BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan melaksanakan upaya kesehatan. kesehatan. Dokter Dokter yang sudah menjalankan praktik tidak akan terlepas dari kemungkinan pelanggaran/kelalaian medik. Untuk itu diperlukan proses pendisiplinan dokter praktik. Proses pendisiplinan menganut kaidah-kaidah kaidah-kaidah "hukum" disiplin disiplin profesi profesi kedokteran. kedokteran. Hukuman Hukuman maksimal maksimal dari proses penegakan disiplin adalah pencabutan registrasi dokter yang melanggar/lalai. ajelis ajelis Kehormatan Kehormatan Disiplin Disiplin Kedokteran Kedokteran !ndonesia !ndonesia KDK!# KDK!# dibentuk dibentuk untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran$ yaitu penegakan aturan-aturan dan atau ketentuan penerapan keilmuan kedokteran dalam pelaksanaan pelayanan medis yang seharusnya diikuti oleh dokter dan dokter gigi. ajelis disiplin merupakan majelis keilmuan. Dokter yang diadukan ke majelis ini akan dilihat apakah melanggar keilmuan atau tidak. ajelis ini bersidang sesuai deng dengan an cara carany nyaa send sendir iri$ i$ diat diatur ur oleh oleh inte intern rnal al untu untuk k meme memeri riks ksaa dan dan meng mengad adil ilii dokter/dokter gigi yang disangka berbuat malapraktik$ dan menjatuhkan putusan yang oleh UU ini dinyatakan final dan banding. %pabila majelis ini sudah memutuskan bah&a seorang dokter bersalah atau melakukan malpraktik$ maka kemudian bisa dilanjutkan ke pengadilan perdata atau pidana bila memang terkait dengan itu. !nilah yang kemudian disebut sebagai pengadilan filter. 'etiap 'etiap orang orang yang yang menget mengetahui ahui atau atau kepenti kepentingan ngannya nya dirugi dirugikan kan atas atas tindak tindakan an dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua ajelis Kehormatan Disiplin Kedokteran !ndonesia KDK!# atau Ketua KDK!-Pro(insi. 1
KDK! bukan merupakan badan eksklusif yang memfitler seluruh persoalan pelanggaran yang diadukan pasien$ dan memutuskan apakah suatu kasus bisa diajukan ke pengadilan pidana atau perdata. Keberadaan KDK! sepanjang sebagai pengadilan filter untuk menegakkan disiplin. Keputusan majelis ini hanya memberikan sanksi-sanksi profesi$ sanksi etik$ sanksi administratif$ dan bukan masalah hukum$ )adi tidak mengikat apabila pihak korban mengajukan permasalahan yang sama kehadapan peradilan umum baik data maupun pidana. Keberadaan KDK! sangat berperan dalam menegakkan disiplin profesi kedokteran atau kedokteran gigi$ sehingga penting untuk diketahui oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan profesi tersebut baik dokter/dokter gigi dan mahasis&a kedokteran/kedokteran gigi. 1.2
Tujuan
%dapun tujuan dari pembahasan dalam makalah ini antara lain * +.
Untuk memahami pengertian disiplin kedokteran
,.
Untuk mengetahui pengertian ajelis Kehormatan Disiplin Kedokteran !ndonesia KDK!#
.
Untuk mengetahui tugas dan ke&enangan ajelis Kehormatan Disiplin Kedokteran !ndonesia KDK!#
.
Untuk mengetahui tata cara pengaduan pelanggaran disiplin kedokteran kepada ajelis Kehormatan Disiplin Kedokteran !ndonesia KDK!#
2
BAB II PEMBAHASAN
2.1
Pengertian Majelis Kehr!atan Disi"lin Ke#kteran In#nesia $MKDKI%
enurut Peraturan Konsil Kedokteran !ndonesia nomor +/KK!/P01/2!!!/,334 5entang 6rganisasi dan 5ata Kerja ajelis Kehormatan Disiplin Kedokteran !ndonesia dan ajelis Kehormatan Disiplin Kedokteran !ndonesia di 5ingkat Pro(insi$ ajelis Kehormatan Disiplin Kedokteran !ndonesia Indonesian Medical Disciplinary Board #$ yang selanjutnya disebut KDK!$ adalah lembaga yang ber&enang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi$ dan menetapkan sanksi KK!$ ,334#. KDK! merupakan lembaga otonom dari Konsil Kedokteran !ndonesia. Hal tersebut diatur dalam pasal Undang-Undang 1epublik !ndonesia nomor ,7 tahun ,33 tentang Praktik Kedokteran. ajelis Kehormatan Disiplin Kedokteran !ndonesia bertanggung ja&ab kepada Konsil Kedokteran !ndonesia DP1 1!$ ,33#. ajelis Kehormatan Disiplin Kedokteran !ndonesia KDK!# dan Konsil Kedokteran
!ndonesia
KK!#
dibentuk
oleh
Departemen
Kesehatan.
1encana
pembentukan KDK! dan KK! dilakukan melalui pembahasan bersama organisasi profesi$ asosiasi$ institusi pendidikan kedokteran. Dokter yang sudah menjalankan praktik tidak akan terlepas dari kemungkinan pelanggaran/kelalaian medik. Untuk itu diperlukan proses pendisiplinan dokter praktik. Proses pendisiplinan menganut kaidah-kaidah "hukum" disiplin profesi kedokteran. Hukuman maksimal dari proses penegakan disiplin adalah pencabutan registrasi dokter yang melanggar/lalai ianmc$ ,337#.
2.2
Tugas #an Ke&enangan Majelis Kehr!atan Disi"lin Ke#kteran In#nesia $MKDKI%
enurut pasal 4 Undang-Undang nomor ,7 tahun ,33 tentang Praktik Kedokteran$ majelis ini dibentuk untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam 3
penyelenggaraan praktik kedokteran. Penegakan disiplin yang dimaksud adalah penegakan aturan-aturan dan/atau penerapan keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan yang harus diikuti oleh dokter dan dokter gigi DP1 1!$ ,33#. 5ugas KDK! adalah menerima pengaduan$ memeriksa$ dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan oleh masyarakat serta menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi. ajelis Kehormatan Disiplin Kedokteran !ndonesia dalam menjalankan tugasnya bersifat independen$ tidak terpengaruh oleh siapapun atau lembaga lainnya pasal Undang-Undang nomor ,7 tahun ,33 tentang Praktik Kedokteran#. Dengan suatu mekanisme kerja$ KDK! akan menentukan apakah suatu permasalahan merupakan pelanggaran etika atau pelanggaran disiplin. Pelanggaran etika penyelesaiannya akan dilakukan oleh organisasi profesi$ sedangkan untuk pelanggaran disiplin akan dilakukan pemberian sanksi oleh KDK!. 'anksi disiplin yang diberikan terhadap pelanggaran disiplin kedokteran menurut pasal 47 Undang-Undang nomor ,7 tahun ,33 tentang Praktik Kedokteran$ dapat berupa * a. Pemberian peringatan tertulis8 b. 1ekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat i9in praktik$ dan8 c. Ke&ajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat +# Peraturan
Konsil Kedokteran
!ndonesia nomor
+/KK!/P01/2!!!/,334
5entang
6rganisasi dan 5ata Kerja ajelis Kehormatan Disiplin Kedokteran !ndonesia dan ajelis Kehormatan Disiplin Kedokteran !ndonesia di 5ingkat Pro(insi$ KDK! mempunyai &e&enang* a. enerima pengaduan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi8 b. enetapkan jenis pengaduan pelanggaran disiplin atau pelanggaran etika atau bukan keduanya8 c. emeriksa pengaduan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi8 d. emutuskan ada tidaknya pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi8 e. enentukan sanksi terhadap pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi8 4
f. elaksanakan keputusan KDK!8 g. enyusun tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi8 h. enyusun buku pedoman KDK! dan KDK!-P8 i.
embina$ mengkoordinasikan dan menga&asi pelaksanaan tugas KDK!-P8
j.
embuat dan memberikan pertimbangan usulan pembentukan KDK!-P kepada Konsil Kedokteran !ndonesia8
k. engadakan sosialisasi$ penyuluhan$ dan diseminasi tentang KDK! dan KDK!-P$ dan8 l.
encatat dan mendokumentasikan pengaduan$ proses pemeriksaan$ dan keputusan KDK!. Dalam
menjalankan
fungsi$
tugas$
dan
&e&enangnya$
KDK!
harus
memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dan yang berlaku KK!$ ,334#.
2.'
Ke#u#ukan(
Status #an
Pe!)entukan Majelis
Kehr!atan
Disi"lin
Ke#kteran In#nesia $MKDKI%
enurut Peraturan Konsil Kedokteran !ndonesia :omor +/KK!/P01/2!!!/,334$ dalam ;%; !2 Pasal < dan = disebutkan bah&a$ ajelis Kehormatan Disiplin Kedokteran !ndonesia merupakan lembaga otonom dari Konsil Kedokteran !ndonesia yang berkedudukan di ibu kota negara 1epublik !ndonesia$ dan dalam menjalankan tugasnya bersifat independen$ >ang dimaksud dengan independen yaitu KDK! dalam menjalankan tugasnya tidak terpengaruh oleh siapa pun ataupun lembaga lainnya. enurut Peraturan Konsil Kedokteran !ndonesia :omor +/KK!/P01/2!!!/,334$ dalam ;%; !2 Pasal 7 menyebutkan bah&a pemilihan anggota KDK! dipilih dan ditetapkan secara langsung oleh enteri atas usul 6rganisasi Profesi. asa bakti keanggotaan KD! adalah tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan KK!$ ,334#.
2.*
+rganisasi #an Keanggtaan Majelis Kehr!atan Disi"lin Ke#kteran In#nesia $MKDKI% 5
enurut Peraturan Konsil Kedokteran !ndonesia :omor +/KK!/P01/2!!!/,334$ dalam ;%; 2 Pasal ++ mengenai organisasi menyebutkan bah&a$ pimpinan KDK! terdiri atas seorang ketua$ seorang &akil ketua$ dan seorang sekretaris. Pimpinan KDK! dipilih dan ditetapkan rapat pleno anggota dan ditetapkan oleh Ketua Konsil Kedokteran !ndonesia. Untuk tata cara pemilihan pimpinan KDK! sebagaimana dimaksud pada ayat +# adalah sebagai berikut* a. Pimpinan KDK! dipilih dari anggota KDK!8 b. 1apat Pleno pertama KDK! dipimpin oleh Ketua Konsil Kedokteran !ndonesia untuk memilih Ketua 'idang Pleno Pemilihan Pimpinan KDK! c. 1apat Pleno Pemilihan Pimpinan KDK! untuk memilih ketua$ &akil ketua dan sekretaris melalui musya&arah mufakat d. Pimpinan KDK! terdiri dari unsur yang berbeda yaitu dokter$ dokter gigi dan sarjana hukum8 e. %pabila musya&arah mufakat tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan pemilihan dengan pemungutan suara f. Pemilihan ketua$ &akil ketua dan sekretaris dilakukan masing-masing secara terpisah g. %pabila diantara calon sebagaimana dimaksud pada huruf f# mempunyai suara yang sama maka dilakukan pemilihan ulang.
enurut Peraturan Konsil Kedokteran !ndonesia :omor +/KK!/P01/2!!!/,334$ dalam ;%; 2! Pasal + mengenai keanggotaan disebutkan yaitu KDK! terdiri atas tiga# orang dokter dan tiga# orang dokter gigi dari orgnisasi profesi masing-masing$ seorang dokter dan dokter gigi me&akili asosiasi rumah sakit$ dan tiga# orang sarjana hukum. Untuk dapat diangkat sebagai anggota KDK! yang bersangkutan harus dipenuhi syarat sebagai berikut* a. ?arga negara 1epublik !ndonesia8 b. 'ehat jasmani dan rohani8 c. ;ertak&a kepada 5uhan yang maha esa dan berakhlak mulia8 d. ;erkelakuan baik
6
e. ;erusia paling rendah 3 empat puluh# tahun dan paling tinggi 4 enam puluh lima# tahun pada saat diangkat f. ;agi dokter atau dokter gigi$ pernah melakukan praktik kedokteran paling sedikit +3 sepuluh# tahun dan memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi g. ;agi sarjana hukum$ pernah melakukan praktik di bidang hokum paling sedikit +3 sepuluh# tahun dan memiliki pengetahuan di bidang hukum kesehatan8 dan h. @akap$ jujur$ memiliki moral$ etika dan integritas yang tinggi serta memiliki reputasi yang baik.
enurut Peraturan Konsil Kedokteran !ndonesia :omor +/KK!/P01/2!!!/,334$ dalam ;%; 2! Pasal +4 pada ayat +# mengenai Keanggotan$ menyebutkan anggota KDK! dan KDK!-P berhenti atau diberhentikan karena* a. ;erakhir masa jabatan sebagai anggota b. engundurkan diri atas permintaan sendiri c. eninggal dunia d. ;ertempat tinggal di luar &ilayah 1epublik !ndonesia8 e. 5idak mampu melakukan tugas secara terus-menerus selama tiga# bulan karena sakit8 f. 5idak melakukan tugas selama tiga# bulan tanpa alasan yang jelas dan yang dapat diterima8 g. Dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap.
2.,
Tata Kerja Majelis Kehr!atan Disi"lin Ke#kteran In#nesia $MKDKI%
enurut Peraturan Konsil Kedokteran !ndonesia :omor +/KK!/P01/2!!!/,334$ dalam ;%; 2!! Pasal +< ayat +# mengenai 5ata Kerja menyebutkan bah&a$ untuk melancarkan tugas KDK! menyelenggarakan rapat* a. 1apat Pleno b. 1apat Kerja :asional c. 1apat Pimpinan 7
d. 1apat Pimpinan Diperluas. Pada ayat ,# 1apat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat +# huruf a merupakan rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua atau yang ditunjuk oleh Ketua dan dihadiri oleh anggota KDK!. Pada ayat # 'etiap keputusan KDK! yang bersifat mengatur tata kerja KDK! diputuskan oleh rapat pleno anggota. Pada ayat # 1apat pleno KDK! dianggap sah jika dihadiri oleh paling sedikit oleh 4 enam# orang anggota. Pada ayat # Keputusan rapat pleno$ sebagaimana dimaksud pada ayat # diambil dengan cara musya&arah untuk mufakat dan bilamana tidak tercapai$ keputusan diambil dengan suara terbanyak. Pada ayat 4# 1apat Koordinasi :asional sebagaimana dimaksud pada ayat +# huruf b adalah rapat yang dipimpin oleh Ketua KDK!$ dihadiri anggota KDK! dan KDK!-P yang dilaksanakan paling sedikit + satu# kali dalam + satu# tahun. Pada ayat <# 1apat Koordinasi :asional yang dimaksud pada ayat 4# adalah untuk melakukan koordinasi$ perencanaan$ pelaksanaan dan e(aluasi. Pada ayat =# 1apat pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat +# huruf c merupakan rapat yang dipimpin oleh Ketua yang dihadiri oleh Pimpinan KDK! untuk melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan KDK!.
Aalu Pada ayat 7# 1apat Pimpinan Diperluas
sebagaimana dimaksud pada ayat +# huruf d merupakan rapat yang dipimpin oleh Ketua dihadiri Pimpinan KDK! dan 'ekretariat KK! yang membantu pelaksanaan tugas KDK! untuk melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan KDK! KK!$ ,334#.
enurut Peraturan Konsil Kedokteran !ndonesia :omor +/KK!/P01/2!!!/,334$ dalam ;%; 2!! Pasal += mengenai 5ata kerja KDK! disebutkan bah&a$ tugas pimpinan KDK! sebagai berikut* a. Ketua sebagai penanggung ja&ab tertinggi KDK! bertugas* +. emimpin pelaksanaan operasional KDK!8 ,. enetapkan petugas penerimanaan pengaduan8 . enetapkan ajelis Pemeriksa %&al dan ajelis Pemeriksa Disiplin8 . enetapkan panitera ajelis Pemeriksa Disiplin8 . enetapkan pelaksanaan kegiatan KDK!8 4. enetapkan bentuk-bentuk pembinaan terhadap KDK!-P8 <. enetapkan pertimbangan-pertimbangan usulan pembentukan KDK!-P8 8
=. enjamin terlaksananya sosialisasi$ penyuluhan$ disiminasi dan e(aluasi tentang KDK! dan KDK!-P8 7. elakukan koordinasi secara eksternal dan internal8 dan +3. emimpin rapat-rapat KDK!. b. ?akil Ketua bertugas * +. engganti/me&akili Ketua bila berhalangan8 ,. embantu Ketua melaksanakan tugasnya8 . elakukan penga&asan pelaksanaan kegiatan KDK! dan KDK!-P. c. 'ekretaris bertugas * +. embantu melaksanakan tugas Ketua8 ,. engkoordinasikan penerimaan pengaduan8 . engatur pelaksanaan sidang-sidang ajelis Pemeriksa %&al dan ajelis Pemeriksa Disiplin8 . engkoordinasikan petugas sekretariat yang diperbantukan di KDK!8 . engatur pelaksanaan rapat KDK!8 4. engkoordinasikan untuk menyiapkan dan menerima surat masuk dan surat keluar8 <. engkoordinasikan pembuatan surat$ ketetapan dan keputusan Ketua KDK! =. engkoordinasikan pelaksanaan keputusan KDK!8 7. engkoordinasikan pendokumentasian.
enurut Peraturan Konsil Kedokteran !ndonesia :omor +/KK!/P01/2!!!/,334$ dalam ;%; 2!! Pasal ,3 mengenai 5ata kerja$ pada ayat +# dalam melaksanakan tugas$ fungsi dan &e&enang KDK! didukung oleh ;agian Pelayanan Hukum dan ;agian %dministrasi Umum dan Hubungan asyarakat 'ekretariat Konsil Kedokteran !ndonesia. Pada ayat ,# ;agian Pelayanan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat +# adalah 'ub ;agian Persidangan$ 'ub ;agian ;antuan Hukum dan 'ub ;agian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Pada ayat # 5ugas dan &e&enang ;agian Pelayanan Hukum dan ;agian %dministrasi Umum dan Hubungan asyarakat kaitannya dalam perbantuan kesekretariatan KDK! diatur dan ditetapkan dalam 'tandar Prosedur 6perasional Peraturan Konsil ini. 9
enurut Peraturan Konsil Kedokteran !ndonesia :omor +/KK!/P01/2!!!/,334. Dalam ;ab 2!! Pasal ,+ mengenai 5ata kerja KDK! Pimpinan KDK! melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas anggota dan staf 'ekretariat Konsil Kedokteran !ndonesia yang ditugaskan membantu KDK! agar pelaksanaan tugas dilakukan KK!$ ,334#.
2.-
Penga#uan Pelanggaran Disi"lin Ke#kteran ke"a#a Majelis Kehr!atan
Disi"lin Ke#kteran In#nesia $MKDKI%
enurut pasal 44 Undang-Undang nomor ,7 tahun ,33 tentang Praktik Kedokteran$ setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua ajelis Kehormatan Disiplin Kedokteran !ndonesia. Pengaduan sekurang-kurangnya harus memuat * a. !dentitas pengadu dan pasien b. :ama dan alamat tempat praktik dokter atau dokter gigi dan &aktu tindakan dilakukan c. ?aktu tindakan dilakukan d. %lasan pengaduan e. %lat bukti bila ada$ dan f. Pernyataan tentang kebenaran pengaduan. enurut
pasal
,
ayat
,#
Peraturan
Konsil
Kedokteran
!ndonesia
nomor
+4/KK!/P01/2!!!/,334 tentang 5ata @ara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Bigi$ apabila orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi tersebut tidak mampu mengadukan secara tertulis$ dapat mengadukan secara lisan kepada KDK! atau KDK!-Pro(insi.
2.
Majelis Pe!eriksa A&al
enurut
pasal
4
Peraturan
Konsil
Kedokteran
!ndonesia
nomor
+4/KK!/P01/2!!!/,334 tentang 5ata @ara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Bigi$ KDK! atau KDK!-P melakukan pemeriksaan a&al atas pengaduan yang diterima. Untuk melakukan pemeriksaan a&al tersebut$ Ketua 10
KDK! menetapkan ajelis Pemeriksa %&al. ajelis Pemeriksa %&al pada KDK! terdiri dari tiga# orang yang diangkat dari %nggota KDK!. ajelis Pemeriksa %&al dapat melakukan in(estigasi untuk melengkapi berkas dalam pemeriksaan a&al. ajelis Pemeriksa %&al melakukan pemeriksaan a&al antara lain keabsahan aduan$ keabsahan alat bukti$ menetapkan pelanggaran etik atau disiplin atau menolak pengaduan karena tidak memenuhi syarat pengaduan atau tidak termasuk dalam &e&enang KDK! dan melengkapi seluruh alat bukti. ;ilamana dari hasil pemeriksaan a&al ditemukan bah&a pengaduan yang diajukan adalah pelanggaran etik maka KDK! melanjutkan pengaduan tersebut kepada organisasi profesi.:amun bilamana pada pemeriksaan a&al ditemukan bah&a pengaduan tersebut adalah dugaan pelanggaran disiplin maka ditetapkan ajelis Pemeriksa Disiplin oleh Ketua KDK!. 'etiap keputusan ajelis Pemeriksa %&al dalam kurun &aktu + hari kerja harus disampaikan kepada Ketua KDK!.
Bagan 2.1 Alur Tata /ara Penanganan Dugaan Pelanggaran Disi"lin Ke#kteran 0 Ke#kteran igi $Taha" Pe!eriksaan A&al% Pengaduan Tertulis/Lisan Penetapan Majelis Pemeriksa Awal Setiap orang atau kepentingan yang dirugikan Pemeriksa Awal
Menolak karena Hal-hal :
Pelanggaran Etik
PELA!SA"AA"
Pelanggaran isiplin
!EP#T#SA"
Majelis Pemeriksa oleh !epada Pengadu Sekretariat M!!$/ M!!$Penetapan Pro%
Organisasi Profesi
'umber* inamc.or.id$ ,337
11
2.
Majelis Pe!eriksa Disi"lin
enurut
pasal
<
Peraturan
Konsil
Kedokteran
!ndonesia
nomor
+4/KK!/P01/2!!!/,334 tentang 5ata @ara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Bigi$ 'elambat-lambatnya dalam jangka &aktu + hari kerja sesudah hasil pemeriksa a&al diterima$ KDK! segera membentuk ajelis Pemeriksa Disiplin untuk KDK! dan ,= hari untuk KDK!-Pro(insi. ajelis Pemeriksa Disiplin tersebut ditetapkan dalam Keputusan Ketua ajelis Kehormatan Disiplin Kedokteran !ndonesia. ajelis Pemeriksa Disiplin dipilih dari anggota KDK! dan/atau KDK!-P yang salah satunya harus ahli hukum yang bukan tenaga medis. Pemeriksaan dokter atau dokter gigi yang diadukan dilakukan dalam bentuk 'idang ajelis Pemeriksa Disiplin. 'idang ajelis Pemeriksa Disiplin dipimpin oleh Ketua ajelis Pemeriksa Disiplin dan didampingi oleh anggota ajelis Pemeriksa Disiplin dan seorang panitera yang ditetapkan oleh Ketua KDK!. 'idang ajelis Pemeriksa Disiplin dihadiri oleh dokter atau dokter gigi yang diadukan$ dan dapat didampingi oleh pendamping. 'idang ajelis Pemeriksa Disiplin dilakukan secara tertutup. Keputusan sidang ajelis Pemeriksa Disiplin adalah merupakan keputusan KDK! atau keputusan KDK!-P yang mengikat Konsil Kedokteran !ndonesia$ dokter atau dokter gigi yang diadukan$ pengadu$ Departemen Kesehatan$ Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta institusi terkait. Keputusan tersebut dapat berupa * a.
5idak terbukti bersalah melakukan pelanggaran disiplin kedokteran8 atau
b.
5erbukti bersalah melakukan pelanggaran disiplin kedokteran dan pemberian sanksi disiplin.
c.
Pengaduan yang telah diputuskan pada KDK! atau KDK!-P tidak dapat diadukan kembali.
'anksi disiplin sebagaimana pernyataan diatas dapat berupa * a. Pemberian peringatan tertulis8 b. 1ekomendasi pencabutan 'urat 5anda 1egistrasi atau 'urat !9in Praktik dan/atau8 c. Ke&ajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi. 1ekomendasi pencabutan 'urat 5anda 1egistrasi atau 'urat !9in Praktik yang dimaksud dapat berupa * 12
a. 1ekomendasi pencabutan 'urat 5anda 1egistrasi atau 'urat !9in Praktik sementara selama-lamanya + satu# tahun$ atau8 b. 1ekomendasi pencabutan 'urat 5anda 1egistrasi atau 'urat !9in Praktik tetap atau selamanya8 Ke&ajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi yang dimaksud dapat berupa* a. Pendidikan formal8 atau b. Pelatihan dalam pengetahuan dan atau ketrampilan$ magang di institusi pendidikan atau sarana pelayanan kesehatan jejaringnya atau sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk$ sekurang-kurangnya tiga# bulan dan paling lama + satu# tahun.
Bagan 2.2 Alur Tata /ara Penanganan Dugaan Pelanggaran Disi"lin Ke#kteran0Ke#kteran igi $Taha" Pe!eriksaan Disi"lin%
Penetapan Majelis Pemeriksa o/!etua M!!$ Pemeriksaan Awal Pelanggaran isiplin Pemeriksaan Proses Pem&uktian
!EP#T#SA"
'e&as / tidak &ersalah (ekomendasi pen)a&utan S$P/ST( Mengikuti Pendidikan/ pelatihan Peringatan tertulis
PELA!SA"AA" !EP#T#SA"
Sekretariat M!!$/M!!i-P Sekretariat M!!$/M!!$-P Sekretariat M!!$/M!!$-P
!!$
inkes !a&/!ota
ST(
S$P
Sekretariat M!!$/M!!$-P
!!$
okter/ dokter gigi okter/ dokter gigi okter/
!olegium dokter $nstitusi gigi Pendidikan
'umber* inamc.or.id$ ,337
13
BAB III PENUTUP
'.1
Kesi!"ulan
ajelis Kehormatan Disiplin Kedokteran !ndonesia KDK!# adalah lembaga yang ber&enang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi$ dan menetapkan sanksi. 5ugas KDK! adalah menerima pengaduan$ memeriksa$ dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan oleh masyarakat serta menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi.
14
