Kunci Jawaban Administrasi Pajak

Administrasi Pajak Pajak Kelas XI Program Keahlian Akuntansi dan Keuangan

Modul 1 Hakikat Pajak A. Pengertian dan Fungsi Pajak B. Jenis-jenis Pajak dan Pungutan Lain di Indonesia C. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak D. Pemungutan Pajak dan Selain Pajak E. Timbul dan Berakhir nya Utang Pajak F. Unsur-unsu r dan Sanksi dalam Perpajakan Latihan 1. Menurut Undang-Undang Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000, pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak berdasarkan normanorma hukum untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diterima secara langsung. 2. a. Pajak bisa dipaksakan (bersifat yuridis). b. Pajak bisa dipungut berdasarkan undang-undang. c. Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. d. P a j a k d i p e r g u n a k a n u n t u k membiayai pengeluaran umum pemerintah. e. Jasa timbal tidak bisa ditunjukkan secara langsung. 3. Pajak merupakan merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. 4. a. Pajak sebagai alat pemerataan pendapatan Dalam perpajakan terdapat berbagai macam tarif yang dikenakan pada wajib pajak, salah satunya adalah tarif progresif. Dengan adanya tarif progresif, maka wajib pajak yang memiliki pendapatan lebih besar akan dikenakan pajak lebih besar juga.

b. P a j a k m e r u p a k a n s u m b e r penerimaan negara Negara dalam melakukan tugas rutin dan pembangunan memerlukan biaya. Biaya tersebut antara lain diperoleh dari penerimaan pajak, meskipun sebenarnya penerimaan dalam negeri bukan hanya dari pajak. Di mana penerimaan dalam negeri diperoleh dari penerimaan migas dan nonmigas. c. Pajak sebagai alat pendorong investasi Pajak memiliki fungsi bugedtair untuk membiayai pengeluaran negara. Apabila masih terdapat sisa dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, maka kelebihan dana tersebut bisa dipakai untuk tabungan pemerintah. 5. Hukum pajak formal adalah hukum yang memuat tentang bentuk/ cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak material). 6. a. Tata cara penyele nggaraa n (prosedur) penetapan suatu utang pajak. b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak. c. Kewajiban wajib pajak, misalnya menyelenggarakan pembukuan/ pencatatan dan hak-hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan/banding. Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 7. a. Pajak lan gsung ( direct tax ), ), adalah pajak yang dikenakan secara berkala pada wajib pajak berdasarkan surat ketetapan pajak (kohir) yang dibuat oleh kantor pajak. Contoh pajak langsung yaitu pajak penghasilan dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). b. Pajak tidak langsung ( indirect tax ), ), adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak hanya jika wajib pajak melakukan perbuatan atau peristiwa tertentu. Contoh

pajak tidak langsung lainnya adalah pajak pertambahan nilai, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak ekspor. 8. a. a. Pajak yang dipungut Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Meterai dan Bea Lelang. b. Pajak yang dipungut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yaitu Bea masuk, Pajak Ekspor (Bea Keluar), dan Pajak Pertambahan Nilai (Impor). 9. Retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk. Paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran tersebut. Misalnya karcis pasar, karcis jalan tol, dan lain-lain. 10. Pajak a. Ditetapkan berdasarkan undangundang. b. Dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. c. Tidak mendapatkan jasa timbal yang langsung bisa ditunjuk. d. D i k e n a k a n k e p a d a s e m u a pihak yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam undangundang. e. Dapat dipaksakan, jika tidak mematuhi bisa dikenakan sangsi pidana/perdata. Retribusi a. Ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah atau peraturan di bawahnya. b. Dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I dan tingkat II. c. Mendapat jasa timbal yang langsung bisa ditunjuk. d. D i k e n a k a n k e p a d a o r a n g / badan yang menikmati fasilitas pemerintah. e. Tidak bersifat memaksa.

Akuntansi dan Keuangan

1

Kegiatan Guru mengarahkan peserta didik untuk mencari artikel mengenai perpajakan di Indonesia, dan diusahakan tahun 2017. Kemudian peserta didik memaparkan tentang sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia, bagaimana penerimaan pajak negara Indonesia tahun 2017, dan menguraikan upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sumber pajak. Selanjutnya kumpulkan pada guru pengampu untuk mendapatkan penilaian. Uji Kompetensi I. 1. d 4. b 7. d 10. e 13. c 2. c 5. b 8. a 11. e 14. a 3. e 6. a 9. d 12. c 15. d II. 1. Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang bisa dipaksakan tanpa ada kontra prestasi yang bisa ditunjukkan dalam hal individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. 2. a. Fungsi anggaran(fungsi budgeter). Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. b. Fungsi mengatur (fungsi regulasi). Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. c. Fungsi pemerataan (pajak distribusi). Pajak bisa digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. d. Fungsi stabilis asi. Pajak bisa digunakan untuk menstabilkan kondisi dan ke adaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar bisa dikurangi. 3. a. Pajak sebagai alat pemerataan pendapatan. Dalam perpajakan terdapat berbagai macam tarif yang dikenakan pada wajib pajak, salah satunya adalah tarif progresif. Dengan adanya tarif progresif, maka wajib pajak yang memiliki pendapatan lebih besar akan dikenakan pajak lebih besar juga.

2

KUNCI Administrasi Pajak - Kelas XI

b. P a j a k m e r u p a k a n s u m b e r penerimaan negara. Negara dalam melakukan tugas rutin dan pembangunan memerlukan biaya. Biaya tersebut antara lain diperoleh dari penerimaan pajak, meskipunsebenarnya penerimaan dalam negeri bukan hanya dari pajak. Di mana penerimaan dalam negeri diperoleh dari penerimaan migas dan nonmigas. Adapun penerimaan nonmigas sebagian besar merupakan penerimaan yang berasal dari pajak. c. Pajak sebagai alat pendorong investasi. Pajak memiliki fungsi bugedtair untuk membiayai pengeluaran negara. Apabila masih terdapat sisa dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, maka kelebihan dana tersebut bisa dipakai untuk tabungan pemerintah. 4. Hukum pajak material, yaitu hukum pajak yang memuat norma-norma yang menerangkan tentang keadaan, perbuatan, peritiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu yang timbul dan hapusnya utang. 5. a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan kantor-kantor inspeksi pajak di seluruh wilayah Indonesia, yang merupakan bagian dari jajaran Departemen Keuangan. b. Pajak daerah, yaitu pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah seperti provinsi, kabupaten maupun kota madya berdasarkan Peraturan Daerah masingmasing. Hasilnya digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Daerah masing-masing. Soal Remidi 1. a. P a j a k s u b j e k t i f ( b e r s i f a t perorangan), yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya. Status subjek (yang memengaruhi besar kecilnya pajak yang harus dibayar. Misalnya, pajak penghasilan untuk orang pribadi yang belum berkeluarga berbeda dengan pajak penghasilan untuk orang yang sudah berkeluarga.

b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan maupun peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak (tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak). Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 2. a. Retribusi, adalah iuran kepada pemerintah yang bisa dipaksakan dan jasa timbal yang langsung bisa ditunjuk. Paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yanag tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran tersebut. Misalnya: karcis pasar, karcis jalan tol, dan lainlain. b. Sumbangan, adalah iuran kepada pemerintah yang bisa dipaksakan yang ditujukan kepada golongan tertentu dan untuk golongan tertentu pula. Paksaan ini bersifat yuridis dan ekonomis. Misalnya SWP3D (sumbangan atau setoran wajib pembangunan dan pemeliharaan prasarana daerah) bagi para pemilik kendaraan bermotor, yang antara lain digunakan untuk memelihara dan membuat jalan dan jembatan. c. Bea adalah punguta n yang dikenakan atas suatu kejadian atau perbuatan yang berupa lalu lintas barang dan perbuatan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Contoh: bea masuk, bea keluar, dan bea meterai. d. Cukai adalah pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang mempunyai sifat sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang dan hanya pada golongan tertentu dan yang membayar tidak mendapatkan prestasi timbal balik secara langsung. Contoh: cukai tembakau (sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris), cukai etil alkohol/etanol, dan cukai minuman mengandung alkohol. 3. a. M e n d a f t a r k a n d i r i u n t u k mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). b. Menghi tung dan membay ar sendiri pajak dengan benar. Setiap wajib pajak mengisi sendiri surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas , dalam bahasa Indones ia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak

c.

d. 4. a.

b. c.

d. e. f.

g.

h.

i.

j. k.

l.

m.

n.

o.

5. a.

tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Mengambil dan mengisi SPT secara benar, lengkap, jelas serta menandatangani dan menyampaikannya ke KPP pada batas waktu yang telah ditetapkan. Menyelenggarakan pembukuan/ pencatatan. Mendapatkan NPWP dan NPPKP setelah mendaftarkan diri dan/ atau melaporkan usahanya. Memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan. Menerima tanda bukti penerimaan penyampaian SPT Tahunan yang disampaikan secara langsung ke KPP. Membetulkan SPT. Mengangsur dan menunda pembayaran pajak. Menda patka n rest itus i/ pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Menga juka n permo honan membetulkan surat ketetapan pajak. Mendapatkan surat ketetapan pajak nihil setelah dilakukan pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. Mendapatkan kedaluwarsaan penagihan pajak setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun. Mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak. Mengajukan perpanjangan jangka waktu pengajuan keberatan dalam hal terdapat keadaan di luar kekuasaan wajib pajak. Mengajukan banding terhadap keputusan keberatan yang dianggap masih tidak sesuai. Menunjuk surat kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan. Mend apat perl indu ngan kerahasiaan melalui rahasia jabatan. Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan setelah wajib pajak melunasi pajak yang tidak atau kurang bayar. As as na si on al at au kebangsaan, yaitu asas yang menganut cara pemungutan pajak dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara.

Dalam asas ini yang menjadi landasan pemungutan adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. b. Asas domisili, adalah asas yang menganut pemungutan pajak, yang tergantung tempat tinggal (domisili) wajib pajak di suatu negara. Dalam pemungutan ini negara di mana wajib pajak itu bertempat tinggal, maka negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala penghasilan yang diperoleh dari mana pun. c. Asas sumber, merupakan asas yang menganut cara pemungutan pajak, yang tergantung pada adanya sumber penghasilan di suatu negara. Jadi, negara yang menganut asas ini akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya jika penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumbersumber yang berada di negara tersebut. Soal Pengayaan 1. Teori asuransi menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa, dan juga harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi (pertanggungan), untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran premi. Dalam hubungan negara dengan rakyatnya, pajak inilah yang dianggap sebagai premi tersebut yang sewaktu-waktu harus dibayar oleh masing-masing individu. Meskipun teori ini hanya sekadar untuk memberi dasar hukum kepada pemungut pajak, namun beberapa pakar menentangnya. Mereka berpendapat bahwa pembandingan antara pajak dan perusahaan asuransi tidaklah tepat karena beberapa hal, sebagai berikut. a. Dalam hal timbul kerugian, tidak ada penggantian secara langsung dari negara. b. Antara pembayaran jumlah pajak dengan jasa yang diberikan oleh negara tidaklah terdapat hubungan langsung. 2. a. Pemungutan pajak harus adil. b. P e n g a t u r a n p a j a k h a r u s berdasarkan undang-undang. c. P e m u n g u t a n p a j a k t i d a k mengganggu perekonomian. d. Pemungutan pajak harus e fisien. e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

3. a.

Stelsel nyata (riil stelsel ) adalah pemungutan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutan baru bisa dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. b. Kebaikan dan kelemahan stelsel nyata 1) Kebaikan stelsel nyata adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. 2) Kelemahan dari stelsel nyata, yaitu pajak baru bisa dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui). Adapun dari kelema han ini mengakibatkan: a) Wajib pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun, sementara pada waktu tersebut belum tentu tersedia jumlah kas yang memadai. b) Semua wajib pajak akan membayar pajak pada akhir tahun, sehingga ju ml ah ua ng be re da r secara makro akan terpengaruh. 4. Official assesment system adalah suatu sistem pemungutan pajak, di mana aparatur perpajakan menentukan sendiri (di luar wajib pajak) jumlah pajak terutang. Oleh karenanya, dalam sistem ini kegiatan dalam menghitung dan memungut pajak sepenuhnya ada pada aparatur perpajakan. Adapun ciri-ciri sistem ini, sebagai berikut. a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. b. Wajib pajak bersifat pasif. c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus. 5. a. Terjadinya pembayaran. b. Adanya kompensasi. c. Kedaluwarsa/lewat waktu. d. Pembebasan. e. Penghapusan.


3

Modul 2 NPWP dan NPPKP dalam Perpajakan A. Hakikat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan NPPKP B. Car a Memperole h NPWP dan NPPKP C. Penghapusan NPWP dan Pencabutan NPPKP Latihan 1. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. 2. Karena sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak, selain itu juga NPWP dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal ini berhubungan dengan dokumen perpajakan, wajib pajak diharuskan untuk mencantumkan NPWP yang dimilikinya. 3. Maka akan dikenakan sanksi. 4. a. S e b a g a i s a r a n a d a l a m administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak, sehingga kepada setiap wajib pajak hanya diberikan satu nomor wajib pajak. b. U n t u k m e n j a g a k e t e r t i b a n dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. c. U n t u k k e p e r l u a n y a n g berhubungan dengan dokumen perpajakan, sehingga semua yang berhubungan dengan dokumen perpajakan harus mencantumkan NPWP. d. Untuk memenuhi kewaji bankewajiban perpajakan, misalnya dalam Surat Setoran Pajak. e. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan NPWP dalam dokumen-dokumen yang diwajibkan, misalnya, dokumen impor (PIB) dan dokumen ekspor (PEB), pinjaman kredit bank dan lain-lain. f. Untuk keperluan pelaporan SPT masa dan tahunan. 5. a. Formulir pajak yang dipergunakan wajib pajak. b. Surat-menyurat dalam hubungan dengan perpajakan. c. Dalam hubungan dengan instansi tertentu yang mewajibkan mengisi NPWP.

4


Kegiatan Guru mengarahkan peserta didik untuk membentuk kelompok dengan teman sebangku, kemudian menyuruh peserta didik untuk mencari artikel terkait dengan NPWP dan NPPKP. Selanjutnya guru membimbing peserta didik mencari informasi tentang jumlah wajib pajak yang telah mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan NPPKP, dan adakah peningkatan jumlah wajib pajak 2 tahun terakhir, serta sanksi perpajakan apakah yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam perpajakan. Kerjakan dalam kertas folio, dan kumpulkan pada guru pengampu untuk mendapatkan nilai. Uji Kompetensi I. 1. b 4. a 7. c 10. a 13. b 2. a 5. d 8. e 11. e 14. d 3. d 6. b 9. b 12. a 15. a II. 1. a. Sebagai pembayaran pajak di muka (angsuran/kredit pajak) atas fiskal luar negeri yang dibayar sewaktu wajib pajak bertolak ke luar negeri. b. Memenuhi salah satu persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). c. Salah satu syarat pembuatan rekening koran di bank. 2. Pengusaha kena pajak terdaftar adalah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang telah tercatat dalam tata usaha Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan telah diberikan surat pengukuhan pengusaha kena pajak. 3. a. Sebagai identit as pengusaha kena pajak. b. Sarana untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). c. Sebagai alat pengawasa n administrasi perpajakan. 4. a. Untuk bisa menjadi rek anan pemerintah dalam mendaftarkan atau memperoleh tender proyek pemerintah. b. Untuk memperoleh pembayaran dari KPKN dan sebagainya. 5. a. Fotokopi KTP atau SIM bagi penduduk Indonesia. b. Fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing.

Soal Remidi 1. a. Fotokopi perjanjian kerja sama sebagai joint operation. b. Fotokopi NPWP masing-masing anggota joint operation. c. Fot okopi KTP bagi penduduk Indonesia dari salah seorang pengurus. d. Fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang. 2. P e r s y a r a t a n o b j e k t i f a d a l a h persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan UndangUndang Pajak Penghasilan tahun 1983. 3. a. Cari dan buka situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat www.pajak.go.id. b. Kemudia n pilih menu e-reg (electronic registration). c. Pilih menu “buat account baru” dan isilah kolom-kolom sesuai dengan yang diminta. d. Setelah itu Anda akan masuk ke menu “formulir registrasi wajib pajak orang pribadi”. Isilah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anda. e. Anda akan memperole h Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sementara yang berlaku selama 30 hari sejak pendaftaran dilakukan. Cetak SKT sementara tersebut beserta formulir registrasi wajib pajak orang pribadi sebagai bukti Anda sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak. f. Tanda tangani formulir registrasi, kemudian kirimkan atau sampaikan langsung bersama SKT sementara serta persyaratan lainnya ke KPP seperti tertera pada SKT sementara Anda. Setelah itu, Anda akan menerima kartu NPWP dan SKT asli. 4. a. Bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, batas waktu mendaftarkan diri paling lambat satu bulan setelah usaha mulai dijalankan. b. Bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan suatu usaha atau pekerjaan bebas, apabila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya melebihi PTKP setahun, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

5. a. Pengusaha yang dikenai PPN, wajib melaporkan usahanya pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi PKP. b. Pen gusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha berbeda dengan tempat tinggal, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan juga wajib mendaftarkan diri ke KPP di tempat kegiatan usaha dilakukan. c. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP, wajib mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai PKP. d. Pengusaha kecil yang tidak memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP, tetapi sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir masa berikutnya. Soal Pengayaan 1. a. Fotokopi KTP atau SIM bagi penduduk Indonesia. b. Fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing. c. Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang.

2. a. Datang dan mengisi formulir secara langsung. Datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. b. Secara on line Dengan semakin majunya zaman, maka pendaftaran NPWP juga bisa dilakukan melalui internet. Di mana pendaftaran secara on line dengan internet ini biasa disebut dengan e-registration. Untuk bisa mendaftar secara on line, maka wajib pajak harus melalui internet dan masuk ke situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat www.pajak.go.id untuk bisa melakukan proses pengisian formulir. Setelah seluruh proses pendaftaran secara on line, maka pendaftar akan mendapatkan NPWP sementara yang akan berlaku selama 30 (tiga puluh) hari, dan selama jangka waktu tersebut pendaftar harus segera mengirimkan formulir pendaftaran secara on line (yang dicetak pada akhir proses pendaftaran) dan dilampirkan dengan persyaratan yang diwajibkan ke KPP tempat pendaftar tersebut mendaftar. 3. a. D i a j u k a n p e r m o h o n a n penghapusan NPWP oleh wajib pajak dan/atau ahli warisnya apabila wajib pajak sudah tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. b. Wajib pajak badan dilikui dasi karena penghentian atau penggabungan usaha.

c.

d.

4. a.

b.

c.

d.

e.

f.

5. a. b. c.

d.

Wajib pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapus NPWP dari wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak orang pribadi yang meninggal dan tidak meninggalkan warisan. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak sudah selesai dibagi. Wajib pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk usaha tetap yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai bentuk usaha tetap. Wajib pajak orang pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai wajib pajak. Pengusaha kena pajak pindah ke kantor pelayanan pajak lain. Pengusaha kena pajak bubar. Pengus aha kena pajak tidak memenuhi syarat sebagai pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak yang jum lah per eda ran dal am sa tu tahun pajak tidak melebihi batasan pengusaha kecil dengan ketentuan: 1) Mengajukan permohonan pencabutan PKP. 2) Diajukan setelah lewat jangka waktu 3 bulan setelah akhir tahun pajak.


5

Modul 3 Bentuk-bentuk Surat dalam Perpajakan A. Surat Pemberitahuan (SPT) B. Surat Setoran Pajak (SSP) C. Surat Ketetapan Pajak (SKP) D. Surat Tagihan Pajak (STP) Latihan 1. Surat Pemberitahuan atau SPT adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. 2. a. S P T M a s a , a d a l a h s u r a t pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Surat ini oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak pada suatu saat. b. SPT Tahunan, adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Surat ini oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terhutang dalam satu tahun pajak. 3. a. SPT Masa PPh Pasal 21/26, melaporkan tentang pajak penghasilan karyawan, di mana Pasal 21 mengatur karyawan Indonesia, dan Pasal 26 mengatur karyawan asing yang berdomisili di Indonesia. Batas waktu pembayaran jatuh pada tanggal 10 bulan berikutnya, diikuti oleh batas akhir waktu lapor, yaitu tanggal 20. b. S P T M a s a P P h P a s a l 2 2 , melaporkan pajak yang dipungut bendaharawan pemerintah berkenaan dengan penghasilan dari transaksi impor. Batas waktu pembayaran jatuh pada hari berikut setelah pajak dipungut dan batas waktu lapor jatuh pada hari kerja akhir minggu berikutnya. c. SPT Masa PPh Pasal 23/26, sehubungan dengan pajak yang dipotong dari hasil transaksi modal, seperti dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa dan pendapatan yang terkait dengan aset selain dari transaksi tanah dan bangunan dan jasa. Pasal 23 diperuntukkan untuk transaksi yang terjadi dengan wajib pajak Indonesia, Pasal 26 dengan orang asing atau Badan Usaha Tetap milik asing. Batas waktu pembayaran jatuh pada tanggal 10 bulan berikutnya dan batas waktu melapor pada tanggal 20.

6


d. S P T M a s a P P h P a s a l 2 5 , berhubungan dengan angsuran bulanan. Batas waktu pembayaran ja tu h pa da ta ng ga l 15 bu la n berikutnya, diikuti tanggal 20 sebagai batas waktu melapor pajak. e. S P T M a s a P P h P a s a l 4 ayat (2), sehubungan dengan pajak yang dipotong dari penghasilan yang dipotong dari bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, hadiah undian, transaksi saham dan sekuritas lainnya, serta transaksi lain sebagaimana diatur dalam peraturannya. Batas waktu pembayaran jatuh pada tanggal 10 bulan berikutnya, diikuti tanggal 20 dimana merupakan batas waktu pelaporan. f. SPT Masa PPh Pasal 15 adalah laporan pajak yang berhubungan dengan Norma Perhitungan Khusus untuk golongan wajib pajak tertentu, seperti wajib pajak badan yang bergerak di bidang pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, pengeboran minyak, gas dan geothermal, perusahaan dagang asing, dan perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan-guna-serah. Batas waktu pembayaran jatuh pada tanggal 10 pada bulan berikutnya dan diikuti tanggal 20 sebagai batas waktu pelaporan. 4. SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. 5. a. Daftar neraca dan laporan laba rugi (bagi wajib pajak yang menggunakan pembukuan lengkap). b. Ringkasan peredaran bruto (bagi wajib pajak yang menggunakan pencatatan). c. SSP atas bukti pembayaran setoran atas setoran akhir (PPh Pasal 29). d. Permohonan menggunakan norma perhitungan untuk tahun pajak berikutnnya (bagi WP yang menggunakan pencatatan).

Kegiatan Guru mengarahkan peserta didik untuk membaca kembali materi mengenai bentuk-bentuk surat dalam perpajakan. Selanjutnya peserta didik menjawab pertanyaan tentang penjelasan bahwa semua wajib pajak harus menyampaikan semua bentuk surat dalam perpajakan. Selain itu, peserta didik juga diminta untuk menjelaskan bentuk-bentuk surat yang harus disampaikan oleh wajib pajak, baik badan maupun orang pribadi. Kemudian tugas dikerjakan dalam kertas folio, dan dikumpulkan pada guru pengampu untuk mendapatkan nilai. Uji Kompetensi I. 1. b 4. a 7. c 10. d 13. a 2. c 5. e 8. c 11. b 14. a 3. d 6. b 9. e 12. d 15. e II. 1. SPT (Surat Pemberitahuan) Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Surat ini oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak pada suatu saat. 2. a. Untuk surat pemberitahuan masa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. b. Untuk surat pemberitahuan pajak penghasilan wajib pajak pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. c. Untuk surat pember itahua n tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. 3. a. Alasan penundaan penyampaian SPT Tahunan. b. Surat pernyataan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam satu tahun pajak. c. Bukti pelunasa n kekurang an pembayaran pajak yang terutang menurut perhitungan sementara tersebut. 4. a. Jumlah pajak yang sebenarnya terutang. b. Jumlah pembayaran/pelunasan yang dibayar sendiri maupun melalui pihak lain (pemotong/ pemungut). c. Jumlah pajak yang masih harus dibayar atas kekurangannya dan/atau jumlah pajak yang lebih dibayar.

5. a. Benar, dalam pengisian SPT dalam arti benar seluruh objek yang dimiliki, benar dalam perhitungan, benar dalam pengisian kolom pada setiap lampiran formulir SPT, benar dalam pengkreditan pajak yang telah dibayar/dipotong/dipungut melalui pihak lain. b. Jelas, dalam melakukan pengisian SPT haruslah jelas. Jelas dalam pengisian SPT, maksudnya tidak menimbulkan penafsiran lain bagi fiskud/peneliti. c. Lengkap. SPT yang didisi oleh wajib pajak haruslah lengkap. Maksud dari lengkap, yaitu seluruh lampiran yang telah ditentukan maupun yang diperlukan harus dilampirkan serta dilengkapi dengan penandatanganan SPT. Hal ini dikarenakan bahwa SPT yang terlajur telah disampaikan, tetapi belum ditandatangani berarti dianggap tidak lengkap dan belum memasukkan SPT. Soal Remidi 1. a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. b. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/ atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. c. Melaporkan pembayaran dari potongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan. 2. a. S e b a g a i s a r a n a mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang sebenarnya terutang. b. Melaporkan tentang pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. c. Melaporkan pembayar an dan pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. 3. a. Orang pribadi yang menerima penghasilan dari luar usaha atau pekerjaan bebas. b. Or ang pribadi yang menerima penghasilan lebih dari satu pemberi kerja.

c. Setiap badan usaha tetap. d. Apabila wajib pajak memperoleh penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dan atau menerima penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, maka wajib pajak tidak wajib mengisi dan menyampaikan SPT, kecuali telah mempunyai NPWP. 4. a. Wajib pajak harus mengambil sendiri SPT pada Kantor Pelayanan Pajak setempat (dengan menunjukkan NPWP). b. SPT harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan. c. SPT diserahka n kembali ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang bersangkutan dalam batas waktu yang ditentukan dan akan diberikan tanda terima tertanggal. Apabila SPT dikirim melalui kantor pos harus dilakukan secara tercatat, dan tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan. d. Bukti-bukti yang harus dilampirkan dalam SPT, antara lain: 1) Untuk wajib pajak yang menyelen ggaraka n pembukuan, yaitu laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlakukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. 2) Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat ju ml ah da sa r pe ng en aa n pajak, jumlah pajak keluaran, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak. 3) Wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan adalah penghitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan. 5. Surat setoran pajak standar adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kantor penerima pembayaran dan berfungsi sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran, dan isi yang ditetapkan oleh Drektorat Jenderal Pajak. Di mana, SSP standar ini dibuat rangkap 5 (lima). Setiap lembar dari SSP standar memiliki kegunaan.

Ad ap un ke gu na an da ri ma si ng masing lembar, yaitu: a. Lembar ke-1 digunak an untuk arsip wajib pajak. b. Lembar ke-2 digunak an untuk KPP (Kantor Pelayanan Pajak) melalui KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara). c. Lembar ke-3 digunakan untuk laporan wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). d. Lembar ke-4 digunakan untuk arsip kantor penerimaan pembayaran. e. Lembar ke-5 digunak an untuk arsip. Soal Pengayaan 1. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi SPT adalah sebagai alat untuk melaporkan pajak-pajak yang menjadi tanggungan wajib pajak baik yang sudah dipotong/dipungut pihak lain maupun yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak. 2. a. Wajib pajak orang pribadi yang penghasilan netonya tidak melebihi jumlah penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Wajib pajak ini dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 dan SPT Tahunan PPh. b. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas. 3. Surat setoran khusus adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kantor penerima pembayaran yang dicetak oleh kantor penerima pembayaran dengan ditetapkan oleh peraturan Direktorat Jenderal Pajak. Di mana, SSP khusus dicetak oleh kantor penerima pembayaran yang telah mengadakan kerja sama pengawasan pelaporan pembayaran pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak. Dalam SSP khusus, terdapat keterangan-keterangan, sebagai berikut. a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). b. Nama wajib pajak. c. I d e n t i t a s k a n t o r p e n e r i m a pembayaran. d. Mata Anggaran Penerimaan (MAP)/kode jenis pajak dan kode jenis setoran. e. Masa pajak dan atau tahun pajak. f. N o m o r k e t e t a p a n ( u n t u k pembayaran STP, SKPKB, atau SKPKBT). g. J u m l a h dan tan gga l pembayaran. h. Nomor Transaksi Pembayaran Pajak (NTPP) dan atau Nomor Transaksi Bank (NTB) atau Nomor Transaksi Pos (NTP).


7

4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. SKPLB diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Surat ini berfungsi sebagai sarana untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak.

5. a. Sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap wajib pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban materiil dalam memenuhi ketentuan perpajakan.

b. Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan. c. S a r a n a a d m i n i s t r a s i u n t u k melakukan penagihan pajak. d. Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar. e. Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang.

Modul 4 SPT PPh Pasal 21 dan Pengisian SSP A. Pajak Penghasilan Pasal 21 B. Petunjuk Pengisian SPT Masa PPh Pasa 21 C. Pengisian Surat Setoran Pajak Latihan 1. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. 2. a. Pegawai tetap, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dengan pengawas yang secara teratur dan terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung. b. Pegawai lepas, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja. c. Pegawai dengan status wajib pajak luar negeri, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan 3. a. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis ataupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

8


b. P enerima uang pesangon dan uang pensiun, adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. c. Bukan pegawai, adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun dari pemotong PPh Pasal 21 dan/ atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa atau kegiatan tertentu yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. d. P e s e r t a k e g i a t a n , y a n g menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan. 4. a. Tenaga ahli: pengacara, dokter, konsultan, dan notaris. b. Pemain musik, pelawak, penyanyi, sutradara, dan kru film. c. Olahragawan. d. Penasihat, pelatih, penceramah, dan penyuluh. e. P e n g a r a n g , p e n e l i t i , d a n penerjemah. 5. a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

b. Pejabat perwakilan organisasi internasional dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf C UndangUndang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Kegiatan Lampiran 1 Uji Kompetensi I. 1. c 4. d 7. b 10. b 13. c 2. e 5. c 8. a 11. c 14. d 3. a 6. c 9. e 12. a 15. e II. 1. a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dan pembayaran lain jenis. d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan. e. I m b a l a n k e p a d a b u k a n pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.

f.

2. a. b. c.

d.

e.

f. 3. a.

b.

c.

Imbala n kepada pesert a kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun,dan imbalan sejenis dengan nama apa pun. Bantuan/sumbangan/hibah. Warisan cukup jelas. Bagian laba anggota perseroan komanditer tidak atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi. Kl aim asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan beasiswa. Beasiswa penghasilan berupa beasiswa yang diterima atau diperoleh warga negara Indonesia dari wajib pajak pemberi beasiswa, dalam rangka mengikuti pendidikan formal dan/atau pendidikan nonformal yang dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dikecualikan dari objek pajak penghasilan (Pasal 4 ayat (3) huruf l UU PPh dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.03/2008 tentang Beasiswa yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan s.t.d.d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2009). Penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek pajak. Pemberi kerja yang terdiri atas orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Benda hara atau pemega ng kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. Dan a pen si un, bad an penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.

d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar: 1) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya. 2) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri. 3) Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan magang. e. P e n y e l e n g g a r a k e g i a t a n , termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apa pun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. 4. a. Pemoton g pajak berhak atas kelebihan jumlah penyetoran PPh Pasal 21 yang terjadi karena jumlah PPh Pasal 21 yang terutang dalam 1 tahun lebih kecil dari pada jumlah PPh Pasal 21 yang telah disetor. b. P e m o t o n g p a j a k b e r h a k mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 21. c. P e m o t o n g a n p a j a k d a p a t mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak dan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak. 5. a. Setelah tahun takwim berakhir, pemotong pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh Pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap selama setahun takwim menurut tarif PPh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

b. Apabila jumlah pajak yang terutang selama setahun lebih besar dari jumlah pajak yang telah dipotong, maka kekurangannya dipotongkan dari pembayaran gaji pegawai yang bersangkutan untuk bulan pada waktu dilakukannya penghitungan kembali. c. Apabila jumlah pajak terutang selama satu tahun lebih kecil dari jumlah pajak yang telah dipotong, maka kelebihannya diperhitungkan dengan pajak yang terutang atas gaji untuk bulan pada waktu dilakukan penghitungan kembali. Soal Remidi 1. a. Setiap pemotong pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pemotong pajak terdaftar atau kantor penyuluhan pajak setempat. b. Jika jumlah PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih besar daripada PPh Pasal 21/26 yang telah disetor, maka kekurangannya harus disetor sebelum penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21. c. Jika jumlah PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih kecil daripada PPh Pasal 21/26 yang telah disetor, maka kelebihannya tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan pada waktu dilakukannya penghitungan tahunan. d. Jika masih ada sisa kelebihan, maka diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya. 2. a. Besarnya biaya jabatan yang bisa dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pegawai tetap, ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp6.000.000,00 setahun atau Rp500.000,00 sebulan. b. Besarnya biaya pensiun yang bisa dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pensiunan, ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp2.400.000,00 setahun atau Rp200.000,00 sebulan.


9

3. a. Lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan Rp 50.000.000,00 dikenakan tarif sebesar 5%. b. Lapisan penghasilan kena pajak di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00 dikenakan tarif sebesar 15%. c. Lapisan penghasilan kena pajak di atas Rp250.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00 dikenakan tarif sebesar 25%. d. Lapis an pengha sila n kena pajak di atas Rp500.000.000,00 dikenakan tarif sebesar 30%. 4. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah besarnya penghasilan seorang wajib pajak yang tidak dapat dibebani oleh pajak, sedangkan kelebihan atas penghasilan tersebut yang kemudian dikenai pajak. 5. a. Diri wajib pajak orang pribadi sebesar Rp54.000.000,00. b. Tambahan bagi wajib pajak karena telah menikah Rp4.500.000,00. c. Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami Rp54.000.000,00 d. T a m b a h a n u n t u k s e t i a p tanggungan Rp4.500.000,00. Soal Pengayaan 1. TK/0 = Rp54.000.000,00 K/2 = Rp67.500.000,00 K/0 = Rp58.500.000,00 K/3 = Rp72.000.000,00 K/1 = Rp63.000.000,00 2. a. Ukuran kertas yang digunakan F4/Folio (8.5 x 13 inci) dengan berat minimal 70 gram.

10


b. Kertas tidak boleh dilipat atau kusut. c. Sebelum melakukan pengisian, terlebih dahulu membaca petunjuk pengisian SPT. d. Pengisian SPT dilakukan dengan huruf cetak/diketik dengan tinta hitam. e. Berilah tanda “X” pada (kotak pilihan) yang sesuai. f. Kolom identitas wajib diisi oleh pemotong atau kuasa secara lengkap dan benar. g. Dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai rupiah, harus tanpa nilai desimal. 3. a. Satu masa pajak, yaitu dilakukan pada setiap masa pajak (Januari sampai dengan Desember). b. Satu tahun pajak, yaitu dilakukan pada masa pajak Desember. 4. Formulir 1721-II merupakan daftar perubahan pegawai tetap dan hanya dilampirkan pada saat ada pegawai tetap yang keluar atau masuk dan ada pegawai tetap yang baru memiliki NPWP. Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh yang dlakukan dengan menggunakan formulir 1721-IV. 5. a. Kolom masa pajak Sama halnya dengan surat perpajakan yang lainnya, dalam formulir ini juga terdapat kolom masa pajak. Cara pengisiannya juga sama, yaitu mm diisi dengan bulan dan yyyy diisi dengan tahun kalender. Misalnya masa pajak Januari 2017, maka ditulis 01-2017.

b.

c.

NPWP pemotong Pada kolom NPWP pemotong diisi dengan NPWP pemotong. Pengisian tabel formulir 1721-III Dalam formulir 1721-III terdapat tabel yang harus diisi. Di mana dalam tabel tersebut terdapat 8 kolom yang memiliki fungsinya masing-masing. Berikut adalah pengisian kolom-kolom dalam tabel formulir 1721-III 1) Kolom (1) merupakan kolom nomor yang diisi dengan nomor urut dari 1 sampai terakhir, misalnya sampai 20. 2) Kolom (2) merupakan kolom NPWP yang diisi dengan NPWP penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 3) Kolom (3) diisi dengan nama penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21. 4) Kolom (4) diisi dengan nomor bukti pemotongan PPh. 5) Kolom (5) diisi dengan tanggal bukti pemotongan PPh Pasal 21 Final dengan format penulisan dd-mmyyyy. 6) Kolom (6) diisi dengan kode objek pajak. 7) Kolom (7) diisi dengan jumlah penghasilan bruto. 8) Kolom (8) diisi dengan jumlah PPh yang dipotong.

Modul 5 Wajib Pajak Badan A. Hakikat Wajib Pajak Badan B. Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Latihan 1. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. 2. Subjek pajak luar negeri badan, yaitu badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang: a. M e n j a l a n k a n u s a h a a t a u melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. b. M e n e r i m a / m e m p e r o l e h penghasilan dari Indonesia tidak melalui BUT. 3. Lampiran 2 4. Lampiran 3 5. PPh terutang = 50% x 25% x Rp700.000.000,00 = Rp87.500.000,00 Kegiatan Lampiran 4 Uji Kompetensi I. 1. b 4. c 7. a 10. e 13. a 2. c 5. a 8. d 11. e 14. b 3. e 6. b 9. c 12. c 15. c II. 1. a. Tarif PPh atas wajib pajak badan mulai tahun 2010 adalah 25% dari penghasilan. b. W a j i b p a j a k d a l a m n e g e r i berbentuk PT yang paling sedikit sahamnya 40% dijual di Bursa Efek Indonesia, mendapatkan tarif 5% lebih murah dari tarif yang berlaku. c. Wajib pajak pribadi dengan peredaran bruto sampai Rp50.000.000.000,00 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif 50% yang dikenakan atas PKP dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00. d. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun dikenai PPh final dengan tarif 1% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari setiap tempat usaha.

2. a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. e. Kerugian selisih kurs mata uang asing. f. B i a y a p e n e l i t i a n d a n pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. g. Bi aya beasiswa, magang, dan pelatihan. h. Piutang yang nyata-nyata tidak bisa ditagih. i Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan ketentuan pemerintah. j. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. m. S u m b a n g a n d a l a m r a n g k a pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. 3. a. Telah dibeb ankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. b. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak. c . Te l a h d i s e r a h k a n p e r k a r a penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau adanya perjanjian tertulis, mengenai penghapusan piutang atau pembebanan utang antara kreditor dan debitur yang bersangkutan; atau dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus atau adanya pengakuan dari debitur.

d. Syarat sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasar Peraturan Menteri Keuangan. 4. a. Biaya pembelian bahan. b. B i a y a b e r k e n a a n d e n g a n pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. c. Bunga, sewa, dan royalti. d. Biaya perjalanan. e. Biaya pengolahan limbah. f. Premi asuransi. g. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. h. Biaya administrasi. i. Pajak kecuali pajak penghasilan. 5. Kredit pajak penghasilan adalah pajak-pajak yang telah dibayar sendiri atau telah dipotong oleh pihak lain yang berkaitan dengan transaksi antara wajib pajak dengan pihak lain. Soal Remidi 1. a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. c. Pembent ukan atau pemupukan dana cadangan. d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi ji wa , as ur an si dw ig un a, da n asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan wajib pajak yang bersangkutan. e. Pengg antia n atau imbal an sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan.


11

f.

Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf l sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan pemerintah yang ketentuannya diatur dengan berdasar peraturan pemerintah. h. Pajak penghasilan. i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

12


2. a. PPh yang bisa di kreditk an tersebut berhubungan dengan kegiatan usaha wajib pajak dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. b. Masa bulan perolehan PPh yang dikreditkan berada pada masa tahun PPh yang terutang. 3. a. Memperoleh laporan keuangan komersial (laporan laba rugi) beserta rincian-rinciannya yang dihasilkan oleh sistem pembukuan. Meneliti akunakun dalam laporan keuangan (komersial) untuk melakukan rekonsiliasi fiskal. b. Menyesuaikan penyajian laporan laba rugi komersial ke dalam bentuk penyajian yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. c. Melakukan rekonsiliasi fiskal dan mengklasifikasikan pendapatan dan beban yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal menjadi penghasilan dan pengurangan sesuai ketentuan perpajakan. d. Menghitung dan mengklasi fikasi jumlah penghasilan neto menurut sifatnya yaitu penghasilan yang pengenaan pajaknya tidak final, penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final, dan penghasilan yang bukan objek pajak. e. Menghitung penghasilan kena pajak. f. Menghitung kredit pajak yang dibolehkan. g. Mengh itung pajak yang masih harus dibayar (lebih bayar).

h. Menentukan penghasilan yang dikenakan PPh final serta jumlah yang telah dipotong/dipungut. i. Menentukan penghasilan yang bukan objek pajak penghasilan. 4. Lampiran 5 5. Lampiran 6 Soal Pengayaan 1. Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi wajib pajak badan pada dasarnya adalah penghasilan neto setelah dikurangi dengan kompensasi kerugian fiskal dari tahun-tahun sebelumnya. Sementara pajak penghasilan terutang dihitung dengan tarif pajak yang berlaku. 2. a. PPh yang bisa di kreditk an tersebut berhubungan dengan kegiatan usaha wajib pajak dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. b. Masa bulan perolehan PPh yang dikreditkan berada pada masa tahun PPh yang terutang. 3. a. Pajak yang dipotong/dipungut pihak lain. b. Pajak yang dibayar sendiri. c. Surat Tagihan Pajak. 4. PPh final = 1% x Rp3.800.000.000,00 = Rp38.000.000,00 5. PPh terutang = 50% x 25% x Rp500.000.000,00 = Rp62.500.000,00

Modul 6 Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan A. SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Latihan 1. a. KPP dan KP2KP terdekat. b. Drop Box. c. Pos/jasa ekspedisi yang disertai Bukti Pengiriman Surat ke KPP tempat WP terdaftar Mobil pajak. d. E -fi ling . 2. WP badan dalam negeri, yaitu sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. 3. a. NPWP, nama perusahaan/badan, dan alamat tercantum dengan lengkap dan jelas. b. Tanda tangan direk tur (atau pihak yang ditunjuk dengan Surat Kuasa Khusus) dan stempel/cap perusahaan/badan pada SPT Induk. c. SPT terisi dengan lengkap dan j el as (S PT In du k, La mp ir an Umum, dan Lampiran Khusus). d. Melampirkan bukti pelunasan (SSP) apabila SPT berstatus kurang bayar. e. Menyertakan lampiran keterangan dan atau dokumen yang disyaratkan (laporan keuangan, bukti potong, daftar nominatif pengeluaran biaya promosi, dan lain-lain). f. Mengisi dengan lengkap dan melampirkan Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris. g. Bagi WP yang mengirimkan SPT Tahunan melalui pos, jasa ekspedisi, atau kurir wajib mengisi dan menempelkan Lembar Informasi pada Amplop SPT Tahunan. 4. KPP, KP2KP, atau diunduh di www. pajak.go.id.

5. Bentuk Usaha Tetap (BUT), yaitu bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. B. Pengisian SPT Tahunan PPh WP Badan Terkait Aturan PP Nomor 46 Tahun 2016 (Mengalami Kerugian pada Tahun Sebelumnya) C. Pengisian SPT Tahunan PPh WP Badan Terkait Aturan PP Nomor 46 Tahun 2016 (Tanpa Mengalami Kerugian) Latihan 1. a. Lampiran Khusus 1A b. Lampiran Khusus 2A c. Lampiran Khusus 8A-2 2. a. Form 1771 – VI b. Form 1771 – V c. Form 1771 – IV d. Form 1771 – III e. Form 1771 – II f. Form 1771 – I g. Form 1771 – Induk 3. Berasal dari laporan keuangan. Transkrip elemen dari neraca diisi berdasarkan neraca wajib pajak. Adapun transkrip elemen dari laporan laba rugi diisi berdasarkan laporan laba rugi wajib pajak. 4. Daftar utang dari pemegang saham dan/atau perusahaan a filiasi. a. Kolom pertama diisi dengan daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. b. Kolom ketiga diisi dengan daftar piutang dari pemegang saham dan/atau perusahaan a filiasi. 5. Diisi berdasarkan data rincian HPP dan biaya di laporan laba rugi. Aktivitas Guru mengarahkan peserta didik agar men-download formulir SPT Tahunan Badan berupa lampiran khusus 8a, 8a - 1/8a - 2/8a - 3/8a - 4/8a - 6/8a - 7/8a 8, 1a, dan formulir no. 1771. Lampiran tersebut bisa di-download melalui portal www.pajak.go.id. Setelah lampiranlampiran berhasil di-download kemudian dicetak. Setiap lampiran tersebut dapat diisi dengan berdiskusi bersama teman kelompok Anda. Uji Kompetensi I. 1. b 3. d 5. b 7. a 9. d 2. a 4. e 6. a 8. e 10. c

II. 1. WP badan dalam negeri, yaitu sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. 2. a. Peredaran usaha. b. Harga pokok penjualan. c. Biaya usaha lainnya. d. Penghasilan neto usaha. e. Penghasilan luar usaha. f. Biaya luar usaha. g. Penghasilan neto luar usaha. 3. P e n g h i t u n g a n n y a d e n g a n menjumlahkan penghasilan bunga tabungan ditambah penghasilan usaha dengan peredaran bruto tertentu (46). 4. a. Diisi dengan tahun pajak. b. Diisi dengan identitas wajib pajak. c. Diisi dengan status pembukuan/ laporan keuangan. d. Diisi dari form 1771-II. e. Diisi dengan kerugian fiskal tahun sebelumnya (bila tidak ada kerugian maka dikosongkan). f. Dihitung dengan menggunakan tarif PPh Pasal 31E ayat (1). g. Diisi dengan kredit pajak dalam negeri (dari form 1771-III). h. Diisi dengan PPh Pasal 25 yang telah dibayar. 5. Berisi daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Soal Remidi 1. Bentuk usaha tetap, yaitu bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. 2. Pada kolom pertama diisi dengan daftar pemilik modal meliputi rincian nama, alamat, NPWP, dan jumlah modal disetor serta persentase kepemilikan modal. Pada kolom kedua diisi dengan daftar susunan pengurus dan komisaris meliputi nama, alamat, NPWP, dan jabatan. Akuntansi dan Keuangan

13

3. a. Diisi dengan peredaran usaha dari laporan laba rugi. b. Diisi dari form 1771-II. c. Diisi dengan pendapatan dari luar usaha (dari tabungan) pada laporan laba rugi. d. Diisi dengan jumlah seluruh penghasilan neto atas penghasilan yang dikenai PPh final. 4. Berisi transkrip kutipan elemenelemen dari laporan keuangan. 5. Penghasilan neto komersial dapat dihitung dengan menjumlahkan penghasilan neto komersial dalam negeri dengan penghasilan neto komersial luar negeri.

Soal Pengayaan 1. a. Untuk SPT Nihil/Kurang Bayar (KB): 1) KPP atau KP2KP. 2) Drop Box . 3) Pos/jasa ekspedisi yang disertai Bukti Pengiriman Surat ke KPP tempat WP terdaftar. 4) E-fi ling . b. Untuk SPT Lebih Bayar (LB)/ Pembetulan/SPT Tahunan yang disampaikan setelah batas waktu penyampaian S PT/e-SPT: 1) KPP tempat WP terdaftar. 2) Pos/jasa ekspedisi yang disertai Bukti Pengiriman Surat ke KPP tempat WP terdaftar. 3) E-fi ling .

2. a.

Diisi dengan PPh Final atas bunga tabungan dengan tarif 20%. b. D i i s i d e n g a n p e r h i t u n g a n penghasilan usaha dengan peredaran bruto tertentu sesuai dengan PP-46 dengan tarif 1%. 3. a. Diisi dengan perhitungan angsuran PPh Pasal 25 Tahun berjalan. b. Diisi dengan PPh final dan penghasilan tidak termasuk objek pajak (dari formulir 1771-IV). c. Diisi dengan check list lampiran yang dilaporkan. d. Diisi dengan tanda tangan dan nama pengurus/kuasa. 4. Diisi dengan kredit pajak dalam negeri. 5. a. Jumlah harga pokok penjualan. b. Jumlah biaya usaha lainnya. c. Jumlah biaya dari luar usaha.

Pelatihan Akhir Modul I. 1. 2. 3. 4. 5. II. 1.

b b a c a

6. 7. 8. 9. 10.

d e b a c

11. 12. 13. 14. 15.

d c e b e

16. 17. 18. 19. 20.

e b d a c

21. 22. 23. 24. 25.

c a d a b

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung bisa ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 2. a. Sebagai identitas pengusaha kena pajak. b. Sarana untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). c. Alat pengawasan administrasi perpajakan. 3. Maksud dari lengkap, yaitu seluruh lampiran yang telah ditentukan maupun yang diperlukan harus dilampirkan serta dilengkapi pula dengan penandatanganan SPT. Hal ini dikarenakan bahwa SPT yang terlanjur disampaikan, tetapi belum ditandatangani berarti tidak lengkap dan dianggap belum memasukkan SPT.

14


4. Formulir ini merupakan daftar bukti pemotongan PPh Pasal 21 pegawai tetap/penerima pensiun. 5. Lampiran 7 Soal Remidi 1. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan pribadi wajib pajak (subjek), kemudian menetapkan objek pajaknya. 2. Pengusaha kena pajak merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/ atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. 3. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama dengan besarnya jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 4. Lampiran 8 5. PPh terutang = 50% x 25% x Rp600.000.000,00 = Rp75.000.000,00

Soal Pengayaan 1. Official assesment system adalah suatu sistem pemungutan pajak di mana aparatur perpajakan menentukan sendiri (di luar wajib pajak) jumlah pajak terutang. 2. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 3. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi SPT adalah sebagai alat untuk melaporkan pajak-pajak yang menjadi tanggungan wajib pajak baik yang sudah dipotong/dipungut pihak lain maupun yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak. 4. Subjek pajak badan dalam negeri, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. 5. Lampiran 9

Lampiran Lampiran 1 Contoh jawaban: Suryo pada tahun 2017 bekerja pada s ebuah perusahaan dengan memperoleh gaji sebulan Rp7.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000,00. Suryo sudah menikah, tetapi belum mempunyai anak. Ibu Suryo tinggal bersamanya dan menjadi tanggungannya. Penghitungan PPh Pasal 21, sebagai berikut. Gaji Rp 7.000.000,00 Pengurangan: Biaya jabatan 5% X Rp7.000.000,00 = Rp350.000,00 Iuran pensiun Rp100.000,00 + Rp 450.000,00 Penghasilan neto sebulan Rp 6.650.000,00 Penghasilan neto setahun adalah 12 X Rp6.650.000,00 Rp78.600.000,00 PTKP (K/0) dengan tanggungan - untuk WP sendiri Rp54.000.000,00 - tambahan karena menikah Rp 4.500.000,00 - tanggungan 1 orang Rp 4.500.000,00 + Rp63.000.000,00 Rp15.600.000,00 Penghasilan Kena Pajak setahun PPh Pasal 21 terutang 5% X Rp15.600.000,00 = Rp780.000,00 PPh Pasal 21 bulan Januari Rp780.000,00 : 12 = Rp65.000,00 Lampiran 2 Jumlah PKP tahun 2016 = Rp280.000.000,00 Kerugian tahun 2015 = Rp100.000.000,00 PKP tahun Rp180.000.000,00 PPh terutang = 50% x 25% x Rp180.000.000,00 = Rp22.500.000,00 Lampiran 3 Jumlah PKP yang memperoleh fasilitas: Rp 4.800.000.000,00 x Rp3.500.000.000,00 = Rp480.000.000,00 Rp35.000.000.000,00 Jumlah PKP yang tidak memperoleh fasilitas = Rp3.500.000.000,00 - Rp480.000.000,00 = Rp3.020.000.000,00 Pajak penghasilan terutang adalah: 50% x 25% x Rp480.000.000,00 = Rp 60.000.000,00 25% x Rp3.020.000.000,00 = Rp755.000.000,00 + Total pajak terutang Rp815.000.000,00 Lampiran 4 1. Mencari PKP: Peredaran bruto Biaya yang dikenai PPh bersifat final Biaya yang bukan objek pajak Biaya yang dikenai PPh tidak bersifat final

Rp4.700.000.000,00 Rp 430.000.000,00 Rp 220.000.000,00 Rp1.050.000.000,00 +

Laba usaha Penghasilan dari luar usaha

Koreksi fiskal Jumlah setelah koreksi fiskal Kompensasi kerugian Penghasilan kena pajak PPh terutang = 50% x 25% x Rp1.480.000.000,00 = Rp185.000.000,00

Rp1.700.000.000,00 Rp3.000.000.000,00 Rp 80.000.000,00 + Rp3.080.000.000,00 Rp1.200.000.000,00 Rp1.880.000.000,00 Rp 400.000.000,00 Rp1.480.000.000,00


15

2. Jumlah PKP yang memperoleh fasilitas: Rp4.800.000.000,00 x Rp3.800.000.000,00 = Rp480.000.000,00 Rp38.000.000.000,00 Jumlah PKP yang tidak memperoleh fasilitas: = Rp3.800.000.000,00 - Rp480.000.000,00 = Rp3.320.000.000,00 Pajak penghasilan terutang adalah: 50% x 25% x Rp480.000.000,00 = Rp 60.000.000,00 25% x Rp3.320.000.000,00 = Rp830.000.000,00 + Total pajak terutang Rp890.000.000,00 Lampiran 5 Jumlah PKP yang memperoleh fasilitas: =

Rp 4.800.000.000,00

x Rp2.000.000.000,00 Rp48.000.000.000,00 = Rp200.000.000,00 Jumlah PKP yang tidak memperoleh fasilitas: = Rp2.000.000.000,00 - Rp200.000.000,00 = Rp1.800.000.000,00 Pajak penghasilan terutang adalah: 50% x 25% x Rp200.000.000,00 = Rp 25.000.000,00 25% x Rp1.800.000.000,00 = Rp450.000.000,00 + Total pajak terutang Rp475.000.000,00 Lampiran 6 Penghasilan bruto Rp4.000.000.000,00 Beban usaha: Beban pemasaran Rp2.000.000.000,00 Beban adm. umum Rp 500.000.000,00 + Jumlah beban usaha Rp2.500.000.000,00 Penghasilan neto Rp1.500.000.000,00 PPh terutang: 25% x Rp1.500.000.000,00 = Rp375.000.000,00 Lampiran 7 Jumlah PKP yang memperoleh fasili tas: =

Rp 4.800.000.000,00

Rp25.000.000.000,00 = Rp480.000.000,00 Jumlah PKP yang tidak memperoleh fasilitas: = Rp2.500.000.000,00 - Rp480.000.000,00 = Rp2.020.000.000,00 Pajak penghasilan terutang adalah: 50% x 25% x Rp480.000.000,00 = Rp 60.000.000,00 25% x Rp2.020.000.000,00 = Rp505.000.000,00 + Total pajak terutang Rp565.000.000,00 Lampiran 8 Gaji sebulan Pengurangan: Biaya jabatan 5% x Rp5.000.000,00 Penghasilan neto sebulan Penghasilan neto setahun: 12 x Rp4.750.000,00 Penghasilan tidak kena pajak: untuk wajib pajak pribadi Rp54.000.000,00 tambahan karena menikah tanggungan + PTKP PKP PPh Pasal 21 terutang: 5% x Rp3.000.000,00 = Rp150.000,00 PPh Pasal 21 sebulan = Rp150.000 : 12 = Rp12.500,00 Lampiran 9 Jumlah PKP tahun 2017 Rp600.000.000,00 Pengurangan kerugian tahun 2016 Rp150.000.000,00 PKP tahun ini Rp450.000.000,00 Pajak penghasilan terutang adalah: 50% x 25% x Rp450.000.000,00 = Rp56.250.000,00

16


x Rp2.500.000.000,00

Rp5.000.000,00 Rp 250.000,00 Rp4.750.000,00 Rp57.000.000,00

Rp54.000.000,00 Rp 3.000.000,00

Kunci Jawaban Administrasi Pajak

Recommend Documents