1
•
Kedudukan CPNS
•
Diklat Pra Jabatan sebagai salah satu syarat
•
Maksud Diklat Pra Jabatan
•
–
Pengetahuan
–
Ketrampilan
–
Pembentukan perilaku
CPNS perlu diberikan pemahaman mengenai Manajemen Kepegawaian Negara 2
•
Kedudukan CPNS
•
Diklat Pra Jabatan sebagai salah satu syarat
•
Maksud Diklat Pra Jabatan
•
–
Pengetahuan
–
Ketrampilan
–
Pembentukan perilaku
CPNS perlu diberikan pemahaman mengenai Manajemen Kepegawaian Negara 2
Administrasi adalah proses kerjasama dari sekelompok manusia Administrasi dalam bidang pemerintahan maupun swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang effisien (Mokhamad Syuhadhak, 1994:2)
Sedangkan Administrasi Kepegawaian Kepegawaian menurut FELIX A. NIGRO adalah seni memilih pegawai-pegawai baru dan Memperkerjakan pegawai-pegawai lama sedemikian rupa sehingga diperoleh kualitas dan kuantitas hasil pelayanan yang optimal.
Manajemen PNS adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian. (Pasal 1 Angka 8 Undang-undang 43/199 43/1999) 9)
Pegawai Negeri adalah setiap WNI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan diangkat oleh Pejabat Yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Pusat Pegawai Negeri Sipil Daerah Anggota TNI Anggota Kepolisian Negara RI
PNS berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah dan pembangunan. Netral.
Kewajiban Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan Pemerintah Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab Menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan
Peraturan yang mengatur mengenai kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh PNS
Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Menurut PP 30/ 1980 Pegawai Negeri Sipil Wajib : a.
Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah
b.
Mengutamakan kepentingan Negara diatas ke-pentingan golongan atau diri sendiri, serta meng hindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak pemerintah
c.
Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan PNS.
d.
Mengangkat dan mentaati sumpah/janji PNS dan sumpah/janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e.
Menyimpan rahasia Negara dan atau rahasia jabatan sebaik-baiknya.
f.
Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum.
g.
Melaksanakan pengabdian.
h.
Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara.
tugas
kedinasan
dengan
sebaik-baiknya
&
penuh
i.
Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil.
j.
Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yg dapat membahaya kan atau merugikan Negara/Pemerintah, terutama dibidang keamanan, keuangan & materiil.
k. Mentaati ketentuan jam kerja. l.
Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
m. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik baiknya. n. Memberikan pelayanan dengan sebaik baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing. o. Bertindak dan bersikap tegas tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya. p. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya. q. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya. r.
Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya.
s. Memberikan kesempatan kepada bawahannya mengembangkan kariernya. t.
Mentaati ketentuan peraturan perundang undangan tentang perpajakan.
u. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan satun terhadap masyarakat sesama Pegawai Negeri Sipil dan terhadap atasan. v. Hormat menghormati antara sesama warganegara yang memeluk Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berlainan. w. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat. x. Mentaati segala peraturan perundang undangan & peraturan kedinasan yang berlaku. –
y. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang. z. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin
Larangan a. Melakukan hal hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil b. Menyalahgunakan wewenangnya c. Tanpa izin Pemerintah menjadi Pegawai atau bekerja untuk negara asing. d. Menyalahgunakan barang barang uang atau surat surat berharga milik Negara. e. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan menyewakan atau meminjamkan barang barang, dokumen atau surat surat berharga milik Negara s ecara tidak sah. f. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, te-man sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara. g. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya. h. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan deng-an jabatan atau pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. i. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Pegawai Negeri Sipil kecuali untuk kepentingan jabatan .
j.
Bertindak sewenang wenang terhadap bawahannya.
k.
Melakukan sesuatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat mengahalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani.
l.
Mengahalangi berjalannya tugas kedinasan.
m. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain. n.
Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Pemerintah.
o.
Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya.
p.
Memiliki saham suatu perusahaan yang kegiatan usahanya tidak berada dalam ruang lingkup kekuasaannya yang jumlah dan sifat pemilikan itu sedemikian rupa sehingga melalui pemilik saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya perusahaan.
q.
Melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi maupun sambilan menjadi direksi pimpinan atau komisaris perusahaan swasta bagi yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a keatas atau yang memangku jabatan eselon I.
r.
Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi golongan atau pihak lain.
Di samping itu PNS juga dilarang : Menjadi Anggota Partai Politik Menjadi Istri kedua, ketiga dan seterusnya bagi PNS wanita.
NO 1
2
3
TINGKAT HUDIS Hudis Ringan
Hudis Sedang
Hudis Berat
JENIS HUDIS
LAMA HUDIS
KEBERATAN
Tegoran Lisan
-
Tegoran tertulis
-
Sda
Sda
Pernyataan tidak puas scr tertulis
-
sda
Sda
Penundaan KGB
3 bln
Penurunan Gaji sebesar satu kali KGB
3 bln
Penundaan KP
6 bln
Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah Pembebasan dari jabatan
–
–
Tidak dpt diajukan keberatan
BERLAKUNYA HUDIS
1 thn
1 thn
Selambatnya 14 hr dari tgl hudis diterima
Saat disampaikan kepada ybs
a.
b.
Sda c.
6 bln
–
–
1 thn
1 thn
Sda
Sda
Hari ke 15 sejak keputusan diterima, jika tidak ada keberatan Pada tanggal berikut dari tanggal keberatan dikabulkan/ ditolak Hari ke 30 dari saat hudis disampaikan pada P N S, jika ybs tdk datang pada waktu yg ditentukan untuk menerima hudis Sda
-
Tdk bisa diajukan keberatan
Sejak hudis ditandatangani
Pemberhentian dg hormat sbg P N S tidak atas permintaan sendiri
-
Selambatnya 14 hr dari tgl hudis diterima
a.
Pemberhentian tdk dgn hormat sbg P N S
-
Sda
b.
c.
Hari ke 15 sejak keputusan diterima, jika tidak ada keberatan Pada tanggal berikut dari tanggal keberatan dikabulkan/ ditolak Hari ke 30 dari saat hudis disampaikan pada P N S, jika ybs tdk datang pada waktu yg ditentukan untuk menerima hudis
Gaji pokok CPNS adalah sebesar 80 % dari gaji pokok yang diperuntukkan untuk Pegawai Negeri Sipil tersebut, yang dibayarkan sejak ybs secara nyata melaksanakan tugas. Apabila CPNS telah mempunyai masa kerja yang dapat diperhitungkan untuk menetapkan gaji pokok , diberikan gaji pokok segaris sesuai masa kerja yang diakui sebagai masa kerja golongan. Kepada seorang yang diangkat langsung menjadi PNS apabila telah mempunyai pengalaman kerja yang dapat diperhitungkan untuk menetapkan gaji , diberikan gaji pokok segaris dengan pengalaman kerja yang ditetapkan sebagai masa kerja golongan. PNS yang diangkat dalam suatu pangkat lebih tinggi dari pangkat lama , diberikan gaji pokok baru berdasarkan pangkat baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan ruang menurut pangkat lama. Sedangkan PNS yang diturunkan pangkatnya lebih rendah dari pangkat lama , diberikan gaji pokok berdasarkan pangkat baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan ruang menurut pangkat lama . 15
TUNJANGAN Untuk mendukung kesejahtaraan PNS beserta keluarganya pokok diberikan pula berbagai macam tunjangan yaitu : A. TUNJANGAN KELUARGA
disamping gaji
Tunjangan keluarga diatur dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 , dengan ketentuan sebagai berikut : PNS yang beristeri / bersuami diberikan tunjangan isteri/suami sebesar 10 % dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan apabila kedua-duanya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil , maka tunjangan ini hanya diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok yang tertinggi . PNS yang mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 21 tahun , belum pernah kawin , tidak mempunyai penghasilan sendiri , dan nyata menjadi tanggungan diberikan tunjangan sebesar 2 % dari gaji pokok tiap-tiap anak . Ketentuan kurang dari 21 tahun dapat diperpanjang sampai umur 25 tahun apabila anak tersebut masih bersekolah. Tunjangan yang diberikan sebanyak-banyaknya untuk dua orang anak termasuk anak angkat , yaitu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBN Pasal 53 menyebutkan bahwa terhitung mulai tanggal 1 April 1995 tunjangan anak , tunjangan beras untuk anak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dibatasi hingga sebanyak-banyaknya dua orang.
B. TUNJANGAN JABATAN
Berdasarkan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 kepada Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan tertentu diberikan tunjangan jabatan. Yang dimaksud dengan jabatan tertentu adalah jabatan-jabatan struktural ( seperti Direktur Jenderal , Direktur , Kepala Biro , Kepala Bagian dan sebagainya ) dan jabatan fungsional ( seperti Widyaiswara , Penyuluh Pertanian, Guru, Dosen, Peneliti dan sebagainya ). Macam-macam jabatan Keputusan Presiden .
serta
tunjangan
diatur
dengan
Tunjangan jabatan struktural diberikan menurut tingkatan eselon yang dijabat dari pejabat yang bersangkutan. Besarnya tunjangan jabatan fungsional adalah berbeda-beda untuk setiap jenis jabatan fungsional tersebut dan diatur dengan Keputusan Presiden .
C. TUNJANGAN PANGAN
Tunjangan pangan diberikan kepada istri/suami dan anak berupa beras sebanyak 10 kg perjiwa/ bulan. Tunjangan pangan dapat diberikan berupa beras atau dibayar dengan uang yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan .
D . TUNJANGAN LAIN – LAIN
Selain tunjangan yang ditentukan seperti tersebut di atas , apabila ada alasan yang kuat , kepada PNS diberikan tunjangan-tunjangan lain seperti tunjangan kemahalan daerah , tunjangan penyesuaian indek harga , tunjangan karena resiko pekerjaan .
PEMOTONGAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL Iuran Wajib . Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 dan dirubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977 sebagai usaha kesejahteraan pegawai , maka setiap Pegawai Negeri Sipil dipotong 10 % dari penghasilan sebulan. •
•
•
Askes THT/Taspen Dana Pensiun
:2% : 3,25 % : 4,75 %
Tabungan Perumahan . Berdasarkan KEPPRES Nomor 14 Tahun 1993 dan KEPPRES Nomor 46 Tahun 1994 setiap PNS aktif sejak 1 Januari 1993 menjadi anggota Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil. Besarnya tabungan tiap bulan adalah sebagai berikut : a. Golongan I Rp. 3.000,-. b. Golongan II Rp. 5.000,-. c. Golongan III Rp. 7.000,d. Golongan IV Rp. 10.000,-.
Pajak Penghasilan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor 636/KMK/04/1994 menuatakan bahwa pengenaan PPh Pasal 21 bagi Pejabat Negara , Pegawai Negeri Sipil , Anggota ABRI , dan Pensiunan termasuk janda/duda dan atau anak-anaknya atas penghasilan berupa gaji kehormatan , gaji atau uang pensiun , tunjangan yang terkait dengan gaji kehormatan yang tercantum dalam daftar gaji / daftar pembayaran pensiunan atau daftar pembayaran lain. Demikian juga terhadap honorarium , uang sidang , uang prestasi kerja, dan imbalan lain dengan nama apapunyang dibebankan pada keuangan negara dipotong PPh pasal 21 sebesar 15 % jumlah bruto pnghasilan .
JENIS CUTI 1. Cuti Tahunan 2. Cuti Besar 3. Cuti Sakit 4. Cuti Bersalin 5. CKAP 6. Cuti diluar tanggungan Negara
PERAWATAN, TUNJANGAN CACAT DAN UANG DUKA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PP. No. 12 Tahun 1981) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengalami kecelakaan karena dinas sehingga yang bersangkutan menderita sakit, menderita cacat atau bahkan meninggal dunia sudah selayaknya memperoleh perawatan, pengobatan dan atau rehabilitasi. Sedangkan bagi mereka yang karena kecelakaan dinas tersebut mengakibatkan tidak bisa bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, perlu diberikan penghargaan dalam bentuk tunjangan cacat disamping pensiun yang berhak diterimanya, sehingga ia tetap dapat hidup layak. Sedangkan yang meninggal dunia diberikan penghargaan kenaikan pangkat anumerta dan uang duka tewas
Sistem Karier : sistem kepeg. di mana utk pengangkatan pertama didasarkan pd kecakapan, sedang dlm pengembangan masa kerja, pengalaman, kesetiaan, pengabdian & syarat lainnya turut menentukan.
: utk mengisi jab yg lowong dlam organisasi S i s t em K a r i er T e r b u k a terbuka bagi setiap WN spnjg kecakapan & pglmn yg diperlukan terpenuhi
S i s t em K a r i e r T er t u t u p : utk mengisi jab yg lowong dlm organisasi
hanya dpt diisi oleh pegawai yg ada dlm organisasi itu. Sistem Tertutup dlm arti departemen Sistem Tertutup dlm arti propinsi Sistem Tertutup dlm arti negara
Sistem Prestasi Kerja : sistem kepeg. di mana utk pengangkatan dlm suatu jabatan didasarkan atas kecakapan & prestasi yg dicapai.
Perencanaan Pegawai merupakan peramalan kebutuhan pegawai pada masa kini dan masa yg akan datang dari berbagai jenis pekerjaan sesuai tuntutan organisasi
Peramalan pegawai untuk memenuhi kebutuhan jk pendek mendasarkan pd ketersediaan anggaran dan beban kerja; sedang u jk panjang dg analisis dr ahli, permintaan unit kerja, analisis trend dsb
Scr empiris perencanaan kepegawaian dimulai dr inventarisasi lowongan jabatan yg tlh ditetapkan dlm formasi beserta syarat jabatanya, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan sbg CPNS, sampai pengangkatan menjadi PNS dan penempatannya 24
Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu
Tujuan ditetapkannya formasi adalah agar satuan organisasi Negara mempunyai jumlah dan mutu/kualitas pegawai yang memadai sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pada masing-masing satuan organisasi.
27
Formasi masing-masing satuan organisasi negara disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai Pejabat Pembina Kepegawaian menyusun formasi masingmasing satuan organisasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah selambat-lambatnya akhir bulan januari setiap tahun anggaran. Analisis kebutuhan dilakukan berdasarkan analisis terhadap : Jenis pekerjaan Sifat pekerjaan Beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang PNS Prinsip pelaksanaan pekerjaan Peralatan yang tersedia Kemampuan keuangan negara
Formasi PNS secara Nasional setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di Bidang PAN setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan Kepala BKN.
Formasi PNS Pusat adalah Formasi bagi PNS yang bekerja pada suatu satuan organisasi Pemerintah Pusat. Setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di Bidang PAN setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Kepala BKN.
Formasi PNS daerah adalah formasi bagi PNS yang bekerja pada suatu satuan organisasi Pemerintah Daerah. Setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang PAN, berdasarkan pertimbangan tertulis dari Kepala BKN.
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah untuk mengisi formasi yang lowong. Lowongnya formasi dalam suatu organisasi pada umumnya disebabkan oleh dua hal, yaitu adanya Pegawai Negeri Sipil yang berhenti, pensiun dan meninggal dunia atau adanya perluasan organisasi.
Karena pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah untuk mengisi formasi yang lowong, maka penerimaan Pegawai Negeri Sipil harus berdasarkan kebutuhan.
Setiap Warga Negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) setelah memenuhi syarat yang ditentukan.
Pengadaan PNS harus didasarkan atas syarat-syarat obyektif yang telah ditentukan, dan tidak boleh didasarkan atas jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan atau daerah.
Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengadaan PNS Pengumuman Persyaratan Pelamaran Penyaringan Pengangkatan CPNS Hak gaji CPNS
Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemberhentian CPNS
NO
STTB/Ijazah
Golru Terendah
1
SD
I/a
2
SLTP
I/c
3
SLTPKejuruan
I/c
4
SLTA / SLTA Kejuruan / DI
II/a
5
Diploma II
II/b
6
SGPLB
II/b
7
Sarjana Muda / Diploma III /Akademi / Bakaloreat
II/c
8
Sarjana / Diploma IV
III/a
9
S-2 / Dokter / Apoteker
III/b
10
Doktor
III/c
Nama / Susunan Pangkat & Gol. Ruang PNS NO
PANGKAT
GOL
RUANG
1
Juru Muda
I
a
2
Juru Muda Tk I
I
b
3
Juru
I
c
4
Juru Tk I
I
d
5
Pengatur Muda
II
a
6
Pengatur Muda Tk I
II
b
7
Pengatur
II
c
8
Pengatur Tk I
II
d
9
Penata Muda
III
a
10
Penata Muda Tk I
III
b
11
Penata
III
c
12
Penata Tk I
III
d
13
Pembina
IV
a
14
Pembina Tk I
IV
b
15
Pembina Utama Muda
IV
c
16
Pembina Utama Madya
IV
d
17
Pembina Utama
IV
e
Calon PNS diberhentikan dengan hormat, bila :
mengajukan permohonan berhenti tidak memenuhi syarat kesehatan tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dan telah mengajukan surat permohonan berhenti secara tertulis kepada pejabat pembina kepegawaian 1 (satu) bulan setelah diterimanya keputusan pengangkatan Calon PNS tidak melapor dan melaksanakan tugas, kecuali bukan karena kesalahan yang bersangkutan.
Calon PNS diberhentikan tidak dengan hormat, apabila :
1. Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau
bukti yang tidak benar. Yang dimaksud keterangan-keterangan atau bukti-bukti yang tidak benar dalam ketentuan ini adalah apabila keterangan tersebut mengakibatkan kerugian pada negara atau setelah diketahui kebenarannya seharusnya tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Calon PNS.
2. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan
yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/ tugasnya;
3. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat 4. menjadi anggota dan/atau pengurus
partai politik tanpa mengajukan surat permohonan berhenti secara tertulis kepada pejabat pembina kepegawaian
Pemberhentian Calon PNS ditetapkan dengan surat keputusan pejabat pembina kepegawaian.
Sumpah/ janji adalah suatu kesanggupan untuk mentaati keharusan atau untuk tidak melakukan larangan yang ditentukan, yang diikrarkan dihadapan atasan yang berwenang menurut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Kesanggupan bukan saja kepada pyb, tetapi juga merupakan kesanggupan terhadap Tuhan, bahwa yang bersumpah akan mentaati segala keharusan dan tidak melakukan segala larangan yang ditentukan ditentukan..
Pasal 17 UU No. 43 Th. 1999 Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu Jabatan karier adalah jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri yang telah beralih status sebagai Pegawai Negeri Sipil. Terdiri dari :
Jabatan Struktural Jabatan Fungsional
KENAIKAN PANGKAT
: adalah kedudukan yang menunPANGKAT jukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sbg dasar penggajian
: adalah penghargaan KENAIKAN PANGKAT yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara
TUJUAN Sbg dorongan kpd pns utk lebih meningkatkan pengabdiannya 40
Masa Kenaikan Pangkat PNS Masa kenaikan pangkat PNS ditetapkan tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun kecuali Kenaikan Pangkat Anumerta dan Kenaikan Pangkat Pengabdian. Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama PNS dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. 41
Sistem Kenaikan Pangkat PNS
Sesuai dengan Pasal 18 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999, dinyatakan bahwa kenaikan pangkat dilaksanakan dengan : Sistem Kenaikan Pangkat Reguler Sistem Kenaikan Pangkat Pilihan
Disamping itu, kepada Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan : Kenaikan Pangkat Anumerta bagi PNS yang tewas Kenaikan Pangkat Pengabdian bagi PNS yang : Meninggal dunia; Mencapai batas usia pensiun; Cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.
