LANDAS KONTINEN
Iman Prihandono Prihandono,, SH., MH., LL.M Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Universitas Airlangga Airlangga E-Mail:
[email protected] Blog:: imanprihandono.wordpress.com Blog
Truman Proclamation 1945 “The Government Government of the United States regards the natural resources of the t he subsoil and seabed of the continental continental shelf shelf beneath the high seas but contiguous contiguous to the coast of the United States as appertaining to the United States, subject subject to its ju its ju ri sd ic ti on and co cont nt ro l ”.
Continental Shelf Convention 1958
North Sea Continental Shelf Case ICJ 1969:
“… sovereign rightss for the purpose of sovereign right exploring and exploiting the resources of the continental shelf ” (CSC Art. 2)
“The rights of the coastal States in respect of the area of continental shelf that constitutes a natural prolongation of its land territory… territory… and as an extension of it in an exercise of sovereign rights for the purpose of exploring the seabed and exploiting its natural resources. In short there is here an inherent right” right ”.
1
Libya/Malta Continental Shelf Case
Definisi: CSC 1958
ICJ 1985: “…there “…there can be a continental shelf without EEZ but there cannot be an EEZ without a continental shelf.” shelf.”
Definisi: LOSC 1982 “… comprises the seasea-bed and subsoil of the submarine areas that extend beyond its territorial sea throughout the natural prolongation of its land territory to the outer edge of the conti nental margin , or continental to a dist ance of 200 nautic al mil miles nautical es from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured where the outer edge of the continental margin does not extend distance ”. (Art extend up to that distance 76(1))
“The sea bed and subsoil of the submarine areas adjacent to the coast but but outside the area of the territorial sea, to a depth of 200 meters or, beyond that limit, to where the depth of the the superjacent waters admits of the exploitation of the natural resources of the said areas…” areas…”.. (CSC Art. 1)
Perbedaan CSC dan LOSC: CSC 1958 menggunakan kriteria KEDALAMAN KEDALAMAN 200 meter. LOSC 1982 menggunakan kriteria JARAK.
Perbedaan Pengertian: Pengertian: Landas kontinen bukan hanya merupakan fenomena geografis dan geologis, geologis, tetapi juga tetapi juga merupakan fenomena fenomena ekonomi ekonomi karena kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
Geologis Geologis: mulai tepi pantai. pantai. Hukum : setelah laut teritorial. teritorial. Geologis Geologis: sampai laut menurun secara tajam (kirakira-kira 200 meter). Hukum : 200 meter atau lebih. lebih.
2
Definisi Geografis
Dasar laut Dasar laut dibagi menjadi 2 bagian, bagian, yaitu tepian kontinen (continental margin) margin) dan dasar laut dasar laut dalam (deep ocean floor ); );
Tepian kontinen merupakan lanjutan daratan yang secara secara bertingkat menurun menurun sampai mencapai dasar laut dasar laut dalam; dalam;
Continental Margin:
Lebar Landas Kontinen:
To a distance of 200 nautical miles from the baselines baselines… … where where the outer outer edge edge of the continental margin does not extend up to that distance (LOSC 76(1));
To the outer edge of the continental margin (LOSC 76(1)); …Shall not exceed exceed 350 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured or shall not exceed 100 nautical miles from the 2,500 metre isobath (LOSC 76(5));
Continental Margin: “The continental continental margin comprises comprises the submerged submerged prolongation prolongation of the land land mass mass of the coastal State, and consists of the seasea-bed and subsoil of the shelf the slope and the rise. rise. It does not include the deep ocean flo floor with or with its oceanic ridges or the subsoil thereof (LOSC 76(3)).
Hak Negara Pantai:
“…sovereign “…sovereign rights for the purpose of exploring it and exploiting its natural resources… resources… consist of the mineral and other other nonnon-living resources of the seasea-bed and subsoil together with living organisms belonging to sedentary sedentary species species …” (LOSC Art. 77(1) (4)); “…exclusive “…exclusive right to authorize and regulate drilling on the continental continental shelf shelf for all purposes. purposes.”” (LOSC Art. 81);
Kewajiban Negara Pantai: The exercise of the rights of the coastal State over the continental shelf must not infringe or result in any unjustifiable interference with navigation and other rights and freedoms of other States as provided for in this Convention (LOSC Art 78). Article 60 applies mutatis mutandis to artificial islands, installations and structures on the continental shelf (LOSC Art 80).
3
GARIS BATAS ZEE (PS. 74) dan LANDAS KONTINEN (PS. 83) ANTAR 83) ANTARA A NEGARA -NEGARA YANG LETAKNYA BERHADAPAN ATAU B ERDAMPINGAN
Diluar 200 Miles The coastal State shall make payments or contributions in kind in respect of the exploitation of the nonnon-living resources of the continental shelf beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured (LOSC Art. 82)
Harus diadakan dengan persetujuan persetujuan :: Harus diadakan dengan - berdasarkan berdasarkan hukum hukum internasional internasional ; - untuk untuk mencapai mencapai solusi solusi yang yang adil Ap abililaa tidak tidak dapat dapat dicapai dicapai persetujuan persetujuan … Apab menggunakan prosedur XV menggunakan prosedur dalam Bagian dalam Bagian XV Sambil menunggu persetujuan … … Sambil menunggu persetujuan - harus harus melakukan melakukan usaha usaha ke ke arah arah pengaturan sementara sementara pengaturan - yang yang bersifat praktis bersifat praktis
PERJANJIAN GARIS BATAS LAUT DENGAN NEGARA2 TETANGGA RIRI-MALAYSIA
1. Landas Kontinen , 27 Otober 1969 Otober 1969 2. Laut Teritorial di Selat Malaka Malaka, 17 Maret 1970
Keppres No. 89 th . 1969 UU No. 2 th . 1970
LANDAS KONTINEN INDONESIA
RIRI- SINGAPURA
3. Laut Teritorial di Selat Singapura, Singapura, 25 Mei 1973 1973
UU No. 7 th . 1973
RIRI- AUSTRALIA AUSTRALIA
4. Dasar Laut Tertentu, Tertentu, 18 Mei 1971 5. Dasar Laut Tertentu di Wilayah Laut Timor dan Arafur a, a, Tambahan terhadap Persetujuan tanggal 18 Mei 1971 6. GarisGaris-garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua Nugini , 12 Februari 1973 1973 7. ZEE dan Dasar Laut Tertentu, Tertentu, 14 Maret 1997
Keppres No. 42 th . 1971 Keppres No. 66 th . 1972 UU No. 6 th . 1973 Belum diratifikasi
RIRI-MAYASIAMAYASIA-THAILAND
8. Landas Kontinen di Bagian Utara Selat Selat Malaka ( juga dengan Thailand), 21 December 1971
Keppres No. 20 th . 1972
RIRI- THAILAND
9. Landas Kontinen di Bagian Utara Selat Malaka dan di Laut Andaman , 17 Desember 1971 10. Dasar Laut di Laut Andaman , 11 Desember 1975 RIRI- INDIA
11, Garis Batas Landas Kontinen , 8 Agus us 1974 8 Agusttus 12. Perpanjangan Garis Batas Landas Kontinen 1974, 14 Januari 1977 RIRI- INDIAINDIA-THAILAND THAILAND
13. Trijunction Point dan Garis Batas dari GarisGaris-garis Batas Tertentu di Laut Andaman Laut Andaman , 22 Juni 1978
Diatur dalam Diatur dalam UndangUndang-Undang Nomor 1 Nomor 1 Tahun 1973 ( 6 Januari Januari 1973) Eksplorasi Eksplorasi dan eksploitasi harus seijin pemerintah (Pasal 4, 6 ).
Keppres No. 21 th . 1972 Keppres No. 1 th . 1977 Keppres No. 51 th . 1974 Keppres No. 26 th . 1977 Keppres No. 24 th . 1978
Yurisdiksi terhadap kegiatan dan peristiwa yang terjadi pada instalasi landas landas kontinen berlaku hukum Indonesia ( Pasal 9).
RIRI- VIETNAM
14. Garis Batas Landas Kontinen di Utara P. Natuna, Natuna, 2004
LANDAS KONTINEN INDONESIA
Contoh kasus
Mencegah terjadinya pencemaran di LK (Psl (Psl.. 8)
Timor Gap (Indonesia(Indonesia- Australia)
Kegiatan di LK, diharapkan dapat melindungi kepentingankepentingan-kepentingan negara pantai, pantai, seperti pertahanan dan keamanan, keamanan, perhubungan perhubungan, telekomunikasi, telekomunikasi, perikanan, perikanan, kegiatan penelitian oceanografi, oceanografi , cagar alam cagar alam (Psl. Psl. 10)
Natuna (Indonesia(Indonesia-Vietnam) Ambalat (Indonesia(Indonesia-Malaysia)
Ketentuan pidana (Psl. Psl. 11)
4
Timor Gap Antara Indonesia – Indonesia – Australia Australia Australia teori natural prolongation Indonesia median line Tahun 1984 : dibentuk Joint Development Zone Tahun 1988 : dibentuk Zone of Cooperation Cooperation - daerah A daerah A daerah tumpang tindih, tindih, dibentuk Dewan Menteri Menteri dan Otorita Bersama - daerah B milik Australia milik Australia - daerah C dikerjakan oleh Indonesia
Tahun 1988 : dibentuk Zone of Cooperation - daerah A daerah tumpang tindih, dibentuk Dewan Menteri dan Otorita Bersama - daerah B milik Australia - daerah C dikerjakan oleh Indonesia
Indonesia – Vietnam di Natuna Indonesia – Vietnam Indonesia median line Indonesia median line Vietnam - prinsip thalweg. thalweg. - harmonized line (1978).
Vietnam - prinsip thalweg - harmonized harmonized line (1978)
5
Apa Dimana: Ap a Dan Di mana: Am bal at Ambalat BUKAN Pulau atau Kepulauan Ambalat ADALAH Nama Referensi Lokasi Kegiatan Eksplorasi Migas Lokasi Kegiatan Eksplorasi Migas Yang Terletak 2500 Meter Di Meter Di Bawah Permukaan Air Laut: Landas Kontinen / Seabed / Dasar Dasar Laut Laut
Rejim Hukum Landas Kontinen Am bal at Lokasi Landas Kontinen Ambalat Adalah Di Luar 12 Mil Laut. Di Luar KEDAULATAN KEDAULATAN Indonesia Indonesia Rejim Hukum Landas Kontinen ADALAH YURISDIKSI ATAU HAK BERDAULAT (BUKAN HAK KEDAULATAN) Dasar Hukum Landas Kontinen DIATUR DLM Pasal 76 dan 77 Konvensi Konvensi Hukum Hukum Laut Laut 1982
Status Hukum Perairan dan Ruang Udara Di Atas Landas Kontinen Kontinen Tidak Tidak Terpengaruh Terpengaruh Yurisdiksi Yurisdiksi Negara Pantai (Pasal (Pasal 78) SEMUA NEGARA Berhak Memasang Kabel, Pipa, Berlayar, Bernavigasi di Atas Landas Kontinen (Pasal 79) Indonesia TIDAK BISA Melarang HakHakHak Asing Tsb Di Atas Landas Kontinen Ambalat
Yurisdiksi Atau Hak Berdaulat Indonesia Di Landas Kontinen Ambalat ADALAH TERBATAS DAN TIDAK MUTLAK HakHak-Hak Asing HARUS Dihormati Yurisdiksi Atau Hak Berdaulat Indonesia Di Landas Kontinen TERBATAS HANYA UNTUK HAK PENGELOLAAN BERUPA HAK EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI MIGAS DI DASAR LAUT DAN ISI PERUT DASAR LAUT (Pasal (Pasal 77 dan 81)
Kriteria Delimitasi Batas Maritim Dasar Hukum: Pasal 74 dan 83 Konvensi HUKLA 1982 3 Elemen Utama: – Dengan – Dengan Persetujuan (By Agreement) – Berdasarkan – Berdasarkan Hukum Internasional – Mencapai – Mencapai “Equitable Results” Results”
6
By Agreement
Berdasarkan Hukum Internasional
Melalui Negosiasi Negosiasi
Konvensi HUKLA 1982 Keputusan Hakim
– Negosiasi – Negosiasi Adalah Kewajiban Hukum – Hukum Internasional – Hukum Internasional
Keputusan Arbitrasi Opinio Juris
– Hukum – Hukum Nasional
Perang Bukan Opsi
BAGAIMANAKAH POSISI AMBALAT DILIHAT DARI DARI
Equitable Results Definisi Equitable
PERATURAN - AN NASIO PERATURAN PERPER-UUUU AN NASIONAL NAL ?
Just, Impartial and Fair
Apakah – Negara Besar Memperhatikan Negara Kecil = Equitable? BIG NICE TO SMALL SMALL – Negara Kaya Memperhatikan Negara Kecil = Equitable? RICH NICE TO POOR
The Pizza Theory: Distributive Justice !
UU NO. 17 th . 1985 tt g. g. Pengesahan UNCLOS 1982 : memungkinkan mengklaim Ambalat sebagai landas kontinen RI. UU No. 6 th . 1996 1996 tt g. g. Perairan Indonesia : menetapkan garisgaris-garis pangkal Indonesia. Indonesia. UU No. 1 tahun 1973 tt g. g. Landas Kontinen Indonesia : masih memungkinkan untuk mengklaim Ambalat mengklaim Ambalat.. UU No. 5 th . 1983 1983 tt g. g. ZEEI : memungkinkan RI mengklaim perairan Ambalat perairan Ambalat.. PP No. 38 tahun 2002 : menetapkan titiktitik-titik pangkal garisgaris-garis pangkal pangkal kepulauan Indonesia.
7
