Ir. Rustam, Msi Direktorat Teknik dan dan Lingkunga ingkungan n Mineral da dan Batu tuba bar ra Direk ekttorat J ende nder ral Mine Mineral dan dan Batubara
Latar Belakang •
•
Sumber Daya Alam - merupakan Sum me rupakan yang dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan Passal 33, ayat 3, UUD45 - Merupakan amanat dan acuan dalam Pa memanfaatkan Sumber Sumber Daya Alam untu untuk k kesejahteraan rakyat
•
Pen Pe ngelolaan Sumber Sumber Daya Alam merupakan mer upakan pekerjaan pekerjaan yang sangat kompleks - sejak dari inventarisasi hingga ke pengusahaannya pengusahaannya
•
Dalam pengusahaannya pengusahaannya perlu kebijakan yang dapat menjamin kelestarian lingkungan dan keseimbangan konservasi SDA
•
Pembinaan dan Pengawasan perlu dilakukan oleh Pemerintah Pem erintah dan Pemerintah Daerah dan dilakukan dilakukan oleh orang yang kompeten
Latar Belakang •
•
Sumber Daya Alam - merupakan Sum me rupakan yang dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan Passal 33, ayat 3, UUD45 - Merupakan amanat dan acuan dalam Pa memanfaatkan Sumber Sumber Daya Alam untu untuk k kesejahteraan rakyat
•
Pen Pe ngelolaan Sumber Sumber Daya Alam merupakan mer upakan pekerjaan pekerjaan yang sangat kompleks - sejak dari inventarisasi hingga ke pengusahaannya pengusahaannya
•
Dalam pengusahaannya pengusahaannya perlu kebijakan yang dapat menjamin kelestarian lingkungan dan keseimbangan konservasi SDA
•
Pembinaan dan Pengawasan perlu dilakukan oleh Pemerintah Pem erintah dan Pemerintah Daerah dan dilakukan dilakukan oleh orang yang kompeten
Industri Pertambangan Nasional dan prospektif, sumberdaya ma masih sih
•
menjanjikan •
•
•
dari segi kemudahan investasi dan kepastian kep astian hukum Sinkronisasi pengaturan dan wewenang masih bel Sinkronisasi belum um selaras – sentralisasi, desentralisasi, lintas sek toral toral Tututan Tut utan global & universal – LH, CSR, CD, SD
Pelaksanaan Kegiatan Sub Sektor Mineral dan Barubara 1.
Penciptaan kepastian hukum dalam pengusahaan mineral dan batubara
2.
Peningkatan promosi investasi pengusahaan mineral dan batubara
3.
Peningkatan pembinaan dan pengawasan pengusahaan mineral dan batubara
4.
Pemenuhan kebutuhan mineral dalam negeri
5.
Pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri
6.
Peningkatan peran nasional dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara
7.
Perlindungan Lingkungan, Konservasi dan Nilai Tambah
KEBIJAKAN KEMINERALAN DAN BATUBARA
JAMINAN KOMODITAS MINERAL DAN BATUBARA
MENINGKATNYA VALUE ADDED
MEMENUHI DIMENSI LINGKUNGAN DAN KONSERVASI
PEMANFAATAN BAHAN MINERAL DAN BATUBARA
UU No. 4 Th 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
UU No.7 Th 2004 tentang Sumber Daya Air,
UU 32 Th 2009 tentan g Perli ndungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU No.41 Th 1999 tentang Kehutanan,
UU No. 26 Th 2007; tentang Penataan Ruan g
KONDISI SAAT INI 1. Sumber daya mineral dan batubara dan panas bumi Indonesia masih cukup besar. a. Sumber daya batubara 104,7 mil iar ton (MT) dan cadangan sebesar 20.9 MT ; b. Sumberdaya nikel 1,8 MT, bauksit sebesar 726 juta ton, besi pr imer sebesar 382 jut a ton, dll. 2. Pert ambangan telah berperan besar dalam pembangunan nasional, tahun 2010 penerimaan negara dari minerbapabum sekitar 56 triliun. Investasi untuk tahun 2010 mencapai sebesar US$ 2,2 mil iar. 3. Saat ini terdapat 12 KK (mineral), 47 PKP2B (batubara) yang sudah dalam tahap produksi, disamping KP dan SIPD di daerah yang jumlahnya lebih dari 10245 buah. 4. Terbit nya UU No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberi kan arah baru terhadap kebijakan pertambangan mineral dan batubara ke-depan, termasuk: pengaturan DMO, produksi minerba, nilai tambah produk pertambangan, good m ining practice, Pembi naan dan Pengawasan dll.
Pasal 2 huruf a dan d: Pertambangan mi neral dan/atau batubara dikelol a berasaskan: manfaat, keadilan, dan keseimbangan; berkelanjutan dan berwawasanlingkungan. Pasal 6 ayat (1) huruf k: Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain: penetapan kebij akan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi Pasal 39 ayat (2) huruf s, Pasal 79 huruf s: IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan memuat sekurang-kurangnya konservasi mineral atau batubara Pasal 96 huruf d: Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan upaya konservasi sumber d aya mineral dan batubara Pasal 141 ayat (1) huruf e: Pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan, antara lain, berupa konservasi sumber daya mineral dan batubara
Pasal 22 ayat (1) huruf b: Untuk menetapkan WIUP dalam suatu WUP sebagaimana harus memenuhi kriteria kaidahkonservasi Pasal 29 ayat (2) huruf d: Menteri menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WPN harus memenuhi kriteria untuk keperluan konservasi komod itas tambang Pasal 32 ayat (1) huruf b: Untuk menetapkan WIUPK dalam suatu WUPK harus memenuhi kriteria kaidah konservasi
Pasal 89 ayat (2) huruf b: Pengendalian produksi mi neral dan batubara pada IUP/IUPK Operasi Produksi dil akukan untuk melakukan konservasi sumber daya mineral dan batubara;
Pasal 16 huruf e: Pengawasan atas pelaksanaan usaha pertambangan dilakukan terhadap konservasi sumber daya mineral dan batubara; Pasal 25 ayat (1): Pengawasan konservasi sumber daya mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e paling sedikit meliputi: a) recovery penambangan dan pengolahan; b) pengelolaan dan/ atau pemanfaatan cadangan marginal; c) pengelolaan dan/atau pemanfaatan batubara kualitas rendah dan mineral kadar rendah; d) pengelolaan dan/atau pemanfaatan mineral ikutan; e) pendataan sumber daya serta cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang; dan f) pendataan dan pengelolaan s isa hasil pengolahan dan
Pasal 3 ayat (2): Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib memenuhi prinsip: a.perlindungan dan pertambangan;
pengelolaan
lingkungan
b. keselamatan dan kesehatan kerja; dan c. konservasi mineral dan batubara. Penambangan yang optimum Penggunaan metode dan teknologi pengolahan dan pemurnian yang efektif dan efisien Pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marginal, mineral kadar rendah, dan mineral ikutan serta batubara kualitas rendah
hidup
PENGAWASAN MENTERI, GUBERNUR, BUPATI/ WALIKOTA MELAKUKAN PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN KEPADA PEMEGANG IUP, IPR, DAN IUPK 1.
Objek Pengawasan oleh Inspektur Tambang
:
a.
Teknispertambangan;
b.
Konservasi sumber daya mineral dan batubara;
c. d. e. f.
Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan; Keselamatan operasi pertambangan; Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang; Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan .
2. Objek Pengawasan oleh Pejabat yang Ditunjuk: •
Pemasaran;
•
Keuangan;
•
Pengelolaan data mineral dan batubara;
•
Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
•
Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
•
Kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
•
Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR atau IUPK;
•
J umlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan;
KONSERVASI SUMBERDAYA MINERAL DAN BATUBARA (PP 55 Tahun 2010, Pasal 25)
•
Recovery penambangan dan pengolahan;
•
Pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marginal;
•
•
•
•
Pengelolaan dan/atau pemanfaatan batubara kualitas rendah dan mineral kadar rendah; Pengelolaan dan/atau pemanfaatan mineral ikutan; Pendataan sumber daya serta cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang; dan Pendataan dan pengelolaan sisa hasil pengolahan dan pemurnian.
PENGERTIAN KONSERVASI •
•
Pengertian Umum Konservasi : Pelestarian, penghematan, pengawetan dan optimalisasi. Konservasi juga dapat dipandang dari segi ekonomi dan ekologi : – Konservasi dari segi ekonomi berarti mencoba mengalokasikan sumberdaya alam untuk sekarang, – Konservasi dari segi ekologi berarti mengalokasikan sumberdaya alam untuk sekarang dan masa yang akan datang. adalah upaya pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara secara bijaksana dan bertanggungjawab untuk dapat digunakan secara optimal pada saat ini dan masa yang akan datang.
PENGERTIAN - PENGERTIAN (UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara : Pasal 1) •
•
•
Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumberdaya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
PENGERTIAN – PENGERTIAN …. Lanjutan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Sumberdaya: endapan bahan galian yang telah dieksplorasi sehingga dapat diketahui dimensi dan kualitasnya dengan derajat keyakinan tertentu sesuai dengan standar yang berlaku. Cadangan: sumberdaya dengan derajat keyakinan tertinggi, yang setelah dievaluasi secara teknis, ekonomis dan lingkungan dinyatakan layak untuk ditambang secara menguntungkan. Cut off grade (CoG) atau batas kadar terambil : kadar rata-rata terendah suatu bagian terkecil dari blok cadangan bahan galian yang apabila ditambang masih bernilai ekonomis. Stripping ratio (SR) atau nisb ah pengup asan: perbandingan antara tonase cadangan bahan galian dengan volume material lain (sumberdaya atau waste) yang harus digali dan dipindahkan untuk dapat menambang cadangan tersebut. Bahan galian kadar marjinal: bahan galian yang mempunyai kadar di sekitar CoG, sehingga dapat merupakan cadangan atau sumberdaya, tergantung pada kondisi teknologi, nilai dan harga. Bahan galian kadar rendah : sumberdaya bahan galian yang telah diketahui dimensi dan kualitasnya dengan keyakinan geologi tertentu, namun kualitas tersebut masih dibawah CoG. Bahan galian lain : bahan galian yang berada di lokasi penambangan namun tidak termasuk yang diusahakan. Mineral ikutan : mineral selain mineral utama yang diusahakan menurut genesanya terjadi secara bersama-sama dengan mineral utama. Sisa cadangan : cadangan bahan galian yang tertinggal pada saat penambangan diakhiri. Recovery penambangan : perbandingan antara jumlah produksi tambang dengan jumlah cadangan layak tambang yang tersedia dinyatakan dalam persen. Recovery pengolahan : perbandingan antara kuantitas dan kualitas produksi pengolahan/pemurnian (out-put) dengan kuantitas dan kualitas produksi tambang yang masuk dalam proses pengolahan/pemurnian. Produk sampingan (by product ): produksi pertambangan selain produksi utama pertambangan yang merupakan hasil sampingan dari proses pengolahan dari produksi utama pertambangan. Sisa hasil pengolahan/Tailing: bagian buangan pengolahan yang secara ekonomis dinilai tidak mengandung mineral berharga lagi.
IUP Eksplorasi
PU
EKSPLORASI
IUP Operasi Produksi (OP) *)
FS dan AMDAL
Kontruksi
Penambangan
pengolahan/ pemurnian
Pengngkutan/ Penjualan
pengolahan/ pemurnian
Pengangkutan/ Penjualan
Kegiatan Usaha
Pengangkutan/ Penjualan
*) P enambangan atau Pengolahan/Pemurnian dapat dilakukanterpisah
**)
Prinsif Konservasi 1. Pendataan sumberdaya dan cadangan mineral dan batubara sesuai ketentuan yang berlaku
Eksplorasi dan Konservasi PROGRAM EKSPLORASI BIAYA ?
2. Penambangan yang optimum dan sesuai GMP 3. Penggunaan metode dan teknologi pengolahan dan pemurnian yang efektif dan efisien 4. Pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marginal, mineral kadar rendah, dan mineral ikutan serta batubara kualitas rendah 5. Pendataan sumberdaya dan cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang serta sisa pengolahan dan pemurnian
Biaya eksplorasi besar, sumberdaya terdata dengan baik.
STRATEGI PENGUSAHAAN
Strategi pengusahaan Neraca Sumberdaya-Cadangan PRODUKSI •
•
PENDAPATAN (PAD, PAJAK, Dll).
Produksi besar, pendapatan besar, umur cadangan pendek Produksi kecil, pendapatan kecil, umur cadangan panjang, potensi kehilangan momentum.
STRATEGI PEMERINTAH
Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pembinaan serta Pengawa
Pengaturan Secara Teknis TATA LAKSANA KONSERVASI MINERAL DAN BATUBARA 1. Pengelol aan Wil ayah Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 2. Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara a. Pendataan Sumber daya Mineral dan Batubara b. Klasif ikasi Sumber daya dan Cadangan c. Cadangan Marginal 3. Pelaksanaan Operasi Produ ksi Pertambangan Mineral dan Batubara a. Recovery Penambangan Mineral dan Batubara b. Recovery Pengol ahan Mineral dan Batubara c. Pengelol aan dan Pemanfaatan Mineral Kadar Rendah d. Pengelol aan dan Pemanfaatan Batubara Kuali tas Rendah e. Pengelol aan dan Pemanfaatan Mineral Ikut an dan/atau Mineral Lainnya Serta Produk Samping Hasil Proses f. Pengelolaan Sisa Hasil Pengolahan dan Pemur nian 4. Pelaksanaan Pascatambang a. Pemulihan Lahan b. Pengelolaan Cadangan yang Tidak Tertambang
Pengaturan Secara Administrasi EVALUASI LAPORAN KRITERIA KEBERHASILAN a. Pendataan sumber daya dan cadangan mineral dan batubara yang tidak ekonomis; b. Pendataan sumber daya dan cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang; c. Pengelolaan cadangan marginal; d. Pemanfaatan cadangan marginal; e. Pengelolaan batubara kualitas rendah dan mineral kadar rendah; f. Pemanfaatan batubara kualitas rendah dan mineral kadar rendah; g. Pengelolaan mineral ikutan; h. Pemanfaatan mineral ikutan; i. Recovery penambangan minimal85%; j. Recovery pengolahan dan/atau pemurnian minimal95%; k. Pendataan kadar atau kualitas serta jumlah sisa hasil pengolahan dan pemurnian; dan l. Pengelolaan kadar atau kualitas serta jumlah sisa hasil pengolahan dan pemurnian; m Upaya sterilisasi cadangan mineral dan batubara.
PENGATURAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pembinaan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan konservasi mineral dan batubara yang dilakukan oleh Pemegang IUP dan IUPK. (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan konservasi sumber daya mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan; b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; c. pendidikan dan pelatihan; dan d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan. (2) Gubernur wajib menyampaikan laporan pembinaan pelaksanaan konservasi sumber daya mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya kepada Menteri. (3) Bupati/walikota wajib menyampaikan laporan pembinaan pelaksanaan konservasi sumber daya mineral dan batubara sesuai kewenangannya kepada gubernur.
Pengawasan Menteri, gubernur, dan bupati/walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi mineral dan batubara oleh Pemegang IUP dan IUPK, meliputi: a. Pengawasan Administratif; dan b. Pengawasan Teknis. Pengawasan Administratif meliputi: a. evaluasi terhadap pelaksanaan hasil eksplorasi b. evaluasi terhadap rencana konservasi minerba pada kegiatan operasi produksi. c. evaluasi terhadap pelaksanaan konservasi minerba pada kegiatan operasi produksi d. evaluasi terhadap rencana pascatambang e. evaluasi terhadap pelaksanaan dan pendataan konservasi mineral dan batubara pada pascatambang Pengawasan Teknis yang dilakukan: a. verifikasi data, b. pelaksanaan penambangan c. pelaksanaan pengangkutan d. pelaksanaan penimbunan e. pelaksanaan pengolahan f. pelaksanaan pemurnian, g. pengambilan dan analisis conto h. pelaksanaan sterilisasi cadangan mineral dan batubara
Petugas dan tanggung Jawab (1) Untuk melaksanakan tugas pengawasan Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menugaskanlnspektur Tambang. (2) Pengawasan dilakukan paling sedikit1 (satu) kali dalam setahun. (3) Pelaksanaan penerapan konservasi sumber daya mineral dan batubara pada Pemegang IUP dan IUPK menjadi tanggung jawabKepala Teknik Tambang. (4) Kepala Teknik Tambang dalam melaksanakan konservasi sumber daya mineral dan batubara sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini, dibantu oleh bagian geologi-eksplorasi, operasi penambangan dan pengolahan-metalurgi.
SANKSI ADMINISTRATIF Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a.Peringatan tertulis; b.Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan; dan/atau c. Pencabutan IUP atau IUPK.
Pelaksanaan konservasi mineral dan batubara pada perusahaan pertambangan wajib : 1. Mengacu tahap kegiatan sesuai perizinan 2. penetapan sumberdaya dan cadangan sesuai standar yang berlaku. 3. semaksimal mungkin sumberdaya ditingkatkan menjadi cadangan. 4. FS bagi seluruh kegiatan. 5. menambang seluruh cadangan yang tersedia. 6. pengelolaan dan atau pemanfaatan bahan galian kadar/nilai marjinal, kadar/nilai rendah dan bahan galian lain. 7. Upayakan pemanfaatan mineral ikutan yang ada menjadi produk sampingan. 8. Menyampaikan data lengkap sisa cadangan dan sumberdaya pada masa pengakhiran tambang. 9. pengolahan/pemurnian efektif , recovery maksimal.
perusahaan pertambangan ……………….lanjutan
9. pemanfaatan dan atau pengolahan kembali tailing untuk meningkatkan recovery. 10. penanganan sisa hasil pengolahan/tailing, keperluan dimasa mendatang. 11. konsultasi untuk rekomendasi Pemerintah/Pemda bila ada perubahan rencana dalam studi kelayakan, 12. upaya meningkatkan nilai tambah bahan galian. 13. Mengupayakan penggunaan/memanfaatkan produksi bahan galian secara tepat guna. 14. Menyediakan semua data yang diperlukan Pemerintah/Pemerintah Daerah. 15. Melaporkan penerapan konservasi bahan galian kepada Pemerintah/Pemda setiap 3 (tiga) bulan.
PENUTUP 1.
Indonesia relatif kaya akan potensi sumber daya mineral dan batubara yang bernilai ekonomis tinggi. Karakteristik pertambangan Indonesia sangat khas karena kondisi geografis dan kekayaan alamnya.
2.
Pengelolaan sumber daya mineral dan batubara:
harus secara bijak dan hati-hati dan bertanggungjawab, sebab tidak dapat terbarukan
harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia melalui penerapan konsep pembangunan berkelanjutan yang didasari atas aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.
3.
Konservasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan Eksplorasi dan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara .
4.
Pemanfatan potensi mineral dan batubara yang optimum harus memperhatikan aspek lain sehingga tidak mematikan atau meminimalkan potensi sumberdaya alam yang lain.
5.
Peran komoditi mineral dan batubara masih sangat besar untuk ekonomi nasional, oleh karena itu keberlanjutan industri pertambangan harus dijaga.
