Ir. Rus tam,Msi DirektoratTeknik da n Lingkunga n Mineral a dn Batubara DirektoratJ enderal Mineral dan Batubara
Latar Belakang •
•
Sumber Daya Alam - merupakan yang dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan Pasal 33, ayat 3, UUD45 - Merupakan amanat dan acuan dalam memanfaatkan Sumber Daya Alam untuk kesejahteraan rakyat
•
Pengelolaan Sumber Daya Alam merupakan pekerjaan yang sangat kompleks - sejak dari inventarisasi hingga ke pengusahaannya
•
Dalam pengusahaannya perlu kebijakan yang dapat menjamin kelestarian lingkungan dan keseimbangan konservasi SDA
•
Pembinaan dan Pengawasan perlu dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan dilakukan oleh orang yang kompeten
Industri Pertambangan Nasional dan prospektif, sumberdaya masih
•
menjanjikan •
•
•
dari segi kemudahan investasi dan kepastian hukum Sinkronisasi pengaturan dan wewenang masih belum selaras – sentralisasi, desentralisasi, lintas sektoral Tututan global & universal – LH, CSR, CD, SD
Pelaksanaan Kegiatan Sub Sektor Mineral dan Barubara 1.
Penciptaan kepastian hukum dalam pengusahaan mineral dan batubara
2.
Peningkatan promosi investasi pengusahaan mineral dan batubara
3.
Peningkatan pembinaan dan pengawasan pengusahaan mineral
4. 5. 6. 7.
dan batubara Pemenuhan kebutuhan mineral dalam negeri Pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri Peningkatan peran nasional dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara Perlindungan Lingkungan,Konservasi dan Nilai Tambah
KEBIJAKAN KEMINERALAN DAN BATUBARA
JAMINAN KOMODITAS MINERAL DAN BATUBARA
MENINGKATNYA VALUE ADDED
MEMENUHI DIMENSI LINGKUNGAN DAN KONSERVASI
PEMANFAATAN BAHAN MINERAL DAN BATUBARA
UU No. 4 Th 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
UU No.7 Th 2004 tentang Sumber Daya Air,
UU 32 Th 2009 tentan g Perli ndungan dan Pengelolaan LingkunganHidup
UU No.41 Th 1999 tentang Kehutanan,
UU No. 26 Th 2007; tentang Penataan Ruan g
KONDISI SAAT INI 1. Sumber daya m inera l dan batuba ra dan panas bumi Indone sia masih cukup besar. a. Sumber daya batubara 10 4,7 mil iar ton (MT) dan c adangan sebesar 20 .9 MT ; b. Sumberdaya nikel 1,8 MT, bauksit sebesar 726 juta to n, besi pr imer s ebesar 382 jut a ton , dll. 2. Pert ambangan telah be rperan besa r dalam pe mbangun an nasio nal, tahun 20 10 penerimaan negara dari minerbapabum sekitar 56 triliun. Investasi untuk tahun 2010 mencapai sebesar US$ 2,2 m il iar. 3. Saat ini te rdapa t 12 KK (mineral), 47 PKP2B (batubara) yang sudah dalam tahap produksi, disamping KP dan SIPD di daerah yang jumlahnya lebih dari 10245 buah. 4. Terbit nya UU No 4/2009 tentang Pert ambangan Mineral dan Batu bara me mb eri kan arah baru terhadap kebijakan pertambangan mineral dan batubara ke-depan, termasuk: pengaturan DMO, produksi minerba, nilai tambah produk pertambangan, good m ining pra ctice , Pembi naan dan Pengawasan dl l.
Pasal 2 huruf a dan d: Pertambangan mi neral dan/a tau batubara di kelol a berasaskan: manfaat , keadilan, awasan ingkunga l n. dan keseimbangan ; berkelanjutan dan berw Pasal 6 ayat (1) hu ruf k: Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain: penetapan kebij akan pro duk si, pemasaran, pe manfaata n, dan konservasi Pasal 39 ayat (2) hu ruf s, Pasal 79 hur uf s : IUP Operasi Prod uksi melip uti kegiatan konstr uks i, penambangan, pengol ahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan memuat sekurang-kurangnya konservas i mi neral atau b atubara Pasal 96 hur uf d : Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK waji b melaksanakan upaya konservasi sumber d aya mineral da n batuba ra Pasal 141 ayat (1) hu ruf e: Pengawasan penyelengg araan pengelol aan usaha perta mbang an, antara lain, berupa konservasi sumb er daya minera l d an batubara
Pasal 22 ayat (1) hur uf b: Untuk menetapkan WIUP dalam suatu WUP sebagaimana harus memenuhi kriteria kaidahkonserva si Pasal 29 ayat (2) huruf d: Menteri menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WPN sikomod itas ta mbang harus meme nuhi kriteria untuk keperluankonserva Pasal 32 ayat (1) hu ruf b: Untuk menetapkan WIUPK dalam suatu WUPK harus memenuhi kriteria konservasi
kaidah
Pasal 89 ayat (2) hur uf b: Pengendal ian prod uks i mi neral dan batubara p ada IUP/IUPK Operasi P roduksi dil akuka n untuk melakukan konservasi sumb er daya mineral dan batubara;
Pasal 16 huru f e: Pengawasan atas pelaksanaan usaha pertambangan dilakukan terhadap konservasi sum ber daya mineral dan batubara; Pasal 25 ayat (1): Pengawasan konservasi sumber daya mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e paling sedikit meliputi: a) recovery penambanga n dan pengola han; b) pengelolaa n dan/ atau pemanfaata n cadangan ma rgi nal; c) pengelolaa n dan/atau pema nfaata n batubara kualitas renda h dan mineral k adar r endah; d) pengelolaa n dan/atau pemanfaatan mineral ikutan; e) penda taan sumber daya se rta cada ngan minera l d an batubara yang tid ak tertambang; dan f) pendataan dan pe ngelola an s isa ha sil pengola han dan emurnian.
Pasal 3 ayat (2): Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib memenuhi prinsip: a.perlindungan dan pertambangan;
pengelolaan
lingkungan
b. keselamatan dan kesehatan kerja; dan c. konservasi mineral d an batub ara. Penambangan yang optimum Penggunaan metode dan teknologi pengolahan dan pemurnian yang efektif dan efisien Pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marginal, mineral kadar rendah, dan mineral ikutan serta batubara kualitas rendah
hidup
Contents copyright © 2001 - 2010 Mineral Resources Education Program of BC
PENGAWASAN MENT ERI, GUBERNUR , BUPATI/WALIKOTA MELAKUKAN PENG AWASAN ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANG AN KEPADAPEMEGANG IUP, IPR , DAN IUPK 1.
Objek Pengawasan oleh Inspektur Tambang: a.
Teknispertambangan;
b.
Konservasi sumberdaya min eral dan batubara;
c. d. e. f.
Keselamatan dan kes ehatan kerja pertambangan; Keselamatan operasi pertambangan; Pengelol aan lingkungan hidup, reklamas i, dan pasc atambang; Penguasaan,pengemb angan, dan penerapan teknologi pertambangan .
2. Objek Pengawasanoleh Pejabat yang Ditunjuk: •
Pemasaran;
•
Keuangan;
•
Pengelolaan data mineral dan batubara;
•
; Pengembangan tenaga kerja eknis t pertambangan
•
; Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat
•
Kegiatanlain di bidang ke giatan us aha pertambangan yang menya ngkut kepentingan umum ;
•
Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR atau IUPK;
•
J umlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan;
•
Pemanfaatan barang, jasa, eknolo t gi, dan kemampuan eka r yasa serta rancang bangun dalam neger i:
KONSERVASI SUMBERDAYA MINERAL DAN BATUBARA (PP 55 Tahun 2010, Pasal 25)
•
Recovery penambangan dan pengolahan;
•
Pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marginal;
•
Pengelolaan dan/atau pemanfaatan batubara kualitas rendah
•
dan mineral kadar rendah; Pengelolaan dan/atau pemanfaatan mineral ikutan;
•
•
Pendataan sumber daya serta cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang; dan Pendataan dan pengelolaan sisa hasil pengolahan dan pemurnian.
PENGERTIAN KONSERVASI •
•
Pengertian Umum Konservasi : Pelestarian, penghematan, pengawetan dan optimalisasi. Konservasi juga dapat dipandang dari segi ekonomi dan ekologi : – Konservasi dari segi ekonomi berarti mencoba mengalokasikan sumberdaya alam untuk sekarang, – Konservasi ekologi berarti mengalokasikan sumberdayadari alamsegi untuk sekarang dan masa yang akan datang. adalah upaya pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara secara bijaksana dan bertanggungjawab untuk dapat digunakan secara optimal pada saat ini dan masa yang akan datang.
PENGERTIAN - PENGERTIAN (UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara : Pasal 1) •
•
•
Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan
dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumberdaya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
PENGERTIAN – PENGERTIAN …. Lanjutan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Sumberdaya : endapan bahan galian yang telah dieksplorasi sehingga dapat diketahui dimensi dan kualitasnya dengan derajat keyakinan tertentu sesuai dengan standar yang berlaku. Cadangan : sumberdaya dengan derajat keyakinan tertinggi, yang setelah dievaluasi secara teknis, ekonomis dan lingkungan dinyatakan layak untuk ditambang secara menguntungkan. Cut off grade (CoG ) atau batas kadar terambil : kadar rata -rata terendah uatu s bagian terkecil dari blok cadan gan bahan gali an yang ap abila ditamba ng masih bernilai ekonomis . Stripping ratio (SR) atau nisb ah pengup asan : perba ndingan antara tonase cadangan bahan galian dengan volume material lai n (sumberdaya atau waste) yang harus digali dan dipindahkan untukdapat menambang cadangan tersebut. Bahan galian kadar marjinal : bahan galian yang me mpunyai kadar di sekitar CoG , sehingga dapat merupakan cadangan atau sumbe rdaya, tergantung pada kondisi teknologi, nilai dan harga . Bahan galian kadar rendah : sumberdaya bahan galian yang e t lah diketahui dimensi dan kua litasnya dengan ke yakinangeologitertentu, nam un kualitas tersebut masih dibawa h CoG. an yang berada di lokasi penamba ngan namuntidak termasuk yang Bahan galian lain : bahan gali diusahakan. mineral utam a yang diusahakan menurut genesanyaterjadi sec ara Mineral ikutan : mineral selain bersama-s ama dengan mineral utama . Sisa cadangan : cadangan bahan galian yang tertinggal pada saat penambangan diakhiri. Recovery penambangan : perbandingan antara jumlah prod uksi tambang deng an jumlah cadan gan layak tambang yang te rsedia dinyatakan dal am persen. Recovery pengolahan : perbandingan antara kuantitas dan kualitas produksi pengolahan/pemurnian (out-pu t) dengan uantitas k an d kualitas produks i tambang ang y masukdalam proses pengolahan/pemurnian. Produk sampingan (by product ): produksi pertambangan elain s produksi utama pertambangan yang merupakan hasilsampingan dari pro ses pengolahan dari prod uksi utama pertambangan. Sisa hasil pengolahan/ Tailing : bagian buangan pengolahan yang secara ekonomis dinilai tidak mengandung mineral berharga lagi.
IUP Eksplorasi
PU
EKSPLORASI
IUP Operasi Produksi (OP)
FS dan AMDAL
Kontruksi
Penambangan
*)
pengolahan/ pemurnian
Pengngkutan/ Penjualan
pengolahan/ pemurnian
Pengangkutan/ Penjualan
Kegiatan Usaha
Pengangkutan/ Penjualan
*) Penambangan at au Pengolahan/Pemurnianapat d dilakukan terpisah **) ApabilaPengolahan/Pemurni an terpisah,harus kerjasamadengan p emegang IUP OP Penambangan
**)
Prinsif Konservasi Eksplorasi dan Konservasi
1. Pendataan sumberdaya dan cadangan mineral dan batubara sesuai ketentuan yang berlaku
PROGRAM EKSPLORASI BIAYA ?
2. Penambangan yang optimum dan sesuai GMP 3. Penggunaan metode dan teknologi pengolahan dan pemurnian yang efektif dan efisien 4. Pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marginal, mineral kadar rendah, dan mineral ikutan serta batubara kualitas rendah 5. Pendataan sumberdaya dan cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang serta sisa pengolahan dan pemurnian
Biaya eksplorasi besar, sumberdaya terdata dengan baik.
STRATEGI PENGUSAHAAN
Strategi pengusahaan Neraca Sumberdaya-Cadangan PRODUKSI •
•
PENDAPATAN (PAD, PAJAK, Dll).
Produksi besar, pendapatan besar, umur cadangan pendek Produksi kecil, pendapatan kecil, umur cadangan panjang, potensi kehilangan momentum.
STRATEGI PEMERINTAH
Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pembinaan serta Pengawasan.
Pengaturan Secara Teknis TATA LAKSANA KONSERVASI MINERAL DAN BATUBARA 1. Pengelol aan Wil ayah Usa ha Pertambanga n Minera l dan Batubara 2. Pelaksanaa n Izin Usaha Pertambangan Mineral da n Batubara a. Pendataan Sum ber da ya Mineral dan Batubara b. Klasif ikasi Sumber daya dan Cadanga n c. Cadangan Marginal 3. Pelaksanaan Operasi Produ ksi Pert ambangan Min eral dan Batub ara a. Recovery Penamb angan Min eral dan B atubara b. Recovery Pengol ahan Min eral dan Batub ara c. Pengelol aan dan Pemanfaa tan Mineral Kada r Rendah d. Pengelol aan dan Pemanfaa tan Ba tubara Kuali tas Re ndah e. Pengelol aan dan Pemanfaata n Mineral I kut an dan/atau Mineral La in nya Serta P roduk Samp ing Hasil Proses f. Pengelola an Sisa Ha sil Pengolaha n dan Pe mur nian 4. Pelak sanaan Pascat amb ang a. Pemulihan La han b. Pengelo laan Cadangan ya ng Tidak T ertam bang
Pengaturan Secara Administrasi EVALUASI LAPORAN KRITERIA KEBERHASILA N a. Pendataan sum ber daya dan cadan gan mineral dan a btubara yang ekonomis; b. Pendataan sum ber daya dan cadan gan mineral dan a btubara yang tertambang; c. Pengelolaan cadangan marginal; d. Pemanfaatan cadangan marginal; e. Pengelolaan bat ubara kualitas re ndah dan mine ral kadar rendah; f. Pemanfaatan batubara kualitas e r ndah dan mineral kadar rendah; g. Pengelolaan mineral ikutan; h. Pemanfaatan mineral ikutan; i. Recovery penambangan minimal85%; j. Recovery pengolahan dan/atau pemurnian minimal95%; k. Pendataan kadar atau kualitas serta jumlah sisa hasil peng olahan pemurnian;dan l. Pengelolaan kadar atau kualitas serta jumlah sisa hasil pe ngolahan pemurnian; m. Upaya ste rilisasi cadang an mineral dan batubara.
tidak tidak
dan dan
PENGATURAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pembinaan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan konservasi mineral dan batubara yang dilakukan olehPemegang IUP dan IUPK. (1)Pembinaan erhad t ap pelaksanaan konservasi sumber daya mineral dan batubarasebagaimana dimaksud pada ayat (1), meli puti: a. pemberianpedomandan standarpelaksanaan; b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsult asi; c. pendidikandan pelatihan;dan d. perencanaan, penelitian, penge mbangan, pe mantauan dan evaluasi pelaksanaan. (2)Gubernu r wajib menyampaikan laporan pe mbinaan pelaksanaan konservasi sumber daya mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya kepada Menteri. (3)Bupati/walikota ajib w me nyampaikan laporan pe mbinaan pelaks anaan konservasi sumber daya mineral dan batubara sesuai kewenangannya kepada gubernur.
Pengawasan Menteri, gubernur, dan bupati/walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi mineral dan batubara oleh Pemegang IUP dan IUPK, meliputi: a. Pengawasan Administratif; dan b. Pengawasan Teknis. PengawasanAdministrat if meliputi : a. evaluasi te rhadap pelaksanaan hasil eksplorasi b. evaluasi terhadaprencana konservasi minerba pada kegiatanoperasi produksi. c. evaluasi terhadap pelaksanaan onserv k asi mine rba pada kegiat an operasi produksi d. evaluasiterhadap rencana pascatambang e. evaluasi terhadap pelaksanaan dan pend ataan konserv asi mineral dan bat ubara pada pascatambang Pengawasan T eknis yang dilakukan: a. verifikasi data, b. pelaksanaanpenambangan c. pelaksanaanpengangkutan d. pelaksanaanpenimbunan e. pelaksanaan pengolahan f. pelaksanaan pemurnian, g. pengambilandan analisis conto h. pelaksanaan st erilisasi cadangan mineral danbatubara i. pelaksanaan pascat ambang (pemulihan lahan).
Petugas dan tanggung Jawab (1)Untuk m elaksanakan ugas t pengaw asan Menteri, gubernurau at bupat i/walikota sesuai dengan kewenangannya menugaskan lnspektur Tambang . (2)Pengawasan dilakuk an paling sed ikit1 (satu) kali dalam setahun . (3)Pelaksanaan pen erapan k onservasi sumber day a mineral dan atu b bara pad a Pemegang IUP dan IUPK menjadi tanggung jawabKepala Teknik Tambang . (4)Kepala Teknik Ta mbang dalammelaksanakan konservasi sumber dayamineral dan batubara sebagaimana diatur dalam peraturan menteri dibantu ini, oleh bagian geologieksplorasi , operasipenambangan dan pengolahan-me talurgi.
SANK SI ADMINISTRATIF Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a.Peringatan tertulis; b.Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan pertam bangan;dan/atau c.Pencabutan IUP atau IUPK.
Pelaksanaan konservasi mineral dan b atubara pada perusahaan pertambangan wajib : 1. Mengacu tahap kegiatan sesuai perizinan 2. penetapan sumberdaya dan cadangan sesuai standar yang berlaku. 3. semaksimal mungkin sumberdaya ditingkatkan menjadi cadangan. 4. FS bagi seluruh kegiatan. 5. menambang seluruh cadangan yang tersedia. 6. pengelolaan dan atau pemanfaatan bahan galian kadar/nilai marjinal, kadar/nilai rendah dan bahan galian lain. 7. Upayakan pemanfaatan mineral ikutan yang ada menjadi produk sampingan. 8. Menyampaikan data lengkap sisa cadangan dan sumberdaya pada masa pengakhiran tambang. 9. pengolahan/pemurnian efektif , recovery maksimal.
perusahaan pertambangan ……………….lanjutan
9. pemanfaatan dan atau pengolahan kembali tailing untuk meningkatkan recovery. 10. penanganan sisa hasil pengolahan/tailing, keperluan dimasa mendatang. 11. konsultasi untuk rekomendasi Pemerintah/Pemda bila ada perubahan rencana dalam studi kelayakan, 12. upaya meningkatkan nilai tambah bahan galian. 13. Mengupayakan penggunaan/memanfaatkan produksi bahan galian secara tepat guna. 14. Menyediakan semua data yang diperlukan Pemerintah/Pemerintah Daerah. 15. Melaporkan penerapan konservasi bahan galian kepada Pemerintah/Pemda setiap 3 (tiga) bulan.
PENUTUP 1.
Indonesia relatif kaya akan potensi sumber daya mineral dan batubara yang bernilai ekonomis tinggi. Karakteristik pertambangan Indonesia sangat khas karena kondisi geografis dan kekayaan alamnya.
2.
Pengelolaan sumber daya mineral dan batubara:
harus secara bijak dan hati-hati dan bertanggungjawab, sebab tidak dapat terbarukan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia melalui penerapan konsep pembangunan berkelanjutan yang didasari atas aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.
3.
Konservasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan Eksplorasi dan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara .
4.
Pemanfatan potensi mineral dan batubara yang optimum harus memperhatikan aspek lain sehingga tidak mematikan atau meminimalkan potensi sumberdaya alam yang lain.
5.
Peran komoditi mineral dan batubara masih sangat besar untuk ekonomi nasional, oleh karena itu keberlanjutan industri pertambangan harus dijaga.
