon

LPTK

penyelenggara

PLPG

mengelompokkan peserta PLPG berdasarkan skor UKG, minimal menjadi dua kelompok, yaitu di bawah dan di atas rerata skor UKG.

5

7. Rombongan belajar (rombel) PLPG diupayakan satu program keahlian/mata pelajaran . 8. Satu rombel terdiri atas 30 peserta, dan satu kelompok peer teaching/peer guidance and counseling terdiri atas 10 peserta. Dalam kondisi tertentu jumlah peserta satu rombel atau kelompok peer teaching/peer guidance and counseling dapat disesuaikan. 9.

Satu kelompok peer teaching/peer guidance and counseling difasilitasi oleh satu orang instruktur yang memiliki Nomor Register Instruktur (NRI) PLPG yang relevan, termasuk pada saat ujian.

10. Rayon LPTK merancang strategi pelaksanaan PLPG, materi pembelajaran dengan memperhatikan kisi-kisi uji kompetensi (UTN), dan pengalokasian waktu untuk setiap materi PLPG sesuai dengan struktur kurikulum dan karakteristik peserta. 11. Proses Pembelajaran PLPG dilaksanakan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut. a. Rayon/Subrayon LPTK melaksanakan kegiatan PLPG yang berbeda antara kelompok peserta berdasarkan pengelompokkan skor UKG, baik aspek substansi materinya maupun metodologi pembelajaran secara klasikal, kelompok, maupun individu. b. Sebelum memulai pembelajaran, instruktur harus menjelaskan target capaian dan pokok bahasan materi pembelajaran PLPG. c. Proses pembelajaran diorientasikan pada pencapaian kompetensi yang terukur (competence based), bukan pada isi materi (content based). d. Proses pembelajaran dalam PLPG mendorong/ mengakomodasi guru untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran aktif yang meliputi: 1)

dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik mencari tahu (pembelajaran berpusat pada siswa);

2)

dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar;

3)

dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah (kontekstual);

4)

dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi;

5)

dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu; 6

6)

dari

pembelajaran

yang

menekankan

jawaban

tunggal

menuju

pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi; 7)

dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif;

8)

peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal (hard skills) dan keterampilan mental (softs kills);

9)

pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat;

10) pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (ing ngarso sung tulodo), membangun kemauan (ing madyomangun karso), dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (tut wuri handayani); 11) pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran; dan 12) pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. e. Pembelajaran

untuk

penguatan/pendalaman

kompetensi

profesional

dilengkapi dengan tugas individu/kelompok dalam berbagai bentuk antara lain berdiskusi untuk memecahkan masalah, membuat ringkasan buku, membuat peta konsep (concept mapping), dan analisis konsep esensial. f. Pembelajaran yang dilaksanakan dapat memotivasi peserta PLPG untuk mengembangkan kompetensinya secara mandiri, berpikir kritis, sistematis, dan memecahkan masalah. g. Pembelajaran yang dilaksanakan dapat memotivasi peserta PLPG untuk memanfaatkan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar. h. Workshop dimulai dengan penjelasan instruktur tentang format dan substansi perangkat pembelajaran (silabus, RPP/RPL, LKPD, bahan ajar, media dan instrumen penilaian hasil belajar, serta proposal PTK/PTBK/PTTIK). i. Dalam memfasilitasi workshop, instruktur harus aktif menumbuhkan kreativitas dan mendorong peserta dapat menggali pengalamannya untuk dituangkan dalam perangkat pembelajaran/layanan. j. Instruktur peka (cepat tanggap) terhadap permasalahan yang dihadapi peserta.

7

12. Instruktur workshop harus mampu memfasilitasi dan memotivasi peserta sehingga workshop dapat menjadi wahana pembelajaran dalam mengembangkan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku 13. Penugasan instruktur harus mempertimbangkan penguasaan substansi dan kemampuan mengaplikasikan berbagai strategi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku serta memiliki komitmen dalam menjalankan tugas. 14. Penugasan instruktur workshop harus mempertimbangkan kompetensi, relevansi bidang keahlian, dan komitmen. 15. Pada akhir PLPG dilakukanuji kompetensi yang meliputi uji tulis dan uji kinerja (ujian praktik) dengan fokus pada penerapan prinsip pembelajaran kurikulum yang berlaku.

F. MATERI DAN SKENARIO WORKSHOP Materi PLPG disusun dengan memperhatikan empat kompetensi guru, yaitu: (1) pedagogik, (2) profesional, (3) kepribadian, dan (4) sosial. Standardisasi kompetensi yang dijabarkan dalam struktur kurikulum PLPG dikembangkan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG). Sebagian bahan ajar dikembangkan KSG dan sebagian lainnya oleh LPTK penyelenggara sertifikasi dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akdemik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi Dalam Implementasi Kurikulum 2013. Materi PLPG tersebut diarahkan agar peserta PLPG dapat menguasai materi bidang studi dan pedagogik, serta mampu mengimplementasikan ke dalam kurikulum yang berlaku. Sumber belajar pada PLPG dapat berupa buku yang relevan dengan kurikulum yang berlaku, modul, video dan sumber belajar lainnya yang berasal dari internet.

8

Rambu-rambu materi PLPG dijabarkan dari struktur kurikulum PLPG. Struktur kurikulum Guru Kelas SD /Guru Bidang Studi di SMP/SMA dan Guru BK dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

No. A B C D

E F

Materi

Jumlah JP Teori Praktik

Kebijakan Pengembangan Profesi Guru/Pengembangan Profesionalisme Guru Pendalaman Materi Pedagogik Pendalaman Materi Bidang Studi Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berdasarkan Hasil Analisis Kurikulum yang Berlaku/Pengembangan Perangkat Pelayanan BK Berdasarkan Hasil Analisis Kurikulum yang Berlaku Pelaksanaan Pembelajaran (Peer Teaching)/Pelaksanaan Praktik (Peer Guidance and Counseling) Ujian tulis (UTL + UTN) JUMLAH JUMLAH TOTAL

6 12 20 30

20 2 40

50 90

1. Materi Kebijakan Pengembangan Profesi Guru (6 JP) Materi guru kelas/mata pelajaran meliputi: (1) kompetensi guru; (2) penilaian kinerja guru; (3) pengembangan diri; (4) pengembangan

keprofesian

berkelanjutan; (5) etika profesi; (6) literasi; (7) wawasan PTK. Materi guru BK meliputi: (1) kompetensi guru BK atau konselor; (2) penilaian kinerja guru BK; (3) pengembangan keprofesian berkelanjutan BK; (4) etika profesi BK; (5) wawasan PTBK dan studi kasus. Skenario pembelajarannya adalah sebagai berikut. a. Pemberian informasi (wacana atau kasus) b. Tanya jawab. c. Diskusi. 2. Pendalaman Materi Pedagogik (12 JP) Materi guru kelas/mata pelajaran mencakup: (1) pengenalan karakter dan potensi peserta didik; (2) teori belajar dan pembelajaran; (3) pengembangan kurikulum; (4) penilaian proses hasil belajar. Skenario pembelajaran materi ini sebagai berikut. a. Tanya jawab. 9

b. Diskusi. c. Simulasi dan pemodelan. d. Project based learning/problem solving learning/discovery learning/inquiry learning. e. Kerja kelompok. Materi guru BK meliputi: (1) posisi BK dalam pendidikan dan implementasi kurikulum 2013; (2) karakteristik, perkembangan, dan permasalahan peserta didik jenjang Paud, SD, SLTP, SLTA; (3) Azas, prinsip, fungsi, dan tujuan layanan; (4) esensi dan karakteristik pelayanan BK pada jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Skenario pembelajaran materi ini sebagai berikut. a. pemberian informasi b. tanya jawab c. diskusi d. simulasi dan pemodelan e. presentasi f. pemberian tugas. 3. Pendalaman Materi Bidang Studi (20 JP) Materi guru kelas/mata pelajaran yang diberikan mencakup: (1) materi bidang studi ke-SD-an; (2) telaah miskonsepsi; (3) peta konsep yang berbasis pada kisi-kisi bidang keilmuan sertifikasi. Skenario pembelajarannya sebagai berikut. a. Tanya jawab. b. diskusi. c. Project based learning/problem solving learning/discovery learning/inquiry learning. d. Kerja kelompok. Materi guru BK meliputi: (1) assesment dan pemahaman individu; (2) pengembangan media dan instrumentasi BK; (3) penyusunan, pengelolaan, dan penilaian program BK; (4) pendekatan-pendekatan pelayanan BK; (5) strategi pelayanan BK individual; (6) strategi pelayanan BK kelompok dan BK Klasikal. Skenario pembelajaran materi ini sebagai berikut. a. pemberian informasi b. tanya jawab 10

c. diskusi d. simulasi dan pemodelan e. presentasi f. pemberian tugas. 4. Pengembangan

Perangkat

Pembelajaran

Berdasarkan

Hasil

Analisis

Kurikulum yang Berlaku (30 JP) Materi guru kelas/mata pelajaran mencakup penyusunan perangkat pembelajaran yang meliputi: (1) RPP; (2) Bahan ajar; (3) LKPD; (4) media pembelajaran; (5) instrumen penelitian. Skenario workshop untuk guru kelas dan guru mata pelajaran sebagai berikut. a. Pemberian informasi. b. Tanya jawab. c. Diskusi. d. Simulasi dan pemodelan. e. Presentasi. f.

Pemberian tugas.

Catatan: Perangkat pembelajaran mempertimbangkan keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Materi guru BK meliputi: (1) peta kebutuhan peserta didik; (2) program BK tahunan atau semester; (3) rencana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok atau klasikal; (4) media dan alat bantu untuk pelayanan BK kelompok atau klasikal; (5) instrumen penilaian program dan layanan BK. Skenario pembelajaran materi ini sebagai berikut. a. pemberian informasi b. tanya jawab c. diskusi d. simulasi dan pemodelan e. presentasi f. pemberian tugas. 5. Pelaksanaan Pembelajaran/Peer Teaching (20 JP) Materi guru kelas/mata pelajaran mencakup: (1) praktik pembelajaran; (2) setiap peserta tampil 2 kali @1 JP 11

Skenario pembelajaran dilakukan dengan praktik mengajar. Catatan: Satu kelas (30 orang), dibuat tiga kelompok dan dilaksanakan secara pararel. Tampilan kedua, merupakan ujian kinerja. Materi guru BK meliputi pelaksanaan praktik peer guidance and counseling. Skenari pembelajaran dilakukan dengan praktik mengkonseling dan membimbing 6. Ujian a.

Tulis Lokal (2 JP) Ujian LPTK 100 menit dalam bentuk uraian berbasis kasus atau masalah. Skenario dilakukan dengan ujian tulis.

b.

Kinerja Ujian kinerja guru kelas/mata pelajaran dilaksanakan pada pelaksanaan peer teaching tampilan kedua. Skenario dilakukan dengan ujian praktik.

Ujian kinerja guru BK dilaksanakan pada peer guidance and counseling tampilan kedua. Skenario dilakukan dengan ujian praktik.

G. UJIAN KOMPETENSI Uji kompetensi dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu (1) ujian akhir PLPG yang meliputi uji kinerja dan uji tulis LPTK (UTL) dan (2) uji kompetensi guru (UKG) dalam bentuk uji tulis nasional (UTN). Kelulusan ujian akhir PLPG merupakan prasyarat untuk mengikuti UTN. Kedua tahap uji kompetensi tersebut tidak sekedar mengevaluasi hasil belajar peserta selama PLPG, tetapi lebih kepada pengukuran kompetensi guru sebagai pendidik profesional. Peserta yang lulus uji kompetensi merupakan guru profesional yang memenuhi standar kompetensi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005. 1. Ujian Akhir PLPG Ujian akhir PLPG mencakup uji kinerja dan uji tulis LPTK (UTL). Uji kinerja bertujuan untuk mengungkap kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial secara holistik. Uji tulis LPTK bertujuan untuk mengungkap kompetensi profesional dan pedagogik. Keempat kompetensi ini juga bisa dinilai selama proses pendidikan dan latihan berlangsung. Uji kinerja dilakukan dalam bentuk peer teaching bagi guru kelas/mata pelajaran atau peer guidane and conseling bagi

12

guru BK dan praktik bimbingan TIK bagi guru TIK/KKPI. Ujian kinerja dalam praktik pembelajaran untuk setiap peserta dilaksanakan selama 1 JP. a. Uji Tulis LPTK (2 JP) UTL dilaksanakan di akhir PLPG dengan rambu-rambu sebagai berikut. 1) Soal UTL dikembangkan oleh LPTK Rayon dalam bentuk soal uraian berbasis masalah dengan mempertimbangkan Higher Order Thinking Skills (HOTS) sekurang-kurangnya level 4. 2) Pengembangan soal mengikuti prosedur baku, sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan tahapan-tahapan: penyusunan butir soal dengan mengacu pada kisi-kisi UTN, validasi pakar sejawat, dan revisi serta perakitan soal. 3) Materi UTL ini harus sesuai dengan materi yang dipelajari pada saat PLPG. 4) Waktu UTL selama 2 JP (100 menit) sehingga jumlah soal mengacu pada durasi waktu tersebut. 5) Waktu pelaksanaan UTL (termasuk ujian ulang) ditetakan oleh LPTK Rayon/Subrayon. 6) UTL dilaksanakan dengan pengaturan tempat duduk yang layak dan setiap 30 peserta diawasi oleh dua orang pengawas. 7) Koreksi

lembar

jawaban

UTL

dilakukan

oleh

Rayon/Subrayon

penyelenggara PLPG. 8) Penilaian UTL harus dilakukan secara sahih, adil, obyektif, dan akuntabel. b. Uji Kinerja (1 JP) Uji kinerja dilaksanakan pada tampilan kedua praktik pembelajaran (peer teaching/bimbingan TIK/fasilitasi TIK)

untk guru kelas dan guru mata

pelajaran, sedangkan untuk guru bimbingan dan konseling atau konselor di sekolah ji kinerja dilaksanakan secara terintegrasi pada tampilan pertama dan kedua. Uji kinerja dilaksanakan dengan ketentan sebagai berikut. 1) Penguji pada ujian praktik/uji kinerja harus memiliki NRI yang relevan dengan mata pelajaran peserta yang dinilai. 2) Ujian praktik mengajar dinilai dengan Instrumen Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran atau IPPP (Lampiran 15).

13

3) Ujian praktik BK dinilai dengan instrumen penilaian konseling individual (Lampiran 13) dan instrumen penilaian bimbingan kelompok atau klasikal (Lampiran 14). 4) Ujian praktik TIK dinilai dengan instrumen penilaian dengan menggunakan format penilaian yang tercantum di dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Guru TIK dan KKPI yang diterbitkan tahun 2014. 5) Skor Ujian Praktik (SUP) guru mata pelajaran dan guru kelas, diambil dari skor tampilan kedua. 6) Skor akhir ujian praktik guru bimbingan dan konseling adalah rata-rata skor tampilan pertama dan kedua. Ujian akhir PLPG dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. a. Penentuan kelulusan peserta PLPG dilakukan secara objektif dan didasarkan pada rambu-rambu penilaian yang telah ditentukan. b. Peserta yang lulus pada ujian akhir PLPG dapat mengikuti UTN, sedangkan peserta yang tidak lulus diberi kesempatan untuk mengikuti 2 (dua) kali ujian ulang pada tahun berjalan. c. Bagi peserta yang belum lulus pada ujian ulang akhir PLPG kedua, diberi kesempatan mengulang pada tahun berikutnya sebanyak 4 (empat) kali selama dua tahun setelah melaksanakan peningkatan kompetensi secara mandiri. d. Penentuan kelulusan ujian akhir PLPG ditentukan dengan rumus dan ketentuan sebagai berikut. SAP = 0,3SUT + 0,4SUK + 0,3SWS Keterangan: SAP : Skor Akhir PLPG; SUT : Skor Uji Tulis; SUK : Skor Uji Kinerja; SWS : Skor Workshop Ketentuan: Menggunakan penilaian acuan kriteria (PAP): SAP minimal 70, SUT minimal 70; SUK minimal 76 2. Ujian Tulis Nasional UTN dilaksanakan secara daring (dalam jejaring/online) dan diikuti oleh peserta yang telah lulus PLPG. Rambu-rambu UTN sebagai berikut. a. Soal Ujian Tulis Nasional (UTN) dikembangkan secara nasional di bawah kendali KSG. 14

b. Soal UTN disusun dalam bentuk tes objektif pilihan ganda 4 (empat) opsi dengan mempertimbangkan HOTS minimal level C4 dan mengacu pada kisi-kisi UTN yang telah ditetapkan. c. Durasi waktu pelaksanaan UTN selama 120

menit dengan jumlah butir

menyesuaikan durasi waktu tersebut. d. UTN dapat dilaksanakan di LPTK Penyelenggara atau tempat uji kompetensi (TUK) setelah peserta dinyatakan lulus ujian akhir PLPG. e. Nilai batas minimal kelulusan UTN adalah 80. f.

Peserta yang telah memenuhi batas minimal kelulusan UTN berhak mendapat sertifikat pendidik.

g. Peserta yang belum memenuhi batas minimal kelulusan UTN diberikan kesempatan mengulang UTN pada tahun berikutnya sebanyak 4 kali dalam waktu 2 tahun setelah melaksanakan peningkatan kompetensi secara mandiri. h. Ujian ulang UTN/UKG dilaksanakan di tempat uji kompetensi (TUK) yang ditetapkan Pemerintah.

H. INSTRUKTUR LPTK Rayon/Subrayon dapat melaksanakan PLPG apabila memiliki program studi yang relevan dengan mata pelajaran dan minimal memiliki 4 orang instruktur/asesor yang ber-NRI PLPG relevan. Instruktur/asesor PLPG tersebut direkrut dan ditugaskan oleh Ketua Rayon LPTK Penyelenggara dengan syarat sebagai berikut. 1. Warga negara Indonesia. 2. Berstatus sebagai dosen tetap LPTK Rayon, Subrayon, Mitra, atau PT Pendukung yang memiliki NIDN/NIDK dan mendapat persetujuan dari pimpinan LPTK. 3. Kualifikasi akademik minimal S2, sekurang kurangnya salah satu jenjang (S1/S2 bidang kependidikan), jika semua S1, S2 dan S3 non kependidikan harus memiliki sertifikat AA atau Pekerti. 4. Memiliki sertifikat pendidik profesional. 5. Jabatan akademik sekurang kurangnya Lektor dan atau memiliki pengalaman mengajar sebagai dosen sekurang kurangnya 10 tahun. 6. Bersedia mengisi Pakta Integritas dan menandatanganinya di atas meterai 6000. 7. Sehat jasmani/rohani dan memiliki komitmen, kinerja yang baik, serta sanggup melaksanakan tugas sebagai instruktur PLPG. 15

I.

PENENTUAN KELULUSAN DALAM DIKLAT (PLPG) Kelulusan peserta PLPG ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut. SAP = 0,3SUT + 0,4SUK + 0,3SWS Keterangan: SAP : Skor Akhir PLPG; SUT : Skor Uji Tulis; SUK : Skor Uji Kinerja; SWS : Skor Workshop Ketentuan: Menggunakan penilaian acuan kriteria (PAP): SAP minimal 70, SUT minimal 70; SUK minimal 76 Dalam hal ini: a. Skor hasil workshop (HW) merupakan rerata dari skor hasil penilaian proses workshop dan skor hasil penilaian produk workshop. b. Proses workshop dinilai dalam hal: (a) tanggung jawab, (b) kemandirian, (c) kejujuran kerja, dll. Proses workshop ini dapat dinilai dengan menggunakan Instrumen Penilaian Proses Workshop atau IPPW. c. Produk workshop terdiri atas: perangkat pembelajaran (silabus, RPP, media pembelajaran, rancangan bahan ajar, perangkat penilaian dan LKS) bagi guru kelas dan guru mata pelajaran.

L. TATA TERTIB PESERTA PLPG 1. Ketentuan Umum a.

Peserta PLPG adalah guru yang diangkat sampai dengan 30 Desember 2015 dengan persyaratan sebagai berikut: 1) guru di bawah Kemendikbud yang belum memiliki sertifikat pendidik; 2) memiliki NUPTK; 3) memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV; 4) status guru tetap dibuktikan dengan SK sebagai guru PNS/Guru Tetap (GT) dan bagi GT yang bukan PNS pada sekolah swasta, SK Pengangkatan dari yayasan minimum 2 tahun terakhir berturut-turut pada yayasan yang sama dan Akte Notaris pendirian Yayasan dari Kementerian Hukum HAM. Sedangkan GT bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK pengangkatan sebagai guru honor tetap dengan gaji dari APBD dari pejabat yang berwenang (Bupati/Walikota/Gubernur) minimum 2 tahun terakhir berturut-turut; 5) Masih aktif mengajar dibuktikan dengan memiliki SK 16

pembagian tugas mengajar dari kepala sekolah 2 tahun terakhir (bagi guru yang linier kualifikasi akademik dengan bidang studi sertifikasi melampirkan SK terakhir); 6) Guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dengan kondisi sebagai berikut: (a) Guru PNS yang sudah dimutasi sebagai tindak lanjut dari Peraturan

Bersama

Menteri

Pendidikan

Nasional,

Menteri

Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama, (b) Guru PNS/guru tetap non PNS yang memerlukan penyesuaian sebagai akibat perubahan kurikulum; 7) Pada tanggal 1 Januari 2017 belum memasuki usia 60 tahun; 8) Telah mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) Tahun 2015; 9) Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; 10) Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas dengan ketentuan diangkat menjadi pengawas satuan pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. b.

Peserta yang tidak memenuhi panggilan PLPG tanpa memberikan alasan yang kuat dan surat izin dari dinas pendidikan akan dinyatakan tidak lulus.

c.

Peserta wajib mengikuti keseluruhan sesi mata diklat. Peserta yang kehadirannya kurang dari 80% dinyatakan gugur, dan harus mengikuti PLPG ulang secara utuh dengan biaya sendiri.

2.

Perlengkapan Peserta Kelengkapan-kelengkapan yang perlu dibawa peserta, antara lain: a.

Perlengkapan Akademis 1) Peserta yang sudah masuk kuota sertifikasi guru wajib mempelajari kisikisi materi PLPG dan UTN/UKG sesuai bidang sertifikasi masing-masing. Kisi-kisi materi PLPG dan UTN/UKG dapat diunduh di laman: www.gtk.kemdikbud.go.id. Mulai tahun 2016, Konsorsium Sertifikasi Guru yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud menyediakan sumber belajar yang dapat diunduh dalam laman: www.gtk.kemdikbud.go.id. Oleh karena itu peserta yang sudah masuk kuota dan para guru pada umumnya dapat mengunduh sumber belajar tersebut sesuai dengan mata pelajaran atau bidang keahlian masing-masing dan mempelajarinya. 17

2) Peserta yang dipanggil untuk mengikuti PLPG membawa peraturanperaturan yang terkait dengan implementasi kurikulum (misalnya Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang kualifikasi dan kompetensi guru, Permendiknas Nomor 22 s.d 24 Tahun 2006, Permendikbud Nomor 57-60 Tahun 2014), dan referensi yang relevan dengan bidang keilmuan sertifikasi yang diikuti. 3) Guru kelas dan guru mata pelajaran membawa buku-buku pelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada sekolah masing-masing. Di samping itu juga membawa dokumen perangkat pembelajaran, seperti silabus, RPP, LKPD, dan instrumen evaluasi. 4) Guru BK membawa Permendiknas Nomor 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan menengah, Permendikbud Nomor 64 Tahun 2014 tentang peminatan peserta didik, pedoman dan/atau panduan bimbingan dan konseling yang diterbitkan pemerintah, contoh tentang program BK, Rencana Pelaksanaan Layanan/Satuan Layanan, instrumen BK, dan media layanan BK. 5) Peserta diperkenankan membawa laptop dan printer sejauh memperlancar pelaksanaan PLPG. Jika membawa kedua alat tersebut, peserta diwajibkan membawa konektor listrik (rol kabel) dan kertas HVS ukuran Folio (F4) secukupnya untuk mencetak perangkat pembelajaran. 6) Media pembelajaran. 7) Kertas kerja (folio bergaris) dan alat tulis selama PLPG disediakan sendiri oleh peserta. b.

Perlengkapan Umum: 1) Pakaian secukupnya (pakaian batik, hitam-putih, dinas, dan pakaian di luar kegiatan kedinasan). 2) Obat-obatan bersifat pribadi diharapkan dibawa sendiri oleh peserta.

3.

Fasilitas Pelaksanaan PLPG a.

Ruang aula untuk acara pembukaan, ujian, dan penutupan PLPG

b.

Ruang kelas dengan kapasitas 30 orang 1) White board 18

2) OHP atau LCD 3) Meja dan kursi sejumlah peserta dan instruktur 4) Spidol white board c.

Ruang peer teaching 1) White board 2) Meja dan kursi sejumlah peserta dan instruktur 3) Spidol white board

d.

Kamar tidur peserta 1) Kamar tidur kapasitas 2-4 orang peserta 2) Almari pakaian 3) Penerangan (lampu)

e.

Lain-lain 1) Tempat parkir yang mencukupi 2) Kamar mandi yang mencukupi untuk seluruh peserta 3) WC/toilet yang berdekatan dengan tempat diklat 4) Keamanan yang terjamin

4. Pendaftaran Peserta a.

Peserta wajib melakukan pendaftaran kepada Panitia Pelaksana PLPG Sub Rayon 138 di tempat pelatihan dan waktu yang telah ditentukan.

b.

Pada saat pendaftaran, peserta wajib menyerahkan persyaratan pendaftaran, yaitu: 1) Fotokopi SK pengangkatan sebagai guru (PNS dari Dinas Pendidikan; Swasta dari Yayasan). Bagi GT yang bukan PNS pada sekolah swasta, SK Pengangkatan dari yayasan minimum 2 tahun terakhir berturut-turut pada yayasan yang sama dan Akte Notaris pendirian Yayasan dari Kementerian Hukum HAM. Sedangkan GT bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK pengangkatan sebagai guru honor tetap dengan gaji dari APBD dari pejabat yang berwenang (Bupati/Walikota/Gubernur) minimum 2 tahun terakhir berturut-turut; 2) Fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir. 3) Surat izin/tugas dari Kepala Sekolah/Kepala Dinas Pendidikan. 4) Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah. 19

5) Pasfoto terbaru berwarna (enam bulan terakhir dan bukan polaroid) ukuran 3x4 = 4 lembar; dan 4x6= 2 lembar. Bagi peserta yang lahir pada tahun ganjil, background foto berwarna merah. Sedangkan peserta yang lahir pada tahun genap, background foto berwarna biru. Pada bagian belakang setiap pasfoto ditulis identitas peserta (nama, nomor peserta, dan mapel (guru kelas untuk SD; mapel ... untuk guru SMP/SMA/SMK; BK untuk guru BK). 6) Peserta wanita yang hamil harus ada surat izin dari suami. Apabila usia kehamilan lebih dari 7 bulan atau lebih, peserta juga harus membawa surat keterangan dokter yang menyatakan kondisi kehamilannya. c.

Setelah melakukan pendaftaran peserta akan mendapatkan : 1) Buku panduan/modul pelatihan PLPG Sub Rayon 138 2) Kartu identitas peserta PLPG Sub Rayon 138 3) Jadwal pelaksanaan PLPG 4) Kunci kamar (sesuai dengan kapasitas kamar tempat pelatihan)

d.

5.

Registrasi peserta PLPG dimulai pukul 08.30 s.d. 11.00 WIB

Tata Tertib a.

Pembelajaran/workshop/peer teaching 1)

Peserta wajib mengikuti keseluruhan sesi mata diklat. Peserta yang kehadirannya kurang dari 80% dinyatakan gugur, dan harus mengikuti PLPG ulang secara utuh dengan biaya sendiri.

2)

Peserta wajib menandatangani daftar hadir pada setiap sesi PLPG. Daftar hadir disiapkan oleh Divisi PLPG - Panitia Sertifikasi Guru Sub Rayon 138.

3)

Peserta wajib meminta izin kepada panitia apabila hendak meninggalkan ruang atau lokasi pelatihan.

4)

Peserta wajib sudah hadir paling lambat 10 menit sebelum sesi pelatihan dimulai.

5)

Selama diklat berlangsung, peserta dilarang mengaktifkan handphone atau alat komunikasi lainnya.

b.

Pakaian Selama PLPG, semua peserta wajib berpakaian rapi dan sopan dengan pengaturan sebagai berikut. 20

Hari ke-1,2

= Batik lengan panjang;

Hari ke-3,4

= Pria, pakaian bawah warna hitam dan pakaian atas warna putih serta berdasi; Wanita, pakaian bawah warna hitam dan pakaian atas warna putih;

Hari ke-5,6,7

= Pakaian dinas kerja;

Hari ke-8,9

= Pria, pakaian bawah warna hitam dan pakaian atas warna putih serta berdasi; Wanita, pakaian bawah warna hitam dan pakaian atas warna putih

Hari ke-10

= Batik lengan panjang.

Hari ke-11

= Pria, pakaian bawah warna hitam dan pakaian atas warna putih serta berdasi; Wanita, pakaian bawah warna hitam dan pakaian atas warna putih.

c.

Akomodasi dan konsumsi 1)

Peserta wajib menerima pengaturan tempat yang telah ditentukan oleh panitia penyelenggara.

2)

Apabila selama pelaksanaan PLPG peserta menerima tamu, peserta wajib melaporkanya kepada panitia penyelenggara dan satpam. Penerimaan tamu wajib dilakukan di sekretariat PLPG.

3)

Selama PLPG berlangsung, makan pagi, makan siang, makan malam dan snack (kudapan) disediakan oleh panitia. Pada hari pertama, Panitia tidak menyediakan makan siang. Konsumsi (snack/kudapan) mulai disediakan pada sore hari. Pada hari terakhir, konsumsi disediakan sampai dengan makan siang.

d. Ujian 1)

Peserta wajib hadir 15 menit sebelum ujian dimulai. Jika peserta terlambat 15 menit setelah ujian tersebut dimulai, kepadanya tidak diperkenankan mengikuti ujian.

2)

Peserta wajib membawa alat tulis secara mandiri

3)

Peserta wajib mematuhi petunjuk-petunjuk yang ditetapkan oleh Divisi PLPG - Panitia Sertifikasi Guru Sub Rayon 138.

4)

Peserta dilarang membawa buku, kalkulator ataupun catatan lain dalam kelas pada saat ujian berlangsung, kecuali ditentukan lain oleh Divisi PLPG - Panitia Sertifikasi Guru Sub Rayon 138. 21

5)

Peserta wajib menjaga ketenangan dan ketertiban selama ujian berlangsung.

6)

Peserta dilarang melakukan segala bentuk kecurangan seperti mencontek atau bekerja sama dengan peserta ujian lainnya. Apabila terbukti melakukan kecurangan, maka peserta akan dinyatakan GUGUR untuk ujian yang dilaksanakan pada mata pelajaran tersebut.

7)

Peserta wajib menonaktifkan alat komunikasi apapun selama ujian berlangsung.

e.

Tata Tertib di Wisma/Tempat Penginapan 1)

Seluruh peserta wajib tinggal di wisma/tempat penginapan yang telah disediakan oleh Divisi PLPG - Panitia Sertifikasi Guru Sub Rayon 138.

2)

Peserta wajib berpakaian rapi, sopan, dan tidak mencolok selama berada di wisma.

3)

Peserta dilarang membuat kegaduhan yang dapat mengganggu penghuni lainnya.

4)

Peserta dilarang memasuki kamar peserta lain.

5)

Peserta dilarang berada di luar kamar setelah pukul 23.00 WIB.

6)

Peserta dilarang membawa minuman keras, narkoba, binatang peliharaan, maupun hal-hal lain yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

7)

Bila ada keperluan untuk keluar area diklat, maka wajib izin Panitia PLPG.

8)

Peserta yang akan meninggalkan penginapan sebelum PLPG selesai wajib izin Divisi PLPG - Panitia Sertifikasi Guru Sub Rayon 138.

9)

Peserta dilarang menerima tamu di dalam kamar.

10) Waktu makan dan snack (kudapan) bagi peserta sebagai berikut. Makan pagi

: 06.00 – 07.00 WIB

Snack

: 09.30 – 09.50 WIB

Makan siang

: 12.20 – 13.20 WIB

Snack

: 15.50 – 16.20 WIB

Makan malam : 18.00 – 19.30 WIB 11) Peserta wajib menjaga kebersihan, ketertiban, ketenangan, dan sopan santun selama tinggal di wisma

22

12) Peserta wajib melapor kepada panitia sebelum dan sesudah bertemu dengan tamunya. 13) Peserta yang sakit dan perlu dibawa ke rumah sakit/balai pengobatan, wajib segera melapor kepada panitia. 14) Peserta wajib mentaati segala ketentuan yang berlaku di lingkungan wisma. 15) Hal-hal yang kurang jelas dan belum diatur dalam tata tertib ini akan diinformasikan lebih lanjut. f.

Lain-lain 1)

Peserta ikut bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan PLPG

2)

Panitia tidak menyediakan layanan jasa laundry atau telepon. Penggunaan telepon oleh peserta ditanggung oleh peserta. Panitia akan memberikan bantuan informasi tentang jasa laundry, travel, wartel, pemesanan tiket, tempat belanja, dll.

3)

Semua keperluan pribadi peserta di luar yang disediakan panitia, sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta sendiri.

4)

Peserta diklat diharapkan ikut menjaga dan memupuk suasana kekeluargaan selama kegiatan berlangsung.

6. Tempat Pelaksanaan PLPG No. 1 2

Alamat LPMP, Jl. BPG Raya, Tirtomartani, Kalasan, Yogyakarta (0274) 496921/497002 Hotel Cailendra, Jl. Tamansiswa 91, Yogyakarta (0274) 373761

Registrasi Hari H Pukul: 08.30 -11.00 WIB

Catatan: 1. Registrasi dilaksanakan pada hari H pelaksanaan. 2. Dalam hal khusus, ada kemungkinan perubahan/penambahan tempat pelaksanaan PLPG Ketentuan lain yang belum tercantum dalam ketentuan ini dapat ditanyakan pada saat registrasi atau check in.

23

7. Penutup Terima kasih banyak atas partisipasinya dalam PLPG ini. Semoga kesempatan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para guru untuk memperluas pengetahuan dan wawasan dalam meningkatan mutu pembelajaran. Jika ada hal-hal yang belum jelas, silahkan menghubungi panitia PLPG Sub Rayon 138.

Yogyakarta, Oktober 2016

Divisi PLPG – Panitia Sertifikasi Guru Sub Rayon 138

24

LAMPIRAN-LAMPIRAN

25

INSTRUMEN PENILAIAN PROSES WORKSHOP (IPPW) Nama yang Dinilai Mata Pelajaran Waktu

: : :

.......................................................................................................... .......................................................................................................... ................................. Tempat : ..................................................

Petunjuk : Berilah skor pada butir-butir penilaian proses workshop dengan cara melingkari angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dengan kriteria sebagai berikut: 1 = sangat tidak baik; 2 = tidak baik; 3 = kurang baik; 4 = baik; 5 = sangat baik

No.

Aspek yang dinilai

Skor

1.

Tanggung jawab (sanggup menyelesaikan tugas sesuai dengan ketentuan, misal: melaksanakan pembelajaran dengan baik dan sesuai jadwal)

12345

2.

Kemandirian (tidak tergantung pada teman lainnya)

12345

3. 4. 5.

6.

7. 8.

Kejujuran (menyampaikan sesuatu apa adanya, misal: tidak mengaku buatannya, bila dia memang tidak membuat produk itu) Kedisiplinan (kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, misal mulai dan mengakhiri kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwal) Etos kerja (komitmen dan semangat dalam melaksanakan tugas, misal yang memiliki etos kerja tinggi, bersemangat melaksanakan dan mentaati kaidah-kaidah dalam tugas) Inovasi dan kreativitas (kemampuan dan kemauan untuk mengadakan pembaharuan melalui olah pikirnya, misal selalu berusaha menggunakan alam sekitar dan bahan-bahan yang ada di sekitarnya dalam proses pembelajaran di kelas) Kemampuan berkomunikasi (dapat menyampaikan ide-idenya dengan bahasa yang baik dan dapat dipahami oleh sasaran, misal: dalam keseharian dapat berkomunikasi secara baik dengan sejawat) Kemampuan bekerjasama

12345 12345 12345

12345

12345 12345

SKOR TOTAL

.................... , ................... 2016 Penilai,

( .............................................. ) NIP/NIK ............................................

26

INSTRUMEN PENILAIAN PERENCANAAN PEMBELAJARAN (IPPP-1)

Nama yang Dinilai No. Peserta Waktu

: : :

.......................................................................................................... .......................................................................................................... ................................. Tempat : ..................................................

Petunjuk Berilah skor pada butir-butir pelaksanaan pembelajaran dengan cara melingkari angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dengan kriteria sebagai berikut: 1 = sangat tidak baik; 2 = tidak baik; 3 kurang baik; 4 = baik; 5 = sangat baik NO

INDIKATOR/ASPEK YANG DIAMATI

I

PRAPEMBELAJARAN

1. 2.

Mempersiapkan siswa untuk belajar Melakukan kegiatan apersepsi

II

KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN

A. 3. 4. 5. 6.

Penguasaan materi pelajaran Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan Menyampaikan materi dengan jelas, sesuai dengan hierarki belajar dan karakteristik siswa Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan

B.

Pendekatan/strategi pembelajaran

7.

Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi (tujuan) yang akan dicapai dan karakaterstik siswa Melaksanakan pembelajaran secara runtut Menguasai kelas Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan

8. 9. 10. 11. 12.

SKOR

1 2 3 45 1 2 3 45

27

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

C. 13. 14. 15.

Pemanfaatan sumber belajar /media pembelajaran Menggunakan media secara efektif dan efisien Menghasilkan pesan yang menarik Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

D. 16. 17. 18.

Pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan siswa Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons siswa Menumbuhkan keceriaan dan antusisme siswa dalam belajar

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

E. 19. 20.

Penilaian proses dan hasil belajar Memantau kemajuan belajar selama proses Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi (tujuan)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

F. 21. 22.

Penggunaan bahasa Menggunakan bahasa lisan dan tulis secara jelas, baik, dan benar Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

III 23.

PENUTUP Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan siswa Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan, atau kegiatan, atau tugas sebagai bagian remidi/pengayaan

24.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Total Skor

Dengan ini saya menyatakan bahwa penilaian yang saya lakukan sesuai dengan kondisi peserta yang sebenarnya, dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Penilai I,

................................., ............................... 2016 Penilai II,

...................................................................... NIP/NIP: .........................................

................................................................... NIP/NIK: .........................................

28

INSTRUMEN PENILAIAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (IPPP) A. Nama Peserta

:

..........................................................................................................

B. Asal Sekolah

:

..........................................................................................................

C. No. Peserta

:

..........................................................................................................

Petunjuk Berilah skor pada butir-butir pelaksanaan pembelajaran dengan cara melingkari angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dengan kriteria sebagai berikut: 1 = sangat tidak baik; 2 = tidak baik; 3 kurang baik; 4 = baik; 5 = sangat baik NO


I

PRAPEMBELAJARAN

1. 2.

Mempersiapkan siswa untuk belajar Melakukan kegiatan apersepsi

II

KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN

A. 3. 4. 5. 6.

Penguasaan materi pelajaran Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan Menyampaikan materi dengan jelas, sesuai dengan hierarki belajar dan karakteristik siswa Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan

B.

Pendekatan/strategi pembelajaran

7.

Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi (tujuan) yang akan dicapai dan karakaterstik siswa Melaksanakan pembelajaran secara runtut Menguasai kelas Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan

8. 9. 10. 11. 12.

C. 13.

SKOR

1 2 3 45 1 2 3 45

Pemanfaatan sumber belajar /media pembelajaran Menggunakan media secara efektif dan efisien

29

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

NO


SKOR

14. 15.

Menghasilkan pesan yang menarik Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

D. 16. 17. 18.

Pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan siswa Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons siswa Menumbuhkan keceriaan dan antusisme siswa dalam belajar

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

E. 19. 20.

Penilaian proses dan hasil belajar Memantau kemajuan belajar selama proses Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi (tujuan)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

F. 21. 22.

Penggunaan bahasa Menggunakan bahasa lisan dan tulis secara jelas, baik, dan benar Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

III 23.

PENUTUP Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan siswa Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan, atau kegiatan, atau tugas sebagai bagian remidi/pengayaan

24.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Total Skor

Dengan ini saya menyatakan bahwa penilaian yang saya lakukan sesuai dengan kondisi peserta yang sebenarnya, dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Penilai I,

................................., ............................... 2016 Penilai II,

...................................................................... NIP/NIP: .........................................

................................................................... NIP/NIK: .........................................

30

INSTRUMEN PENILAIAN PERENCANAAN BIMBINGAN DAN KONSELING (IPPBK)

A. Nama Peneliti

:

......................................................................................................................................................

B. No. Peserta

:

......................................................................................................................................................

C. Asal Sekolah

:

......................................................................................................................................................

Petunjuk : Berilah skor pada butir-butir perencanaan bimbingan dan konseling dengan cara melingkari angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dengan kriteria sebagai berikut: 1 = sangat tidak baik, 2 = tidak baik , 3 = kurang baik, 4 = baik, 5 = sangat baik NO. 1.

ASPEK PROGRAM

SKOR

DASAR PEMIKIRAN a. Menggambarkan kebutuhan konseli

1

2

3

4

5

b. Berpijak pada kebijakan sekolah dan sistem pendidikan nasional

1

2

3

4

5

c. Mengacu pada hasil evaluasi penyelenggaraan layanan BK sebelumnya

1

2

3

4

5

d. Sesuai dengan kekuatan dan kelemahan sekolah

1

2

3

4

5

a. Mengarah pada pencapaian perkembangan konseli secara optimal

1

2

3

4

5

b. Menunjang pencapaian tujuan institusi sekolah dan pendidikan nasional

1

2

3

4

5

c. Bersifat ideal dan secara realistis dapat dicapai

1

2

3

4

5

d. Mencakup tujuan umum dan tujuan khusus

1

2

3

4

5

a. Mencakup seluruh aspek perkembangan konseli

1

2

3

4

5

b. Menggambarkan kebutuhan layanan seluruh konseli

1

2

3

4

5

c. Keseimbangan layanan antara pribadi, sosial, belajar dan karir

1

2

3

4

5

Skor Sub Total 2.

TUJUAN PROGRAM

Skor Sub Total 3.

BIDANG LAYANAN

Skor Sub Total

31

NO. 4.

ASPEK PROGRAM

SKOR

STRATEGI LAYANAN a. Relevan dengan tujuan dan bidang layanan

1

2

3

4

5

b. Realistis untuk dapat dilaksanakan

1

2

3

4

5

c. Menggambarkan kekinian yang memungkinkan diapresiasi konseli

1

2

3

4

5

d. Ditunjang dengan perlengkapan dan media yang memadai

1

2

3

4

5

a. Menggambarkan kompetensi/keahlian dan kewenangan layanan

1

2

3

4

5

b. Memadai untuk melaksanakan tugas layanan

1

2

3

4

5

c. Menggambarkan tanggungjawab seluruh personel sekolah

1

2

3

4

5

d. Menggambarkan koordinasi dan komunikasi layanan

1

2

3

4

5

a. Sesuai dengan kalender akademik sekolah

1

2

3

4

5

b. Memiliki keseimbangan antar layanan

1

2

3

4

5

c. Realistis dan sesuai dengan kebutuhan konseli dan sekolah

1

2

3

4

5

d. Terjadwal dengan baik

1

2

3

4

5

FASILITAS PENDUKUNG

1

2

3

4

5

a. Kejelasan kebutuhan anggaran dan sumber pembiayaannya

1

2

3

4

5

b. Kesediaan tempat penyelenggaraan bimbingan dan konseling secara memadai

1

2

3

4

5

c. Ketersediaan perlengkapan layanan sesuai kebutuhan

1

2

3

4

5

d. Kelengkapan bahan pustaka secara memadai

1

2

3

4

5

Skor Sub Total 5.

PERSONEL LAYANAN

Skor Sub Total 6.

WAKTU PELAKSANAAN LAYANAN

Skor Sub Total 7.

Skor Sub Total

32

NO. 8.

ASPEK PROGRAM

SKOR

RENCANA EVALUASI

1

2

3

4

5

a. Evaluasi BK dilakukan terhadap program, proses dan hasil layanan

1

2

3

4

5

b. Memiliki kejelasan tujuan dan aspek evaluasi

1

2

3

4

5

c. Memiliki kejelasan metode dan waktu evaluasi

1

2

3

4

5

d. Melibatkan personel yang memiliki keahlian dan kewenangan

1

2

3

4

5

e. Dijadikan sebagai bahan pengembangan program BK selanjutnya

1

2

3

4

5

Skor Sub Total JUMLAH SKOR TOTAL

NILAI = SKOR TOTAL x 100 = 160 Komentar/ Catatan: .......................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................

Penilai I,

................................., ............................... 2016 Penilai II,

...................................................................... NIA

...................................................................... NIA

33

INSTRUMEN PENILAIAN RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN KONSELING INDIVIDUAL (IPRPLKI) A. Nama Peneliti

:

......................................................................................................................................................

B. No. Peserta

:

......................................................................................................................................................

C. Asal Sekolah

:

......................................................................................................................................................

D. Penilaian

: Workshop

Petunjuk : Berilah skor pada butir-butir perencanaan pelaksanaan layanan konseling individual dengan cara melingkari angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dengan kriteria sebagai berikut: 1 = sangat tidak baik, 2 = tidak baik , 3 = kurang baik, 4 = baik, 5 = sangat baik ASPEK LAYANAN KONSELING INDIVIDUAL 1.

SKOR

RUMUSAN TUJUAN a. Ketepatan perumusan tujuan layanan konseling

1

2

3

4

5

b. Relevansi tujuan dengan permasalahan konseli

1

2

3

4

5

a. Ketepatan dalam mendeskripsikan masalah yang dialami konseli

1

2

3

4

5

b. Ketepatan dalam menentukan penyebab terjadinya masalah konseli

1

2

3

4

5

c. Ketepatan dalam mendeskripsikan kekuatan dan kelemahan konseli

1

2

3

4

5

a. Ketepatan pemilihan teknik konseling sesuai dengan masalah konseli

1

2

3

4

5

b. Relevansi pemilihan teknik konseling dengan tujuan pemecahan masalah

1

2

3

4

5

SKOR SUB TOTAL 2.

RUMUSAN MASALAH

SKOR SUB TOTAL 3.

TEKNIK PEMECAHAN MASALAH

SKOR SUB TOTAL ASPEK LAYANAN KONSELING INDIVIDUAL 4.

SKOR

TAHAP KEGIATAN KONSELING Kejelasan dan keterarahan rumusan aktivitas yang akan dilakukan konselor dalam setiap langkah : a. Pembukaan (kejelasan dan keterarahan aktivitas konselor dengan

34

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ASPEK LAYANAN KONSELING INDIVIDUAL

SKOR

tujuan tahap pembukaan) b. Transisi (kejelasan dan keterarahan aktivitas konselor dengan tujuan tahap transisi)

1

2

3

4

5

c. Inti (kejelasan dan keterarahan intervensi yang akan digunakan konselor untuk mengubah perilaku konseli dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan)

1

2

3

4

5

d. Penutupan (kejelasan keterarahan kegiatan konselor dengan tujuan tahap penutupan, meliputi: merangkum, refleksi, memberikan penguatan, dan tindak lanjut)

1

2

3

4

5

a. Relevansi rumusan evaluasi dengan tujuan konseling

1

2

3

4

5

b. Relevansi rumusan evaluasi dengan tahapan aktivitas konseling

1

2

3

4

5

c. Kejelasan kriteria keberhasilan konseling

1

2

3

4

5

d. Kejelasan tindak lanjut setelah konseling

1

2

3

4

5

SKOR SUB TOTAL 5.

RENCANA EVALUASI KONSELING

SKOR SUB TOTAL SKOR TOTAL

NILAI = SKOR TOTAL x 100 = 80 Komentar/ Catatan: .............................................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................................

Penilai I,

................................., ............................... 2016 Penilai II,

...................................................................... NIA

...................................................................... NIA

35

INSTRUMEN PENILAIAN RENCANA LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK ATAU KLASIKAL (IPRLBK) A. Nama Peserta

:

.............................................................................................................................................

B. No. Peserta

:

.............................................................................................................................................

C. Asal Sekolah

:

.............................................................................................................................................

D. Penilaian

: Workshop

Petunjuk : Berilah skor pada butir-butir perencanaan pelaksanaan layanan konseling individual dengan cara melingkari angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dengan kriteria sebagai berikut: 1 = sangat tidak baik, 2 = tidak baik , 3 = kurang baik, 4 = baik, 5 = sangat baik

ASPEK LAYANAN KONSELING INDIVIDUAL

SKOR

1.

Relevansi Topik dengan Kebutuhan atau kompetensi konseli

1

2

3

4

5

2.

Ketepatan perumusan tujuan pelayanan

1

2

3

4

5

3.

Relevansi teknik/metode dengan tujuan bimbingan

1

2

3

4

5

4.

Relevansi alat dan media dengan topik bimbingan

1

2

3

4

5

5.

Kejelasan dan keterarahan rumusan aktivitas yang dilakukan oleh guru BK dalam setiap langkah: 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

a. Pembukaan (kejelasan dan keterarahan aktivitas guru BK dengan tujuan tahap pembukaan) b. Transisi (kejelasan dan keterarahan aktivitas guru BK dengan tujuan tahap transisi) c. Inti (kejelasan dan keterarahan intervensi yang akan digunakan oleh guru BK untuk mengubah perilaku konseli dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan) d. Penutupan (kejelasan keterarahan kegiatan guru BK dengan tujuan tahap penutupan, meliputi: merangkum, refleksi, memberikan penguatan, dan tindak lanjut) 6.

Kelengkapan RPLBK (sumber materi/referensi, dukungan alat bantu, dukungan data/pemetaan kebutuhan konseli)

36

ASPEK LAYANAN KONSELING INDIVIDUAL 7.

Orisinalitas dan kreativitas dalam melakukan persiapan/menyusun RPLBK

SKOR 1

2

3

4

Jumlah Total

NILAI= SKOR TOTAL x 100 = 50 Komentar/ Catatan: ................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................

Penilai I,

................................., ............................... 2016 Penilai II,

...................................................................... NIA

...................................................................... NIA

37

5

INSTRUMEN PENILAIAN LAPORAN PENYELENGGARAAN BIMBINGAN DAN KONSELING (IPLPBK) A. Nama Peserta

:

.............................................................................................................................................

B. No. Peserta

:

.............................................................................................................................................

C. Asal sekolah

:

.............................................................................................................................................


NO 1.

ASPEK LAPORAN

SKOR

DAFTAR KONSELI a. Kejelasan kelas bimbingan

1

2

3

4

5

b. Kejelasan jumlah dan daftar konseli yang dibimbing

1

2

3

4

5

a. Tersedianya data kebutuhan konseli

1

2

3

4

5

b. Tersedianya data kebutuhan konseli secara komprehensif

1

2

3

4

5

c. Data kebutuhan konseli berdasarkan hasil pengukuran

1

2

3

4

5

a. Ketersediaan program BK tahunan/semesteran

1

2

3

4

5

b. Ketersediaan rencana kegiatan secara umum

1

2

3

4

5

c. Ketersediaan rencana pelaksanaan layanan BK

1

2

3

4

5

Skor Sub Total 2.

KEBUTUHAN PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN KONSELI

Skor Sub Total 3.

PROGRAM BK SEKOLAH

Skor Sub Total

38

NO 4.

ASPEK LAPORAN

SKOR

PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN TAHUNAN/SEMESTERAN a. Ketersediaan layanan bimbingan dan konseling secara individual dan kelompok serta klasikal

1

2

3

4

5

b. Ketersediaan layanan bimbingan pribadi, sosial, belajar dan karir

1

2

3

4

5

c. Semua aktivitas layanan terjadwal

1

2

3

4

5

d. Tergambarkan aktivitas yang sudah dan belum terlaksana

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

a. Deskripsi hasil kegiatan yang dapat dicapai

1

2

3

4

5

b. Keberhasilan yang diperoleh berkaitan dengan keutuhan kompetensi konseli

1

2

3

4

5

a. Kejelasan tindak lanjut dalam pengembangan program

1

2

3

4

5

b. Tindak lanjut dalam perbaikan ketenagaan

1

2

3

4

5

c. Tindak lanjut dalam perbaikan layanan

1

2

3

4

5

d. Tindak lanjut dalam perbaikan fasilitas

1

2

3

4

5

e. Tindak lanjut dalam proporsi bidang dan waktu kegiatan

1

2

3

4

5

a. Semua rencana kegiatan terdokumenkan

1

2

3

4

5

b. Semua kegiatan bimbingan dan konseling terdokumenkan

1

2

3

4

5

c. Semua hasil kegiatan bimbingan dan konseling terdokumenkan

1

2

3

4

5

d. Semua laporan didistribusikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan

1

2

3

4

5

Skor Sub Total 5.

DUKUNGAN DAN HAMBATAN PELAKSANAAN Terungkapnya dukungan dan hambatan penyelenggaraan program Skor Sub Total

6.

HASIL LAYANAN

Skor Sub Total 7.

TINDAK LANJUT

Skor Sub Total 8.

DOKUMEN LAPORAN (BUKTI FISIK)

Skor Sub Total JUMLAH SKOR TOTAL

39


Penilai I,

................................., ............................... 2016 Penilai II,

...................................................................... NIA

...................................................................... NIA

40

INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KONSELING INDIVIDUAL (IPPKIN) A. Nama Peserta

:

.............................................................................................................................................

B. No. Peserta

:

.............................................................................................................................................

C. Asal Sekolah

:

.............................................................................................................................................


No.

KETERAMPILAN KONSELING INDIVIDUAL

A.

ATTENDING (PERHATIAN)

1.

MEMBANGUN HUBUNGAN

SKOR

a. Menunjukkan empati terhadap kebutuhan konseli

1

2

3

4

5

b. Mengkomunikasikan rasa hormat kepada konseli

1

2

3

4

5

c. Menyampaikan kata-kata penerimaan (pembukaan) ketika konseli datang

1

2

3

4

5

d. Mengkomunikasikan peran konselor

1

2

3

4

5

e. Menyampaikan tujuan konseling kepada konseli

1

2

3

4

5

f. Menemukan kebutuhan-kebutuhan konseli secara konkrit

1

2

3

4

5

a. Mengatur posisi dan jarak duduk

1

2

3

4

5

b. Mengatur kecondongan duduk secara santai

1

2

3

4

5

c. Melakukan kontak mata

1

2

3

4

5

d. Mengatur gerakan tangan dan kaki

1

2

3

4

5

e. Melakukan sentuhan yang diperlukan untuk memberikan rasa nyaman kepada konseli

1

2

3

4

5

Skor Sub Total 2.

MEMPOSISIKAN DUDUK

Skor Sub Total

41

3.

MENGAMATI a. Menunjukkan pemahaman terhadap gerakan tubuh konseli

1

2

3

4

5

b. Menunjukkan pemahaman terhadap ekspresi konseli

1

2

3

4

5

c. Menunjukkan pemahaman terhadap pikiran konseli melalui ekspresi wajah dan gerakan tubuh konseli

1

2

3

4

5

a. Memfokuskan perhatian pada pembicaraan konseli tentang peristiwa dialaminya

1

2

3

4

5

b. Memfokuskan pada proses terjadinya peristiwa yang dialami konseli

1

2

3

4

5

c. Memperhatikan saat konseli berbicara

1

2

3

4

5

a. Merespon pernyataan konseli berdasarkan urutan kepentingan secara kronologis

1

2

3

4

5

b. Merespon pernyataan konseli berdasarkan sebab akibat

1

2

3

4

5

c. Memfasilitasi konseli untuk mengeksplorasi isi pembicaraan

1

2

3

4

5

a. Merespon perasaan konseli melalui pikiran konseli

1

2

3

4

5

b. Merespon perasaan konseli melalui pengalaman konseli

1

2

3

4

5

a. Memberi respon terhadap perasaan dan pikiran konseli

1

2

3

4

5

b. Memberikan respon terhadap perasaan konseli dengan memberikan alasan penyebab terjadinya perasaan itu

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Skor Sub Total 4.

MENDENGARKAN

Skor Sub Total B.

RESPONDING

1.

MERESPON TERHADAP ISI

Skor Sub Total 2.

MERESPON PERASAAN

Skor Sub Total 3.

MERESPON MAKNA

Skor Sub Total C.

PERSONALIZING (MEMPERSONALISASIKAN MASALAH DAN TUJUAN)

1

Mempersonalisasikan kekurangan-kekurangan yang ada pada konseli

42

2

Mempersonalisasikan keadaan (masalah) yang dialami konseli karena tidak memiliki kemampuan tertentu

1

2

3

4

5

3

Merumuskan kekurangan konseli dan sekaligus menunjukkan keinginan konseli untuk melakukan sesuatu

1

2

3

4

5

Skor Sub Total No.

KETERAMPILAN KONSELING INDIVIDUAL

SKOR

D.

INITIATING (MENGINISIASI KEGIATAN KONSELI)

1

Merumuskan kegiatan atau langkah-langkah yang akan dilakukan konseli

1

2

3

4

5

2

Mengembangkan langkah-langkah awal/menengah/akhir yang akan dilakukan konseli

1

2

3

4

5

3

Menetapkan waktu untuk memulai melakukan kegiatan (langkahlangkah) awal

1

2

3

4

5

4

Bersama-sama dengan konseli menetapkan waktu pertemuan untuk memonitor langkah-langkah yang akan dilakukan konseli

1

2

3

4

5

5

Memberikan penguatan positif/negatif terhadap konseli untuk melakukan rencana kegiatannya

1

2

3

4

5

Skor Sub Total SKOR TOTAL


Penilai I,

................................., ............................... 2016 Penilai II,

...................................................................... NIA

...................................................................... NIA

43

INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK ATAU KLASIKAL (IP3LBK) A. Nama Peneliti

:

.............................................................................................................................................

B. No. Peserta

:

.............................................................................................................................................

C. Asal Sekolah

:

.............................................................................................................................................

Petunjuk : Berilah skor pada butir-butir pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan koseling dengan cara melingkari angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dengan kriteria sebagai berikut. 1 = sangat tidak baik 2 = tidak baik 3 = kurang baik 4 = baik 5 = sangat baik

ASPEK LAYANAN BIMBINGAN 1.

SKOR

TAHAP PEMBENTUKAN a. Mengungkapkan tujuan kegiatan layanan bimbingan

1

2

3

4

5

b. Menjelaskan cara-cara pelaksanaan layanan yang akan ditempuh

1

2

3

4

5

c. Menjelaskan asas-asas kegiatan bimbingan

1

2

3

4

5

d. Memfasilitasi terjadinya pengungkapan diri para anggota

1

2

3

4

5

e. Keterlaksanaan kegiatan penghangatan/pengakraban

1

2

3

4

5

f. Menampilkan kehormatan kepada konseli (hangat, tulus, bersedia membantu dan penuh empati)

1

2

3

4

5

a. Menjelaskan kegiatan yang akan ditempuh pada tahap berikutnya

1

2

3

4

5

b. Memelihara suasana kelompok agar tetap semangat, kompak dan fokus pada tujuan

1

2

3

4

5

c. Menerima perbedaan konseli secara terbuka

1

2

3

4

5

Skor Sub Total 2.

TAHAP PERALIHAN/TRANSISI

44

ASPEK LAYANAN BIMBINGAN

SKOR

d. Memfasilitasi terjadinya perubahan suasana interaksi antar anggota kelompok

1

2

3

4

5

a. Kemampuan mendorong anggota untuk berbagi pemikiran dan pengalaman

1

2

3

4

5

b. Kemampuan untuk mengendalikan diri; tidak mengambil alih permasalahan kesulitan yang ditemukan oleh konseli

1

2

3

4

5

c. Kemampuan mengatur lalu lintas kegiatan secara terarah

1

2

3

4

5

d. Kemampuan memotivasi anggota kelompok untuk aktif terlibat

1

2

3

4

5

e. Kemampuan menggunakan teknik intervensi yang relevan dengan perubahan perilaku yang diharapkan

1

2

3

4

5

f. Kemampuan mengendalikan diri (aktif tetapi tidak mendominasi pembicaraan)

1

2

3

4

5

a. Memberitahukan kegiatan akan segera diakhiri

1

2

3

4

5

b. Kemampuan merangkum proses dan hasil-hasil kegiatan

1

2

3

4

5

c. Membahas kegiatan lanjutan yang dipandang perlu

1

2

3

4

5

d. Mengemukakan pesan dan harapan

1

2

3

4

5

Skor Sub Total

3.

TAHAP KEGIATAN INTI (PERUBAHAN PERILAKU)

Skor Sub Total 4.

TAHAP PENUTUPAN

Skor Sub Total SKOR TOTAL

NILAI= SKOR TOTAL x 100 = 100 Komentar/ Catatan: .............................................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................................

Penilai I,

................................., ............................... 2016 Penilai II,

...................................................................... NIA

...................................................................... NIA 45

PANDUAN DAN TATA TERTIB PESERTA PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU (PLPG) 2016 SUB RAYON 138 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA & UNIVERSITAS SANATA DHARMA

A. KETENTUAN UMUM 1. Peserta PLPG a. Peserta PLPG adalah guru yang diangkat sampai dengan 30 Desember 2015 dengan persyaratan sebagai berikut: 1) guru di bawah Kemendikbud yang belum memiliki sertifikat pendidik; 2) memiliki NUPTK; 3) memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV; 4) status guru tetap dibuktikan dengan SK sebagai guru PNS/Guru Tetap (GT) dan bagi GT yang bukan PNS pada sekolah swasta, SK Pengangkatan dari yayasan minimum 2 tahun terakhir berturut-turut pada yayasan yang sama dan Akte Notaris pendirian Yayasan dari Kementerian Hukum HAM. Sedangkan GT bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK pengangkatan sebagai guru honor tetap dengan gaji dari APBD dari pejabat yang berwenang (Bupati/Walikota/Gubernur) minimum 2 tahun terakhir berturut-turut; 5) Masih aktif mengajar dibuktikan dengan memiliki SK pembagian tugas mengajar dari kepala sekolah 2 tahun terakhir (bagi guru yang linier kualifikasi akademik dengan bidang studi sertifikasi melampirkan SK terakhir); 6) Guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dengan kondisi sebagai berikut: (a) Guru PNS yang sudah dimutasi sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama, (b) Guru PNS/guru tetap non PNS yang memerlukan penyesuaian sebagai akibat perubahan kurikulum; 7) Pada tanggal 1 Januari 2017 belum memasuki usia 60 tahun; 8) Telah mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) Tahun 2015; 9) Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; 10) Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas dengan ketentuan diangkat menjadi pengawas satuan pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. b. Peserta yang tidak memenuhi panggilan PLPG tanpa memberikan alasan yang kuat dan surat izin dari dinas pendidikan akan dinyatakan tidak lulus. c. Peserta wajib mengikuti keseluruhan sesi mata diklat. Peserta yang kehadirannya kurang dari 80% dinyatakan gugur, dan harus mengikuti PLPG ulang secara utuh dengan biaya sendiri. 2. Struktur Kurikulum PLPG 2016 Guru Kelas/Guru Mapel

Guru Bimbingan Konseling

No. Materi A. Umum 1 Kebijakan Pengembangan Profesi Guru

1

No. 1

Materi Pengembangan Profesionalisme Guru

B. Pokok 1 Pendalaman Materi Pedagogik 2 Pendalaman Materi Bidang Studi C. Workshop 1 Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berdasarkan Hasil Analisis Kurikulum yang Berlaku D. Praktik Pembelajaran 1 Pelaksanaan Pembelajaran (Peer Teaching) E. Ujian 1 UTL 2 Kinerja

1 2

Pendalaman Materi Pedagogik Pendalaman Materi Bidang Studi

1

Pengembangan Perangkat Pelayanan BK Berdasarkan Hasil Analisis Kurikulum yang Berlaku D. Praktik BK 1 Pelaksanaan Praktik (Peer Guidance and Counseling) 1 2

UTL Kinerja

3. Pelaksanaan PLPG a. PLPG diselenggarakan selama 10 hari dan bobot 90 Jam Pembelajaran (JP), dengan alokasi waktu 38 JP (42,2%) teori, 40 JP (44,4%) praktik, dan 12 JP (13,4%) ujian. Satu JP setara dengan 50 menit. b. Satu rombel terdiri atas ±30 peserta, dan satu kelompok peer teaching/peer guidance and counseling terdiri atas ±10 peserta. Dalam kondisi tertentu jumlah peserta satu rombel atau kelompok peer teaching/peer guidance and counseling dapat disesuaikan. 4. Uji Kompetensi a. Uji kompetensi dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu (1) ujian akhir PLPG yang meliputi uji kinerja dan uji tulis LPTK (UTL) dan (2) uji kompetensi guru (UKG) dalam bentuk uji tulis nasional (UTN). Kelulusan ujian akhir PLPG merupakan prasyarat untuk mengikuti UTN. Kedua tahap uji kompetensi tersebut tidak sekedar mengevaluasi hasil belajar peserta selama PLPG, tetapi lebih kepada pengukuran kompetensi guru sebagai pendidik profesional. Peserta yang lulus uji kompetensi merupakan guru profesional yang memenuhi standar kompetensi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005. b. Ujian akhir PLPG dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. 1) Penentuan kelulusan peserta PLPG dilakukan secara objektif dan didasarkan pada rambu-rambu penilaian yang telah ditentukan. 2) Peserta yang lulus pada ujian akhir PLPG dapat mengikuti UTN, sedangkan peserta yang tidak lulus diberi kesempatan untuk mengikuti 2 (dua) kali ujian ulang pada tahun berjalan. 3) Bagi peserta yang belum lulus pada ujian ulang akhir PLPG kedua, diberi kesempatan mengulang pada tahun berikutnya sebanyak 4 (empat) kali selama dua tahun setelah melaksanakan peningkatan kompetensi secara mandiri. 4) UTN dilaksanakan secara daring (dalam jejaring/online) dan diikuti oleh peserta yang telah lulus PLPG. 5) Penentuan kelulusan ujian akhir PLPG ditentukan dengan rumus dan ketentuan sebagai berikut.

SAP = 0,3SUT + 0,4SUK + 0,3SWS

2

Keterangan: SAP: Skor Akhir PLPG; SUT: Skor Uji Tulis; SUK: Skor Uji Kinerja; SWS: Skor Workshop Ketentuan: Menggunakan penilaian acuan kriteria (PAP) SAP minimal 70; SUT minimal 70; SUK minimal 76

B. PERLENGKAPAN PESERTA Kelengkapan-kelengkapan yang perlu dibawa peserta, antara lain: 1. Perlengkapan Akademis a. Peserta yang sudah masuk kuota sertifikasi guru wajib mempelajari kisi-kisi materi PLPG dan UTN/UKG sesuai bidang sertifikasi masing-masing. Kisi-kisi materi PLPG dan UTN/UKG dapat diunduh di laman: www.gtk.kemdikbud.go.id. Mulai tahun 2016, Konsorsium Sertifikasi Guru yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud menyediakan sumber belajar yang dapat diunduh dalam laman: www.gtk.kemdikbud.go.id. Oleh karena itu peserta yang sudah masuk kuota dan para guru pada umumnya dapat mengunduh sumber belajar tersebut sesuai dengan mata pelajaran atau bidang keahlian masingmasing dan mempelajarinya. b. Peserta yang dipanggil untuk mengikuti PLPG membawa peraturan-peraturan yang terkait dengan implementasi kurikulum (misalnya Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang kualifikasi dan kompetensi guru, Permendiknas Nomor 22 s.d 24 Tahun 2006, Permendikbud Nomor 57-60 Tahun 2014), dan referensi yang relevan dengan bidang keilmuan sertifikasi yang diikuti. c. Guru kelas dan guru mata pelajaran membawa buku-buku pelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada sekolah masing-masing. Di samping itu juga membawa dokumen perangkat pembelajaran, seperti silabus, RPP, LKPD, dan instrumen evaluasi. d. Guru BK membawa Permendiknas Nomor 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan menengah, Permendikbud Nomor 64 Tahun 2014 tentang peminatan peserta didik, pedoman dan/atau panduan bimbingan dan konseling yang diterbitkan pemerintah, contoh tentang program BK, Rencana Pelaksanaan Layanan/Satuan Layanan, instrumen BK, dan media layanan BK. e. Peserta diperkenankan membawa laptop dan printer sejauh memperlancar pelaksanaan PLPG. Jika membawa kedua alat tersebut, peserta diwajibkan membawa konektor listrik (rol kabel) dan kertas HVS ukuran Folio (F4) secukupnya untuk mencetak perangkat pembelajaran. f. Media pembelajaran. g. Kertas kerja (folio bergaris) dan alat tulis selama PLPG disediakan sendiri oleh peserta. 2. Perlengkapan Umum: a. Pakaian secukupnya (pakaian batik, hitam-putih, dinas, dan pakaian di luar kegiatan kedinasan). b. Obat-obatan bersifat pribadi diharapkan dibawa sendiri oleh peserta.

C. FASILITAS PELAKSANAAN PLPG 1. Ruang aula untuk acara pembukaan, ujian, dan penutupan PLPG 2. Ruang kelas dengan kapasitas 30 orang

3

a. White board b. OHP atau LCD c. Meja dan kursi sejumlah peserta dan instruktur d. Spidol white board 3. Ruang peer teaching a. White board b. Meja dan kursi sejumlah peserta dan instruktur c. Spidol white board 4. Kamar tidur peserta a. Kamar tidur kapasitas 2-4 orang peserta b. Almari pakaian c. Penerangan (lampu) 5. Lain-lain a. Tempat parkir yang mencukupi b. Kamar mandi yang mencukupi untuk seluruh peserta c. WC/toilet yang berdekatan dengan tempat diklat d. Keamanan yang terjamin

D. PENDAFTARAN PESERTA 1. Peserta wajib melakukan pendaftaran kepada Panitia Pelaksana PLPG Sub Rayon 138 di tempat pelatihan dan waktu yang telah ditentukan. 2. Pada saat pendaftaran, peserta wajib menyerahkan persyaratan pendaftaran, yaitu: a. Fotokopi SK pengangkatan sebagai guru (PNS dari Dinas Pendidikan; Swasta dari Yayasan). Bagi GT yang bukan PNS pada sekolah swasta, SK Pengangkatan dari yayasan minimum 2 tahun terakhir berturut-turut pada yayasan yang sama dan Akte Notaris pendirian Yayasan dari Kementerian Hukum HAM. Sedangkan GT bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK pengangkatan sebagai guru honor tetap dengan gaji dari APBD dari pejabat yang berwenang (Bupati/Walikota/Gubernur) minimum 2 tahun terakhir berturut-turut; b. Fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir. c. Surat izin/tugas dari Kepala Sekolah/Kepala Dinas Pendidikan. d. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah. e. Pasfoto terbaru berwarna (enam bulan terakhir dan bukan polaroid) ukuran 3x4 = 4 lembar; dan 4x6= 2 lembar. Bagi peserta yang lahir pada tahun ganjil, background foto berwarna merah. Sedangkan peserta yang lahir pada tahun genap, background foto berwarna biru. Pada bagian belakang setiap pasfoto ditulis identitas peserta (nama, nomor peserta, dan mapel (guru kelas untuk SD; mapel ... untuk guru SMP/SMA/SMK; BK untuk guru BK). f. Peserta wanita yang hamil harus ada surat izin dari suami. Apabila usia kehamilan lebih dari 7 bulan atau lebih, peserta juga harus membawa surat keterangan dokter yang menyatakan kondisi kehamilannya. 3. Setelah melakukan pendaftaran peserta akan mendapatkan : a. Buku panduan/modul pelatihan PLPG Sub Rayon 138 b. Kartu identitas peserta PLPG Sub Rayon 138 c. Jadwal pelaksanaan PLPG d. Kunci kamar (sesuai dengan kapasitas kamar tempat pelatihan) 4. Registrasi peserta PLPG dimulai pukul 08.30 s.d. 11.00 WIB

4

E.

TATA TERTIB 1. Pembelajaran/workshop/peer teaching a. Peserta wajib mengikuti keseluruhan sesi mata diklat. Peserta yang kehadirannya kurang dari 80% dinyatakan gugur, dan harus mengikuti PLPG ulang secara utuh dengan biaya sendiri. b. Peserta wajib menandatangani daftar hadir pada setiap sesi PLPG. Daftar hadir disiapkan oleh Divisi PLPG - Panitia Sertifikasi Guru Sub Rayon 138. c. Peserta wajib meminta izin kepada panitia apabila hendak meninggalkan ruang atau lokasi pelatihan. d. Peserta wajib sudah hadir paling lambat 10 menit sebelum sesi pelatihan dimulai. e. Selama diklat berlangsung, peserta dilarang mengaktifkan handphone atau alat komunikasi lainnya. 2. Pakaian Selama PLPG, semua peserta wajib berpakaian rapi dan sopan dengan pengaturan sebagai berikut. Hari ke-1,2 = Batik lengan panjang; Hari ke-3,4 = Pria, pakaian bawah warna hitam dan pakaian atas warna putih serta berdasi; Wanita, pakaian bawah warna hitam dan pakaian atas warna putih; Hari ke-5,6,7 = Pakaian dinas kerja; Hari ke-8,9 = Pria, pakaian bawah warna hitam dan pakaian atas warna putih serta berdasi; Wanita, pakaian bawah warna hitam dan pakaian atas warna putih Hari ke-10 = Batik lengan panjang. Hari ke-11 = Pria, pakaian bawah warna hitam dan pakaian atas warna putih serta berdasi; Wanita, pakaian bawah warna hitam dan pakaian atas warna putih. 3. Akomodasi dan konsumsi a. Peserta wajib menerima pengaturan tempat yang telah ditentukan oleh panitia penyelenggara. b. Apabila selama pelaksanaan PLPG peserta menerima tamu, peserta wajib melaporkanya kepada panitia penyelenggara dan satpam. Penerimaan tamu wajib dilakukan di sekretariat PLPG. c. Selama PLPG berlangsung, makan pagi, makan siang, makan malam dan snack (kudapan) disediakan oleh panitia. Pada hari pertama, Panitia tidak menyediakan makan siang. Konsumsi (snack/kudapan) mulai disediakan pada sore hari. Pada hari terakhir, konsumsi disediakan sampai dengan makan siang. 4. Ujian a. Peserta wajib hadir 15 menit sebelum ujian dimulai. Jika peserta terlambat 15 menit setelah ujian tersebut dimulai, kepadanya tidak diperkenankan mengikuti ujian. b. Peserta wajib membawa alat tulis secara mandiri c. Peserta wajib mematuhi petunjuk-petunjuk yang ditetapkan oleh Divisi PLPG Panitia Sertifikasi Guru Sub Rayon 138.

5

d. Peserta dilarang membawa buku, kalkulator ataupun catatan lain dalam kelas pada saat ujian berlangsung, kecuali ditentukan lain oleh Divisi PLPG - Panitia Sertifikasi Guru Sub Rayon 138. e. Peserta wajib menjaga ketenangan dan ketertiban selama ujian berlangsung. f. Peserta dilarang melakukan segala bentuk kecurangan seperti mencontek atau bekerja sama dengan peserta ujian lainnya. Apabila terbukti melakukan kecurangan, maka peserta akan dinyatakan GUGUR untuk ujian yang dilaksanakan pada mata pelajaran tersebut. g. Peserta wajib menonaktifkan alat komunikasi apapun selama ujian berlangsung. 5. Tata Tertib di Wisma/Tempat Penginapan a. Seluruh peserta wajib tinggal di wisma/tempat penginapan yang telah disediakan oleh Divisi PLPG - Panitia Sertifikasi Guru Sub Rayon 138. b. Peserta wajib berpakaian rapi, sopan, dan tidak mencolok selama berada di wisma. c. Peserta dilarang membuat kegaduhan yang dapat mengganggu penghuni lainnya. d. Peserta dilarang memasuki kamar peserta lain. e. Peserta dilarang berada di luar kamar setelah pukul 23.00 WIB. f. Peserta dilarang membawa minuman keras, narkoba, binatang peliharaan, maupun hal-hal lain yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. g. Bila ada keperluan untuk keluar area diklat, maka wajib izin Panitia PLPG. h. Peserta yang akan meninggalkan penginapan sebelum PLPG selesai wajib izin Divisi PLPG - Panitia Sertifikasi Guru Sub Rayon 138. i. Peserta dilarang menerima tamu di dalam kamar. j. Waktu makan dan snack (kudapan) bagi peserta sebagai berikut. Makan pagi : 06.00 – 07.00 WIB Snack : 09.30 – 09.50 WIB Makan siang : 12.20 – 13.20 WIB Snack : 15.50 – 16.20 WIB Makan malam : 18.00 – 19.30 WIB k. Peserta wajib menjaga kebersihan, ketertiban, ketenangan, dan sopan santun selama tinggal di wisma l. Peserta wajib melapor kepada panitia sebelum dan sesudah bertemu dengan tamunya. m. Peserta yang sakit dan perlu dibawa ke rumah sakit/balai pengobatan, wajib segera melapor kepada panitia. n. Peserta wajib mentaati segala ketentuan yang berlaku di lingkungan wisma. o. Hal-hal yang kurang jelas dan belum diatur dalam tata tertib ini akan diinformasikan lebih lanjut. 6. Lain-lain a. Peserta ikut bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan PLPG b. Panitia tidak menyediakan layanan jasa laundry atau telepon. Penggunaan telepon oleh peserta ditanggung oleh peserta. Panitia akan memberikan bantuan informasi tentang jasa laundry, travel, wartel, pemesanan tiket, tempat belanja, dll. c. Semua keperluan pribadi peserta di luar yang disediakan panitia, sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta sendiri. d. Peserta diklat diharapkan ikut menjaga dan memupuk suasana kekeluargaan selama kegiatan berlangsung.

6

F.

TEMPAT PELAKSANAAN PLPG No. 1 2

Alamat

Registrasi

LPMP, Jl. BPG Raya, Tirtomartani, Kalasan, Yogyakarta (0274) 496921/497002 Hotel Cailendra, Jl. Tamansiswa 91, Yogyakarta (0274) 373761

Hari H Pukul: 08.30 -11.00 WIB

Catatan: 1. Registrasi dilaksanakan pada hari H pelaksanaan. 2. Dalam hal khusus, ada kemungkinan perubahan/penambahan tempat pelaksanaan PLPG Ketentuan lain yang belum tercantum dalam ketentuan ini dapat ditanyakan pada saat registrasi atau check in.

G. PENUTUP Terima kasih banyak atas partisipasinya dalam PLPG ini. Semoga kesempatan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para guru untuk memperluas pengetahuan dan wawasan dalam meningkatan mutu pembelajaran. Jika ada hal-hal yang belum jelas, silahkan menghubungi panitia PLPG Sub Rayon 138.

Yogyakarta, Oktober 2016 Divisi PLPG – Panitia Sertifikasi Guru Sub Rayon 138

7

Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)

MODUL BAHASA INGGRIS

Sertifikasi Guru Sub Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2016

SUMBER BELAJAR PENUNJANG PLPG 2016

BAHASA INGGRIS

CHAPTER 1: TEXT AND NON-TEXT

Dr. Rahmad Husein, M.Ed. Dr. Anni Holila Pulungan, M.Hum.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 2016

CHAPTER 1 TEXT AND NON-TEXT 1.1 Membedakan Teks dan Non Teks KI: Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. KD: Memiliki pengetahuan tentang berbagai aspek kebahasaan dalam bahasa Inggris (linguistik,wacana,sosiolinguistik dan strategis)

What is TEXT? Etymologically, text comes from a metaphorical use of the Latin verb textere 'weave', suggesting a sequence of sentences or utterances 'interwoven' structurally and semantically. As a count noun it is commonly used in linguistics and stylistics to refer to a sequential collection of sentences or utterances which form a unity by reason of their linguistic COHESION and semantic COHERENCE. e.g. a scientific article; a recipe; poem; public lecture; etc. Moreover, text is linguistics realization of proportional meanings as connected passage that is situationally relevant. Characteristics: -

Essentially semantic unit as a form of interaction

-

Cohesive and coherence; not random but connected

-

Spoken or written; mode of linguistics realization

-

Of any length

-

Create and/created by context (situationally relevant)

1

Werlich (1976) says that a text is an extended structure of syntactic units (i.e. text as super-sentence) such as words, groups, and clauses and textual units that is marked by both coherence among the elements and completion, whereas a non-text consists of random sequences of linguistic units such as sentences, paragraphs, or sections in any temporal and/or spatial extension. Beaugrande and Dressler (1981) define a text as a communicative occurrence which meets seven standards of textuality, they are: 1. Cohesion Cohesion concerns the ways in which the components of the surface text are connected within a sequence. 2. Coherence Coherence concerns the ways in which concepts and relations, which underlie the surface text, are linked, relevant and used, to achieve efficient communication. 

A concept is a cognitive content which can be retrieved or triggered with a high degree of consistency in the mind.



Relations are the links between concepts within a text, with each link identified with the concept that it connects to.

3. Intentionality Intentionality concerns the text producer's attitude and intentions as the text producer uses cohesion and coherence to attain a goal specified in a plan. 4. Acceptability Acceptability concerns the text receiver's attitude that the text should constitute useful or relevant details or information such that it is worth accepting. 5. Informativity Informativity concerns the extent to which the contents of a text are already known or expected as compared to unknown or unexpected. 6. Situationality Situationality concerns the factors which make a text relevant to a situation of occurrence. 2

7. Intertextuality Intertextuality concerns the factors which make the utilization of one text dependent upon knowledge of one or more previously encountered text. If a text receiver does not have prior knowledge of a relevant text, communication may break down because the understanding of the current text is obscured.

Without any of which, the text will not be communicative. Non-communicative texts are treated as non-texts. Most linguists agree on the classification into five text-types: narrative, descriptive, argumentative, instructive, and comparison/contrast (also called expositive). Some classifications divide the types of texts according to their function. Others differ because they take into consideration the topic of the texts, the producer and the addressee, or the style. The following figure display the position of text.

3

Reference https://en.wikipedia.org/wiki/Text_linguistics, accessed on July 25th 2016

4


BAHASA INGGRIS

CHAPTER 2: MODALITY



CHAPTER 2 MODALITY

2.1 Menentukan Modality yang Tepat sesuai Konteks KI: Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. KD: Memiliki pengetahuan tentang berbagai aspek kebahasaan dalam bahasa Inggris (linguistik,wacana,sosiolinguistik dan strategis) Modals (also called modal verbs, modal auxiliary verbs, modal auxiliaries) are special verbs which behave irregularly in English. They are different from normal verbs like "work, play, visit..." They give additional information about the function of the main verb that follows it. They have a great variety of communicative functions. Modals are also those helping verbs, which express the ‘mode’ or ‘manner’ of the actions indicated by the main verbs. They express modes such as ability, possibility, probability, permission, obligation, etc. The most commonly used modals are shall, should, will, would, can, could, may, might, must, ought to, used to, need and dare. Here are some characteristics of modal verbs: 

They never change their form. You can't add "s", "ed", "ing"...



They are always followed by an infinitive without "to" (e.i. the bare infinitive.)



They are used to indicate modality allow speakers to express certainty, possibility, willingness, obligation, necessity, ability

List of modal verbs Here is a list of modal verbs: can, could, may, might, will, would, shall, should, must

The verbs or expressions dare, ought to, had better, and need not behave like modal auxiliaries to a large extent and may be added to the above list. 8

Use of modal verbs: Modal verbs are used to express functions such as: 1) Ask permission—may, can, could. Examples: May I come in?, Could I use your pen, please? 2) Make a request—can, could. Example: Could you please give me the doctor’s telephone number? 3) Express a possibility—may, might, could. Example: It might rain during the night. 4) Give advice or suggestion—should. Example: You should wear a helmet while riding your motorbike. 5) Express necessity or compulsion—must, have to. Examples: We must slow down while driving in front of a school, I have to submit my project by tomorrow. 6) Express prohibition. Example: You must not talk loudly in the library. 7) Express a promise or intention—will, shall. Example: I will mail you my address. 8) Express a wish—may. Example: May you have a long life!

9

Examples of modal verbs Here is a list of modals with examples: Modal Verb

must

must not

can

could

Expressing

Example

Strong obligation

You must stop when the traffic lights turn red.

Logical conclusion/Certainty

He must be very tired. He's been working all day long.

Prohibition

You must not smoke in the hospital.

Ability

I can swim.

Permission

Can I use your phone please?

Possibility

Smoking can cause cancer.

Ability in the past

When I was younger I could run fast.

Polite permission

Excuse me, could I just say something?

Possibility

It could rain tomorrow!

Permission

May I use your phone please?

Possibility, probability

It may rain tomorrow!

Polite permission

Might I suggest an idea?

Possibility, probability

I might go on holiday to Australia next year.

Lack of necessity/ absence of obligation

I need not buy tomatoes. There are plenty of tomatoes in the fridge.

50 % obligation

I should / ought to see a doctor. I have a terrible headache.

Advice

You should / ought to revise your lessons

may

might

need not

should/ ought to

10

Modal Verb

had better

Expressing

Example

Logical conclusion

He should / ought to be very tired. He's been working all day long.

Advice

You 'd better revise your lessons

REMEMBER ! (1) A modal does not change according to the number or person of the subject. Examples: He can learn, I can learn, You can learn, They can learn, We can learn. (2) A modal is always used with a verb in its basic form. The modal takes the tense while the main verb remains in its dictionary form. Examples: I can run, I may run, I could run, I might run. (3) Modals can be used alone in response to a question. Examples: Can you sing? I can. Will you sing? I will. Will you come? I may./I will. (4) Modals, when joined with ‘not’ to form a negative, can be contracted. Examples: I cannot run. I can’t run. I do not run. I don’t run. I will not run. I won’t run. (5) Modal verbs are followed by an infinitive without "to", also called the bare infinitive. Examples:

You must stop when the traffic lights turn red. You should see the doctor. There are a lot of tomatoes in the fridge. You need not buy any.

11

References Modal and Modality (http://www.myenglishpages.com/site_php_files/grammar-lessonmodals.php) diakses pada 26 Juli 2016 Modal’s Exercise (http://www.myenglishpages.com/site_php_files/grammar-exercisemodals.php) diakses pada 26 Juli 2016

12


BAHASA INGGRIS

CHAPTER 3: LOGICAL CONNECTOR



CHAPTER 3 LOGICAL CONNECTOR

3.1 Menggunakan Logical Connector dalam Konteks KI: Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. KD: Memiliki pengetahuan tentang berbagai aspek kebahasaan dalam bahasa Inggris (linguistik,wacana,sosiolinguistik dan strategis).

Logical connectors are used to join or connect two ideas that have a particular relationship. These relationships can be: sequential (time), reason and purpose, adversative (opposition, contrast and/or unexpected result), condition. Within each category, the words used to join the ideas or clauses are used differently, with different grammar and punctuation. Type

Explanation

Subordinating conjunctions

Introduce adverb clauses Either the dependent clause or the independent clause may come first in the sentence, with no change in meaning ex: Before he came, we didn't have a physical education teacher. We didn't have a physical education teacher before he came.

Prepositions

Is followed by a noun or noun phrase Either clause may appear first ex: He didn't come to class due to his illness.

Transitions and Conjunctive adverbs

Joins two sentences separated by a period or two clauses separated by a semi-colon. Only one possible order of the sentences The transition may appear clause initial, clause final, or between the subject and verb of the second sentence. ex: He was sick. Nevertheless, he came to class. 1

Conjunctions

One possible order A comma is used before the conjunction In academic writing, do not begin a sentence with a conjunction ex: He didn't do his homework, so he didn't pass the class.

Here is the logical connector of each type.

Type

Subordinating conjunctions

Relation Sequential

Reason and Purpose

adversative

Condition

Until after before when while since once whenever as soon as as long as by the time

Because as since inasmuch as now that as long as such...that [such a/an + adjective + noun + that] so...that [so +adjective or adverb + that] [so much/many/little/few + noun + that]

even though although though (in spite of the fact that)

If unless even if providing (that) provided (that) in case whether or not only if*

while whereas where

*verb inversion, no comma if only if appears first in the sentence

expressing purpose so that in order that Prepositions

Transitions and Conjunctive

During after before since until upon

because of due to

Then next after that

Therefore Consequently

Despite in spite of

in order to

2

However nonetheless nevertheless

Otherwise

adverbs

Conjunctions

following that before that afterwards meanwhile beforehand and then

on the other hand in contrast on contrary So

the

but...anyway but...still yet...still but

or (else)

Notes Many connectors having similar meanings are followed by different structures. For example, despite and in spite of are followed by a noun phrase or an –ing form. 

I went to work in spite of feeling ill. (in spite of + -ing)



I went out despite the heavy rains. (despite + noun) In spite of and despite are prepositions. They cannot be directly followed by a

clause. Hence we use the phrase ‘the fact that’ before a clause. 

I went to work in spite of the fact that I was feeling ill.

Connector Chart

COORDINATORS

SUBORDINATORS

ADJUNCT PREPOSITIONS²

CONNECTIVE ADVERBS

A coordinator expr esses a relationship (addition +, contrast -, option +/-) between two like (same kind) words, phrases or

A subordinator marks¹ a clause as subordinate to (a dependent of) the main clause. The subordinator itself does not have

A preposition as the head of anadjunct prepositional phraseconnects a subordinate structure. A preposition, unlike

A connective adverb expresses a relationship between two clauses and transitions the reader or listener from the main idea in one

3


CONNECTIVE ADVERBS

a meaning. It serves to connect content information. See Subordinators. Also see Clauses: Other Clause Types.

a subordinator, carries meaning. Depending on its meaning, it may take a noun phrase, a clause, or another structure as its complement.

clause to the idea in the next clause. (Also called conjunctive adverbs, linking adverbs or transition words.)

He said that it was raining. He thinks (that) we need rain. It is so windy that it blew me over. We like to walk in the rain. He wishes (for) us to bring a coat. He asked if I needed an umbrella.

Though it was raining, he continued walking. He walked though it was raining. Besides being windy, it was rainy. The wind was strong besides being cold.

He opened his umbrella. However,th e wind blew it away. It was windy and cold. Moreover, it was raining. His umbrella blew away in the wind. Otherwise, he would have used it. In addition, it was windy and cold. *It was raining, so he opened his umbrella.

besides, in addition to

in addition, furthermore , moreover,additionall y, besides, firstly, secondly, next, finally

COORDINATORS

SUBORDINATORS

clauses. The coordinated elements are reversible [A+ B = B + A]. See Coordinators. Also see Coordinator Properties. It was cold, and the wind was blowing. (different subjects) He opened his umbrella, but the wind blew it backwards. Did he take an umbrella, or did he wear his raincoat? He took neither an umbrella nor a raincoat. NO MEANING

that (declarative) if, whether (interrogat ive) to (infinitival), for (infinitive subj) ADDITION and, also, and also both...and, not only ...also, not only... but also, and...too, and so 4

COORDINATORS

SUBORDINATORS


CONNECTIVE ADVERBS

prefer X to Y, would rather…or,rather than (2)

instead, as an alternative,otherwise, rather

because, since, now that, as, in order, as long as, inasmuch,becau se of, due to, owing to, so that, in order that, if only because

so (reason), for (purp ose) therefore, consequen tly, as a consequence, as a result, thus, hence, accordingly

as (like), as…as, same as, so…as, such…as, such as, similar to, equal to/with, identical to/with, er than,more than, less than, rather than,prefer…to, superior to, inferior to,different from/to/than.

In the same way, Similarly, In contrast, Unlike X, Y

ALTERNATIVE or, nor, either...or, neither...nor, X rather than Y CAUSE-EFFECT / REASON *so, *for (Also connectiv e adverb)

COMPARISON

CONDITION or else

if, only otherwise, in the if, unless, even event (that),anyway, if, whether, anyhow whether or not, provided (that ), in case, in the event (that) 5

COORDINATORS

SUBORDINATORS


CONNECTIVE ADVERBS

although, even though, though,whi le, whereas, despite , in spite of,regardless of

yet, nevertheless, non etheless,however, on the one hand, on the other hand, in contrast to, in contrast, on the contrary

CONTRARY CAUSE-EFFECT but, but still, but anyway *yet (Also connecti ve adverb)

EMPHASIS so...that (AdvSubord) such...that (AdjSubord)

indeed, in fact, of course, certainly

PLACE where, wherever

there³, here, In this location

after, before, when, while, since,as, unt il, as soon as, by the time,once

first, second, next, th en, finally, previously, now, presently, next, still, meanwhile, subsequently,afterwa rd

TIME

Exercises Read the text and choose the best answer! A Windy Walk

6

Mid-day we walk along the Embarcadero in San Francisco though a cold wind whips our hair across our faces. Clouds move across the sky and at times hide the bridge towers. We talk while we walk. We try to let go of our thoughts about work yet they creep into our conversation. We have just an hour to walk before returning to our offices. This is why we live here, isn't it? Because we love the view of the bay and the smell of the saltwater, we endure the traffic and the crowds. As we count our steps and watch the time, we pass by sculptures and artwork along the walkway. In the distance, barking sea lions on the boat docks are begging for fish, but nobody is paying attention to them. We turn back and quicken our pace in order to return to work on time. Sitting

back

down

in

our

offices,

we

are

bothered

by neither co-

workers nor bosses; our minds are still filled with views of the bay and the smell of the sea air. GLOSSARY bark (V)-the sound a dog makes beg (V)-ask for something as a gift, free, charity creep (V)-move in a quiet, careful way, especially to avoid attracting attention embarcadero (N)-a roadway or walkway along the waterfront 7

endure (V)-be in a difficult or painful situation for a long time without complaining contrary (Adj)-when the idea in one clause is opposite in expectation, opinion, or action to that in the second clause dock (N)- wooden walkway where boats are tied up; a boat landing pier pace (V)- rate or speed of walking sculpture (N)-three-dimensional (3-D) art; an object made out of stone, wood, clay, or some other material by an artist view (N)-sight whips (V)-strike with a lash or rod, usually as punishment

REASON / CAUSE-EFFECT Because (since, as, now that) is a connective preposition that relates additional (non-essential) information to the main clause. Because is complemented by a clause that states a reason (cause) for the effect stated in the main clause. The cause-effect relationship or reasoning is what we would expect. EFFECT

CAUSE

Justin wore his winter pants

because it was snowing.

Justin rode his bike to school

as his car was snowed in. (under snow)

He likes to walk in the snow

since it is a special winter experience.

He put on his parka

for¹ he felt cold. ¹ rarely used in US English

Justin can make a snowman

now that there is snow on the ground.

8

The mayor apologized

inasmuch as the snow removal was behind schedule. (late)

The mayor declared a holiday

for the reason that no one could get to work.

CONTRARY REASONING / NONCAUSE-EFFECT Though (although, even though) is a connective preposition that relates additional (non-essential) information to the main clause. Though is complemented by a clause that states a contrary reason for the effect. It is either illogical, concessive or not the reason (something else is). EFFECT

NON-CAUSAL / CONCESSION

Justin wore his winter pants

though it was warm outside. just because he felt like it.

Justin rode his bike to school

even though the snow was slippery.

He likes to walk in the snow

although his nose gets cold.(concession)

He put on his parka

regardless of the fact (that) he did not feel cold.

Justin made an excellent snowman

despite the fact (that) he had never made one before.

The mayor apologized

in spite of the fact (that) snow removal was not his responsibility.

The mayor declared a holiday,

yet some people went to work anyway.

CAUSE EFFECT → NO CAUSE-EFFECT REASON

He's a good leader because he has worked hard and

effect–cause

studied law at Harvard.

9

The opinion or action is a logical response to the assertion or situation in other clause—cause-effect. CONCESSIVE REASON

He's a good leader though he occasionally makes

effect–exception

mistakes. Admitting to something that does not logically fit with the previous statement—an exception. See Concession.

CONTRARY REASON

He's a good leader though he's never held a public office

effect–no cause

before. The opinion or action is a not a logical or an expected response to the assertion or situation in other clause—no cause-effect. See Contrary Reasoning.

adjunct — elements not required by an expression to complete its meaning adjunct prepositional phrase: People were hurt adjunct prep phrase [prep because content clause[ they could not get away.]]

CAUSE–EFFECT A clause with because at the beginning of the sentence (before the main clause), emphasizes the causal-situation ("the reason") with a logical reaction or response following it in the main clause. CAUSE Because it was snowing,

LOGICAL EFFECT he wore his winter pants

10

Since it will be snowing harder soon,

we need to leave now

NO CAUSE–EFFECT A clause with though at the beginning of the sentence emphasizes the illogical reaction or response that follows in the main clause.

CAUSE

ILLOGICAL EFFECT

Though it was snowing, It was snowing.

he wore his shorts. Even so, he wore his shorts.

Although it will be snowing harder soon,

we need to stay and get our work done.

concede (V) – admit something to be true; to give away a point; concession (N) – yield, give away, give up, admit defeat; concessive (Adj) – tending to concede inasmuch as (double Prep) — to the extent that; used to explain the way in which what you are saying is true. He was a good leader, inasmuch as he got the opposing parties to settle their differences. non-essential — not required for the structure to make sense; the structure or expression can stand alone with out it reason (V) — form conclusions, inferences or judgments from facts or propositions ; reasoning (N) – the process of forming conclusions slippery (Adj) — causing one to slide, possibly fall.

Connective Adverbs

11

AN EXPECTED OUTCOME

Expressions such as for this reason and as a consequence transition the reader from a sentence with a given situation to a second sentence with a logical reason for the situation in the main clause A comma is used after the transition word. CAUSE

LOGICAL EFFECT

It was raining.

For this reason, we moved our picnic indoors.

It was sunny.

Consequently, we had to wear sunscreen.

It was bright.

As a result, we had to wear sun glasses to drive.

The weather was delightful.

As a consequence, we went hiking.

AN UNEXPECTED OUTCOME

Similarly, expressions such as nevertheless andnonetheless transition the reader from a sentence with a given situation to a second sentence with a contrary reason for the situation in the main clause. A comma is used after the transition word. CAUSE

ILLOGICAL EFFECT

It was raining.

Nevertheless, we went on a picnic.

It was cloudy.

Even so, we got sunburned.

The sky was overcast.

Nonetheless, we wore sun glasses while driving.

12

The weather was miserable.

In spite of that, we went hiking.

Cause-Effect Connective prepositional complement Because of / In spite of + Noun Phrase ("adverbial prepositions")

BECAUSE OF + NP

Because of, due to, on account of, or owing to is followed by noun phrase expressing a logical reason for the action in the main clause. The action in the main clause is expected under these circumstances. EFFECT / SITUATION

CAUSE

MAIN CLAUSE

ADJUNCT PREP PHRASE

CLAUSE

PREP + NP

Schools were closed

because of the snow.

The pipes froze

due to the cold temperature

People stayed indoors

on account of the bad weather

Mail service way delayed

owing to the bad weather

IN SPITE OF + NP

In spite of, despite or regardless of is followed by a noun phrase expressing a contrary reasoning for the action in the main clause. The action in the main

13

clause is unexpected under these circumstances.

EFFECT / SITUATION

CONCESSION / NOT A CAUSE

MAIN CLAUSE

ADJUNCT PREP PHRASE

CLAUSE

PREP-PREP + NP

Schools remained open

in spite of the snow.

The pipes did not freeze

in spite of the cold temperature.

People were out and about

despite the bad weather.

The mail will be delivered

regardless of the bad weather.

Cause-Effect Because of -ing Because of / In Spite Of + Gerund Clause

BECAUSE OF + NP

Because of (due to, on account of, owing to) is a double-preposition that is complemented by a noun phrase (NP) orgerund clause expressing reason for the action in the main clause. EFFECT Schools were closed

REASON because of not having any heat in the rooms. (there being no heat.)

14

The pipes froze

due to not being insulated well.

People stayed home

on account of their wanting to keep warm.

Mail service was delayed

owing to being unable to drive in the snow.

Airplanes were grounded

due to the runways being covered with snow

IN SPITE OF + NP

In spite of (despite, regardless of) is a double-preposition that is complemented by a noun phrase (NP) or gerund clause expressing contrary reasoning for the action in the main clause. ("concession") EFFECT

CONTRARY REASONING

Schools remained open

in spite of having no heat in the rooms.

The pipes did not freeze

in spite of not being insulated well.

People were out and about

despite their wanting to keep warm.

The mail was delivered

regardless of being unable to drive in the snow.

Airplanes took off

despite the runways being covered with snow

insulated (Adj) – to cover or protect something with a material that stops electricity, sound, heat etc from getting in or out.

15

Cause–Effect Position and Punctuation Initial vs. Mid Position

INITIAL-POSITION CLAUSE

A comma is placed after connective preposition and its clause when it is placed before the main clause. REASONING

EFFECT

Because we were cold,

we went inside.

Though we wanted to stay,

he made us leave.

On account of the frost,

we put the car in the garage.

MID-POSITION CLAUSE

No comma is required when the connective preposition and its clause is placed after the main clause. (See exceptionbelow.) EFFECT

REASONING

We went inside

because we were cold.

He made us leave

though we wanted to stay.

16

We put the car in the garage

on account of the frost.

Not…Because Limiting negation to the main clause

"Not…Because" – an exception for using a comma BECAUSE AS AN ADJUNCT CLAUSE

A negative in the main clause negates the reason clause, "something else is the cause", "not because X". Whether or not the verb in the main clause (effectclause) is also negated depends on the context and cultural interpretation.

NOT NEGATES MAIN VERB AND THE CAUSE CLS VERB

She did not buy the phone because her sister had one. (*ambiguous) Her sister having a phone was not the reason for her [buying / not buying] one. It was for some other reason. TWO INTERPRETATIONS OF THE EFFECT-CLAUSE → She bought the phone not because her sister had one. → She didn't buy the phone not because her sister had one.

LOGIC GAP / CULTURAL UNDERSTANDING Sisters may be jealous of each other. One sister usually wants to have what the other sister has. Most people interpret the effect as: She bought it.

17

ONLY / JUST MODIFY THE REASON CLAUSE

She only bought the phone because her sister had one. → She bought the phone only because her sister had one.

I'm not just doing it because you told me to (do it). (ambiguous) → I'm doing it not just because you told me to do it.. Your telling me to do it is not the only reason for my doing it. There are other reasons as well. BECAUSE AS A SUPPLEMENTAL CLAUSE

A comma may be used to set off the because-clause from the negation ("not") in the main clause. The comma clarifies meaning by removing the because-clause from the influence (scope) of the negation in the main clause. The because-clause becomes a comment. NOT NEGATES ADJACENT VERB ONLY

She did not buy the phone, because her sister had one. Her sister having a phone was the reason for her not buying one. It mattered that her sister had one. (They didn't need another.)

ONLY / JUST MODIFY THE IMMEDIATE VERB

18

She only bought the (one) phone, because her sister had a phone. (She limited her purchase.)

I'm not doing it, just because you told me to (do it) . Your telling me to do it is the only reason that I'm not doing it.

ambiguous (Adj) — can be understood in more than one way cell phone (US-Eng); mobile phone (BR-Eng) An adjunct clause is more closely related to the verb (and the negative) in the main verb. A supplemental clause is loosely related to the verb in the main clause; it is more like a comment.

Common Mistakes Errors and Solutions

ERROR *The skier wanted to compete though he broke his ankle.

Unclear - How did he compete with a broken ankle? "Though" means he did. "But" means he didn't. *Since its March, its raining here.

19

The meaning for "since" is unclear.

*Because he felt tired.

Incomplete sentence or thought SOLUTION The skier wanted to compete, but he broke his ankle. He wasn't able to compete. Though the skier broke his ankle, he was able to compete. He was able to compete the event– unexpected, a miracle!) #1 It has been raining here since March. since – duration; from then until now #2 Since it is March (spring), it's raining here. since – because, reason; rain is expected in March Because he felt tired, he went to bed. Add a main clause for the reason clause. Because he felt tired was not a reason for skipping class. Add a predicate (verb phrase). The reason he missed class was because he was tired. Add a subject and predicate.

References Exercise of Logical Connector (http://www.englishgrammar.org/sentence-connectorsexercise-2/, accessed at July 25th 2016) Logical Connector (https://staff.washington.edu/marynell/grammar/logicalconnectors. html, accessed at July 25th 2016) 20

21


BAHASA INGGRIS

CHAPTER 4: NOTICE AND ANNOUNCEMENT



CHAPTER 4 NOTICE AND ANNOUNCEMENT

4.1

Gambaran

Umum

Teks

Tertulis

Fungsional

Pendek

Berbentuk

Notice/Announcement KI: Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. KD: Menguasai bahasa Inggris lisan dan tulisan, reseptif dan produktif dalam segala aspek komunikatifnya (linguistik,wacana,sosiolinguistik dan strategis).

Functional text is text that serves to provide information that is considered important to someone. Short functional text is a text that has social function to inform something. It's called short functional text because the text is short and has a specific information. Kinds of functional texts are notice, announcement, advertisement, short message, label, sign, pamphlet, brochure and the other short texts. The social function is to give information to someone about something. This chapter will discuss about notice and announcement as two of short functional texts.

Notice Notice is a sign in a public place giving information or instructions. Notice is premonition to someone; it can be command, caution, information, prohibition. Notice should be easy to understand and easy to read. It is also written using simple words, concise and easy to understand. For example: 1. Notice Command means the notice gives instruction to people to do what is written. 2. Notice caution is used to warn someone to be careful or aware of something. 3. Notice prohibition informs people that they are forbidden to do what is written.

1

Actually, notice command, caution, and prohibition are almost the same; they are short and simple information intended for the crowds.

Announcement Announcement is an important or official statement that informs people about something. Announcement is often seen in public area, such as at school, hospital and other public places. The following example is an announcement about English Club Program at school.

References Henry Billings. Critical Reading Series: Heroes. 2000. Lincolnwood. Contemporary Publishing Group. www.kelasbahasainggris.com

2

4.2

Informasi

Rinci

Tersurat

Teks

Tertulis

Fungsional

Pendek

Berbentuk


Notice Notice is a sign in a public place giving information or instructions. Notice is premonition to someone; it can be command, caution, information, prohibition. For example: Notice Command means that the notice gives instruction to people to do what is written. For example notice command below.

The notice above clearly commands someone to keep the door closed whether one is in or out the room. The notice is easy to understand and easy to read. It is also written by using simple words and concise that makes everyone who reads the command will understand it easily.

3

Announcement Announcement is often seen in public area, such as at school, hospital and other public places. The following example is an announcement about English Club Program at school.

From the announcement above, the reader can get clear information about English Club at SMA 25. It concisely states the time and place of English Club in SMA 25. The announcement is written by Mr. Pen and team of English Club. The announcement is for all students of SMA 25, from the tenth grade up to twelfth grade.


4

4.3

Informasi

Rinci

Tersirat

Teks

Tertulis

Fungsional

Pendek

Berbentuk


Notice caution

Notice caution is used to warn someone to be careful or aware of something related to the caution.

For example is the following caution.

The notice above implicitly warns the visitors of the building or hotel a message informing about something dangerous or serious so that people can avoid it. The visitors should avoid the wet floor so that they do not fall down.

5

Announcement

From the announcement, the readers can assume that the announcement is for the students who are interested in joining English Club. It implies that the school concerns on the students’ improvement in speaking English. The school supports the students to enrich their English proficiency.


6

4.4 Teks Notice/Announcement yang Tepat sesuai Konteks yang Disajikan KI: Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. KD: Menguasai bahasa Inggris lisan dan tulisan, reseptif dan produktif dalam segala aspek komunikatifnya (linguistik,wacana,sosiolinguistik dan strategis).

Notice: prohibition Notice prohibition informs people that they are forbidden to do what is written.

Based on the context of notice above, the visitors know that only the staff of the company or office who allowed entering the room. It instructs everyone who is not the staff forbid to come in the room. Staff only means only for the clerks.

Announcement The following example is an announcement that gives the information about the open daily of a public place. The announcement uses simple words and detail information about the day and time. The visitors can easily understand the announcement.

7

References

Henry Billings. Critical Reading Series: Heroes. 2000. Lincolnwood. Contemporary Publishing Group. www.kelasbahasainggris.com

8


BAHASA INGGRIS

CHAPTER 5: ADVERTISEMENT



CHAPTER 5 ADVERTISEMENT

5.1 Tujuan Komunikatif Teks Tertulis Fungsional Pendek Berbentuk Advertisement KI: Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. KD: Menguasai bahasa Inggris lisan dan tulisan, reseptif dan produktif dalam segala aspek komunikatifnya (linguistik, wacana, sosiolinguistik dan strategis).

ADVERTISEMENT Advertisement is a notice or publication promoting a product, service, or event. Advertising is a form of communication used to encourage or persuade an audience (viewers, readers or listeners) to continue or take some new action. The purpose of advertisement text is to announce about a case of a product to the public, or in other words to introduce a product to the public in order to buy and attracted to the product being advertised. In general, an advertisement consists of five parts: headline, subheads, bodycopy, slogan, closing. They play different roles and serve different purposes and hence may not be equally important, but none is dispensable. For Example:

1

The purpose of the writer is to persuade the customers to visit Irena’s Boutique 20th anniversary by giving them special price up to 70 % off for shoes, bag, jacket and many more items. This is the way how the shop attracts the customers; special price and gift for them if they visit the shop on 20th Nov – 20th Dec 2015.

References Henry Billings. Critical Reading Series : Heroes. 2000. Lincolnwood. Contemporary Publishing Group. www.kelasbahasainggris.com

2

5.2 Makna Kata Teks Tertulis Fungsional Pendek Berbentuk Advertisement KI: Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. KD: Menguasai bahasa Inggris lisan dan tulisan, reseptif dan produktif dalam segala aspek komunikatifnya (linguistik, wacana, sosiolinguistik dan strategis).

Reference Henry Billings. Critical Reading Series: Heroes. 2000. Lincolnwood. Contemporary Publishing Group. www.kelasbahasainggris.com

3


BAHASA INGGRIS

CHAPTER 6: NARRATIVE


KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 2016 0

CHAPTER 6 NARRATIVE

6.1 Gambaran Umum Teks Tertulis Fungsional Berbentuk Narrative KI: Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. KD: Menguasai bahasa Inggris lisan dan tulisan, reseptif dan produktif dalam segala aspek komunikatifnya (linguistik, wacana, sosiolinguistik dan strategis)

The social function of narrative genre is to tell a story. The story is commonly constituted by a number of events in which it is found that something goes wrong. The wrong side of the event leads to a stage, which is one with great suspense called a crisis or climax in the story. The story then stages a solution to the problem in the climax. A narrative ends with a solution, either with a happy or sad ending. Society is dynamic in the sense that the society is faced to evolution where things happen and the happenings become the causes to the next events and so forth. The events attract attentions of human beings as members of the society. As a way of preserving the events, human beings record them either in oral or written mode and stage them in stories called narratives. The narratives are passed on from persons to other persons, from one generation to other generations and from one time to another. Consequently, there have been, are and will be stories or narratives in the society. As the stories form in the society, they reflect socio-cultural heritages. The value of narratives is that they indicate views, attitudes or aspirations of the society. In this way, narrative is regarded as the preservation of culture. Thus, they prevail, remain and maintained in the society.

Generic Structure The generic structure of narrative is as follows. (ABSTRACT)  ORIENTATION  [(EVALUATION)]N  COMPLICATION  RESOLUTION  (CODA) The stage of Abstract serves as a short introductory remark to the story. Commonly the stage is indicated by the narrator in expression such as I have an interesting story, this is a 1

special event in my life, I have an unforgettable experience in my life, this is what happened last week, etc.

The stage of Orientation tells ‘who is who and where’. This is to say that the stage specifies who takes part in the story. The participants may be human or non-human beings, such as animals and things. The stage also indicates the location, namely the place where the story takes place and the time when the story happens. In other words, the stage of Orientation specifies the Participants and Circumstance of Location covering spatial and temporal locations. At the Evaluation stage, the narrator shows his/her judgments or comments of the events of the whole story. As indicated above in […] n, the evaluation stage may occur once, twice, three times or reiterated in unlimited times. This is indicated by numbers, such as 1, 2, 3, 4, … n. The stage is optional and it may occur at any time before or after one stage. The stage of Complication treats the crisis or climax in the story. This is the part of the story where something goes wrong and becomes a serious problem. The crisis is of great interest and suspense. The Resolution stage explains efforts taken to solve the problem. The stage of Coda closes the story by additional remarks. The stages of Abstract, Evaluation and Coda are optional. The stage of Evaluation is reiterated and may occur before or after a certain stage.

The following story is a narrative in which the stages are highlighted. The stages of Abstract, Orientation, Evaluation, Complication, Resolution and Coda are shown.

(1) Abstract

: This is a tragic story.

Orientation

: A couple of mouse deer were deeply in love. One day they went out to a field with green grass. There they grazed the young grass.

Evaluation

: The couple of deer enjoyed the late afternoon breezes. They were very happy. 2

Complication : However, a hunter had been hiding and watching the couple of deer. Soon he fired two shots and hit the she-deer. The she-deer collapsed and died. Resolution

: The he-deer ran into the dense jungle. As he was so sad he lost his way. Eventually, he fell down into a deep hole in a valley and died.

Coda

: That is the end of the tragic story.

Rather than expressing the story by using the third person, the narrative may be expressed by using the first person I or we. Here the story is told by the first person I.

(2) I have an unforgettable story on smoking. This happened when I was 9 years old. I liked heroes in cowboy films where the heroes fired shoots while they were smoking. One day, my friend Ali and I went to our special place –under the bamboo tress near the bank of a river in a remote place in Asahan. Ali took a packet of cigarettes, which he snatched from his father’s drawers and I stole half a packet from my father’ pocket. There we enjoyed the cigarettes. After almost two hours’ smoking I felt headache. I saw Ali’s face turning pale and Ali told me that he saw the earth moving. In no time Ali collapsed and got fainted. I ran back home quickly and told our parents and the news spread all over the village. All of a sudden all members of the village came to our favorite place at the bank of a river and at no time Ali and I were taken to the community medical centre. When we recovered, our parents got very angry and as a lesson my uncle smacked me on the face and Ali was hit by his elder brother and it was an awful experience.

The story in (3) is coded by using third person. (3) This is an awful experience of traffic jam. Frank works is a bank. One morning he had to rush to his office. He was much scared to be late as his boss was very strict and easily tempered. He woke early and prepared everything for his work. He was driving on the road when the traffic jam barred his car. He was exactly in front of the red traffic light. In order 3

to avoid boredom he turned off his car as the traffic jam in Metro Manila may last for one hour. As it was awfully busy hour his engine car was off and he sat relaxingly behind the steering wheel. He waited and waited and he did not know what happened. He woke up to realize that the police knocking at his car door. He realized that he had been sleeping for almost 45 minutes waiting for the jam. As he had been working much late that night he found the occasion to motivate him to sleeping. Not only did he arrive at his office late but his boss was extremely crazy for him as he had been expected to make a serious presentation.

(4) We arrived much late at night. As we were approaching the house, we heard dogs barking in the darkness. Cecil and Frank felt scared as the wind was blowing from the mountain forest. The night air was extremely cold and damp in that late horrible winter. We were only few metres from the huge house when we heard shootings from behind. Three stout officers in Nazi uniform appeared and one of them asked us to produce our ID cards. Cecil and I were frozen to scares. Calmly Frank showed his ID card and the three tough men in their military uniform saluted at us. They let us go. Frank waved his hand and the three men disappeared in the darkness followed by the dogs barking. We were safe to pass through the most dangerous check point at the border. I will never forget that horrible and threatening night.

Types of Narrative

As a story of experience in which something goes wrong and a solution is given at the Resolution stage, the narrative is specified in terms of point of view and projection. The point of view refers to the narrator, namely from which side of the narrator is the narrative or story realized. With reference to the criterion of viewpoint, a narrative may be that of the first person, in which the narrator also takes part in the story and the third person, in which the narrator does not take part in the story. A narrative realized in the view of the first person starts with the narrator in the first person I or we and the related forms, such as my, me, mine, us, our, and ours. Obviously, such a narrative indicates that the narrator 4

is involved in the story. Normally, the first person narrative has a limited view since the narrator cannot be everywhere in the story. A narrative with the view of the third person begins with the third person pronouns s/he or they and the related forms such as him, his, her, hers, them, their and theirs. In this perspective, the narrator is not involved in the story. However, the narrator can be wherever in the story. The narrator can detail every character and situation in the story. The third person narrative may also begin with a proper noun or name of the person as indicated. Projection refers to quoting or reporting of a source. In formal grammar projection is known as the direct or reported speech. The clause complex Johan said, “I will speak to the police officer”, is a projection of parataxis or paratactic kind. The clause complex of Johan said (that) he would speak to the manager is a report. A story is potentially loaded with projections. This particularly occurs when the narrator, in telling the story, quotes directly or reports indirectly expressions of the participants or characters taking parts in the story. The quotation contains wordings whereas the report coveys meanings. When the criteria of viewpoint and projection are intersected in system network as shown in Figure, four kinds of narrative are derived as stated in (5).

(5) a. [first person/projection] b. [first person/-projection] c. [third person/projection] d. [third person/-projection]

5

first person Viewpoint third person

Narrative

+ projection Projection

- projection Figure: System Network of Narrative

Each kind of narrative is exemplified as in the following. In the narrative of the first person I is used. There are quoted expressions of both the police officer and Johan, who are the participants in the story. However, there is no projection or report from the participants’ interactions.

(5a) [first person/projection] 1) I have a special experience in dealing with the police. I once visited Medan and stayed in my colleague’s house. As it was my first visit to the city Johan, my friend, took me to have a sight seeing around the city of Medan. Johan drove the car and I sat beside him. I did not know if we had breached the traffic regulations but the police stopped our car and gave a sign that we had to stop at the side of the road. Johan opened the car window and a tough tall police officer appeared. The police officer said, “You drove across the road when the red light was on. Your license, please.” Johan obediently produced his driving. In a gruffly manner the police officer continued, “I must give you a ticket and your license is withheld.” The officer was about to give him a ticket to pay when Johan said, “Sir, wait a minute. I have something to say.” Johan, being accustomed to such a situation in his home city, reacted in a calm manner. He took a Rp10.000 bank note from his pocket, went out the car and shook hands with the police officer. I did not hear the words uttered 6

by Johan but the police officer smiled at him. Johan returned to the car. The police officer waved his hand at us and let us proceed to our destination. It appears to me that such a practice to deal with the police is common in Medan.

2) I remember the first time that I saw my little sister Patricia. She was wearing blue clothes. My thought was, “Boy! Where is the girl that I ‘m waiting for?” I was eight years old. I was skinny and my arms looked weak. Anyway, my mother trusted that I could hold the baby. Then I took Patricia in my arms and I knew how much I loved her. I believed that I could take care of her like my own child. My mother had a full-time job. She couldn’t stay at home the whole day to take care of her children. Then we had a person who was in charge of housekeeping and taking care of us, too. I didn’t want someone else to take care for my sister. I began to change my dolls for a real baby. I fed her; I gave her a bath; I changed her clothes. When she was crying, I held her. I loved her and I still love her so much! Patricia grew up and I still treat her my child. She is 14 years old. She is taller than I am. She is beautiful girl. However, she will always be my little sister.

(5b) [first person/--projection] 1) I have a special experience in dealing with the police. I once visited Medan and stayed in my colleague’s house. As it was my first visit to the city Johan, my friend, took me to have a sight- seeing around the city of Medan. Johan drove the car and I sat beside him. I did not know if we had breached the traffic regulations but the police stopped our car and gave a sign that we had to stop at the side of the road. Johan opened the car window and a tough tall police officer appeared. Johan had to obediently produce his driving license to respond to the police officer’s order. In a gruffly manner the police officer withheld the license and was about to give him a ticket to pay the fine blaming that we had crossed the road when the red light was on. Johan, being accustomed to such a situation in his home city, reacted in a calm manner. He took a

Rp. 10.000 bank note from his

pocket, went out the car and shook hands with the police officer. I did not hear the words uttered by Johan but the police officer smiled at him. Johan returned to the car. The police 7

officer waved his hand and let us proceed to our destination. It appears to me that such a practice to deal with the police is common in Medan.

2) Last weekend I had one, well not only one, two of my worse days in my life. I got sick and I felt very bad and sad. I was in bed all weekend with fever and flu. In the beginning my friends were in my apartment with me but Saturday night they went to dance in Salt Lake and I was complete alone in my apartment. I felt so sad, I had a fever and a headache, and I was alone. Oh, it was terrible. I was thinking about my family and I was remembering my home and when I got sick in Mexico my mother and my father, well all my family were with me, they never left me alone but here was completely different I was alone and missing my family very much and their love. I really felt very sad, so I decided to pray to feel better and then I watched a movie until I was asleep. Well this was one of my worse days in my life, but I could understand how important your family and their love are.

In (5c) the narrative begins with the third person or personal name of the character in the story. This story also contains quotations and reports from the characters in the narrative.

5c [third person/projection] Benny was very wise in dealing with the police officer in Medan, his home town. I once visited Medan and stayed in my colleague’s house. As it was my first visit to the city Johan, my friend, took me to have a sight-seeing around the city of Medan. Johan drove the car and I sat beside him. I did not know if we had breached the traffic regulations but the police stopped our car and gave a sign that we had to stop at the side of the road. Johan opened the car window and a tough tall police officer appeared. The police officer said, “You drove across the road when the red light was on. Your license please.” Johan obediently produced his driving. In a gruffly manner the police officer continued, “I must give you a ticket and your license is withheld.” The officer was about to give him a ticket to pay when Johan said, “Sir, wait a minute. I have something to say.” Johan, being accustomed to such a situation in his home city, reacted in a calm manner. He took a 8

Rp10.000 bank note from his pocket, went out the car and shook hands with the police officer. I did not hear the words uttered by Johan but the police officer smiled at him. Johan returned to the car. The police officer waved his hand at us and let us proceed to our destination. It appears to me that such a practice to deal with the police is common in Medan.

(5b) [first person/--projection] I have a special experience in dealing with the police. I once visited Medan and stayed in my colleague’s house. As it was my first visit to the city Johan, my friend, took me to have a sight- seeing around the city of Medan. Johan drove the car and I sat beside him. I did not know if we had breached the traffic regulations but the police stopped our car and gave a sign that we had to stop at the side of the road. Johan opened the car window and a tough tall police officer appeared. Johan had to obedietly produce his driving license to respond to the police officer’ order. In a gruffly manner the police officer withheld the license and was about to give him a ticket to pay the fine blaming that we had crossed the road when the red light was on. Johan, being accustomed to such a situation in his home city, reacted in a calm manner. He took a Rp10.000 bank note from his pocket, went out the car and shook hands with the police officer. I did not hear the words uttered by Johan but the police officer smiled at him. Johan returned to the car. The police officer waved his hand and let us proceed to our destination. It appears to me that such a practice to deal with the police is common in Medan.

Lexicogrammatical Aspects 1. Process The text of narrative is dominated by the material process. A story is normally told and something that can be told should be physically visible. This makes the material process to be dominant.

2. Tense A story normally took place at a certain place in the past. Consequently, the dominant tense associated to the event is that of the past tense. 9

3. Conjunction Due to its past occurrence, the genre of narrative is dominated by the conjunction indicating location (spatial and temporal).

References Saragih, A and Anggraini, S.2014. Writing.Medan:Unimed Press Pardiyono.2007. Pasti Bisa:Teaching Genre-Based Writing. Metode Mengajar Writing Berbasis Genre secara Efektif. Yogyakarta:Andi.

10

6.2 Informasi Tertentu Teks Tertulis Fungsional Berbentuk Narrative KI: Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. KD: Menguasai bahasa Inggris lisan dan tulisan, reseptif dan produktif dalam segala aspek komunikatifnya (linguistik,wacana,sosiolinguistik dan strategis)

Identifying what is important in a text depends on good sampling but it also depends on knowing what to look for - the clues that help us to identify the important and specific points and to separate them from the less important details.

Reference http://englishhakam.blogspot.co.id/2013/06/narrative-text-beserta-soal-danjawaban.html

6.3 Informasi Rinci Tersurat Teks Tertulis Fungsional Berbentuk Narrative KI: Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. KD: Menguasai bahasa Inggris lisan dan tulisan, reseptif dan produktif dalam segala aspek komunikatifnya (linguistik,wacana,sosiolinguistik dan strategis)

References: http://hambanyaallah9b.blogspot.co.id/2013/11/paket-2-contoh-soal-dan pembahasannya.html http://alfurqoncell.wordpress.com/2011/04/25/little-brother-litle-sister

11

6.4 Pikiran Utama Paragraf Tertentu Teks Tertulis Fungsional Berbentuk Narrative KI: Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. KD: Menguasai bahasa Inggris lisan dan tulisan, reseptif dan produktif dalam segala aspek komunikatifnya (linguistik,wacana,sosiolinguistik dan strategis)

A paragraph is a group of sentences about the same topic. The main idea is usually given in the first sentence. This is called the topic sentence. The main idea can usually be located if we can determine what the topic sentence is. The topic sentence is a sentence that develops a single controlling idea within the paragraph. The functions of the topic sentence are to substantiate or support an essay’s thesis statement’ to unify the content of a paragraph and direct the order of the sentences; and to advise the reader of the subject to be discussed and how the paragraph will discuss it. To find the topic of a text, ask the simple question, “What or who is the text about?” The main idea is the chief point about a topic made by the writer. It sums up the writer’s primary message. Meanwhile, the topic sentence is the statement of the main idea. It is the statement under which all other material in the paragraph- examples, reason, facts, details and other evidence can fit. The main idea of the paragraph can be found in the location of the topic sentence which can be:  In the first sentence of the paragraph  Within the paragraph  At the end of the paragraph  In the beginning and the end of paragraph  The main idea that are inferred

The main idea in first or beginning paragraph "It is the state dance of California. It is a partner dance that requires a leader and a follower. The steps are performed in a slot or row configuration. The leader and follower exchange places as they dance through turns, side passes, whips, and other moves. The leader and follower hold hands throughout the dance except for a few moves that allow 12

for a break in the arm connection. This dance is known as the West Coast Swing, and it is very popular among all age groups." (Written by Doreen Kaller, Instructor, Rio Hondo College) The author may choose to express the main idea in the middle of the paragraph. "Changing the look of an old piece of furniture begins with the removal the existing paint or finish. You can buy several products designed for paint removal. After removing the paint, the piece must be well sanded. Following the right steps can definitely turn an old furniture piece into a welcomed addition to any home. The sanded piece should be primed if necessary to eliminate any "bleeding through" of the original color. The new paint should be applied neatly and carefully, allowing for the appropriate amount of time for drying before applying a second coat if needed. Depending on your preference, you may want to add a clear coat to finish the job." (Written by Doreen Kaller, Instructor, Rio Hondo College)

Sometimes the author may choose to "suggest" a main idea and feeling without stating it in a particular sentence. This is called an "implied main idea" when the author does not state the topic but instead provides sentences of example to convey the message. "I scanned the room for familiar faces but saw none. I checked my watch for the current time. I paced the floor and continued to look around. I checked the Arrival Board for incoming flights. I checked my cellphone for messages. I bought a cup of coffee. I sat down and fidgeted in my seat." (Written by Doreen Kaller, Instructor, Rio Hondo College) The author reveals the main idea without stating it in a sentence. The author's character is anxious about the arrival of someone who appears to be late.

Reference http:englishahkam.blogspot.co,id/2012/07/contoh-narrative-beserta-soal-dan_21.html

13

6.5 Pesan Moral Teks Tertulis Fungsional Berbentuk Narrative KI: Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. KD: Menguasai bahasa Inggris lisan dan tulisan, reseptif dan produktif dalam segala aspek komunikatifnya (linguistik,wacana,sosiolinguistik dan strategis)

The moral of a story is a lesson that is taught within the context of a tale, often using an analogy. In general, stories with morals are found in children's literature or, for adults, inspirational and motivational tales. The most famous morality tales are Aesop's Fables, a collection of very short children's stories teaching moral lessons that are explicitly stated at the end in a maxim. Many of Aesop's maxims have passed into common usage, such as "a bird in the hand is worth two in the bush." In adult literature, it's more common to find parables teaching morals. While fables use animals with human-like characteristics and inanimate objects as their story actors, parables exclude anthropomorphized characters. This is a relatively recent distinction, and many older parables do not follow this rule.

References: https://www.reference.com/education/moral-story-ca4e98bde66e415# https://englishpri.wordpress.com/2010/03/28/soal-bahasa-inggris/ http://hambanyaallah9b.blogspot.co.id/2013/11/paket-2-contoh-soal-danpembahsannya.html http://lenyerlinda.blogspot.co.id/2013/09/soal-narrative-pilihan ganda-2.html http://freeenglishcourse.info/contoh-text-narrrative-sangat-pendek-penuh-nilai-moral/

14

6.6 Makna Kata Teks Tertulis Fungsional Berbentuk Narrative KI: Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. KD: Menguasai bahasa Inggris lisan dan tulisan, reseptif dan produktif dalam segala aspek komunikatifnya (linguistik,wacana,sosiolinguistik dan strategis)

Reference Saragih, A and Anggraini, S .2014. Writing. Medan:Unimed Press Pardiyono. 2007. Pasti Bisa:Teaching Genre-Based Writing. Metode Mengajar Writing Berbasis Genre secara Efektif. Yogyakarta: Andi. http://enes-ainenglish.blogspot.com/2011/01/narrative-text.html http://abidtinfaz.blogspot.co.id/2015/01/soal-bahasa-inggris-narrative-text-dan.html

15


BAHASA INGGRIS

CHAPTER 7: NEWS ITEM



CHAPTER 7 NEWS ITEM

7.1 Gambaran Umum Teks Tertulis Fungsional Berbentuk News Item (Tujuan; Fungsi Sosial; & Gagasan Utama) KI: Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. KD: Menguasai bahasa Inggris lisan dan tulisan, reseptif dan produktif dalam segala aspek komunikatifnya (linguistik,wacana,sosiolinguistik dan strategis)

News item is a text which informs readers about events of the day. The events are considered newsworthy or important. News item is a type of the text that has the main function or communicative purpose to inform readers of listeners or viewer about events of the day that are considered newsworthy or important. The generic structure of news item has elements as follows. - Headline/title: the main point to report in reduced clause. - Summary of event: the summary of main event that is to be reported. - Background of event: the explanation about what had happened (who, what, when, where). - Source: someone’s about the event.

Generic Structure of News Item 1. Main event recounts the event in summary 2. Elaboration (background, participant, time, place) elaborates what happened, to whom, and in what circumstances 3. Resource of information comments by participants in, witnesses to and authorities expert on the event

Language Feature of News Item 1. Focusing on circumstances 1

2. Using material process 3. Short, telegraphic information about story captured in headline 4. Use of Material Processes to retell the events (in the text bellow, many of the Material Processes are nominalised) 5. Use of projecting Verbal Processes in sources stage. 6. Focus on Circumstances (e.g. mostly within qualifiers).

Tips of Reporting We read a "news item" to find out specific information about an event reported in the news. Every "news item" has to have the answers to the five WH questions: 

What - What happened exactly?



Who - Who are the people and groups involved in the event?



When - When did the event take place?



Where - Where did the event take place?



Why - Why did it happen? (The reasons behind the event)

Remember: If you read information and write it in your own words, you are reporting! If you copy someone else's writing you are doing something illegal. No reporter is allowed to plagiarize from any other reporter!

Examples and structures of the text

Town ‘Contaminated Newsworthy Moscow – A Russian journalist has uncovered evidence of another Soviet events

nuclear catastrophe, which killed 10 sailors and contaminated an entire town.

Background Yelena Vazrshavskya is the first journalist to speak to people who Events

witnessed the explosion of a nuclear submarine at the naval base of Shkotovo – 22 near Vladivostock. 2

The accident, which occurred 13 months before the Chernobyl disaster, spread radioactive fall-out over the base and nearby town, but was covered up by officials of the Soviet Union. Residents were told the explosion in the reactor of the Victor-class submarine during a refit had been a ‘thermal’ and not a nuclear explosion. And those involved in the clean up operation to remove more than 600 tons of contaminated material were sworn to secrecy. Source

A board of investigators was later to describe it as the worst accident in the history of the Soviet Navy.

Reference http://buanafandi.blogspot.co.id/2015/03/contoh-discussion-text-serta-contoh.html

3

7.2 Informasi Tertentu Teks Tertulis Fungsional Berbentuk News Item KI: Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. KD: Menguasai bahasa Inggris lisan dan tulisan, reseptif dan produktif dalam segala aspek komunikatifnya (linguistik, wacana, sosiolinguistik dan strategis)

After identifying the information you need, it’s helpful to determine which part of the text it is in. Headings can help with this, as can reading for gist. The main reading skill employed is scanning. This involves moving very quickly over the text, ignoring unknown vocabulary and focusing solely on key words, phrases and ideas. Scanning should enable you to find the specific information. Then read that part more carefully to get a full understanding. Reading for gist can be helpful in: a. locating a specific word or phrase, b. working out unknown vocabulary, and c. finding the general location of an idea.

References http://buanafandi.blogspot.co.id/2015/03/contoh-discussion-text-serta-contoh.html http://testofenglishforsma.blogspot.co.id/2010/10/reading-comprehension.html file:///F:/ImproveAdvanceReading.pdf

4

7.3 Informasi Rinci Tersurat Teks Tertulis Fungsional Berbentuk News Item KI: Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. KD: Menguasai bahasa Inggris lisan dan tulisan, reseptif dan produktif dalam segala aspek komunikatifnya (linguistik,wacana,sosiolinguistik dan strategis)

Explicit information is any idea that is stated. With explicit information, you see the text explained! Since you are looking for explicit information in what is read, the explicit information will be written in the text. There is no need to look for clues. Just read. If the information is written it is explicit.

Exercise YONKERS, Nov 12th. A four alarm fire damaged 14 stores today in the Cross County Shopping Center, the largest shopping center in Westchester County. Two fire investigators said the blaze apparently started in a pile of cardboard cartons at the rear of a shoe store and spread through a utilities duct above the 13 other stores. The fire started at 4.40 p.m. and was declared under control at 6.14 p.m. The center is on the Cross County Parkway at the Gov. Thomas E. Dewey Thruway. Five fire-fighters were busy at the scene. Lieut. John Carey of the Yonkers Arson Squad said the cause of the fire was under investigation

Reference http://catlintucker.com/2014/08/common-core-explicit-vs-implicit-information/ http://englishahkam.blogspot.co.id/2012/12/news-item-text-yonkers-jawaban.html

5

7.4 Makna Kata Teks Tertulis Fungsional Berbentuk News Item KI: Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. KD: Menguasai bahasa Inggris lisan dan tulisan, reseptif dan produktif dalam segala aspek komunikatifnya (linguistik,wacana,sosiolinguistik dan strategis)

References http://www.synonym.com/synonyms/uneducated http://otnaites.blogspot.co.id/2015/03/pembahasan-soal-ujian-nasioanal-sma.html

7.5 Koherensi dan Kohesif Teks News Item KI: Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. KD: Menguasai bahasa Inggris lisan dan tulisan, reseptif dan produktif dalam segala aspek komunikatifnya (linguistik,wacana,sosiolinguistik dan strategis)

According to the writers Halliday and Hasan (1976), there are six main ways that cohesion is created in a text. These they called: Reference, Substitution, Ellipsis, Lexical Chains, Cohesive Nouns and Conjunction.

References http://www.amwediting.co.uk/faw/36.html http://www.uefap.com/writing/exercise/parag/refer.htm http://aeo.sllf.qmul.ac.uk/Files/Cohesion/Cohesion.htmlhttp://www.englishindo.com/20 12/03/news-item-text-penjelasan-contoh.html#ixzz4FlnUdsRT

6


BAHASA INGGRIS

CHAPTER 8: DESCRIPTION



CHAPTER 8 DESCRIPTION

8.1 Gambaran Umum Teks Tertulis Fungsional Berbentuk Descriptive KI: Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. KD: Menguasai bahasa Inggris lisan dan tulisan, reseptif dan produktif dalam segala aspek komunikatifnya (linguistik,wacana,sosiolinguistik dan strategis)

DESCRIPTIVE Descriptive is a kind of text which gives description about an object (living or nonliving things) such as person, place or thing. There are three things that have to know, they are communicative purposes, generic structure and language features. 1) Social Function The social function of writing descriptive text is to describe a particular person, place, thing, or animal.

2) Generic Structure It consists of two parts they are (a) identification; identification, that is the statement that consist of one topic to be describe, and (b) description, which consists of the details description about the object that is identified in identification.

3) Grammatical Feature In descriptive text, it is focuses on specific participant, uses of attributes, declarative sentence, and simple present tense.

Study the following text organization! 1

Title

Identification

Erlenmeyer flask

An Erlenmeyer flask is a type of laboratory flask which features a flat bottom, a conical body, and a cylindrical neck. It is named after the German chemist Emil Erlenmeyer (1825–1909), who created it in 1860.

Description

Erlenmeyer flasks have wide bases, with sides that taper upward to a short vertical neck. They may be graduated, and often spots of ground glass or enamel are used where they can be labeled with a pencil. It differs from the beaker in its tapered body and narrow neck. The mouth of the Erlenmeyer flask can have a beaded lip that can be stoppered using a piece of cotton wool, rubber bung, or similar. Alternatively, the neck may be fitted with a female ground glass joint to accept a glass stopper. The tapered sides and narrow neck of this flask allow the contents of the flask to be mixed by swirling, without risk of spillage, making them suitable for titrations. Such features similarly make the flask suitable for boiling liquids. Hot vapors condense on the upper section of the Erlenmeyer flask, reducing solvent loss. Erlenmeyer flasks' narrow necks can also support filter funnels. Erlenmeyer flasks are also used in microbiology for the preparation of microbial cultures. It has the most significant impact on oxygen transfer.

2

Reference http://alexarpandi.blogspot.co.id/2011/12/exercises-on-descriptive-text.html

3

8.2 Makna Kata Teks Tertulis Fungsional Berbentuk Descriptive KI: Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. KD: Menguasai bahasa Inggris lisan dan tulisan, reseptif dan produktif dalam segala aspek komunikatifnya (linguistik,wacana,sosiolinguistik dan strategis)

There are five types of descriptive text namely, describing process, describing an event, describing personality, describing object and describing place.

1. Describing Process Describing a process is not only to explain how something is accomplished, but also to explain on why it is done and what is needed to complete the process.

How to be Happy? First, when you wake up hit the snooze button once (just once only). When the alarm sounds a second time get right up and do some light exercise for 15-20 minutes to wake yourself up. Next, perform your daily beautiful routine and then take five extra minutes picking out your clothes. Try something new when it comes to clothes, hair and make-up. Then, eat a light breakfast with plenty of protein. Next, if you can, walk to work, school or wherever you are heading and say hello to random people on your way. Next, when you arrive at your destination have a short conversation with a friend or better yet chat up someone new and make a new friend. Then, during lunch grab a piece of fruit and a bottle of water and take a short walk. When you get back look in a mirror and thank yourself for making a healthy decision. Next, when you get home from work immediately put in a good, solid 45 minute workout then take a nice relaxing bath or shower. Then, cook a nice dinner and enjoy with a drink, some candlelight and some quiet jazz music (this can be done with or without a partner). Next dinner make a cup of tea and call to chat with a friend for a bit. 4

The last, before bed be sure to stretch for about ten minutes to relax your body and mind, then crawl into bed, read a chapter of a book, then shut off the lights and nod off to sleep.

2. Describing an event To describe an event, a writer should be able to memorize and remember what happened in that event. As the example, people is going to write about inspection of Virus at vegetable., she/he has to explain all details related to the event, so that the readers can imagine the real situation and condition perfectly.

3. Describing a personality The first thing that we must do in describing a person is recognizing the individual characteristics. We need to describe people occurs fairly areas of physical attribute (hair, eyes, skin), emotional (warm, nervous,), attributes (greedy, honest, humble, trust) and intellectual.

PROF. DR. M. SARDJITO, M.D., M.P.H. Prof. Dr. M. Sardjito was born on August 13, 1889 in Magetan, East Java. He is indonesian. He is a Doctor and also the founding father of Gadjah Mada University. He ever works in Jakarta Laboratory center. He is a great doctor who spends his time mostly in laboratory. He does research about influenza, dysentery bacillary and leprosy. Dr. M. Sardjito help patients sincerely, he is so smart, trust, wise and respect people. He lives to help everyone who needs him. Dr. M. Sardjito is a humble, patient and gentle person. He has a simple personality, he likes to help everyone, no matter who they are. He prefers to give something than asks something from everyone. He is diligent and optimist doing something including research.

References Adapted

from:

http://harternelwan.blogspot.co.id/2011/08/prof-sardjito-rektor-

pertama-ugm-yang.html 5

Source: http://biology.tutorvista.com Adapted from: Plasma Membrane of a Cell_ Definition, Function & Structure - Video & Lesson Transcript _ Study.com.html

6

8.3 Informasi Rinci Tersurat Teks Tertulis Fungsional Berbentuk Descriptive KI: Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. KD: Menguasai bahasa Inggris lisan dan tulisan, reseptif dan produktif dalam segala aspek komunikatifnya (linguistik,wacana,sosiolinguistik dan strategis)

Describing a place Presenting a concrete thing is the way to describe place, for example; a house, library, swimming pool, bus station, and market.

Venice One of the famous cites in Italy is Venice. It gets its popularity because Venice is a rich and interesting city. It has a lot of history documentations and offers a lot of attractive things to visitors. Venice has been established over 2000 years ago when waves of barbarians drove people out of their homes in various Roman cities. Around years 800-1100 AD, Venice underwent a period of growth, and became more centralized. It gradually developed into a city state, which is essentially a self-governed region of a country that trades freely among others. As Venice gradually developed, it became a prominent player in the sea trade of the time. It was set upon by many different threats. Pirates became the hugest problem. Fewer and fewer shipments were making it through the treacherous water. It happened when the Republic of Venice decided to move the operations to the eastern shores. When we think of Venice, the first thing which comes to mind are canals. They are considered the trademark of the city. Canals are mostly recognizable for providing the main form of transportation throughout the city. Visiting Venice brings a rich aura of history and culture. Floating through the canals for an afternoon makes for a memorable experience, and it’s one that any traveler commonly enjoys.

7

Describing an object To describe an object accurately is done through providing the physical objects’ characteristics such as color, form, shape, and so on.

Plasma Membrane The plasma membrane is the boundary between the cell and its environment. It regulates what enters and exits the cell. Cells must maintain an appropriate amount of molecules to function inside them. They must also have a way to keep things out or to allow things to enter. This is the job of the plasma membrane. The plasma membrane is like the guard at a gated community. The guard must inspect those who enter and those who leave to make sure that only the people and things needed in the community are there. The plasma membrane is composed of a phospholipid bilayer, which are two layers of phospholipids back-to-back. Phospholipids are lipids with a phosphate group attached to them. The phospholipids have one head and two tails. The head is polar and hydrophilic, or water-loving. The tails are nonpolar and hydrophobic, or water-fearing. All living cells must maintain a balance regardless of external or internal conditions. This includes regulating what can enter and exit the cell. The plasma membrane serves as a gateway to allow or block the entry or exit of materials.

Reference http://alexarpandi.blogspot.co.id/2011/12/exercises-on-descriptive-text.html

8


BAHASA INGGRIS

CHAPTER 9: DISCUSSION



CHAPTER 9 DISCUSSION

9.1 Gambaran Umum Teks Tertulis Fungsional Berbentuk Discussion KI: Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. KD: Menguasai bahasa Inggris lisan dan tulisan, reseptif dan produktif dalam segala aspek komunikatifnya (linguistik,wacana,sosiolinguistik dan strategis)

Discussion is a text which presents a problematic discourse. This problem will be discussed from different points of view. It presents pro and contra opinion on certain issue. The purpose of a discussion text is to present arguments and information from differing viewpoints. Discussion texts are usually written in the present tense. Discussion is a process to find the meet point between two different ideas. It is important to to get the understanding between the two differences. In many social activities, discussion is the effective way to calm down any friction and difference in thought, perception and recommendation. This example of discussion text present the two poles, between the advantage and disadvantage of using nuclear plant to fulfill the energy needed. It is a case which needs to be talked and discussed from two points.

Points to check 

Have you been fair to both sides?



Have you supported your views with reasons and evidence?



In your conclusion, have you given a reason for what you have decided?

. Generic Structure 

Issue: contains of statement and preview about something.

1



Arguments for/Supporting arguments: after stating the issue, it is necessary to present the argument to support that one point is agreeing.



Arguments against: beside the supporting argument, discussion text needs the arguments which disagree to the stated issue.



Recommendation/conclusion: It is used to tell how to solve issue by concerning the arguments for and against

Language Features Introducing category or generic participant. 

Relating verb/to be: is, am, are, etc.



Using thinking verb: feel, hope, believe, etc.



Using additive, contrastive, and causal connection: similarly, on the hand, however, etc.



Using modalities: must, should, could, may, etc.



Using adverbial of manner: deliberately, hopefully, etc.



Conjunction/transition: although, even, if, etc

Example of Discussion Text Now read this example of discussion text!

The Advantages and the Disadvantages of Nuclear Energy Issue: Nuclear energy is commonly offered as an alternative to overcome the crisis of energy. The debate of whether the use of nuclear energy is an appropriate choice has not come to an end. Some people agree with the utilization of it because of its benefits. Some others, however, disagree because of its risks to the environment. Argument ‘pro’: Those who agree with the operation of nuclear reactors usually argue that nuclear energy is the only feasible choice to answer the ever-increasing energy needs. In their 2

opinion, the other sources of energy: oil, coal, and liquid natural gas are not renewable and safe, while nuclear energy can be sustainable when produced in a safe way. Argument "contra": However, people who disagree with the use of nuclear energy point out that the waste of nuclear products can completely destroy the environment and human lives. A meltdown in a reactor, for example, usually results in the contamination of the surrounding soil and water. Take for example, the blow up of the nuclear reactor at the Chernobyl Nuclear Power Station in Russia twenty years ago. The serious contamination imperiled people and the environment severely.

Conclusion: It is obvious that nuclear energy should be avoided because it really endangers the environment but what about a less polluted energy instead of nuclear energy? Is there any alternative energy to overcome the crisis of energy?

Reference http://buanafandi.blogspot.co.id/2015/03/contoh-discussion-text-serta-contoh.html

3

9.2 Informasi Rinci Tersurat Teks Tertulis Fungsional Berbentuk Discussion KI: Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. KD: Menguasai bahasa Inggris lisan dan tulisan, reseptif dan produktif dalam segala aspek komunikatifnya (linguistik,wacana,sosiolinguistik dan strategis)

Reference http://testofenglishforsma.blogspot.co.id/2010/10/reading-comprehension.html

4

9.3 Informasi Tertentu Teks Tertulis Fungsional Berbentuk Discussion KI: Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. KD: Menguasai bahasa Inggris lisan dan tulisan, reseptif dan produktif dalam segala aspek komunikatifnya (linguistik,wacana,sosiolinguistik dan strategis)

Reference http://miftahalfi.blogspot.co.id/2013/04/kumpulan-soal-ujian-nasional-sma-per.html

5

9.4 Informasi Tersirat Teks Tertulis Fungsional Berbentuk Discussion KI: Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. KD: Menguasai bahasa Inggris lisan dan tulisan, reseptif dan produktif dalam segala aspek komunikatifnya (linguistik,wacana,sosiolinguistik dan strategis)

Why would we ever need to imply a main idea when it's so easy to say it outright? People use implied main ideas for all sorts of reasons - from disguising their real intentions, to keeping us on our toes. In fact, you've probably even used an implied main idea or two in the form of what we might call 'dropping hints.' Take for example this seemingly rambling account from a theoretical 13-year-old. Did you know snowboarding started from surfing? They even have snowboarding in the Olympics now! I wonder how long it takes to build a snowboard? I saw one the other day, though, down at the mall… Although it might look like these sentences are only thinly connected, their implied main idea actually keeps them all tightly linked. And here's how we can tell… Read the passage entirely first. All the details might not make sense immediately, but you should start to see patterns. For instance, the young teenager appears to be jumping from one idea to the next; but if we look closely, we can see that snowboards feature prominently throughout the passage. Examine individual details to see how they relate to the common thread. The first sentence relates snowboarding to surfing (maybe the parents are surfers?); the second hypes its place in the Olympic Games; while the third and last imply the difficulties of building a board, and the efficiency of finding one at the mall. Put the details together to find out what the main idea is. We can look at the details together to see that the implied main idea of this teenager's hint-dropping is that he or she wants a snowboard: each detail attempts to add some sort of value to the sport so that the parents will finally be convinced to buy the snowboard at the mall. Re-reading the passage or summarizing it can also be helpful at this stage in the process. 6

Reference http://www.ndrangsan.com/2016/01/Ringkasan-Materi-Dan-Ccontoh-Soal-BahasaInggris-Persiapan-UN-SMA.html

7

9.5 Koherensi dan Kohesif Teks Discussion Teks Tertulis Berbentuk Discussion KI: Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. KD: Menguasai bahasa Inggris lisan dan tulisan, reseptif dan produktif dalam segala aspek komunikatifnya (linguistik,wacana,sosiolinguistik dan strategis)

Coherence Coherence means the connection of ideas at the idea level, and cohesion means the connection of ideas at the sentence level. Basically, coherence refers to the “rhetorical” aspects of your writing, which include developing and supporting your argument (e.g. thesis statement development), synthesizing and integrating readings, organizing and clarifying ideas. The cohesion of writing focuses on the “grammatical” aspects of writing. One of the practical tools that can help improve the coherence of your writing is to use a concept map. The concept map is also known as “reverse outline” since you make an outline of your paper after you have finished the main ideas of your paper. Write down the main idea of each paragraph—which is called a topic sentence—on a blank piece of paper. Check to see if the topic sentences are connected to the thesis statement of your paper or if you have strayed from your main argument. As you repeat this process, it will help you become more aware of how to develop your argument coherently and how to organize your ideas effectively. Here is a concept map template you can use. Cohesion is also a very important aspect of academic writing, because it immediately affects the tone of your writing. Although some instructors may say that you will not lose points because of grammatical errors in your paper, you may lose points if the tone of your writing is sloppy or too casual (a diary-type of writing or choppy sentences will make the tone of your writing too casual for academic writing). But cohesive writing does not mean just “grammatically correct” sentences; cohesive writing refers to the connection of your ideas both at the sentence level and at the paragraph level. Here are some examples that illustrate the importance of connecting your ideas more effectively in writing.

8

The hotel is famous. It is one of the most well-known hotels in the country. The latest international dancing competition was held at the hotel. The hotel spent a lot of money to advertise the event because the hotel wanted to gain international reputation. But not many people attended the event. (The connection of ideas is not very good.)

The hotel, which is one of the most well-known hotels in this region, wanted to promote its image around the world by hosting the latest international dancing competition. Although the event was widely advertised, not many people participated in the competition. (The connection of ideas is better than in the first example.)

The latest international dancing competition was held at the hotel, which is one of the most well-known hotels in this region. The hotel spent a lot of money on advertising the event since it wanted to enhance its international reputation; however, it failed to attract many people. (The connection of ideas is better than in the first example.) Created by Young-Kyung Min, PhD [email protected]

Cohesion and coherence aren't too difficult to explain.

Cohesion refers to

connectivity in a text. Coherence refers to how easy it is to understand the writing.

Cohesion and Coherence

"My favourite colour is blue. I like it because it is calming and it relaxes me. I often go outside in the summer and lie on the grass and look into the clear sky when I am stressed. For this reason, I'd have to say my favourite colour is blue."

This sentence is both coherent and cohesive, but let's focus on the cohesion first. I've highlighted the ways that each sentence is connected to the sentence before.

9

Cohesion with NO Coherence

Now, here is a sentence that has cohesion but no coherence.

"My favourite colour is blue. Blue sports cars go very fast. Driving in this way is dangerous and can cause many car crashes. I had a car accident once and broke my leg. I was very sad because I had to miss a holiday in Europe because of the injury."

As you can see, there is plenty of cohesion here. The sentences connect clearly together but if you read the paragraph, it really makes no sense - I start talking about blue and I finish talking about a holiday in Europe. There is no coherence in this sentence.

Coherence with NO Cohesion

Now, let's take a look at a sentence that is coherent but not cohesive.

"My favourite colour is blue. I'm calm and relaxed. In the summer I lie on the grass and look up."

References Foresman, S. Literature and Integrated Studies. Grade 11. Reading, Writing & Grammar Skill Book Student Edition. Illinois: Scott Foresman Company http://www.bothell.washington.edu/wacc/for-students/eslhandbook/coherence http://gordonscruton.blogspot.co.id/2011/08/what-is-cohesion-coherencecambridge.html http://freeenglishcourse.info/example-of-discussion-text-school-uniform/

10


BAHASA INGGRIS

CHAPTER 10: HORTATORY EXPOSITION



CHAPTER 10 HORTATORY EXPOSITION

10.1 Gambaran Umum Teks Tertulis Fungsional Berbentuk Hortatory Exposition KI: Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. KD: Menguasai bahasa Inggris lisan dan tulisan, reseptif dan produktif dalam segala aspek komunikatifnya (linguistik, wacana, sosiolinguistik dan strategis).

Hortatory Exposition

A hortatory exposition is a type of spoken or written text that is intended to explain the listeners or readers that something should or should not happen or be done. In other words, the main function of Hortatory Exposition text is to persuade the readers or listener that something should or should not be the case. To strengthen the explanation, the speaker or writer needs some arguments as the fundamental reasons of the given idea. In other words, this kind of text can be called as argumentation. Hortatory exposition text can be found in scientific books, journals, magazines, newspaper articles, academic speech or lectures, research report etc. Hortatory expositions are popular among science, academic community and educated people. It means that the text asserts something to the readers by giving supporting statement and evidence to convince it. To make the persuasion stronger, the speaker or writer gives some arguments as the fundamental reasons why something is the case.

The characteristics of hortatory exposition contain: Purpose To persuade the reader or listener that something should or should not be the case.

1

Generic structure 

Thesis  it presents announcement of issue of concern.



Arguments  it presents the reasons for concern, leading to recommendation.



Recommendation  it presents the statement of what ought or ought not to happen.

Lexicogrammatical features  Focus on generic human and non-human participants  The use material processes  Using Present Tense  Using conjunction

Example of hortatory exposition text:

Watch Your Kid while Watching TV Television becomes one of the most important devices, which takes place in almost houses. It can unite all members of the family as well as separate them. However, is it important to know what your kids are watching? The answer is, of course, absolutely "Yes" and that should be done by all parents. Television can expose things you have tried to protect the children from, especially violence, pornography, consumerism and so on. Recently, a study demonstrates that spending too much time on watching TV during the day or at bedtime often causes bed-time disruption, stress, and short sleep duration. Another research find that there is a significant relationship between the amount of time spent for watching television during adolescence and early adulthood, and the possibility of being aggressive. Meanwhile, many studies have identified a relationship between kids who watch TV a lot and being inactive and overweight. Considering some facts mentioning above, protect your children with the following

2

tips: 

Limit television viewing to one-two hours each day



Do not allow your children to have a TV set in their own bedrooms



Review the rating of TV shows which your children watch



Watch television with your children and discuss what is happening in the show

References Goner, Mike. 2009. Hortatory Exposition. http://typeoftext.blogspot.co.id/2009/01/hortatory-exposition.html, accessed on July 25th 2016. http://englishdiarstewart.blogspot.co.id/2013/01/hortatory-exposition.html, accessed on July 25th2016.

3

10.2 Informasi Spesifik Teks Tertulis Fungsional Berbentuk Hortatory Exposition KI: Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. KD: Menguasai bahasa Inggris lisan dan tulisan, reseptif dan produktif dalam segala aspek komunikatifnya (linguistik,wacana,sosiolinguistik dan strategis).

HORTATORY EXPOSITION

It is a kind of text type that presents arguments or reasons to support the opinion. It is aimed to persuade the readers or listeners that something should or should not be the case. The difference of analytical and hortatory exposition is on the term of its generic structure in the last part that is called as reiteration in analytical and recommendation in hortatory exposition. The function of both is quite different. In analytical exposition, reiteration is used to give emphasize on the writer’s opinion by restating point of view. While in hortatory exposition, recommendation is used to give advice or such a suggestion to the readers to make a choice by considering the presented arguments. In short the purpose of hortatory exposition text is to argue a case for against a particular position or point of view and it purposes a suggestion in the end of the argumentation. Some examples of hortatory exposition are: Editorial, letter to the editor, and letter to a politician.

Generic Structure of Hortatory Exposition

The generic structure of hortatory exposition is: 1. An Introductory Statement: It consists of the author’s point of view (thesis), preview of the arguments that will follow in the next section, and a question or emotional statement to get audience attention. 2. A series of arguments to convince the audience: This part is significant to support about the thesis. Therefore, it needs some requirements. They are explained as follow; 

A new paragraph is used for each argument



Each new paragraph begins with topic sentence 4



After topic sentence comes the details to support the arguments



Emotive words are used to persuade the audience into believing the author.

3. Recommendation: statement of what should or should not happen or be done based on the given arguments.

Language Features of Hortatory Exposition

Common grammatical patterns in hortatory exposition include: 

Abstract nouns, e.g. culture, etc.



Action verbs, e.g. value, etc.



Connectives, e.g. first, second, etc.



Modal auxiliaries: Should, ought to, had better

Example of Hortatory Exposition text:

The Importance of Reading

Thesis: I personally think that reading is a very important activity in our life. Why do I say so? Argument I: Firstly, by reading we can get a lot of knowledge about many things in the world such as Science, technology, sports, arts, culture, etc written in either books, magazine, newspaper, etc.

Argument II: Secondly, by reading we can get a lot of news and information about something happening in any parts of the world which can we see directly.

5

Argument III: Another reason, reading can give us pleasure too. When we are tired, we read books, novel, comic, newspaper or magazine on the entertainment column such as comedy, short story, quiz, etc. To make us relaxed.

Argument IV: The last, reading can also take us to other parts of the world. By reading a book about Irian Jaya we may feel we’re really sitting in the jungles not at home in our rooms.

Recommendation: From the facts above, it’s obvious that everyone needs to read to get knowledge, information and also entertainment. Or in summary we can say reading is truly important in our life.

References https://brrrexpresion.wordpress.com/hortatory-exposition/, accessed on July 25th 2016 http://www.mydefinition.tk/2015/10/definition-of-news-item-report.html, accessed on July 25th 2016

6

10.3 Rujukan Kata Teks Tertulis Fungsional Berbentuk Hortatory Exposition KI: Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. KD: Menguasai bahasa Inggris lisan dan tulisan, reseptif dan produktif dalam segala aspek komunikatifnya (linguistik,wacana,sosiolinguistik dan strategis).

Language Features of Hortatory Exposition Common grammatical patterns in hortatory exposition include: 

Abstract nouns, e.g. culture, etc.



Action verbs, e.g. value, etc.



Temporal connectives, e.g. first, second, etc.



Modal auxiliaries: Should, ought to, had better

1. Abstract Noun An abstract noun is a word which names something that you cannot see, hear, touch, smell, or taste. It is the opposite of a concrete noun. Examples: consideration, parenthood, belief, etc.

2. Action Verb An action verb expresses something that a person, animal, or object can do. For example: watch, talk, explode, reach, etc.

3. Temporal Connective We will refer to a temporal connective as an expression which relates an event to a point or an interval in time. For example: firstly, secondly, thirdly, etc.

7

4. Modal Auxiliaries Here's a list of the modal verbs in English: Can

Could

may

Might

will

would

Must

shall

Should

ought to

References https://brrrexpresion.wordpress.com/hortatory-exposition/, accessed on July 25th 2016 http://www.k12reader.com/term/action-verbs, accessed on July 25th 2016 http://cs.nyu.edu/faculty/grishman/time-guidelines.v3_3.html, accessed on July 25th 2015 http://www.perfect-english-grammar.com/modal-verbs.html, accessed on July 25th 2015

8

10.4 Koherensi dan Kohesi Teks Hortatory Exposition KI: Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. KD: Menguasai bahasa Inggris lisan dan tulisan, reseptif dan produktif dalam segala aspek komunikatifnya (linguistik,wacana,sosiolinguistik dan strategis).

Coherence and Cohesion in Hortatory Exposition

Coherence means the connection of ideas at the idea level, and cohesion means the connection of ideas at the sentence level. Basically, coherence refers to the “rhetorical” aspects of your writing, which include developing and supporting your argument (e.g. thesis statement development), synthesizing and integrating readings, organizing and clarifying ideas. Coherence is the arrangement of ideas in a clear and logical way. When a text is unified and coherent, the reader can easily understand the main points. In other words, coherence means that the paragraph is easy to read and understand because the supporting sentences are in some kind of logical order and the ideas are connected by the use of appropriate transition signals. There are several ways to achieve coherence. According to Oshima& Hogue, there are four ways to achieve coherence. The first two ways involves repeating key nouns and using pronouns which refer back to key nouns. The third way is to use transition signals to show how one idea is related to the next. The fourth way to achieve coherence is to arrange the sentences in logical orders. The cohesion of writing focuses on the “grammatical” aspects of writing. Cohesion is part of the text-forming component in the linguistic system. It is the means whereby structurally unrelated elements are linked together, through the dependence of one on the other for its interpretation.

9

There are some types of cohesion. They are: A. Grammatical Cohesion 1. Reference; reference refers to the dependent relationship between the referring and the referred in a text. 2. Substitution; the use of pro-forms. 3. Ellipsis; omission of elements which are retrievable from context. 4. Conjunction; signals relationship between discourse segments (and, but, or, though, then, because...).

B. Lexical Cohesion 1. Reiteration; repetition of a lexical item in various forms. 2. Collocation; association of lexical items that regularly co-occur due to some recognizable lexico-semantic relation.

References Young-Kyung Min. http://www.bothell.washington.edu/wacc/for students/eslhandbook/coherence, accessed on July 25th 2016 vhttps://brocku.ca/ling3p95/lecture/tx&cntx.htm, accessed on July 25th 2016

10


BAHASA INGGRIS

CHAPTER 11: CRITICAL READING AND WRITING



CHAPTER 11 CRITICAL READING AND WRITING

11.1 Analisis Teks secara Kritis KI: Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. KD: Menguasai bahasa Inggris lisan dan tulisan, reseptif dan produktif dalam segala aspek komunikatifnya (linguistik,wacana,sosiolinguistik dan strategis).

A. Critical Reading To make you understand the critical reading, read the differences between critical reading and non-critical reading as the following table.

Table 1 The different between critical reading and non-critical reading Non-critical reading

Critical reading

To non-critical readers, texts

To the critical reader, any single text provides but

provide facts. Readers gain

one portrayal of the facts, one individual’s “take” on

knowledge by memorizing the

the subject matter. Critical readers thus recognize

statements within a text.

not only what a text says, but also how that text portrays the subject matter. They recognize the various ways in which each and every text is the unique creation of a unique author.

A non-critical reader might

A critical reader might read the same work to

read a history book to learn

appreciate how a particular perspective on the

the facts of the situation or to

events and a particular selection of facts can lead to

discover

particular understanding.

an

accepted

1

interpretation

of

those

events. Non-critical satisfied

reading

with

is

Critical reading goes two steps further.

Having

recognizing

recognized what a text says , it reflects on what the

what a text says and restating

text does by making such remarks. Is it offering

the key remarks.

examples?

Arguing?

Appealing

for

sympathy? Making a contrast to clarify a point? Finally, critical readers then infer what the text, as a whole, means, based on the earlier analysis.

Types of reading These three steps or modes of analysis are reflected in three types of reading and discussion: 

What a text says – restatement – talks about the same topic as the original text



What a text does – description – discusses aspects of the discussion itself



What a text means – interpretation — analyzes the text and asserts a meaning for the text as a whole.

Goals of Critical Reading Textbooks on critical reading commonly ask students to accomplish certain goals: » recognizing purpose involves inferring a basis for choices of content and language » recognizing tone and persuasive elements involves classifying the nature of language choices » recognizing bias involves classifying the nature of patterns of choice of content and language Critical reading is not simply close and careful reading. To read critically, one must actively recognize and analyze evidence upon the page.

2

B. Critical Writing What is Critical Writing? It is common for feedback on student writing to focus on the need to engage more critically with the source material. Typical comments from tutors are: ‘too descriptive’, or ‘not enough critical analysis’. This study guide gives ideas for how to improve the level of critical analysis you demonstrate for your writing. The most characteristic features of critical writing are: ► a clear and confident refusal to accept the conclusions of other writers without evaluating the arguments and evidence that they provide; ► a balanced presentation of reasons why the conclusions of other writers may be accepted or may need to be treated with caution; ► a clear presentation of your own evidence and argument, leading to your conclusion; and ► a recognition of the limitations in your own evidence, argument, and conclusion.

The difference between descriptive writing and critical writing With descriptive writing you are not developing argument; you are merely setting the background within which an argument can be developed. You are representing the situation as it stands, without presenting any analysis or discussion. Descriptive writing is relatively simple. There is also the trap that it can be easy to use many, many words from your word limit, simply providing description. In providing only description, you are presenting but not transforming information; you are reporting ideas but not taking them forward in any way. An assignment using only descriptive writing would therefore gain few marks. By critical writing you are participating in the academic debate. This is more challenging and risky. You need to weigh up the evidence and arguments of others, and to contribute your own. You will need to: ► consider the quality of the evidence and argument you have read; ► identify key positive and negative aspects you can comment upon; ► assess their relevance and usefulness to the debate that you are engaging in for your assignment; and ► identify how best they can be woven into the argument that you are developing.

3

A much higher level of skill is clearly needed for critical writing than for descriptive writing, and this is reflected in the higher marks it is given. Critical writing involves considering evidence to make reasoned conclusions. A mistake many beginning writers make is to use only one source to support their ideas (or, worse, no sources, making unsubstantiated statements). The main problem with using only one source is: what if your source says one thing, but most other writers say something completely different? In critical writing you therefore need to consider more than one viewpoint. This leads to the first part of the simple definition of critical writing, which is:

• Critical writing uses more than one source in developing an argument. Another mistake beginning writers make is to use several sources but to string quotes together (e.g. A says this, B says that, C says something else), without really analysing what these writers say. In critical writing, you need to evaluate and analyse the information from sources, rather than just accepting it as being true. This leads to the second part of the simple definition, which is:

• Critical writing evaluates and analyses the information from different sources. Putting this together, a simple definition of critical writing is as follows:

• Critical writing is writing which evaluates and analyses more than one source in order to develop an argument.

References Critical Reading (http://www.criticalreading.com/critical_reading.htm, accessed at July 25th 2016) Critical

Writing

(http://www2.le.ac.uk/offices/ld/resources/writing/writing-

resources/critical-writing, accessed at July 25th 2016) Exercise of Critical Reading (www.khanacademy.org, accessed at July 25th 2016) Exercise of Critical Writing (http://www.mhhe.com/, accessed at July 25th 2016)

4

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU

Materi Pendidikan dan Latihan Profesi Guru Tahun 2012

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012

Kebijakan Pengembangan Profesi Guru – Badan PSDMPK-PMP

BAHAN AJAR PLPG

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU 3 Jam Pelajaran

Pengarah Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd Penanggung Jawab Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd Tim Penyusun Dra. Dian Mahsunah, M.Pd Dian Wahyuni, SH, M.Ed Drs. Arif Antono Dra. Santi Ambarukmi, M.Ed Editor Prof. Dr. Sudarwan Danim

i


SAMBUTAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulisan bahan untuk mata ajar Kebijakan Pengembangan Profesi Guru dapat diselesaikan. Bahan ajar ini dikembangkan dari ramburambu struktur kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) tahun 2012. Kehadiran bahan ajar ini diharapkan menjadi penguat bagi peserta PLPG untuk memenuhi standar kompetensi lulusan yang telah dirumuskan. Substansi bahan ajar ini berkaitan dengan kebijakan pembinaan dan pengembangan profesi guru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya tentang peningkatan kompetensi, penilaian kinerja, pengembangan karir, perlindungan dan penghargaan, serta etika profesi guru. Substansi sajian ini diharapkan dapat menginspirasi peserta PLPG untuk memahami secara lebih mendalam dan mengaplikasikan secara baik halhal yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud. Kami menyadari sepenuhnya, bahwa pencapaian standar kompetensi lulusan bagi peserta PLPG merupakan salah satu prasyarat untuk mewujudkan guru yang profesional, yang mampu mengelola proses pembelajaran yang bermutu. Hal ini menjadi bagian integral dari upaya mentransformasi visi Badan Pengembangan SDMPK dan PMP, yaitu “terselenggaranya layanan prima untuk membentuk SDM pendidikan dan kebudayaan yang profesional dan bermartabat serta penjaminan mutu pendidikan yang terstandar” menjadi realitas. Kami yakin dan percaya bahwa substansi bahan ajar ini sangat relevan bagi peserta PLPG untuk memahami dan kemudian mengaplikasi-kan aneka kebijakan dalam pengembangan profesi guru. Kami mengucap-kan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan bahan ajar ini. Mudah-mudahan kehadiran bahan ajar ini dapat mengoptimasi peserta PLPG untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran pada satuan pendidikan tempatnya menjalankan tugas-tugas profesional.

ii


PENGANTAR KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PROFESI PENDIDIK BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Sertifikasi guru merupakan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru mengharuskan bahwa guru profesional memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S1 atau Diploma IV dan bersertifikat pendidik. Salah satu pola sertifikasi guru dalam jabatan adalah Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah. Salah satu mata ajar dalam PLPG tahun 2012 adalah Kebijakan Pengembangan Profesi Guru. Bahan ajar ini ditulis dan dikembangkan bersama oleh Tim Pusat Pengembangan Profesi Pendidik dengan editor Prof. Dr. Sudarwan Danim dari rambu-rambu struktur kurikulum PLPG tahun 2012. Kehadiran bahan ajar ini diharapkan menjadi sumber belajar dan penguat bagi peserta PLPG untuk memenuhi standar kompetensi lulusan yang telah disepakati oleh pengembang sesuai dengan regulasi yang ada. Secara keseluruhan, substansi bahan ajar ini berkaitan dengan kebijakan pembinaan dan pengembangan profesi guru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya tentang peningkatan kompetensi, penilaian kinerja, pengembangan karir, perlindungan dan penghargaan, serta etika profesi guru. Substansi sajian ini diharapkan dapat menginspirasi peserta PLPG untuk memahami secara lebih mendalam dan mengaplikasikan secara baik hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud. Kami menyadari sepenuhnya, bahwa pencapaian standar kompetensi lulusan bagi peserta PLPG merupakan prasyarat untuk mewujudkan guru yang profesional, yang mampu mengelola proses pembelajaran yang bermutu. Kami yakin dan percaya bahwa substansi bahan ajar ini sangat relevan bagi peserta PLPG untuk memahami dan kemudian mengaplikasikan aneka kebijakan dalam pengembangan profesi guru. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan bahan ajar ini. Mudah-mudahan kehadiran bahan ajar ini dapat mengoptimasi peserta PLPG untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran di sekolahnya.

iii


DAFTAR ISI

SAMBUTAN ..................................................................................................... PENGANTAR ................................................................................................... DAFTAR ISI .....................................................................................................

ii iii iv

PENDAHULUAN A. Latar Belakang ............................................................................................ B. Standar Kompetensi .................................................................................... C. Deskripsi Bahan Ajar .................................................................................. D. Langkah-langkah Pembelajaran ..................................................................

39 40 40 41

BAB 1

KEBIJAKAN UMUM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN GURU ..................................................................................................... A. Latar Belakang ................................................................................ B. Empat Tahap Mewujudkan Guru Profesional .................................... C. Alur Pengembangan Profesi dan Karir ............................................. D. Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan ...................................... E. Kebijakan Pemerataan Guru ............................................................

42 42 44 46 48 50

BAB II

PENINGKATAN KOMPETENSI ................................................................. A. Esendi Peningkatan Kompetensi ..................................................... B. Prinsip-Prinsip Peningkatan Kompetensi dan Karir ........................... C. Jenis Program ................................................................................. D. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan ..................................... E. Uji Kompetensi ................................................................................ Latihan dan Renungan ...........................................................................

54 54 55 57 58 65 69

BAB III

PENILAIAN KINERJA ............................................................................... A. Latar Belakang ................................................................................. B. Pengertian ........................................................................................ C. Persyaratan ...................................................................................... D. Prinsip-prinsip Pelaksanaan .............................................................. E. Aspek yang Dinilai ............................................................................ F. Prosedur Pelaksanaan ...................................................................... G. Konversi Nilai Hasil PK Guru ke Angka Kredit ................................... H. Penilai PK Guru ................................................................................ I. Sanksi .............................................................................................. J. Tugas dan Tanggung Jawab ............................................................. Latihan dan Renungan ............................................................................

70 70 70 72 72 73 74 78 80 81 81 83

BAB IV

PENGEMBANGAN KARIR ........................................................................ A. Ranah Pengembangan Guru ............................................................ B. Ranah Pengembangan karir ............................................................. C. Kenaikan Pangkat ............................................................................. Latihan dan Renungan ............................................................................

84 84 86 90 93

BAB V

PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN ................................................. A. Pengantar ......................................................................................... B. Definisi .............................................................................................

94 94 95

iv


C. Perlindungan Atas Hak-hak Guru ...................................................... D. Jenis-jenis Upaya Perlindungan Hukum Bagi Guru ........................... E. Asas Pelaksanaan ............................................................................ F. Penghargaan dan Kesejahteraan ...................................................... G. Tunjangan Guru ................................................................................ Latihan dan Renungan ............................................................................

96 99 102 102 109 113

ETIKA PROFESI .................................................................................... A. Profesi Guru Sebagai Panggilan Jiwa ............................................... B. Definisi ............................................................................................. C. Guru dan Keanggotaan Organisasi Profesi ....................................... D. Esensi Kode Etik dan Etika Profesi ................................................... E. Rumusan Kode Etik Guru Indonesia ................................................. F. Pelanggaran dan Sanksi ................................................................... Latihan dan Renungan ............................................................................

114 114 116 116 117 118 123 124

REFLEKSI AKHIR ....................................................................................................

125

ACUAN ....................................................................................................................

129

BAB VI

v


PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang

Pada peradaban bangsa mana pun, termasuk Indonesia, profesi guru bermakna strategis karena penyandangnya mengemban tugas sejati bagi proses kemanusiaan, pemanusiaan, pencerdasan, pembudayaan, dan pembangun karakter bangsa. Makna strategis guru sekaligus meniscayakan pengakuan guru sebagai profesi. Lahirnya Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, merupakan bentuk nyata pengakuan atas profesi guru dengan segala dimensinya. Di dalam UU No. 14 Tahun 2005 ini disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sebagai implikasi dari UU No. 14 Tahun 2005, guru harus menjalani proses sertifikasi untuk mendapatkan Sertifikat Pendidik. Guru yang diangkat sejak diundangkannya UU ini, menempuh program sertifikasi guru dalam jabatan, yang diharapkan bisa tuntas sampai dengan tahun 2015. Pada spektrum yang lebih luas, pengakuan atas profesi guru secara lateral memunculkan banyak gagasan. Pertama, diperlukan ekstrakapasitas untuk menyediakan guru yang profesional sejati dalam jumlah yang cukup, sehingga peserta didik yang memasuki bangku sekolah tidak terjebak pada ngarai kesia-siaan akibat layanan pendidikan dan pembelajaran yang buruk. Kedua, regulasi yang implementasinya taat asas dalam penempatan dan penugasan guru agar tidak terjadi diskriminasi akses layanan pendidikan bagi mereka yang berada pada titik-titik terluar wilayah negara, di tempat-tempat yang sulit dijangkau karena keterisolasian, dan di daerah-daerah yang penuh konflik. Ketiga, komitmen guru untuk mewujudkan hak semua warga negara atas pendidikan yang berkualitas melalui pendanaan dan pengaturan negara atas sistem pendidikan. Keempat, meningkatkan kesejahteraan dan status guru serta tenaga kependidikan lainnya melalui penerapan yang efektif atas hak asasi dan kebebasan profesional mereka. Kelima, menghilangkan segala bentuk diskriminasi layanan guru dalam bidang pendidikan dan pembelajaran, khususnya yang berkaitan dengan jender, ras, status perkawinan, kekurangmampuan, orientasi seksual, usia, agama, afiliasi politik atau opini, status sosial dan ekonomi, suku bangsa, adat istiadat, serta mendorong pemahaman, toleransi, dan penghargaan atas keragaman budaya komunitas. Keenam, mendorong demokrasi, pembangunan berkelanjutan, perdagangan yang fair, layanan sosial dasar, kesehatan dan keamanan, melalui solidaritas dan kerjasama di antara anggota organisasi guru di mancanegara, gerakan organisasi kekaryaan internasional, dan masyarakat madani. Beranjak dari pemikiran teoritis di atas, diperlukan upaya untuk merumuskan kebijakan dan pengembangan profesi guru. Itu sebabnya, akhir-akhir ini makin kuat dorongan untuk melakukan kaji ulang atas sistem pengelolaan guru, terutama berkaitan dengan penyediaan, rekruitmen, pengangkatan dan penempatan, sistem distribusi, sertifikasi, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, penilaian kinerja, uji kompetensi, penghargaan dan perlindungan, kesejahteraan, pembinaan karir, pengembangan keprofesian berkelanjutan, pengawasan etika profesi, serta pengelolaan guru di 39


daerah khusus yang relevan dengan tuntutan kekinian dan masa depan. Untuk tujuan itu, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan selalu berusaha untuk menyempurnakan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan profesi guru.

B.

Standar Kompetensi

Substansi material Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) dituangkan ke dalam rambu-rambu struktur kurikulum yang menggambarkan standar kompetensi lulusan. Berkaitan dengan mata ajar Kebijakan Pengembangan Profesi Guru, kompetensi lulusan PLPG yang diharapkan disajikan berikut ini. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

C.

Memahami kebijakan umum pembinaan dan pengembangan profesi guru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Memahami esensi, prinsip, jenis program pengembangan keprofesian guru secara berkelanjutan, serta uji kompetensi guru dan dampak ikutanya. Memahami makna, persyaratan, prinsip-prinsip, tahap-tahap pelaksanaan, dan konversi nilai penilaian kinerja guru. Memahami esensi dan ranah pembinaan dan pengembangan guru, khususnya berkaitan dengan keprofesian dan karir. Memahami konsep, prinsip atau asas, dan jenis-jenis penghargaan dan perlindungan kepada guru, termasuk kesejahteraannya. Memahami dan mampu mengaplikasikan esensi etika profesi guru dalam pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran secara profesional, baik di kelas, di luar kelas, maupun di masyarakat. Deskripsi Bahan Ajar

Seperti dijelaskan di muka, bahwa substansi material Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) dituangkan ke dalam rambu-rambu struktur kurikulum yang menggambarkan standar kompetensi lulusan. Berkaitan dengan mata ajar Kebijakan Pengembangan Profesi Guru, deskripsi umum bahan ajarnya disajikan berikut ini. 1. 2.

3. 4. 5.

Pengantar ringkas. Mengulas serba sekilas mengenai kebijakan umum pembinaan dan pengembangan profesi guru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peningkatan kompetensi guru. Materi sajian terutama berkaitan dengan esensi, prinsip, jenis program pengembangan keprofesian guru secara berkelanjutan, serta uji kompetensi guru dan dampak ikutanya. Penilaian kinerja guru. Materi sajian terutama berkaitan dengan makna, persyaratan, prinsip, tahap-tahap pelaksanaan, dan konversi nilai penilaian kinerja guru. Pengembangan karir guru. Materi sajian terutama berkaitan dengan esensi dan ranah pembinaan dan pengembangan guru, khususnya berkaitan dengan keprofesian dan karir. Perlindungan dan penghargaan guru. Materi sajian terutama berkaitan dengan konsep, prinsip atau asas, dan jenis-jenis penghargaan dan perlindungan kepada guru, termasuk kesejahteraannya.

40


6.

Etika profesi guru. Materi sajian terutama berkaitan dengan esensi etika profesi guru dalam pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran secara profesional, baik di kelas, di luar kelas, maupun di masyarakat.

D.

Langkah-langkah Pembelajaran

Bahan ajar Kebijakan Pengembangan Profesi Guru ini dirancang untuk dipelajari oleh peserta PLPG, sekali guru menjdi acuan dalam proses pembelajaran bagi pihak-pihak yang tergamit di dalamnya. Selama proses pembelajaran akan sangat dominan aktivitas pelatih dan peserta PLPG. Aktivitas peserta terdiri dari aktivitas individual dan kelompok. Aktivitas individual peserta mengawali akivitas kelompok. Masing-masing aktivitas dimaksud disajikan dalam gambar. Langkah-langkah aktivitas pembelajaran di atas tidaklah rijid. Namun demikian, melalui aktivitas itu diharapkan peserta PLPG mampu memahami secara relatif luas dan mendalam tentang Kebijakan Pengembangan Profesi Guru, khususnya di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional.

41


BAB I KEBIJAKAN UMUM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN GURU

Materi sajian pada Bab I ini berupa pengantar umum yang mengulas serba sekilas mengenai kebijakan umum pembinaan dan pengembangan profesi guru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sajian materi ini dimaksudkan sebagai pengantar materi utama yang disajikan pada babbab berikutnya, yaitu peningkatan kompetensi, penilaian kinerja, pengembangan karir, perlindungan dan penghargaan, serta etika profesi.

A.

Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang mengalami kecepatan dan percepatan luar biasa, memberi tekanan pada perilaku manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidupnya. Di bidang pendidikan, hal ini memunculkan kesadaran baru untuk merevitalisasi kinerja guru dan tenaga kependidikan dalam rangka menyiapkan peserta didik dan generasi muda masa depan yang mampu merespon kemajuan IPTEK, serta kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Peserta didik dan generasi muda sekarang merupakan manusia Indonesia masa depan yang hidup pada era global. Globalisasi memberi penetrasi terhadap kebutuhan untuk mengkreasi modelmodel dan proses-proses pembelajaran secara inovatif, kreatif, menyenangkan, dan transformasional bagi pencapaian kecerdasan global, keefektifan, kekompetitifan, dan karakter bangsa. Negara-negara yang berhasil mengoptimasi kecerdasan, menguasai IPTEK, keterampilan, serta karakter bangsanya akan menjadi pemenang. Sebaliknya, bangsa-bangsa yang gagal mewujudkannya akan menjadi pecundang. Aneka perubahan era globalisasi, agaknya menjadi ciri khas yang berjalan paling konsisten. Manusia modern menantang, mencipta, sekaligus berpotensi diterpa oleh arus perubahan. Perubahan peradaban ini menuntut pertaruhan dan respon manusia yang kuat agar siap menghadapi tekanan internal dan eksternal, serta menunjukkan eksistensi diri dalam alur peradaban. Pada era globalisasi, profesi guru bermakna strategis, karena penyandangnya mengemban tugas sejati bagi proses kemanusiaan, pemanusiaan, pencerdasan, pembudayaan, dan pembangun karakter bangsa. Esensi dan eksistensi makna strategis profesi guru diakui dalam realitas sejarah pendidikan di Indonesia. Pengakuan itu memiliki kekuatan formal tatkala tanggal 2 Desember 2004, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono mencanangkan guru sebagai profesi. Satu tahun kemudian, lahir Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sebagai dasar legal pengakuan atas profesi guru dengan segala dimensinya. Metamorfosis harapan untuk melahirkan UU tentang Guru dan Dosen telah menempuh perjalanan panjang. Pencanangan Guru sebagai Profesi oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono menjadi salah satu akselerator lahirnya UU No. 14 Tahun 2005 itu. Di dalam UU ini disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

42


Pascalahirnya UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, diikuti dengan beberapa produk hukum yang menjadi dasar implementasi kebijakan, seperti tersaji pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Milestone Pengembangan Profesi Guru Aneka produk hukum itu semua bermuara pada pembinaan dan pengembangan profesi guru, sekaligus sebagai pengakuan atas kedudukan guru sebagai tenaga profesional. Pada tahun 2012 dan seterusnya pembinaan dan pengembangan profesi guru harus dilakukan secara simultan, yaitu mensinergikan dimensi analisis kebutuhan, penyediaan, rekruitmen, seleksi, penempatan, redistribusi, evaluasi kinerja, pengembangan keprofesian berkelanjutan, pengawasan etika profesi, dan sebagainya. Untuk tujuan itu, agaknya diperlukan produk hukum baru yang mengatur tentang sinergitas pengelolaan guru untuk menciptakan keselarasan dimensi-dimensi dan institusi yang terkait. 43


B.

Empat Tahap Mewujudkan Guru Profesional

Kesadaran untuk menghadirkan guru dan tenaga kependidikan yang profesional sebagai sumber daya utama pencerdas bangsa, barangkali sama tuanya dengan sejarah peradaban pendidikan. Di Indonesia, khusus untuk guru, dilihat dari dimensi sifat dan substansinya, alur untuk mewujudkan guru yang benar-benar profesional, yaitu: (1) penyediaan guru berbasis perguruan tinggi, (2) induksi guru pemula berbasis sekolah, (3) profesionalisasi guru berbasis prakarsa institusi, dan (4) profesionalisasi guru berbasis individu atau menjadi guru madani. Berkaitan dengan penyediaan guru, UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru telah menggariskan bahwa penyediaan guru menjadi kewenangan lembaga pendidikan tenaga kependidikan, yang dalam buku ini disebut sebagai penyediaan guru berbasis perguruan tinggi. Menurut dua produk hukum ini, lembaga pendidikan tenaga kependidikan dimaksud adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan. Guru dimaksud harus memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S1/D-IV dan bersertifikat pendidik. Jika seorang guru telah memiliki keduanya, statusnya diakui oleh negara sebagai guru profesional. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen maupun PP No. 74 tentang Guru, telah mengamanatkan bahwa ke depan, hanya yang berkualifikasi S1/D-IV bidang kependidikan dan nonkependidikan yang memenuhi syarat sebagai guru. Itu pun jika mereka telah menempuh dan dinyatakan lulus pendidikan profesi. Dua produk hukum ini menggariskan bahwa peserta pendidikan profesi ditetapkan oleh menteri, yang sangat mungkin didasari atas kuota kebutuhan formasi. Khusus untuk pendidikan profesi guru, beberapa amanat penting yang dapat disadap dari dua produk hukum ini. Pertama, calon peserta pendidikan profesi berkualifikasi S1/D-IV. Kedua, sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, dan ditetapkan oleh pemerintah. Ketiga, sertifikasi pendidik bagi calon guru harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Keempat, jumlah peserta didik program pendidikan profesi setiap tahun ditetapkan oleh Menteri. Kelima, program pendidikan profesi diakhiri dengan uji kompetensi pendidik. Keenam, uji kompetensi pendidik dilakukan melalui ujian tertulis dan ujian kinerja sesuai dengan standar kompetensi. Ketujuh, ujian tertulis dilaksanakan secara komprehensif yang mencakup penguasaan: (1) wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar; (2) materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi mata pelajaran, kelompok mata pelajaran, dan/atau program yang diampunya; dan (3) konsep-konsep disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang secara konseptual menaungi materi pelajaran, kelompok mata pelajaran, dan/atau program yang diampunya. Kedelapan, ujian kinerja dilaksanakan secara holistik dalam bentuk ujian praktik

44


pembelajaran yang mencerminkan penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial pada satuan pendidikan yang relevan. Lahirnya UU No. 14 Tahun 2005 dan PP No. 74 Tahun 2008 mengisyaratkan bahwa ke depan hanya seseorang yang berkualifikasi akademik sekurang-kurangnya S1 atau D-IV dan memiliki sertifikat pendidiklah yang “legal” direkruit sebagai guru. Jika regulasi ini dipatuhi secara taat asas, harapannya tidak ada alasan calon guru yang direkruit untuk bertugas pada sekolah-sekolah di Indonesia berkualitas di bawah standar. Namun demikian, ternyata setelah mereka direkruit untuk menjadi guru, yang dalam skema kepegawaian negara untuk pertama kali berstatus sebagai calon pegawai negeri sipil (PNS) guru, mereka belum bisa langsung bertugas penuh ketika menginjakkan kaki pertama kali di kampus sekolah. Melainkan, mereka masih harus memasuki fase prakondisi yang disebut dengan induksi. Ketika menjalani program induksi, diidealisasikan guru akan dibimbing dan dipandu oleh mentor terpilih untuk kurun waktu sekitar satu tahun, agar benar-benar siap menjalani tugas-tugas profesional. Ini pun tentu tidak mudah, karena di daerah pinggiran atau pada sekolah-sekolah yang nun jauh di sana, sangat mungkin akan menjadi tidak jelas guru seperti apa yang tersedia dan bersedia menjadi mentor sebagai tandem itu. Jadi, sunggupun guru yang direkruit telah memiliki kualifikasi minimum dan sertifikat pendidik, yang dalam produk hukum dilegitimasi sebagai telah memiliki kewenangan penuh, masih diperluan program induksi untuk memposisikan mereka menjadi guru yang benar-benar profesional. Pada banyak literatur akademik, program induksi diyakini merupakan fase yang harus dilalui ketika seseorang dinyatakan diangkat dan ditempatkan sebagai guru. Program induksi merupakan masa transisi bagi guru pemula (beginning teacher) terhitung mulai dia petama kali menginjakkan kaki di sekolah atau satuan pendidikan hingga benar-benar layak dilepas untuk menjalankan tugas pendidikan dan pembelajaran secara mandiri. Kebijakan ini memperoleh legitimasi akademik, karena secara teoritis dan empiris lazim dilakukan di banyak negara. Sehebat apapun pengalaman teoritis calon guru di kampus, ketika menghadapi realitas dunia kerja, suasananya akan lain. Persoalan mengajar bukan hanya berkaitan dengan materi apa yang akan diajarkan dan bagaimana mengajarkannya, melainkan semua subsistem yang ada di sekolah dan di masyarakat ikut mengintervensi perilaku nyata yang harus ditampilkan oleh guru, baik di dalam maupun di luar kelas. Di sinilah esensi progam induksi yang tidak dibahas secara detail di dalam buku ini. Ketika guru selesai menjalani proses induksi dan kemudian secara rutin keseharian menjalankan tugas-tugas profesional, profesionalisasi atau proses penumbuhan dan pengembangan profesinya tidak berhenti di situ. Diperlukan upaya yang terus-menerus agar guru tetap memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sinilah esensi pembinaan dan pengembangan profesional guru. Kegiatan ini dapat dilakukan atas prakarsa institusi, seperti pendidikan dan pelatihan, workshop, magang, studi banding, dan lain-lain adalah penting. Prakarsa ini menjadi penting, karena secara umum guru pemula masih memiliki keterbatasan, baik finansial, jaringan, waktu, akses, dan sebagainya.

45


C.

Alur Pengembangan Profesi dan Karir

Saat ini, pengakuan guru sebagai profesi dan tenaga profesional makin nyata. Pengakuan atas kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi mengangkat martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Aktualitas tugas dan fungsi penyandang profesi guru berbasis pada prinsip-prinsip: (1) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; (2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; (3) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; (4) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; (5) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; (6) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; (7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; (8) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan (9) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Saat ini penyandang profesi guru telah mengalami perluasan perspektif dan pemaknaannya. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, sebutan guru mencakup: (1) guru -- baik guru kelas, guru bidang studi/mata pelajaran, maupun guru bimbingan dan konseling atau konselor; (2) guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah; dan (3) guru dalam jabatan pengawas, seperti tertuang pada Gambar 1.2. Dengan demikian, diharapkan terjadi sinergi di dalam pengembangan profesi dan karir profesi guru di masa depan.

Telah lama berkembang kesadaran publik bahwa tidak ada guru, tidak ada pendidikan formal. Telah muncul pula kesadaran bahwa tidak ada pendidikan yang bermutu, tanpa kehadiran guru yang profesional dengan jumlah yang mencukupi. Pada sisi lain, guru yang profesional nyaris tidak berdaya tanpa dukungan tenaga kependidikan yang profesional pula. Paralel dengan itu, muncul pranggapan, jangan bermimpi menghadirkan guru yang profesional, kecuali persyaratan pendidikan, kesejahteraan, perlindungan, dan pemartabatan, dan pelaksanaan etika profesi mereka terjamin. Selama menjalankan tugas-tugas profesional, guru dituntut melakukan profesionalisasi atau proses penumbuhan dan pengembangan profesinya. Diperlukan upaya yang terus-menerus agar 46


guru tetap memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum serta kemajuan IPTEK. Di sinilah esensi pembinaan dan pengembangan profesional guru. Kegiatan ini dapat dilakukan atas prakarsa institusi, seperti pendidikan dan pelatihan, workshop, magang, studi banding, dan lain-lain. Prakarsa ini menjadi penting, karena secara umum guru masih memiliki keterbatasan, baik finansial, jaringan, waktu, akses, dan sebagainya. Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008 membedakan antara pembinaan dan pengembangan kompetensi guru yang belum dan yang sudah berkualifikasi S-1 atau D-IV. Pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik bagi guru yang belum memenuhi kualifikasi S-1 atau D-IV dilakukan melalui pendidikan tinggi program S-1 atau program D-IV pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan dan/atau program pendidikan nonkependidikan yang terakreditasi. Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dilakukan dalam rangka menjaga agar kompetensi keprofesiannya tetap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dan/atau olah raga. Pengembangan dan peningkatan kompetensi dimaksud dilakukan melalui sistem pembinaan dan pengembangan keprofesian guru berkelanjutan yang dikaitkan dengan perolehan angka kredit jabatan fungsional. Pembinaan dan pengembangan keprofesian guru meliputi pembinaan kompetensi-kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Sementara itu, pembinaan dan pengembangan karier meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Upaya pembinaan dan pengembangan karir guru ini harus sejalan dengan jenjang jabatan fungsional mereka. Pola pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru tersebut, sebagaimana disajikan pada Gambar 1.3., diharapkan dapat menjadi acuan bagi institusi terkait dalam melaksanakan pembinaan profesi dan karir guru.

Pengembangan profesi dan karir diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja guru dalam rangka pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran di kelas dan di luar kelas. Inisiatif meningkatkan kompetensi dan profesionalitas ini harus sejalan dengan upaya untuk memberikan penghargaan, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan terhadap guru.

47


Seperti telah dijelaskan di atas, PP No. 74 Tahun 2005 tentang Guru mengamanatkan bahwa terdapat dua alur pembinaan dan pengembangan profesi guru, yaitu: pembinaan dan pengembangan profesi, dan pembinaan dan pengembangan karir. Pembinaan dan pengembangan profesi guru meliputi pembinaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud dilakukan melalui jabatan fungsional. Semua guru memiliki hak yang sama untuk mengikuti kegiatan pembinaan dan pengembangan profesi. Program ini berfokus pada empat kompetensi di atas. Namun demikian, kebutuhan guru akan program pembinaan dan pengembangan profesi beragam sifatnya. Kebutuhan dimaksud dikelompokkan ke dalam lima kategori, yaitu pemahaman tengtang konteks pembelajaran, penguatan penguasaan materi, pengembangan metode mengajar, inovasi pembelajaran, dan pengalaman tentang teori-teori terkini. Kegiatan pembinaan dan pengembangan profesi dapat dilakukan oleh institusi pemerintah, lembaga pelatihan (training provider) nonpemerintah, penyelenggara, atau satuan pendidikan. Di tingkat satuan pendidikan, program ini dapat dilakukan oleh guru pembina, guru inti, koordinator guru kelas, dan sejenisnya yang ditunjuk dari guru terbaik dan ditugasi oleh kepala sekolah. Analisis kebutuhan, perumusan tujuan dan sasaran, desain program, implementasi dan layanan, serta evaluasi program pelatihan dapat ditentukan secara mandiri oleh penyelenggara atau memodifikasi/mengadopsi program sejenis. Pembinan dan pengembangan karir guru terdiri dari tiga ranah, yaitu penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Sebagai bagian dari pengembangan karir, kenaikan pangkat merupakan hak guru. Dalam kerangka pembinaan dan pengembangan, kenaikan pangkat ini termasuk ranah peningkatan karir. Kenaikan pengkat ini dilakukan melalui dua jalur. Pertama, kenaikan pangkat dengan sistem pengumpulan angka kredit. Kedua, kenaikan pangkat karena prestasi kerja atau dedikasi yang luar biasa.

D.

Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan

Untuk menjadi guru profesional, perlu perjalanan panjang. Dengan demikian, kenijakan pembinaan dan pengmbangan profesi guru harus dilakukan secara kontinyu, dengan serial kegiatan tertentu. Diawali dengan penyiapan calon guru, rekruitmen, penempatan, penugasan, pengembangan profesi dan karir (lihat Gambar 1.4), hingga menjadi guru profesional sejati, yang menjalani profesionalisasi secara terus-menerus. Merujuk pada alur berpikir ini, guru profesional sesungguhnya adalah guru yang di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bersifat otonom, menguasai kompetensi secara komprehensif, dan daya intelektual tinggi. Pengembangan keprofesian guru adakalanya diawali dengan penilaian kinerja dan uji kompetensi. Untuk mengetahui kinerja dan kompetensi guru dilakukan penilaian kinerja dan uji kompetensi. Atas dasar itu dapat dirumuskan profil dan peta kinerja dan kompetensinya. Kondisi nyata itulah yang menjadi salah satu dasar peningkatan kompetensi guru. Dengan demikian, hasil penilaian kinerja dan uji kompetensi menjadi salah satu basis utama desain program peningkatan kompetensi guru.

48


Penilaian kinerja guru (teacher performance appraisal) merupakan salah satu langkah untuk merumuskan program peningkatan kompetensi guru secara efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang pada Permenneg PAN dan RB No. 16 Tahun 2009. Penilaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan guru yang sebenarnya dalam melaksanakan pembelajaran. Berdasarkan penilaian kinerja ini juga akan diketahui tentang kekuatan dan kelemahan guru-guru, sesuai dengan tugasnya masing-masing, baik guru kelas, guru bidang studi, maupun guru bimbingan konseling. Penilaian kinerja guru dilakukan secara periodik dan sistematis untuk mengetahui prestasi kerjanya, termasuk potensi pengembangannya Disamping keharusan menjalani penilaian kinerja, guru-guru pun perlu diketahui tingkat kompetensinya melalui uji kompetensi. Uji kompetensi dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang kondisi nyata guru dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Berdasarkan hasil uji kompetensi dirumuskan profil kompetensi guru menurut level tertentu, sekaligus menentukan kelayakannya. Dengan demikian, tujuan uji kompetensi adalah menilai dan menetapkan apakah guru sudah kompeten atau belum dilihat dari standar kompetensi yang diujikan. Dengan demikian, kegiatan peningkatan kompetensi guru memiliki rasional dan pertimbangan empiris yang kuat. Penilaian kinerja dan uji kompetensi guru esensinya berfokus pada keempat kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Kebijakan pembinaan dan pengembangan profesi guru dengan segala cabang aktifitasnya perlu disertai dengan upaya memberi penghargaan, perlindungan, kesejateraan, dan pemartabatan guru. Karena itu, isu-isu yang relevan dengan masa depan manajemen guru, memerlukan formulasi yang sistemik dan sistematik terutama sistem penyediaan, rekruitmen, pengangkatan dan penempatan, sistem distribusi, sertifikasi, peningkatan kualifikasi, penilaian kinerja, uji kompetensi, penghargaan dan perlindungan, kesejahteraan, pembinaan karir, pengembangan keprofesian berkelanjutan, pengawasan etika profesi, serta pengelolaan guru di daerah khusus.

49


E.

Kebijakan Pemerataan Guru

Hingga kini masih muncul kesenjangan pemerataan guru antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan, antarkabupaten/kota, dan antarprovinsi. Hal tersebut menunjukkan betapa rumitnya persoalan yang berkaitan dengan penataan dan pemerataan guru di negeri tercinta ini. Pemerintah berupaya mencari solusi terbaik untuk memecahkan persoalan rumitnya penataan dan pemerataan guru tersebut dengan menetapkan Peraturan Bersama Lima Menteri, yaitu Mendiknas, Menneg PAN dan RB, Mendagri, Menkeu, dan Menag tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil. Peraturan ini ditandatangani tanggal 3 Oktober 2011 dan mulai efektif tanggal 2 Januari 2012. Dalam peraturan bersama ini antara lain dinyatakan, bahwa untuk menjamin pemerataan guru antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan, antarkabupaten/kota, dan/atau antarprovinsi dalam upaya mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan formal secara nasional dan pencapaian tujuan pendidikan nasional, guru pegawai negeri sipil dapat dipindahtugaskan pada satuan pendidikan di kabupaten/kota, dan provinsi lain. 1.

Kebijakan dan Pemerataan Guru

Dalam Peraturan bersama Mendiknas, Menneg PAN dan RB, Mendagri, Menkeu, dan Menag tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, tanggal 3 Oktober 2011 dan mulai efektif tanggal 2 Januari 2012 secara eksplisit menyatakan bahwa: a. Kebijakan standardisasi teknis dalam penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan secara nasional ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Demikian juga Menteri Pendidikan Nasional mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan untuk penataan dan pemerataan guru PNS pada provinsi yang berbeda berdasarkan data pembanding dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dalam memfasilitasi penataan dan pemerataan PNS di daerah dan kabupaten/kota, Menteri Pendidikan Nasional berkoordinasi dengan Menteri Agama. b. Menteri Agama berkewajiban membuat perencanaan, penataan, dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. c. Menteri Dalam Negeri berkewajiban untuk mendukung pemerintah daerah dalam hal penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan untuk memenuhi standardisasi teknis yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional serta memasukkan unsur penataan dan pemerataan guru PNS ini sebagai bagian penilaian kinerja pemerintah daerah. d. Menteri Keuangan berkewajiban untuk mendukung penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan sebagai bagian dari kebijakan penataan PNS secara nasional melalui aspek pendanaan di bidang pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara. e. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendukung penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan melalui penetapan formasi guru PNS.

50


f. Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya membuat perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan yang menjadi tanggung jawab masing-masing. 2.

Kewenangan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota a. Dalam pelaksanaan kegiatan penataan dan pemerataan guru, gubernur bertanggung jawab dan wajib melakukan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi yang kelebihan atau kekurangan guru PNS. b. Bupati/walikota bertanggung jawab dan wajib melakukan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota yang kelebihan dan kekurangan guru PNS. c. Gubernur mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS untuk penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayah kerjanya sesuai dengan kewenangannya. d. Bupati/Walikota mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS untuk penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayah kerjanya sesuai dengan kewenangannya. e. Gubernur mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya untuk penataan dan pemerataan antarkabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi. f. Penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan didasarkan pada analisis kebutuhan dan persediaan guru sesuai dengan kebijakan standardisasi teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. g. Analisis kebutuhan disusun dalam suatu format laporan yang dikirimkan kepada Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan diteruskan ke Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Keuangan.

Dalam kerangka pemerataan guru, diperlukan pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dalam kegiatan penataan dan pemerataan guru, khususnya guru PNS. Oleh karena itu secara bersama-sama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menneg PAN dan RB, dan Menteri Keuangan wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penataan dan pemerataan guru sesuai dengan kewenangan masing-masing.Sedangkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarpendidikan di kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur sesuai dengan masing-masing wilayahnya. Termasuk dalam kerangka ini, diperlukan juga pembinaan dan pengawasan. Norma-norma umum pembinaan dan pengawasan disajikan berikut ini.

51


1. Secara Umum, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri. 2. Secara teknis, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan Nasional. 3. Menteri Agama melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah di lingkungan Kementerian Agama. 4. Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di pemerintah kabupaten/kota. Dari mana pendanaannya? Pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, antarjenis pendidikan, atau antarprovinsi pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dibebankan pada APBN, dan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, atau antarjenis pendidikan antarkabupaten/kota dalam satu provinsi pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dibebankan pada APBD provinsi. Sedangkan pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, atau antarjenis pendidikan antarkabupaten/kota, atau antarprovinsi pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota. Pelaksanaan pelaporan penataan dan pemerataan guru disajikan berikut ini. 1. Bupati/Walikota membuat usulan perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayahnya dan menyampaikannya kepada Gubernur paling lambat bulan Februari tahun berjalan. Kemudian Gubernur mengusulkan perencanaan seperti tersebut di atas, dan perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayahnya kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Menteri Agama sesuai dengan kewenangannya masing-masing paling lambat bulan Maret tahun berjalan. 2. Bupati/Walikota membuat laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayahnya dan menyampaikannya kepada Gubernur paling lambat bulan April tahun berjalan. Kemudian Gubernur melaporkan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Menteri Agama sesuai dengan kewenangannya masing-masing paling lambat bulan Mei tahun berjalan dan diteruskan ke Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Keuangan. 3. Menteri Agama menyampaikan informasi tentang perencanaan dan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayah kerjanya dan menyampaikannya kepada Menteri Pendidikan Nasional, Menteri

52


Keuangan, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat bulan Mei tahun berjalan. 4. Berdasarkan laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS dan informasi dari Kementerian Agama tersebut di atas, Menteri Pendidikan Nasional melakukan evaluasi dan menetapkan capaian penataan dan pemerataan guru PNS secara nasional paling lambat bulan Juli tahun berjalan. 5. Hasil evaluasi disampaikan oleh Menteri Pendidikan Nasional kepada Menteri Keuangan, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Sanksi bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan kebijakan ini adalah sebagai berikut: 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menghentikan sebagian atau seluruh bantuan finansial fungsi pendidikan dan memberikan rekomendasi kepada Kementerian terkait sesuai dengan kewenangannya untuk menjatuhkan sanksi kepada Bupati/Walikota atau Gubernur yang tidak melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, atau antarjenis pendidikan di daerahnya. 2. Atas dasar rekomendasi tersebut di atas, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunda pemberian formasi guru PNS kepada Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Atas dasar rekomendasi tersebut di atas, Menteri Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran dana perimbangan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Atas dasar rekomendasi tersebut di atas, Menteri Dalam Negeri memberikan penilaian kinerja kurang baik dalam penyelenggaraan urusan penataan dan pemerataan guru PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

53


BAB II PENINGKATAN KOMPETENSI Topik ini berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru. Materi sajian terutama berkaitan dengan esensi, prinsip, jenis program pengembangan keprofesian guru secara berkelanjutan, serta uji kompetensi guru dan dampak ikutanya. Peserta PLPG diminta mengikuti materi pembelajaran secara individual, melaksanakan diskusi kelompok, menelaah kasus, membaca regulasi yang terkait, mengerjakan latihan, dan melakukan refleksi.

A.

Esensi Peningkatan Kompetensi

Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), baik sebagai substansi materi ajar maupun piranti penyelenggaraan pembelajaran, terus berkembang. Dinamika ini menuntut guru selalu meningkatkan dan menyesuaikan kompetensinya agar mampu mengembangkan dan menyajikan materi pelajaran yang aktual dengan menggunakan berbagai pendekatan, metoda, dan teknologi pembelajaran terkini. Hanya dengan cara itu guru mampu menyelenggarakan pembelajaran yang berhasil mengantarkan peserta didik memasuki dunia kehidupan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan pada zamannya. Sebaliknya, ketidakmauan dan ketidakmampuan guru menyesuaikan wawasan dan kompetensi dengan tu ntu t an perkembangan lingkungan profesinya justru akan menjadi salah satu faktor penghambat ketercapaian tujuan pendidikan dan pembelajaran. Hingga kini, baik dalam fakta maupun persepsi, masih banyak kalangan yang meragukan kompetensi guru baik dalam bidang studi yang diajarkan maupun bidang lain yang mendukung terutama bidang didaktik dan metodik pembelajaran. Keraguan ini cukup beralasan karena didukung oleh hasil uji kompetensi yang menunjukkan masih banyak guru yang belum mencapai standar kompetensi yang ditetapkan. Uji kompetensi ini juga menunjukkan bahwa masih banyak guru yang tidak menguasai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Uji-coba studi video terhadap sejumlah guru di beberapa lokasi sampel melengkapi bukti keraguan itu. Kesimpulan lain yang cukup mengejutkan dari studi tersebut di antaranya adalah bahwa pembelajaran di kelas lebih didominasi oleh ceramah satu arah dari guru dan sangat jarang terjadi tanya jawab. Ini mencerminkan betapa masih banyak guru yang tidak berusaha meningkatkan dan memutakhirkan profesionalismenya. Reformasi pendidikan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menuntut reformasi guru untuk memiliki tingkat kompetensi yang lebih tinggi, baik kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, maupun sosial. Akibat dari masih banyaknya guru yang tidak menguasai kompetensi yang dipersyaratkan ditambah dengan kurangnya kemampuan untuk menggunakan TIK membawa dampak pada siswa paling tidak dalam dua hal. Pertama, siswa hanya terbekali dengan kompetensi yang sudah usang. Akibatnya, produk sistem pendidikan dan pembelajaran tidak siap terjun ke dunia kehidupan nyata yang terus berubah.

54


Kedua, pembelajaran yang diselenggarakan oleh guru juga kurang kondusif bagi tercapainya tujuan secara aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan karena tidak didukung oleh penggunaan teknologi pembelajaran yang modern dan handal. Hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa substansi materi pelajaran yang harus dipelajari oleh anak didik terus berkembang baik volume maupun kompleksitasnya. Sebagaimana ditekankan dalam prinsip percepatan belajar (accelerated learning), kecenderungan materi yang harus dipelajari anak didik yang semakin hari semakin bertambah jumlah, jenis, dan tingkat kesulitannya, menuntut dukungan strategi dan teknologi pembelajaran yang secara terus-menerus disesuaikan pula agar pembelajaran dapat dituntaskan dalam interval waktu yang sama. Sejatinya, guru adalah bagian integral dari subsistem organisasi pendidikan secara menyeluruh. Agar sebuah organisasi pendidikan mampu menghadapi perubahan dan ketidakpastian yang menjadi ciri kehidupan modern, perlu mengembangkan sekolah sebagai sebuah organisasi pembelajar. Di antara karakter utama organisasi pembelajar adalah mencermati perubahan internal dan eksternal yang diikuti dengan upaya penyesuaian diri dalam rangka mempertahankan eksistensinya.

B.

Prinsip-Prinsip Peningkatan Kompetensi dan Karir 1. Prinsip-prinsip Umum Secara umum program peningkatan kompetensi guru diselenggarakan dengan menggunakan prinsip-prinsip seperti berikut ini. a. Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. b. Satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. c. Suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan guru yang berlangsung sepanjang hayat. d. Memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas guru dalam proses pembelajaran. e. Memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

2. Prinsip-pinsip Khusus Secara khusus program peningkatan kompetensi guru diselenggarakan dengan menggunakan prinsip-prinsip seperti berikut ini. a. Ilmiah, keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam kompetensi dan indikator harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. b. Relevan, rumusannya berorientasi pada tugas dan fungsi guru sebagai tenaga pendidik profesional yakni memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. c. Sistematis, setiap komponen dalam kompetensi jabatan guru fungsional dalam mencapai kompetensi. 55

berhubungan secara


d. Konsisten, adanya hubungan yang ajeg dan taat asas antara kompetensi dan indikator. e. Aktual dan kontekstual, yakni rumusan kompetensi dan indikator dapat mengikuti perkembangan Ipteks. f. Fleksibel, rumusan kompetensi dan indikator dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman. g. Demokratis, setiap guru memiliki hak dan peluang yang sama untuk diberdayakan melalui proses pembinaan dan pengembangan profesionalitasnya, baik secara individual maupun institusional. h. Obyektif, setiap guru dibina dan dikembangkan profesi dan karirnya dengan mengacu kepada hasil penilaian yang dilaksanakan berdasarkan indikator-indikator terukur dari kompetensi profesinya. i. Komprehensif, setiap guru dibina dan dikembangkan profesi dan karirnya untuk mencapai kompetensi profesi dan kinerja yang bermutu dalam memberikan layanan pendidikan dalam rangka membangun generasi yang memiliki pengetahuan, kemampuan atau kompetensi, mampu menjadi dirinya sendiri, dan bisa menjalani hidup bersama orang lain. j. Memandirikan, setiap guru secara terus menerus diberdayakan untuk mampu meningkatkan kompetensinya secara berkesinambungan, sehingga memiliki kemandirian profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi profesinya. k. Profesional, pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dilaksanakan dengan mengedepankan nilai-nilai profesionalitas. l. Bertahap, dimana pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dilaksanakan berdasarkan tahapan waktu atau tahapan kualitas kompetensi yang dimiliki oleh guru. m. Berjenjang, pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dilaksanakan secara berjenjang berdasarkan jenjang kompetensi atau tingkat kesulitan kompetensi yang ada pada standar kompetensi. n. Berkelanjutan, pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dilaksanakan sejalan dengan perkembangan ilmu pentetahuan, teknologi dan seni, serta adanya kebutuhan penyegaran kompetensi guru; o. Akuntabel, pembinaan dan pengembangan profesi dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik;

dan

karir

guru

dapat

p. Efektif, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru harus mampu memberikan informasi yang bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat oleh pihak-pihak yang terkait dengan profesi dan karir lebih lanjut dalam upaya peningkatan kompetensi dan kinerja guru. q. Efisien, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru harus didasari atas pertimbangan penggunaan sumberdaya seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang optimal.

56


C.

Jenis Program

Peningkatan kompetensi guru guru dilaksanakan melalui berbagai strategi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (diklat) dan bukan diklat, antara lain seperti berikut ini. 1.

Pendidikan dan Pelatihan a. Inhouse training (IHT). Pelatihan dalam bentuk IHT adalah pelatihan yang dilaksanakan secara internal di KKG/MGMP, sekolah atau tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan. Strategi pembinaan melalui IHT dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa sebagian kemampuan dalam meningkatkan kompetensi dan karir guru tidak harus dilakukan secara eksternal, tetapi dapat dilakukan oleh guru yang memiliki kompetensi kepada guru lain yang belum memiliki kompetensi. Dengan strategi ini diharapkan dapat lebih menghemat waktu dan biaya. b. Program magang. Program magang adalah pelatihan yang dilaksanakan di institusi/industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi professional guru. Program magang ini terutama diperuntukkan bagi guru kejuruan dan dapat dilakukan selama priode tertentu, misalnya, magang di industri otomotif dan yang sejenisnya. Program magang dipilih sebagai alternatif pembinaan dengan alasan bahwa keterampilan tertentu khususnya bagi guru-guru sekolah kejuruan memerlukan pengalaman nyata. c. Kemitraan sekolah. Pelatihan melalui kemitraan sekolah dapat dilaksanakan bekerjasama dengan institusi pemerintah atau swasta dalam keahlian tertentu. Pelaksanaannya dapat dilakukan di sekolah atau di tempat mitra sekolah. Pembinaan melalui mitra sekolah diperlukan dengan alasan bahwa beberapa keunikan atau kelebihan yang dimiliki mitra dapat dimanfaatkan oleh guru yang mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya. d. Belajar jarak jauh. Pelatihan melalui belajar jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam satu tempat tertentu, melainkan dengan sistem pelatihan melalui internet dan sejenisnya. Pembinaan melalui belajar jarak jauh dilakukan dengan pertimbangan bahwa tidak semua guru terutama di daerah terpencil dapat mengikuti pelatihan di tempat-tempat pembinaan yang ditunjuk seperti di ibu kota kabupaten atau di propinsi. e. Pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. Pelatihan jenis ini dilaksanakan di P4TK dan atau LPMP dan lembaga lain yang diberi wewenang, di mana program pelatihan disusun secara berjenjang mulai dari jenjang dasar, menengah, lanjut dan tinggi. Jenjang pelatihan disusun berdasarkan tingkat kesulitan dan jenis kompetensi. Pelatihan khusus (spesialisasi) disediakan berdasarkan kebutuhan khusus atau disebabkan adanya perkembangan baru dalam keilmuan tertentu. f. Kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya. Kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya dimaksudkan untuk melatih meningkatkan kompetensi guru dalam beberapa kemampuan seperti melakukan penelitian tindakan kelas, menyusun karya ilmiah, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran, dan lain-lain sebagainya. g. Pembinaan internal oleh sekolah. Pembinaan internal ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki kewenangan membina, melalui rapat dinas, rotasi tugas

57


mengajar, pemberian tugas-tugas internal tambahan, diskusi dengan rekan sejawat dan sejenisnya. h. Pendidikan lanjut. Pembinaan profesi guru melalui pendidikan lanjut juga merupakan alternatif bagi pembinaan profesi guru di masa mendatang. Pengikutsertaan guru dalam pendidikan lanjut ini dapat dilaksanakan dengan memberikan tugas belajar, baik di dalam maupun di luar negeri, bagi guru yang berprestasi. Pelaksanaan pendidikan lanjut ini akan menghasilkan guru-guru pembina yang dapat membantu guru-guru lain dalam upaya pengembangan profesi. 2.

Kegiatan Selain Pendidikan dan Pelatihan a. Diskusi masalah pendidikan. Diskusi ini diselenggarakan secara berkala dengan topik sesuai dengan masalah yang di alami di sekolah. Melalui diskusi berkala diharapkan para guru dapat memecahkan masalah yang dihadapi berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah ataupun masalah peningkatan kompetensi dan pengembangan karirnya. b. Seminar. Pengikutsertaan guru di dalam kegiatan seminar dan pembinaan publikasi ilmiah juga dapat menjadi model pembinaan berkelanjutan profesi guru dalam meningkatkan kompetensi guru. Melalui kegiatan ini memberikan peluang kepada guru untuk berinteraksi secara ilmiah dengan kolega seprofesinya berkaitan dengan hal-hal terkini dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. c. Workshop. Workshop dilakukan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran, peningkatan kompetensi maupun pengembangan karirnya. Workshop dapat dilakukan misalnya dalam kegiatan menyusun KTSP, analisis kurikulum, pengembangan silabus, penulisan RPP, dan sebagainya. d. Penelitian. Penelitian dapat dilakukan guru dalam bentuk penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimen ataupun jenis yang lain dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran. e. Penulisan buku/bahan ajar. Bahan ajar yang ditulis guru dapat berbentuk diktat, buku pelajaran ataupun buku dalam bidang pendidikan. f. Pembuatan media pembelajaran. Media pembelajaran yang dibuat guru dapat berbentuk alat peraga, alat praktikum sederhana, maupun bahan ajar elektronik (animasi pembelajaran). g. Pembuatan karya teknologi/karya seni. Karya teknologi/seni yang dibuat guru dapat berupa karya teknologi yang bermanfaat untuk masyarakat dan atau pendidikan dan karya seni yang memiliki nilai estetika yang diakui oleh masyarakat.

D.

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

Penetapan Permenneg PAN dan RB Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, dilatarbelakangi bahwa guru memiliki peran strategis dalam meningkatkan proses pembelajaran dan mutu peserta didik. Perubahan mendasar yang terkandung dalam Permenneg PAN dan RB Nomor 16 tahun 2009 dibandingkan dengan regulasi sebelumnya, di antaranya dalam hal penilaian kinerja guru yang sebelumnya lebih bersifat administratif menjadi lebih berorientasi

58


praktis, kuantitatif, dan kualitatif, sehingga diharapkan para guru akan lebih bersemangat untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitasnya. Dalam Permenneg PAN dan RB ini, jabatan fungsional terdiri dari empat jenjang, yaitu Guru Pertama, Guru Muda, Guru Madya, dan Guru Utama. Setiap tahun, guru harus dinilai kinerjanya secara teratur melalui Penilaian Kinerja Guru (PK Guru) dan wajib mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). PKB tersebut harus dilaksanakan sejak guru memiliki golongan kepangkatan III/a dengan melakukan pengembangan diri, dan sejak golongan kepangkatan III/b guru wajib melakukan publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif. Untuk naik dari golongan kepangkatan IV/c ke IV/d guru wajib melakukan presentasi ilmiah. Gambar 2.1. menunjukkan keterkaitan antara PKB, PK Guru, dan pengembangan karir guru.

PKB dikembangkan atas dasar profil kinerja guru sebagai perwujudan hasil PK Guru dan didukung dengan hasil evaluasi diri. Apabila hasil PK Guru masih berada di bawah standar kompetensi yang ditetapkan atau berkinerja rendah, maka guru diwajibkan untuk mengikuti program PKB yang diorientasikan sebagai pembinaan untuk mencapai kompetensi standar yang disyaratkan. Sementara itu, guru yang hasil penilaian kinerjanya telah mencapai standar kompetensi yang disyaratkan, maka kegiatan PKB diarahkan kepada pengembangan kompetensi agar dapat memenuhi tuntutan masa depan dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kebutuhan sekolah dalam rangka memberikan layanan pembelajaran yang berkualitas kepada peserta didik. Dalam Permenneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009, PKB diakui sebagai salah satu unsur utama yang diberikan angka kredit untuk pengembangan karir guru dan kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru, selain kegiatan pembelajaran/pembimbingan dan tugas tambahan lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Kegiatan PKB diharapkan dapat menciptakan guru yang profesional, yang bukan hanya sekadar memiliki ilmu pengetahuan yang luas, tetapi juga memiliki kepribadian yang matang. Dengan kepribadian yang prima dan penguasaan IPTEK yang kuat, guru diharapkan terampil dalam menumbuhkembangkan minat dan bakat peserta didik sesuai dengan bidangnya. Secara umum, keberadaan PKB bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah/madrasah yang berimbas pada peningkatan mutu pendidikan. Secara khusus, tujuan PKB disajikan berikut ini.

59


1.

Meningkatkan kompetensi guru untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan.

2.

Memutakhirkan kompetensi guru untuk memenuhi kebutuhan guru dalam memfasilitasi proses belajar peserta didik dalam memenuhi tuntutan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni di masa mendatang.

3.

Mewujudkan guru yang memiliki komitmen kuat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional.

4.

Menumbuhkan rasa cinta dan bangga sebagai penyandang profesi guru.

5.

Meningkatkan citra, harkat, dan martabat profesi guru di masyarakat.

Manfaat PKB bagi peserta didik yaitu memperoleh jaminan kepastian mendapatkan pelayanan dan pengalaman belajar yang efektif untuk meningkatkan potensi diri secara optimal, sehingga mereka memiliki kepribadian kuat dan berbudi pekerti luhur untuk berperan aktif dalam pengembangan iImu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan perkembangan masyarakat. Bagi guru hal ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta memiliki kepribadian yang kuat sesuai dengan profesinya; sehingga selama karirnya mampu menghadapi perubahan internal dan eksternal dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik menghadapi kehidupan di masa datang. Dengan PKB untuk guru, bagi sekolah/madrasah diharapkan mampu menjadi sebuah organisasi pembelajaran yang efektif; sehingga sekolah/madrasah dapat menjadi wadah untuk peningkatan kompetensi, dedikasi, dan komitmen guru dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik. Bagi orang tua/masyarakat, PKB untuk guru bermakna memiliki jaminan bahwa anak mereka di sekolah akan memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Bagi pemerintah,PKB untuk guru dimungkinkan dapat memetakan kualitas layanan pendidikan sebagai dasar untuk menyusun dan menetapkan kebijakan pembinaan dan pengembangan profesi guru dalam menunjang pembangunan pendidikan; sehingga pemerintah dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas, kompetitif dan berkepribadian luhur. PKB adalah bentuk pembelajaran berkelanjutan untuk memelihara dan meningkatkan standar kompetensi secara keseluruhan, mencakup bidang-bidang yang berkaitan dengan profesi guru. Dengan demikian, guru secara profesional dapat memelihara, meningkatkan, dan memperluas pengetahuan dan keterampilannya untuk melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu. Pembelajaran yang bermutu diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman peserta didik. PKB mencakup kegiatan-kegiatan yang didesain untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan guru. Kegiatan dalam PKB membentuk suatu siklus yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi. Gambar 2.2 menunjukkan siklus kegiatan PKB bagi guru. Melalui siklus kegiatan pengembangan keprofesian guru secara berkelanjutan, diharapkan guru akan mampu mempercepat pengembangan pengetahuan dan keterampilan untuk peningkatan karirnya.

60


Kegiatan PKB untuk pengembangan diri dapat dilakukan di sekolah, baik oleh guru secara mandiri, maupun oleh guru bekerja sama dengan guru lain dalam satu sekolah. Kegiatan PKB melalui jaringan sekolah dapat dilakukan dalam satu rayon (gugus), antarrayon dalam kabupaten/kota tertentu, antarprovinsi, bahkan dimungkinkan melalui jaringan kerjasama sekolah antarnegara serta kerjasama sekolah dan industri, baik secara langsung maupun melalui teknologi informasi. Kegiatan PKB melalui jaringan antara lain dapat berupa: kegiatan KKG/MGMP; pelatihan/seminar/lokakarya; kunjungan ke sekolah lain, dunia usaha, industri, dan sebagainya; mengundang nara sumber dari sekolah lain, komite sekolah, dinas pendidikan, pengawas, asosiasi profesi, atau dari instansi lain yang relevan. Jika kegiatan PKB di sekolah dan jaringan sekolah belum memenuhi kebutuhan pengembangan keprofesian guru, atau guru masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut, kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan sumber kepakaran luar lainnya. Sumber kepakaran lain ini dapat disediakan melalui LPMP, P4TK, Perguruan Tinggi atau institusi layanan lain yang diakui oleh pemerintah, atau institusi layanan luar negeri melalui pendidikan dan pelatihan jarak jauh dengan memanfaatkan jejaring virtual atau TIK. Dalam kaitannya dengan PKB ini, beberapa jenis pengembangan kompetensi dapat dilakukan oleh guru dan di sekolah mereka sendiri. Beberapa program dimaksud disajikan berikut ini. 1.

Dilakukan oleh guru sendiri: a. menganalisis umpan balik yang diperoleh dari siswa terhadap pelajarannya; b. menganalisis hasil pembelajaran (nilai ujian, keterampilan siswa, dll); c. mengamati dan menganalisis tanggapan siswa terhadap kegiatan pembelajaran; d. membaca artikel dan buku yang berkaitan dengan bidang dan profesi; dan e. mengikuti kursus atau pelatihan jarak jauh.

2.

Dilakukan oleh guru bekerja sama dengan guru lain: a. mengobservasi guru lain; b. mengajak guru lain untuk mengobservasi guru yang sedang mengajar; c. mengajar besama-sama dengan guru lain (pola team teaching); d. bersamaan dengan guru lain membahas dan melakukan investigasi terhadap permasalahan yang dihadapi di sekolah;

61


e. membahas artikel atau buku dengan guru lain; dan f. merancang persiapan mengajar bersama guru lain. 3.

Dilakukan oleh sekolah : a. training day untuk semua sumber daya manusia di sekolah (bukan hanya guru); b. kunjungan ke sekolah lain; dan c. mengundang nara sumber dari sekolah lain atau dari instansi lain.

Satu hal yang perlu diingat dalam pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan harus dapat mematuhi prinsip-prinsip seperti berikut ini. 1. Setiap guru di Indonesia berhak mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri. Hak tersebut perlu diimplementasikan secara teratur, sistematis, dan berkelanjutan. 2. Untuk menghindari kemungkinan pengalokasian kesempatan pengembangan yang tidak merata, proses penyusunan program PKB harus dimulai dari sekolah. Sekolah wajib menyediakan kesempatan kepada setiap guru untuk mengikuti program PKB minimal selama tujuh hari atau 40 jam per tahun. Alokasi tujuh hari tersebut adalah alokasi minimal. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan/ atau sekolah berhak menambah alokasi waktu jika dirasakan perlu, termasuk penyediaan anggaran untuk kegiatan PKB. 3. Guru juga wajib berusaha mengembangkan dirinya semaksimal mungkin dan secara berkelanjutan. Alokasi waktu tujuh hari per tahun sebenarnya tidak cukup, sehingga guru harus tetap berusaha pada kesempatan lain di luar waktu tujuh hari tersebut. Keseriusan guru untuk mengembangkan dirinya merupakan salah satu hal yang diperhatikan dan dinilai di dalam kegiatan proses pembelajaran yang akan dievaluasi kinerja tahunannya. 4. Proses PKB bagi guru harus dimulai dari guru sendiri. Sebenarnya guru tidak bisa ‘dikembangkan’ oleh orang lain jika dia belum siap untuk berkembang. Pihak-pihak yang mendapat tugas untuk membina guru perlu menggali sebanyak-banyaknya dari guru tersebut (tentang keinginannya, kekhawatirannya, masalah yang dihadapinya, pemahamannya tentang proses belajar-mengajar, dsb) sebelum memberikan masukan/saran. 5. Untuk mencapai tujuan PKB yang sebenarnya, kegiatan PKB harus melibatkan guru secara aktif sehingga betul-betul terjadi perubahan pada dirinya, baik dalam penguasaan materi, pemahaman konteks, keterampilan, dan lain-lain. Jenis pelatihan tradisional -- yaitu ceramah yang dihadiri oleh peserta dalam jumlah besar tetapi tidak melibatkan mereka secara aktif -- perlu dihindari. Berdasarkan analisis kebutuhan dan ketentuan yang berlaku serta praktik-praktik pelaksanaannya, perlu dikembangkan mekanisme PKB yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan guru untuk meningkatkan profesionalismenya. Analisis kebutuhan dan ketentuan tersebut mencakup antara lain: 1. Setiap guru berhak menerima pembinaan berkelanjutan dari seorang guru yang berpengalaman dan telah mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan (guru pendamping). 2. Guru pendamping tersebut berasal dari sekolah yang sama dengan guru binaannya atau dipilih dari sekolah lain yang berdekatan, apabila di sekolahnya tidak ada guru pendamping yang memenuhi kompetensi.

62


3. Setiap sekolah mempunyai seorang koordinator PKB tingkat sekolah, yaitu seorang guru yang berpengalaman. Sekolah yang mempunyai banyak guru boleh membentuk sebuah tim PKB untuk membantu Koordinator PKB, sedangkan sekolah kecil dengan jumlah guru yang terbatas, terutama sekolah dasar, sangat dianjurkan untuk bekerja sama dengan sekolah lain di sekitarnya. Dengan demikian, seorang Koordinator PKB bisa mengkoordinasikan kegiatan PKB di beberapa sekolah. 4. Setiap Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menunjuk dan menetapkan seorang Koordinator PKB tingkat kabupaten/kota (misalnya pengawas yang bertanggung jawab untuk gugus sekolah tertentu). 5. Sekolah, KKG/MGMP serta Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota harus merencanakan kegiatan PKB dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan tersebut. Kegiatan PKB harus sejalan dengan visi dan misi sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. 6. Sekolah berkewajiban menjamin bahwa kesibukan guru dengan tugas tambahannya sebagai Guru Pembina atau sebagai Koordinator PKB tingkat sekolah maupun dalam mengikuti kegiatan PKB tidak mengurangi kualitas pembelajaran siswa. PKB perlu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai standar kompetensi dan/atau meningkatkan kompetensinya agar guru mampu memberikan layanan pendidikan secara profesional. Pencapaian dan peningkatan kompetensi tersebut akan berdampak pada peningkatan keprofesian guru dan berimplikasi pada perolehan angka kredit bagi pengembangan karir guru. Dalam Permenneg PAN dan RB Nomor 16 tahun 2009, terdapat tiga unsur kegiatan guru dalam PKB yang dapat dinilai angka kreditnya, yaitu: pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. 1.

Pengembangan Diri Pengembangan diri pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru melalui kegiatan pendidikan dan latihan fungsional dan kegiatan kolektif guru yang dapat meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian guru. Dengan demikian, guru akan mampu melaksanakan tugas utama dan tugas tambahan yang dipercayakan kepadanya. Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan, sedangkan tugas tambahan adalah tugas lain guru yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah, seperti tugas sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala laboratorium, dan kepala perpustakaan. Diklat fungsional termasuk pada kategori diklat dalam jabatan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing. Dalam Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 dinyatakan bahwa diklat fungsional adalah kegiatan guru dalam mengikuti pendidikan atau pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan dalam kurun waktu tertentu. Kegiatan kolektif guru adalah kegiatan guru dalam mengikuti pertemuan ilmiah atau mengikuti kegiatan bersama yang dilakukan guru, baik di sekolah maupun di luar sekolah, dan bertujuan untuk meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan. Beberapa contoh bentuk kegiatan kolektif guru antara lain: (1) lokakarya atau kegiatan bersama untuk menyusun dan/atau mengembangkan perangkat kurikulum, pembelajaran, penilaian, dan/atau media pembelajaran; (2) keikutsertaan pada kegiatan ilmiah (seminar, koloqium, workshop, bimbingan

63


teknis, dan diskusi panel), baik sebagai pembahas maupun peserta; (3) kegiatan kolektif lainnya yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru. Beberapa contoh materi yang dapat dikembangkan dalam kegiatan pengembangan diri, baik dalam diklat fungsional maupun kegiatan kolektif guru, antara lain: (1) penyusunan RPP, program kerja, dan/atau perencanaan pendidikan; (2) penyusunan kurikulum dan bahan ajar; (3) pengembangan metodologi mengajar; (4) penilaian proses dan hasil pembelajaran peserta didik; (5) penggunaan dan pengembangan teknologi informatika dan komputer (TIK) dalam pembelajaran; (6) inovasi proses pembelajaran; (7) peningkatan kompetensi profesional dalam menghadapi tuntutan teori terkini; (8) penulisan publikasi ilmiah; (9) pengembangan karya inovatif; (10) kemampuan untuk mempresentasikan hasil karya; dan (11) peningkatan kompetensi lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas tambahan atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Pelaksanaan berbagai kegiatan pengembangan diri ini harus berkualitas, dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Koordinator PKB di sekolah secara sistematik dan terarah sesuai kebutuhan. Kegiatan pengembangan diri yang berupa diklat fungsional harus dibuktikan dengan surat tugas, sertifikat, dan laporan deskripsi hasil pelatihan yang disahkan oleh kepala sekolah. Sementara itu, kegiatan pengembangan diri yang berupa kegiatan kolektif guru harus dibuktikan dengan surat keterangan dan laporan per kegiatan yang disahkan oleh kepala sekolah. Jika guru mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah, laporan dan bukti fisik pendukung tersebut harus disahkan oleh kepala dinas pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi. Hasil diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru ini perlu didesiminasikan kepada guruguru yang lain, minimal di sekolahnya masing-masing, sebagai bentuk kepedulian dan wujud kontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan. Kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat proses peningkatan dan pengembangan sekolah secara utuh/menyeluruh. Guru bisa memperoleh penghargaan berupa angka kredit tambahan sesuai perannya sebagai pemrasaran/nara sumber. 2.

Publikasi Ilmiah Publikasi ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum. Publikasi ilmiah mencakup 3 (tiga) kelompok, yaitu: a.

Presentasi pada forum ilmiah. Dalam hal ini guru bertindak sebagai pemrasaran dan/atau nara sumber pada seminar, lokakarya, koloqium, dan/atau diskusi ilmiah, baik yang diselenggarakan pada tingkat sekolah, KKG/MGMP, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional.

b.

Publikasi ilmiah berupa hasil penelitian atau gagasan ilmu bidang pendidikan formal. Publikasi dapat berupa karya tulis hasil penelitian, makalah tinjauan ilmiah di bidang pendidikan formal dan pembelajaran, tulisan ilmiah populer, dan artikel ilmiah dalam bidang pendidikan. Karya ilmiah ini telah diterbitkan dalam jurnal ilmiah tertentu atau minimal telah diterbitkan dan diseminarkan di sekolah masing-masing. Dokumen karya ilmiah disahkan oleh kepala sekolah dan disimpan di perpustakaan sekolah. Bagi guru yang

64


mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah, karya ilmiahnya harus disahkan oleh kepala dinas pendidikan setempat. c.

3.

Publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan/atau pedoman guru. Buku yang dimaksud dapat berupa buku pelajaran, baik sebagai buku utama maupun buku pelengkap, modul/diktat pembelajaran per semester, buku dalam bidang pendidikan, karya terjemahan, dan buku pedoman guru. Buku termaksud harus tersedia di perpustakaan sekolah tempat guru bertugas. Keaslian buku harus ditunjukkan dengan pernyataan keaslian dari kepala sekolah atau dinas pendidikan setempat bagi guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah.

Karya Inovatif Karya inovatif adalah karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains/teknologi, dan seni. Karya inovatif ini dapat berupa penemuan teknologi tepat guna, penemuan/peciptaan atau pengembangan karya seni, pembuatan/modifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum, atau penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya pada tingkat nasional maupun provinsi. Kegiatan PKB yang mencakup ketiga komponen tersebut harus dilaksanakan secara berkelanjutan, agar guru dapat selalu menjaga dan meningkatkan profesionalismenya, tidak sekadar untuk pemenuhan angka kredit. Oleh sebab itu, meskipun angka kredit seorang guru diasumsikan telah memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsional tertentu, guru tetap wajib melakukan kegiatan PKB.

E.

Uji Kompetensi

Untuk mengetahui kompetensi seorang guru, perlu dilakukan uji kompetensi. Uji kompetensi dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Berdasarkan hasil uji kompetensi, dirumuskan profil kompetensi guru menurut level tertentu yang sekaligus menentukan kelayakan dari guru tersebut. Dengan demikian, tujuan uji kompetensi adalah menilai dan menetapkan apakah guru sudah kompeten atau belum dilihat dari standar kompetensi yang diujikan. Kegiatan peningkatan kompetensi guru memiliki rasional dan pertimbangan empiris yang kuat, sehingga bias dipertanggungjawabkan baik secara akademik, moral, maupun keprofesian. Dengan demikian, disamping hasil penilaian kinerja, uji kompetensi menjadi salah satu basis utama desain program peningkatan kompetensi guru. Uji kompetensi esensinya berfokus pada keempat kompetensi yang harus dimiliki oleh guru seperti yang telah dijelaskan di atas, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan kompetensi profesional. 1.

Kompetensi Pedagogik Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan karakteristik peserta didik dilihat dari berbagai aspek seperti fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Hal tersebut berimplikasi bahwa seorang guru harus mampu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik karena peserta didik memiliki karakter, sifat, dan interes yang berbeda. Berkenaan dengan pelaksanaan kurikulum, 65


seorang guru harus mampu mengembangkan kurikulum di tingkat satuan pendidikan masingmasing dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Guru harus mampu mengoptimalkan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuannya di kelas, dan harus mampu melakukan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan aspek-aspek yang diamati, yaitu: a. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional dan intelektual. b. Penguasaan terhadap teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. c. Mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu. d. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik. e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik. f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. g. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. h. Melakukan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. i. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. 2.

Kompetensi Kepribadian Pelaksanaan tugas sebagai guru harus didukung oleh suatu perasaan bangga akan tugas yang dipercayakan kepadanya untuk mempersiapkan kualitas generasi masa depan bangsa. Walaupun berat tantangan dan rintangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, guru harus tetap tegar dalam melaksakan tugas sebagai seorang pendidik. Pendidikan adalah proses yang direncanakan agar semua berkembang melalui proses pembelajaran. Guru sebagai pendidik harus dapat mempengaruhi ke arah proses itu sesuai dengan tata nilai yang dianggap baik dan berlaku dalam masyarakat. Tata nilai termasuk norma, moral, estetika, dan ilmu pengetahuan, mempengaruhi perilaku etik peserta didik sebagai pribadi dan sebagai anggota masyarakat. Penerapan disiplin yang baik dalam proses pendidikan akan menghasilkan sikap mental, watak dan kepribadian peserta didik yang kuat. Guru dituntut harus mampu membelajarkan peserta didiknya tentang disiplin diri, belajar membaca, mencintai buku, menghargai waktu, belajar bagaimana cara belajar, mematuhi aturan/tata tertib, dan belajar bagaimana harus berbuat. Semuanya itu akan berhasil apabila guru juga disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Guru harus mempunyai kemampuan yang berkaitan dengan kemantapan dan integritas kepribadian seorang guru. Aspek-aspek yang diamati adalah: a. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. b. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. c. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. d. Menunjukan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. 66


e. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. 3.

Kompetensi Sosial Guru di mata masyarakat dan peserta didik merupakan panutan yang perlu dicontoh dan merupkan suri tauladan dalam kehidupanya sehari-hari. Guru perlu memiliki kemampuan sosial dengan masyarakat, dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran yang efektif. Dengan kemampuan tersebut, otomatis hubungan sekolah dengan masyarakat akan berjalan dengan lancar, sehingga jika ada keperluan dengan orang tua peserta didik, para guru tidak akan mendapat kesulitan. Kemampuan sosial meliputi kemampuan guru dalam berkomunikasi, bekerja sama, bergaul simpatik, dan mempunyai jiwa yang menyenangkan. Kriteria kinerja guru dalam kaitannya dengan kompetensi sosial disajikan berikut ini. a. Bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. b. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. c. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. d. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.

4.

Kompetensi Profesional Kompetensi profesional yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Guru mempunyai tugas untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk itu guru dituntut mampu menyampaikan bahan pelajaran. Guru harus selalu meng-update, dan menguasai materi pelajaran yang disajikan. Persiapan diri tentang materi diusahakan dengan jalan mencari informasi melalui berbagai sumber seperti membaca buku-buku terbaru, mengakses dari internet, selalu mengikuti perkembangan dan kemajuan terakhir tentang materi yang disajikan. Dalam menyampaikan pembelajaran, guru mempunyai peranan dan tugas sebagai sumber materi yang tidak pernah kering dalam mengelola proses pembelajaran. Kegiatan mengajarnya harus disambut oleh peserta didik sebagai suatu seni pengelolaan proses pembelajaran yang diperoleh melalui latihan, pengalaman, dan kemauan belajar yang tidak pernah putus. Keaktifan pesertadidik harus selalu diciptakan dan berjalan terus dengan menggunakan metode dan strategi mengajar yang tepat. Guru menciptakan suasana yang dapat mendorong pesertadidik untuk bertanya, mengamati, mengadakan eksperimen, serta menemukan fakta dan konsep yang benar. Karena itu guru harus melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan multimedia, sehingga terjadi suasana belajar sambil bekerja, belajar sambil mendengar, dan belajar sambil bermain, sesuai kontek materinya. Guru harus memperhatikan prinsip-prinsip didaktik metodik sebagai ilmu keguruan. Misalnya, bagaimana menerapkan prinsip apersepsi, perhatian, kerja kelompok, dan prinsipprinsip lainnya. Dalam hal evaluasi, secara teori dan praktik, guru harus dapat melaksanakan

67


sesuai dengan tujuan yang ingin diukurnya. Jenis tes yang digunakan untuk mengukur hasil belajar harus benar dan tepat. Diharapkan pula guru dapat menyusun butir soal secara benar, agar tes yang digunakan dapat memotivasi pesertadidik belajar. Kemampuan yang harus dimiliki pada dimensi kompetensi profesional atau akademik dapat diamati dari aspek-aspek berikut ini. a. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. b. Menguasai standar kompetensi pengembangan yang diampu.

dan

kompetensi

dasar

mata

pelajaran/

bidang

c. Mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif. d. Mengembangkan keprofesian secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif e. Memanfaatkan teknologi mengembangkan diri.

informasi

dan

komunikasi

untuk

berkomunikasi

dan

Seperti dijelaskan di atas, untuk mengetahui kompetensi guru dilakukan uji kompetensi. Melalui uji kompetensi guru dapat dirumuskan profil kompetensinya. Kondisi nyata itulah yang menjadi dasar peningkatan kompetensi guru. Dengan demikian, hasil uji kompetensi menjadi basis utama desain program peningkatan kompetensi guru. Uji kompetensi dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang penguasaan materi pembelajaran setiap guru. Berdasarkan hasil uji kompetensi dirumuskan profil kompetensi guru menurut level tertentu, sekaligus menentukan kelayakannya. Dengan demikian, tujuan uji kompetensi adalah menilai dan menetapkan apakah guru sudah kompeten atau belum dilihat dari standar kompetensi yang diujikan. Pelaksanaan uji kompetensi dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip seperti berikut ini. a. b. c. d.

e.

Valid, yaitu menguji apa yang seharusnya dinilai atau diuji dan bukti-bukti yang dikumpulkan harus mencukupi serta terkini dan asli. Reliabel, yaitu uji komptensi bersifat konsisten, dapat menghasilkan kesimpulan yang relatif sama walaupun dilakukan pada waktu, tempat dan asesor yang berbeda. Fleksibel, yaitu uji kompetensi dilakukan dengan metoda yang disesuikan dengan kondisi peserta uji serta kondisi tempat uji kompetensi. Adil, yaitu uji kompetensi tidak boleh ada diskriminasi terhadap guru, dimana mereka harus diperlakukan sama sesuai dengan prosedur yang ada dengan tidak melihat dari kelompok mana dia berasal. Efektif dan efisien, yaitu uji kompetensi tidak mengorbankan sumber daya dan waktu yang berlebihan dalam melaksanakan uji kompetensi sesuai dengan unjuk kerja yang ditetapkan. Uji kompetensi sebisa mungkin dilaksanakan di tempat kerja atau dengan mengorbankan waktu dan biaya yang sedikit.

Uji kompetensi dilakukan dengan strategi tertentu. Strategi uji kompetensi dilakukan seperti berikut ini. 1. 2.

Dilakukan secara kontinyu bagi semua guru, baik terkait dengan mekanisme sertifikasi maupun bersamaan dengan penilaian kinerja. Dapat dilakukan secara manual (offline), online, atau kombinasinya. 68


3. 4. 5.

Memberi perlakauan khusus untuk jenis guru tertentu, misalnya guru produktif, normatif, guru TK/LB, atau melalui tes kinerja atau performance test. Dimungkinkan penyediaan bank soal yang memenuhi validitas dan reliabilitas tertentu, khusus untuk ranah pengetahuan. Sosialisasi pelaksanaan program dan materi uji kompetensi

Latihan dan Renungan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Apa esensi peningkatan kompetensi guru? Sebutkan jenis-jenis kompetensi yang harus dimiliki oleh guru? Buatlah penjelasan ringkas mengenai keterkaitan masing-masing jenis kompetensi guru! Sebutkan beberapa prinsip peningkatan kompetensi guru1 Apa yang dimaksud dengan pengembangan keprofesian guru secara berkelanjutan? Sebutkan jenis-jenis program peningkatan kompetensi guru! Apa esensi uji kompetensi guru? Apa dampak ikutan hasil uji kompetensi bagi guru?

69


BAB III PENILAIAN KINERJA Topik ini berkaitan dengan penilaian kinerja guru. Materi sajian terutama berkaitan dengan makna, persyaratan, prinsip, tahap-tahap pelaksanaan, dan konversi nilai penilaian kinerja guru. Peserta PLPG diminta mengikuti materi pembelajaran secara individual, melaksanakan diskusi kelompok, menelaah kasus, membaca regulasi yang terkait, menjawab soal latihan, dan melakukan refleksi. A.

Latar Belakang

Guru adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas, fungsi, dan peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru profesional mampu berpartisipasi dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan insan Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan YME, unggul dalam IPTEK, memiliki jiwa estetis, etis, berbudi pekerti luhur, dan berkepribadian. Masa depan masyarakat, bangsa dan negara, sebagian besar ditentukan oleh guru. Karena itu, profesi guru perlu dikembangkan secara terus menerus dan proporsional menurut jabatan fungsional guru. Agar fungsi dan tugas yang melekat pada jabatan fungsional guru dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka diperlukan penilaian kinerja guru (PK Guru) yang menjamin terjadinya proses pembelajaran yang berkualitas di semua jenjang pendidikan. Pelaksanaan PK Guru dimaksudkan untuk mewujudkan guru yang profesional, karena harkat dan martabat suatu profesi ditentukan oleh kualitas layanan profesi guru. Untuk memberi pengakuan bahwa setiap guru adalah seorang profesional di bidangnya dan sebagai penghargaan atas prestasi kerjanya, maka PK Guru harus dilakukan terhadap guru di semua satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Guru yang dimaksud tidak terbatas pada guru yang bekerja di satuan pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi juga mencakup guru yang bekerja di satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama. Hasil PK Guru dapat dimanfaatkan untuk menyusun profil kinerja guru sebagai masukan dalam penyusunan program PKB. Hasil PK Guru juga merupakan dasar penetapan perolehan angka kredit guru dalam rangka pengembangan karir guru sebagaimana diamanatkan dalam Permenneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Jika semua ini dapat dilaksanakan dengan baik dan obyektif, maka cita‐cita pemerintah untuk menghasilkan ”insan yang cerdas komprehensif dan berdaya saing tinggi” lebih cepat direalisasikan.

B.

Pengertian

Menurut Permenneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009, PK Guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Pelaksanaan tugas utama guru tidak dapat dipisahkan dari kemampuannya dalam penguasaan pengetahuan, penerapan pengetahuan dan keterampilan, sebagai kompetensi yang dibutuhkan sesuai amanat Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. 70


Penguasaan kompetensi dan penerapan pengetahuan serta keterampilan guru, sangat menentukan tercapainya kualitas proses pembelajaran atau pembimbingan peserta didik, dan pelaksanaan tugas tambahan yang relevan bagi sekolah/madrasah, khususnya bagi guru dengan tugas tambahan. Sistem PK Guru adalah sistem penilaian yang dirancang untuk mengidentifikasi kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya melalui pengukuran penguasaan kompetensi yang ditunjukkan dalam unjuk kerjanya. Sebelum mengikuti PK Guru, seorang guru harus mengikuti uji kompetensi. Berdasarkan hasil uji kompetensi ini, guru akan dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu: (1) guru yang sudah mencapai standar kompetensi minimal yang ditetapkan, dan (2) guru yang belum memiliki standar kompetensi minimmal yang ditetapkan. Guru yang sudah mencapai standar kompetensi minimum yang ditetapkan diberi kesempatan untuk mengikuti PK Guru. Sebaliknya, guru yang belum mencapai standar minimum yang ditetapkan, diharuskan mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) melalui multimode, untuk kemudian mengikuti uji kompetensi. Jika hasil uji kompetensi memenuhi persyaratan, guru yang bersangkutan diberi peluang mengikuti PK Guru. Fokus utama PK Guru adalah (1) disiplin guru (kehadiran, ethos kerja), (2) efisiensi dan efektivitas pembelajaran (kapasitas transformasi ilmu ke siswa), (3) keteladanan guru (berbicara, bersikap dan berperilaku), dan (4) motivasi belajar siswa. Guru yang sudah mengikuti PK Guru, akan dihitung angka kredit yang diperoleh atas kinerjanya pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah yang dilakukannya pada tahun tersebut. Kegiatan penilaian kinerja dilakukan setiap tahun sebagai bagian dari proses pengembangan karir dan promosi guru untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsionalnya.

71


UJI KOMPETENSI

N ˂ SM

N ≥ SM

PKB DIKLAT DASAR INTERNALLY & EKSTERNALLY DRIVEN

PKB

N ˂ SM

DIKLAT LANJUTAN

Pembinaan karier dan kepangkatan  Memastikan guru melaksanakan tugas profesional  Menjamin bahwa guru memberi layanan pendidikan yang berkualitas 

UK

PK PK

N ≥ SM

DIKLAT PENGEMBANGAN

GURU PROFESIONAL

1.

KENAIKAN PANGKAT/ JABATAN

2.

PROMOSI

3.

TUNJANGAN PROFESI

(KEPASTIAN, KEMANFAATAN dan KEADILAN)

INDIKATOR UTAMA No.

1.

SM : Standar Minimal PKB : Pembinaan Keprofesian Berkelanjutan PK : Penilaian Kinerja

Disiplin Guru (waktu, nilai, kehadiran, ethos kerja)

DAMPAK No

INDIKATOR

INDIKATOR

1.

Hasil Belajar Siswa (Nilai Rapor, UN dan Hasil Tes Standar Lainnya)

2.

Karya Prestatif Siswa dalam berbagai kompetisi Lokal, Nasional dan Internasional

3.

Kesinambungan Prestasi Siswa di PT atau bekerja melalui Penelusuran Alumni.

4.

Rekognisi Pihak Eksternal terhadap kualitas Siswa

2.

Efisiensi dan Efektivitas pembelajaran (Kapasitas transformasi ilmu ke siswa)

3.

Keteladanan Guru (berbicara, bersikap dan berperilaku)

4.

Motivasi Belajar Siswa

Hasil PK Guru diharapkan dapat bermanfaat untuk menentukan berbagai kebijakan yang terkait dengan peningkatan mutu dan kinerja guru sebagai ujung tombak pelaksanaan proses pendidikan dalam menciptakan insan yang cerdas, komprehensif, dan berdaya saing tinggi. PK Guru merupakan acuan bagi sekolah/madrasah untuk menetapkan pengembangan karir dan promosi guru. Bagi guru, PK Guru merupakan pedoman untuk mengetahui unsur‐unsur kinerja yang dinilai dan merupakan sarana untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan individu dalam rangka memperbaiki kualitas kinerjanya, khususnya pada empat fokus utama, seperti disebutkan di atas. C.

Persyaratan

Persyaratan penting dalam sistem PK Guru yaitu harus valid, reliabel, dan praktis. 1. Sistem PK Guru dikatakan valid bila aspek yang dinilai benar-benar mengukur komponenkomponen tugas guru dalam melaksanakanpembelajaran, pembimbingan, dan/atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. 2. Sistem PK Guru dikatakan reliabel atau mempunyai tingkat kepercayaan tinggi jika proses yang dilakukan memberikan hasil yang sama untuk seorang guru yang dinilai kinerjanya oleh siapapun dan kapan pun. 3. Sistem PK Guru dikatakan praktis bila dapat dilakukan oleh siapapun dengan relatif mudah, dengan tingkat validitas dan reliabilitas yang sama dalam semua kondisi tanpa memerlukan persyaratan tambahan. D.

Prinsip Pelaksanaan

Prinsip‐prinsip utama dalam pelaksanaan PK Guru adalah sebagai berikut. 1.

Sesuai dengan prosedur dan mengacu pada peraturan yang berlaku.

2.

Menilai kinerja yang dapat diamati dan dipantau, yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugasnya sehari‐hari, yaitu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, pembimbingan, 72


dan/atau tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah meliputi: a. disiplin guru (kehadiran, ethos kerja), b. efisiensi dan efektivitas pembelajaran (kapasitas transformasi ilmu ke siswa), c. keteladanan guru (berbicara, bersikap dan berperilaku), dan d. motivasi belajar siswa. 3.

4.

E.

Penilai, guru yang dinilai, dan unsur yang terlibat dalam proses harus memahami semua dokumen yang terkait dengan sistem penilaian. Guru dan penilai harus memahami pernyataan kompetensi dan indikator kinerjanya secara utuh, sehingga keduanya mengetahui tentang aspek yang dinilai serta dasar dan kriteria yang digunakan dalam penilaian. Diawali dengan penilaian formatif di awal tahun dan penilaian sumatif di akhir tahun dengan memperhatikan hal‐hal berikut. a. Obyektif sesuai dengan kondisi nyata guru dalam melaksanakan tugas sehari‐hari. b. Memberlakukan syarat, ketentuan, dan prosedur standar kepada semua guru yang dinilai. c. Dapat dipertanggungjawabkan. d. Bermanfaat bagi guru dalam rangka peningkatan kualitas kinerjanya secara berkelanjutan dan sekaligus pengembangan karir profesinya. e. Memungkinkan bagi penilai, guru yang dinilai, dan pihak lain yang berkepentingan, untuk memperoleh akses informasi atas penyelenggaraan penilaian tersebut. f. Mudah tanpa mengabaikan prinsip‐prinsip lainnya. g. Berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan. h. Tidak hanya terfokus pada hasil, namun juga perlu memperhatikan proses, yakni bagaimana guru dapat mencapai hasil tersebut. i. Periodik, teratur, dan berlangsung secara terus menerus selama seseorang menjadi guru. j. Boleh diketahui oleh pihak‐pihak terkait yang berkepentingan.

Aspek yang Dinilai

Seperti telah dijelaskan di muka, guru sebagai pendidik profesional mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selain tugas utamanya tersebut, guru juga dimungkinkan memiliki tugas‐tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Oleh karena itu, dalam penilaian kinerja guru beberapa subunsur yang perlu dinilai adalah sebagai berikut. 1.

Penilaian kinerja yang terkait dengan pelaksanaan proses pembelajaran bagi guru mata pelajaran atau guru kelas, khususnya berkaitan dengan, (1) disiplin guru (kehadiran, ethos kerja), (2) efisiensi dan efektivitas pembelajaran (kapasitas transformasi ilmu ke siswa), (3) keteladanan guru (berbicara, bersikap dan berperilaku), dan (4) motivasi belajar siswa.

2.

Penilaian kinerja dalam melaksanakan proses pembimbingan bagi guru Bimbingan Konseling (BK)/Konselor meliputi kegiatan merencanakan dan melaksanakan pembimbingan, mengevaluasi dan menilai hasil bimbingan, menganalisis hasil evaluasi pembimbingan, dan melaksanakan tindak lanjut hasil pembimbingan. Seperti halnya guru mata pelajaran, fokus utama PK bagi guru Bimbingan Konseling (BK)/Konselor juga mencakup (1) disiplin guru (kehadiran, ethos kerja), (2) efisiensi dan efektivitas pembelajaran (kapasitas transformasi ilmu ke siswa), (3) keteladanan guru (berbicara, bersikap dan berperilaku), dan (4) motivasi belajar 73


siswa. 3.

Kinerja yang terkait dengan pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Pelaksanaan tugas tambahan ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu tugas tambahan yang mengurangi jam mengajar tatap muka dan yang tidak mengurangi jam mengajar tatap muka. Tugas tambahan yang mengurangi jam mengajar tatap muka meliputi: (1) menjadi kepala sekolah/madrasah per tahun; (2) menjadi wakil kepala sekolah/madrasah per tahun; (3) menjadi ketua program keahlian/program studi atau yang sejenisnya; (4) menjadi kepala perpustakaan; atau (5) menjadi kepala laboratorium, bengkel, unit produksi, atau yang sejenisnya. Tugas tambahan yang tidak mengurangi jam mengajar tatap muka dikelompokkan menjadi dua, yaitu tugas tambahan minimal satu tahun (misalnya menjadi wali kelas, guru pembimbing program induksi, dan sejenisnya) dan tugas tambahan kurang dari satu tahun (misalnya menjadi pengawas penilaian dan evaluasi pembelajaran, penyusunan kurikulum, dan sejenisnya). Penilaian kinerja guru dalam melaksanakan tugas tambahan yang mengurangai jam mengajar tatap muka dinilai dengan menggunakan instrumen khusus yang dirancang berdasarkan kompetensi yang dipersyaratkan untuk melaksanakan tugas tambahan tersebut. Tugas tambahan lain yang tidak mengurangi jam mengajar guru dihargai langsung sebagai perolehan angka kredit sesuai ketentuan yang berlaku.

F.

Prosedur Pelaksanaan

PK Guru dilakukan dua kali setahun, yaitu pada awal tahun ajaran (penilaian formatif) dan akhir tahun ajaran (penilaian sumatif), khususnya untuk pertamakalinya. PK Guru formatif digunakan untuk menyusun profil kinerja guru dan harus dilaksanakan dalam kurun waktu 6 (enam) minggu di awal tahun ajaran. Berdasarkan profil kinerja guru ini dan hasil evaluasi diri yang dilakukan oleh guru secara mandiri, sekolah/madrasah menyusun rencana PKB. Bagi guru‐guru dengan PK Guru di bawah standar, maka program PKB diarahkan untuk pencapaian standar kompetensi tersebut. Sementara itu, bagi guru‐guru dengan PK Guru yang telah mencapai atau di atas standar, program PKB diorientasikan untuk meningkatkan atau memperbaharui pengetahuan, keterampilan, dan sikap dan perilaku keprofesiannya. PK Guru sumatif digunakan untuk menetapkan perolahan angka kredit guru pada tahun tersebut. PK Guru sumatif juga digunakan untuk menganalisis kemajuan yang dicapai guru dalam pelaksanaan PKB, baik bagi guru yang nilainya masih di bawah standar, telah mencapai standar, atau melebihi standar kompetensi yang ditetapkan. PK Guru sumatif harus sudah dilaksanakan 6 (enam) minggu sebelum penetapan angka kredit seorang guru. Secara spesifik terdapat perbedaan prosedur pelaksanaan PK Guru pembelajaran atau pembimbingan dengan prosedur pelaksanaan PK Guru untuk tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Meskipun demikian, secara umum kegiatan penilaian PK Guru di tingkat sekolah dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan sebagaimana berikut. 1.

Tahap Persiapan Dalam tahap persiapan, hal‐hal yang harus dilakukan oleh penilai maupun guru yang akan dinilai, yaitu: a. memahami Pedoman PK Guru, terutama tentang sistem yang diterapkan dan posisi PK Guru 74


dalam kerangka pembinaan dan pengembangan profesi guru; b. memahami pernyataan kompetensi guru yang telah dijabarkan dalam bentuk indikator kinerja; c. memahami penggunaan instrumen PK Guru dan tata cara penilaian yang akan dilakukan, termasuk cara mencatat semua hasil pengamatan dan pemantauan, serta mengumpulkan dokumen dan bukti fisik lainnya yang memperkuat hasil penilaian; dan d. memberitahukan rencana pelaksanaan PK Guru kepada guru yang akan dinilai sekaligus menentukan rentang waktu jadwal pelaksanaannya. 2.

Tahap Pelaksanaan Beberapa tahapan PK Guru yang harus dilalui oleh penilai sebelum menetapkan nilai untuk setiap kompetensi, yaitu: a. Sebelum pengamatan. Pertemuan awal antara penilai dengan guru yang dinilai sebelum dilakukan pengamatan dilaksanakan di ruang khusus tanpa ada orang ketiga. Pada pertemuan ini, penilai mengumpulkan dokumen pendukung dan melakukan diskusi tentang berbagai hal yang tidak mungkin dilakukan pada saat pengamatan. Semua hasil diskusi, wajib dicatat dalam format laporan dan evaluasi per kompetensi sebagai bukti penilaian kinerja. Untuk pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah dapat dicatat dalam lembaran lain karena tidak ada format khusus yang disediakan untuk proses pencatatan ini. b. Selama pengamatan. Selama pengamatan di kelas dan/atau di luar kelas, penilai wajib mencatat semua kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran atau pembimbingan, dan/atau dalam pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Dalam konteks ini, penilaian kinerja dilakukan dengan menggunakan instrumen yang sesuai untuk masing‐masing penilaian kinerja. Untuk menilai guru yang melaksanakan proses pembelajaran atau pembimbingan, penilai menggunakan instrumen PK Guru pembelajaran atau pembimbingan. Pengamatan kegiatan pembelajaran dapat dilakukan di kelas selama proses tatap muka tanpa harus mengganggu proses pembelajaran. Pengamatan kegiatan pembimbingan dapat dilakukan selama proses pembimbingan baik yang dilakukan dalam kelas maupun di luar kelas, baik pada saat pembimbingan individu maupun kelompok. Penilai wajib mencatat semua hasil pengamatan pada format laporan dan evaluasi per kompetensi tersebut atau lembar lain sebagai bukti penilaian kinerja. Jika diperlukan, proses pengamatan dapat dilakukan lebih dari satu kali untuk memperoleh informasi yang akurat, valid dan konsisten tentang kinerja seorang guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran atau pembimbingan. Dalam proses penilaian untuk tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah, data dan informasi dapat diperoleh melalui pencatatan terhadap semua bukti yang teridentifikasi di tempat yang disediakan pada masing‐masing kriteria penilaian. Bukti‐bukti ini dapat diperoleh melalui pengamatan, wawancara dengan pemangku kepentingan pendidikan (guru, komite sekolah, peserta didik, dunia usaha dan dunia industri mitra). c. Setelah pengamatan. Pada pertemuan setelah pengamatan pelaksanaan proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi 75


sekolah/madrasah, penilai dapat mengklarifikasi beberapa aspek tertentu yang masih diragukan. Penilai wajib mencatat semua hasil pertemuan pada format laporan dan evaluasi per kompetensi tersebut atau lembar lain sebagai bukti penilaian kinerja. Pertemuan dilakukan di ruang khusus dan hanya dihadiri oleh penilai dan guru yang dinilai. Untuk penilaian kinerja tugas tambahan, hasilnya dapat dicatat pada Format Penilaian Kinerja sebagai deskripsi penilaian kinerja. 3. Tahap Penilaian a. Pelaksanaan penilaian Pada tahap ini penilai menetapkan nilai untuk setiap kompetensi dengan skala nilai 1, 2, 3, atau 4. Sebelum pemberian nilai tersebut, penilai terlebih dahulu memberikan skor 0, 1, atau 2 pada masing‐masing indikator untuk setiap kompetensi. Pemberian skor ini harus didasarkan kepada catatan hasil pengamatan dan pemantauan serta bukti‐bukti berupa dokumen lain yang dikumpulkan selama proses PK Guru. Pemberian nilai untuk setiap kompetensi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. 1)

2)

3)

Pemberian skor 0, 1, atau 2 untuk masing‐masing indikator setiap kompetensi. Pemberian skor ini dilakukan dengan cara membandingkan rangkuman catatan hasil pengamatan dan pemantauan di lembar format laporan dan evaluasi per kompetensi dengan indikator kinerja masing‐masing kompetensi Nilai setiap kompetensi kemudian direkapitulasi dalam format hasil penilaian kinerja guru untuk mendapatkan nilai total PK Guru. Untuk penilaian kinerja guru dengan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah, nilai untuk setiap kompetensi direkapitulasi ke dalam format rekapitulasi penilaian kinerja untuk mendapatkan nilai PK Guru. Nilai total ini selanjutnya dikonversikan ke dalam skala nilai sesuai Permenneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009. Berdasarkan hasil konversi nilai PK Guru ke dalam skala nilai sesuai dengan Permenneg PAN dan RB Nomor 16 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, selanjutnya dapat ditetapkan sebutan dan persentase angka kreditnya sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1. Tabel 3.1 Konversi Nilai Kinerja Hasil PK Guru ke persentase Angka Kredit

4)

Persentase Angka kredit

Nilai Hasil PK Guru

Sebutan

91 – 100

Amat baik

125%

76 – 90

Baik

100%

61 – 75

Cukup

75%

51 – 60

Sedang

50%

≤ 50

Kurang

25%

Setelah melaksanakan penilaian, penilai wajib memberitahukan kepada guru yang dinilai tentang nilai hasil PK Guru berdasarkan bukti catatan untuk setiap kompetensi. Penilai dan guru yang dinilai melakukan refleksi terhadap hasil PK Guru, 76


5)

6)

sebagai upaya untuk perbaikan kualitas kinerja guru pada periode berikutnya. Jika guru yang dinilai dan penilai telah sepakat dengan hasil penilaian kinerja, maka keduanya menandatangani format laporan hasil penilaian kinerja guru tersebut. Format ini juga ditandatangani oleh kepala sekolah. Khusus bagi guru yang mengajar di dua sekolah atau lebih (guru multi sekolah/madrasah), maka penilaian dilakukan di sekolah/madrasah induk. Meskipun demikian, penilai dapat melakukan pengamatan serta mengumpulkan data dan informasi dari sekolah/madrasah lain tempat guru mengajar atau membimbing.

b. Pernyataan Keberatan terhadap Hasil Penilaian Keputusan penilai terbuka untuk diverifikasi. Guru yang dinilai dapat mengajukan keberatan terhadap hasil penilaian tersebut. Keberatan disampaikan kepada Kepala Sekolah dan/atau Dinas Pendidikan, yang selanjutnya akan menunjuk seseorang yang tepat untuk bertindak sebagai moderator. Dalam hal ini moderator dapat mengulang pelaksanaan PK Guru untuk kompetensi tertentu yang tidak disepakati atau mengulang penilaian kinerja secara menyeluruh. Pengajuan usul penilaian ulang harus dicatat dalam laporan akhir. Dalam kasus ini, nilai PK Guru dari moderator digunakan sebagai hasil akhir PK Guru. Penilaian ulang hanya dapat dilakukan satu kali dan moderator hanya bekerja untuk kasus penilaian tersebut.

4. Tahap Pelaporan Setelah nilai PK Guru formatif dan sumatif diperoleh, penilai wajib melaporkan hasil PK Guru kepada pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti hasil PK Guru tersebut. Hasil PK Guru formatif dilaporkan kepada kepala sekolah/koordinator PKB sebagai masukan untuk merencanakan kegiatan PKB tahunan. Hasil PK Guru sumatif dilaporkan kepada tim penilai tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, atau tingkat pusat sesuai dengan kewenangannya. Laporan PK Guru sumatif ini digunakan oleh tim penilai tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau pusat sebagai dasar perhitungan dan penetapan angka kredit (PAK) tahunan yang selanjutnya dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsional guru. Laporan mencakup: (1) laporan dan evaluasi per kompetensi sesuai format; (ii) rekap hasil PK Guru sesuai format; dan (iii) dokumen pendukung lainnya. Guru dengan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah dan mengurangi beban jam mengajar tatap muka, dinilai dengan menggunakan dua instrumen, yaitu: (i) instrumen PK Guru pembelajaran atau pembimbingan; dan (ii) instrumen PK Guru pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Hasil PK Guru pelaksanaan tugas tambahan tersebut akan digabungkan dengan hasil PK Guru pelaksanaan pembelajaran atau pembimbingan sesuai persentase yang ditetapkan dalam aturan yang berlaku.

77


G.

Konversi Nilai Hasil PK Guru ke Angka Kredit

Nilai kinerja guru hasil PK Guru perlu dikonversikan ke skala nilai menurut Permenneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Hasil konversi ini selanjutnya digunakan untuk menetapkan sebutan hasil PK Guru dan persentase perolehan angka kredit sesuai pangkat dan jabatan fungsional guru. Sebelum melakukan pengkonversian hasil PK Guru ke angka kredit, tim penilai harus melakukan verifikasi terhadap hasil PK Guru. Kegiatan verifikasi ini dilaksanakan dengan menggunakan berbagai dokumen (Hasil PK Guru yang direkapitulasi dalam Format Rekap Hasil PK Guru, catatan hasil pengamatan, studi dokumen, wawancara, dan sebagainya yang ditulis dalam Format Laporan dan Evaluasi per kompetensi beserta dokumen pendukungnya) yang disampaikan oleh sekolah untuk pengusulan penetapan angka kredit. Jika diperlukan dan dimungkinkan, kegiatan verifikasi hasil PK Guru dapat mencakup kunjungan ke sekolah/madrasah oleh tim penilai tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau pusat. Pengkonversian hasil PK Guru ke Angka Kredit adalah tugas Tim Penilai Angka Kredit kenaikan jabatan fungsional guru di tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau pusat. Penghitungan angka kredit dapat dilakukan di tingkat sekolah, tetapi hanya untuk keperluan estimasi perolehan angka kredit guru. Angka kredit estimasi berdasarkan hasil perhitungan PK Guru yang dilaksanakan di sekolah, selanjutnya dicatat dalam format penghitungan angka kredit yang ditanda‐tangani oleh penilai, guru yang dinilai dan diketahui oleh kepala sekolah. Bersama‐sama dengan angka angka kredit dari unsur utama lainnya (pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif) dan unsur penunjang, hasil perhitungan PK Guru yang dilakukan oleh tim penilai tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau pusat akan direkap dalam daftar usulan penetapan angka kredit (DUPAK) untuk proses penetapan angka kredit kenaikan jabatan fungsional guru. 1.

Konversi nilai PK Guru bagi guru tanpa tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Konversi nilai PK Guru ke angka kredit dilakukan berdasarkan Tabel 3.4. Berdasarkan Permenneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009, perolehan angka kredit untuk pembelajaran atau pembimbingan setiap tahun bagi guru diperhitungkan dengan menggunakan rumus tertentu. Seorang Guru yang akan dipromosikan naik jenjang pangkat dan jabatan fungsionalnya setingkat lebih tinggi, dipersyaratkan harus memiliki angka kredit kumulatif minimal sebagai berikut. Tabel 3.4. Persyaratan Angka Kredit untuk Kenaikan Pangkat dan Jabatan Fungsional Guru

Jabatan Guru

Pangkat dan Golongan Ruang

Persyaratan Angka Kredit kenaikan pangkat dan jabatan Kumulatif minimal 100 150

Kebutuhan Per jenjang 50 50

Guru Pertama

Penata Muda, III/a Penata Muda Tingkat I, III/b

Guru Muda

Penata, III/c Penata Tingkat I, III/d

200 300

100 100

Guru Madya

Pembina, IV/a Pembina Tingkat I, IV/b Pembinaan Utama Muda, IV/c

400 550 700

150 150 150

Guru Utama

Pembina Utama Madya, IV/d Pembina Utama, IV/e

850 1.050

200

78


Keterangan: (1) Angka kredit kumulatif minimal pada kolom 3 adalah jumlah angka kredit minimal yang dimiliki untuk masing‐masing jenjang jabatan/pangkat; dan (2) Angka kredit pada kolom 4 adalah jumlah peningkatan minimal angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.

2.

Konversi nilai PK Guru dengan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah yang mengurangi jam mengajar tatap muka guru. Hasil akhir nilai kinerja guru dengan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah (Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Laboratorium, Kepala Perpustakaan, dan sejenisnya) yang mengurangi jam mengajar tatap muka diperhitungkan berdasarkan prosentase nilai PK Guru pembelajaran/pembimbingan dan prosentase nilai PK Guru pelaksanaan tugas tambahan tersebut. a. Untuk itu, nilai hasil PK Guru Kelas/Mata Pelajaran atau PK Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor, atau PK Guru dengan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah perlu diubah terlebih dahulu ke skala 0 ‐ 100. b. Masing‐masing hasil konversi nilai kinerja guru untuk unsur pembelajaran/ pembimbingan dan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah, kemudian dikategorikan ke dalam Amat Baik (125%), Baik(100%), Cukup (75%), Sedang (50%), atau Kurang (25%) sebagaimana diatur dalam Permenneg PAN dan RB No. 16 Tahun 2009. c. Angka kredit per tahun masing‐masing unsur pembelajaran/ pembimbingan dan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah yang diperoleh oleh guru dihitung menggunakan rumus tertentu. d. Angka kredit unsur pembelajaran/pembimbingan dan angka kredit tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah dijumlahkan sesuai prosentasenya untuk memperoleh total angka kredit dengan perhitungan sebagai berikut: 1) Guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah total angka kreditnya = 25% angka kredit pembelajaran/pembimbingan + 75 angka kredit tugas tambahan sebagai kepala sekolah. 2) Guru dengan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah total angka kreditnya = 50% angka kredit pembelajaran/pembimbingan + 50% Angka Kredit Tugas Tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah. 3) Guru dengan tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan/ laboratorium/bengkel, atau ketua program keahlian; total angka kredit = 50% angka kredit pembelajaran/pembimbingan + 50% Angka Kredit Tugas Tambahan sebagai Pustakawan/Laboran.

3.

Konversi nilai PK Guru dengan tugas tambahan lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah tetapi tidak mengurangi jam mengajar tatap muka guru Angka kredit tugas tambahan bagi guru dengan tugas tambahan lain yang tidak mengurangi jam mengajar tatap muka, langsung diperhitungkan sebagai perolehan angka kredit guru pada periode tahun tertentu. Banyaknya tugas tambahan untuk seorang guru maksimum dua tugas per tahun. Angka kredit kumulatif yang diperoleh diperhitungkan sebagai berikut. 79


a. Tugas yang dijabat selama satu tahun (misalnya menjadi wali kelas, tim kurikulum, pembimbing guru pemula, dan sejenisnya). Angka kredit kumulatif yang diperoleh = Angka Kredit Hasil PK Guru selama setahun + 5% Angka Kredit Hasil PK Guru selama setahun x banyaknya tugas temporer yang diberikan selama setahun. b. Tugas yang dijabat selama kurang dari satu tahun atau tugas‐tugas sementara (misalnya menjadi pengawas penilaian dan evaluasi, membimbing peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler, menjadi pembimbing penyusunan publikasi ilmiah dan karya inovatif, dan sejenisnya). Angka kredit kumulatif yang diperoleh = Angka Kredit Hasil PK Guru selama setahun + 2% Angka Kredit Hasil PK Guru selama setahun x banyaknya tugas temporer yang diberikan selama setahun.

H.

Penilai PK Guru 1. Kriteria Penilai Penilaian kinerja guru dilakukan oleh Kepala Sekolah. Apabila Kepala Sekolah tidak dapat melaksanakan sendiri (misalnya karena jumlah guru yang dinilai terlalu banyak), maka Kepala Sekolah dapat menunjuk Guru Pembina atau Koordinator PKB sebagai penilai. Penilaian kinerja Kepala Sekolah dilakukan oleh Pengawas Sekolah. Penilai harus memiliki kriteria sebagai berikut. a. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat guru/kepala sekolah yang dinilai. b. Memiliki Sertifikat Pendidik. c. Memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dan menguasai bidang tugas Guru/Kepala Sekolah yang akan dinilai. d. Memiliki komitmen yang tinggi untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. e. Memiliki integritas diri, jujur, adil, dan terbuka. f. Memahami PK Guru dan dinyatakan memiliki keahlian serta mampu untuk menilai kinerja Guru/Kepala Sekolah. Dalam hal Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Guru Pembina, dan Koordinator PKB memiliki latar belakang bidang studi yang berbeda dengan guru yang akan dinilai maka penilaian dapat dilakukan oleh Kepala Sekolah dan/atau Guru Pembina/Koordinator PKB dari Sekolah lain atau oleh Pengawas Sekolah dari kabupaten/kota lain yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan memahami PK Guru. 2.

Masa Kerja Masa kerja tim penilai kinerja guru ditetapkan oleh Kepala Sekolah atau Dinas Pendidikan paling lama tiga (3) tahun. Kinerja penilai dievaluasi secara berkala oleh Kepala Sekolah atau Dinas Pendidikan dengan memperhatikan prinsip‐prinsip penilaian yang berlaku. Untuk sekolah yang berada di daerah khusus, penilaian kinerja guru dilakukan oleh Kepala Sekolah dan/atau Guru Pembina setempat. Jumlah guru yang dapat dinilai oleh seorang penilai adalah 5 sampai dengan 10 guru per tahun.

80


I.

Sanksi

Penilai dan guru akan dikenakan sanksi apabila yang bersangkutan terbukti melanggar prinsip‐prinsip pelaksanaan PK Guru, sehingga menyebabkan Penetapan Angka Kredit (PAK) diperoleh dengan cara melawan hukum. Sanksi tersebut adalah sebagai berikut. 1. 2. 3.

J.

Diberhentikan sebagai guru atau kepala sekolah dan/atau pengawas sekolah. Bagi penilai, wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan semua penghargaan yang pernah diterima sejak yang bersangkutan melakukan proses PK Guru. Bagi guru wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan semua penghargaan yang pernah diterima sejak yang bersangkutan memperoleh dan mempergunakan PAK yang dihasilkan dari PK Guru.

Tugas dan Tanggung Jawab

Setiap pihak terkait memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan PK Guru. Penetapan tugas dan tanggung jawab tersebut sesuai dengan semangat otonomi daerah serta mengutamakan prinsip‐prinsip efisiensi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Keterkaitan tugas dan tanggung jawab pihak‐pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PK Guru, mulai dari tingkat pusat sampai dengan sekolah. Konsekuensi dari adanya keterkaitan tersebut, menuntut agar pihak‐ pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PK Guru melakukan koordinasi. Tugas dan tanggung jawab masing‐masing pihak dirinci berikut ini. 1.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan a. Menyusun dan mengembangkan rambu‐rambu pengembangan kegiatan PK Guru. b. Menyusun prosedur operasional standar pelaksanaan PK Guru. c. Menyusun instrumen dan perangkat lain untuk pelaksanaan PK Guru. d. Mensosialisasikan, menyeleksi dan melaksanakan TOT penilai PK Guru tingkat pusat. e. Memantau dan mengevaluasi kegiatan PK Guru. f. Menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi PK Guru secara nasional. g. Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi PK Guru kepada Dinas Pendidikan dan sekolah sebagai umpan balik untuk ditindak lanjuti. h. Mengkoordinasi dan mensosialisasikan kebijakan‐kebijakan terkait PK Guru.

2.

Dinas Pendidikan Provinsi dan LPMP a. Menghimpun data profil guru dan sekolah yang ada di daerahnya berdasarkan hasil PK Guru di sekolah. b. Mensosialisasikan, menyeleksi, dan melaksanakan TOT untuk melatih penilai PK Guru tingkat Kabupaten/Kota. c. Menetapkan dan mengesahkan tim penilai PK Guru yang berada di bawah kewenangan provinsi dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. d. Melaksanakan pendampingan kegiatan PK Guru di sekolah‐sekolah yang ada di bawah kewenangannya. e. Menyediakan pelayanan konsultasi pelaksanaan kegiatan PK Guru yang ada di bawah kewenangannya.

81


f. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan PK Guru di sekolah‐sekolah yang ada di bawah kewenangannya. g. Dinas Pendidikan Provinsi bersama‐sama dengan LPMP membuat laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan PK Guru dan mengirimkannya kepada sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan/atau Kemdiknas, cq. unit yang menangani Pendidik. 3.

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota a. Menghimpun dan menyediakan data profil guru dan sekolah yang ada di wilayahnya berdasarkan hasil PK Guru di sekolah. b. Mensosialisasikan dan melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan LPMP melatih penilai PK Guru tingkat Kabupaten/Kota. c. Membantu pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan PK Guru di sekolah‐sekolah yang ada di wilayahnya. d. Melaksanakan pendampingan kegiatan dan pengelolaan PK Guru di sekolah‐sekolah yang ada di wilayahnya. e. Menetapkan dan mengesahkan tim penilai PK Guru bagi guru yang berada di bawah kewenangannya dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas. f. Mengetahui dan menyetujui program kerja pelaksanaan PK Guru yang diajukan sekolah. g. Menyediakan pelayanan konsultasi dan penyelesaian konflik dalam pelaksanaan kegiatan PK Guru di sekolah‐sekolah yang ada di daerahnya. h. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan PK Guru untuk menjamin pelaksanaan yang efektif, efisien, obyektif, adil, akuntabel, dan sebagainya. i. Membuat laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan PK Guru di sekolah‐ sekolah yang ada di wilayahnya dan mengirimkannya kepada sekolah, dan/atau LPMP dengan tembusan ke Dinas Pendidikan Provinsi masing‐masing.

4.

UPTD Dinas Pendidikan a. Menghimpun dan menyediakan data profil guru dan sekolah yang ada di kecamatan wilayahnya berdasarkan hasil PK Guru di sekolah. b. Membantu pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan PK Guru di wilayah kecamatannya. c. Melaksanakan pendampingan kegiatan dan pengelolaan PK Guru di wilayah kecamatannya. d. Menetapkan dan mengesahkan penilai PK Guru dalam bentuk Keputusan penetapan sebagai penilai. e. Menyediakan pelayanan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan PK Guru yang ada di daerahnya. f. Memantau dan mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan kegiatan PK Guru di tingkat kecamatan untuk disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

5.

Satuan Pendidikan a. Memilih dan mengusulkan penilai untuk pelaksanaan PK Guru b. Menyusun program kegiatan sesuai dengan Rambu‐Rambu Penyelenggaraan PK Guru dan prosedur operasional standar penyelenggaraan PK Guru. c. Mengusulkan rencana program kegiatan ke UPTD atau Dinas Kabupaten/Kota. d. Melaksanakan kegiatan PK Guru sesuai program yang telah disusun secara efektif, efisien, obyektif, adil, akuntabel, dsb. e. Memberikan kemudahan akses bagi penilai untuk melaksanakan tugas. 82


f. Melaporkan kepada UPTD atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan PK Guru. g. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan, administrasi, keuangan (jika ada) dan pelaksanaan program. h. Membuat rencana tindak lanjut program pelaksanaan PK Guru untuk tahun berikutnya. i. Membantu tim pemantau dan evaluasi dari tingkat pusat, LPMP, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, UPTD Dinas Pendidikan Kabupaten di Kecamatan, dan Pengawas Sekolah. j. Membuat laporan kegiatan PK Guru dan mengirimkannya kepada Tim penilai tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau nasional sesuai kewenangannya sebagai dasar penetapan angka kredit (PAK) tahunan yang diperlukan untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsional guru. Tim Penilai untuk menghitung dan menetapkan angka kredit, terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap berbagai dokumen hasil PK Guru. Pada kegiatan verifikasi jika diperlukan dan memang dibutuhkan tim penilai dapat mengunjungi sekolah. Sekolah juga menyampaikan laporan tersebut kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan/atau ke UPTD Pendidikan Kecamatan. k. Merencanakan program untuk memberikan dukungan kepada guru yang memperoleh hasil PK Guru di bawah standar yang ditetapkan. Latihan dan Renungan 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Mengapa penilaian kinerja guru perlu dilakukan secara kontinyu? Apa tujuan utama penilaian kinerja guru? Sebutkan dan jelaskan secara ringkat tiga persyaratan penilaian kinerja guru! Sebutkan dan jelaskan secara ringkas prinsip-prinsip penilaian kinerja guru! Sebutkan tahap-tahap penilaian kinerja guru! Apa yang Anda ketahui tentang konversi nilai kredit dalam kerangka penilaian kinerja guru?

83


BAB IV PENGEMBANGAN KARIR Topik ini berkaitan dengan pengembangan karir guru. Materi sajian terutama berkaitan dengan esensi dan ranah pembinaan dan pengembangan guru, khususnya berkaitan dengan keprofesian dan karir. Peserta PLPG diminta mengikuti materi pembelajaran secara individual, melaksanakan diskusi kelompok, menelaah kasus, membaca regulasi yang terkait, menjawab soal latihan, dan melakukan refleksi.

A.

Ranah Pengembangan Guru

Tugas utama guru sebagai pendidik profesional adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Tugas utama itu akan efektif jika guru memiliki derajat profesionalitas tertentu yang tercermin dari kompetensi, kemahiran, kecakapan, atau keterampilan yang memenuhi standar mutu dan norma etik tertentu. Secara formal, guru profesional harus memenuhi kualifikasi akademik minimum S-1/D-IV dan bersertifikat pendidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Guru-guru yang memenuhi kriteria profesional inilah yang akan mampu menjalankan fungsi utamanya secara efektif dan efisien untuk mewujudkan proses pendidikan dan pembelajaran sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab. Di dalam UU Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dibedakan antara pembinaan dan pengembangan kompetensi guru yang belum dan yang sudah berkualifikasi S-1 atau D-IV, seperti disajikan pada Gambar 4.1. Pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik bagi guru yang belum memenuhi kualifikasi S-1 atau D-IV dilakukan melalui pendidikan tinggi program S-1 atau program D-IV pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan dan/atau program pendidikan nonkependidikan. Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dilakukan dalam rangka menjaga agar kompetensi keprofesiannya tetap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan/atau olah raga (PP Nomor 74 Tahun 2008). Pengembangan dan peningkatan kompetensi dimaksud dilakukan melalui sistem pembinaan dan pengembangan keprofesian guru berkelanjutan yang dikaitkan dengan perolehan angka kredit jabatan fungsional.

84


Kegiatan pengembangan dan peningkatan profesional guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dimaksud dapat berupa: kegiatan kolektif guru yang meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian, pendidikan dan pelatihan, pemagangan, publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan inovatif, karya inovatif, presentasi pada forum ilmiah, publikasi buku teks pelajaran yang lolos penilaian oleh BSNP, publikasi buku pengayaan, publikasi buku pedoman guru, publikasi pengalaman lapangan pada pendidikan khusus dan/atau pendidikan layanan khusus, dan/atau penghargaan atas prestasi atau dedikasi sebagai guru yang diberikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Pada sisi lain, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa terdapat dua alur pembinaan dan pengembangan profesi guru, yaitu: pembinaan dan pengembangan profesi, dan pembinaan dan pengembangan karir, seperti disajikan pada Gambar 4.2. Pembinaan dan pengembangan profesi guru meliputi pembinaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud dilakukan melalui jabatan fungsional.

PROFESI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU

GURU PROFESIONAL DENGAN AKSESIBILITAS PENGEMBANGAN KARIR

KARIR

Gambar 4.2. Jenis Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru

Pembinaan dan pengembangan karir meliputi: (1) penugasan, (2) kenaikan pangkat, dan (3) promosi. Upaya pembinaan dan pengembangan karir guru ini harus sejalan dengan jenjang jabatan

85


fungsional guru. Pola pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi institusi terkait di dalam melaksanakan tugasnya. Pengembangan profesi dan karir tersebut diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja guru dalam rangka pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran di kelas dan di luar kelas. Upaya peningkatan kompetensi dan profesionalitas ini harus sejalan dengan upaya memberikan penghargaan, peningkatan kesejahteraan, dan perlindungan terhadap guru. Kegiatan ini menjadi bagian intergral dari pengembangan keprofesian guru secara berkelanjutan.

B.

Ranah Pengembangan Karir

Pembinaan dan pengembangan profesi guru merupakan tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara satuan pendidikan, asosiasi profesi guru, serta guru secara pribadi. Secara umum kegiatan itu dimaksudkan untuk memotivasi, memelihara, dan meningkatkan kompetensi guru dalam memecahkan masalah-masalah pendidikan dan pembelajaran, yang berdampak pada peningkatan mutu hasil belajar siswa. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pembinaan dan pengembangan karir guru terdiri dari tiga ranah, yaitu: penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. 1.

Penugasan Guru terdiri dari tiga jenis, yaitu guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan dan konseling atau konselor. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, guru melakukan kegiatan pokok yang mencakup: merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Kegiatan penugasan guru dalam rangka pembelajaran dapat dilakukan di satu sekolah sebagai satuan administrasi pangkalnya dan dapat juga bersifat lintas sekolah. Baik bertugas pada satu sekolah atau lebih, guru dituntut melaksanakan tugas pembelajaran yang diukur dengan beban kerja tertentu, yaitu: a. Beban kerja guru paling sedikit memenuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah. b. Pemenuhan beban kerja paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan tempat tugasnya sebagai guru tetap. c. Guru bimbingan dan konseling atau konselor wajib memenuhi beban mengajar yang setara, yaitu jika mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan. d. Guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu wajib memenuhi beban mengajar yang setara, yaitu jika paling sedikit melaksanakan 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu. e. Menteri dapat menetapkan ekuivalensi beban kerja untuk memenuhi ketentuan beban kerja dimaksud, khusus untuk guru-guru yang: bertugas pada satuan pendidikan layanan khusus, berkeahlian khusus, dan/atau dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional.

86


Agar guru dapat melaksanakan beban kerja yang telah ditetapkan tersebut secara efektif, maka harus dilakukan pengaturan tugas guru berdasarkan jenisnya. Pengaturan tugas guru tersebut dilakukan dengan melibatkan individu dan/atau institusi dengan ketentuan sebagai berikut.

a. Penugasan sebagai Guru Kelas/Mata Pelajaran 1)

Kepala sekolah/madrasah mengupayakan agar setiap guru dapat memenuhi beban kerja paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu. Apabila pada satuan administrasi pangkalnya guru tidak dapat memenuhi beban kerja tersebut, kepala sekolah/madrasah melaporkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

2)

Dinas Pendidikan Provinsi/Kanwil Kementerian Agama mengatur penugasan guru yang belum memenuhi beban mengajar paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu ke satuan pendidikan yang ada dalam lingkungan kewenangannya.

3)

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota mengatur penugasan guru yang belum memenuhi beban mengajar paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu ke satuan pendidikan yang ada dalam lingkungan kewenangannya.

4)

Pimpinan instansi pusat di luar Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama mengatur penugasan guru yang belum memenuhi beban mengajar paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu ke satuan pendidikan yang ada dalam lingkungan kewenangannya.

5)

Apabila pengaturan penugasan guru pada butir 2), 3), dan 4) belum terpenuhi, instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing berkoordinasi untuk mengatur penugasan guru pada sekolah/madrasah lain, baik negeri maupun swasta.

6)

Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada butir 5), instansi terkait sesuai kewenangan masing-masing memastikan bahwa setiap guru wajib memenuhi beban mengajar paling sedikit 6 jam tatap muka pada satuan administrasi pangkal guru dan menugaskan guru pada sekolah/madrasah lain, baik negeri maupun swasta untuk dapat memenuhi beban mengajar paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu.

7)

Instansi terkait sesuai kewenangan masing-masing wajib memastikan bahwa guru yang bertugas di daerah khusus, berkeahlian khusus, dan guru yang dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional apabila beban kerjanya kurang dari 24 jam tatap muka per minggu dapat diberi tugas ekuivalensi beban kerja sesuai dengan kondisi tempat tugas guru yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan Menteri Pendidikan Nasional.

b. Penugasan sebagai Guru Bimbingan dan Konseling 1)

Kepala sekolah/madrasah mengupayakan agar setiap guru bimbingan dan konseling dapat memenuhi beban membimbing paling sedikit 150 peserta didik per tahun. Apabila pada satuan administrasi pangkalnya guru tidak dapat memenuhi beban membimbing tersebut, kepala sekolah/madrasah melaporkan kepada dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. 87


2)

Dinas Pendidikan Provinsi/Kanwil Kementerian Agama mengatur penugasan guru bimbingan dan konseling yang belum memenuhi beban membimbing bimbingan dan konseling paling sedikit 150 peserta didik per tahun ke satuan pendidikan yang ada dalam lingkungan kewenangannya.

3)

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota mengatur penugasan guru bimbingan dan konseling yang belum memenuhi beban membimbing paling sedikit 150 peserta didik per tahun ke satuan pendidikan yang ada dalam lingkungan kewenangannya.

4)

Pimpinan instansi pusat di luar Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama mengatur penugasan guru bimbingan dan konseling yang belum memenuhi beban membimbing paling sedikit 150 peserta didik per tahun ke satuan pendidikan yang ada dalam lingkungan kewenangannya.

5)

Apabila pengaturan penugasan guru bimbingan dan konseling pada butir 2), 3), dan 4) belum terpenuhi, instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing berkoordinasi untuk mengatur penugasan guru bimbingan dan konseling pada sekolah/madrasah lain, baik negeri maupun swasta.

6)

Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada butir 5), instansi terkait sesuai kewenangan masing-masing memastikan bahwa setiap guru bimbingan dan konseling wajib memenuhi beban membimbing paling sedikit 40 peserta didik pada satuan administrasi pangkal guru dan menugaskan guru bimbingan dan konseling pada sekolah/madrasah lain, baik negeri maupun swasta untuk dapat memenuhi beban membimbing paling sedikit 150 peserta didik per tahun.

Instansi terkait sesuai kewenangan masing-masing wajib memastikan bahwa guru yang bertugas di daerah khusus, berkeahlian khusus, dan guru yang dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional, apabila beban mengajarnya kurang dari 24 jam tatap muka per minggu atau sebagai guru bimbingan dan konseling yang membimbing kurang dari 150 peserta didik per tahun dapat diberi tugas ekuivalensi beban kerja sesuai dengan kondisi tempat tugas guru yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan kementerian pendidikan. Hal ini masih dalam proses penelaahan yang saksama. Guru berhak dan wajib mengembangkan dirinya secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan IPTEKS. Kepala sekolah/madrasah wajib memberi kesempatan secara adil dan merata kepada guru untuk mengikuti kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

c. Guru dengan Tugas Tambahan 1)

2)

Guru dengan tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan wajib mengajar paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu atau membimbing 40 (empat puluh) peserta didik bagi kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling atau konselor. Guru dengan tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan wajib mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu atau membimbing 80 (delapan puluh) peserta didik bagi wakil kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling atau konselor.

88


3) 4) 5)

6)

7)

Guru dengan tugas tambahan sebagai ketua program keahlian wajib mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu. Guru dengan tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan satuan pendidikan wajib mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu. Guru dengan tugas tambahan sebagai kerja kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan wajib mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu. Guru yang ditugaskan menjadi pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran, atau pengawas kelompok mata pelajaran wajib melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan pengawasan yang ekuivalen dengan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pembelajaran tatap muka dalam 1 (satu) minggu. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan wajib melaksanakan tugas sebagai pendidik, dengan ketentuan berpengalaman sebagai guru sekurangkurangnya delapan tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun, memenuhi persyaratan akademik sebagai guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memiliki Sertifikat Pendidik, dan melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan tugas pengawasan.

Pada sisi lain, guru memiliki peluang untuk mendapatkan penugasan dalam aneka jenis. Di dalam PP No. 74 Tahun 2008 disebutkan bahwa guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat ditempatkan pada jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penempatan guru pada jabatan struktural dimaksud dapat dilakukan setelah yang bersangkutan bertugas sebagai guru paling singkat selama delapan tahun. Guru yang ditempatkan pada jabatan struktural itu dapat ditugaskan kembali sebagai guru dan mendapatkan hak-hak guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Guru yang ditempatkan pada jabatan struktural kehilangan haknya untuk memperoleh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan. Hak-hak guru dimaksud berupa tunjangan profesi dan tunjangan fungsional diberikan sebesar tunjangan profesi dan tunjangan fungsional berdasarkan jenjang jabatan sebelum guru yang bersangkutan ditempatkan pada jabatan struktural.

2.

Promosi

Kegiatan pengembangan dan pembinaan karir yang kedua adalah promosi. Promosi dimaksud dapat berupa penugasan sebagai guru pembina, guru inti, instruktur, wakil kepala sekolah, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan sebagainya. Kegiatan promosi ini harus didasari atas pertimbangan prestasi dan dedikasi tertentu yang dimiliki oleh guru. Peraturan Pemerintah No. 74 tentang Guru mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesian, guru berhak mendapatkan promosi sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Promosi dimaksud meliputi kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjang jabatan fungsional.

89


C.

Kenaikan Pangkat

Dalam rangka pengembangan karir guru, Permenneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009 telah menetapkan 4 (empat) jenjang jabatan fungsional guru dari yang terrendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu Guru Pertama, Guru Muda, Guru Madya, dan Guru Utama. Penjelasan tentang jenjang jabatan fungsional guru dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi beserta jenjang kepengkatan dan persyaratan angka kredit untuk kenaikan pangkat dan jabatan tersebut telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Kenaikan pangkat dan jabatan fungsional guru dalam rangka pengembangan karir merupakan gabungan dari angka kredit unsur utama dan penunjang ditetapkan sesuai dengan Permenneg PAN dan BR Nomor 16 Tahun 2009. Tugas-tugas guru yang dapat dinilai dengan angka kredit untuk keperluan kenaikan pangkat dan/atau jabatan fungsional guru mencakup unsur utama dan unsur penunjang. Unsur utama kegiatan yang dapat dinilai sebagai angka kredit dalam kenaikan pangkat guru terdiri atas: (a) pendidikan, (b) pembelajaran/pembimbingan dan tugas tambahan dan/atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah, dan (c) pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB). 1. Pendidikan Unsur kegiatan pendidikan yang dapat dinilai sebagai angka kredit dalam kenaikan pangkat guru terdiri atas: a. Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar/ijazah. Angka kredit gelar/ijazah yang diperhitungkan sebagai unsur utama tugas guru dan sesuai dengan bidang tugas guru, yaitu: 1) 100 untuk Ijazah S-1/Diploma IV; 2) 150 untuk Ijazah S-2; atau 3) 200 untuk Ijazah S-3. Apabila seseorang guru mempunyai gelar/ijazah lebih tinggi yang sesuai dengan sertifikat pendidik/keahlian dan bidang tugas yang diampu, angka kredit yang diberikan adalah sebesar selisih antara angka kredit yang pernah diberikan berdasarkan gelar/ijazah lama dengan angka kredit gelar/ijazah yang lebih tinggi tersebut. Bukti fisik yang dijadikan dasar penilaian adalah fotokopi ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu dekan atau ketua sekolah tinggi atau direktur politeknik pada perguruan tinggi yang bersangkutan. b. Mengikuti pelatihan prajabatan dan program induksi. Sertifikat pelatihan prajabatan dan program induksi diberi angka kredit 3. Bukti fisik keikutsertaan pelatihan prajabatan yang dijadikan dasar penilaian adalah fotokopi surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) prajabatan yang disahkan oleh kepala sekolah/madrasah yang bersangkutan. Bukti fisik keikutsertaan program induksi yang dijadikan dasar penilaian adalah fotokopi sertifikat program induksi yang disahkan oleh kepala sekolah/madrasah yang bersangkutan. 2. Pengembangan Profesi Berdasarkan Permenneg PAN dan RB No. 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya yang dimaksudkan pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah

90


pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya. Guru Pertama dengan pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Guru Utama dengan pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e wajib melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan, yaitu pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau pengembangan karya inovatif. Jenis kegiatan untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi pengembangan diri (diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru), publikasi ilmiah (hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal, dan buku teks pelajaran, buku pengayaan dan pedoman guru), karya inovatif (menemukan teknologi tepat guna; menemukan atau menciptakan karya seni; membuat atau memodifikasi alat pelajaran; dan mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya). Persyaratan atau angka kredit minimal bagi guru yang akan naik jabatan/pangkat dari subunsur pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk masing-masing pangkat/golongan adalah sebagai berikut: a. Guru golongan III/a ke golongan III/b, subunsur pengembangan diri sebesar 3 (tiga) angka kredit. b. Guru golongan III/b ke golongan III/c, subunsur pengembangan diri sebesar 3 (tiga) angka kredit, dan subunsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif sebesar 4 (empat) angka kredit. c. Guru golongan III/c ke golongan III/d, subunsur pengembangan diri sebesar 3 (tiga) angka kredit, dan subunsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif sebesar 6 (enam) angka kredit. d. Guru golongan III/d ke golongan IV/a, subunsur pengembangan diri sebesar 4 (empat) angka kredit dan subunsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif sebesar 8 (delapan) angka kredit. Bagi guru golongan tersebut sekurang-kurangnya mempunyai 1 (satu) laporan hasil penelitian dari subunsur publikasi ilmiah. e. Guru golongan IV/a ke golongan IV/b, subunsur pengembangan diri sebesar 4 (empat) angka kredit dan subunsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif sebesar 12 (dua belas) angka kredit. Bagi guru golongan tersebut, sekurang-kurangnya mempunyai 1 (satu) laporan hasil penelitian dan 1 (satu) artikel yang dimuat di jurnal yang ber-ISSN. f. Guru golongan IV/b ke golongan IV/c, subunsur pengembangan diri sebesar 4 (empat) angka kredit dan subunsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif sebesar 12 (dua belas) angka kredit. Bagi guru golongan tersebut, sekurang-kurangnya mempunyai 1 (satu) laporan hasil penelitian dan 1 (satu) artikel yang dimuat di jurnal yang ber-ISSN. g. Guru golongan IV/c ke golongan IV/d, subunsur pengembangan diri sebesar 5 (lima) angka kredit dan subunsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif sebesar 14 (empat belas) angka kredit. Bagi guru golongan tersebut, sekurang-kurangnya dari subunsur publikasi ilmiah mempunyai 1 (satu) laporan hasil penelitian dan 1 (satu) artikel yang dimuat di jurnal yang ber ISSN serta 1 (satu) buku pelajaran atau buku pendidikan yang ber ISBN. h. Guru golongan IV/d ke golongan IV/e, subunsur pengembangan diri sebesar 5 (lima) angka kredit dan subunsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif sebesar 20 (dua puluh) angka kredit. Bagi guru golongan tersebut, sekurang-kurangnya dari subunsur publikasi ilmiah

91


mempunyai 1 (satu) laporan hasil penelitian dan 1 (satu) artikel yang dimuat di jurnal yang ber ISSN serta 1 (satu) buku pelajaran atau buku pendidikan yang ber ISBN. i. Bagi Guru Madya, golongan IV/c, yang akan naik jabatan menjadi Guru Utama, golongan IV/d, selain membuat PKB sebagaimana pada poin g diatas juga wajib melaksanakan presentasi ilmiah. 3. Unsur Penunjang Unsur penunjang tugas guru adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas utamanya sebagai pendidik. Unsur penunjang tugas guru meliputi berbagai kegiatan seperti berikut ini. a. Memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya. Guru yang memperoleh gelar/ijazah, namun tidak sesuai dengan bidang yang diampunya diberikan angka kredit sebagai unsur penunjang dengan angka kredit sebagai berikut. 1) Ijazah S-1 diberikan angka kredit 5; 2) Ijazah S-2 diberikan angka kredit 10; dan 3) Ijazah S-3 diberikan angka kredit 15. Bukti fisik yang dijadikan dasar penilaian adalah fotokopi ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu dekan atau ketua sekolah tinggi atau direktur politeknik pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Surat keterangan belajar/surat ijin belajar/surat tugas belajar dari kepala dinas yang membidangi pendidikan atau pejabat yang menangani kepegawaian serendah-rendahnya Eselon II. Bagi guru di lingkungan Kementerian Agama, surat keterangan belajar/surat ijin belajar/surat tugas belajar tersebut berasal dari pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Eselon II. b. Melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru Kegiatan yang mendukung tugas guru yang dapat diakui angka kreditnya harus sesuai dengan kriteria dan dilengkapi dengan bukti fisik. Kegiatan tersebut di antaranya: 1) Membimbing siswa dalam praktik kerja nyata/praktik industri/ekstrakurikuler dan yang sejenisnya 2) Sebagai pengawas ujian, penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat nasional. 3) Menjadi pengurus/anggota organisasi profesi 4) Menjadi anggota kegiatan pramuka dan sejenisnya 5) Menjadi tim penilai angka kredit 6) Menjadi tutor/pelatih/instruktur/pemandu atau sejenisnya. c. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Penghargaan/tanda jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah atau negara asing atau organisasi ilmiah atau organisasi profesi atas prestasi yang dicapai seorang guru dalam pengabdian kepada nusa, bangsa, dan negara di bidang pendidikan. Tanda jasa dalam bentuk Satya Lencana Karya Satya adalah penghargaan yang diberikan kepada guru berdasarkan prestasi dan masa pengabdiannya dalam waktu tertentu. Penghargaan lain yang diperoleh guru karena prestasi seseorang dalam pengabdiannya kepada nusa, bangsa, dan

92


negara di bidang pendidikan/kemanusiaan/kebudayaan. Prestasi kerja tersebut dicapai karena pengabdiannya secara terus menerus dan berkesinambungan dalam waktu yang relatif lama. Guru yang mendapat penghargaan dalam lomba guru berprestasi tingkat nasional, diberikan angka kredit tambahan untuk kenaikan jabatan/pangkat.

Latihan dan Renungan 1. 2. 3. 4. 5.

Apa perbedaan utama antara pengembangan keprofesian dan pengembangan karir guru? Mengapa pengembangan keprofesian guru dikaitkan dengan jabatan fungsionalnya? Apa perbedaan utama pengembangan guru yang belum S1/D-IV dan belum bersertifikat pendidik dengan yang sudah memilikinya? Sebutkan jenis-jenis pengembangan karir guru! Apa perbedaan utama pengembangan keprofesian berbasis lembaga dengan yang berbasis individu?

93


BAB V PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN

Topik ini berkaitan dengan perlindungan dan penghargaan guru. Materi sajian terutama berkaitan dengan konsep, prinsip atau asas, dan jenisjenis penghargaan dan perlindungan kepada guru, termasuk kesejahteraannya. Peserta PLPG diminta mengikuti materi pembelajaran secara individual, melaksanakan diskusi kelompok, menelaah kasus, membaca regulasi yang terkait, menjawab soal latihan, dan melakukan refleksi.

A.

Pengantar

Jumlah guru yang banyak dengan sebaran yang sangat luas merupakan potensi bagi mereka untuk mendidik anak bangsa di seluruh Indonesia secara nyaris tanpa batas akses geografis, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Namun demikian, kondisi ini yang menyebakan sebagian guru terbelenggu dengan fenomena sosial, kultural, psikologis, ekonomis, kepegawaian, dan lain-lain. Fenomena ini bersumber dari apresiasi dan pencitraan masyarakat terhadap guru belum begitu baik, serta perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan kesejahteraan, dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi mereka belum optimum. Sejarah pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa perlakuan yang cenderung diskriminatif terhadap sebagian guru telah berlangsung sejak zaman pemerintah kolonial Belanda. Hal ini membangkitkan kesadaran untuk terus mengupayakan agar guru mempunyai status atau harkat dan martabat yang jelas dan mendasar. Hasilnya antara lain adalah terbentuknya Undang-Undang (UU) Nomomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Diundangkannya UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen merupakan langkah maju untuk mengangkat harkat dan martabat guru, khususnya di bidang perlindungan hukum bagi mereka. Materi perlindungan hukum terhadap guru mulai mengemuka dalam UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU ini diperbaharui dan kemudian diganti dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penjabaran pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru itu pernah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan. Di dalam PP ini perlindungan hukum bagi guru meliputi perlindungan untuk rasa aman, perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Sejak lahirnya UU No. 14 Tahun 2005 dan PP No. 74 Tahun 2008, dimensi perlindungan guru mendapatkan tidik tekan yang lebih kuat. Norma perlindungan hukum bagi guru tersebut di atas kemudian diperbaharui, dipertegas, dan diperluas spektrumnya dengan diundangkannya UU No. 14 tahun 2005. Dalam UU ini, ranah perlindungan terhadap guru meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Termasuk juga di dalamnya perlindungan atas Hak atas Kekayaan Intelektual atau HaKI. Sepanjang berkaitan dengan hak guru atas beberapa dimensi perlindungan sebagaimana dimaksudkan di atas, sampai sekarang belum ada rumusan komprehensif mengenai standar operasi dan prosedurnya. Atas dasar itu, perlu dirumuskan standar yang memungkinkan terwujudnya

94


perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan atas Hak atas Kekayaan Intelektual atau HaKI bagi guru.

B.

Definisi 1.

Perlindungan bagi guru adalah usaha pemberian perlindungan hukum, perlindungan profesi, dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan HaKI yang diberikan kepada guru, baik berstatus sebagai PNS maupun bukan PNS.

2.

Perlindungan hukum adalah upaya melakukan perlindungan kepada guru dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlindungan hukum atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain.

3.

Perlindungan profesi adalah upaya memberi perlindungan yang mencakup perlindungan terhadap PHK yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.

4.

Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) kepada guru mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

5.

Perlindungan HaKI adalah pengakuan atas kekayaan intelektual sebagai karya atau prestasi yang dicapai oleh guru dengan cara melegitimasinya sesuai dengan peraturan perundangundangan.

6.

Perjanjian kerja adalah perjanjian yang dibuat dan disepakati bersama antara penyelenggara dan/atau satuan pendidikan dengan guru.

7.

Kesepakatan kerja bersama merupakan kesepakatan yang dibuat dan disepakati bersama secara tripartit, yaitu penyelenggara dan/atau satuan pendidikan, guru, dan Dinas Pendidikan atau Dinas Ketenagakerjaan pada wilayah administratif tempat guru bertugas.

8.

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma dalam bentuk konsultasi hukum oleh LKHB mitra, asosiasi atau organisasi profesi guru, dan pihak lain kepada guru.

9.

Advokasi adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pemberian perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan HaKI bagi guru. Advokasi umumnya dilakukan melalui kolaborasi beberapa lembaga, organisasi, atau asosiasi yang memiliki kepedulian dan semangat kebersamaan untuk mencapai suatu tujuan.

10. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa guru berdasarkan perundingan yang melibatkan guru LKBH mitra, asosiasi atau organisasi profesi guru, dan pihak lain sebagai mediator dan diterima oleh para pihak yang bersengketa untuk membantu mencari penyelesaian yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan.

95


C.

Perlindungan Atas Hak-hak Guru

Berlandaskan UUD 1945 dan UU No 9 tahun 1999 Pasal 3 ayat 2 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Sesuai dengan politik hukum UU tersebut, bahwa manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia. Oleh pencipta-Nya, manusia dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat, kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungan. Bahwa hak asasi manusia, termasuk hak-hak guru, merupakan hak dasar yang secara koderati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu hak-hak manusia, termasuk hak-hak guru harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan deklarasi universal tentang hak asasi manusia yang ditetapkan oleh PBB serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai HAM yang telah diterima oleh Indonesia. Di samping hak asasi manusia juga dikenal kewajiban dasar manusia yang meliputi: (1) kepatuhan terhadap perundang-undangan, (2) ikut serta dalam upaya pembelaan negara, (3) wajib menghormati hak-hak asasi manusia, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, sebagai wujud tuntutan reformasi (demokrasi, desentralisasi, dan HAM), maka hak asasi manusia dimasukkan dalam UUD 1945. Salah satu hak guru adalah hak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Pada Pasal 39 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bagian 7 tentang Perlindungan, disebutkan bahwa banyak pihak wajib memberikan perlindungan kepada guru, berikut ranah perlindungannya seperti berikut ini. 1.

Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.

2.

Perlindungan tersebut meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

3.

Perlindungan hukum mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain.

4.

Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap PHK yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.

5.

Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain.

Berdasarkan amanat Pasal 39 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen seperti disebutkan di atas, dapat dikemukakan ranah perlindungan hukum bagi guru. Frasa perlindungan 96


hukum yang dimaksudkan di sini mencakup semua dimensi yang terkait dengan upaya mewujudkan kepastian hukum, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan bagi guru dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya. 1. Perlindungan hukum Semua guru harus dilindungi secara hukum dari segala anomali atau tindakan semena-mena dari yang mungkin atau berpotensi menimpanya dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Perlindungan hukum dimaksud meliputi perlindungan yang muncul akibat tindakan dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain, berupa: a. b. c. d. e.

tindak kekerasan, ancaman, baik fisik maupun psikologis perlakuan diskriminatif, intimidasi, dan perlakuan tidak adil

2. Perlindungan profesi Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap pemutusan hukubungan kerja (PHK) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas. Secara rinci, subranah perlindungan profesi dijelaskan berikut ini. a. b. c. d.

e. f. g.

h. i. j.

Penugasan guru pada satuan pendidikan harus sesuai dengan bidang keahlian, minat, dan bakatnya. Penetapan salah atau benarnya tindakan guru dalam menjalankan tugas-tugas profesional dilakukan dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Penempatan dan penugasan guru didasari atas perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Pemberian sanksi pemutusan hubungan kerja bagi guru harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Penyelenggara atau kepala satuan pendidikan formal wajib melindungi guru dari praktik pembayaran imbalan yang tidak wajar. Setiap guru memiliki kebebasan akademik untuk menyampaikan pandangan. Setiap guru memiliki kebebasan untuk:  mengungkapkan ekspresi,  mengembangkan kreatifitas, dan  melakukan inovasi baru yang memiliki nilai tambah tinggi dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Setiap guru harus terbebas dari tindakan pelecehan atas profesinya dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Setiap guru yang bertugas di daerah konflik harus terbebas dari pelbagai ancaman, tekanan, dan rasa tidak aman. Kebebasan dalam memberikan penilaian kepada peserta didik, meliputi:  substansi,  prosedur, 97


k.

l.

m.

 instrumen penilaian, dan  keputusan akhir dalam penilaian. Ikut menentukan kelulusan peserta didik, meliputi:  penetapan taraf penguasaan kompetensi,  standar kelulusan mata pelajaran atau mata pelatihan, dan  menentukan kelulusan ujian keterampilan atau kecakapan khusus. Kebebasan untuk berserikat dalam organisasi atau asosiasi profesi, meliputi:  mengeluarkan pendapat secara lisan atau tulisan atas dasar keyakinan akademik,  memilih dan dipilih sebagai pengurus organisasi atau asosiasi profesi guru, dan  bersikap kritis dan obyektif terhadap organisasi profesi. Kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan formal, meliputi:  akses terhadap sumber informasi kebijakan,  partisipasi dalam pengambilan kebijakan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan formal, dan  memberikan masukan dalam penentuan kebijakan pada tingkat yang lebih tinggi atas dasar pengalaman terpetik dari lapangan.

3. Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko lain. Beberapa hal krusial yang terkait dengan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk rasa aman bagi guru dalam bertugas, yaitu: a. Hak memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas harus mampu diwujudkan oleh pengelola satuan pendidikan formal, pemerintah dan pemerintah daerah. b. Rasa aman dalam melaksanakan tugas, meliputi jaminan dari ancaman psikis dan fisik dari peserta didik, orang tua/wali peserta didik, atasan langsung, teman sejawat, dan masyarakat luas. c. Keselamatan dalam melaksanakan tugas, meliputi perlindungan terhadap:  resiko gangguan keamanan kerja,  resiko kecelakaan kerja,  resiko kebakaran pada waktu kerja,  resiko bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau  resiko lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan. d. Terbebas dari tindakan resiko gangguan keamanan kerja dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. e. Pemberian asuransi dan/atau jaminan pemulihan kesehatan yang ditimbulkan akibat:  kecelakaan kerja,  kebakaran pada waktu kerja,  bencana alam,  kesehatan lingkungan kerja, dan/atau

98


 f.

resiko lain.

Terbebas dari multiancaman, termasuk ancaman terhadap kesehatan kerja, akibat:  bahaya yang potensial,  kecelakaan akibat bahan kerja,  keluhan-keluhan sebagai dampak ancaman bahaya,  frekuensi penyakit yang muncul akibat kerja,  resiko atas alat kerja yang dipakai, dan  resiko yang muncul akibat lingkungan atau kondisi tempat kerja.

4. Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Pengakuan HaKI di Indonesia telah dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Merk, Undang-Undang Paten, dan Undang-Undang Hak Cipta. HaKI terdiri dari dua kategori yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri meliputi Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman. Bagi guru, perlindungan HaKI dapat mencakup: a. b. c. d. e. f.

hak cipta atas penulisan buku, hak cipta atas makalah, hak cipta atas karangan ilmiah, hak cipta atas hasil penelitian, hak cipta atas hasil penciptaan, hak cipta atas hasil karya seni maupun penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta sejenisnya, dan; g. hak paten atas hasil karya teknologi Seringkali karya-karya guru terabaikan, dimana karya mereka itu seakan-akan menjadi seakan-akan makhluk tak bertuan, atau paling tidak terdapat potensi untuk itu. Oleh karena itu, dimasa depan pemahaman guru terhadap HaKI ini harus dipertajam.

D.

Jenis-jenis Upaya Perlindungan Hukum bagi Guru 1. Konsultasi Ketika menghadapi masalah dari sisi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan HaKI, guru dapat berkonsultasi kepada pihak-pihak yang kompeten. Konsultasi itu dapat dilakukan kepada konsultan hukum, penegak hukum, atau pihakpihak lain yang dapat membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh guru tersebut. Konsultasi merupakan tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan klien, dengan pihak lain yang merupakan konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya. Konsultan hanya bersifat memberikan pendapat hukum, sebagaimana diminta oleh kliennya. Keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut. Misalnya, seorang guru berkonsultasi dengan pengacara pada salah satu LKBH, penegak hukum, orang yang ahli, penasehat hukum, dan sebagainya berkaitan dengan masalah 99


pembayaran gaji yang tidak layak, keterlambatan pembayaran gaji, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, dan lain-lain. Pihak-pihak yang dimintai pendapat oleh guru ketika berkonsultasi tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan, melainkan sebatas memberi pendapat atau saran, termasuk saran-saran atas bentuk-bentuk penyelesaian sengketa atau perselisihan. 2. Mediasi Ketika menghadapi masalah dari sisi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan HaKI dalam hubungannya dengan pihak lain, seperti munculnya sengketa antara guru dengan penyelenggara atau satuan pendidikan, pihak-pihak lain yang dimintai bantuan oleh guru seharusnya dapat membantu memediasinya. Merujuk pada Pasal 6 ayat 3 Undang Undang Nomor 39 tahun 1999, atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau perbedaan pendapat antara guru dengan penyelenggara/satuan pendidikan dapat diselesaikan melalui bantuan “seorang atau lebih penasehat ahli” maupun melalui seorang mediator. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik. Kesepakatan tertulis antara guru dengan penyelenggara/satuan pendidikan wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penandatanganan, dan wajib dilakasanakan dalam waktu lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran. Mediator dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) mediator yang ditunjuk secara bersama oleh para pihak, dan mediator yang ditujuk oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang ditunjuk oleh para pihak. 3. Negosiasi dan Perdamaian Ketika menghadapi masalah dari sisi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan HaKI dalam hubungannya dengan pihak lain, seperti munculnya sengketa antara guru dengan penyelenggara atau satuan pendidikan, penyelenggara/satuan pendidikan harus membuka peluang negosiasi kepada guru atau kelompok guru. Menurut Pasal 6 ayat 2 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999, pada dasarya para pihak, dalam hal ini penyelenggara/satuan pendidikan dan guru, berhak untuk menyelesaikan sendiri sengket yang timbul di antara mereka. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui para pihak. Negosiasi mirip dengan perdamaian yang diatur dalam Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 KUH Perdata, dimana perdamaian itu adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan harus dibuat secara tertulis dan tidak di bawah ancaman. Namun demikian, dalam hal ini ada beberapa hal yang membedakan antara negosiasi dan perdamaian. Pada negosiasi diberikan tenggang waktu penyelesaian paling lama 14 hari, dan penyelesaian sengketa tersebut harus dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung oleh dan di antara para pihak yang bersengketa. Perbedaan lain adalah bahwa negosiasi merupakan salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan, sedangkan

100


perdamaian dapat dilakukan baik sebelum proses persidangan maupun setelah sidang peradilan dilaksanakan. Pelaksanaan perdamaian bisa di dalam atau di luar pengadilan. 4. Konsiliasi dan perdamaian Ketika menghadapi masalah dari sisi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan HaKI dalam hubungannya dengan pihak lain, seperti munculnya sengketa antara guru dengan penyelenggara atau satuan pendidikan, penyelenggara/satuan pendidikan harus membuka peluang konsiliasi atau perdamaian. Seperti pranata alternatif penyelesaian sengketa yang telah diuraikan di atas, konsiliasi pun tidak dirumuskan secara jelas dalam Undang Undang Nomor 30 tahun 1999. Konsiliasi atau perdamaian merupakan suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau suatu tindakan atau proses untuk mencapai perdamaian di luar pengadilan. Untuk mencegah dilaksanakan proses litigasi, dalam setiap tingkat peradilan yang sedang berjalan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, konsiliasi atau perdamaian tetap dapat dilakukan, dengan pengecualian untuk hal-hal atau sengketa dimana telah diperoleh suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 5. Advokasi Litigasi Ketika menghadapi masalah dari sisi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan HaKI dalam hubungannya dengan pihak lain, misalnya ketika terjadi sengketa antara guru dengan penyelenggara atau satuan pendidikan, pelbagai pihak yang dimintai bantuan atau pembelaan oleh guru seharusnya dapat memberikan advokasi litigasi. Banyak guru masih menganggap bahwa advokasi litigasi merupakan pekerjaan pembelaan hukum (litigasi) yang dilakukan oleh pengacara dan hanya merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan praktik beracara di pengadilan. Pandangan ini kemudian melahirkan pengertian yang sempit terhadap apa yang disebut sebagai advokasi. Seolah-olah, advokasi litigasi merupakan urusan sekaligus monopoli dari organisasi yang berkaitan dengan ilmu dan praktik hukum semata. Pandangan semacam itu tidak selamanya keliru, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Mungkin pengertian advokasi menjadi sempit karena pengaruh yang cukup kuat dari padanan kata advokasi itu dalam bahasa Belanda, yakni advocaat yang tak lain berarti pengacara hukum atau pembela. Namun kalau kita mau mengacu pada kata advocate dalam pengertian bahasa Inggris, maka pengertian advokasi akan menjadi lebih luas. Advocate bisa berarti menganjurkan, memajukan (to promote), menyokong atau memelopori. Dengan kata lain, advokasi juga bisa diartikan melakukan ‘perubahan’ secara terorganisir dan sistematis. 6. Advokasi Nonlitigasi Ketika menghadapi masalah dari sisi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan HaKI dalam hubungannya dengan pihak lain, misalnya ketika terjadi sengketa antara guru dengan penyelenggara atau satuan pendidikan, pelbagai pihak yang dimintai bantuan atau pembelaan oleh guru seharusnya dapat memberikan advokasi nonlitigasi. Dengan demikian, disamping melalui litigasi, juga dikenal alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang lazim disebut nonlitigasi. Alternatif penyelesaian sengketa nonlitigasi adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau dengan cara mengenyampingkan 101


penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Dewasa ini cara penyelesaian sengketa melalui peradilan mendapat kritik yang cukup tajam, baik dari praktisi maupun teoritisi hukum. Peran dan fungsi peradilan, dianggap mengalami beban yang terlampau padat (overloaded), lamban dan buang waktu (waste of time), biaya mahal (very expensive) dan kurang tanggap (unresponsive) terhadap kepentingan umum, atau dianggap terlalu formalistis (formalistic) dan terlampau teknis (technically). Dalam Pasal (1) angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, disebutkan bahwa masyarakat dimungkinkan memakai alternatif lain dalam melakukan penyelesaian sengketa. Alternatif tersebut dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

E.

Asas Pelaksanaan

Pelaksanaan perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan K3, dan perlindungan HaKI bagi guru dilakukan dengan menggunakan asas-asas sebagai berikut: 1. Asas unitaristik atau impersonal, yaitu tidak membedakan jenis, agama, latar budaya, tingkat pendidikan, dan tingkat sosial ekonomi guru. 2. Asas aktif, dimana inisiatif melakukan upaya perlindungan dapat berasal dari guru atau lembaga mitra, atau keduanya. 3. Asas manfaat, dimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru memiliki manfaat bagi peningkatan profesionalisme, harkat, martabat, dan kesejahteraan mereka, serta sumbangsihnya bagi kemajuan pendidikan formal. 4. Asas nirlaba, dimana upaya bantuan dan perlindungan hukum bagi guru dilakukan dengan menghindari kaidah-kaidah komersialisasi dari lembaga mitra atau pihak lain yang peduli. 5. Asas demokrasi, dimana upaya perlindungan hukum dan pemecahan masalah yang dihadapi oleh guru dilakukan dengan pendekatan yang demokratis atau mengutamakan musyawarah untuk mufakat. 6. Asas langsung, dimana pelaksanaan perlindungan hukum dan pemecahan masalah yang dihadapi oleh guru terfokus pada pokok persoalan. 7. Asas multipendekatan, dimana upaya perlindungan hukum bagi guru dapat dilakukan dengan pendekatan formal, informal, litigasi, nonlitigasi, dan lain-lain.

F.

Penghargaan dan Kesejahteraan

Sebagai tenaga profesional, guru memiliki hak yang sama untuk mendapatkan penghargaan dan kesejahteraan. Penghargaan diberikan kepada guru yang berprestasi, berprestasi luar biasa, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus. Penghargaan kepada guru dapat diberikan pada tingkat satuan pendidikan, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan/atau internasional. Penghargaan itu beragam jenisnya, seperti satyalancana, tanda jasa, bintang jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, jabatan fungsional, jabatan struktural, bintang jasa pendidikan, dan/atau bentuk penghargaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

102


Pada sisi lain, peraturan perundang-undangan mengamanatkan bahwa pemerintah kabupaten wajib menyediakan biaya pemakaman dan/atau biaya perjalanan untuk pemakaman guru yang gugur di daerah khusus. Guru yang gugur dalam melaksanakan pendidikan dan pembelajaran di daerah khusus, putera dan/atau puterinya berhak mendapatkan beasiswa sampai ke perguruan tinggi dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kesejahteraan guru menjadi perhatian khusus pemeritah, baik berupa gaji maupun penghasilan lainnya. Guru memiliki hak atas gaji dan penghasilan lainya. Gaji adalah hak yang diterima oleh guru atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di luar gaji pokok, guru pun berhak atas tunjangan yang melekat pada gaji. Gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji bagi guru yang diangkat oleh pemerintah dan pemerintah daerah diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan penggajian yang berlaku. Gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji bagi guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberikan berdasarkan perjanjian kerja dan/atau kesepakatan kerja bersama. Penghasilan adalah hak yang diterima oleh guru dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesian yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat guru sebagai pendidik profesional. Ringkasnya, guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 14 Tahun 2005 dan PP No. 74 Tahun 2008, serta peraturan lain yang menjadi ikutannya, memiliki hak atas aneka tunjangan dan kesejahteraan lainnya. Tunjangan dan kesejahteraan dimaksud mencakup tunjangan profesi, tunjangan khusus, tunjangan fungsional, subsidi tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan. Khusus berkaitan dengan jenis-jenis penghargaan dan kesejahteraan guru disajikan berikut ini. 1.

Penghargaan Guru Berprestasi Pemberian penghargaan kepada guru berprestasi dilakukan melalui proses pemilihan yang ketat secara berjenjang, mulai dari tingkat satuan pendidikan, kecamatan dan/atau kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional. Pemilihan guru berprestasi dimaksudkan antara lain untuk mendorong motivasi, dedikasi, loyalitas dan profesionalisme guru, yang diharapkan akan berpengaruh positif pada kinerja dan prestasi kerjanya. Prestasi kerja tersebut akan terlihat dari kualitas lulusan satuan pendidikan sebagai SDM yang berkualitas, produktif, dan kompetitif. Pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk memberdayakan guru, terutama bagi mereka yang berprestasi. Seperti disebutkan di atas, Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 mengamanatkan bahwa ”Guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan”. Secara historis pemilihan guru berprestasi adalah pengembangan dari pemberian predikat keteladanan kepada guru melalui pemilihan guru teladan yang berlangsung sejak tahun 1972 hingga tahun 1997. Selama kurun 1998-2001, pemilihan guru teladan dilaksanakan hanya sampai tingkat provinsi. Setelah dilakukan evaluasi dan mendapatkan masukanmasukan dari berbagai kalangan, baik guru maupun pengelola pendidikan tingkat kabupaten/kota/provinsi, maka pemilihan guru teladan diusulkan untuk ditingkatkan kualitasnya menjadi pemilihan guru berprestasi.

103


Frasa “guru berprestasi” bermakna “prestasi dan keteladanan” guru. Sebutan guru berprestasi mengandung makna sebagai guru unggul/mumpuni dilihat dari kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Guru berprestasi merupakan guru yang menghasilkan karya kreatif atau inovatif antara lain melalui: pembaruan (inovasi) dalam pembelajaran atau bimbingan; penemuan teknologi tepat guna dalam bidang pendidikan; penulisan buku fiksi/nonfiksi di bidang pendidikan atau sastra Indonesia dan sastra daerah; penciptaan karya seni; atau karya atau prestasi di bidang olahraga. Mereka juga merupakan guru yang secara langsung membimbing peserta didik hingga mencapai prestasi di bidang intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler. Pemilihan guru berprestasi dilaksanakan pertama kali pada tahun 2002. Penyelenggaraan pemilihan guru berprestasi dilakukan secara bertingkat, dimulai dari tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan tingkat nasional. Secara umum pelaksanaan pemilihan guru berprestasi berjalan dengan lancar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Melalui pemilihan guru berprestasi ini telah terpilih guru terbaik untuk jenjang Taman-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas, atau yang sederajat. Sistem penilaian untuk menentukan peringkat guru berprestasi dilakukan secara ketat, yaitu melalui uji tertulis, tes kepribadian, presentasi karya akademik, wawancara, dan penilaian portofolio. Guru yang mampu mencapai prestasi terbaik melalui beberapa jenis teknik penilaian inilah yang akan memperoleh predikat sebagai guru berprestasi tingkat nasional. 2.

Penghargaan bagi Guru SD Berdedikasi di Daerah Khusus/Terpencil Guru yang bertugas di daerah khusus, mendapat perhatian serius dari pemerintah. Oleh karena itu, sejak beberapa tahun terakhir ini, pemberian penghargaan kepada mereka dilakukan secara rutin baik pada peringatan Hari Pendidikan Nasional maupun pada peringatan lainnya. Tujuan penghargaan ini antara lain, pertama, mengangkat harkat dan martabat guru atas dedikasi, prestasi, dan pengabdian profesionalitasnya sebagai pendidik bangsa dihormati dan dihargai oleh masyarakat, pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kedua, memberikan motivasi pada guru untuk meningkatkan prestasi, pengabdian, loyalitas dan dedikasi serta darma baktinya pada bangsa dan negara melalui pelaksanaan kompetensinya secara profesional sesuai kualifikasi masing-masing. Ketiga, meningkatkan kesetiaan dan loyalitas guru dalam melaksanakan pekerjaan/jabatannya sebagai sebuah profesi, meskipun bekerja di daerah yang terpencil atau terbelakang; daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil; daerah perbatasan dengan negara lain; daerah yang mengalami bencana alam; bencana sosial; atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain yang mengharuskan menjalani kehidupan secara prihatin. Pemberian penghargaan kepada guru yang bertugas di Daerah Khusus/Terpencil bukanlah merupakan suatu kegiatan yang bersifat seremoni belaka. Penghargaan ini secara selektif dan kompetitif diberikan kepada d u a orang guru sekolah dasar (SD) Daerah Khusus dari seluruh provinsi di Indonesia. Masing-masing Dinas Pendidikan Provinsi diminta dan diharuskan menyeleksi dan mengirimkan dua orang guru daerah khusus, terdiri dari satu laki-laki dan satu perempuan yang 104


berdedikasi tinggi untuk diberi penghargaan, baik yang berstatus sebagai guru pegawai negeri sipil (Guru PNS) maupun guru bukan PNS. Untuk dapat menerima penghargaan, guru SD berdedikasi yang bertugas di Daerah Khusus/Terpencil harus memenuhi kriteria umum dan khusus. Kriteria umum dimaksud antara lain beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; memiliki moralitas,kepribadian dan kelakuan yang terpuji; dapat dijadikan panutan oleh siswa, teman sejawat dan masyarakat sekitarnya; dan mencintai tugas dan tanggungjawabnya. Kriteria khusus bagi guru SD Daerah Khusus untuk memperoleh penghargaan antara lain, pertama, dalam melaksanakan tugasnya senantiasa menunjukkan dedikasi luar biasa, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan serta mempunyai komitmen yang tinggi dalam melaksanakan fungsi- fungsi profesionalnya dengan segala keterbatasan yang ada di daerah terpencil. Kedua, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, melaksanakan tugas sebagai guru di daerah khusus/terpencil sekurang-kurangnya selama lima tahun secara terus menerus atau selama delapan tahun secara terputus-putus. Keempat, berusia minimal 40 tahun dan belum pernah menerima penghargaan yang sejenis di tingkat nasional. Kelima, responsif terhadap persoalan-persoalan yang aktual dalam masyarakat. Keenam, dengan keahlian yang dimilikinya membantu dalam memecahkan masalah sosial sehingga usahanya berupa sumbangan langsung bagi penanggulangan masalahmasala tersebut. Ketujuh, menunjukkan kepemimpinan dalam kepeloporan serta integritas kepribadiannya dalam mengamalkan keahliannya dalam masyarakat. Kedelapan, menyebarkan dan meneruskan ilmu dan keahlian yang dimilikinya kepada masyarakat dan menunjukkan hasil nyata berupa kemajuan dalam masyarakat. 3.

Penghargaan bagi Guru PLB/PK Berdedikasi Penghargaan bagi guru Pendidikan Luar Biasa/Pendidikan Khusus (PLB/PK) berdedikasi dilakukan sejak tahun 2004. Penghargaan ini diberikan kepada guru dengan maksud untuk mendorong motivasi, dedikasi, loyalitas dan profesionalisme guru PLB/PK, yang diharapkan akan berpengaruh positif pada kinerja dan prestasi kerjanya. Guru PLB/PK berdedikasi adalah guru yang memiliki dedikasi dan kinerja melampaui target yang ditetapkan satuan Pendidikan Khusus mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional; dan/atau menghasilkan karya kreatif atau inovatif yang diakui baik pada tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; dan/atau secara langsung membimbing peserta didik yang berkebutuhan khusus sehingga mencapai prestasi di bidang intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler. Seleksi pemilihan guru berdedikasi tingkat nasional dilaksanakan di Jakarta. Mereka berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Pemilihan guru PLB/PK berdedikasi ini dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Pemberian penghargaan ini diharapkan dapat mendorong guru PLB/PK dalam meningkatkan kemampuan profesional yang diperlukan untuk membantu mempersiapkan SDM yang memiliki “kelainan” tertentu untuk siap menghadapi tantangan kehidupan masa depannya. Dalam penetapan calon guru PLB/PK yang berdedikasi untuk diberi penghargaan, kriteria 105


dedikasi dan prestasi yang menonjol bersifat kualitatif. Kriteria tersebut dapat dijadikan acuan atau pertimbangan dasar, sehingga guru PLB/PK berdedikasi yang terpilih untuk menerima penghargaan benar-benar layak dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kriteria dedikasi dan prestasi dimaksud meliputi pelaksanaan tugas, hasil pelaksanaan tugas, dan sifat terpuji. Dimensi pelaksanaan tugas mencakup, pertama, konsisten dalam membuat persiapan mengajar yang standar bagi anak berkebutuhan khusus. Kedua, kecakapan dalam melaksanakan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Ketiga, keterampilan mengelola kelas sehingga tercipta suasana tertib. Keempat, kemampuan melaksanakan komunikasi yang efektif di kelas. Kelima, konsisten dalam melaksanakan evaluasi dan analisis hasil belajar peserta didik berkebutuhan khusus. Keenam, objektivitas dalam memberikan nilai kepada peserta didik berkebutuhan khusus. Dimensi kemampuan menunjukkan hasil pelaksanaan tugas secara baik mencakup, pertama, penemuan metode/pendekatan yang inovatif, pengembangan/pengayaan materi dan/atau alat peraga baru dalam khusus. Kedua, dampak sosial/ budaya/ ekonomi/ lingkungan terhadap proses belajar mengajar yang dirasakan atas penemuan metode/pendekatan yang inovatif, pengembangan/pengayaan materi dan/atau alat peraga baru dalam pembelajaranb agi anak berkebutuhan khusus. Ketiga, kemampuan memprakarsai suatu kegiatan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Keempat, memiliki sifat inovatif dan kreatif dalam memanfaatkan sumber/alat peraga yang ada di lingkungan setempat untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar bagi anak berkebutuhan khusus. Kelima, mampu menghasilkan peserta didik yang terampil sesuai dengan tingkat kemampuan menurut jenis kebutuhan peserta didik. Dimensi memiliki sifat terpuji antara lain mencakup kemampuan menyampaikan pendapat, secara lisan atau tertulis; kesediaan untuk mendengar/menghargai pendapat orang lain; sopan santun dan susila; disiplin kerja; tanggung jawab dan komitmen terhadap tugas; kerjasama; dan stabilitas emosi. Dimensi memiliki jiwa pendidik mencakup beberapa hal. Pertama, menyayangi dan mengayomi peserta didik berkebutuhan khusus. Kedua, memberikan bimbingan secara optimal kepada peserta didik berkebutuhan khusus. Ketiga, mampu mendeteksi kelemahan belajar peserta didik berkebutuhan khusus. Pemilihan guru berprestasi serta pemberian penghargaan kepada guru SD di Daerah Khusus dan guru PLB/PK berdedikasi seperti disebutkan di atas merupakan agenda tahunan. Namun demikian, meski sifatnya kegiatan tahunan, program ini bukanlah sebuah kegiatan yang bersifat seremonial belaka. Pelembagaan program ini merupakan salah satu bukti kuatnya perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap profesi guru. Tentu saja, di masa datang, kualitas dan kuantitas pemberian penghargaan kepada guru berprestasi dan berdedikasi senantiasa perlu ditingkatkan. 4.

Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan Sejalan dengan disahkannya Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru berprestasi dan berdedikasi memiliki hak atas penghargaan sesuai dengan prestasi dan dedikasinya. Penghargaan tersebut diberikan kepada guru pada satuan pendidikan atas dasar pengabdian, kesetiaan pada lembaga, berjasa pada negara, maupun menciptakan karya yang luar biasa.

106


Kriteria guru yang berhak menerima penghargaan Satyalancana Pendidikan, meliputi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum antara lain warga negara Indonesia; berakhlak dan berbudi pekerti baik; serta mempunyai nilai dalam DP3 amat baik untuk unsur kesetiaan dan sekurang-kurangnya bernilai baik untuk unsur lainnya. Persyaratan khusus meliputi, pertama, diutamakan yang bertugas/pernah bertugas di tempat terpencil atau tertinggal sekurang-kurangnya selama lima tahun terus menerus atau selama delapan tahun terputus-putus. Kedua, diutamakan yang bertugas/pernah bertugas di daerah perbatasan, konflik, dan bencana sekurang- kurangnya selama 3 tahun terus menerus atau selama 6 tahun terputus-putus. Ketiga, diutamakan yang bertugas selain di daerah khusus sekurang-kurangnya selama 8 tahun terus menerus dan bagi kepala sekolah sekurangkurangnya bertugas 2 tahun. Keempat, berprestasi dan/atau berdedikasi luar biasa dalam melaksanakan tugas sekurang-kurangnya mendapat penghargaan tingkat nasional. Kelima, berperan aktif dalam kegiatan organisasi/asosiasi profesi guru, kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan di berbagai sektor. Keenam, tidak pernah memiliki catatan pelanggaran atau menerima sanksi sedang dan berat menurut peraturan perundang-undangan. 5.

Penghargaan bagi Guru yang Berhasil dalam Pembelajaran Tujuan lomba keberhasilan guru dalam pembelajaran atau lomba sejenis dapat memotivasi guru untuk lebih meningkatkan profesionalismenya, khususnya dalam kemampuan perancangan, penyajian, penilaian proses dan hasil pembelajaran atau proses bimbingan kepada siswa; dan meningkatkan kebiasaan guru dalam mendokumentasikan hasil kegiatan pengembangan profesinya secara baik dan benar. Lomba keberhasilan guru dalam pembelajaran atau sejenisnya dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Pertama, sosialisasi melalui berbagai media, antara lain penyusunan dan penyebaran poster dan leaflet. Kedua, penerimaan naskah. Ketiga, melakukan seleksi, baik seleksi administrasi maupun seleksi terhadap materi yang ditulis. Para finalis melaksanakan presentasi dan wawancara di hadapan dewan juri yang memiliki keahlian di bidang masing-masing. Sejalan dengan itu, aktivitas yang dilakukan adalah sebagai berikut: penyusunan pedoman lomba keberhasilan guru dalam pembelajaran atau sejenisnya tingkat nasional; penilaian naskah lomba keberhasilan guru dalam pembelajaran atau sejenisny a tingkat nasional; penilaian penentuan nominasi pemenang lomba keberhasilan guru dalam pembelajaran atau sejenisnya tingkat nasional; penentuan pemenang lomba keberhasilan guru dalam pembelajaran atau sejenisnya tingkat nasional; dan pemberian penghargaan pemenang lomba tingkat nasional. Hasil yang dicapai dalam lomba tersebut adalah terhimpunnya berbagai pengalaman guru dalam merancang, menyajikan, dan menilai pembelajaran atau bimbingan dan konseling yang secara nyata mampu meningkatkan proses dan hasil belajar siswa, sehingga dapat dimanfaatkan oleh rekan guru yang memerlukan dicetak dalam bentuk buku yang berisi model-model keberbasilan dalam pembelajaran sebagai publikasi.

6.

Penghargaan Guru Pemenang Olimpiade Era globalisasi menuntut SDM yang bermutu tinggi dan siap berkompetisi, baik pada tataran nasional, regional, maupun internasional. Sejalan dengan itu, guru-guru bidang studi yang termasuk dalam skema Olimpiade Sains Nasional (OSN) merupakan salah satu diterminan utama peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran. Kegiatan OSN untuk Guru (ONS Guru) 107


merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran mata pelajaran yang tercakup dalam kerangka OSN. Olimpiade Sains Nasional (OSN) untuk Guru merupakan wahana bagi guru menumbuhkembangkan semangat kompetisi dan meningkatkan kompetensi profesional atau akademik untuk memotivasi peningkatan kompetensinya dalam rangka mendorong mutu proses dan luaran pendidikan. Tujuannya adalah (1) menumbuhkan budaya kompetitif yang sehat di kalangan guru; (2) meningkatkan wawasan pengetahuan, motivasi, kompetensi, profesionalisme, dan kerja keras untuk mengembangkan IPTEK; (3) membina dan mengembangkan kesadaran ilmiah untu mempersiapkan generasi muda dalam menghadapi masa kini dan yang akan datang; (4) mengangkat status guru sebagai penyandang profesi yang terhormat, mulia, bermartabat, dan terlindungi; dan (5) membangun komitmen mutu guru dan peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran secara lebih merata. Kegiatan OSN Guru dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari di tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, sampai dengan tingkat nasional. Hadiah dan penghargaan diberikan kepada peserta OSN Guru sebagai motivasi untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran dan kegiatan pendidikan lainnya. Hadiah bagi para pemenang tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi pengaturannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kepada pemenang di tingkat nasional diberi hadiah dan penghargaan dari kementerian pendidikan. 7. Pembinaan dan Pemberdayaan Guru Berprestasi dan Guru Berdedikasi Guru memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam membimbing peserta didik ke arah kedewasaan, kematangan dan kemandirian, sehingga guru sering dikatakan sebagai ujung tombak pendidikan. Untuk melaksanakan tugasnya, seorang guru tidak hanya memiliki kemampuan teknis edukatif, tetapi juga harus memiliki kepribadian yang dapat diandalkan sehingga menjadi sosok panutan bagi siswa, keluarga maupun masyarakat. Selaras dengan kebijaksanaan pembangunan yang meletakkan pengembangan sumber daya manusia sebagai prioritas pembangunan nasional, kedudukan dan peran guru semakin bermakna strategis dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam menghadapi era global. Untuk itu, kemampuan profesional guru harus terus menerus ditingkatkan. Prestasi yang telah dicapai oleh para guru berprestasi perlu terus dijaga dan dikembangkan, serta diimbaskan kepada guru lainnya. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pemilihan guru berprestasi, perlu dilaksanakan pembinaan dan pemberdayaannya agar pengetahuan dan wawasan mereka selalu berkembang sesuai dengan kemajuan ipteks. Program kerjasama peningkatan mutu pendidik antarnegara Asia, dalam hal ini dengan The Japan Foundation, misalnya, merupakan kelanjutan program-program yang telah dilaksanakan sebelumnya. Program kerjasama ini dilaksanakan untuk memberikan penghargaan kepada guru berprestasi dengan memberikan pengalaman dan wawasan tentang penyelenggaraan pendidikan dan budaya di negara maju seperti Jepang untuk dijadikan bahan pembanding dan diimplementasikan di tempat tugas mereka.Kontinuitas pelaksanaan program kerjasama ini sangat penting, karena sangat bermanfaat bagi para guru untuk meningkatkan

108


pengetahuannya dalam melaksanakan tugas profesionalnya. 8.

Penghargaan Lainnya Penghargaan lainnya untuk guru dilakukan melalui program kerjasama pendidikan antarnegara, khususnya bagi mereka yang berprestasi. Kerjasama antarnegara ini dilakukan, baik di kawasan Asia maupun di kawasan lainnya. Kerjasama antarnegara bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan saling pengertian antaranggotanya. Melalui kerjasama ini, guru-guru berprestasi yang terpilih diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan singkat bidang keahlian atau teknologi pembelajaran, studi kebudayaan, studi banding, dan sejenisnya. Kerjasama ini antara lain telah dilakukan dengan negara-negara Asean, Jepang, Australia, dan lain-lain. Penghargaan lainnya yang diberikan kepada guru adalah Anugerah Konstitusi tingkat nasional bagi guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk semua jenis dan jenjang. Penerima penghargaan ini adalah guru-guru PKn terbaik yang diseleksi secara berjenjang mulai dari tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi, sampai ke tingkat nasional.

G.

Tunjangan Guru

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesian guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum tersebut meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Pemenuhan hak guru untuk memperoleh penghasilan didasari atas pertimbangan prestasi dan pengakuan atas profesionalitasnya. Dengan demikian, penghasilan dimaksud merupakan hak yang diterima oleh guru dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesian yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat guru sebagai pendidik profesional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen merupakan tonggak sejarah bagi peningkatan kesejahteraan guru di Indonesia. Menyusul lahirnya UU ini, pemerintah telah mengatur beberapa sumber penghasilan guru selain gaji pokok, yaitu tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan tunjangan khusus. 1.

Tunjangan Profesi Guru profesional dituntut oleh undang-undang memiliki kualifikasi akademik tertentu dan empat kompetensi yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional atau akademik. Sertifikasi guru merupakan proses untuk memberikan sertifikat pendidik kepada mereka. Sertifikat pendidik dimaksud merupakan pengakuan negara atas derajat keprofesionalan guru. Seiring dengan proses sertifikasi inilah, pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menamanatkan bahwa “Pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru

109


yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat”. Pemberian tunjangan profesi diharapkan akan mampu mendorong dan memotivasi guru untuk terus meningkatkan kompetensi dan kinerja profesionalnya dalam melaksanakan tugas di sekolah sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, dan penilai peserta didiknya. Besarnya tunjangan profesi ini setara dengan satu kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. Guru yang sudah bersertifikat akan menerima tunjangan profesinya jika guru yang bersangkutan mampu membuktikan kinerjanya yaitu dengan mengajar 24 jam tatap muka per minggu dan persyaratan lainnya. Guru akan menerima tunjangan profesi sampai yang bersangkutan berumur 60 tahun. Usia ini adalah batas pensiun bagi PNS guru. Setelah berusia 60 tahun guru tetap berhak mengajar di manapun, baik sebagai guru tidak tetap maupun guru tetap yayasan untuk sekolah swasta, dan menyandang predikat guru bersertifikat, namun tidak berhak lagi atas tunjangan profesi. Meski guru memiliki lebih dari satu sertifikat profesi pendidik, mereka hanya berhak atas “satu” tunjangan profesi. Tunjangan profesi diberikan kepada semua guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan syarat lainnya, dengan cara pembayaran tertentu. Hal ini bermakna, bahwa guru bukan PNS pun akan mendapat tunjangan yang setara dengan guru PNS dengan kualifikasi akademik, masa kerja, serta kompetensi yang setara atau ekuivalen. Bagi guru bukan PNS, tunjangan profesi akan dibayarkan setelah yang bersangkutan disesuaikan jenjang jabatan dan kepangkatannya melalui impassing.Tunjangan profesi tersebut dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3.

Tunjangan Fungsional Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 17 ayat (1) mengamanatkan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan tunjangan fungsional kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Pasal 17 ayat (2) mengamanatkan bahwa subsidi tunjangan fungsional diberikan kepada guru yang bertugas di sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaannya, tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional ini dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (Pasal 17 ayat (3). Besarnya tunjangan fungsional yang diberikan untuk guru PNS seharusnya sesuai dengan jenjang jabatan fungsional yang dimiliki. N amun saat ini baru diberikan tunjangan tenaga kependidikan berdasarkan pada golongan/ruang kepangkatan/jabatannya. Khusus mengenai besarnya subsidi tunjangan fungsional bagi guru bukan PNS, agaknya memerlukan aturan tersendiri, berikut persyaratannya.

110


4.

Tunjangan Khusus Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor merupakan komitmen Pemerintah untuk terus mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, di samping peningkatan profesionalismenya. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 18, disebutkan bahwa guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan ditugaskan di di daerah khusus berhak memperoleh tunjangan khusus yang diberikan setara dengan satu kali gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Mengingat tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada guru di Daerah Khusus, sasaran dari program ini adalah guru yang bertugas di daerah khusus. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang dimaksudkan dengan Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain. a. Daerah terpencil atau terbelakang adalah daerah dengan faktor geografis yang relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan/pegunungan, kepulauan, pesisir, dan pulau-pulau terpencil; dan daerah dengan faktor geomorfologis lainnya yang sulit dijangkau oleh jaringan transportasi maupun media komunikasi, dan tidak memiliki sumberdaya alam. b. Daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil adalah daerah yang mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang relatif rendah serta tidak dilibatkan dalam kelembagaan masyarakat adat dalam perencanaan dan pembangunan yang mengakibatkan daerah belum berkembang. c. Daerah perbatasan dengan negara lain adalahbagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat maupun di laut kawasan perbatasan berada di kecamatan; dan pulau kecil terluar dengan luas area kurang atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum Internasional dan Nasional. d. Daerah yang mengalami bencana alam yaitu daerah yang terletak di wilayah yang terkena bencana alam (gempa, longsor, gunung api, banjir, dsb) yang berdampak negatif terhadap layanan pendidikan dalam waktu tertentu. e. Daerah yang mengalami bencana sosial dan konflik sosial dapat menyebabkan terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi yang membahayakan guru dalam melaksanakan tugas dan layanan pendidikan dalam waktu tertentu. f. Daerah yang berada dalam keadaan darurat lain adalah daerah dalam keadaan yang sukar/sulit yang tidak tersangka-sangka mengalami bahaya, kelaparan dan sebagainya yang memerlukan penanggulangan dengan segera. Tunjangan khusus yang besarnya setara dengan satu kali gaji pokok guru yang diangkat oleh

111


satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. Penetapan Daerah Khusus ini rumit dan tentatif adanya. Sebagai “katup pengaman” sejak tahun 2007, pemerintah memberikan bantuan kesejateraan untuk guru yang bertugas di Daerah Khusus atau Daerah Terpencil di 199 kabupaten di Indonesia. Sampai tahun 2010 tunjangan tersebut mencapai Rp 1.350.000 per bulan. Harapan yang ingin dicapai dari pemberian tunjangan khusus ini adalah selain meningkatkan kesejahteraan guru sebagai kompensasi daerah yang ditempati sangat sulit, juga memotivasi guru untuk tetap mengajar di sekolah tersebut. Pada sisi lain, pemberian tunjangan ini bisa sebagai insentif bagi guru baru untuk bersedia mengajar di Daerah Khusus ini. Belum terpenuhinya jumlah guru di daerah terpencil diharapkan juga semakin mudah dilakukan dengan insentif tunjangan khusus ini. 5.

Maslahat Tambahan Salah satu komponen penghasilan yang diberikan kepada guru dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah pemberian maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi (Pasal 15 ayat 1). Maslahat tambahan merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi guru, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Maslahat tambahan merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh guru dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (2), dimana pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin terwujudnya maslahat tambahan bagi guru. Tujuan pemberian maslahat tambahan ini adalah untuk: (1) memberikan penghargaan terhadap prestasi, dedikasi, dan keteladanan guru dalam melaksanakan tugas; (2) memberikan penghargaan kepada guru sebelum purna tugas terhadap pengabdiannya dalam dunia pendidikan; dan (3) memberikan kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih baik dan bermutu kepada putra/putri guru yang memiliki prestasi tinggi. Dengan demikian, pemberian maslahat tambahan akan bermanfaat untuk: (i) mengangkat citra, harkat, dan martabat profesi guru; (2) memberikan rasa hormat dan kebanggaan kepada penyandang profesi guru; (3) merangsang guru untuk tetap memiliki komitmen yang konsisten terhadap profesi guru hingga akhir masa bhakti; dan (4) meningkatnya motivasi guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional.

112


Latihan dan Renungan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum bagi guru, dan berikan contohnya? Apa yang dimaksud dengan perlindungan profesi bagi guru, dan berikan contohnya? Apa yang dimaksud dengan perlindungan K3 bagi guru, dan berikan contohnya? Apa yang dimaksud dengan perlindungan HaKI bagi guru, dan berikan contohnya? Sebutkan beberapa jenis penghargaan yang diberikan kepada guru! Sebutkan beberara jenis tunjangan yang diterima oleh guru! Apa yang dimaksud dengan pemberian kesejahteraan dan penghargaan kepada guru atas dasar prestasi kerja? Sebutkan beberapa alasan, mengapa guru yang bertugas di Daerah Khusus/Terpencil perlu diberi tunjangan khusus?

113


BAB VI ETIKA PROFESI

Topik ini berkaitan dengan etika profesi guru. Materi sajian terutama berkaitan dengan esensi etika profesi guru dalam pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran secara profesional, baik di kelas, di luar kelas, maupun di masyarakat. Peserta PLPG diminta mengikuti materi pembelajaran secara individual, melaksanakan diskusi kelompok, menelaah kasus, membaca regulasi yang terkait, menjawab soal latihan, dan melakukan refleksi.

A.

Profesi Guru sebagai Panggilan Jiwa

Sebelum era sekarang, telah lama profesi guru di Indonesia dipersepsi oleh masyarakat sebagai “profesi kelas dua”. Idealnya, pilihan seseorang untuk menjadi guru adalah “panggilan jiwa” untuk memberikan pengabdian pada sesama manusia dengan mendidik, mengajar, membimbing, dan melatih, yang diwujudkan melalui proses belajar-mengajar serta pemberian bimbingan dan pengarahan kepada siswa agar mencapai kedewasaan masing-masing. Dalam kenyataannya, menjadi guru tidak cukup sekadar untuk memenuhi panggilan jiwa, tetapi juga memerlukan seperangkat keterampilan dan kemampuan khusus. Guru adalah profesi yang terhormat. Howard M. Vollmer dan Donald L. Mills (1966) mengatakan bahwa profesi adalah sebuah jabatan yang memerlukan kemampuan intelektual khusus, yang diperoleh melalui kegiatan belajar dan pelatihan yang bertujuan untuk menguasai keterampilan atau keahlian dalam melayani atau memberikan advis pada orang lain, dengan memperoleh upah atau gaji dalam jumlah tertentu. Guru profesional memiliki arena khusus untuk berbagi minat, tujuan, dan nilai-nilai profesional serta kemanusiaan mereka. Dengan sikap dan sifat semacam itu, guru profesional memiliki kemampuan melakukan profesionalisasi secara terus-menerus, memotivasi-diri, mendisiplinkan dan meregulasi diri, mengevaluasi-diri, kesadaran-diri, mengembangkan-diri, berempati, menjalin hubungan yang efektif. Guru profesional adalah pembelajar sejati dan menjunjung tinggi kode etik dalam bekerja. Menurut Danim (2010) secara akademik guru profesional bercirikan seperti berikut ini. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Mumpuni kemampuan profesionalnya dan siap diuji atas kemampuannya itu. Memiliki kemampuan berintegrasi antarguru dan kelompok lain yang “seprofesi” dengan mereka melalui kontrak dan aliansi sosial. Melepaskan diri dari belenggu kekuasaan birokrasi, tanpa menghilangkan makna etika kerja dan tata santun berhubunngan dengan atasannya. Memiliki rencana dan program pribadi untuk meningkatkan kompetensi, dan gemar melibatkan diri secara individual atau kelompok seminat untuk merangsang pertumbuhan diri. Berani dan mampu memberikan masukan kepada semua pihak dalam rangka perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran, termasuk dalam penyusunan kebijakan bidang pendidikan. Siap bekerja secara tanpa diatur, karena sudah bisa mengatur dan mendisiplinkan dirinya. Siap bekerja tanpa diseru atau diancam, karena sudah bisa memotivasi dan mengatur dirinya. 114


8. 9. 10. 11. 12. 13.

Secara rutin melakukan evaluasi-diri untuk mendapatkan umpan balik demi perbaikan-diri. Memiliki empati yang kuat. Mampu berkomunikasi secara efektif dengan siswa, kolega, komunitas sekolah, dan masyarakat. Menunjung tinggi etika kerja dan kaidah-kaidah hubungan kerja. Menunjung tinggi Kode Etik organisasi tempatnya bernaung. Memiliki kesetiaan (loyalty) dan kepercayaan (trust), dalam makna tersebut mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. 14. Adanya kebebasan diri dalam beraktualisasi melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai ragam perspektif. Dari sisi pandang lain, dapat dijelaskan bahwa suatu profesi mempunyai seperangkat elemen inti yang membedakannya dengan pekerjaan lainnya. Seseorang penyandang profesi dapat disebut profesional manakala elemen-elemen inti itu sudah menjadi bagian integral dari kehidupannya. Danim (2010) merangkum beberapa hasil studi para ahli mengenai sifat-sifat atau karakteristikkarakteristik profesi seperti berikut ini. a.

Kemampuan intelektual yang diperoleh melalui pendidikan. Pendidikan dimaksud adalah jenjang pendidikan tinggi. Termasuk dalam kerangka ini, pelatihan-pelatihan khusus yang berkaitan dengan keilmuan yang dimiliki oleh seorang penyandang profesi.

b.

Memiliki pengetahuan spesialisasi. Pengetahuan spesialisasi adalah sebuah kekhususan penguasaan bidang keilmuan tertentu. Siapa saja bisa menjadi “guru”, akan tetapi guru yang sesungguhnya memiliki spesialisasi bidang studi (subject matter) dan penguasaan metodologi pembelajaran.

c.

Memiliki pengetahuan praktis yang dapat digunakan langsung oleh orang lain atau klien. Pengetahuan khusus itu bersifat aplikatif, dimana aplikasi didasari atas kerangka teori yang jelas dan teruji. Makin spesialis seseorang, makin mendalam pengetahuannya di bidang itu, dan makin akurat pula layanannya kepada klien. Dokter umum, misalnya, berbeda pengetahuan teoritis dan pengalaman praktisnya dengan dokter spesialis. Seorang guru besar idealnya berbeda pengetahuan teoritis dan praktisnya dibandingkan dengan dosen atau tenaga akademik biasa.

d.

Memiliki teknik kerja yang dapat dikomunikasikan atau communicable. Seorang guru harus mampu berkomunikasi sebagai guru, dalam makna apa yang disampaikannya dapat dipahami oleh peserta didik.

e.

Memiliki kapasitas mengorganisasikan kerja secara mandiri atau self-organization. Istilah mandiri di sini berarti kewenangan akademiknya melekat pada dirinya. Pekerjaan yang dia lakukan dapat dikelola sendiri, tanpa bantuan orang lain, meski tidak berarti menafikan bantuan atau mereduksi semangat kolegialitas.

f.

Mementingkan kepentingan orang lain (altruism). Seorang guru harus siap memberikan layanan kepada anak didiknya pada saat bantuan itu diperlukan, apakah di kelas, di lingkungan sekolah, bahkan di luar sekolah. Di dunia kedokteran, seorang dokter harus siap memberikan bantuan, baik dalam keadaan normal, emergensi, maupun kebetulan, bahkan saat dia sedang istirahat sekalipun.

g.

Memiliki kode etik. Kode etik ini merupakan norma-norma yang mengikat guru dalam bekerja.

115


h.

Memiliki sanksi dan tanggungjawab komunita. Manakala terjadi “malpraktik”, seorang guru harus siap menerima sanksi pidana, sanksi dari masyarakat, atau sanksi dari atasannya. Ketika bekerja, guru harus memiliki tanggungjawab kepada komunita, terutama anak didiknya. Replika tanggungjawab ini menjelma dalam bentuk disiplin mengajar, disiplin dalam melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas-tugas pembelajaran.

i.

Mempunyai sistem upah. Sistem upah yang dimaksudkan di sini adalah standar gaji. Di dunia kedokteran, sistem upah dapat pula diberi makna sebagai tarif yang ditetapkan dan harus dibayar oleh orang-orang yang menerima jasa layanan darinya.

j.

Budaya profesional. Budaya profesi, bisa berupa penggunaan simbol-simbol yang berbeda dengan simbol-simbol untuk profesi lain.

B.

Definisi

Berbicara mengenai Kode Etik Guru dan etika profesi guru dengan segala dimensinya tidak terlepas dengan dimensi organisasi atau asosiasi profesi guru dan kewenangannya, Kode Etik Gutu itu sendiri, Dewan Kehormatan Guru, pembinaan etika profesi guru, dan lain-lain. Oleh karena itu, beberapa frasa yang terkait dengan ini perlu didefinisikan. 1.

Organisasi atau asosiasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru atau penyandang profesi sejenis untuk mengembangkan profesionalitas anggotanya.

2.

Kewenangan organisasi atau asosiasi profesi guru adalah kekuatan legal yang dimilikinya dalam menetapkan dan menegakkan kode etik guru, melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru, dan memajukan pendidikan nasional.

3.

Kode Etik Guru adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara.

4.

Dewan Kehormatan Guru adalah perangkat kelengkapan organisasi atau asosiasi profesi guru yang dibentuk untuk menjalankan tugas dalam memberikan saran, pendapat, pertimbangan, penilaian, penegakkan, dan pelanggaran disiplin organisasi dan etika profesi guru.

5.

Pedoman sikap dan perilaku adalah nilai-nilai moral yang membedakan perilaku guru yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama menunaikan tugas-tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, serta pergaulan sehari-hari di dalam dan di luar sekolah.

6.

Pembinaan etika profesi adalah proses kerja yang dilakukan secara sistematis untuk menciptakan kondisi agar guru berbuat sesuai dengan norma-norma yang dibolehkan dan menghindari norma-norma yang dilarang dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah, serta menjalani kehidupan di masyarakat.

C.

Guru dan Keanggotaan Organisasi Profesi

Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa guru wajib menjadi anggota organisasi atau asosiasi profesi. Pembentukan organisasi atau asosiasi profesi 116


dimaksud dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konsekuensi logis dari amanat UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa guru wajib: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

D.

Menjadi anggota organisasi atau asosiasi profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi serta Kode Etik Guru dan Ikrar atau Janji Guru yang ditetapkan oleh organisasi atau asosiasinya masing-masing. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan-peraturan dan disiplin yang ditetapkan oleh organisasi atau asosiasinya masing-masing. Melaksanakan program organisasi atau asosiasi profesi guru secara aktif. Memiliki nomor registrasi sebagai anggota organisasi atau asosiasi profesi guru dimana dia terdaftar sebagai anggota. Memiliki Kartu Anggota organisasi atau asosiasi profesi dimana dia terdaftar sebagai anggota. Mematuhi peraturan dan disiplin organisasi atau asosiasi profesi dimana dia terdaftar sebagai anggota. Melaksanakan program, tugas, serta misi organisasi atau asosiasi profesi dimana dia terdaftar sebagai anggota. Guru yang belum menjadi anggota organisasi atau asosiasi profesi guru harus memilih organisasi atau asosiasi profesi guru yang pembentukannya sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Esensi Kode Etik dan Etika Profesi

Guru Indonesia harus menyadari bahwa jabatan guru adalah suatu profesi yang terhormat, terlindungi, bermartabat, dan mulia. Karena itu, ketika bekerja mereka harus menjunjung tinggi etika profesi. Mereka mengabdikan diri dan berbakti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab. Guru Indonesia selalu tampil secara profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Mereka memiliki kehandalan yang tinggi sebagai sumber daya utama untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Penyandang profesu guru adalah insan yang layak ditiru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya oleh peserta didik. Dalam melaksankan tugas, mereka harus berpegang teguh pada prinsip “ing ngarso sung tulodho, ing madya mangun karso, tut wuri handayani”. Untuk itu, pihak-pihak yang berkepentingan selayaknya tidak mengabaikan peranan guru dan profesinya, agar bangsa dan negara dapat tumbuh sejajar dengan dengan bangsa lain di negara maju, baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Dalam melaksanakan tugas profesinya, guru Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa perlu ditetapkan Kode Etik Guru Indonesia (KEGI) sebagai pedoman bersikap dan berperilaku yang mengejewantah dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika dalam jabatan guru sebagai pendidik

117


putera-puteri bangsa. KEGI yang tercermin dalam tindakan nyata itulah yang disebut etika profesi atau menjalankan profesi secara beretika. Di Indonesia, guru dan organisasi profesi guru bertanggungjawab atas pelaksanaan KEGI. Kode Etik harus mengintegral pada perilaku guru. Disamping itu, guru dan organisasi guru berkewajiban mensosialisasikan Kode Etik dimaksud kepada rekan sejawat, penyelenggara pendidikan, masyarakat, dan pemerintah. Bagi guru, Kode Etik tidak boleh dilanggar, baik sengaja maupun tidak. Dengan demikian, sebagai tenaga profesional, guru bekerja dipandu oleh Kode Etik. Kode Etik profesi guru dirumuskan dan disepakati oleh organisasi atau asosiasi profesi guru. Kode Etik dimaksud merupakan standar etika kerja bagi penyandang profesi guru. Di dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa “Guru membentuk organisasi atau asosiasi profesi yang bersifat independen.” Organisasi atau asosiasi profesi guru berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Sejalan dengan itu UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa guru wajib menjadi anggota organisasi atau asosiasi profesi. Pembentukan organisasi atau asosiasi profesi dimaksud dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada sisi lain UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesian, organisasi atau asosiasi profesi guru membentuk Kode Etik. Kode Etik dimaksud berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesian.

E.

Rumusan Kode Etik Guru Indonesia

Ketika melaksanakan tugas profesinya, guru Indonesia harus menyadari sepenuhnya, bahwa Kode Etik Guru (KEG), Kode Etik Guru Indonesia (KEGI), atau nama lain sesuai dengan yang disepakati oleh organisasi atau asosiasi profesi guru, merupakan pedoman bersikap dan berperilaku yang mengejewantah dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika jabatan guru. Dengan demikian, guru harus menyadari bahwa jabatan mereka merupakan suatu profesi yang terhormat, terlindungi, bermartabat, dan mulia. Di sinilah esensi bahwa guru harus mampu memahami, menghayati, mengamalkan, dan menegakkan Kode Etik Guru dalam menjalankan tugas-tugas profesional dan menjalani kehidupan di masyarakat. Ketaatasasan guru pada Kode Etik akan mendorong mereka berperilaku sesuai dengan normanorma yang dibolehkan dan menghindari norma-norma yang dilarang oleh etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi atau asosiasi profesinya selama menjalankan tugas-tugas profesional dan kehidupan sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Dengan demikian, aktualisasi diri guru dalam melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran secara profesional, bermartabat, dan beretika akan terwujud. Dampak ikutannya adalah, proses pendidikan dan pembelajaran yang memenuhi kriteria edukatif berjalan secara efektif dan efisien di sekolah. Kode Etik Guru dibuat oleh organisasi atau asosiasi profesi guru. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), misalnya, telah membuat Kode Etik Guru yang disebut dengan Kode Etik Guru Indonesia (KEGI). KEGI ini merupakan hasil Konferensi Pusat PGRI Nomor V/Konpus II/XIX/2006 tanggal 25 Maret 2006 di Jakarta yang disahkan pada Kongres XX PGRI No. 07/Kongres/XX/PGRI/2008 tanggal 3 Juli 2008 di Palembang. KEGI ini dapat menjadi Kode Etik tunggal bagi setiap orang yang 118


menyandang profesi guru di Indonesia atau menjadi referensi bagi organisasi atau asosiasi profesi guru selain PGRI untuk merumuskan Kode Etik bagi anggotanya. KEGI versi PGRI seperti disebutkan di atas telah diterbitkan Departemen Pendidikan Nasional (sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) bersama Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB-PGRI) tahun 2008. Dalam kata pengantar penerbitan publikasi KEGI dari pihak kementerian disebutkan bahwa “semua guru di Indonesia dapat memahami, menginternalisasi, dan menunjukkan perilaku keseharian sesuai dengan norma dan etika yang tertuang dalam KEGI ini.” Berikut ini disajikan substansi esensial dari KEGI yang ditetapkan oleh PGRI sebagaimana dimaksud. Sangat mungkin beberapa organisasi atau asosiasi profesi guru selain PGRI telah memuat rumusan Kode Etik Guru yang sudah disepakati. Kalau memang demikian, itu pun selayaknya menjadi acuan guru dalam menjalankan tugas keprofesian. 1.

Hubungan Guru dengan Peserta Didik a.

Guru berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran.

b.

Guru membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan hak-hak dan kewajibannya sebagai individu, warga sekolah, dan anggota masyarakat.

c.

Guru mengakui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik secara individual dan masing-masingnya berhak atas layanan pembelajaran.

d.

Guru menghimpun informasi tentang peserta didik dan menggunakannya untuk kepentingan proses kependidikan.

e.

Guru secara perseorangan atau bersama-sama secara terus-menerus harus berusaha menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana sekolah yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi peserta didik.

f.

Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang di luar batas kaidah pendidikan.

g.

Guru berusaha secara manusiawi untuk mencegah setiap gangguan yang dapat mempengaruhi perkembangan negatif bagi peserta didik.

h.

Guru secara langsung mencurahkan usaha-usaha profesionalnya untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan keseluruhan kepribadiannya, termasuk kemampuannya untuk berkarya.

i.

Guru menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-kali merendahkan martabat peserta didiknya.

j.

Guru bertindak dan memandang semua tindakan peserta didiknya secara adil.

k.

Guru berperilaku taat asas kepada hukum dan menjunjung tinggi kebutuhan dan hak-hak peserta didiknya.

l.

Guru terpanggil hati nurani dan moralnya untuk secara tekun dan penuh perhatian bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didiknya.

119


m. Guru membuat usaha-usaha yang rasional untuk melindungi peserta didiknya dari kondisikondisi yang menghambat proses belajar, menimbulkan gangguan kesehatan, dan keamanan.

2.

n.

Guru tidak boleh membuka rahasia pribadi peserta didiknya untuk alasan-alasan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan pendidikan, hukum, kesehatan, dan kemanusiaan.

o.

Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan profesionalnya kepada peserta didik dengan cara-cara yang melanggar norma sosial, kebudayaan, moral, dan agama.

p.

Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan profesional dengan peserta didiknya untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.

Hubungan Guru dengan Orangtua/Wali Siswa a. Guru berusaha membina hubungan kerjasama yang efektif dan efisien dengan orangtua/wali siswa dalam melaksanakan proses pendidikan. b. Guru memberikan informasi kepada orangtua/wali secara jujur dan objektif mengenai perkembangan peserta didik. c. Guru merahasiakan informasi setiap peserta didik kepada orang lain yang bukan orangtua/walinya. d. Guru memotivasi orangtua/wali siswa untuk beradaptasi dan berpartisipasi dalam memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan. e. Guru bekomunikasi secara baik dengan orangtua/wali siswa mengenai kondisi dan kemajuan peserta didik dan proses kependidikan pada umumnya. f. Guru menjunjung tinggi hak orangtua/wali siswa untuk berkonsultasi denganya berkaitan dengan kesejahteraan, kemajuan, dan cita-cita anak atau anak-anak akan pendidikan. g. Guru tidak boleh melakukan hubungan dan tindakan profesional dengan orangtua/wali siswa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.

3.

Hubungan Guru dengan Masyarakat a. Guru menjalin komunikasi dan kerjasama yang harmonis, efektif, dan efisien dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan. b. Guru mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran. c. Guru peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. d. Guru bekerjasama secara arif dengan masyarakat untuk meningkatkan prestise dan martabat profesinya. e. Guru melakukan semua usaha untuk secara bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif dalam pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan peserta didiknya. f. Guru mememberikan pandangan profesional, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, hukum, moral, dan kemanusiaan dalam berhubungan dengan masyarakat. g. Guru tidak boleh membocorkan rahasia sejawat dan peserta didiknya kepada masyarakat.

120


h. Guru tidak boleh menampilkan diri secara ekslusif dalam kehidupan bermasyarakat. 4.

Hubungan Guru dengan Sekolah dan Rekan Sejawat a. Guru memelihara dan meningkatkan kinerja, prestasi, dan reputasi sekolah. b. Guru memotivasi diri dan rekan sejawat secara aktif dan kreatif dalam melaksanakan proses pendidikan. c. Guru menciptakan suasana sekolah yang kondusif. d. Guru menciptakan suasana kekeluargaan di didalam dan luar sekolah. e. Guru menghormati rekan sejawat. f. Guru saling membimbing antarsesama rekan sejawat. g. Guru menjunjung tinggi martabat profesionalisme dan hubungan kesejawatan dengan standar dan kearifan profesional. h. Guru dengan berbagai cara harus membantu rekan-rekan juniornya untuk tumbuh secara profesional dan memilih jenis pelatihan yang relevan dengan tuntutan profesionalitasnya. i. Guru menerima otoritas kolega seniornya untuk mengekspresikan pendapat-pendapat profesional berkaitan dengan tugas-tugas pendidikan dan pembelajaran. j. Guru membasiskan-diri pada nilai-nilai agama, moral, dan kemanusiaan dalam setiap tindakan profesional dengan sejawat. k. Guru memiliki beban moral untuk bersama-sama dengan sejawat meningkatkan keefektifan pribadi sebagai guru dalam menjalankan tugas-tugas profesional pendidikan dan pembelajaran. l. Guru mengoreksi tindakan-tindakan sejawat yang menyimpang dari kaidah-kaidah agama, moral, kemanusiaan, dan martabat profesionalnya. m. Guru tidak boleh mengeluarkan pernyataan-pernyataan keliru berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi sejawat atau calon sejawat. n. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan marabat pribadi dan profesional sejawatnya. o. Guru tidak boleh mengoreksi tindakan-tindakan profesional sejawatnya atas dasar pendapat siswa atau masyarakat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. p. Guru tidak boleh membuka rahasia pribadi sejawat kecuali untuk pertimbanganpertimbangan yang dapat dilegalkan secara hukum. q. Guru tidak boleh menciptakan kondisi atau bertindak yang langsung atau tidak langsung akan memunculkan konflik dengan sejawat.

5.

Hubungan Guru dengan Profesi a. Guru menjunjung tinggi jabatan guru sebagai sebuah profesi. b. Guru berusaha mengembangkan dan memajukan disiplin ilmu pendidikan dan bidang studi yang diajarkan.

121


c. Guru terus menerus meningkatkan kompetensinya. d. Guru menunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas profesional dan bertanggungjawab atas konsekuensinya. e. Guru menerima tugas-tugas sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya. f. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat profesionalnya. g. Guru tidak boleh menerima janji, pemberian, dan pujian yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan-tindakan profesionalnya. h. Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dengan maksud menghindari tugas-tugas dan tanggungjawab yang muncul akibat kebijakan baru di bidang pendidikan dan pembelajaran. 6.

Hubungan Guru dengan Organisasi Profesi a. Guru menjadi anggota organisasi profesi guru dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan kependidikan. b. Guru memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang memberikan manfaat bagi kepentingan kependidikan. c. Guru aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat. d. Guru menunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi profesi dan bertanggungjawab atas konsekuensinya. e. Guru menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya. f. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang dapat merendahkan martabat dan eksistensi organisasi profesinya. g. Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dan bersaksi palsu untuk memperoleh keuntungan pribadi dari organisasi profesinya. h. Guru tidak boleh menyatakan keluar dari keanggotaan sebagai organisasi profesi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

7.

Hubungan Guru dengan Pemerintah a. Guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, UU Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Tentang Guru dan Dosen, dan ketentuan perundang-undangan lainnya. b. Guru membantu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan yang berbudaya. c. Guru berusaha menciptakan, memelihara dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. d. Guru tidak boleh menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah atau satuan pendidikan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran. 122


e. Guru tidak boleh melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang berakibat pada kerugian negara.

F.

Pelanggaran dan Sanksi

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, Kode Etik Guru merupakan pedoman sikap dan perilaku yang bertujuan menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi undang-undang. Kode Etik Guru, karenanya, berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orangtua/wali siswa, sekolah dan rekan seprofesi, organisasi atau asosiasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika, dan kemanusiaan. Untuk tujuan itu, Kode Eik Guru dikembangkan atas dasar nilai-nilai dasar sebagai sumber utamanya, yaitu: (1) agama dan Pancasila; (2) kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional; dan (3) nilai jatidiri, harkat, dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmaniah. emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Pada sisi lain UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesian, organisasi atau asosiasi profesi guru membentuk Kode Etik. Kode Etik dimaksud berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesian. Setiap pelanggaran adalah perilaku menyimpang dan/atau tidak melaksanakana KEGI dan ketentuan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan profesi guru. Guru yang melanggar KEGI dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku pada organisasi profesi atau menurut aturan negara. Tentu saja, guru tidak secara serta-merta dapai disanksi karena tudingan melanggar Kode Etik profesinya. Pemberian sanksi itu berdasarkan atas rekomendasi objektif. Pemberian rekomendasi sanksi terhadap guru yang melakukan pelanggaran terhadap KEGI merupakan wewenang Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI). Pemberian sanksi oleh DKGI sebagaimana harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta peraturan perundang-undangan. Rekomendasi DKGI wajib dilaksanakan oleh organisasi profesi guru. Tentu saja, istilah wajib ini normatif sifatnya. Sanksi dimaksud merupakan upaya pembinaan kepada guru yang melakukan pelanggaran dan untuk menjaga harkat dan martabat profesi guru. Selain itu, siapapun yang mengetahui telah terjadi pelanggaran KEGI wajib melapor kepada DKGI, organisasi profesi guru, atau pejabat yang berwenang. Tentu saja, setiap pelanggar dapat melakukan pembelaan diri dengan/atau tanpa bantuan organisasi profesi guru dan/atau penasehat hukum menurut jenis pelanggaran yang dilakukan dihadapan DKGI.

123


Latihan dan Renungan 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Apa esensi etika profesi guru? Sebutkan karakteristik utama profesi guru! Mengapa guru harus memiliki komitmen terhadap Kode Etik? Mengapa UU No. 14 Tahun 2005 mewajibkan guru menjadi anggota organisasi profesi? Apa implikasi kewajiban menjadi anggota organisasi profesi bagi guru? Apa peran DKGI dalam kerangka penegakan Kode Etik Guru?

124


REFLEKSI AKHIR

Materi sajian pada bagian ini berupa refleksi akhir Sajian materi ini dimaksudkan sebagai penutup dan refleksi atas materi utama yang disajikan pada bab-bab sebelumnya. Oleh karena kebijakan pembinaan dan pengembangan guru senantiasa bermetamorfosis, peserta PLPG yang sudah dinyatakan lulus sekalipun diharapkan tetap mengikuti perkembangan kebijakan lanjutan.

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Aktualitas fungsi pendidikan memungkinkan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Guru memegang peranan yang sangat strategis dalam kerangka menjalankan fungsi dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana disebutkan di atas. Peserta didik sekarang merupakan manusia masa depan yang diharapkan mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, terampil, berwatak dan berkarakter kebangsaan, serta menjadi insan agamais. Peran guru nyaris tidak bisa digantikan oleh yang lain, apalagi di dalam masyarakat yang multikultural dan multidimensional, dimana peran teknologi untuk menggantikan tugas-tugas guru masih sangat minim. Kalau pun teknologi pembelajaran tersedia mencukupi, peran guru yang sesungguhnya tidak akan tergantikan. Sejarah pendidikan di Indonesia telah mencatatkan bahwa profesi guru sebagai profesi yang disadari pentingnya dan diakui peran strategisnya bagi pembangunan masa depan bangsa. Pembinaan dan pengembangan profesi guru harus sejalan dengan kegiatan sejenis bagi tenaga kependidikan pada umumnya. Dilihat dari sisi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, profesi guru sesungguhnya termasuk dalam spektrum profesi kependidikan itu sendiri. Frasa “tenaga kependidikan” ini sangat dikenal baik secara akademik maupun regulasi. Dari persepektif ketenagaan, frasa ini mencakup dua ranah, yaitu pendidik dan tenaga kependidkan. Pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) merupakan dua jenis “profesi” atau pekerjaan yang saling mengisi. Pendidik, dalam hal ini guru, dengan derajat profesionalitas tingkat tinggi sekali pun nyaris tidak berdaya dalam bekerja, tanpa dukungan tenaga kependidikan. Sebaliknya, tenaga kependidikan yang profesional sekali pun tidak bisa berbuat banyak, tanpa dukungan pendidik atau guru yang profesional sebagai aktor langsung di dalam dan di luar kelas, termasuk di laboratoium sekolah. Karenanya, ketika berbicara mengenai “profesi kependidikan”, semua orang akan melirik pada esensi dan eksistensi PTK itu sendiri. Merujuk pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, di mana di dalamnya termasuk pendidik. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam

125


menyelenggarakan pendidikan. Dengan lahirnya UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru yang tadinya masuk ke dalam “rumpun pendidik”, kini telah memiliki definisi tersendiri. Secara lebih luas tenaga kependidikan yang dimaksudkan di sini adalah sebagaimana termaktub UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yaitu: (1) tenaga kependidikan terdiri atas tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti dan pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar, dan penguji; (2) tenaga pendidik terdiri atas pembimbing, pengajar, dan pelatih; dan (3) pengelola satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, dan pimpinan satuan pendidikan luar sekolah. Termasuk dalam jenis tenaga kependidikan adalah pengelola sistem pendidikan, seperti kepala kantor dinas pendidikan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Jika mau diperluas, tenaga kependidikan sesungguhnya termasuk tenaga administratif bidang pendidikan, dimana mereka berfungsi sebagai subjek yang menjalankan fungsi mendukung pelaksanaan pendidikan. Dengan demikian, secara umum tenaga kependidikan itu dapat dibedakan menjadi empat kategori yaitu: (1) tenaga pendidik, terdiri atas pembimbing, penguji, pengajar, dan pelatih; (2) tenaga fungsional kependidikan, terdiri atas penilik, pengawas, peneliti dan pengembang di bidang kependidikan, dan pustakawan; (3) tenaga teknis kependidikan, terdiri atas laboran dan teknisi sumber belajar; (4) tenaga pengelola satuan pendidikan, terdiri atas kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, dan pimpinan satuan pendidikan luar sekolah; dan (5) tenaga lain yang mengurusi masalahmasalah manajerial atau administratif kependidikan. Dalam kaitannya dengan pembinaan dan pengembangan guru, telah muncul beberapa harapan ke depan. Pertama, perhitungan guru melalui Sensus Data Guru sangat diperlukan untuk merencanakan kebutuhan guru dan sebagai bahan pertimbangan kebijakan proyeksi pemenuhan guru di masa mendatang. Hasil perhitungan dan rencana pemenuhan guru per kabupaten/kota perlu diterbitkan secara berkala dalam bentuk buku yang dipublikasikan minimal setiap tiga tahun. Kedua, memperhitungkan keseimbangan antara penyediaan dan kebutuhan (supply and demand) atau keseimbangan antara kebutuhan guru dan produksi guru. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kelebihan guru dan rasio guru:murid dapat di pertahankan secara efektif dan optimal. Pada kondisi riil di sekolah sebenarnya terjadi kelebihan guru sehingga guru-guru honor yang ada di sekolah merasa teraniaya/ termarjinalisasi/tak terurus. Ketiga, merealisasikan pemerataan guru yang efektif dan efisien di semua satuan pendidikan di kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi. Apalagi jika Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Menteri tentang Pemindahan Guru PNS yang masih dalam proses penyelesaian telah terbit, maka berangsur-angsur akan terjadi pemerataan guru. Guru yang berlebih di satu kabupaten/kota dipindahkan ke kabupaten/kota lainnya yang kekurangan. Keempat, menghitung dengan tepat dan cermat kebutuhan fiskal negara terkait dengan agenda kesejahteraan guru yaitu pemberian tunjangan profesi guru, tunjangnan khusus, maslahat tambahan, dan lain-lain. Kelima, pengembangan karier guru pascasertifikasi. Berdasarkan Permenneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009, ada empat aktivitas pengembangan karir guru pascasertifikasi guru, yaitu: penilaian kinerja guru, peningkatan guru berkinerja rendah, pengembangan keprofesian guru berkelanjutan, dan pengembangan karier guru.

126


Pada sisi lain, akhir-akhir ini makin kuat dorongan untuk melakukan kaji ulang atas sistem pengelolaan guru, terutama berkaitan dengan penyediaan, rekruitmen, pengangkatan dan penempatan, sistem distribusi, sertifikasi, peningkatan kualifikasi, penilaian kinerja, uji kompetensi, penghargaan dan perlindungan, kesejahteraan, pembinaan karir, pengembangan keprofesian berkelanjutan, serta pengelolaan guru di daerah khusus yang relevan dengan tuntutan kekinian dan masa depan. Untuk tujuan itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun masterplan pembinaan dan pengembangan profesi guru. Beranjak dari isu-isu di atas, beberapa hal berikut ini memerlukan perhatian dan priotitas utama. 1.

Menindaklanjuti masterplan pembinaan dan pengembangan profesi guru.

2.

Melaksanakan kesepakatan implementasi sistem manajemen guru secara komprehensif berkaitan dengan: a. b. c. d.

e. f. g. h.

i. j. 3.

Melakukan koordinasi dalam penyediaan guru dengan mempertimbangkan kebutuhan satuan pendidikan. Merekrut guru berdasarkan asesmen kebutuhan dan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Mengangkat dan menempatkan guru berdasarkan kualifikasi akademik dan bidang keahlian yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Menata dan mendistribusikan guru antarsatuan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan sebagai bagian dari kebijakan penataan guru secara nasional melalui aspek pendanaan bidang pendidikan. Memfasilitasi sertifikasi guru dengan menerapkan asas obyektifitas, transparan dan akuntabel. Memfasilitasi peningkatan kualifikasi akademik guru dengan menerapkan asas obyektifitas, transparan dan akuntabel Menerapkan sistem penilaian kinerja guru secara berkelanjutan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Memberikan penghargaan bagi guru sesuai dengan prestasi dan dedikasinya dan memberikan perlindungan hukum, profesi, ketenagakerjaan, dan hak atas kekayaan intektual. Meningkatkan kesejahteraan guru sesuai dengan kemampuan daerah. Memfasilitasi pembinaan dan pengembangan keprofesian dan karir guru.

Menindaklanjuti regulasi mengenai guru kedalam peraturan daerah/peraturan gubernur/ peraturan bupati/peraturan walikota

Manajemen guru masa depan menuntut pertimbangan dan perumusan kebijakan yang sistemik dan sistematik. Manajemen guru sebagaimana dimaksud terutama berkaitan dengan penyediaan, rekruitmen, pengangkatan dan penempatan, sistem distribusi, sertifikasi, peningkatan kualifikasi, penilaian kinerja, uji kompetensi, penghargaan dan perlindungan, kesejahteraan, pembinaan karir, pengembangan keprofesian berkelanjutan, serta pengelolaan guru di daerah khusus yang relevan dengan tuntutan kekinian dan masa depan. Dalam kaitannya dengan substansi manajemen guru sebagaimana dijelaskan di muka, beberapa hal perlu diberi catatan khusus. Perlu ditetapkan standar mahasiswa calon guru. Standar dimaksud berupa kemampuan intelektual, kepribadian, minat, bakat, ciri-ciri fisik, dan sebagainya. Penentuan standar ini ditetapkan oleh institusi penyedia calon guru dan/atau difilter melalui seleksi 127


calon peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG). Dengan demikian, ke depan hanya seseorang dengan karakteristik tertentulah yang akan direkruit sebagai calon guru. Perencanaan kebutuhan guru harus dilakukan secara cermat dan komprehensif, sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, bidang keahlian, dan sebaran sekolah. Dalam kaitannya dengan rekruitmen calon guru, sudah seharusnya menjadi kebijakan nasional yang tersentralisasi. Demikian juga pembinaan dan pengembangan keprofesian dan karirnya. Atas dasar itu, kiranya diperlukan regulasi baru atau merevitalisasi manajemen guru yang mampu mensinergikan lembaga penyedia, pengguna, dan pemberdayaannya. Pada tataran menjalankan tugas keprofesian keseharian, guru Indonesia bertanggungjawab mengantarkan peserta didiknya untuk mencapai kedewasaan sebagai calon pemimpin bangsa pada semua bidang kehidupan. Dalam melaksanakan tugas profesinya itu, guru Indonesia mestinya menyadari sepenuhnya bahwa perlu ditetapkan KEGI sebagai pedoman bersikap dan berperilaku yang mengejewantah dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika dalam jabatan guru sebagai pendidik putera-puteri bangsa. Untuk menegakkan Kode Etik itu, organisasi profesi guru membentuk Dewan kehormatan yang keanggotaan serta mekanisme kerjanya diatur dalam anggaran dasar organisasi profesi guru. Dewan Kehormatan Guru (DKG) dimaksud dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kode etik guru dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik oleh guru. Rekomendasi dewan kehormatan profesi guru harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta peraturan perundang-undangan.

128


ACUAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional. Peraturan Bersama Mendiknas, Menneg PAN dan RB, Mendagri, Menkeu, dan Menag tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, tanggal 3 Oktober 2011 Peoduk hukum yang berkaitan dengan Penilaian Kinerja, Pengembangan Keprofesian Guru Berkelanjutan, Sertifikasi Guru, dan Uji Kompetensi Guru Sudarwan Danim, Profesionalisasi dan Kode Etik Guru, Bandung, Alfabeta, Bandung, 2010 Sudarwan Danim, Pengembangan Profesi Guru: Dari Induksi ke Profesional Madani, Media Perhalindo, Jakarta, 2011. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Vollmer dan Mills, Professionalization, Jossey Bass, New York, 1982

129

KURIKULUM 2013

16/08/2013

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kurikulum 2013

Penyegaran Instruktur PLPG untuk Implementasi Kurikulum 2013

RASIONAL PENGEMBANGAN KURIKULUM 2013

1

16/08/2013

Tantangan Internal

1. Reformasi Pendidikan Mengacu Pada 8 Standar

Kurikulum 2013 Sedang Dikerjakan Telah dan terus Dikerjakan

-Peningkatan Kualifikasi & Sertifikasi -Pembayaran Tunjangan Sertifikasi -Uji Kompetensi dan Pengukuran Kinerja

-Rehab Gedung Sekolah -Penyediaan Lab dan Perpustakaan -Penyediaan Buku

-BOS -Bantuan Siswa Miskin -BOPTN/Bidik Misi (di PT)

Manajemen Berbasis Sekolah 3

2. Pertumbuhan Penduduk Usia Produktif

SDM Usia Produktif Melimpah

Kompeten

"Bonus Demografi"

Modal Pembangunan

Transformasi Melalui Pendidikan Tidak Kompeten

Beban Pembangunan

100 tahun kemerdekaan

-Kurikulum - PTK -Sarpras -Pendanaan -Pengelolaan

8 SNP

Bonus Demografi Sebagai Modal Indonesia 2045

4

2

16/08/2013

Tantangan Eksternal Tantangan Masa Depan • • • • • • • • • •

Kompetensi Masa Depan

Globalisasi: WTO, ASEAN Community, APEC, CAFTA Masalah lingkungan hidup Kemajuan teknologi informasi Konvergensi ilmu dan teknologi Ekonomi berbasis pengetahuan Kebangkitan industri kreatif dan budaya Pergeseran kekuatan ekonomi dunia Pengaruh dan imbas teknosains Mutu, investasi dan transformasi pada sektor pendidikan Materi TIMSS dan PISA

• Kemampuan berkomunikasi • Kemampuan berpikir jernih dan kritis • Kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan • Kemampuan menjadi warga negara yang bertanggungjawab • Kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda • Kemampuan hidup dalam masyarakat yang mengglobal • Memiliki minat luas dalam kehidupan • Memiliki kesiapan untuk bekerja • Memiliki kecerdasan sesuai dengan bakat/minatnya • Memiliki rasa tanggungjawab terhadap lingkungan

Persepsi Masyarakat • Terlalu menitikberatkan pada aspek kognitif • Beban siswa terlalu berat • Kurang bermuatan karakter

Fenomena Negatif yang Mengemuka      

Perkembangan Pengetahuan dan Pedagogi • Neurologi • Psikologi • Observation based [discovery] learning dan Collaborative learning

Perkelahian pelajar Narkoba Korupsi Plagiarisme Kecurangan dalam Ujian (Contek, Kerpek..) Gejolak masyarakat (social unrest) 5

Refleksi dari Hasil PISA 2009 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Matematika

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Level 6 Level 5 Level 4

IPA

Level 3 Level 2 Level 1 Below Level 1

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Level 6 Level 5 Level 4

Bahasa

Level 3 Level 2 Level 1b Level 1a

Hampir semua siswa Indonesia hanya menguasai pelajaran sampai level 3 saja, sementara negara lain banyak yang sampai level 4, 5, bahkan 6. Dengan keyakinan bahwa semua manusia diciptakan sama, interpretasi dari hasil ini hanya satu, yaitu: yang kita ajarkan berbeda dengan tuntutan zaman  penyesuaian kurikulum 6

3

16/08/2013

Results of Mathematics (8th Grade) 2007 Very Low

Low

2011

Intermediate

High

Advance

Low

Intermediate

High

Advance

Indonesia

Morocco

Saudi Arabia

Iran

Thailand

Malaysia

Turkey

Japan

Korea, Rep. of

Singapore

Chinese Taipei

Morocco

Saudi Arabia

Indonesia

Iran

Malaysia

Thailand

Japan

Turkey

Singapore

Korea, Rep. of

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Chinese Taipei

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Very Low

Lebih dari 95% siswa Indonesia hanya mampu sampai level menengah, sementara hampir 50% siswa Taiwan mampu mencapai level tinggi dan advance. Dengan keyakinan bahwa semua anak dilahirkan sama, kesimpulan dari hasil ini adalah yang diajarkan di Indonesia berbeda dengan yang diujikan [yang distandarkan] internasional 7

Results of Science(8th Grade) 2011

Intermediate

High

Advance

Low

Intermediate

High

Advance

Morocco

Indonesia

Saudi Arabia

Thailand

Iran

Malaysia

Turkey

Japan

Chinese Taipei

Morocco

Saudi Arabia

Indonesia

Iran

Turkey

Thailand

Malaysia

Korea, Rep. of

Japan

Singapore

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Chinese Taipei

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Very Low

Korea, Rep. of

Low

Singapore

2007 Very Low

Lebih dari 95% siswa Indonesia hanya mampu sampai level menengah, sementara hampir 40% siswa Taiwan mampu mencapai level tinggi dan advance. Dengan keyakinan bahwa semua anak dilahirkan sama, kesimpulan dari hasil ini adalah yang diajarkan di Indonesia berbeda dengan yang diujikan [yang distandarkan] internasional 8

4

16/08/2013

Results of Reading (4th Grade) 2006 Very Low

Low

2011

Intermediate

High

Advance

Low

Intermediate

High

Advance

Morocco

Indonesia

Saudi Arabia

Iran

Chinese Taipei

Singapore

Morocco

Indonesia

Iran

Chinese Taipei

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Singapore

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Very Low

Lebih dari 95% siswa Indonesia hanya mampu sampai level menengah, sementara lebih dari 50% siswa Taiwan mampu mencapai level tinggi dan advance. Dengan keyakinan bahwa semua anak dilahirkan sama, kesimpulan dari hasil ini adalah yang diajarkan di Indonesia berbeda dengan yang diujikan [yang distandarkan] internasional 9

Model Soal TIMSS

TIMSS dan PIRLS membagi soal-soalnya menjadi empat katagori: – – – –

Low mengukur kemampuan sampai level knowing Intermediate mengukur kemampuan sampai level applying High mengukur kemampuan sampai level reasoning Advance mengukur kemampuan sampai level reasoning with incomplete information

10

5

16/08/2013

Perbandingan Kurikulum IPA SMP Kelas VIII dan Materi TIMSS Domain

Topics

Biology

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Major organs and organ systems in humans and other organisms Cells and their functions, including respiration and photosynthesis as cellular process Reproduction and heredity Role of variation & adaptation in survival/extinction of species in a changing environ. Interdependence of populations of organisms in an ecosystem Reasons for increase in world’s human population and its effects on the environment Human health (infection, prevention, immunity) and the importance of diet & exercise

Chemistry

1. 2. 3. 4.

Classification, composition, and particulate structure of matter (inside atom) Solutions (solvent, solute, concentration/dilution, effect of temperature on solubility) Properties and uses of common acids and bases Chemical change (transformation, conservation, oxidation)

Physics

1. 2. 3. 4. 5.

Physical states and changes in matter Energy forms, transformations, heat, and temperature Basic properties/behaviors of light and sound Electric circuits and properties and uses of permanent magnets and electromagnets Forces and motion (forces, basic description of motion, effects of density & pressure)

Earth Science

1. 2. 3. 4.

Earth’s structure and physical features Merah: Belum Diajarkan di Kelas VIII Earth’s processes, cycles, and history Earth’s resources, their use, and conservation Earth in the solar system and the universe

Ada beberapa topik yang sebenarnya diajarkan di kelas IX, sehingga belum semua diajarkan pada siswa SMP Kelas VIII yang mengikuti TIMSS

11

Perbandingan Kurikulum Matematika SMP Kelas VIII dan Materi TIMSS Domain

Topics

Number

1. 2. 3. 4. 5.

Computing, estimating, or approximating with whole numbers Concepts of fractions and computing with fractions Concepts of decimals and computing with decimals Representing, comparing, ordering, and computing with integers Problem solving involving percents and proportions

Algebra

1. 2. 3. 4. 5.

Numeric, algebraic, and geometric patterns or sequences Simplifying and evaluating algebraic expressions Simple linear equations and inequalities Merah: Belum Diajarkan di Kelas VIII Simultaneous (two variables equations) Representation of functions as ordered pairs, tables, graphs, words, or equations

Geometry

1. 2. 3. 4.

Data & Chances

1. Reading and displaying data using tables, pictographs, bar, pie, and line graphs 2. Interpreting data sets 3. Judging, predicting, and determining the chances of possible outcomes

Geometric properties of angles and geometric shapes Congruent figures and similar triangles Relationship between three-dimensional shapes and their two-dimensional represent. Using appropriate measurement formulas for perimeters, circumferences, areas, surface areas, and volumes 5. Points on the Cartesian plane 6. Translation, reflection, and rotation

Ada beberapa topik yang tidak terdapat pada kurikulum saat ini, sehingga menyulitkan bagi siswa kelas VIII yang mengikuti TIMSS 12

6

16/08/2013

Perbandingan Kurikulum Matematika SD Kelas IV dan Materi TIMSS Domain

Topics

Number

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Concepts of whole numbers, including place value and ordering Adding, subtracting, multiplying, and/or dividing with whole numbers Concepts of fractions Adding and subtracting with fractions Concepts of decimals, including place value and ordering Adding and subtracting with decimals Number sentences Merah: Belum Diajarkan di Kelas IV Number patterns

Geometry Shapes and Measurement

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Lines: measuring, estimating length of; parallel and perpendicular lines Comparing and drawing angles Using informal coordinate systems to locate points in a plane Elementary properties of common geometric shapes Reflections and rotations Relationships between two-dimensional and three-dimensional shapes Finding and estimating areas, perimeters, and volumes

Data Display

1. Reading data from tables, pictographs, bar graphs, or pie charts 2. Drawing conclusions from data displays 3. Displaying data using tables, pictographs, and bar graphs

Ada beberapa topik yang tidak terdapat pada kurikulum saat ini, sehingga menyulitkan bagi siswa kelas VIII yang mengikuti TIMSS 13

Dinamika Kurikulum Pedagogi, Psikologi Perubahan Kebutuhan

Akademik

Pengetahuan

Industri

Keterampilan

Sosial-Budaya

Sikap

SDM yang Kompeten

Pengembangan Kurikulum

Perkembangan

Pengetahuan Keterampilan Sikap

14

7

16/08/2013

Kerangka Kompetensi Abad 21 Sumber: 21st Century Skills, Education, Competitiveness. Partnership for 21st Century, 2008 Kehidupan dan Karir • Fleksibel dan adaptif • Berinisiatif dan mandiri • Keterampilan sosial dan budaya • Produktif dan akuntabel • Kepemimpinan&tanggung jawab

Pembelajaran dan Inovasi • Kreatif dan inovasi • Berfikir kritis menyelesaikan masalah • Komunikasi dan kolaborasi

Informasi, Media and Teknologi • Melek informasi • Melek Media • Melek TIK

Kerangka ini menunjukkan bahwa berpengetahuan [melalui core subjects] saja tidak cukup, harus dilengkapi: -Berkemampuan kreatif - kritis -Berkarakter kuat [bertanggung jawab, sosial, toleran, produktif, adaptif,...] Disamping itu didukung dengan kemampuan memanfaatkan informasi dan berkomunikasi Partnership: Perusahaan, Asosiasi Pendidikan, Yayasan,...

15

Kerangka Kompetensi Abad 21 Sumber: 21st Century Skills, Education, Competitiveness. Partnership for 21st Century, 2008 •Mendukung Keseimbangan penilaian: tes standar serta penilaian normatif dan sumatif •Menekankan pada pemanfaatan umpan balik berdasarkan kinerja peserta didik •Membolehkan pengembangan portofolio siswa

•Menciptakan latihan pembelajaran, dukungan SDM dan infrastruktur •Memungkinkan pendidik untuk berkolaborasi, berbagi pengalaman dan integrasinya di kelas •Memungkinkan peserta didik untuk belajar yang relevan dengan konteks dunia •Mendukung perluasan keterlibatan komunitas dalam pembelajaran, baik langsung maupun online

Perlunya mempersiapkan proses penilaian yang tidak hanya tes saja, tetapi dilengkapi dengan penilaian lain termasuk portofolio siswa. Disamping itu dierlukan dukungan lingkungan pendidikan yang memadai

16

8

16/08/2013

Pergeseran Paradigma Belajar Abad 21 Ciri Abad 21

Informasi (tersedia dimana saja, kapan saja)

Komputasi (lebih cepat memakai mesin)

Otomasi (menjangkau segala pekerjaan rutin)

Komunikasi (dari mana saja, ke mana saja)

Model Pembelajaran Pembelajaran diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari tahu dari berbagai sumber observasi, bukan diberi tahu Pembelajaran diarahkan untuk mampu merumuskan masalah [menanya], bukan hanya menyelesaikan masalah [menjawab] Pembelajaran diarahkan untuk melatih berfikir analitis [pengambilan keputusan] bukan berfikir mekanistis [rutin] Pembelajaran menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah

17

Pergeseran Pengertian tentang Kreativitas Banyak penelitian menunjukkan bahwa kreativitas dapat dipelajari dan dapat diterapkan dimana saja, sehingga pendidikan harus diarahkan pada penguatan keterampilan kreatif

Pemahaman Lama

Pemahaman Baru

Terbatas untuk seni Murni bakat Originalitas Tidak perlu pengetahuan pendukung

Untuk semua mata pelajaran Keterampilan yang dapat dipelajari Originalitas dan nilai (asas manfaat) Pengetahuan lapangan sangat diperlukan Keterampilan berfikir (kontribusi dalam pengembangan) Stimulation play (terarah) dan discovery

Terobosan besar Free play (bebas) dan discovery

Anuscha Ferrari et al. 2009. Innovation and Creativity in Education and Training

18

9

16/08/2013

Proses Pembelajaran yang Mendukung Kreativitas Dyers, J.H. et al [2011], Innovators DNA, Harvard Business Review: • 2/3 dari kemampuan kreativitas seseorang diperoleh melalui pendidikan, 1/3 sisanya berasal dari genetik. • Kebalikannya berlaku untuk kemampuan intelijensia yaitu: 1/3 dari pendidikan, 2/3 sisanya dari genetik. Pembelajaran berbasis • Kemampuan kreativitas diperoleh melalui: intelejensia tidak akan -

Observing [mengamati] Questioning [menanya] Personal Associating [menalar] Experimenting [mencoba] Networking [Membentuk jejaring]

memberikan hasil siginifikan (hanya peningkatan 50%) dibandingkan yang berbasis kreativitas (sampai 200%) Inter-personal

Perlunya merumuskan kurikulum berbasis proses pembelajaran yang mengedepankan pengalaman personal melalui proses mengamati, menanya, menalar, dan mencoba [observation based learning] untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Disamping itu, dibiasakan bagi peserta didik untuk bekerja dalam jejaringan melalui collaborative learning 19

19

Proses Penilaian yang Mendukung Kreativitas Sharp, C. 2004. Developing young children’s creativity: what can we learn from research?: Guru dapat membuat peserta didik berani berperilaku kreatif melalui: • tugas yang tidak hanya memiliki satu jawaban tertentu yang benar [banyak/semua jawaban benar], • mentolerir jawaban yang nyeleneh, • menekankan pada proses bukan hanya hasil saja, • memberanikan peserta didik untuk mencoba, untuk menentukan sendiri yang kurang jelas/lengkap informasinya, untuk memiliki interpretasi sendiri terkait dengan pengetahuan atau kejadian yang diamatinya • memberikan keseimbangan antara yang terstruktur dan yang spontan/ekspresif

Perlunya merumuskan kurikulum yang mencakup proses penilaian yang menekankan pada proses dan hasil sehingga diperlukan penilaian berbasis portofolio (pertanyaan yang tidak memiliki jawaban tunggal, memberi nilai bagi jawaban nyeleneh, menilai proses pengerjaannya bukan hanya hasilnya, 20 penilaian spontanitas/ekspresif, dll) 20

10

16/08/2013

Pergeseran Paradigma Pembangunan s/d Dekade 1980an

Dekade 1990an-2010an

Dekade 2020an dst

Pembangunan Ekonomi Berbasis Sumberdaya

Pembangunan Ekonomi Berbasis Pengetahuan

Pembangunan Kesejahteraan Berbasis Peradaban

Sumber Daya Alam sebagai Modal Pembangunan

Pengetahuan sebagai Modal Pembangunan

Peradaban sebagai Modal Pembangunan

Kekayaan Pengetahuan

SDM Berpengetahuan sebagai Modal Pembangunan Penduduk Sebagai Pelaku/Kontributor

Kekayaan Pengetahuan

Pendidikan

Penduduk Sebagai Pasar/Pengguna

Pendidikan

Sumber Daya Manusia sebagai Beban Pembangunan

SDM Beradab sebagai Modal Pembangunan Penduduk Sebagai Kreator/Disiminator

Kekayaan Peradaban

Pendidikan, dalam jangka panjang, adalah faktor tunggal paling menentukan melebarnya jurang kesenjangan, oleh karena itu investasi dalam bidang pendidikan adalah cara logis untuk menghilangkan kesenjangan tersebut 21

Kondisi Mata Pelajaran Saat Ini

11

16/08/2013

PPKN SD-MI 





 

 

Menjelaskan perbedaan jenis kelamin, agama, dan suku bangsa Memberikan contoh dan menerapkan hidup rukun melalui kegiatan di rumah dan di sekolah Menjelaskan pentingnya tata tertib di rumah dan di sekolah Melaksanakan tata tertib di rumah dan di sekolah Menjelaskan hak anak untuk bermain, belajar dengan gembira dan didengar pendapatnya Melaksanakan hak anak di rumah dan di sekolah Mengikuti tata tertib di rumah dan di sekolah

Bahasa Indonesia SD-MI  

 









Banyak yang mirip antar mapel







Membedakan berbagai bunyi bahasa Melaksanakan sesuatu sesuai dengan perintah atau petunjuk sederhana Menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita Memperkenalkan diri sendiri dengan kalimat sederhana dan bahasa yang santun Menyapa orang lain dengan menggunakan kalimat sapaan yang tepat dan bahasa yang santun Mendeskipsikan bendabenda di sekitar dan fungsi anggota tubuh dengan kalimat sederhana Mendeklamasikan puisi anak dengan lafal dan intonasi yang sesuai Membaca nyaring suku kata dan kata dengan lafal yang tepat Membaca nyaring kalimat sederhana dengan lafal dan intonasi yang tepat Menjiplak berbagai bentuk gambar, lingkaran, dan bentuk huruf Menebalkan berbagai bentuk gambar, lingkaran, dan bentuk huruf

Matematika SD-MI  



 

 

  



 

Membilang dan mengurutkan banyak benda penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 20 Menentukan waktu (pagi, siang, malam), hari, dan jam ( bulat) Menentukan lama suatu kejadian berlangsung Mengenal panjang suatu benda melalui kalimat sehari-hari (pendek, panjang) dan membandingkannya Mengelompokkan berbagai bangun ruang sederhana Menentukan urutan bendabenda ruang yang sejenis menurut besarnya Membilang dan mengurutkan banyak benda Menentukan nilai tempat puluhan dan satuan Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan dua angka Menggunakan sifat operasi pertukaran dan pengelompokan Membandingkan berat benda (ringan, berat) Mengenal dan mengelompokkan bangun datar

IPA SD-MI bagian tubuh dan kegunaannya serta cara perawatannya  kebutuhan tubuh agar tumbuh sehat dan kuat (makanan, air, pakaian, udara, lingkungan sehat)  Membiasakan hidup sehat  menjaga lingkungan agar tetap sehat  lingkungan sehat dan tidak sehat  merawat tanaman, hewan peliharaan dan lingkungan sekitar  benda yang ada di lingkungan sekitar berdasarkan cirinya melalui pengamatan  benda yang dapat diubah bentuknya  kegunaan benda di lingkungan sekitar  Membedakan gerak benda yang mudah dan sulit bergerak melalui percobaan  Mengidentifikasi penyebab benda bergerak (batere, per/pegas, dorongan tangan, dan magnet)  Mengenal berbagai benda langit melalui pengamatan  Mengenal keadaan cuaca di sekitar kita  Membedakan pengaruh musim kemarau dengan musim hujan terhadap kegiatan manusia (Berapa banyak yang dapat ditampung oleh kemampuan anak normal SD Kelas I?) 

IPS SD-MI    



 

identitas diri, keluarga, dan kerabat pengalaman diri kasih sayang antar anggota keluarga hidup rukun dalam kemajemukan keluarga peristiwa penting yang dialami sendiri di lingkungan keluarga letak rumah lingkungan rumah sehat dan perilaku dalam menjaga kebersihan rumah

Tingkat Kesulitan Pelajaran PPKN KTSP 2006 Kelas IV

PPKN KTSP 2006 Kelas V

•Mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan pem. kecamatan •Menggambarkan struktur organisasi desa dan pemerintah kecamatan •Mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi •Menggambarkan struktur organisasi kabupaten, kota, dan provinsi •Mengenal lembaga-lembaga negara dalam susunan pemerintahan tingkat pusat, seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK dan BPK •Menyebutkan organisasi pemerintahan tingkat pusat, seperti Presiden, Wakil Presiden dan para Menteri •Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi kebudayaan internasional •Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya •Menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi yang terjadi di lingkungannya

•Mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia •Menjelaskan pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia •Menunjukkan contoh-contoh perilaku dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia •Pengertian dan pentingnya peraturan perundangundangan tingkat pusat dan daerah •Memberikan contoh peraturan perundangundangan tingkat pusat dan daerah, seperti pajak, anti korupsi, lalu lintas, larangan merokok •Mendeskripsikan pengertian organisasi •contoh organisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat •Menampilkan peran serta dalam memilih organisasi di sekolah •Mengenal bentuk-bentuk keputusan bersama •Mematuhi keputusan bersama Warna merah: terlalu berat bagi siswa SD

12

16/08/2013

Contoh Buku Siswa (Lama)

25

Diasumsikan anak sudah lancar membaca pada saat masuk Kelas I SD

Buku IPS Kelas I Halaman 1

13

16/08/2013

Buku IPS Kelas I Halaman 3

Masuk SD harus sudah lancar menuli s

Pada saat masuk Kelas I SD sudah harus Lancar menulis

14

16/08/2013

Buku Bhs Indonesia Kelas I, Halaman 7

Langsung dapat membaca teks terdiri dari 8 kalimat, puluhan kata

RANCANG ULANG BANGUNAN KURIKULUM

15

16/08/2013

Perkembangan Kurikulum di Indonesia 1947 Rencana Pelajaran → Dirinci dalam Rencana Pelajaran Terurai

1975 Kurikulum Sekolah Dasar 1994 Kurikulum 1994

1968 Kurikulum Sekolah Dasar

1945

1955

1965

2004 Rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2013

‘Kurikulum 2013’

1985

1975

1995

2005

2015

1984 Kurikulum 1984

1964 Rencana Pendidikan Sekolah Dasar

1973 Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP)

2006 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 1997 Revisi Kurikulum 1994

Materi pengetahuan

Produk

31

RANGKUMAN BAHAN PRESENTASI

TEMA RANCANGAN PENGEMBANGAN KURIKULUM 2013

16

16/08/2013

DIMENSI PENGEMBANGAN KURIKULUM ALIRAN FILSAFAT PENDIDIKAAN • Perrenialism • Essentialism • Progressivism • Reconstructionism

EVALUASI KURIKULUM: • Penetapan Konteks dan Tujuan • Pemilihan Model • Pelaksanaan • Revisi Kurikulum

NO

STANDAR

RPJMN 2010-2014 SEKTOR PENDIDIKAN • Perubahan metodologi pembelajaran • Penataan kurikulum INPRES NOMOR 1 TAHUN 2010 • Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional: Penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai Budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa

FILOSOFI KURIKULUM 2013 : UU Sisdiknas Pasal 1 Butir 1 dan 2 : Hakikat Pendidikan : peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kompetensi yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

TEORI PENGEMBANGAN KURIKULUM : UU Sisdiknas

Pasal 4 : azas, prinsip, sistem, proses, budaya, pola, dan pengendalian mutu. • Pasal 3 : fungsi (mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa) Teori berbasis Kecakapan pekerjaan organisasi isi dan kompetensi sebagai pribadi yang dewasa  kepemilikan sikap, keterampilan, pengetahuan secara holistik, atau formal, valuasional dan praksiologi. •

URAIAN

1.

KOMPETENSI LULUSAN

Dikembangkan sesuai tuntutan kekinian Indonesia dan masa depan sesuai kebutuhan.

2.

ISI

Diurai atas kecukupan dan kesesuaian dengan kompetensi.

3.

PROSES

Dirancang berbasis kompetensi dengan pendekatan scientific

4.

PENILAIAN

Berbasis proses dan output dengan teknik tes dan non tes (portfolio).

KERANGKA DASAR DAN STRUKTUR KURIKULUM DIKEMBANGKAN BERDASARKAN ASPEK RELEVANSI (Pasal 38 UU Sisdiknas)

KURIKULUM 2013 (KBK): Penyempurnaan Standar : KOMPETENSI LULUSAN, ISI, PROSES, dan PENILAIAN 33

Tujuan Pendidikan Nasional (Pasal 3 UU No 20 Sisdiknas Tahun 2003) Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Spiritual (KI-1) Sikap

Sosial (KI-2)

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia, sehat, mandiri, demokratis, bertanggung jawab

Pengetahuan (KI-3)

berilmu

Keterampilan (KI-4)

cakap dan kreatif 34

17

16/08/2013

Tema Pengembangan Kurikulum 2013 (Sesuai UU 20/2003)

Kurikulum yang dapat menghasilkan insan indonesia yang:

Produktif Kreatif Inovatif Afektif

Produktif, Kreatif, Inovatif, Afektif melalui penguatan

Sikap, Keterampilan, dan Pengetahuan yang terintegrasi

35

Arah Pengembangan: Penguatan Proses Proses

Karakteristik Penguatan Menggunakan pendekatan saintifik melalui mengamati, menanya, mencoba, menalar,....

Pembelajaran

Menggunakan ilmu pengetahuan sebagai penggerak pembelajaran untuk semua mata pelajaran Menuntun siswa untuk mencari tahu, bukan diberi tahu [discovery learning] Menekankan kemampuan berbahasa sebagai alat komunikasi, pembawa pengetahuan dan berfikir logis, sistematis, dan kreatif Mengukur tingkat berfikir siswa mulai dari rendah sampai tinggi

Penilaian

Menekankan pada pertanyaan yang mebutuhkan pemikiran mendalam [bukan sekedar hafalan] Mengukur proses kerja siswa, bukan hanya hasil kerja siswa Menggunakan portofolio pembelajaran siswa

36

18

16/08/2013

Kerangka Kerja Pengembangan Kurikulum * tidak pernah berhenti belajar

Pribadi beriman, bertakwa, berakhlak mulia

Pembelajar yang Sukses * Individu yang Percaya Diri WN yang Bertanggung Jawab Kontributor Peradaban yang Efektif Kebutuhan: -Individu -Masyarakat, Bangsa, Negara, Dunia -Peradaban

Kelayakan: -Materi -Metode Penyampaian -Metode Penilaian

Kurikulum

(SKL, Struktur Kurikulum, Standar-standar: Isi, Proses, dan Penilaian)

Buku Pegangan (Buku Babon)

(Buku Pegangan Siswa, Buku Pegangan Guru)

Rumusan Kompetensi Guru dan Penyiapan Guru

Manajemen dan Kepemimpinan

Pembelajaran

Sosio-eko-kultural

Iklim Akademik dan Budaya Sekolah

Kesiapan: -Fisik -Emosional -Intelektual - Spiritual

Pedagogi

Lulusan yang Kompeten

Peserta Didik

Psikologi

37

PERUBAHAN KURIKULUM 2013 WUJUD PADA:

• Konstruski yang holistik • Didukung oleh Semua Materi atau Mapel • Terintegrasi secara Vertikal maupun Horizontal

• Berorientasi pada karakteristik kompetensi: • • •

• Dikembangkan Berbasis Kompetensi sehingga Memenuhi Aspek Kesesuaian dan Kecukupan • Mengakomodasi Content Lokal, Nasional dan Internasional (antara lain TIMMS, PISA, PIRLS)

Sikap (Krathwohl) : Menerima + Menjalankan + Menghargai + Menghayati + Mengamalkan Keterampilan (Dyers) : Mengamati + Menanya + Mencoba + Menalar + Menyaji + Mencipta Pengetahuan (Bloom & Anderson): Mengetahui + Memahami + Menerapkan + Menganalisa + Mengevaluasi +Mencipta

• Menggunakan Pendekatan Saintifik, Karakteristik Kompetensi sesuai Jenjang (SD: Tematik Terpadu, SMP: Tematik Terpadu-IPA & IPS- dan Mapel, SMA : Tematik dan Mapel • Mengutamakan Discovery Learning dan Project Based Learning

• Berbasis Tes dan Non Tes (porfolio) • Menilai Proses dan Output dengan menggunakan authentic assesment • Rapor memuat penilaian kuantitatif tentang pengetahuan dan deskripsi kualitatif tentang sikap dan keterampilan Kecukupan

38

19

16/08/2013

ESENSI KURIKULUM 2013: ...1/4 SAAT BERTINDAK :

PROSES PEMBENTUKAN :

SIKAP

PENGETAHUAN

MEMANDU

PENGETAHUAN

KETERAMPILAN

MENDAHULUI PEMBENTUKAN (DIINTEGRASIKAN DALAM AKTIVITAS PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN

KETERAMPILAN

SIKAP

DIBIASAKAN (DIBUDAYAKAN) DAN DIAMATI ATAU DINILAI

DITUANGKAN DALAM RPP DAN DILAKUKAN DALAM PEMBELAJARAN

ESENSI KURIKULUM 2013: ...2/4 KONDISI SAAT INI Kompetensi : sikap, pengetahuan dan keterampilan belum secara jelas diurai , bahkan cenderung dipersepsi menjadi kognitif, afektif, dan psikomotorik saja. Tidak digunakan memandu materi

Dominan pada pengetahuan Aktivitas pembelajaran hanya domain pengetahuan Penilain dominan menggunakan tes Rapor cendrung hanya melaporkan kompetensi bidang pengetahuan

menuju

KURIKULUM 2013 Kompetensi : sikap, pengethuan dan keterampilan diurai menjadi KI-1, KI2, KI-3 dan KI-4, yang memandu penetapan materi Perpaduan sikap, pengetahuan, dan keterampilan Aktivitas pembelajaran didesain pada 3 ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan Penilain menggunakan tes, obervasi, portfolio dan peniaian sikap

Rapor berisi komponen sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dilengkapi dengan deskripsi kualitiatif 40

20

16/08/2013

ESENSI KURIKULUM 2013: ...3/4 KONDISI SAAT INI Di SD diajarkan berbasis mata pelajaran, padahal tidak didukung oleh terori pendidikan dan teori psikologi yang berlaku

Di SMP diajarkan kelompok IPA dan IPS secara parsial Tidak tampak integrasi antar jenjang pendidikan sehingga jenjang sebelumnya seolah-olah bukan prasyarat untuk jenjang berikutmya. Bahasa tidak mampu memandu mapel yang lain sebab kompetensi terpenting dalam bahasa tidak dilatihkan secara memadai

Meninggalkan kaidah metodologi ilmiah dan tidak kokoh berpijak pada kaidah pendidikan sehingga pemilihan model tidak akurat

menuju

KURIKULUM 2013 SD : tematik terpadu, SMP tematika terpadu + Mapel, SMA/SMK : berbasis mapel (tematik boleh saja sampai PT) IPA dan IPS masih menggunakan pola tematik terpadu Kompetensi antar jenjang diintegrasikan sehingga tampak berkesinambungan Pembelajaran bahasa yang berbasis teks akan mendorong kemampuan berbahasa sejak dini Mengutamakan pendekatan saintifik yang mengantarkan siswa tidak berhenti pada pengetahuan tetapi berlanjut ke keterampilan dan pembentukan sikap. 41

PT SMA/K SMP SD Sumber: Marzano (1985), Bruner (1960).

42

21

16/08/2013

STRATEGI PENGEMBANGAN BUKU KURIKULUM 2013

SKL PROSES BELAJAR

MATERI AJAR KOMPETENSI INTI

PENILAIAN KOMPETENSI DASAR

Rumusan Proses dalam Kurikulum 2013  SP Perluasan dan pendalaman dalam proses pencapaian kompetensi 2006

2013 Creating

Evaluating

Characterizing/ Actualizing Communicating

Analyzing

Organizing/ Internalizing

Applying

Associating

Analyzing

Valuing

Experimenting

Applying

Understanding

Responding

Questioning

Understanding

Knowing/ Remembering

Accepting

Observing

Knowing/ Remembering

Knowledge (Bloom)

Attitude (Krathwohl)

Skill (Dyers)

PT

Evaluating

SMA/K SMP

S D

Knowledge (Bloom) 44

22

16/08/2013

Rumusan Materi (Pengetahuan) dalam Kurikulum 2013  SI Perluasan dan pendalaman taksonomi Bloom menjadi Bloom-Anderson

Mengetahui

Faktual

Memahami

Menerapkan

Mengana- Mengeva- Mencipta lisis luasi

SD/MI

Konseptual

SMP/MTs

Prosedural

SMA/MA/ SMK/MAK

Metakognitif

45

Rumusan Produk dalam Kurikulum 2013  SKL DOMAIN

SD

SMP

SMA-SMK

Menerima + Menjalankan + Menghargai + Menghayati + Mengamalkan

SIKAP

PRIBADI YANG BERIMAN, BERAKHLAK MULIA, PERCAYA DIRI, DAN BERTANGGUNG JAWAB DALAM BERINTERAKSI SECARA EFEKTIF DENGAN LINGKUNGAN SOSIAL, ALAM SEKITAR, SERTA DUNIA DAN PERADABANNYA

Mengamati + Menanya + Mencoba + Menalar + Menyaji + Mencipta KETERAMPILAN

PRIBADI YANG BERKEMAMPUAN PIKIR DAN TINDAK YANG PRODUKTIF DAN KREATIF DALAM RANAH KONKRET DAN ABSTRAK

Mengetahui + Memahami + Menerapkan + Menganalisa + Mengevaluasi +Mencipta PENGETAHUAN

PRIBADI YANG MENGUASAI ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, SENI, BUDAYA DAN BERWAWASAN KEMANUSIAAN, KEBANGSAAN, KENEGARAAN, DAN PERADABAN

Gradasi antar Satuan Pendidikan memperhatikan; 1. Perkembangan psikologis anak 2. Lingkup dan kedalaman materi 3. Kesinambungan 4. Fungsi satuan pendidikan 5. Lingkungan

46

23

KOMPONEN UTAMA PE LAYANAN

LAYANAN

HASIL

16/08/2013

KOMPETENSI LULUSAN SIKAP

ISI

PENGETAHUAN

KETERAMPILAN

PROSES

1. EVALUASI RUANG LINGKUP 2. EVALUASI KESESUAIAN, KECUKUPAN, KEDALAMAN DAN KELUASAN (STUDI BANDING INTERNASIONAL: REASONING)

PTK 1.KOMPETENSI GURU, KS ,PS. 2.KINERJA GURU, KS, PS 3.PEMBINAAN BERKELANJUTAN 4. REKRUT., PPA dan PPG

1. TEMATIK TERPADU 2. PENDEKATAN SAINTIFIK 3. INQIURY & DISCOVERY LEARNING 4. PROJECT BASED LEARNING 5. BAHASA SEBAGAI PENGHELA

PENILAIAN 1. AUTHENTIC 2. MENGUKUR TINGKAT BERPIKIR DARI RENDAH HINGGA TINGGI 3. MENGUKUR PROSES KERJA SISWA 4. TES DAN PORTFOLIO

SARPRAS

PEMBIAYAAN

1. KECUKUPAN DAN KESESUAIAN (USB, REHAB, PERAALATAN, PERPUST., ) 2. PEMANFAATAN 3. RESOURCE SHARING

1. UNIT COST 2. SUMBER PENDANAAN 3. KECUKUPAN BOS, BSM, BOPTN 4. EFISIENSI PEMANFAATAN

PENGELOLAAN 1. MANAJEMEN PERUBAHAN 2. POLA KEPEMIMPINAN 3. POLA SUPERVISI

47

Penyesuaian PP 19/2005  PP 32/2013 Standar Kompetensi Lulusan (Permendikbud No. 54/2013)

Standar Isi (No. 64/2013)

Standar Proses (No. 65/2013)

Standar Penilaian (No. 66/2013)

KD dan Struktur Kurikulum SD/MI (No. 67/ 2013) KD dan Struktur Kurikulum SMP/MTs (No. 68/2013) KD dan Struktur Kurikulum SMA/MA (No. 69/2013) KD dan Struktur Kurikulum SMK/MAK (No. 70/2013) Buku Teks Pelajaran (No. 71/2013) 48

24

16/08/2013

Elemen Perubahan pada Kurikulum 2013

Elemen Perubahan

49

Elemen Perubahan Elemen

Deskripsi SD

SMP

SMA

SMK

Kompetensi Lulusan

• Mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara berimbang

Materi (ISI)

• Adanya keseimbangan antara materi untuk mendukung kemampuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan • Semua konten mendukung ketiga kompetensi diatas secara berimbang

Pendekatan (ISI)

Kompetensi dikembangkan melalui:

Proses pembelajaran

• Tematik Integratif •Mata pelajaran dalam semua mata IPA dan IPS pelajaran masingmasingnya adalah terpadu

•Mata pelajaran wajib, peminatan, lintas minat, dan pendalaman minat

•Kompetensi keterampilan yang sesuai dengan standar industri

• Standar Proses yang semula terfokus pada Eksplorasi, Elaborasi, dan Konfirmasi dilengkapi dengan Mengamati, Menanya, Mengolah, Menalar, Menyajikan, dan Mencipta. • Belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga di lingkungan sekolah dan masyarakat • Guru bukan satu-satunya sumber belajar. • Sikap tidak hanya diajarkan secara verbal, tetapi melalui contoh dan teladan 50

25

16/08/2013

Elemen Perubahan Deskripsi

Elemen

SD

Penilaian hasil belajar

Ekstrakurikuler

SMP

SMA

SMK

• Penilaian berbasis kompetensi • Pergeseran dari penilaian melalui tes [mengukur kompetensi pengetahuan berdasarkan hasil saja], menuju penilaian otentik [mengukur kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil] • Penilaian tidak hanya pada level KD, tetapi juga kompetensi inti dan SKL • Mendorong pemanfaatan portofolio yang dibuat siswa sebagai instrumen utama penilaian dan penilaian mandiri oleh siswa • • • •

Pramuka (wajib) UKS PMR Bahasa Inggris

• • • • •

Pramuka (wajib) OSIS UKS PMR Dll

• Perlunya ekstra kurikuler partisipasi aktif siswa dalam permasalahan kemasyarakatan (menjadi bagian dari pramuka)

51

Perbedaan Esensial Kurikulum 2013 untuk SD/MI KTSP 2006

Kurikulum 2013

Materi didominasi pengetahuan

Materi memuat secara berimbang antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan

Mata pelajaran tertentu mendukung kompetensi tertentu

Tiap mata pelajaran mendukung semua kompetensi [sikap, keterampilan, pengetahuan]

Mata pelajaran dirancang berdiri sendiri dan memiliki standar kompetensi lulusan sendiri

Mata pelajaran dirancang terkait satu dengan yang lain dan memiliki kompetensi dasar yang diikat oleh kompetensi inti tiap kelas

Bahasa Indonesia sejajar dengan mapel lain

Bahasa Indonesia sebagai penghela mapel lain [sikap dan keterampilan berbahasa}

Tiap mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan berbeda

Semua mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang sama [saintifik] melalui mengamati, menanya, mencoba, menalar,....

Tiap jenis konten pembelajaran diajarkan terpisah [separated curriculum]

Bermacam jenis konten pembelajaran diajarkan terkait dan terpadu satu sama lain [cross curriculum atau integrated curriculum] Konten ilmu pengetahuan diintegrasikan dan dijadikan penggerak konten pembelajaran lainnya

Tematik untuk kelas I – III [belum integratif]

Tematik Integratif untuk Kelas I – VI 52

26

16/08/2013

Perbedaan Esensial Kurikulum 2013 KTSP 2006

Kurikulum 2013

Ket

Mata pelajaran tertentu mendukung kompetensi tertentu

Tiap mata pelajaran mendukung semua kompetensi [sikap, keterampilan, pengetahuan]

Semua Jenjang

Mata pelajaran dirancang berdiri sendiri dan memiliki kompetensi dasar sendiri

Mata pelajaran dirancang terkait satu dengan yang lain dan memiliki kompetensi dasar yang diikat oleh kompetensi inti tiap kelas

Semua Jenjang

Bahasa Indonesia sejajar dengan mapel lain

Bahasa Indonesia sebagai penghela mapel lain [sikap dan keterampilan berbahasa}

Semua Jenjang

Tiap mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan berbeda

Semua mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang sama [saintifik] melalui mengamati, menanya, mencoba, menalar,....

Semua Jenjang

Tiap jenis konten pembelajaran Bermacam jenis konten pembelajaran diajarkan diajarkan terpisah [separated terkait dan terpadu satu sama lain [cross curriculum curriculum] atau integrated curriculum] Konten ilmu pengetahuan diintegrasikan dan dijadikan penggerak konten pembelajaran lainnya

SD

SD

53

Perbedaan Esensial Kurikulum 2013 KTSP 2006

Kurikulum 2013

Ket

Tematik untuk kelas I – III [belum integratif]

Tematik Integratif untuk Kelas I – VI

SD

TIK adalah mata pelajaran sendiri

TIK merupakan sarana pembelajaran, dipergunakan sebagai media pembelajaran mata pelajaran lain

SMP

Untuk SMA, ada penjurusan sejak kelas XI

Tidak ada penjurusan di SMA. Ada mata pelajaran wajib, peminatan, antar minat, dan pendalaman minat

SMA/SMK

SMA dan SMK tanpa kesamaan kompetensi

SMA dan SMK memiliki mata pelajaran wajib yang sama SMA/SMK terkait dasar-dasar pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

Penjurusan di SMK sangat detil [sampai keahlian]

Penjurusan di SMK tidak terlalu detil [sampai bidang studi], didalamnya terdapat pengelompokkan peminatan dan pendalaman

SMA/SMK

54

27

16/08/2013

Arah Rancangan: Penyesuaian Beban Guru dan Siswa SD Pelaku Beban

Penyelesaian

Menyusun Silabus

Disediakan buku pegangan guru

Mencari buku yang sesuai Mengajar beberapa mata pelajaran dengan cara berbeda

Guru

Pendekatan tematik terpadu menggunakan satu Menggunakan bahasa Indonesia sebagai penghela buku untuk semua mata mata pelajaran yang lain sehingga selaras pelajaran sehingga dapat Menggunakan ilmu pengetahuan sebagai selaras dengan kemampuan penggerak pembahasan Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan carrier of Mempelajari banyak mapel knowledge Mempelajarai mata pelajaran dengan cara berbeda Mengajar banyak mata pelajaran

Murid

Membeli buku

Penyedian buku teks oleh pemerintah/daerah

Membeli lembar kerja siswa

55

Kerangka Kerja Penyusunan KBK 2004

Kerangka Kerja Penyusunan KTSP 2006

TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL


KERANGKA DASAR KURIKULUM (Filosofis, Yuridis, Konseptual)

KERANGKA DASAR KURIKULUM (Filosofis, Yuridis, Konseptual)

STRUKTUR KURIKULUM

STRUKTUR KURIKULUM

STANDAR ISI (SKL MAPEL, SK MAPEL, KD MAPEL) STANDAR PROSES

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

STANDAR ISI (SKL MAPEL, SK MAPEL, KD MAPEL) STANDAR PENILAIAN


STANDAR PROSES

PEDOMAN

PEDOMAN

SILABUS

SILABUS

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Oleh Satuan Pendidikan

STANDAR PENILAIAN

BUKU TEKS SISWA PEMBELAJARAN & PENILAIAN

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

BUKU TEKS SISWA PEMBELAJARAN & PENILAIAN

Oleh Satuan Pendidikan

Kerangka Kerja Penyusunan Kurikulum 2013 KESIAPAN PESERTA DIDIK


KEBUTUHAN

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) SATUAN PENDIDIKAN

KERANGKA DASAR KURIKULUM (Filosofis, Yuridis, Konseptual) STRUKTUR KURIKULUM STANDAR PROSES

KI KELAS & KD MAPEL (STANDAR ISI)

STANDAR PENILAIAN

SILABUS PANDUAN GURU Oleh Satuan Pendidikan

BUKU TEKS SISWA PEMBELAJARAN & PENILAIAN (KTSP)

56

28

16/08/2013


SIKAP

KETERAMPILAN

PENGETAHUAN

 Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap  Orang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam

 Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret  Terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah

 Memiliki pengetahuan Prosedural dan metakognitif dalam Ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, humaniora, dengan wawasan kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban  Terkait penyebab fenomena dan kejadian 57

Langkah Penguatan Implementasi Kurikulum • Menyiapkan buku pegangan pembelajaran yang terdiri dari: – Buku pegangan siswa – Buku pegangan guru • Menyiapkan guru supaya memahami pemanfaatan sumber belajar yang telah disiapkan dan sumber lain yang dapat mereka manfaatkan • Memperkuat peran pendampingan dan pemantauan oleh pusat dan daerah pelaksanaan pembelajaran

58

29

16/08/2013

Langkah Penguatan Materi • Evaluasi ulang ruang lingkup materi: – Meniadakan materi yang tidak esensial atau tidak relevan bagi siswa – Mempertahankan materi yang sesuai dengan kebutuhan siswa – Menambahkan materi yang dianggap penting dalam perbandingan internasional

• Evaluasi ulang kedalaman materi sesuai dengan tuntutan perbandingan internasional [s/d reasoning] • Menyusun kompetensi dasar yang sesuai dengan materi yang dibutuhkan

59

Proses yang Mendukung Kreativitas PROSES PEMBELAJARAN

Pendekatan saintifik dan kontekstual Kemampuan kreativitas diperoleh melalui:  Observing [mengamati]  Questioning [menanya]  Associating [menalar]  Experimenting [mencoba]  Networking [Membentuk jejaring]

PROSES PENILAIAN

Penilaian Otentik    

penilaian berbasis portofolio pertanyaan yang tidak memiliki jawaban tunggal, memberi nilai bagi jawaban nyeleneh, menilai proses pengerjaannya bukan hanya hasilnya,  penilaian spontanitas/ekspresif,  dll

30

16/08/2013

Langkah Penguatan Proses Proses

Karakteristik Penguatan Menggunakan pendekatan saintifik melalui mengamati, menanya, mencoba, menalar,....

Pembelajaran

Menggunakan ilmu pengetahuan sebagai penggerak pembelajaran untuk semua mata pelajaran Menuntun siswa untuk mencari tahu, bukan diberi tahu [discovery learning] Menekankan kemampuan berbahasa sebagai alat komunikasi, pembawa pengetahuan dan berfikir logis, sistematis, dan kreatif Mengukur tingkat berfikir siswa mulai dari rendah sampai tinggi

Penilaian

Menekankan pada pertanyaan yang mebutuhkan pemikiran mendalam [bukan sekedar hafalan] Mengukur proses kerja siswa, bukan hanya hasil kerja siswa Menggunakan portofolio pembelajaran siswa

61

Kunci Keberhasilan Implementasi Kurikulum 2013 • Ketersediaan Buku Pegangan Pembelajaran: – Siswa – Guru

• Ketersediaan Buku Pedoman Penilaian • Kesiapan Guru – Penyesuaian kompetensi guru (4+1)

• Dukungan Manajemen – Kepala Sekolah – Pengawas Sekolah – Administrasi sekolah [khususnya untuk SMA dan SMK]

• Dukungan Iklim/Budaya Akademik – Keterlibatan dan kesiapan semua pemangku kepentingan [siswa, guru, orang tua, kepala sekolah, pengawas sekolah] 62

31

16/08/2013

Contoh Buku Siswa (Baru)

63

Contoh Buku Siswa SD Kelas IV

64

32

16/08/2013

Contoh Buku Siswa SD Kelas IV (lanjutan...)

65


66

33

16/08/2013


67


68

34

16/08/2013


69

Contoh Buku Guru SD Kelas IV

70

35

16/08/2013

Contoh Buku Guru SD Kelas IV (Lanjutan ..)

71


72

36

16/08/2013


73


74

37

16/08/2013


75


76

38

16/08/2013


77


78

39

16/08/2013

Struktur Kurikulum 2013 (sesuai Permendikbud)

79

Rancangan Struktur Kurikulum SD No 1 2 3 4 5

Komponen Rancangan Berbasis tematik-terpadu sampai kelas VI Menggunakan kompetensi lulusan untuk merumuskan kompetensi inti pada tiap kelas Menggunakan pendekatan sains dalam proses pembelajaran [mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, mencipta] semua mata pelajaran Menggunakan IPA dan IPS sebagai materi pembahasan pada semua mata pelajaran Meminimumkan jumlah mata pelajaran dengan hasil dari 10 dapat dikurangai menjadi 6 melalui pengintegrasian beberapa mata pelajaran: -IPA menjadi materi pembahasan pelajaran Bahasa Indonesia , Matematika, dll -IPS menjadi materi pembahasan pelajaran PPKn, Bahasa Indonesia, dll -Muatan lokal menjadi materi pembahasan Seni Budaya dan Prakarya serta Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan -Mata pelajaran Pengembangan Diri diintegrasikan ke semua mata pelajaran

80

40

16/08/2013

Rancangan Struktur Kurikulum SD

No 6

7

8

Komponen Rancangan Menempatkan IPA dan IPS pada posisi sewajarnya bagi anak SD yaitu bukan sebagai disiplin ilmu melainkan sebagai sumber kompetensi untuk membentuk sikap ilmuwan dan kepedulian dalam berinteraksi sosial dan dengan alam secara bertanggung jawab. Perbedaan antara IPA/IPS dipisah atau diintegrasikan hanyalah pada apakah buku teksnya terpisah atau jadi satu. Tetapi bila dipisah dapat berakibat beratnya beban guru, kesulitan bagi bahasa Indonesia untuk mencari materi pembahasan yang kontekstual, berjalan sendiri melampaui kemampuan berbahasa peserta didiknya seperti yang terjadi saat ini, dll Menambah 4 jam pelajaran per minggu akibat perubahan proses pembelajaran dan penilaian 81

Rasional IPA dan IPS di Sekolah Dasar • Masalah fokus pembelajaran: ada istilah-istilah IPA yang memiliki arti berbeda dengan istilah-istilah umum pada matapelajaran Bahasa Indonesia, misalnya: “gaya”, “usaha”, “daya”, dll. • Tiap matapelajaran memiliki indikator pencapaian masing-masing. Jika indikator Bahasa Indonesia dan IPA digabung, maka pelajaran Bahasa Indonesia menjadi IPA. • Jika materi IPA dipaksakan bergabung dengan Bahasa Indonesia, akan terjadi pendangkalan materi IPA (terhapusnya beberapa bagian materi IPA), dampak negatifnya: – Prestasi kita di TIMSS dan PISA akan menurun – Anak tidak banyak mengerti istilah-istilah IPA, sehingga tidak suka membaca surat kabar/majalah yang mempunyai kolom sains.

82

41

16/08/2013

Rasional IPA dan IPS di Sekolah Dasar

• Peserta didik kelas IV – VI (usia 10 – 12 tahun) sudah masuk pada tahap berpikir abstrak (operasi formal ), sehingga sudah mampu memahami konsep-konsep keilmuan secara sederhana • Dengan matapelajaran IPA/IPS yang terpisah, proses pembelajaran di SD tetap dapat dilaksanakan dengan pendekatan tematikterpadu.

83

STRUKTUR KURIKULUM SD No 1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah

Komponen Kelompok A Pendidikan Agama dan Budi Pekerti PPKN Bahasa Indonesia Matematika IPA IPS Kelompok B Seni Budaya & Prakarya (termasuk muatan lokal*) Pend. Jasmani, OR & Kes (termasuk muatan lokal).

I

II

III

IV

V

VI

4 5 8 5

4 5 9 6

4 6 10 6

4 5 7 6 3 3

4 5 7 6 3 3

4 5 7 6 3 3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

30

32

34

36

36

36

Catatan: 1. Muatan lokal* dapat memuat Bahasa Daerah 2. IPA dan IPS kelas I s.d. Kelas III diintegrasikan ke mata pelajaran lainnya

84

42

16/08/2013

PENTINGNYA TEMATIK TERPADU : 1/3 • Pendidik dan peneliti meyakini bahwa anak melihat dunia sebagai suatu keutuhan yang terhubung, bukannya penggalan-penggalan yang lepas dan terpisah. [Departemen Pendidikan Alberta, Kanada] • Walaupun sekolah dasar dirancang dengan menggunakan mata pelajaran dengan definisi kompetensi yang berbeda satu dengan yang lain [seperti pada KBK 2004 dan KTSP 2006], mapel tertentu akan menghasilkan keluaran-keluaran yang sama dengan mapel lainnya. [Departemen Pendidikan Alberta, Kanada] • Mapel-mapel yang berbeda tersebut, ternyata sangat banyak keterkaitan satu sama lain [sebagaimana tampak pada rumusan kompetensi dasar KTSP 2006]. Dengan demikian keterpaduan konten pada berbagai mapel dan arahan bagi siswa untuk dapat membuat keterkaitan antar mapel akan memperkuat pembelajaran siswa. [Departemen Pendidikan Alberta, Kanada]

85

PENTINGNYA TEMATIK TERPADU : 2/3 • Kurikulum terpadu sebagai panutan dalam tematik terpadu adalah salah satu pendekatan pembelajaran dimana kompetensi [pengetahuan, keterampilan, dan sikap] dari berbagai mapel digabungkan menjadi satu untuk merumuskan pemahaman yang lebih mendalam dan mendasar tentang apa yang harus dikuasai siswa. • Telah banyak peneliti pendidikan yang menekankan pentingnya pembelajaran terpadu seperti Susan Drake, Heidi Hayes Jacobs, James Beane and Gordon Vars, dll yang menyatakan bahwa kurikulum adalah terkait, terpadu, lintas disiplin, holistik, dan berbagai istilah lain yang memiliki arti yang sama. • James Beane lebih jauh menekankan “When we are confronted in real life with a compelling problem or puzzling situation, we don’t ask which part is mathematics, which part is science, which part is history, and so on. Instead we draw on or seek out knowledge and skill from any and all sources that might be helpful”

86

43

16/08/2013

PENTINGNYA TEMATIK TERPADU : 2/3 Bagi sekolah dasar yang menganut sistem guru kelas, tematik terpadu akan memberikan banyak keuntungan antara lain: • Fleksibilitas pemanfaatan waktu dan menyesuaikannya dengan kebutuhan siswa • Menyatukan pembelajaran siswa, konvergensi pemahaman yang diperolehnya sambil mencegah terjadinya inkonsistensi antar mata pelajaran • Merefleksikan dunia nyata yang dihadapi anak di rumah dan lingkungannya • Selaras dengan cara anak berfikir, dimana menurut penelitian otak mendukung teori pedagogi dan psikologi bahwa anak menerima banyak hal dan mengolah dan merangkumnya menjadi satu. Sehingga mengajarkan secara holistik terpadu adalah sejalan dengan bagaimana otak anak mengolah informasi.

87

No

Komponen

VII

VIII

IX

3 3 6 5 5 4 4

3 3 6 5 5 4 4

3 3 6 5 5 4 4

3

3

3

3

3

3

2 38

2 38

2 38

Kelompok A 1 2 3 4 5 6 7

Pendidikan Agama dan Budi Pekerti Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan Bahasa Indonesia Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Ilmu Pengetahuan Sosial Bahasa Inggris

Kelompok B 8 Seni Budaya (termasuk mulok)* Pend. Jasmani, OR & Kesehatan 9 (termasuk mulok) 10 Prakarya (termasuk mulok) Jumlah * Muatan lokal dapat memuat Bahasa Daerah 88

44

16/08/2013

Struktur Kurikulum Pendidikan Menengah Kelas

Mata Pelajaran

X

XI

XII

Kelompok A (Wajib) 1

Pendidikan Agama dan Budi Pekerti

3

3

3

2

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

2

2

2

3

Bahasa Indonesia

4

4

4

4

Matematika

4

4

4

5

Sejarah Indonesia

2

2

2

6

Bahasa Inggris

2

2

2

Kelompok B (Wajib) 7

Seni Budaya

2

2

2

8

Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan

3

3

3

9

Prakarya dan Kewirausahaan

2

2

2

24

24

24

Matapelajaran peminatan akademik (untuk SMA)

18

20

20

Matapelajaran peminatan akademik dan vokasi (untuk SMA)

24

24

24

Jumlah Jam Pelajaran yang Harus Ditempuh per Minggu (SMA)

42

44

44

Jumlah Jam Pelajaran yang Harus Ditempuh per Minggu (SMK)

48

48

48 89

Jumlah jam pelajaran Kelompok A dan B per minggu Kelompok C Peminatan

89

Struktur Kurikulum Peminatan SMA MATA PELAJARAN Kelompok A dan B (Wajib) Kelompok C (Peminatan) Peminatan Matematika dan Iilmu Alam I Matematika 1 Biologi 2 Fisika 3 Kimia 4 Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial II Geografi 1 Sejarah 2 Sosiologi & Antropologi 3 Ekonomi 4 Peminatan Ilmu Bahasa dan Budaya III Bahasa dan Sastra Indonesia 1 Bahasa dan Sastra Inggeris 2 Bahasa dan Sastra Asing lainnya 3 Antropologi 4 Mata Pelajaran Pilihan Pilihan Lintas Kelompok Peminatan atau Pendalaman Minat Jumlah Jam Pelajaran Yang Tersedia per minggu Jumlah Jam Pelajaran Yang harus Ditempuh per minggu

X 24

Kelas XI 24

XII 24

3 3 3 3

4 4 4 4

4 4 4 4

3 3 3 3

4 4 4 4

4 4 4 4

3 3 3 3

4 4 4 4

4 4 4 4

6 68 42

4 72 44

4 72 44

90

45

16/08/2013

MATA PELAJARAN

X

KELAS XI

XII

Kelompok A (Wajib) 1.

Pendidikan Agama dan Budi Pekerti

3

3

3

2.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

2

2

2

3.

Bahasa Indonesia

4

4

4

4.

Matematika

4

4

4

5.

Sejarah Indonesia

2

2

2

6.

Bahasa Inggris

2

2

2

Kelompok B (Wajib) 7.

Seni Budaya

2

2

2

8.

Prakarya dan Kewirausahaan

2

2

2

9.

Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan

3

3

3

24

24

24

24

24

24

48

48

48

Jumlah kelompok A dan B Kelompok C (Peminatan) Matapelajaran peminatan akademik dan vokasi TOTAL

91

KARAKTERISTIK KURIKULUM 2013: 1/3 1. Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap (keagamaan dan sosial), rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik 2. Sekolah tidak terpisah dari masyarakat karena kurikulum memberikan pengalaman belajar terencana dimana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. 3. Mengembangkan ketrampilan menerapkan untuk setiap pengetahuan yang dipelajari di kelas dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat sehingga memiliki kesempatan yang luas untuk menghilangkan verbalisme. 4. Sederhana dalam struktur kurikulum, dalam jumlah mata pelajaran dan KD yang harus dipelajari peserta didik tetapi memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap dan keterampilan.

92

46

16/08/2013

KARAKTERISTIK KURIKULUM 2013: 2/3 5.Isi kurikulum yaitu kompetensi dinyatakan dalam bentuk Kompetensi Inti (KI) kelas dan dirinci lebih lanjut dalam Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran. 6.Kompetensi Inti (KI) bukan merupakan gambaran kategorial tetapi interaktif mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan ketrampilan (kognitif dan psikomotor) yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran. Kompetensi Inti adalah kualitas yang harus dimiliki seorang peserta didik untuk setiap kelas melalui pembelajaran KD yang diorganisasikan dalam proses pembelajaran siswa aktif. 7.Kompetensi Dasar (KD) merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu tema di SD/MI, dan untuk materi pokok suatu mata pelajaran di kelas tertentu di SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK.

93

KARAKTERISTIK KURIKULUM 2013: 3/3 8. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar di jenjang pendidikan dasar diutamakan pada ranah sikap sedangkan pada jenjang pendidikan menengah berimbang dengan pada kemampuan intelektual (kemampuan kognitif tinggi). 9. Kompetensi Inti menjadi unsur pengorganisasi (organizing elements) Kompetensi Dasar dimana semua KD dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam Kompetensi Inti. 10.Kompetensi Dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat (reinforced) dan memperkaya (enriched) antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal). 11.Silabus dikembangkan sebagai rancangan belajar untuk satu tema (SD/MI). Dalam silabus tercantum seluruh KD untuk tema atau mata pelajaran di kelas tersebut. Setiap tema terdiri atas beberapa sub-tema. 94

47

16/08/2013

ANALISIS KI/KD dan PERANCANGAN RPP: ...1/4 • Mengapa urutan KI mulai dari Sikap Spritual (KI-1), Sikap Sosial (KI2), Pengetahuan (KI-3) dan Keterampilan (KI-4) ? (amati Pembukaan UUD 45, Pancasila, UU Sisdiknas) • Mengapa urutan perancangan dan pelaksanaan pembelajaran mulai dari KI-3 menuju KI-4 ? Keterampilan hanya dapat dibangun dengan hasil yang baik melalui pengetahuan (pelukis, penyanyi, olahragawan pasti memiliki pengetahuan yang memadai tentang keterampilan yang ditekuninya). Keterampilan yang tidak melalui proses pengetahuan (KI-3) tidak akan menghasilkan karya yang baik. • Dalam proses perolehan pengetahuan dan keterampilan sikap diintegrasikan sehingga seluruh mata pelajaran diorientasikan memiliki kontribusi terhadap pembentukan sikap • Tidak berhenti pada pengetahuan tetapi berlanjut sampai pada keterampilan dan pembentukan sikap 95

ANALISIS KI/KD dan PERANCANGAN RPP: ...1/4

• Dalam proses perancangan dan pembelajaran alur yang digunakan adalah : bermula KI-3  KI 4 dan selanjutnya memberikan dampak terhadap terbentuknya KD pada KI-2 dan KI-1 • Setelah KI-3 dan KI-4 tuntas dianalisis, lalu diturunkan materi yang relevan dan rancangan skenario pembelajaran termasuk penugasan dan penilaian. • Berdasarkan aktivitas belajar dan penugasan tersebut dirancang indikator KD pada KI-1 dan KI-2 diintegrasikan 96

48

16/08/2013


Contoh: Bahasa Indonesia: Mulai dari KD kelompok KI-3 : Memahami konvensi penulisan karya ilmiah

Indikator : • Memahami struktur karya ilmiah • Memahami ciri kebahasaan karya ilmiah • Memhami ciri isi karya ilmiah

97


Contoh: Bahasa Indonesia: Menuju KD kelompok KI-4 : Mampu menulis atau menghasilkan karya ilmiah

Indikator : • Karya yang memenuhi struktur, ciri kebahasaan, dan ciri isi karya ilmiah • Karya yang memenuhi originalitas dilihat dari sumber yang digunakan atau diacu • Mempertahankan dan menjelaskan karya ilmiah tersebut

98

49

16/08/2013


Contoh: Bahasa Indonesia: KD dari KI 2 yang diintegrasikan:

• Kejujuran, rasa ingin tau, tanggung jawab, kritis, rasional • Santun, empati, peduli,

99


Contoh: Matematika: Mulai dari KD dari KI-3 : memahami sifat-sifat grafik fungsi eksponensial dan logaritma

Indikator : • • •

Membuktikan sifat Menurunkan sifat Menenetukan kecukupan dan keperluan grafik

100

50

16/08/2013


Contoh: Matematika: Menuju KD dari KI-4: Mampu menggambar atau menyajikan grafik fungsi eksponensial dan logaritma

Indikator : • • • • •

Menentukan titik potong Menentukan nilai maksimum dan minimum Melukiskan grafik Membaca dan menerjemahkan grafik sesuai sifat2nya Menganalisis grafik untuk menentukan persamaan atau sebaliknya

101


Contoh: Matematika: Menuju KD dari KI-4: Mampu menyelesaikan masalah nyata dengan menggunakan grafik fungsi eksponensial dan logaritma

Indikator : Menggunakan grafik untuk menentukan : • Perkembngan bakteri • Pertumbuhan penduduk • Bunga Uang

102

51

16/08/2013


Contoh: Matematika: KD dari KI-2: Disiplin, tanggung jawab, kerjasama, kecermatan

Indikator : • Konsistensi terhadap waktu • Konsitensi terhadap panduan • Konsistensi terhadap norma atau nilai yang telah ditetapkan sebelumnya • Frekuensi ketepatan dan kebenaran tindakan 103

PENERAPAN KI DAN KD DALAM RANCANGAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

LINK VIDEO PAK SYAWAL BAGIAN 2

52

16/08/2013

PENYIAPAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013

Peta Jalan Implementasi Kurikulum 2013 2010-2011

2013-2015

2012-2013

Pengembangan

Persiapan

-Kurikulum

-Buku -Guru -KS & PS

Reflektif

Korektif

Reflektif

Korektif

2015-dst

Implementasi Bertahap:

Implementasi Luas:

-Guru, KS, PS -Siswa -Sekolah

-Guru, KS, PS -Siswa -Sekolah

Reflektif

Sumatif Pemantauan dan Evaluasi Saat Ini

106

53

16/08/2013

Skala Implementasi No

Jenjang Satuan

Kelas

SD

I

1

Tahun 2014

2013 2%

II

100%

100%

100%

100%

III IV

100% 2%

V

100%

100%

100%

100%

VI 2

SMP

VII

100% 4%

VIII

100%

100%

100%

100%

IX 3

SMA/SMK

X

2015

100% 10%

XI

100%

100%

100%

100%

XII

100% 107

Cakupan Sasaran Sekolah, Siswa, dan Guru No

Jenjang

Jumlah Sekolah

Jumlah Guru

Jumlah Siswa

1

SD

2.598

15.629

341.630

2

SMP

1.521

27.403

342.712

3

SMA

1.270

5.979

335.940

4

SMK

1.021

7.102

514.783

Jumlah

6.410

56.113

1.535.065

Kriteria: 1. Kesiapan Sekolah (diprioritaskan eks RSBI dan Akreditasi A) 2. Kesiapan Distribusi (keterjangkauan distribusi buku) 3. Berbasis Provinsi

108

54

16/08/2013

Jadwal Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 15 Juli

10 - 14 Juli dan 10 - 16 Juli 4 - 8 Juli

29 Juni - 3 Juli

Pelatihan Guru Sasaran Pelatihan Guru inti

26 - 28 Juni

Pelatihan Instruktur Nasional

dan

Implementasi di sekolah sasaran

Kepala Sekolah/ Pengawas Sasaran

Penyegaran Narasumber Nasional 109

Model Pelatihan Guru Nara Sumber

Guru Inti

Instruktur Nasional

6 Region

Jakarta Instrukt. Nas.

LPMP Guru Sasaran

Guru Inti Instrukt. Nas

Instrukt. Nas

Pelatihan Instruktur Nasional

Guru Inti

Guru Inti

Pelatihan Guru Inti

Guru Sasaran

Guru Sasaran

Pelatihan Guru

Kuantitas dan kualitas pemahaman guru sasaran tidak kurang dari kriteria minimal (buku) Catatan: 1. Pelatihan dilaksanakan untuk tiap kelompok guru mapel/guru kelas 2. Mapel SD (PJOK, Seni Budaya Prakarya, Agama) bergabung ke kelompok guru kelas 3. Guru Agama SMP bergabung ke Kelompok PPKn 4. Kepala Sekolah mengikuti pelatihan guru dengan jam tambahan 110

55

16/08/2013

Esensi Pelatihan Kurikulum 2013 • Memahami pandangan dan pesan-pesan Kurikulum 2013 sebagai bagian dari kurikulum tidak tertulis (hidden curriculum) untuk melengkapi yang tertulis (written curriculum) sehingga dapat memperkaya kurikulum yang diajarkan (taught/delivered curriculum) • Memahami kebutuhan dan arah perubahan pola pikir pendidik dan tenaga kependidikan agar Kurikulum 2013 dapat diimplemenkan dengan baik • Memahami filosofi, rasional, dan konsep Kurikulum 2013 dan perbedaannya dengan kurikulum sebelumnya • Memahami standar-standar yang dipergunakan sebagai acuan dalam perumusan Kurikulum 2013 dan perbedaannya dengan standar-standar yang dipergunakan pada kurikulum sebelumnya • Memahami proses pembelajaran dan proses penilaian menurut Kurikulum 2013 dan menuangkannya dalam rencana pelaksanaan pembelajaran

Rencana Implementasi Project Implementation Unit (PIU) PENYIAPAN BUKU Penulisan Buku

Master Buku

Pengandaan dan Distribusi PELATIHAN GURU

Persiapan

Pelatih Nasional

Guru Inti

Guru Kelas PELAKSANAAN Pendampingan

EVALUASI PERSIAPAN (Jan-Jun)

112 IMPLEMENTASI (Jul)

56

16/08/2013

EVALUASI IMPLEMENTASI KURIKULUM

Indikator Keberhasilan Implementasi Kurikulum 2013 No 1

Entitas Pendidikan Peserta Didik

Indikator Keberhasilan Lebih produktif, kreatif, inovatif, afektif Lebih senang belajar

2

3

4

5

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Lebih bergairah dalam melakukan proses pembelajaran

Manajemen Satuan Pendidikan

Lebih mengedepankan layanan pembelajaran termasuk bimbingan dan penyuluhan

Negara dan Bangsa

Reputasi internasional pendidikannya menjadi lebih baik

Masyarakat Umum

Memperoleh lulusan sekolah yang lebih kompeten

Lebih mudah dalam memenuhi ketentuan 24 jam per minggu

Terjadinya proses pembelajaran yang lebih variatif di sekolah Memiliki daya saing yang lebih tinggi, sehingga lebih menarik bagi investor Dapat berharap kebutuhan pendidikan akan dipenuhi oleh sekolah (tidak perlu kursus tambahan) 114

57

16/08/2013

Ruang Lingkup Evaluasi Evaluasi

Siswa

Peningkatan Kompetensi (3)

Guru

Perubahan Pola Pikir + Peningkatan Kompetensi (4+1)

Sekolah

Perbaikan Budaya dan Manajemen

Publik

Guru

Administrasi dan Manajemen

Hasil

Buku

Pelatihan & Supervisi (model, waktu, materi, Instruktur)

Produk

Kelengkapan, Kesesuian, Kebenaran, Keterbacaan, Estetika

Sekolah

Kelengkapan, Kebenaran, Keterbacaan

Sumatif Jangka Panjang Soft Evidence

Dokumen

Formatif Jangka Pendek Hard Evidence

Produktif, Kreatif, Inovatif, Afektif 115

PEMBEKALAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 BAGI ASESOR DALAM PELAKSANAAN PLPG

58

Penilaian Autentik

13/07/2015

Penilaian Pembelajaran

Pendidikan dan Latihan Profesi Guru Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

1. Pendahuluan Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik

Dasar Hukum

• Proses Pengumpulan informasi/bukti tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang dilakukan secara terencana dan sistematis, selama dan setelah proses pembelajaran.

• Permendikbud RI No. 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian • Permendikbud RI No. 104 Tahun 2014 tentang Penilaian hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Menengah

1

13/07/2015

Penilaian Hasil Belajar 1. Makna

2. Tujuan

3. Acuan

• Proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik

• Mengetahui tingkat penguasaan peserta didik • Menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi • Menetapkan program perbaikan/pengayaan • Memperbaiki proses pembelajaran

• Penilaian Acuan Kriteria, yakni penilaian kemajuan peserta didik dibandingkan dengan kriteria yang ditetapkan (KKM). • Bagi yang belum berhasil ada pembelajaran remedial setelah kegiatan penilaian. • Bagi yang sudah berhasil dapat diberi pengayaan (pendalaman atau perluasan dari kompetensi)

Prinsip dan Pendekatan Penilaian Prinsip

Pendekatan

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Pendekatan penilaian yang digunakan adalah penilaian acuan kriteria (PAK) 2. PAK merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal (KKM). 3. KKM Pengetahuan dan Keterampilan : > 2.67 4. KKM Sikap : Baik

Sahih Objektif Adil Terpadu Ekonomis Transparan

7. Menyeluruh dan kesinambungan

8. Sistematis 9. Akuntabel 10.Edukatif

Penilaian Proses dan Hasil Belajar

2

13/07/2015

Acuan Kriteria Modus untuk sikap

Capaian Rerata untuk optimum pengetahuan untuk keterampilan

Fungsi Penilaian

Formatif

Sumatif

Memperbaiki kekurangan hasil belajar (sikap, pengetahuan, keterampilan)

Menentukan keberhasilan peserta didik (1 semester, 1 tahun, atau masa pendidikan di satuan pendidikan)

Dasar untuk remedial dan pembelajaran selanjutnya

Dasar penulisan rapor, kenaikan kelas, dan keberhasilan belajar di satuan pendidikan

3

13/07/2015

Penilaian Proses

Hasil

Selama Pembelajaran

Setelah Pembelajaran

Informal

Formal

Komentar guru terhadap jawaban/pertanyaan/komen tar peserta didik

Kegiatan yg disusun secara sistematis dengan tujuan untuk membuat simpulan tentang kemajuan peserta didik


Kekhasan Penilaian dalam Kurikulum 2013

Penilaian Autentik

Penilaian Autentik

• Lebih mampu memberikan informasi kemampuan peserta didik secara holistik dan valid.

• Bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya.

4

13/07/2015

2. Lingkup dan Sasaran Penilaian • Kompetensi dasar dan indikator, Kegiatan Belajar Mengajar, dan Penilaian Hasil Belajar, merupakan tiga komponen pembelajaran yang berhubungan erat dan tidak dapat dipisahkan. • Kompetensi dasar dan indikator dicapai melalui kegiatan belajar mengajar (KBM) dan penilaian pembelajaran dimaksudkan untuk mengetahui perubahan sikap dan perilaku yang terjadi pada siswa setelah mengalami KBM. (lihat Gronlund, 1971)

Hubungan 3 Komponen Pembelajaran Kompetensi Dasar dan Indikator

Kognitif

Materi

Keterampilan Afektif

KBM

Penilaian

5

13/07/2015

Lingkup Penilaian Hasil Belajar Sikap (spiritual dan sosial)

Keterampilan (abstrak atau konkret)

Pengetahuan

Sasaran Penilaian Mencipta Mengamalkan Mengkomunikasikan Menghayati

Manalar

Mengevaluasi

Menganalisis

Mengharg ai

Mencoba

Menerapk an

Menanggapi

Menanya

Memahami

Menerima

Mengamati

Mengingat

Sikap (Krathwohl)

Keterampilan Abstrak (Dyers)

Kognitif (pengetahuan) (Bloom) 12

6

13/07/2015

Sasaran Penilaian Mencipta Tindakan Orisinal

Mengevaluasi

Mengamalkan Alami Menghayati Mengharg ai

Menganalisis

Mahir

Menerapkan

Menanggapi

Membiasakan gerakan

Memahami

Menerima

Kesiapan

Meniru Mengingat

Persepsi

Sikap (Krathwohl)

Keterampilan Konkret (Dyers)

Kognitif (pengetahuan) (Bloom) 13

Sasaran Penilaian Ranah Pengetahuan Kemampuan Berpikir

Deskripsi

Mengingat ( K1)

Kemampuan menghafal verbal atau mengingat materi pembelajaran yang sudah dipelajari dari guru, buku, atau sumber lain tanpa melakukan perubahan tentang pengetahuan hafalan berupa fakta, konsep, prinsip, dan prosedur.

Memahami (K2)

Kemampuan mengolah pengetahuan yang dipelajari menjadi sesuatu yang baru, seperti mengganti kata dengan sinonim, menulis kembali sesuatu dengan gaya sendiri, mengubah bentuk komunikasi dari tulisan ke tabel atau visual, memberi tafsir terhadap sesuatu hal,

Menerapkan (K3)

Kemampuan menggunakan informasi /menerapkan rumus, dalil, atau prinsip pada kasus nyata yang terjadi di lapangan atau untuk sesuatu yang baru.

Mengalisis (K4)

Kemampuan menggunakan informasi untuk mengklasifikasi, mengelompokkan, menentukan hubungan suatu informasi dengan informasi lain, antara fakta dan konsep, argumentasi dan kesimpulan.

Mengevaluasi (K5)

Kemampuan menilai suatu objek, suatu benda, atau informasi dengan kriteria tertentu.

Mencipta (K6)

Kemampuan membuat sesuatu yang baru (cerita/tulisan) dari apa yang sudah ada sehingga hasil tersebut menjadi baru dan berbeda dari yang ada.

7

13/07/2015

Sasaran Penilaian Keterampilan Konkret Tingkat Psikomotorik

Kemampuan yang diharapkan

Persepsi

Menunjukkan perhatian untuk melakukan suatu gerakan

Kesiapan

Menunjukkan kesiapan mental dan fisik untuk melakukan suatu gerakan

Meniru

Meniru gerakan secara terbimbing

Membiasakan gerakan

Melakukan gerakan mekanistik

Mahir

Melakukan gerakan kompleks dan termodifikasi

Menjadi gerakan alami

Menjadi gerakan alami yang diciptakan sendiri atas dasar gerakan yang sudah dikuasai sebelumnya

Menjadi gerakan orisinal

Menjadi gerakan baru yang orisinal dan sukar ditiru oleh orang lain dan menjadi ciri khasnya

Sasaran Penilaian pada Keterampilan Abstrak Tingkat Psikomotorik Kemampuan yang diharapkan Mengamati

Perhatian pada waktu mengamati suatu objek, membaca tulisan, catatan tentang yang diamati, atau mendengar suatu penjelasan.

Menanya

Jumlah, kualitas, dan jumlah pertanyaan yang diajukan peserta didik (pertanyaan faktual, konseptual, prosedural, dan hipotetik).

Mengumpulkan informasi /Mencoba

Jumlah dan kualitas sumber yang dikaji/digunakan, kelengkapan informasi, validitas informasi, alat yang digunakan untuk mengumpulkan data.

Menalar

Mengembangkan interpretasi, argumentasi dan kesimpulan mengenai keterkaitan informasi dari dua fakta/konsep, interpretasi argumentasi dan kesimpulan tentang hubungan dua fakta/konsep, mensintesis dan menyimpulkan.

Mengkomunikasikan

Manyajikan hasil kajian (dari mengamati sampai menalar) dalam bentuk tulisan, grafis, media elektronik, dan dalam bentuk lisan (presentasi).

8

13/07/2015

Sasaran Penilaian pada Ranah Sikap Tingkatan Sikap

Deskripsi

Menerima nilai

Kesediaan menerima suatu nilai dan memberikan perhatian pada nilai tersebut.

Menanggapi nilai

Kesediaan menjawab suatu nilai dan ada rasa puas dalam membicarakan nilai tersebut.

Menghargai nilai

Menganggap nilai tersebut baik; menyukai nilai tersebut; dan komitmen terhadap nilai tersebut.

Menhayati nilai

Memasukkan nilai tersebut sebagai bagian dari sistem nilai dirinya.

Mengamalkan

Mengembangkan nilai tersebut sebagai ciri dirinya dalam berpikir, berkata, berkomunikasi, dan bertindak (karakter)

3. Tingkat Kompetensi Batas minimal pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan Kompetensi Kompetensi Pengetahuan Kompetensi Sikap Keterampilan dinyatakan dalam dinyatakan dalam dinyatakan dalam skor tertentu deskripsi kualitas deskripsi untuk tertentu kemahiran dan kemampuan atau skor tertentu berpikir

9

13/07/2015

Tingkat Pencapaian Kompetensi No.

Tingkat Kompetensi

Tingkat Kelas

1.

Tingkat 0

TK/RA

2.

Tingkat 1

Kelas I SD/MI/SDLB/Paket A Kelas II SD/MI/SDLB/Paket A

3.

Tingkat 2

Kelas III SD/MI/SDLB/Paket A

4.

Tingkat 3

5.

Tingkat 4

6.

Tingkat 4A

Kelas IX SMP/MTs/SMPLB/Paket B

7.

Tingkat 5

Kelas X SMA/MA/SMALB/SMK/MAK/Paket C

Kelas IV SD/MI/SDLB/Paket A Kelas V SD/MI/SDLB/Paket A Kelas VI SD/MI/SDLB/Paket A Kelas VII SMP/MTs/SMPLB/Paket B Kelas VIII SMP/MTs/SMPLB/Paket B

Kelas XI SMA/MA/SMALB/SMK/MAK/Paket C 8.

Tingkat 6

Kelas XII SMA/MA/SMALB/SMK/MAK/Paket C

4. Ketuntasan Belajar Nilai Ketuntasan Sikap

Nilai Ketuntasan Pengetahuan dan Keterampilan

Predikat

Rentang Angka 3,85 – 4,00

Sangat Baik (SB)

3,51 – 3,84 3,18 – 3,50 2,85 – 3,17

Baik (B) Cukup (C) Kurang (D)

2,51 – 2,84

Huruf Pengetahuan ditetapkan dengan skor rerata 2,67 dan keterampilan dengan capaian optimum 2,67

A AB+ B B-

2,18 – 2,50

C+

1,85 – 2,17

C

1,51 – 1,84

C-

1,18 – 1,50

D+

1,00 – 1,17

D

10

13/07/2015

5. Teknik dan Bentuk Penilaian Kurikulum 2013 menerapkan penilaian autentik untuk menilai kemajuan belajar peserta didik yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan

Tes

Non-Tes

Kognitif

Sikap Spiritual

(KD-KI 3)

(KD-KI 1)

Keterampilan

Sikap Sosial (KD-KI 2)

(KD-KI 4)

Ruang Lingkup Penilaian dan Bentuk Instrumen  Observasi  Penilaian diri  Penilaian teman sebaya  Jurnal

 Tes Tulis  Tes Lisan  Penugasan

Sikap

Pengetahuan

KD KI- 1

KD KI-3

dan 2

Keterampilan KD KI-4


•Tes Praktek • Projek • Produk • Portofolio • Tertulis

11

13/07/2015

a. Mengukur Pengetahuan Penugasan Tes Lisan Tes Tulis

Kompetensi Pengetahuan: Tes Tulis • Penilaian kompetensi pengetahuan merupakan penilaian untuk mengukur kemampuan berpikir (tingkat rendah maupun • tingkat tinggi) yang sudah dikuasai peserta didik setelah mendapat pengalaman belajar. • Tes yang digunakan berupa tes tulis, yang menuntut peserta didik memilih jawaban (pilihan ganda, dua pilihan (B-S atau ya-tidak), menjodohkan, atau sebab-

akibat) atau mensuplai jawaban (isian singkat, jawaban pendek, atau uraian). Soal tes tulis yang bersifat autentik adalah soal yang menghendaki peserta didik merumuskan jawaban sendiri, seperti uraian menggunakan kata-kata sendiri (mengemukakan pendapat, menyimpulkan, dsb).

12

13/07/2015

Kompetensi Pengetahuan: Tes Lisan • Penilaian kompetensi tersebut, kemampuan pengetahuan juga dapat pengungkapan gagasan dilakukan menggunakan yang orisinal, kebenaran tes lisan. konsep tentang berbagai keilmuan, ketepatan diksi, • Tes lisan menuntut struktur, kaidah peserta didik untuk kebahasaan, akan terlihat mengeskpresikan oleh guru. pengetahuannya dalam berbagai kegiatan seperti • Tes lisan ini adalah teknik diskusi, tanya jawab, dan tes yang mencerminkan percakapan. Melalui penilaian autentik. kegiatan-kegiatan

Format Observasi dalam Diskusi Nama Peserta

Pernyataan Pengungkapan gagasan yang orisinal ya

tidak

Kebenaran Konsep

Ketepatan penggunaan istilah

ya

ya

tidak

tidak

dsb

ya

tidak

A B C …

13

13/07/2015

Kompetensi Pengetahuan: Penugasan • Penilaian kompetensi pengetahuan juga dapat dilakukan menggunakan penugasan. • Bentuk instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah dan atau proyek yang

dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakter tugas.

b. Mengukur Keterampilan Unjuk Kerja

Tertulis

Projek

Keterampilan

Portofolio

Produk

14

13/07/2015

Kompetensi Keterampilan (Unjuk Kerja/Kinerja/Praktik) • Penilaian keterampilan ranah konkret dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu (membuat, memodifikasi, merangkai) yang memperlihatkan gerak motorik dalam praktikum di lab, praktik ibadah, praktik olah raga, praktik menyanyi, menari, bermain peran, presentasi, dsb. • Penilaian keterampilan ranah abstrak dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik dalam menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang.

Kompetensi Ketermpilan: Pengamatan • Pengamatan merupakan cara untuk mendapatkan data secara langsung (live) ketika peserta didik melakukan unjuk kerja (on the spot) melalui penggunaan pancaindera penglihatan dan pendengaran. Unjuk kerja peserta didik tersebut sengaja dirancang guru dalam Kegiatan Belajar Mengajar di kelas atau di luar kelas.

15

13/07/2015

Pengamatan Unjuk Kerja/Kinerja/Praktik Kemampuan berbicara

Kemampuan Kerja di Lab

• • • •

• Penggunaan alat • Penggunaan bahan praktikum

Diskusi Berpidato Bercerita Wawancara

Kemampuan praktik olah raga dan seni • Gerakan • Penggunaan alat • Produk/hasil karya seni

Bentuk Instrumen Pengamatan Daftar Cek

Skala Penilaian

• Daftar cek dipilih jika unjuk • Skala penilaian dengan kerja yang dinilai relatif rentang nilai 1, 2, 3 atau 1, 2, sederhana, sehingga kinerja 3, 4 dapat dipilih jika peserta didik representatif penilaian unjuk kerja perlu untuk diklasifikasikan menjadi lebih detail, lebih dalam, atau dua kategorikan saja, ya atau lebih mengungkap tidak, memenuhi atau tidak keterampilan-keterampilan memenuhi. yang spesifik .

16

13/07/2015

Format Instrumen Pengamatan Praktik di Laboratorium Nama Peserta Didik

Aspek yang dinilai Memakai Jas Lab dan kelengkapannya Ya

Mengikuti Prosedur Kerja

Tidak Ya

Tidak

Membersihkan alat

Menyimpan alat Skor pada tempatnya

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Bobby Indah Thomas Nadya …… Diisi dengan menggunakan tanda cek (). Kategori penilaian: Ya mendapat skor 1, dan Tidak mendapat skor 0. Jumlah skor maksimum adalah 4.

Format Instrumen Penilaian Praktik di Laboratorium Nama Peserta Didik

Aspek yang dinilai Memakai Jas Lab dan kelengkapannya

Mengikuti Prosedur Kerja

1 2 3 4 1 2 3

4

Membersihkan alat

Menyimpan alat pada tempatnya

1 2 3

1

4

2

3

Skor

4

Bobby Indah Thomas Nadya …… Diisi dengan menggunakan tanda cek (). Kategori penilaian: 4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup, dan 1 = kurang. Akan lebih baik jika penentuan kategori penilaian didasarkan pada rubrik penilaian seperti halaman berikutnya. Jumlah maksimum skor adalah 16.

17

13/07/2015

Format Rubrik Penilaian Praktik Aspek

Kriteria dan Skor 1

2

3

4

Memakai jas lab Tidak memakai dan ketiga -tiganya kelengkapannya

Hanya memakai jas lab saja

Memakai jas lab, dan salah satu dari masker atau sarung tangan

Memakai jas lab, masker, dan sarung tangan secara lengkap

Mengikuti prosedur kerja

Ada dua langkah atau lebih tidak dilakukan

Ada dua langkah yang tidak sepenuhnya dilakukan

Ada satu langkah yang tidak sepenuhnya dilakukan

Seluruh langkah yang ditetapkan diikuti

Membersihkan alat

Semua alat tidak dibersihkan

Hanya sebagian kecil alat yang dibersihkan

Sebagian besar alat dibersihkan

Semua alat dibersihkan

Hanya sebagian kecil alat yang dikembalikan pada tempatnya

Sebagian besar alat dikembalikan pada tempatnya

Semua alat dikembalikan pada tempatnya

Menyimpan alat Semua alat pada tempatnya tidak dikembalikan pada tempatnya

Kompetensi Keterampilan: Projek • Penilaian projek digunakan untuk mengetahui kemampuan mengaplikasi, menyelidiki, dan kemampuan

Perencanaan

menginformasikan sesuatu hal secara jelas.

Pelaksanaan

Pelaporan

18

13/07/2015

Format Instrumen Penilaian Projek Nama Peserta Didik

Aspek yang dinilai Persiapan 1

2

3

Pelaksanaan 4

1

2

3

Pelaporan Tertulis 4

1

2

3

Skor

4

Bobby Indah Thomas Nadya ……

Diisi dengan menggunakan tanda cek (). Kategori penilaian: 4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup, dan 1 = kurang. Akan lebih baik jika penentuan kategori penilaian didasarkan pada rubrik penilaian seperti halaman berikutnya. Jumlah maksimum skor adalah 12.

Format Rubrik Penilaian Projek Aspek

Kriteria dan Skor 1

2

3

4

Persiapan

Jika hanya memuat 3 komponen saja, 3 komponen lain tidak

Jika memuat 4 komponen saja, 2 komponen tidak

Jika memuat 5 Jika memuat 6 komponen saja, 1 komponen, yakni komponen tidak tujuan, topik, alasan, tempat, responden, dan daftar pertanyaan

Pelaksanaan

Data tidak lengkap, tidak terstruktur, dan tidak sesuai dengan tujuan

Data lengkap, tidak terstruktur, dan tidak sesuai dengan tujuan

Data lengkap, terstruktur, namun tidak sesuai dengan tujuan

Data lengkap, terstruktur, dan sesuai dengan tujuan

Pelaporan Tertulis

Pembahasan tidak berdasarkan data, tidak sesuai dengan tujuan, demikian juga kesimpulan dan saran

Pembahasan berdasarkan data, sesuai dengan tujuan, namun kesimpulan dan saran tidak relevan

Pembahasan berdasarkan data, sesuai dengan tujuan, dan kesimpulan relevan, namun saran tidak relevan

Pembahasan berdasarkan data, sesuai dengan tujuan, dan kesimpulan serta saran relevan

19

13/07/2015

Kompetensi Keterampilan: Produk • Penilaian produk meliputi penilaian kemampuan peserta didik dalam membuat produk-produk, teknologi, dan seni Persiapan

seperti makanan, pakaian, sarana kebersihan, alat teknologi, hasil karya seni, dan barang kerajinan.

Pembuatan Produk

Produk

Format Instrumen Penilaian Produk No.

Aspek yang dinilai

Skor 1

1.

Perencanaan Bahan

2.

Proses Pembuatan a. Persiapan alat b. Teknik Pengolahan c. K3 (keamanan, keselamatan, kebersihan)

4.

Hasil Produk

2

3

4

Skor

a. Kebaruan/orisionalitas b. Kesesuaian spesifikasi Diisi dengan menggunakan tanda cek (). Kategori penilaian: 4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup, dan 1 = kurang. Akan lebih baik jika penentuan kategori penilaian didasarkan pada rubrik penilaian. Jumlah maksimum skor adalah 24.

20

13/07/2015

Kompetensi Keterampilan: Portofolio • Penilaian portofolio pada dasarnya menilai karya-karya peserta didik secara individu pada satu periode untuk suatu mata pelajaran. Misalnya: karangan, puisi, komposisi

musik, laporan penelitian, lukisan, dsb. Puisi 3

Puisi 2

Puisi 1

Portofolio

Format Penilaian Portofolio Mata Pelajaran

Bahasa Indonesia

Alokasi Waktu

1 semester

Sampel yang dikumpulkan

Karangan

Nama Peserta didik No.

1.

2.

Kelas

Kompetensi Dasar

Waktu

Menulis karangan deskripsi.

30/7



 

10/8



 

12/9



 

20/9



 

12/10



 

5/11



 

Membuat resensi buku

Aspek yang dinilai kebahasa an

EYD

Sistematika penulisan

Keterangan/ Catatan

21

13/07/2015

Kompetensi Keterampilan: Tertulis • Selain menilai kompetensi pengetahuan, penilaian tertulis juga digunakan untuk menilai kompetensi keterampilan, khususnya menulis karangan, menulis laporan, dan menulis surat.

c. Menilai Sikap • Sikap bermula dari perasaan (suka atau tidak suka) yang terkait dengan kecenderungan peserta didik dalam merespon sesuatu/objek. Sikap juga sebagai ekspresi dari nilainilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh peserta didik. Sikap dapat dibentuk, sehingga terjadi perilaku atau tindakan yang diinginkan.

guru

Siswa Penilaian diri Penilaian Teman Sebaya

22

13/07/2015

Observasi Sikap dan perilaku keseharian peserta didik direkam melalui pengamatan dengan menggunakan format yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati.

Misal: Ketekunan, percaya diri, kerjasama, kejujuran, disiplin, atau nilai-nilai yang diturunkan dari visi, misi SD/SMP Santa Ursula

Lembar Pengamatan



Format Pengamatan Sikap ke  tanggal ................................ No.

Nama Peserta Didik

Aspek Perilaku yang dinilai Bekerjasama 1

1

Bobby

2

Indah

3

Thomas

4

Nadya

……

……

2

3

4

Percaya diri 1

2

3

Tanggungjawab 4

1

2

3

Skor

4

Diisi dengan menggunakan tanda cek (). Kategori penilaian: 4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup, dan 1 = kurang. Akan lebih baik jika penentuan kategori penilaian didasarkan pada rubrik penilaian seperti halaman berikutnya. Jumlah maksimum skor adalah 12.

23

13/07/2015

Penilaian Jurnal • Jurnal merupakan kumpulan rekaman catatan guru dan atau tenaga kependidikan di lingkungan sekolah tentang sikap dan perilaku positif atau negatif, selama dan di luar proses pembelajaran mata pelajaran.

Format Penilaian Jurnal Nama : Kelas : Hari, Tanggal

Kejadian

Keterangan

24

13/07/2015

Penilaian Diri • Merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri.

Format Penilaian Diri Nama

Dony

Penilaian Sikap

Partisipasi (keaktifan) dalam diskusi kelompok

Tanggal Pengisian

………………….

No.

Pernyataan

Skala

1.

Selama diskusi saya mengusulkan ide kepada kelompok untuk didiskusikan



2.

Selama diskusi saya menjawab pertanyaan dari teman



3.

Saya memberikan solusi atas masalah yang dibahas di kelompok



4.

Saya mengerjakan tugas kelompok yang menjadi bagian saya



5.

Saya membantu teman kelompok yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugasnya



Keterangan: 4 = selalu; 3 = sering; 2 = kadang-kadang; 1 = tidak pernah

25

13/07/2015

Penilaian Teman Sebaya • Penilaian teman sebaya atau antarpeserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai (3 teman sekelasnya) terkait dengan pencapaian kompetensi sikap.

Format Penilaian Teman Sebaya Nama Penilai

Dony

Penilaian Sikap

Partisipasi (keaktifan) dalam diskusi kelompok

Tanggal Pengisian

………………….

No.

Pernyataan

Adi

Booby

Tommy

1.

Selama diskusi teman saya mengusulkan ide kepada kelompok untuk didiskusikan







2.

Selama diskusi teman saya menjawab pertanyaan dari teman lain







3.

Teman saya memberikan solusi atas masalah yang dibahas di kelompok







4.

Teman saya mengerjakan tugas kelompok yang menjadi bagiannya







5.

Teman saya membantu teman kelompok yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugasnya







26

13/07/2015

6. Waktu Pelaksanaan Penilaian No.

Penilaian

Waktu

1.

Ulangan Harian

Setiap akhir pembelajaran suatu KD atau beberapa bagian KD

2.

Ujian Tengah Semester

Pada minggu 7 suatu semester

3.

Ujian Akhir Semester

Pada akhir suatu semester

4.

Ujian Sekolah

Pada akhir tahun belajar satuan pendidikan

5.

Penilaian Proses

Dilaksanakan selama proses pembelajaran sepanjang tahun ajaran

6.

Penilaian Diri

Dilaksanakan pada akhir setiap semester

7.

Penilaian teman sebaya

Dilaksanakan pada akhir setiap semester

7. Pengolahan • Penilaian setiap kompetensi hasil belajar (sikap, pengetahuan, keterampilan) dilakukan secara terpissah karena karakternya berbeda. • Hasil pekerjaan atau performance peserta didik harus segera dianalisis untuk menentukan tingkat pencapaian kompetensi sehingga dapat ditindaklajuti memerlukan pembelajaran remedial atau program pengayaan.

27

13/07/2015

Format Analisis Hasil Pekerjaan Peserta Didik No.

Nama

Indikator dalam satu RPP 1

1.

Bunga

2.

Amin

3.

Candra

4.

Dara

5.

Bambang

6.

……..

2

3

4

5

6

Kesimpulan dst

Yang dikuasai

Yang belum

8. Pelaporan Pencapaian Kompetensi Peserta Didik • Menggunakan skala skor penilaian 4,00 – 1,00 dalam menyekor pekerjaan peserta didik untuk seluruh kegiatan penilaian. • Untuk masing-masing ranah digunakan penyekoran dan pemberian predikat yang berbeda sebagai tercantum dalam Tabel berikut.

28

13/07/2015

Tabel Konversi Skor Pengetahuan

Keterampilan

Sikap Modus Predikat

Skor Rerata Huruf

Capaian Optimum

Huruf

4,00

3,85 – 4,00 A

3,85 – 4,00

A

3,51 – 3,84 A-

3,51 – 3,84

A-

3,18 – 3,50 B+

3,18 – 3,50

B+

2,85 – 3,17 B

2,85 – 3,17

B

2,51 - 2, 84 B-

2,51 - 2, 84

B-

2,18 – 2,50 C+

2,18 – 2,50

C+

1,85 – 2,17 C

1,85 – 2,17

C

1,51 – 1,50 C-

1,51 – 1,50

C-

1,18 – 1,50 D+

1,18 – 1,50

D+

1,00 – 1,17 D

1,00 – 1,17

D

3,00

2,00

1,00

Sangat baik Baik

Cukup

Kurang

5. Penutup • Penilaian kognitif, keterampilan/psikomotorik, dan afektif wajib dilakukan manakala semua kompetensi itu memang dituntut dalam silabus maupun Rencana Perkuliahan. • Masing-masing kompetensi memiliki teknik dan bentuk penilaian tersendiri sehingga ada teknik dan bentuk penilaian untuk kognitif, keterampilan, dan sikap/afektif. • Agar penilaian memenuhi kriteria kesahihan dan objektivitas, maka diperlukan instrumen-instrumen pendukung seperti lembar pengamatan, rubrik penilaian, dan sistem penyekoran.

29

13/07/2015

Daftar Pustaka Gronlund, Norman E. 1971. Measurement and Evaluation in Teaching. Second Edition. New York: The Macmillan Company. Krathwohl, D.R., Bloom, B.S., dan Masia, B.B. 1973. Taxonomy of Educational Objectives. The classification of educational goals. Handbook II: Affective Domain. New York: David MacKay. Permendikbud. No. 66 Tahun 2013 Tentang Standar Penilaian.. Permendikbud. No. 104 Tahun 2014. Tentang Pedoman Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik. Sudjana, Nana. 2010. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: Remaja Rosdakarya. Supratiknya, A. 2012. Penilaian Hasil Belajar dengan Teknik Nontes. Yogyakarta: Penerbit Universtas Sanata Dharma. Widharyanto, B. 2012. Ragam Teknik Penilaian dan Pengembangannya. Makalah diseminarkan.

30

PENELITIAN TINDAKAN KELAS & PENULISAN KARYA ILMIAH

PLPG Rayon 138: Panduan PTK

PENELITIAN TINDAKAN KELAS Drs. T. Sarkim, M.Ed., Ph.D. Rohandi, Ph.D.

A. Pendahuluan “Kalau mau hasilnya bagus, ya silahkan kerjakan sendiri”. Ungkapan ini mungkin terdengar sebagai ungkapan dari seseorang yang kurang mau menerima saran atau permintaan untuk mengerjakan sesuatu dengan lebih baik. Akan tetapi, di dalam ungkapan tersebut juga terkandung kebenaran. Ungkapan tersebut tidak hanya berlaku bagi persoalan-persoalan yang sangat praktis akan tetapi juga berlaku untuk persoalan yang mengandung unsur teoretis dan konseptual. Ungkapan tersebut juga tidak hanya berlaku pada individu secara independen akan tetapi juga berlaku bagi sebuah organisasi yang besar. Di dalam dunia yang serba saling tergantung, di mana efektivitas atau ukuran baik-buruknya suatu tindakan seringkali dinilai dalam konteksnya yang nyata, Penelitian Tindakan membantu seseorang atau sekelompok orang untuk menemukan ‘cara terbaik’ yang dapat diterapkan di dalam konteksnya. Hal tersebut juga berlaku di dalam dunia pendidikan. Secara agak ekstrem dapat dikatakan bahwa setiap pembelajaran adalah unik. Unik dalam arti bahwa pembelajaran selalu melibatkan guru dengan berbagai kompetensi dan keterbatasannya, sekelompok murid tertentu dengan berbagai karakternya yang melekat, di dalam sebuah sekolah yang memiliki lingkungan fisik, sosial, kultur, serta fasilitas tertentu pula. Variabel-variabel tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran tidak berada di dalam ruang hampa melainkan melekat pada konteks tertentu. Kenyataan inilah yang membangun kesadaran bahwa peningkatan kualitas atau upaya melakukan perbaikan pembelajaran yang paling tepat adalah perbaikan yang dilakukan di dalam konteks nyata oleh pelakunya sendiri di dalam praktek kesehariannya melalui upaya sistematis dan terdokumentasi secara terusmenerus yang tidak lain adalah melalui Penelitian Tindakan. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) bukanlah hal yang baru, sudah berkembang sejak tahun 1970-an atau bahkan sebelumnya. Akan tetapi di dalam dunia pendidikan di Indonesia PTK baru menarik perhatian banyak pengambil kebijakan dan pelaku pendidikan dalam dua dasa warsa terakhir. Perhatian yang besar pada PTK didasari oleh keyakinan bahwa upaya perbaikan atau peningkatan kualitas pembelajaran harus dilakukan oleh pelaku pembelajaran itu sendiri yang dalam hal ini adalah guru. Di dalam tulisan ini akan dibahas konsep dasar Penelitian Tindakan Kelas serta gambaran tentang implementasinya di sekolah. Tulisan ini dibuat dengan maksud pertama-tama sebagai acuan yang dapat dipergunakan oleh para guru untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas pembelajarannya, dan bukan kajian akademis teoretis. B. Pengertian Penelitian Tindakan Kelas Untuk memulai mendalami pengertian PTK, baiklah disajikan beberapa kutipan yang lazim dipakai sebagai acuan untuk merumuskan pengertian penelitian tindakan (PT) atau action research . 131


Action research is the systematic collection of information that is designed to bring about social change (Bogdan & Biklen, 1992) p. 223 Bogdan dan Biklen (1996) merumuskan penelitian tindakan sebagai suatu aktivitas pengumpulan informasi secara sistematis yang dirancang untuk membawa/menghasilkan perubahan (h.223). Rumusan yang singkat itu menyatakan dua dimensi penting dari suatu penelitian tindakan, yaitu pengumpulan informasi secara sistematis dan pengumpulan informasi itu dimaksudkan untuk melakukan perubahan. Salah satu aktivitas pokok dari penelitian adalah pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi maksudnya suatu pengumpulan informasi mengenai situasi yang ada sebelum dilakukan tindakan apapun, pengumpulan informasi juga dilakukan setelah suatu kegiatan atau aktivitas yang dirancang dan dilaksanakan secara terarah, terencana, dan menyeluruh. Yang dimaksud dengan pengumpulan informasi yang terarah adalah pengumpulan informasi dari perencanaan sampai pelaksanaannya dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah metodologis yang dapat dipertangungjawabkan. Hal kedua yang ditekankan di dalam definisi yang dinyatakan oleh Bogdan dan Biklen sebagaimana dikutip di atas adalah tujuan pengumpulan informasi itu adalah untuk melakukan perubahan. Hal ini merupakan salah satu inti dari penelitian tindakan dan sekaligus merupakan kekhasan penelitian tindakan dibandingkan dengan penelitian lain. Kalau penelitian lain lebih dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman atau pengetahuan atas fenomena tertentu, PT dimaksudkan untuk melakukan perubahan. Ukuran keberhasilan penelitian tindakan bukan pertama-tama dihasilkannya teori atau pengetahuan baru melainkan terjadinya perubahan ke arah perbaikan di dalam praktek di mana penelitian itu dilakukan. Selanjutnya mari kita lihat rumusan lain tentang penelitian tindakan yang dinyatakan oleh Stephen Corey (1953) Action Research is the process by which practitioners attempt to study their problems scientifically in order to guide, correct, and evaluate their decisions and actions, Stephen Corey (1953). Corey (1953), sebagaimana dinyatakan di dalam kutipan di atas menunjukkan dimensi lain dari PT. Pertama dinyatakan secara eksplisit bahwa PT dilakukan oleh praktisi (practitioner). Berbeda dengan penelitian pada umumnya yang seringkali dilakukan oleh ilmuwan, PT dilakukan oleh praktisi. Hal ini konsisten dengan pernyataan bahwa PT dimaksudkan untuk mengevaluasi dan menuntun praktisi pada keputusan yang tepat. Hal ini sejalan dengan kalimat pertama yang diungkapkan pada tulisan ini. Kedua, Corey juga secara eksplisit menyatakan bahwa kajian atas permasalahan nyata yang dihadapi oleh para praktisi tersebut dilakukan secara ilmiah. Hal ketiga yang dinyatakan oleh Corey yang juga sejalan dengan pernyataan Bogdan dan Biklen (1996) sebagaimana dikutip terdahulu, adalah penelitian tindakan dipergunakan untuk menjadi pedoman atau panduan, melakukan koreksi atau melakukan koreksi atas tindakan yang telah dilakukan. Dua kutipan yang diambil di muka telah membantu kita memahami hakekat penelitian tindakan dalam arti yang umum yang dapat dirangkum sebagai berikut.

132


Penelitian tindakan menurut Corey (1953): •

Dilaksanakan oleh praktisi

•

Dilakukan secara ilmiah

•

Hasilnya dimaksudkan untuk menjadi pedoman, melakukan koreksi atau evaluasi atas tindakan/aksi

Dua karakter penting penelitian tindakan menurut Bogdan dan Biklen (1996): •

Pengumpulan informasi secara sistematis

•

Bertujuan untuk melakukan perubahan

Selanjutnya marilah kita pelajari pengertian penelitian tindakan di dalam lingkup yang lebih spesifik yaitu di dalam bidang pendidikan. Carl Glickman (1992) memberikan gambaran yang lebih spesifik tentang penelitian tindakan yang dilakukan di dalam seting sekolah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran (instruction). Action Research in education is study conducted by colleagues in a school setting of the results of their activities to improve instruction, Carl Glickman (1992) Rumusan yang dikemukakan oleh Carl Glickman di atas membantu kita untuk memperoleh gambaran yang lebih konkrit tentang penelitian tindakan di lingkungan pendidikan. Secara spesifik Glickman menyebutkan bahwa penelitian tindakan di dalam lingkungan pendidikan merupakan penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam seting lingkungan sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Penelitian Tindakan yang dilakukan di dalam seting sekolah dan lebih spesifik lagi di dalam kelas dengan maksud untuk meningkatkan kualitas pembelajaran inilah yang dikenal sebagai Penelitian Tindkan Kelas (PTK). Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa PTK merupakan bentuk khusus dari penelitian tindakan. Kekhususan dari PTK dari penelitian tindakan pada umumnya adalah seting penelitian tindakan kelas adalah kelas atau pembelajaran di mana arah perbaikan yang dituju adalah perbaikan mutu pembelajaran. Setelah mempelajari beberapa kutipan tentang pengertian mulai dari penelitian tindakan secara umum dan mengerucut ke Penelitian Tindakan Kelas kita sekarang bisa memperoleh gambaran yang agak lengkap tentang makna PTK. Untuk menutup diskusi tentang pengertian tentang Penelitian Tindakan Kelas ini baiklah penulis kutipkan pengertian dari salah seorang tokoh dalam bidang Penelitian Tindakan Kelas yaitu Kemmis. Action research is a form of self-reflective enquiry undertaken by participants in social (including educational) situations in order to improve the rationality and justice of (a) their own social or educational practices,

133


(b) their understanding of these practices, and (c) the situation in which the practices are carried out. It is most rationally empowering when undertaken by individuals, and sometimes in cooperation with 'outsiders'. In education, action research has been employed in school-based curriculum development, school improvement programs, and system planning and policy development (Kemmis, 1983) p.162. Dari rumusan-rumusan pengertian di atas terlihat dengan jelas bahwa PTK tidak sama dengan penelitian formal pada umumnya yang memiliki kaidah-kaidah sangat ketat. Perbedaan itu tidak hanya terletak pada metodologinya tetapi juga pada tujuannya. Bahkan bisa disebutkan karena tujuannya berbeda maka karakteristik PTK berbeda dengan penelitian pada umumnya. Berikut disajikan tabel perbedaan antara penelitian formal pada umumnya dengan PTK. Perbedaan antara Penelitian Tindakan dengan Penelitian Formal (http://mypage.iusb.edu/~gmetteta/Classroom_Action_Research.html) Aspek Penelitian Penelitian Tindakan Keahlian yang diperlukan oleh Peneliti

Sangat mahir

Mandiri atau dengan konsultasi

Tujuan Penelitian

Pengetahuan yang dapat digeneralisasi

Pengetahuan untuk diaplikasikan di dalam situasi lokal

Metode yang dipergunakan untuk mengidentifikasi persoalan

Review/kajian penelitian terdahulu

Persoalan atau tujuan yang saat ini dihadapi

Prosedur untuk kajian pustaka

Sangat dalam, menggunakan sumber primer

Menggunakan sumber sekunder

Pendekatan sampling

Acak atau sampling representatif

Siswa atau klien di mana kita berkarya

Desain penelitian

Prosedur lebih longgar, dapat berubah dalam perjalanan waktu, Kontrol yang ketat dan dalam kerangka waktu yang dilaksanakan dalam kerangka waktu yang relatif panjang singkat, kontrol melalui triangulasi

Prosedur pengukuran

Ukuran-ukuran untuk mengevaluasi dan pretest

Alat ukur yang cocok dan tes terstandarisasi

Analisis data

Analisis statistik, teknikteknik kualitatif

Fokus pada segi praktek, bukan signifikansi statistik, menggunakan data mentah

Penerapan hasil

Penekanan pada kemanfaatan teoretis

Penekanan pda kemanfaatan praktis

134


C. Proses atau Tahap-tahap Penelitian Tindakan Kelas Sesuai dengan tujuannya yaitu menghasilkan suatu perbaikan atau perubahan khususnya pada proses pembelajaran, proses pelaksanaan PTK adalah khas, berbeda dengan penelitian pada umumnya yang bertujuan menghasilkan ilmu pengetahuan baru yang dapat digeneralisasi. Proses tersebut digambarkan secara skematis oleh Kemmis seperti ditunjukkan di bawah ini.

Gambar 1: Siklus Penelitian Tindakan Kelas (Kemmis, 1983) Gambar di atas menunjukkan bahwa PTK terdiri dari empat tahap besar yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Selain menunjukkan empat tahap besar tersebut, diagram di atas juga menunjukkan bahwa PTK tidak sekali jalan kemudian selesai melainkan menunjukkan adanya siklus atau pengulangan. Dengan demikian terdapat dua hal yang perlu dibahas di sini, pertama adalah tahap-tahap dan kedua adalah siklus. Pertama kita akan bahas tahap-tahap terlebih dahulu. Gerald Susman (1983) mengelaborasi tahap-tahap dalam satu siklus ke dalam tahap-tahap yang lebih terperinci yang terdiri dari: 1. Diagnosis Pada tahap ini peneliti (mandiri atau bersama partnernya) mengumpulkan berbagai data terkait dengan praktek yang akan diperbaiki. Dalam hal ini fokus kita pada pembelajaran. Data yang terkait dengan pembelajaran dapat berupa: nilai rata-rata siswa pada mata pelajaran tertentu dan mata pelajaran lainnya, fasilitas pembelajaran yang tersedia, karakteristik kelas/keterlibatan siswa dalam pembelajaran berdasarkan pengamatan, kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, termasuk kemampuan guru dalam menerapkan metode pembelajaran tertentu, dan kemampuan guru dalam mengggunakan media tertentu, serta informasi lainnya yang terkait dengan pembelajaran.

135


Berdasarkan data tersebut peneliti mulai melakukan diagnosa dan membuat perkiraan, apa yang menjadi sebab utama atau sumber persoalan yang dihadapi saat itu. Proses diagnosa dan perumusan hipotesis atas sumber masalah ini merupakan hal yang penting karena akan menuntun peneliti dalam pengambilan keputusan pada langkah berikutnya. Apabila perkiraan sumber masalah yang dirumuskan oleh peneliti berbeda dengan sumber masalah yang sesungguhnya maka tindakan yang dilaksanakan tidak akan menyelesaikan masalah. Pada tahap ini perlu diperjelas perbedaan antara prestasi belajar siswa dengan persoalan pembelajaran. Yang akan dilakukan melalui PTK adalah pemecahan masalah pembelajaran, bukan pertama-tama menaikkan prestasi siswa. Penyelesaian masalah yang dihadapi dalam pembelajaran seharusnya berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa. Oleh karena itu peningkatan hasil belajar merupakan dampak dari diselesaikannya atau dipecahkannya persoalan. Tidak jarang PTK diarahkan semata-mata untuk menaikkan prestasi belajar siswa tanpa didahului kajian apa yang menjadi penyebab rendahnya prestasi siswa selama ini dan masa yang lampau. Apabila PTK terlalu terarah pada peningkatan prestasi belajar murid tanpa didahului analisis penyebabnya maka bisa terjadi pada saat PTK dilakukan prestasi murid meningkat akan tetapi setelah itu prestasi menjadi turun lagi karena sumber persoalan yang menjadi penyebab rendahnya prestasi tidak diketahui apalagi tidak diatasi. Analisis sumber permasalahan harus dilakukan secara mendalam supaya diperoleh rumusan sumber masalah yang mendasar dan tepat, bukan hanya fenomenanya melainkan inti persoalannya. Identifikasi masalah harus mampu ‘menjamin’ bahwa apabila inti persoalan tersebut diselesaikan maka kualitas pembelajaran akan meningkat dan pada akhirnya prestasi siswa juga meningkat. Salah satu contoh persoalan mendasar adalah kemampuan belajar siswa. Kemampuan belajar bisa terdiri dari bermacam-macam komponen misalnya kemampuan mencari informasi dan merumuskannya secara benar, kemampuan mengungkapkan atau mempresentasikan informasi atau gagasan, kemampuan berdiskusi, kemampuan menyelesaikan persoalan secara sistematis. Bisa saja fenomena yang langsung terlihat adalah nilai siswa rendah. Akan tetapi nilai yang diperoleh siswa hanya merupakan akibat dari suatu proses panjang yang harus dicari sebabnya. Salah satu sebabnya bisa saja rendahnya kemampuan belajar siswa atau juga kurangnya kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Kesimpulan tentang rendahnya kemampuan belajar murid atau kurangnya kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran tidak boleh diambil secara serampangan atau gegabah, melainkan harus didasarkan pada data yang tersedia. Tanpa data maka diagnosa atas persoalan dan dugaan atas sumber persoalannya tidak akan tepat. Inilah pentingnya partner dalam PTK, yaitu untuk mendiskusikan berbagai kemungkinan sumber persoalan. Partner juga dapat diajak berdiskusi perlu atau tidaknya suatu data tertentu untuk mendukung suatu dugaan atas sumber persoalan.

136


2. Perencanaan tindakan Langkah berikutnya yang dilakukan oleh peneliti setelah melakukan identifikasi sumber persoalan dalam pembelajaran adalah merencanakan tindakan yang akan dilakukan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Pada tahap ini peneliti membuat perencanaan tindakan apa yang akan dilakukan untuk mengatasi persoalan yang telah dirumuskan pada langkah pertama. Tindakan yang akan dilakukan harus cocok dengan persoalan yang akan dipecahkan. Tindakan yang direncanakan untuk dilaksanakan adalah tindakan yang mengarah pada pemecahan masalah sebagaimana telah dirumuskan pada tahap yang terdahulu. Sebagai contoh, bila persoalannya adalah persoalan kemampuan guru dalam mengembangkan pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran, maka tindakan yang dilakukan adalah tindakan-tindakan yang melatih kemampuan guru dalam melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran melalui pemilihan metode-metode pembelajaran yang tepat. Pemilihan metode yang tepat dapat ‘memaksa’ guru untuk melibatkan siswa secara aktif sehingga secara bertahap kemampuan guru dalam melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran akan meningkat. Di dalam proses perencanaan tersebut peneliti mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait dengan rencana tindakan yang akan dilaksanakan. Aspekaspek terebut diantaranya: a. Topik pembelajaran di mana tindakan akan dilaksanakan b. Waktu pelaksanaan tindakan c. Ketersediaan fasilitas pembelajaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tindakan d. Kemampuan guru untuk menerapkan metode tertentu atau menggunakan media tertentu dalam topik yang akan diajarkan e. Langkah-langkah secara detail tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan. Untuk hal ini peneliti membuat RPP secara detail yang di dalamnya termuat tindakan penelitian yang akan dilakukan sebagai bagian dari proses pembelajaran Selain aspek-aspek tersebut di atas, hal lain yang tidak kalah pentingnya dilakukan oleh peneliti pada tahap perencanaan tindakan adalah menentukan ukuran keberhasilan tindakan dan membuat instrumen untuk mengukur keberhasilan itu. Ukuran keberhasilan harus sesuai dengan persoalan yang akan dipecahkan, demikian pula instrumen yang dipergunakan harus cocok dengan ukuran untuk mengukur keberhasilan. Ukuran-ukuran keberhasilan itu tidak hanya prestasi siswa karena prestasi siswa hanya merupakan akibat dari proses pembelajaran. Instrumen untuk mengukur keberhasilan dapat berupa tes, kuesioner, atau lembar observasi. Pada langkah ini, selain dibuat instrumen untuk memperoleh data, harus pula dibuat metode analisis data. Dengan demikian dari tahap kedua ini dihasilkan dokumen rencana pembelajaran yang di dalamnya sudah memuat tindakan yang akan dilaksanakan dan instrumen untuk mengumpulkan data yang akan dipergunakan untuk mengukur keberhasilan tindakan, ukuran atau kriteria keberhasilan, serta metode analisis data. Oleh karena itu dapat dibayangkan

137


bahwa pada akhir tahap kedua peneliti bersama partnertnya sudah memiliki gambaran secara detail tentang apa yang akan dilakukan oleh masing-masing pihak. 3. Pelaksanaan tindakan Pelaksanaan tindakan bersifat lebih teknis dalam arti hanya melaksanakan rencana yang telah disusun pada langkah kedua. Harus diupayakan sedapat mungkin agar pelaksanaan penelitian sesuai dengan rencana. Pada tahap ini partner peneliti biasanya hadir di kelas melakukan observasi. Kehadiran partner peneliti sangat penting untuk memberikan umpan balik kepada peneliti. Ketika partner peneliti berada di dalam kelas, ia sudah siap dengan catatan untuk mencatat kejadian atau informasi penting yang perlu dicatat. 4. Evaluasi dan refleksi Langkah ini diawali dengan pengumpulan seluruh data yang dilanjutkan dengan analisis atas data tersebut. Analisis dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dibuat pada langkah kedua. Hasil dari analisis tersebut seharusnya memberi informasi apakah indikator keberhasilan tercapai atau tidak. Kalau indikator keberhasilan tercapai berarti masalah telah terpecahkan. Selain menggunakan data kuantitatif, pada tahap ini juga dipergunakan data kualitatif misalnya catatan pengamatan partner peneliti. Pada tahap ini peneliti dan partner berdiskusi apakah tindakan yang dilakukan sesuai dengan rencana. Apakah cara pelaksanaannya baik menurut ukuran yang telah ditetapkan, bagaimana rekasi para murid, dan sebagainya. Puncak dari tahap ini adalah peneliti beserta partner melakukan refleksi, menemukan makna dari semua pengalamannya itu dalam kerangka profesi keguruan. Dari tahap ini bisa diperoleh bahwa ternyata dengan tindakan yang telah dilakukan itu, masalah langsung terpecahkan. Akan tetapi dapat pula pembelajaran sudah menunjukkan perbaikan akan tetapi belum mencapai tingkat keberhasilan yang ditentukan. Hasil evaluasi dan refleksi ini menuntun peneliti mempersiapkanlangkah berikutnya. Apabila dengan satu siklus persoalan langsung teratasi, biasanya tindakan yang sama diulangi pada siklus yang kedua untuk meyakinkan atau mengkonfirmasi bahwa tindakan itu memang telah mampu menyelesaikan masalah. Akan tetapi apabila indikator keberhasilan belum tercapai maka harus dilakukan siklus kedua dengan perubahan-perubahan tertentu agar indikator keberhasilan tercapai 5. Identifikasi temuan umum Pada tahap ini peneliti bersama partner mengidentifikasi, pengalaman belajar apa yang telah diperoleh melalui tindakan satu siklus ini. Hal ini merupakan salah satu inti PTK, yang tidak lain bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peneliti. Maka identifikasi pengalaman belajar ini menjadi penting dilakukan secara cermat. Pada tahap ini juga dilakukan persiapan untuk tindakan pada siklus berikutnya dengan tahap-tahap seperti yang telah diuraikan pada tahap kedua.

138


Demikianlah maka dengan penjelasan di atas satu siklus PTK telah lengkap dilaksanakan. Keseluruhan tahap-tahap tersebut digambarkan dalam diagram di bawah ini Identifikasi Masalah (Refleksi Awal)

Tujuan/

Perumusan Masalah

Indikator Keberhasilan.

Perencanaan Tindakan

Kajian Teori dan Empiris

Hipotesis Tindakan

Pelaksanaan Tindakan dan Observasi

Analisis Data

Indikator Keberhasilan Belum Tercapai

Refleksi

Tercapai

STOP atau Pemantapan

PENELITIAN TINDAKAN KELAS26

(Sumber: Materi pelatihan PIPS, Dikti)

D. Pelaku Pembahasan yang akan dikemukakan pada bagian ini sebetulnya sudah tersirat di dalam pembahasan bagian terdahulu. Di dalam pembahasan tentang pengertian penelitian tindakan di muka telah dijelaskan bahwa penelitian tindakan dilakukan oleh praktisi, dalam hal PTK berarti dilakukan oleh guru. Dalam praktek, seringkali seorang guru yang melakukan PTK memerlukan seorang rekan atau partner untuk membantunya khususnya untuk melakukan observasi ketika guru tersebut melaksanakan pembelajaran dan juga sebagai rekan berdiskusi ketika membahas pelaksanaan tindakan yang telah dilakukan serta dalam mempertimbangkan tindakan yang akan dilakukan berikutnya. Dengan demikian jelas bahwa pelaku utama PTK adalah guru yang seharihari melaksanakan pembelajaran di kelasnya, bukan orang lain yang tiba-tiba dating ke suatu kelas dan melaksanakan suatu tindakan tertentu. E. Format Proposal Penelitian Tindakan Kelas Berikut in disajikan format Proposal PTK yang Disarikan dari Pedoman PTK, Dikti 2006. Sampul Usulan Penelitian Halaman Pengesahan A. Judul Penelitian B. Mata Pelajaran dan Bidang Kajian C. Pendahuluan D. Rumusan Masalah dan Pemecahannya E. Tujuan Penelitian F. Manfaat Hasil Penelitian G. Kajian Pustaka H. Prosedur Penelitian 139


I. Jadwal Penelitian J. Biaya Penelitian K. Personalia Penelitian L. Daftar Pustaka M. Lampiran-Lampiran: 1. Instrumen Penelitian 2. Curriculum Vitae semua peneliti 3. Surat Keterangan Ketua Lembaga Penelitian 4. Surat Keterangan Dekan Deskripsi dari tiap-tiap komponen di atas dapat dilihat sebagai berikut. Sampul Usulan Penelitian Cukup jelas. Halaman Pengesahan Halaman pengesahan memuat judul penelitian, mata pelajaran dan bidang kajian, identitias ketua peneliti, nama anggota penelitia, waktu penelitian, biaya penelitian, diketahui Kepala Sekolah. Judul Penelitian Judul hendaknya singkat (maksimal 15 kata); spesifik; cukup jelas menggambarkan masalah yang akan diteliti, tindakan untuk mengatasi masalah, dan tempat penelitian. Mata Pelajaran dan Bidang Kajian Cukup jelas Pendahuluan Pada bagian ini dijelaskan latar belakang atau alasan yang mendorong akan dilakukannya PTK. Karena PTK dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, maka alasan haris dikembangkan berdasarkan data konkret yang ada di kelas. Pada bagian pendahuluan perlu dijelaskan adanya kesenjangan antara harapan atau cita-cita atau standar dengan keadaan saat ini. Penelitian dilakukan untuk memecahkan permasalahan pendidikan dan pembelajaran. Masalah PTK bukan dihasilkan dari kajian teoretik. Masalah dapat terinspirasi dari hasil penelitian terdahulu, tetapi harus tetap digali dari permasalahan pembelajaran yang aktual. Masalah yang diteliti digali atau didiagnosis secara kolaboratif dan sistematis dari masalah yang nyata dihadapi guru dan/atau siswa di sekolah/madrasah. Masalah yang diteliti harus bersifat penting dan mendesak untuk dipecahkan, serta dapat dilaksanakan dilihat dari segi ketersediaan waktu, biaya dan daya dukung lainnya yang dapat memperlancar penelitian tersebut. Identifikasi masalah penelitian disertai dengan data pendukung, selanjutnya masalah dianalisis untuk menentukan akar penyebab masalah.

140


Rumusan Masalah dan Pemecahannya 1. Rumusan Masalah Masalah penelitian dirumuskan dalam bentuk rumusan penelitian tindakan kelas, menggunakan kalimat tanya. Masalah perlu dijelaskan secara operasional dan ditetapkan lingkup penelitiannya. 2. Pemecahan Masalah Alternatif tindakan yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah perlu diidentifikasi. Argumentasi logis terhadap pilihan tindakan yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah (misalnya: karena kesesuaiannya dengan masalah, kemutakhirannya, keberhasilannya dalam penelitian sejenis, dll) perlu disajikan. Cara pemecahan masalah ditentukan berdasarkan ketepatannya dalam mengatasi akar penyebab permasalahan dan dirumuskan dalam bentuk tindakan (action) yang jelas dan terarah. Hipotesis tindakan dikemukakan bila diperlukan. Indikator keberhasilan tindakan harus realistik (mempertimbangkan kondisi sebelum diberikan tindakan) dan dapat diukur (jelas cara asesmennya). Tujuan Penelitian Tujuan penelitian dirumuskan secara singkat dan jelas berdasarkan permasalahan dan cara pemecahan masalah yang dikemukakan. Manfaat Hasil Penelitian Manfaat hasil penelitian khususnya untuk perbaikan kualitas pendidikan dan/atau pembelajaran diuraikan secara jelas. Perlu juga dikemukakan manfaatnya bagi siswa, guru, komponen pendidikan terkait di sekolah. Kajian Pustaka Kajian teoretis dan empiris (hasil penelitian terdahulu yang relevan) dikemukakan sebagai landasan pemilihan tindakan. Uraian ini digunakan sebagai dasar penyusunan kerangka berpikir yang menunjukkan keterkaitan antara masalah, teori, hasil penelitian terdahulu yang relevan, dan pilihan tindakan. Kerangka berpikir tersebut dapat digambarkan dalam bentuk bagan, diagram, uraian argumentatif, atau bentuk penyampaian lainnya. Prosedur Penelitian Subjek penelitian adalah siswa sekolah tempat penelitian. Waktu dan lamanya tindakan dikemukakan secara rinci sesuai dengan banyaknya siklus yang direncanakan. Tempat penelitian dikemukakan secara jelas. Prosedur/langkah-langkah penelitian tindakan kelas yang akan dilakukan diuraikan secara rinci dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, evaluasi-refleksi untuk setiap siklus. 1. Perencanaan tindakan menggambarkan secara rinci hal-hal yang perlu dilakukan sebelum pelaksanaan tindakan (seperti: penyiapan perangkat pembelajaran berupa skenario pembelajaran, media, bahan dan alat, instrumen observasi, evaluasi, dan refleksi). 2. Pelaksanaan tindakan berisi uraian tahapan-tahapan tindakan yang akan dilakukan oleh peneliti maupun siswa dalam pembelajaran. 3. Observasi menggambarkan objek amatan dan cara pengamatannya.

141


4. Tahap evaluasi menguraikan cara dan hasil asesmennya. Selanjutnya dalam tahap refleksi diuraikan prosedur, alat, pelaku, sumber informasi, dan cara analisisnya. Dalam PTK, satu siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, evaluasi dan refleksi. Siklus-siklus kegiatan penelitian dirancang berdasarkan tingkat pencapaian indikator keberhasilan dalam setiap siklus. Untuk memantapkan hasil tindakan, tiap-tiap siklus dilaksanakan dalam beberapa kali pertemuan. Observasi terhadap proses dilakukan secara terusmenerus oleh guru dan dosen selama proses penelitian. Guru dapat saling berganti peran: pada suatu saat dapat sebagai pengajar dan pada saat yang lain sebagai pengamat. Dalam rencana pelaksanaan tindakan pada setiap tahapan hendaknya digambarkan peranan dan intensitas kegiatan masing-masing anggota peneliti, sehingga tampak jelas tingkat dan kualitas kolaborasi dalam penelitian tersebut. Jadwal Penelitian Jadwal kegiatan penelitian yang meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan monitoring, seminar dan penyusunan laporan hasil penelitian. Biaya Penelitian Cukup jelas Personalia Penelitian Memuat nama-nama yang terlibat di dalam penelitian Daftar Pustaka Daftar Pustaka dituliskan secara konsisten dan alphabetis sesuai dengan salah satu model baku. Sumber yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka hanya yang benar-benar dirujuk di dalam naskah. Semua sumber yang dirujuk di dalam naskah harus dicantumkan di dalam Daftar Pustaka. Daftar Pustaka dapat bersumber pada buku, jurnal, majalah dan internet. Daftar Pustaka ditulis menurut tata cara sebagai berikut. 1. Buku Nama pengarang. (tahun terbit). judul buku (cetak miring). edisi buku. kota penerbit: nama penerbit. (model American Psychology Association – APA edisi kelima). Contoh: Wiersma, W. (1995). Research Methods in Education: An Introduction. Boston: Allyn and Bacon. 2. Artikel/Bab dalam suatu Buku: Nama pengarang. (tahun terbit). judul artikel. In/dalam nama editor (Ed.). judul buku (cetak miring). Edisi. nama penerbit, kota penerbit, halaman Contoh: Schoenfeld, A.H., (1993). On Mathematics as Sense Making: An Informal Attack on the Unfortunate Divorce of Formal and Informal Mathematics, in J.F. Voss., D.N. Perkins & J.W. Segal (Eds.). Informal Reasoning and Education. Hillsdale. NJ: Erlbaum, pp. 311344.

142


3. Artikel dari Jurnal Nama pengarang, tahun, judul artikel, nama jurnal (cetak miring), volume jurnal, halaman. Contoh: Mikusa, M.G. & Lewellen, H., (1999). Now Here is That, Authority on Mathematics Reforms, The Mathematics Teacher, 92: 158-163. 4. Majalah Nama pengarang, tahun, judul artikel, nama majalah (cetak miring) volume terbitan, nomor terbitan, halaman. Contoh: Ross, D., (2001). The Math Wars, Navigator, Vol 4, Number 5, 20-25. 5. Internet Nama pengarang, tahun, judul (cetak miring), alamat website, tanggal akses. Contoh: Wu, H.H., (2002). Basic Skills versus Conceptual Understanding: A Bogus Dichotomy in Mathematics Education. Tersedia pada http://www.aft.org/publications. Diakses pada tanggal 11 Februari 2006. F. Beberapa Bidang Kajian Penelitian Tindakan Kelas 1. Masalah belajar siswa di sekolah (termasuk di dalam tema ini, antara lain: masalah belajar di kelas, kesalahan-kesalahan pembelajaran, miskonsepsi). 2. Desain dan strategi pembelajaran di kelas (termasuk dalam tema ini,antara lain:masalah pengelolaan dan prosedur pembelajaran,implementasi dan inovasi dalam metode pembelajaran, interaksi di dalam kelas, partisipasi orangtua dalam proses belajar siswa). 3. Alat bantu, media dan sumber belajar (termasuk dalam tema ini, antara lain: masalah penggunaan media, perpustakaan, dan sumber belajar di dalam/luar kelas, peningkatan hubungan antara sekolah dan masyarakat). 4. Sistem asesmen dan evaluasi proses dan hasil pembelajaran (termasuk dalam tema ini, antara lain: masalah evaluasi awal dan hasil pembelajaran, pengembangan instrumen asesmen berbasis kompetensi). 5. Pengembangan pribadi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya termasuk dalam tema ini antara lain: peningkatan kemandirian dan tanggungjawab peserta didik, peningkatan keefektifan hubungan antara pendidik- peserta didik dan orangtua dalam PBM, peningkatan konsep diri peserta didik). 6. Masalah kurikulum (termasuk dalam tema ini antara lain: implementasi KBK, urutan penyajian materi pokok, interaksi guru-siswa, siswa-materi ajar, dan siswa-lingkungan belajar). G. Rangkuman 1. PTK merupakan bentuk khusus dari penelitian tindakan 2. PTK dilakukan oleh guru dengan tujuan utama untuk melakukan perbaikan kualitas pembelajarannya

143


3. Secara garis besar PTK terdiri dari 5 langkah yaitu: Diagnosis persoalan, perencanaan pemecahan masalah, pelaksanaan masalah, refleksi dan evaluasi, dan identifikasi temuan umum. Peranan PTK di dalam peningkatan kualitas pembelajaran dapat digambarkan dalam diagram berikut:

PTK T e r u s

MASALAH DALAM PEMBELAJARAN BUKAN HASIL BELAJAR SISWA

PEMBELAJARAN YANG INOVATIF DAN BERKUALITAS

Peningkatan kemampuan Guru

m e n e r u s

• Memecahkan masalah pembelajaran

• Melaksanakan penelitian

• Kepribadian dan Keprofesionalan

Asumsi : Pembelajaran berdampak pada hasil belajar

(Sumber: Materi pelatihan PIPS, Dikti)

144

20


PENULISAN KARYA ILMIAH Karya tulis Ilmiah adalah laporan tertulis tentang (hasil) kegiatan ilmiah. Karena kegiatan ilmiah itu banyak macamnya, maka laporan kegiatan ilmiah juga dapat beragam bentuknya. Keragaman bentuk itu antara lain berupa: laporan penelitian, tulisan ilmiah dalam jurnal, tulisan ilmiah populer, buku, diktat dan lain-lain. Dalam tulisan ini lebih khusus dipaparkan gambaran umum penulisan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Salah satu bentuk karya/tulisan ilmiah adalah berupa tulisan/laporan hasil penelitian yang telah dikemas dalam bentuk yang lebih ringkas, padat, dan jelas yang akan dipublikasikan melalui jurnal. Penyusunan karya tulis seperti ini adalah yang paling memungkinkan untuk guru, apalagi guru dapat melakukan kegiatan PTK dalam karya profesionalnya. Hasil-hasil PTK selain ditulis dalam bentuk laporan penelitian dapat juga dikemas dalam bentuk karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah jurnal. Dengan pemuatan karya ilmiah dalam sebuah jurnal, memungkinkan berbagai hasil/temuan dalam sebuah penelitian dapat disebarluaskankan kepada khalayak. Bagaimana format penulisan sebuah karya ilmiah dalam jurnal pada umumnya memuat bagian-bagian sebagai berikut: 1. Judul 2. Nama Pengarang 3. Abstrak 4. Pendahuluan 5. Bahan & Metode 6. Hasil 7. Pembahasan 8. Daftar Pustaka 9. Ucapan Terima Kasih Laporan sebuah penelitian, format dan tata cara penulisannya pada umumnya mengikuti aturan tertentu, bahkan disesuaikan dengan ketentuan pemberi dana penelitian. Maka biasannya sebuah laporan penelitian, format penulisannya belum tentu sepenuhnya sesuai dengan format yang dipersyaratkan oleh suatu jurnal ilmiah. Dalam suatu jurnal ilmiah, biasanya terdapat berbagai ketentuan penulisan bila suatu karya ilmiah ingin diterbitkan dalam jurnal tersebut. Maka langkah pertama sebelum menuliskan laporan penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang ingin dipublikasikan adalah menentukan ke jurnal mana karya ilmiah akan dikirimkan dan mengetahui secara pasti format penulisan yang dikehendaki misalnya; jumlah halaman, jumlah salinan, ketentuan pengetikan, dll. Setiap karya ilmiah yang dikirim ke sebuah jurnal akan dilakukan penilaian terhadap kelayakan penerbitan. Pengirim naskah karya ilmiah akan diberitahu hasil penilaiannya, apakah dinyatakan layak untuk diterbitkan atau ditolak untuk diterbitkan dalam jurnal tersebut. Karena ketatnya penilaian dalam sebuah jurnal, maka penulisan hasil/laporan penelitian ke dalam bentuk naskah karya ilmiah yang akan

145


dipublikasin perlu mendapat perhatian. Berikut adalah beberapa gambaran umum bagaimana menulis karya ilmiah yang akan dipublikasikan dalam sebuah jurnal. Secara umum tahapan menulis karya ilmiah adalah: 1. Mulailah dari bagian yang yang paling mudah (penentuan judul mungkin dapat yang paling akhir) 2. “Endapkan”-lah apa yang sudah ditulis dan bacalah ulang. 3. Sebaiknya tulisan disusun dan dipersiapkan sendiri sehingga dapat diedit sendiri manakala ada sesuatu yang perlu ditambahkan atau diperbaiki baik isi atau bahasanya. 4. Cobalah minta seseorang sebagai “first reader” dan minta masukan apakah keseluruhan isi karya ilmiah dapat dipahami dan ada kesesuaian dengan yang penulis ingin sampaikan. Perbaikilah bila diperlukan 5. Mintalah surat pengantar (bila diperlukan) untuk pengiriman ke redaksi sebuah jurnal 6. Kirim ke redaksi, dan nantikan hasil penilaiannya. Beberapa hal terkait bagaimana menyajikan setiap bagian dalam sebuah karya ilmiah, dipaparkan sbb.: Judul Penulisan judul karya ilmiah sebaiknya memuat hal yang positif, dan ditulis secara singkat, spesifik. Judul juga memberikan gambaran indikatif dan kesimpulan terhadap sebuah hasil penelitian. Walaupun judul ditulis singkat namun sebaiknya memuat sebanyak mungkin kata kunci Baris Kredit Bagian ini terkait dengan siapa yang menghasilkan karya ilmiah. Karya ilmiah dapat disusun oleh satu atau lebih penyusun. Dalam hal ini sebaiknya penulisan nama konsisten dengan nama yang ditulis untuk berbagai hal lain. Bila karya ilmiah disusun oleh lebih dari satu, maka siapa yang akan dicantumkan sebagai penulis utama perlu diperjelas sejak awal. Hal ini untuk menghindari sengketa hak kepengarangan. Tuliskan email dan nama lembaga dimana penulis berafiliasi. Abstrak Abstrak merupakan intisari keseluruhan karya ilmuah. Penulisan abstrak menjadi krusial dan penting. Pembaca pada umumnya akan melihat abstraknya lebih dulu sebelum akhirnya akan memutuskan apakah akan membaca keseluruhan tulisan atau tidak. Maka penulisan abstrak diharapkan dapat mengundang pembaca untuk selanjutnya menelusuri tulisan secara penuh. Abstrak biasanya ditulis ringkas (satu paragraf) dan terditi ± 200 kata. Walau ditulis secara ringkas, abstrak memberikan gambaran tentang permasalahan, metode, hasil penelitian. Dalam abstrak diharapkan memuat indikator hasil penelitian. Maka dalam abstrak biasanya tidak ada acuan terhadap sebuah pustaka, tabel atau gambar. Pendahuluan Dalam bagian pendahuluan umumnya berisi latar belakang penelitian/gagasan serta tujuan dan hipotesis penelitian. Disamping itu uraian-uraian terhadap butir penting yang terkandung dalam judul sangat diperlukan dalam bagian pendahuluan.

146


Tinjauan Pustaka Kajian pustaka dalam tulisan untuk sebuah jurnal pada umumnya tidak lazim di tulis dalam bagian khusus (sub judul Tinjauan Pustaka), namun ada juga beberapa jurnal yang mengakomodasi kajian pustaka ditulis sebagai bagian khusus. Kajian pustaka dapat dibahas dalam bagian Pendahuluan dan dimaksudkan untuk mendasari alasan penelitian atau kerangka pendekatan penelitian. Kajian pustaka juga dapat dibahas dalam pembahasan hasil-hasil penelitian sebagai bahan argumen dalam mendiskusikan temuan-temuan. Dalam menuliskan kajian pustaka perlu mentaati tata-tata aturan mengutif sumber rujukan. Rujuklah pustaka dengan tepat dan cermat. Kualitas Rujukan Memilih rujukan adalah bagian penting dalam sebuah penelitian yang akan menghasilkan sebuah karya ilmiah. Untuk sebuah karya ilmiah, rujukan dari hasil penelitian terkini dan pustaka lain terkini adalah prioritas. Dengan penelusuran dari sumber yang terkini, maka karya ilmiah yang akan dihasilkannyapun memiliki unsur kekinian juga. Disamping itu pemilihan rujukan harus memiliki relevansi yang tinggi sehingga mampu memberi kerangka kajian yang relevan dan tepat. Rujukan selanjutnya akan menjadi bagian tulisan dalam karya ilmiah dalam bentuk sebuah kutipan. Dalam hal mengutp sebuah rujukan, kutipan sebaiknya dirujuk dari sumber aslinya (primer). Dengan demikian sedapat mungkin untuk menghindari mengutip dari kutipan. Metode Paparan tentang metode penelitian harus terperinci walaupun dalam bentuk yang lebih ringkas. Paparan yang terperinci harus menjamin bahwa bila ada pihak lain yang akan mereplikasi penelitian sejenis dengan sampel akan menjamin keterulangan hasil. Paparan metode dapat berbeda antara satu bidang ilmu dengan bidang ilmu lainnya sesuai dengan karakteristik keilmuannya. Hasil Bagian ini memuat hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan, maka hanya memaparkan hasil sendiri (bukan hasil penelitian sejenis yang dikerjakan orang lain). Penyajian dilakukan dengan cara yang mudah dilihat dan mudah dicerna. Untuk itu ilustrasi berupa tabel dan gambar akan sangat membantu para pembaca. Pembahasan Penulisan bagian pembahasan dalam karya ilmiah merupakan bagian tersulit. Yang dijadikan pembahasan adalah hasil-hasil penelitian yang telah dikumpulkan dan dianalisis dengan bantuan alat analisis data (misal SPSS). Hasil-hasil penelitian perlu dibahas dengan memaparkan keterkaitkannya dengan tujuan/hipotesis yang telah dinyatakan. Dengan demikian membahas hasil tidak hanya menarasikan hasil, melainkan dengan membandingkannya dengan temuan penelitian lain dan membuatlah argumen yang logis. Argumentasi penulis sebaiknya dikemas argumen dalam suatiu paragraf. Dalam membangun argumen, maka peranan rujukan pustaka untuk memperkuat argumen menjadi amat

147


penting. Selanjutnya argumentasi penulis dalam sebuah pembahasan hasil penelitian perlu diakhiri dengan suatu kesimpulan. Implikasi Hasil Penelitian Kegiatan penelitian yang hasilnya dibahas oleh peneliti biasanya menyisakan beberapa temuan/persoalan yang tidak termasuk dalam skop masalah yang dikaji. Dalam hal ini hasil penelitan beserta pembahasannya menghasilkan berbagai implikasi. Untuk memaparkan implikasi hasil penelitian maha berikut ini adalah beberapa hal yang terkait dengan implikasi hasil penelitian: • Dalam memaparkan implikasi maka paparan yang menggambarkan situasi yang ditemukan sangat diperlukan. • Jelaskan tentang kemungkinan penyebab situasi tsb. • Identifikasi efek yang mungkin timbul dari situasi itu. • Identifikasi tindakan untuk mengatasi situasi buruk atau untuk meningkatkan situasi baik • Sebut badan/lembaga atau bidang terkait yang dapat terpengaruhi dan apa yang sebaiknya dilakukan. Simpulan Penulisan kesimpulan adalah penting sehingga hasil-hasil penting dapat terumuskan secara jelas dan tegas. Kesimpulan dirumusan sebagai hasil inferens, deduksi, abstraksi, implikasi, interpretasi, pernyataan umum atau generalisasi dari hasil-hasil kajian dalam penelitian. Kesimpulan dirumuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan dibuat berdasar fakta, bukan yang tersirat. Kesimpulan simpulan mungkin hanya berlaku untuk populasi, tempat, atau subjek tertentu dan hal ini harus dinyatakan secara jelas. Saran Kadang kala peneliti berkeinginan untuk merumuskan saran setelah mengkaji suatu masalah dengan melakukan penelitian dan mengkaji hasilhasilnya. Namun demikian saran tidak selalu harus ada dalam karya ilmiah. Bila hendak disusun berbagai saran maka sebaiknya: • ditujukan untuk mengatasi masalah yang diselidiki • berkait dengan hal-hal yang dibahas saja • harus dapat dikerjakan • dapat ditujukan kepada orang, lembaga • jelas tentang apa-apa saja yang harus dilanjutkan Ucapan Terima Kasih Pada umumnya kegiatan penelitian dilakukan dengan dukungan dana dari sponsor, walau banyak pula yang dilakukan dengan dana dari peneliti sendiri. Disamping itu dalam prosesnya (baik dalam kegiatan penelitian maupun penulisan karya ilmiah) penulis memperoleh bantuan profesional dari ekspertis. Dengan demikian pada umumnya ucapan terimakasih ditujukan kepada dua pihak ini (sponsor dan ekspertis), dan disampaikan secara wajar dan memintakan ijin bila ingin menuliskan nama orang. Daftar Pustaka Penulisan daftar pustaka antara jurnal sau dengan lainnya dapat berbeda. Hal ini dimungkinkan karena terdapat beragam cara penulisan daftar pustaka. Maka langkah yang paling tepat adalah melihat petunjuk bagi 148


penulis jurnal yang dituju atau melihat tulisan yang dimuat dalam jurnal yang akan dituju. Catatan terkait Penerbitan Artikel Sangat diperlukan bagi penyusun karya ilmiah yang hendak dipublikasikan untuk mentaati ketentuan dari jurnal yang dituju, misalnya dalam hal: jumlah halaman, jumlah salinan, ketentuan pengetikan, dll. Bila karya ilmiah telah dinyatakan layak namun perlu perbaikan, maka cepat perbaiki sesuai komentar penelaah. Jangan melakukan perbaikan diluar yang disarankan. Biasanya pengelola jurnal mengharuskan penyusun menyerahkan sejumlah dana agar karya ilmiah dapat diterbitkan. Maka sebaiknya penyusun memenuhinya dan mencari bantuan dana untuk penerbitan (dari lembaga penulis misalnya)

Daftar Pustaka Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1992). Qualitative reserach for education. An introduction to theory and methods. Boston: Allyn and Bacon. Elliot, J. (1991). Action research for educational change. Milton Keynes: Open University Press. Kemmis, S. (1983). Action Research. In T. Husen & T. Postletwwaite (Eds.), International Encyclopedia of Education: Research and Studies. Oxford: Pergamon. Mettetal, G. Classroom Action Research Overview. http://www.accessexcellence.org/ LC/TL/AR/; diakses 6/1/2005 http://mypage.iusb.edu/~gmetteta/Classroom Action_Research.html O’Brien, R. 2005. An Overview of the Methodological Approach of Action Research.http://www.web.net/~robrien/papers/arfinal.html diakses 06/01/05 Suhardjono, Azis Hoesein, dkk. (1996). Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah di Bidang Pendidikan dan Angka Kredit Pengembangan Profesi Widyaiswara. Jakarta : Depdikbud, Dikdasmen. http://www.ncrel.org/sdrs/areas/issues/envrnmnt/drugfree/sa3act.htm;diakses 06/01/05

149


Lampiran 1 :

Jenis Karya Tulis Ilmiah Pada Kegiatan Pengembangan Profesi Guru

NO 1

2

3

4

5 6 7

MACAM KTI

MACAM PUBLIKASINYA

KTI hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi

Berupa buku yang diedarkan secara nasional Berupa tulisan (artikel ilmiah) yang dimuat pada majalah ilmiah yang diakui oleh Depdiknas Berupa buku yang tidak diedarkan secara nasional Berupa makalah /PTK Berupa buku yang diedarkan secara nasional Berupa tulisan (artikel ilmiah) yang dimuat pada majalah ilmiah yang diakui oleh Depdiknas Berupa buku yang tidak diedarkan secara nasional Berupa makalah Berupa tulisan (artikel ilmiah) yang dimuat pada media masa

KTI yang merupakan tinjuan atau gagasan sendiri dalam bidang pendidikan

KTI yang berupa tulisan ilmiah popular yang disebarkan melalui media masa KTI yang berupa tinjuan, gagasan, atau ulasan ilmiah yang disampaikan sebagai prasaran dalam pertemuan ilmiah KTI yang berupa buku pelajaran KTI yang berupa diktat pelajaran KTI yang berupa karya terjemahan

6,0

6,0 4,0 8,0 4,0

7,0 3,5 2,0

Berupa makalah dari prasaran yang disampaikan pada pertemuan ilmiah

2,5

Berupa buku yang bertaraf nasional Berupa buku yang bertaraf propinsi Berupa diktat yang digunakan di sekolahnya Berupa karya terjemahan buku pelajaran/ karya ilmiah yang bermanfaat bagi pendidikan

5 3 1

Sumber : Pedoman Penilaian Angka Kredit Guru

150

ANGKA KREDIT 12,5

2


Lampiran 2:

Sistematika Penulisan Karya Tulis Ilmiah Versi Depdiknas Untuk Kenaikan Pangkat 1. Laporan Hasil Penelitian A. Bagian Pembuka 1. Halaman judul 2. Lembar pengesahan 3. Kata pengantar 4. Daftar isi 5. Daftar Lampiran B. Bagian Isi BAB I. Pendahuluan 1. Latar Belakang Masalah 2. Rumusan Masalah 3. Tujuan Penelitian 4. Manfaat Penelitian BAB II. Kajian Teori Atau Tinjauan Kepustakaan 1. Pemahasan Teori 2. Kerangka Pemikiran Dan Argumentasi Keilmuan 3. Pengajuan Hipotesis BAB III. Metodologi Penelitian 1. Waktu dan Tempat Penelitian 2. Metode dan Rancangan Penelitian 3. Populasi dan Sampel 4. Instrumen Penelitian 5. Pengumpulan Data dan Analisis Data BAB IV. Hasil Penelitian 1. Jabaran Varibel Penelitian 2. Hasil Penelitian 3. Pengajuan Hipotesis 4. Diskusi Penelitian, mengungkapkan pandangan teoritis tentang hasil yang didapatnya BAB V. Kesimpulan dan Saran C. Bagian Penunjang 1. Daftar pustaka 2. Lampiran- lampiran antara lain instrument penelitian 2. Laporan Penelitian Tindakan Kelas A. Bagian Pembuka 1. Halaman Judul 2. Lembar Pengesahan 3. Kata Pengantar 4. Daftar Isi 5. Daftar Lampiran

151


B. Bagian Isi BAB I. Pendahuluan 1. Latar Belakang Masalah 2. Identifikasi Masalah 3. Pembatasan dan Rumusan Masalah 4. Tujuan Penelitian 5. Manfaat Hasil Penelitian BAB II. Kajian pustaka 1. Kajian Teori 2. Kajian Hasil Penelitian BAB III. Metodologi / Metode penelitian 1. Objek Tindakan 2. Setting/Lokasi/Subjek Penelitian 3. Metode Pengumpulan Data 4. Metode Analisis Data 5. Cara Pengambilan Kesimpulan BAB IV. Hasil Penelitian 1. Gambaran Selintas Tentang Setting 2. Uraian Penelitian Secara Umum – Keseluruhan 3. Penjelasan Per Siklus 4. Proses Menganalisa Data 5. Pembahasan Dan Pengambilan Kesimpulan BAB V. Kesimpulan dan Saran 1. Kesimpulan 2. Saran Untuk Tindakan Lebih Lanjut C. Bagian Penunjang/Penutup 1. Daftar Pustaka. 2. Lampiran- Lampiran. 3. Tinjauan/Ulasan Ilmiah Hasil Gagasan Sendiri A. Bagian Pendahuluan 1. Halaman Judul 2. Lembar Pengesahan 3. Kata Pengantar 4. Daftar Isi 5. Abstrak B. Bagian Isi Bab I : Pendahuluan, uraian mengenai hal yang dipermasalahkan. Bab II: Kajian teori, fakta mengenai hal yang dipermasalahkan. BabIII: Tinjauan/Uasan. Bab IV: Kesimpulan. C. Bagian penunjang : 1. Daftar Pustaka. 2. Lampiran-Lampiran. 4. Buku A. Bagian Pendahuluan 1. Kata Pengantar

152


2. Daftar Isi 3. Penjelasan Tujuan Buku Pelajaran 4. Petunjuk Penggunaan Buku 5. Petunjuk Pengerjaan Soal Latihan B. Bagian isi 1. Judul Bab atau Topic Isi Bahasan 2. Uraian Singkat Isi Pokok Bahasan 3. Penjelasan Tujuan Bab 4. Uraian Isi Pelajaran 5. Penjelasan Teori 6. Sajian Contoh 7. Ringkasan Isi Bab 8. Soal Latihan 9. Kunci Jawaban Soal Latihan C. Bagian penunjang 1. Daftar Pustaka 2. Lampiran-Lampiran 5. Modul a. Judul b. Pengantar c. Petunjuk Penggunaan Modul d. Tujuan Umum Pembelajaran e. Kemampuan Prasyarat f. Pretest g. Tujuan Khusus Pembelajaran h. Isi Bahasan i. Kegiatan Belajar j. Rangkuman k. Tes l. Sumber Media Yang Digunakan m. Tes Akhir dan Umpan Balik n. Rancangan Pengajaran o. Daftar Pustaka 6. Diktat Pelajaran A. Bagian Pendahuluan 1. Halaman Judul 2. Kata Pengantar 3. Daftar Isi. 4. Penjelasan Tujuan Diktat Pelajaran. B. Bagian Isi 1. Judul Bab atau Topik Isi Bahasan. 2. Penjelasan Tujuan Bab. 3. Uraian Isi Pelajaran. 4. Penjelasan Teori. 5. Sajian Contoh. 6. Soal Latihan.

153


C. Bagian penunjang 1. Daftar Pustaka. 2. Lampiran- Lampiran.

154

PANDUAN WORKSHOP SSP

PLPG Sub Rayon 138: Panduan Workshop SSP

PANDUAN PELAKSANAAN WORKSHOP Pengembangan dan Pengemasan Perangkat Pembelajaran (Subject Specific Pedagogy/SSP)

Prinsip-prinsip pembelajaran yang perlu mendapat perhatian khusus dalam workshop PLPG antara lain adalah: 1. Keaktifan peserta Proses pembelajaran diarahkan pada upaya untuk mengaktifkan peserta, bukan dalam arti fisik melainkan dalam keseluruhan perilaku belajar. Keaktifan ini dapat diwujudkan antara lain melalui pemberian kesempatan menyatakan gagasan, mencari informasi dari berbagai sumber dan melaksanakan tugastugas yang merupakan aplikasi dari konsep-konsep yang telah dipelajari. 2. Higher-order thinking Pengembangan sistim pembelajaran yang berorientasi pada kemampuan berfikir tingkat tinggi (higher order thinking), meliputi berfikir kritis, kreatif, logis, reflektif, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. 3. Dampak pengiring Pembelajaran PLPG di samping diarahkan pada pencapaian dampak instruksional (instructional effects), juga diharapkan mengakomodasi upaya pencapaian dampak pengiring (nurturant effects). Upaya ini akan membantu pengembangan sikap dan kepribadian peserta sebagai guru. 4. Pemanfaatan teknologi informasi Pembelajaran PLPG perlu memanfaatkan multi media dan teknologi informasi untuk mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan maupun sebagai media pembelajaran. 5. Pembelajaran kontekstual Pelaksanaan pembelajaran, konsep-konsep diperoleh melalui pengalaman dan kenyataan yang ada di lingkungan sehari-hari. 6. Strategi dan model pembelajaran Pelaksanaan pembelajaran, dalam mengaktifkan peserta dengan menggunakan strategi dan model pembelajaran yang bervariasi.

1


7. Belajar dengan berbuat Pelaksanaan pembelajaran, penggunaan prinsip learning by doing tidak hanya diperlukan

dalam

pembentukan

keterampilan,

melainkan

juga

pada

pembentukan pengetahuan dan sikap. Dengan prinsip ini, pengetahuan dan sikap peserta terbentuk melalui pengalaman dalam menyelesaikan kegiatankegiatan yang ditugaskan termasuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di lapangan. Workshop SSP adalah lokakarya yang bertujuan untuk menyiapkan peserta PLPG agar mampu mengemas materi bidang studi untuk pembelajaran bidang studi yang mendidik (subject specific pedagogy), sehingga peserta dinyatakan siap untuk melaksanakan Peer Teaching. Hal ini ditandai dengan peserta memiliki kesiapan: 1) RPP, 2) bahan ajar, 3) media pembelajaran, dan 4) pendukung pembelajaran lainnya, serta 5) kemampuan menampilkan kinerja calon guru profesional. Adapun tahapan dalam workshop SSP adalah sebagai berikut: Kegiatan

Waktu (JP)

1. Penjelasan umum tentang kegiatan Workshop SSP dan hasilhasil yang akan dicapai. 2. Diskusi Kelompok (1): a. Memilih materi pembelajaran/Strukturisasi Materi b. Sinkronisasi materi dengan KI, KD, dan indikator c. Pemantapan materi bila dijumpai adanya kelemahan pemahaman d. Pemilihan metode pembelajaran yang sesuai e. Penentuan penilaian pencapaian kompetensi f. Presentasi hasil dan masukan dari dosen pembimbing

1

3. Kerja Kelompok/individu menyusun RPP berdasarkan silabus hasil kelompok: a. Penjelasan umum penyusunan RPP dan kelengkapannya b. Kerja kelompok/mandiri Menyusun RPP berdasarkan silabus yang dihasilkan dalam diskusi Kelompok. c. Konsultasi dengan dosen pembimbing untuk penyempurnaan RPP d. Pengesahan RPP oleh dosen pembimbing 4. Kerja Kelompok/individu menyusun RPP: 5. Persiapan Peer Teaching: Total

4

2

4

20 1 30


Keterangan: 1. Diskusi Kelompok a. Sebelum diskusi kelompok, instruktur memimpin brain storming untuk menelaah kurikulum, sistem pembelajaran dan evaluasi sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan peserta didik, hingga peserta workshop dapat menemukan tema dan materi pembelajaran yang akan diajarkan. Hasil pleno selanjutnya dibahas dalam diskusi kelompok, antara lain untuk: 1) sinkronisasi Kompetensi Isi (KI), Kompetensi Dasar (KD), Indikator, dan memilih model, metode, strategi, dan teknik pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Diskusi kelompok difasilitasi oleh instruktur. b. Jika dalam diskusi kelompok ini teridentifikasi peserta kurang dan atau mengalami kekeliruan konsep (materi dan pembelajaran), maka instruktur segera melakukan pendalaman dan atau pelurusan konsep. c. Hasil diskusi kelompok adalah adanya kesiapan peserta berkaitan dengan materi pembelajaran, strategi (model, metode, dan teknik) pembelajaran, rancangan bahan ajar, rancangan media pembelajaran, rancangan instrumen evaluasi

yang

akan

digunakan

untuk

pengembangan

perangkat

pembelajaran berupa RPP, bahan ajar, LKS, media pembelajaran, dan alat evaluasi. d. Hasil dari kerja kelompok dan atau mandiri selanjutnya dibawa ke dalam pleno tahap 2 yang bertujuan untuk: 1) Memaparkan hasil kerja kelompok dan atau mandiri. 2) Mendapatkan feedback dari teman sejawat dan instruktur. 2. Kerja Kelompok/Mandiri Dalam tahap ini peserta secara kelompok dan atau mandiri menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari: a. RPP b. Bahan ajar c. LKS d. Media pembelajaran e. Instrumen evaluasi f. Pendukung pembelajaran lainnya

3


3. Persetujuan Perangkat Pembelajaran Jika perangkat pembelajaran dinyatakan benar dan layak digunakan untuk Peer Teaching, maka instruktur wajib menyetujui perangkat pembelajaran tersebut sebagai salah satu dokumen hasil workshop. Setelah menyelesaikan satu siklus workshop, peserta melakukan praktek pengajaran (Peer Teaching) berdasarkan RPP yang telah disusun. Setelah semua peserta selesai melakukan Peer Teaching peserta bersama instruktur kembali melakukan kegiatan workshop tahap berikutnya untuk menyusun silabus dan RPP yang kedua. Demikian hal yang sama dilakukan sehingga terjadi kegiatan workshop dan Peer Teaching sebanyak tiga tahap.

4


PENGEMBANGAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

A. Pengertian RPP Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

adalah rencana kegiatan

pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau

lebih.

RPP

dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.RPP disusun berdasarkanKD atau subtemayang dilaksanakan dalamsatu kali pertemuan atau lebih.

B. Prinsip Penyusunan RPP Dalam menyusun RPP hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. a. Perbedaan individual peserta didikantara lain kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik. b. Partisipasi aktif peserta didik. c. Berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi dan kemandirian. d. Pengembangan budaya membaca dan menulisyang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. e. Pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi.

5


f. Penekanan

pada

keterkaitan

dan

keterpaduanantara

KD,

materi

pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. g. Mengakomodasi pembelajaran tematik-terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. h. Penerapan teknologi informasi dan komunikasisecara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.

C. Komponen RPP, terdiri atas: a. Identitas Sekolah; b. Kelas/Semester; c. Tema/Sub tema; d. Pembelajaran ke; e. Alokasi Waktu; f. Kompetensi Inti (KI); g. Kompetensi Dasar dan Indikator; h. Tujuan Pembelajaran; i. Materi Pembelajaran; j. Pendekatan dan Metode Pembelajaran; k. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran; l. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran; m. Penilaian; n. Lampiran-lampiran.

Berikut beberapa komponen yang perlu diberi penjelasan lebih lanjut. 1. Identitas Sekolah Identitas sekolah diisi dengan nama sekolah, misal SD Kebangsaan 2. Kelas/Semester Kelas diisi dengan tingkat, misal 1. Semester diisi dengan kata satu atau dua dengan huruf.

6


3. Pertemuan ke Pertemuan ke diisi angka yang menunjukkan urutan hari dalam satu minggu. 4. Alokasi Waktu Alokasi waktu diisi jumlah pertemuan dalam satu hari dan jumlah

jam

pelajaran (JP) dengan memperhatikan jumlah jam yang tersedia per minggu dan penjadwalan. Jumlah JP termasuk untuk alokasi ulangan yang terintegrasi dalam proses pembelajaran. 5. Kompetensi Inti Kompetensi Inti diambil langsung dari silabus. 6. Kompetensi Dasar dan Indikator Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar diambil langsung dari silabus. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi yang dirumuskan berdasarkan rumusan kompetensi dasar yang ada. 7. Tujuan Pembelajaran Tujuan dirumuskan berdasarkan KD, dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan) a. Rumusan tujuan bukan merupakan pernyataan tentang apa yang direncanakan guru untuk dilaksanakan dalam pembelajaran tetapi tentang apa yang seharusnya siswa peroleh dari suatu pelajaran. b. Rumusan tujuan merupakan pernyataan tentang hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh setiap siswa. Lebih tepatnya, kemampuan baru apa yang seharusnya dikuasai siswa pada akhir pelajaran. c. Pernyataan tujuan pembelajaran seharusnya seoperasional mungkin. Sebagai misal, “Siswa saya akan meningkat keterampilan matematika mereka” merupakan pernyataan terlalu umum sebagai tujuan pembelajaran

spesifik.

Pernyataan

ini

cocok

sebagai

tujuan

pembelajaran umum, yaitu pernyataan luas tentang tujuan. Tujuan seperti itu dapat memayungi sejumlah tujuan spesifik, seperti “Siswa kelas dua akan dapat memecahkan dengan benar setiap masalah penjumlahan satu-digit.”

7


Format ABCD Tujuan Pembelajaran: a. Tujuan pembelajaran yang dinyatakan dengan baik mulai dengan menyebut Audience peserta didik untuk siapa tujuan itu dimaksudkan. b. Tujuan itu kemudian mencantumkan Behavior atau kemampuan yang harus didemonstarsikan dan Conditions seperti apa perilaku atau kemampuan yang akan diamati. c. Akhirnya, tujuan itu mencantumkan Degree keterampilan baru itu harus

dicapai dan diukur, yaitu dengan standar seperti apa

kemampuan itu dapat dinilai. 8. Materi Pembelajaran Materi pembelajaran dijabarkan dari materi pembelajaran yang ada di dalam silabus. Silabus hanya memuat materi pokok, RPP menguraikan materi pokok tersebut secara rinci. Materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butirbutir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi. 9. Pendekatan dan Metode Pembelajaran Pendekatan dan metode pembelajaran digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai Pendekatan pembelajaran yang dipakai adalah pendekatan saintifik yang terdiri dari kegiatan mengamati, menanya, menalar/mengolah informasi, mencoba/mengumpulkan data, dan mengkomunikasikan. Metode pembelajaran adalah cara-cara yang digunakan guru untuk mengaktifkan siswa dalam pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat dicapai. Dalam suatu proses pembelajaran, metode pembelajaran yang digunakan dapat lebih dari satu. Metode pembelajaran yang ditulis dalam RPP adalah satu atau dua metode yang dominan digunakan dalam pembelajaran. Contoh metode pembelajaran yang sering digunakan seperti metode ilmiah, metode tanya jawab, metode diskusi (dengan teknik diskusi tertentu), metode demonstrasi, metode eksperimen dan sebagainya.

8


Model-model pembelajaran juga dapat dipilih untuk diterapkan supaya tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Contoh model pembelajaran yang sering digunakan seperti pembelajaran kooperatif Jigsaw. 10. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran Media adalah berbagai bahan yang berisi materi pembelajaran. Media dapat berupa media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan. Alat berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran. Alat dibutuhkan untuk mendukung proses pembelajaran. Sumber pembelajaran merujuk pada buku siswa, buku guru, buku referensi/bahan cetakan lainnya, jurnal, sumber belajar elektronik (internet), atau lingkungan. 11. Langkah-Langkah Pembelajaran Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, meliputi kegiatan awal, inti dan penutup. a. Kegiatan Awal Dalam kegiatan awal, guru: 1) menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; 2) memberi motivasi belajar siswa secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan

contoh

dan

perbandingan

lokal,

nasional

dan

internasional; 3) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari; 4) menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; dan 5) menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. b. Kegiatan Inti Kegiatan inti menggunakan pendekatan saintifik (5M); metode pembelajaran; media, alat dan sumber pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Pemilihan

9


pendekatan tematik dan/atau tematik terpadu dan/atau saintifik dan/atau inkuiri dan penyingkapan (discovery) dan/atau pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project based learning) disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan. 1) Pengetahuan Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan,

menganalisis,

mengevaluasi,

hingga

mencipta.

Karakteritik aktivititas belajar dalam domain pengetahuan ini memiliki perbedaan dan kesamaan dengan aktivitas belajar dalam domain keterampilan. Untuk memperkuat pendekatan saintifik, tematik terpadu, dan tematik sangat disarankan untuk menerapkan belajar

berbasis

penyingkapan/penelitian

(discovery/inquiry

learning). Untuk mendorong peserta didik menghasilkan karya kreatif dan kontekstual, baik individual maupun kelompok, disarankan

menggunakan

pendekatan

pembelajaran

yang

menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project based learning). 2) Keterampilan Keterampilan diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, mengkomunikasikan, dan mencipta. Seluruh isi materi (topic dan subtopik) mata pelajaran yang diturunkan dari keterampilan harus mendorong siswa untuk melakukan proses pengamatan hingga penciptaan. Untuk mewujudkan keterampilan tersebut perlu melakukan pembelajaran yang menerapkan modus belajar

berbasis

penyingkapan/penelitian

(discovery/inquiry

learning) dan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project based learning). 3) Sikap Sesuai dengan karakteristik sikap, maka salah satu alternatif yang dipilih adalah proses afeksi mulai dari menerima, menjalankan, menghargai,menghayati,hingga mengamalkan. Seluruh aktivitas

10


pembelajaran berorientasi pada tahapan kompetensi yang mendorong siswa untuk melakuan aktivitas tersebut. c. Kegiatan Penutup Dalam kegiatan penutup, guru bersama siswa baik secara individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi: 1) seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung; 2) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 3) melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok; dan 4) menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 12. Penilaian Penilaian merupakan cara mengukur pencapaian tujuan. Penilaian dapat mengambil jenis tes atau non tes, tergantung indikator yang sudah ditentukan. Kunci jawaban dan pedoman penskoran juga disertakan.

D. Lampiran RPP 1. Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 2. Kunci LKS 3. Kisi-Kisi Penilaian 4. Lembar Penilaian (soal untuk penilaian jenis tes, lembar observasi untuk jenis penilaian kinerja dan sikap) 5. Kunci Penilaian dan Rubrik (pedoman penilaian).

11


CONTOH FORMAT RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Satuan Pendidikan

: ... (isi dengan nama sekolah)

Mata Pelajaran

: ... (isi dengan nama mapel)

Kelas/semester

: ... (isi dengan tingkat dan dengan kata satu atau dua yang relevan dengan huruf)

Materi Pokok

: ... (isi dengan sub tema/kompetensi dasar sesuai istilah yang dipakai pada mata pelajaran yang bersangkutan)

Alokasi Waktu

: ... pertemuan (... JP) (isi jumlah pertemuan dan jumlah jam pelajaran dengan memperhatikan jumlah jam per minggu dan penjadwalan; jumlah JP termasuk untuk alokasi ulangan yang terintegrasi dlm proses pembelajaran)

A. Kompetensi Inti 1.

KI-1

2.

KI-2

3.

KI-3

4.

KI-4

B. Kompetensi Dasar & Indikator 1. … ___________ (KD pada KI 1) Indikator: 1. … _______________ (dst) dan seterusnya

Catatan: 



Tulis masing-masing satu KD (atau lebih – sesuai karakteristik mapel) dari masing-masing KI yang merupakan rangkaian (kesatuan) sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan. KD tersebut pada dasarnya dapat disalin dari silabus. Rumuskan dua atau lebih indikator yang sesuai dengan Kompetensi Dasar. Indikator-indikator tersebut dapat disalin dari Buku Guru apabila memang sudah tersedia.


C. Tujuan Pembelajaran 1. …. lihat indikator-indikator pada KD dari KI 1 2. …. lihat indikator-indikator pada KD dari KI 2 3. …. lihat indikator-indikator pada KD dari KI 3 4. …. lihat indikator-indikator pada KD dari KI 4

Catatan: Rumusan tujuan sedapat mungkin mengandung unsur A, B, C, D (audience, behavior, condition, degree) D. Materi Pembelajaran 1. Mapel PKn (tuliskan pokok-pokok materinya) 2. Mapel Bahasa Indonesia (tuliskan pokok-pokok materinya) dan seterusnya

E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 1.

Pendekatan Pembelajaran : saintifik

2.

Metode Pembelajaran

: pembelajaran berbasis masalah/pembelajaran berbasis projek/pembelajaran kooperatif/ pendekatan komunikatif tipe …/diskusi, tanya jawab, dll

Catatan: 1.

2.

Metode yang dirancang dalam RPP pada dasarnya adalah metode yang dinyatakan secara eksplisit atau disimpulkan dari kegiatan pembelajaran yang dirancang dalam silabus. Pemilihan tambahan metode/pendekatan dapat dilakukan dengan menganalisis buku siswa, buku guru dan/atau berdasarkan kebutuhan belajar peserta didik.

F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 1. Media Pembelajaran Tulis spesifikasi semua media pembelajaran (video/film, rekaman audio, model, chart, gambar, realia, dsb.).


CONTOH cara menuliskan:  Video/film

: Judul. Tahun. Produser. (Tersedia di situs internet lengkap dengan tanggal pengunduhan)  Rekaman audio : Judul. Tahun. Produser. (Tersedia di situs internet lengkap dengan tanggal pengunduhan)  Model : Nama model yang dimaksud  Gambar : Judul gambar yang dimaksud  Realia : Nama benda yang dimaksud 2. Alat/bahan Pembelajaran Tuliskan alat-alat/bahan-bahan apa saja yang diperlukan 3. Sumber Pembelajaran Tulis spesifikasi semua sumber belajar (buku siswa, buku referensi, majalah, koran, situs internet, lingkungan sekitar, narasumber, dsb.). CONTOH cara menuliskan:  Buku siswa

: Nama pengarang. Tahun penerbitan. Judul buku. Kota penerbitan: Penerbit (halaman …)  Buku referensi : Nama pengarang. Tahun penerbitan. Judul buku. Kota penerbitan: Penerbit (halaman …)  Majalah : Penulis artikel. Tahun terbit. Judul artikel. Nama majalah, Volume, Nomor, Tahun, (halaman …)  Koran : Judul artikel, Nama koran, Edisi (tanggal terbit), Halaman, Kolom  Situs internet : Penulis. Tahun. Judul artikel. (Tersedia di Situs internet lengkap dengan tanggal pengunduhan)  Lingkungan sekitar : Nama dan lokasi lingkungan sekitar yang dimaksud Narasumber : Nama narasumber yang dimaksud beserta bidang keahlian dan/atau profesinya Lainnya (sesuai dengan aturan yang berlaku) G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan 1 Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Awal (… menit) Kegiatan Inti (… menit)

Kegiatan Siswa

Kegiatan Guru

1. 2. dst

1. 2. dst

Mengamati: 1. 2. dst Menanya: 1.

Mengamati: 1. 2. dst Menanya: 1.


Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Penutup (… menit)

Kegiatan Siswa 2. dst Mencoba/Mengumpulkan informasi: 1. 2. dst Mengasosiasi /mengolah informasi: 1. 2. dst Mengkomunikasikan: 1. 2. dst 1. 2. dst

Kegiatan Guru 2. dst Mencoba/Mengumpulkan informasi: 1. 2. dst Mengasosiasi /mengolah informasi: 1. 2. dst Mengkomunikasikan: 1. 2. dst 1. 2. dst

Pertemuan 2, dst. (dibuat sama seperti Pertemuan 1)

H. Penilaian 1. Sikap spiritual a. Teknik

: (Observasi/Penilaian Diri/Penilaian Antar Peserta/Didik/Jurnal)

b. Bentuk instrumen

: (misal: Lembar observasi yang berupa skala penilaian (rating scale) disertai rubrik/daftar checklist disertai rubrik)

d. Instrumen

: (misal: Lembar observasi terlampir)

e. Rubrik penilaian

: (misal: Rubrik penilaian terlampir)

2. Sikap sosial (dibuat seperti penilaian pada sikap spriritual) 3. Pengetahuan a. Teknik

: (Tes Tertulis/Tes Lisan/Penugasan)

b. Bentuk instrumen

: (misal: Pilihan Ganda/Uraian/ Menjodohkan/Isian Singkat/Daftar Pertanyaan/PR/Tugas)

d. Instrumen

: (misal: Soal uraian terlampir)

e. Rubrik penilaian



4. Keterampilan a. Teknik

: (Tes Praktik/Proyek/ Penilaian Portofolio)

b. Bentuk instrumen

: (misal: Lembar penilaian yang berupa skala penilaian (rating scale) disertai rubrik)

d. Instrumen

: (misal: Lembar penilaian terlampir)

e. Rubrik penilaian


I. Lampiran 1. LKS 2. Instrumen-instrumen penilaian (sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan) 3. Materi pembelajaran

LAMPIRAN 1 (CONTOH) Lembar Kerja Siswa

1. TUJUAN a. ... ................................................................................................................. b. ... ................................................................................................................. (catatan: lihat tujuan pembelajaran pada RPP) 2. PETUNJUK Misal: Amatilah lingkungan keluargamu dan catatlah beberapa hal berikut ini: a. Kebutuhan manusia yang sifatnya terbatas a. b. c. d. e.

f. g. h. i. j.

b. dst.

_________________________________________________________________ LAMPIRAN 2 (CONTOH) LEMBAR OBSERVASI SIKAP SPIRITUAL


Petunjuk : Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap spiritual peserta didik. Berilah tanda cek (√) pada kolom skor sesuai sikap spiritual yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut: 4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan; 3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan; 2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan; 1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan Kelas Tanggal Pengamatan Materi Pokok

N o

Nama Siswa

1 2

Jokowi …

: ……………………………….…. : ……………………………….... : ……………………………..….. Berdoa sebelum dan sesudah belajar

Menjaga kebersihan lingkungan hidup di kelas/sekolah

1

1

2

3 √

4

2

3

4 √

Jumlah

Kategori

7

Sangat Baik

Petunjuk Penskoran : Perhitungan skor akhir menggunakan rumus :

Contoh : Skor diperoleh 7, skor maksimal 4 x 2 pernyataan = 8, maka skor akhir :

Sesuai Permendikbud No 81A Tahun 2013 peserta didik memperoleh nilai adalah: Sangat Baik : apabila memperoleh skor : 3,33 < skor ≤ 4,00 Baik : apabila memperoleh skor : 2,33 < skor ≤ 3,33 Cukup : apabila memperoleh skor : 1,33 < skor≤ 2,33 Kurang : apabila memperoleh skor : skor ≤ 1,33

_______________________________________________________________ LAMPIRAN 3 (CONTOH) LEMBAR OBSERVASI SIKAP SOSIAL Petunjuk : Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap sosial peserta didik. Berilah tanda cek (√) pada kolom skor sesuai sikap sosial yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut: 4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan; 3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak


melakukan; 2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan; 1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan Kelas Tanggal Pengamatan Materi Pokok

N o

Nama Siswa

1 2

Jokowi …

: ……………………………….…. : ……………………………….... : ……………………………..….. Menyampaikan informasi sesuai dengan fakta yang ada 1 2 3 4 √

Membuat laporan berdasarkan data atau informasi apa adanya 1 2 3 4 √

Jumlah

Kategori

7

Sangat Baik

Petunjuk Penskoran : Perhitungan skor akhir menggunakan rumus :

Contoh : Skor diperoleh 7, skor maksimal 4 x 2 pernyataan = 8, maka skor akhir :

Sesuai Permendikbud No 81A Tahun 2013 peserta didik memperoleh nilai adalah : Sangat Baik : apabila memperoleh skor : 3,33 < skor ≤ 4,00 Baik : apabila memperoleh skor : 2,33 < skor ≤ 3,33 Cukup : apabila memperoleh skor : 1,33 < skor≤ 2,33 Kurang : apabila memperoleh skor : skor ≤ 1,33

_______________________________________________________________ LAMPIRAN 4 (CONTOH) LEMBAR SOAL PENGETAHUAN Soal: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jelaskan ...! (skor maksimal: 15) Uraikan perbedaan ...! (skor maksimal: 20) Uraikan hubungan antara ...! (skor maksimal: 15) Uraikan ...! (skor maksimal: 15) Uraikan perbedaan ....! (skor maksimal: 20) Klasifikasikan ...! (skor maksimal: 15)

Jawaban: 1. 2.

..... .....


Petunjuk Penskoran : Perhitungan skor akhir menggunakan rumus : Contoh : Jokowi dapat skor = 65 Skor maksimal = 100, maka skor akhir : Sesuai Permendikbud No 81A Tahun 2013 peserta didik memperoleh nilai adalah : Sangat Baik : apabila memperoleh skor : 3,33 < skor ≤ 4,00 Baik : apabila memperoleh skor : 2,33 < skor ≤ 3,33 Cukup : apabila memperoleh skor : 1,33 < skor≤ 2,33 Kurang : apabila memperoleh skor : skor ≤ 1,33 Artinya, Jokowi dapat nilai BAIK

_______________________________________________________________ LAMPIRAN 5 (CONTOH) LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN Petunjuk : Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai keterampilan peserta didik. Berilah tanda cek (√) pada kolom skor sesuai keterampilan peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut: 4 = sangat baik; 3 = baik; 2 = cukup; 1 = kurang Kelas Tanggal Penilaian Materi Pokok

: ……………………………….…. : ……………………………….... : ……………………………..…..

Perencanaan*)

N o

N a m a

1

J o K o w i C o y o

A

1

2

Pelaksanaan

B

3



4

1

2

C

3



4

1

2



D

3

4

1

2

Laporan

E

3

4

1



Keterangan: *) A = Persiapan; B = Rumusan Judul

2



F

3

4

1

2



G

3

4

1

2



H

3

4

1

2

I

3



4

1

2

3



J u m l a h

K a t e g o r i

2 2

B

4


**)

C = Sistematika Kegiatan; D = Keakuratan Informasi; E = Kualitas Sumber Data; F = Analisis Data; G = Penarikan kesimpulan ***) H = Performan; I = Penguasaan Petunjuk Penskoran : Perhitungan skor akhir menggunakan rumus : Contoh : Skor diperoleh 22, skor maksimal 9 x 4 pernyataan = 36, maka skor akhir : 22/36 x 4 = 2,44 Sesuai Permendikbud No 81A Tahun 2013 peserta didik memperoleh nilai adalah : Sangat Baik : apabila memperoleh skor : 3,33 < skor ≤ 4,00 Baik : apabila memperoleh skor : 2,33 < skor ≤ 3,33 Cukup : apabila memperoleh skor : 1,33 < skor≤ 2,33 Kurang : apabila memperoleh skor : skor ≤ 1,33 Artinya, Jokowi dapat nilai BAIK

PLPG-USD 2016

Modul Bahasa Inggris-5okt16.pdf

Recommend Documents