1. Ian Antono, seorang Sarjana Ekonomi yang lulus kuliah S1 pada tahun 2011. Mulai bulan Maret 2012, Ian Antono diterima bekerja pada PT.Komat Kamit dengan gaji dan tunjangan tiap bulan Rp 1.500.000. Tanggal 1 April 2012 Ian Antono melangsungkan pernikahan dengan pujaan hatinya. Kapankah Ian Antono paling lambat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP ? A. 31 Maret 2012 B. 30 April 2012 C. 31 Desember 2012 D. 31 Januari 2012 Jawaban ( B ) Dasar Hukum : Pasal 2 ayat (5) PMK – 73/PMK.03/2012 “ Jika jumlah penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan Usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi PTKP, Wajib Pajak tersebut wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama pada akhir bulan berikutnya”. Pasal 7 ayat (2) UU No.36 Tahun 2008 : “Penghitungan besarnya PTKP ditentukan menurut keadaan Wajib Pajak pada awal tahun atau pada awal bagian tahun pajak”. 2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan Usaha atau pekerjaan bebas dapat diberikan pengembalian pendahuluan Kelebihan Pajak Penghasilan apabila memenuhi persyaratan berikut, kecuali……………………………… A. Jumlah peredaran Usaha yang tercantum dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan paling banyak Rp 4.800.000.000 B. Jumlah Lebih Bayar menurut SPT Tahunan PPh Kurang dari Rp 1.000.000 C. Jumlah Lebih Bayar menurut SPT Tahunan PPh paling banyak 0.5% dari peredaran usaha. D. Telah terdaftar sebagai Wajib Pajak sekurang-kurangnya 2 Tahun. Jawaban (D) Dasar Hukum : Pasal 2 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-40/PJ/2009 : “ Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf B yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah Wajib Pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan dengan : a) Jumlah peredaraan usaha yang tercantum dalan SPT Tahunan PPh paling banyak sama dengan batasan peredaraan usaha Wajib Pajak Orang Pribadi yang diperbolehkan menghitung penghasilan netto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto b) Jumlah lebih bayar menurut SPT Tahunan PPh : Kurang dari Rp 1.000.000,- atau paling banyak 0.5% dari jumlah peredaraan usaha sebagaiman dimaksud huruf a) Pasal 14Ayat (2) UU No.36 Tahun 2008 : “ Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaraan brutonyadalam 1 tahun kurang dari Rp 4.800.000.000, boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto……” 3. A.
Yang bukan merupakan tugas dari Jurusita Pajak adalah ………. Memberitahukan Surat Paksa
B. C. D.
Melaksanakan Penyitaan Melaksanakan Penyanderaan Mengusulkan Pencegahan
Jawaban (D) Dasar Hukum : Pasal 5 Ayat (1) UU No.19 Tahun 2000 Juru Sita Pajak Bertugas : Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus Memberitahukan Surat Paksa Melaksanakan Penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Melaksanakan Penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan. 4. CV. Urak Arik menerima Surat Keputusan Keberatan pada tanggal 10 Juli 2012. Tanggal berapakah paling lambat CV.Urak Arik masih dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak ? A. 9 Agustus 2012 B. 10 September 2012 C. 9 Oktober 2012 D. 10 Januari 2013 Jawaban (C) Dasar Hukum : Pasal 27 ayat (3) UU No.16 Tahun 2009 : “ Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut”. 5. A. B. C. D.
Surat Keputusan Pembetulan ditertibkan dalam hal-hal sebagai berikut, kecuali……….. Membetulkan kesalahan tulis Membetulkan kesalahan hitung Membetulkan putusan banding yang salah tulis Membetulkan kekeliruan penerapan ketentuan tertentu.
Jawaban (C) Dasar hukum: Pasal 16 ayat (1) UU No.16 Tahun 2009 : “ Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatan, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan………yang dalam penerbitanya terdapat kessalahan tulis, kesalahan hitung , dan atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-perundang perpajakan. 6. Untuk Kepentingan penerimaan Negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal Surat Permintaan. Penghentian Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan tersebut hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang bayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan dengan syarat………………………… A. Perkara Pidana tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan B. Perkara Pidana tersebut belum diputuskan oleh pengadilan C. Perkara Pidana tersebut belum disidangkan oleh pengadilan
D.
Perkara Pidana tersebut disidak oleh PPNS dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
Jawaban (A) Penjelasan pasal 44b ayat 1 UU No.16 Tahun 2009 :” Untuk kepentingan penerimaan Negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan sepanjang perkara tersebut belum dilimpahkan ke Pengadilan. 7. Dalam hal dilakukan pemeriksaan atas kewajiban perpajakan Wajib Pajak Patuh ( Golden Taxpayers) yang memperoleh pengembalian pendahuluan kelebihan pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar , maka kekurangan pembayaran pajak ditambahkan dengan…… A. Sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari kekurangan pajak B. Sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak. C. Sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak D. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak. Jawaban (B) Dasar Hukum : Pasal 17C ayat (5) : “ Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambahka dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak. 8. Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau Surat Ketetapan Pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan : A. Tanpa penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. B. Wajib Pajak menolak untuk diperiksa C. Wajib Pajak menolak memberikan dokumen yang diminta D. Semua Jawaban salah Jawaban ( A ) Dasar Hukum : Pasal 36 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2009 : “ Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau karena permohonan Wajib Pajak dapat :………Membatalkan hasil pemeriksaan atau Surat Ketetapan Pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa Penyampaian surat pemberitahukan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak. 9. Wajib Pajak menerima SKPKB sebesar Rp 20.400.000,- yang diterbitkan tanggal 5 Januari 2012 dengan batas akhir pelunasan tanggal 4 Februari 2012. Wajib Pajak diperbolehkan untuk mengangsur pembayaran pajak dalam jangka waktu 6 bulan dengan jumlah tetap sebesar Rp 3.400.000 setiap bulan.Sanksi adnministrasi berupa bunga untuk setiap angsurang dihitung sebagai berikut : A. Angsuran ke-1 : 2% X 20.400.000,- dan angsuran ke-2 : 2% X Rp 3.400.000 B. Angsuran ke-1 : 2% X 20.400.000,-dan angsuran ke-2 : 2% X Rp 18.000.000 C. Angsuran ke-1 : 2% X 20.400.000,-dan angsuran ke-2 : 4% X Rp 17.000.000 D. Angsuran ke-1 : 2% X 20.400.000,-dan angsuran ke-3 : 2% X Rp 13.600.000
Jawaban ( D ) Dasar Hukum : Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU No.16 Tahun 2009 : Angsuran ke-1 : 2% X Rp 20.400.000 = 408.000 Angsuran ke-2 : 2% X (Rp 20.400.000-3.400.000)= 340.000 Angsuran ke-3 : 2% X ( Rp 17.000.000 – 3.400.000) = 272.000 10. Diketahui harga lelang atas barang sitaan berupa mobil yang dilakukan oleh Jurusita berhasil dijual oleh Juru Lelang seharga Rp 120.000.000 , Berapakah Utang Pajak yang dapat dikurangkan dari hasil lelang tersebut ?....Untuk diketahui setiap penjualan secara lelang , bagi penjual maupun pembeli dikenakan bea lelang masing-nasing 1 % dari hasil lelang, biaya pelaksanaan surat paksa Rp 50.000,-, biaya surat perintah melakukan penyitaan Rp 100.000,biaya iklan Rp 2.500.000,- , Insentif jurusita 1% dari hasil lelang, biaya lain-lain Rp 200.000,Tunggakan pajak yang dapat dikurangkan adalah sebesar : A. Rp 114.750.000 B. Rp 115.950.000 C. Rp 116.150.000 D. Rp 116.300.000 Jawaban ( A ) Dasar Hukum Pasal 1 angka 13 UU PPSP : Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, jasa penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak. Hasil Lelang Biaya Penagihan Pajak Bea lelang (1%) Surat Paksa SPMP Iklan Insentif Lain-lain Total Utang Pajak
Rp 120.000.000 Rp 1.200.000 Rp 50.000 Rp 100.000 Rp 2.500.000 Rp 1.200.000 Rp 200.000 Rp 5.250.000 Rp 114.750.000
11. Tindakan yang dapat dilakukan oleh Jurusita Pajak apabila Wajib Pajak / Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa yang disampaikan adalah : A. Memaksa Wajib Pajak untuk menerima Surat Paksa B. Membawa Kembali Surat Paksa ke Kantor Pelayanan Pajak C. Menempelkan Surat Paksa di papan pengumuman KPP D. Meninggalkan Surat Paksa tersebut ditempat Wajib Pajak / Penanggung Pajak Jawaban ( D ) Dasar Hukum : Pasal 10 Angka 11 UU PPSP : Dalam hal Penanggung Pajak yang dimaksud ayat (3) dan (4) menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam berita acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.
12. Pihak yang berwenang mengeluarkan keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak adalah : A. Kepala Kantor Pelayanan Pajak B. Direktur Jenderal Pajak C. Menteri Keuangan D. Kepala Kantor Imigrasi Jawaban ( C ) Dasar Hukum : Pasal 30 ayat (1) UU PPSP : “ Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atas permintaan Pejabat atau atasan Pejabat yang bersangkutan. 13. Wajib pajak yang melakukan upaya Keberatan dan kemudian Banding atas Utang Pajak Tahun 2010 yang akhirnya seluruh Banding Wajib Pajak ditolak maka terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi bunga : A. Denda sebesar 50% B. Denda sebesar 50% dan 100% C. Denda sebesar 100% D. Bunga penagihan sebesar 2% per bulan Jawaban ( C ) Dasar Hukum Pasal 27 UU No.16 Tahun 2009 14. Untuk Tahun pajak 2010, SKPKB sebesar Rp 400.000.000,- diterbitkan terhadap PT.XYZ. Dalam pembahasan akhir Wajib Pajak hanya menyetujui sebesar Rp 50.000.000,- dan telah melunasinya.Direktur Jenderal Pajak menyetujui sebagaian keberatan Wajib Pajak dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp 200.000.000,-.Terhadap Surat Keputusan Keberatan tersebut Wajib Pajak tidak menggunakan banding maka atas Wajib Pajak tersebut dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 25 ayat (9) sebesar : A. Rp 75.000.000 B. Rp 100.000.000 C. Rp 125.000.000 D. Rp 175.000.000 Jawaban ( A ) Dasar Hukum : Pasal 25 ayat (9) UU No.16 Tahun 2009 : “ Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan” 50% X ( 200.000.00 – 50.000.000 )= Rp 75.000.000 15. Apakah aturan dalam Undang-undang Pengadilan Pajak yang menyatakan salah satu syarat dalam mengajukan banding adalah “ melunasi pajak terhutang sebesar 50% saat ini masih berlaku ? A. Dengan terbitnya UU KUP yang baru syarat tersebut menjadi tidak berlaku B. Masih tetap berlaku sampai saat ini C. Kadang berlaku kadang tidak berlaku D. Semua pernyataan benar
Jawaban ( A ) SOAL USKP B Mata Ujian KUP, PPSP, PP Periode Juni Tahun 2012 1. PT.Dika Menerima pemberitahuan dari Dirjen Pajak bahwa permohonan keberatan atas SKPKB-nya tidak dapat dipertimbangkan karena disampaikan melewati jangka waktu yang telah ditentukan. Upaya hukum dapat dilakukan PT.Dika berkaitan dengan keberatan atas SKPKB-nya adalah……… a. Mengajukan Gugatan b. Mengajukan Banding c. Mengajukan Peninjauan Kembali d. Mengajukan Permohonan Pembatalan. Jawaban ( d ) Dasar Hukum : Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP “ Dirjen Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangkan atau membatalkan SuratKetetapan Pajak yang tidak benar “ Maka Upaya Hukum yang dapat dilakukan PT.Dika apabila permohonan keberatan atas SKPKB-nya tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi syarat formal adalah mengajukan Permohonan Pembatalan SKP yang tidak benar. 2. Berdasarkan hasil penelitian SPT PPh Badan PT.Rubi untuk tahun 2011 yang dissampaikan tanggal 30 April 2012 dengan PPh Pasal 29 sebesar Rp 50.000.000 ditemukan adanya kesalahan hitung yang menyebabkan kekurangan pembayaran PPh pasal 29 sebesar Rp 175.000.000. Untuk menagih kekurangan pembayaran pajak tersebut produk hukum yang diterbitkan tanggal 10 Juli 2012 adalah ………. a. SKPKB dengan sanksi administrasi berupa bunga 6% b. SKPKB dengan sanksi administrasi berupa bunga 14% c. STP dengan sanksi administrasi berupa bunga 6% d. STP dengan sanksi administrasi berupa bunga 14% Jawaban ( c ) Dasar Hukum : Pasal 14 ayat (1) huruf b UU KUP “ Dirjen Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila : b. dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung“ Pasal 14 ayat (3) UU KUP : “ Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan, dihitung sejak saatnya terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkanya Surat Tagihan Pajak. 3. Kasus dibawah ini termasuk dalam pengertian Sengketa Pajaksebagaimana diatur dalam Undang-undang Pengadilan Pajak, Kecuali……………….. a. Sengketa yang timbul akibat dilaksanakanya SK Pembetulan b. Sengketa yang timbul akibat dilakukanya penyanderaan c. Sengketa yang timbul akibat pengumuman lelang d. Sengketa yang timbil akibat dilakukanya penyitaan Jawaban ( b ) Dasar Hukum : Pasal 1 angka 5 UU Pengadilan Pajak
“ Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dilkeluarkanya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan Undang-undang Perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan UU PPSP “ 4. Terhadap PT XYZ telah dilakukan pemeriksaan dan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ( SKPKB ) untuk tahun pajak 2009.Sampai dengan jatuh tempo pembayaran PT.XYZ tidak melakukan pembayran karena kesulitan likuiditas. KPP tempat wajib pajak terdaftar melakukan penagihan terhadap PT.XYZ dapat diterbitkan STP Bunga penagihan yang dihitung………. a. Dari tanggal jatuh tempo s.d tanggal diterbitkanya STP maksimal 24 bulan b. Dari tanggal jatuh tempo s.d tanggal diterbitkanya STP maksimal 10 tahun sejak tanggal SKP c. Dari tanggal jatuh tempo s.d tanggal diterbitkanya STP maksimal 5 tahun sejak tanggal jatuh tempo d. Jawaban a, b, dan c Salah Jawaban ( d ) Dasar Hukum : Pasal 19 ayat (1) UU KUP “ Apabila SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding atau Putusan PK, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkanya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. 5. PT.XYZ merupakan wajib pajak dengan criteria tertentu telah menyampaikan SPT Masa PPN bulan Maret 2012 pada tanggal 20 April 2012 , dengan informasi sebagai berikut : Pajak Keluaran Rp 210.000.000 Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp 240.000.000 Kelebihan Pembayaran Pajak Rp 30.000.000 Apabila atas kelebihan pembayaran pajak tersebut diminta pengembalian (restitusi ) maka terhadap PT.XYZ dapat diterbitkan …….. a. SKPPKP dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak diterima permohonan dan setelah dilakukan penelitian b. SKPPKP dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak diterima permohonan dan dilakukan penelitian c. SKPLB dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak diterima permohonan dan telah dilakukan pemeriksaan kantor d. SKPLB dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak diterima permohonan dan telah dilakukan pemeriksaan kantor Jawaban ( a ) Dasar Hukum : Pasal 17C Ayat (1) UU KUP “ Dirjen Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari wajib pajak dengan criteria tertentu, menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 3 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan dan paling lama 1 bulan untuk PPN “ 6. Dirjen Pajak ( Pemeriksa Pajak ) melakukan pemeriksaan Pajak terhadap PT.XYZ berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) tertanggal 16 Juni 2011. Pemeriksaan tersebut dilakukan atas hak dan kewajiban wajib pajak untuk tahun 2008. Atas permintaan DJP,
Wajib pajak menyerahkan seluruh berkas yang diminta. Selanjutnya DJP menerbitkan SKPKB pada tanggal 14 Februari 2012 sebesar Rp 10.000.000.000 kemudian diketahui bahwa dalam pemeriksaan tidak dilakuka pembahasan akhir dengan wajib pajak , dengan demikian DJP dapat…….. a. Menghapuskan SKPKB yang tidak benar karena dalam penerbitannya tidak dilakuka pembahasan akhir b. Mengurangi SKPKB yang tidak benar karena dalam penerbitanya tidak dilakukan pembahasan akhir dengan WP c. Membatalkan SKPKB karena dalam penerbitanya tidak dilakukan pembahasan akhir dengan WP d. Jawaban a, b, dan c benar Jawaban ( c ) Dasar Hukum : Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP “ Dirjen Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau Surat Ketetapan Pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) atau Pembahasan Akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.” 7. Wajib Pajak yang mengajukan pembetulan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) untuk tahun pajak 2009 yang diterbitkan pada tanggal 11 November 2013 dan mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp 30.000.000, maka atas kelebihan pajak tersebut dikembalikan……… a. Dan diberikan pengurangan sanksi administrasi berupa bunga dan denda b. Tidak diberikan imbalan bunga karena produk hukum yang diterbitkan adalah Surat Ketetapan Pajak Nihil c. Ditambah dengan imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan d. Tidak diberikan imbalan bunga karena yang diberikan imbalan bunga hanya kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat keberatan, banding atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung Jawaban ( c ) Dasar Hukum : Pasal 27A UU KUP Ayat (1) ;”Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam SKPKB,SKPKBT,SKPN,SKPLB yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksuddikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan “ 8. Liem Bhan Piet adalah seorang Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Surakarta, tetapi yang bersangkutan terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi.Kasus tersebut terjadi karena……….. a. Liem Bhan Piet merupakan Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan sangat besar b. Liem Bhan Piet merupakan wajib pajak orang pribadi yang berdasarkan Undang-undang KUP harus terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi karena mempunyai penghasilan sangat besar c. Liem Bhan Piet merupakan wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan sangat besar dan tempat usahanya berkedudukan di wilayah KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi d. Liem Bhan Piet merupakan wajib pajak orang pribadi yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi Jawaban ( d ) Dasar Hukum : Pasal 2 ayat (3) Huruf a UU KUP
“Dirjen Pajak dapat menetapkan : tempat pendaftaran dan atau tempat pelaporan usaha selain yang ditetapkan pada ayat (1) dan ayat (2) 9. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan TahunanPajak Penghasilan PT.Tam Yam untuk tahun pajak 2009, kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tertanggal 11 November 2012. Jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKB tersebut adalah Rp 100.000.000. Dalam pembahasan akhir, wajib pajak hanya menyetujui besarnya jumlah pajak yang seharusnya dikenakan adalah sebesar Rp 10.000.000 . pada tanggal 1 Desember 2012, Wajib pajak mengajukan keberatan ke Direktur Jenderal Pajak terhadap jumlah SKPKB tersebut. Sampai dengan saat wajib pajak mengajukan keberatan, wajib pajak tidak membayar sedikitpun dalam SKPKB tersebut.Oleh karena itu ………. a. Keberatan Wajib Pajak memenuhi persyaratan Formal tetapi tidak memenuhi persyaratan materiil b. Keberatan Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan Formal c. Memenuhi persyaratan formal dan materiil d. Tidak memenuhi persyaratan formal dan materiil Jawaban ( b ) Dasar Hukum : Pasal 25 Ayat (3a) “ Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, wajib pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.” 10. PT.XYZ menerima Surat Keputusan Keberatan yang mengakibatkanpajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 500.000.000 diterbitkan pada tanggal 1 Juni 2012.Berdasarkan UU KUP, batas akhir pelunasan Surat Keputusan Keberatan tersebut paling lama adalah pada tanggal….. a. 30 juni 2012 b. 31 Juli 2012 c. 1 Juli 2012 d. 2 Juli 2012 Jawaban ( a ) Dasar Hukum : Pasal 9 ayat (3) UU KUP “ Surat Tagihan Pajak , Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. 1. Apa yang harus dilakukan seorang wanita kawin terkait dengan kewajiban NPWP yang memiliki penghasilan sendiri, jika a. Telah memiliki NPWP sebelum kawin; Jawaban: Terhadap NPWP Wanita Kawin tersebut, harus diajukan penghapusan. b. Belum memilikin NPWP tetapi hidup terpisah berdasarkan putusan hakim; Jawaban: Wanita Kawin tersebut harus mengajukan permohonan NPWP, dimana hak dan kewajiban perpajakannya terpisah dengan suami. c. Belum memiliki NPWP tetapi mengadakan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta; Jawaban: Wanita Kawin tersebut harus mengajukan permohonan NPWP, dimana hak dan kewajiban perpajakannya terpisah dengan suami. d. Belum memiliki NPWP, tidak hidup terpisah berdasarkan putusan hakim, tidak mengadakan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta tetapi ingin melaksanakan hak & kewajiban perpajakan sendiri (terpisah dari suami);
Jawaban: Wanita Kawin tersebut harus mengajukan permohonan NPWP, dimana hak dan kewajiban perpajakannya terpisah dengan suami. e. Hidup terpisah berdasarkan putusan hakim, atau mengadakan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau ingin melaksanakan hak & memenuhi kewajiban perpajakan sendiri (terpisah dari suami) tetapi telah memiliki NPWP sebelum kawin. Jawaban: Wanita Kawin tersebut tidak perlu mendaftarkan lagi ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak), dan wajib melaporkan pajaknya sendiri, terpisah dari suami. 2. Tanggal berapa SPT-SPT dibawah ini paling lambat harus dilaporkan dan sanksi apa/ berapa jika terlambat? a. SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012; Jawaban: Batas waktu pelaporan adalah 4 bulan setelah akhir tahun pajak = 30 April 2013, apabila terlambat dikenakan denda/ sanksi administrasi Rp 1.000.000,b. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2012; Jawaban: Batas waktu pelaporan adalah 3 bulan setelah akhir tahun pajak = 31 Maret 2013, apabila terlambat dikenakan denda/ sanksi administrasi Rp 100.000,c. SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari 2013; Jawaban: Batas waktu pelaporan adalah tanggal 20 bulan berikutnya = 20 Februari 2013, apabila terlambat dikenakan denda/ sanksi administrasi Rp 100.000,d. SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari 2013; Jawaban: Batas waktu pelaporan adalah tanggal 20 bulan berikutnya = 20 Februari 2013, apabila terlambat dikenakan denda/ sanksi administrasi Rp 100.000,e. SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2013. Jawaban: Batas waktu pelaporan adalah akhir bulan berikutnya = 28 Februari 2013, apabila terlambat dikenakan denda/ sanksi administrasi Rp 500.000,3. Produk hukum apa yang akan Wajib Pajak terima dan apa sanksi (jika ada) atas kasuskasus dibawah ini: a. Berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang; Jawaban: Diterbitkan SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar), terhadap kasus ini tidak ada sanksi yang diberikan >> Pasal 17 ayat 1 UU KUP. b. Berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang; Jawaban: Diterbitkan SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil), terhadap kasus ini tidak ada sanksi yang diberikan >> Pasal 17A UU KUP. c. Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kurang bayar atas SPT Masa PPN yang disampaikan lewat jangka waktu yang ditentukan dalam surat tegoran; Jawaban: Diterbitkan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), terhadap kasus ini dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2 % sebulan (maksimal 24 bulan) dari jangka waktu yang telah lewat berdasarkan surat tegoran >> Pasal 13 ayat 2 UU KUP. d. Berdasarkan hasil pemeriksaan tidak menyelenggarakan pembukuan (Pasal 28 dan 29 KUP) atas SPT PPh Badan; Jawaban: Diterbitkan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), terhadap kasus ini dikenakan sanksi berupa kenaikan sebesar 100 % >> Pasal 13 ayat 3c UU KUP. e. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat Faktur Pajak; Jawaban: Diterbitkan STP (Surat Tagihan Pajak), terhadap kasus ini dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2 % x DPP (Dasar Pengenaan Pajak) >> Pasal 14 ayat 4 UU KUP. f. Dilakukan pemeriksaan ulang karena Data baru termasuk data yang semula belum terungkap yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
Jawaban: Diterbitkan SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan), terhadap kasus ini: - Apabila dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT, maka dikenakan sanksi berupa kenaikan sebesar 100%. - Apabila melalui keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri dengan syarat DJP (Direktorat Jenderal Pajak) belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT, tidak akan dikenakan sanksi kenaikan. >> umumnya hal ini yang dilakukan dalam praktik. 4. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan Wajib Pajak dan kemana ditujukan, apabila terdapat sengketa dengan pihak fiskus terhadap penerbitan surat-surat berikut: a. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP); Jawaban: Upaya hukum berupa Pengajuan Surat Sanggahan >> ditujukan kepada KPP (Kantor Pelayanan Pajak). b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; Jawaban: Upaya hukum berupa Pengajuan Surat Keberatan >> ditujukan kepada Kanwil (bagian diatas yang mengeluarkan SKP), apabila Kanwil yang menerbitkan SKP maka surat keberatan ditujukan ke DJP (Direktorat Jenderal Pajak). c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang terdapat salah hitung; Jawaban: Upaya hukum berupa Pembetulan Ketetapan Pajak >> ditujukan kepada KPP (instansi yang mengeluarkan SKP), dimana hanya instansi yang mengeluarkan SKP yang dapat melakukan pembetulan. [Pasal 16 ayat 1 UU KUP] d. Surat Tagihan Pajak yang dikarenakan bukan karena kesalahan Wajib Pajak; Jawaban: Upaya hukum berupa Pengurangan/ Penghapusan Ketetapan Pajak berupa STP (Surat Tagihan Pajak) >> ditujukan ke DJP (Direktorat Jenderal Pajak). [Pasal 36 ayat 1a UU KUP] e. Surat Keputusan Keberatan; Jawaban: Upaya hukum berupa Pengajuan Surat Banding >> ditujukan kepada Peradilan Pajak. f. Surat Keputusan Banding; Jawaban: Upaya hukum berupa Peninjauan Kembali >> ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK). g. Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan tidak sesuai prosedur. Jawaban: Upaya hukum berupa Gugatan >> ditujukan kepada Peradilan Pajak. 5. Terhadap wajib pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebesar Rp 750.000.000,- jumlah yang disetujui Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebesar Rp 200.000.000. Wajib Pajak membayar Rp 500.000.000,- kemudian mengajukan keberatan. SK Keberatan menjadi Rp 600.000.000. a. Berapa jumlah yang harus dibayar/ diterima wajib pajak jika tidak mengajukan banding? Jawaban: SKPKB hasil pemeriksaan = Rp 750.000.000,Setuju hasil pemeriksaan = Rp 200.000.000,Yang dibayar oleh Wajib Pajak = Rp 500.000.000,Keputusan Keberatan, SKPKB menjadi = Rp 600.000.000,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pajak Kurang Dibayar (Rp 600.000.000 – Rp 500.000.000) = Rp 100.000.000,Sanksi Denda (50 % x Rp 100.000.000) = Rp 50.000.000,- (+) Yang harus dilunasi apabila tidak mengajukan banding = Rp 150.000.000,-
b. Jika kemudian wajib pajak mengajukan banding dan keputusan banding menjadi Rp 400.000.000, berapa jumlah yang harus dibayar/ diterima wajib pajak? Jawaban: SKPKB hasil pemeriksaan = Rp 750.000.000,Setuju hasil pemeriksaan = Rp 200.000.000,Yang dibayar oleh Wajib Pajak = Rp 500.000.000,Keputusan Keberatan, SKPKB menjadi = Rp 600.000.000,Keputusan Banding, SKPKB menjadi = Rp 400.000.000,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pajak Lebih Dibayar (Rp 500.000.000 – Rp 400.000.000) = Rp 100.000.000,Bunga atas kelebihan pembayaran tidak dibayar, dimana diatur dalam PP No.46. Oleh karena itu Jumlah pajak yang harus diterima Wajib Pajak adalah sebesar Rp 100.000.000,-. No Soal Jawab Rujukan Yuridis 1. Bapak Satrio adalah wajib pajak a.Batas waktu maximal untuk a.Pasal 3 ayat 3 orang pribadi.Untuk tahun 2009 Surat Pemberitahuan Pajak (point b) telah terhutang PPh sebesar orang pribadi,paling lama Rp.5.000.000,00. 3(tiga) buulan setelah akhir Selama tahun tersebut,Bp.Satrio tahun pajak telah membayar PPh terhutang b.Ada. sejumlah Rp.2.000.000,00 Wajib pajak dapat b.Pasal 3 ayat 4 Bapak Satrio baru membayar memperpanjang jangka waktu PPh kurang bayar pada tanggal penyampaian Surat 5juli 2010,sekaligus Pemberitahuan Tahunan Pajak menyampaikan Surat Penghasilan untuk paling lama Pemberitahuan Tahunan pajak 2 bulan a.Kapan batas waktu maximal c.Ada untuk penyampaian surat Apabila Surat Pemberitahuan pemberitahuan? Tahunan tidak di sampaikan c.Pasal 7 ayat 1 b.Apakah ada perpanjangan dalam jangka waktu waktu untuk wajib pajak dalam sebagaimana dimaksud dalam menyampaikan Surat pasal 3 atau batas waktu Pemberitahuan Tahunan pajak? perpanjangan penyampaian c.Adakah sanksi yang di Surat Pemberitahuan kenakan pada Bapak Satrio sebagaimana dimaksud dalam terkait dengan waktu pasal 3 ayat 4 maka untuk penyampaian Surat wajib pajak orang pribadidi Pemberitahuan Tahunan Pajak kenai sanksi administrasi Tersebut? sebesar Rp.100.000,00 2. PT.Amanah adalah wajib Total pajak yang masih harus a.Berhubungan pajakbadan.Untuk tahun 2009 dibayar: dengan PPh terhutang sebesar Rp.10.000.000+Rp.5.000.000 keterlambatan Rp.25.000.000.Selama tahun =Rp.15.000.000 pembayaran PPh tersebut telah di bayar PPh kurang bayar tahun sebesar Rp.15.000.000. Bunga yang di kenakan karena 2009 yang masih Pada awal tahun 2010 total PPh keterlambatan pembayaran: harus di bayar yang masih harus dibayar oleh 2% x 5 xRp.10.000.000 Pasal 9 ayat 2 (point PT.Amanah adalah sebesar =Rp.1.000.000 A) Rp.10.000.000.
Surat Pemberitahuan tahunan Bunga yang di kenakan karena b.Berhubungan Pajak telah di sampaikan pada pembetulan Surat dengan pembetulan akhir maret 2010.Tetapi pada Pemberitahunan Tahunan surat pemberitahuan bulan mei 2010 ada pembetulan yang mengakibatkan uatng tahunan yang Surat Pemberitahunan tahunan pajak menjadi lebih besar: mengakibatkan utang oleh wajib pajak sendiri bahwa pajak menjadi lebih utang pajak Rp.5.000.000 lebih 2% x 5 x Rp.5.000.000 besar adalah besar dari semula. =Rp.500.000 Pasal 8 ayat 2 PT.Amanah baru membayar PPh yang kurang bayar pada Total bayar tanggal 17 September 2010 Rp.16.500.000 Sehubungan dengan hal tersebut,berapakah jumlah yang harus di bayar oleh PT.Amanah pada tanggal 17 Septenber tersebut? Soal 2 Alfian Widitomo bekerja pada PT Asih Pratama dengan memperoleh gaji Rp 2.000.000 setiap bulannya. Alfian Widitomo telah menikah dan memiliki 2 orang anak. Iuran pensiun yang dibayar oleh Alfian Widitomo sebesar Rp 30.000 setiap bulannya. Perusahaan menggenakan biaya jabatan sebesar 5% dari setiap bulan. No Soal Jawab Rujukan 1 Dimana Alfian Widitomo Melaporkan PPh pasal 21 setiap bulannya di KPP Pasal 2 ayat 2 melaporkan PPh pasal 21 setiap (Kantor Pelayanan Pajak) yang telah ditentukan oleh bulannya? PT Asih Pratama 2 Dimana Alfian Widitomo Melalui Bank BUMN/D atau Bank lainnya atau intalasi Pasal 10 ayat 1 membayarkan PPh pasal 21 pemerintahan yang ditunjuk seperti Kantor Pos setiap bulannya? 3 Formulir apa yang digunakan Menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) Pasal 10 ayat 2 untuk membayar PPh pasal 21? 4 Kapankah batas maksimal PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPh harus Pasal 9 ayat 1 pembayaran pajak tersebut disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah diatas? Masa Pajak berakhir 5 Berapakah yang harus dibayar Perhitungan PPh pasal 21 adalah : Alfian Widitomo melalui PT Asih Gaji sebulan Rp 2.000.000 Pratama? Jelaskan Biaya Jabatan 5%xRp 2.000.000 (Rp 100.000) Perhitungannya!!! Iuran Pensiun (Rp 30.000) Penghasilan netto sebulan Rp 1.870.000 Penghasilan netto setahun : Rp 1.870.000 x 12 bulan Rp 22.440.000 Penghasilan Tidak Kena Pajak : Untuk Wajib Pajak Pribadi (Rp 13.200.000) Tambahan Karena Menikah (Rp 1.200.000) Tambahan untuk 2 anak (Rp 2.400.000) Rp 5.640.000 PPh pasal 21 terutang 5% x Rp 5.640.000 = Rp 23.500
12 bulan Demikian pembahasan tentang Contoh Soal Kasus Pajak dan Pembahasannya. No Pertanyaan Jawaban Rujukan Yuridis 1. Kapan jangka waktu Sebelum penyerahan BKP/JKP. Pasal 2 ayat (5) UU pendaftaran NPWP bagi Paling lama akhir bulan berikut KUP JO. PPKP? setelah s/d suatu masa dalam KEP- 161/PJ./2001 tahun buku nilai peredaran usaha JO PERmelebihibatasan Pengusaha Kecil. 160/PJ./2007 2. Kapan Batas waktu Paling lambat 3 bulan setelah akhir Pasal 3 ayat (1), (2), Penyampaian SPT tahun pajak. (3), dan (7) UU KUP IbuAngel? 3. Bagaimanacarapenyampaia 1. Disampaikan langsung Pasal 6 UU KUP JO. n SPT? ke KPP/ KP4. KEP- 518 /PJ./2000 2. Disampaikan melalui Kantor Pos secara tercatat. 3. Atau cara lain denganekspedisi atau kurir. 4. Berapakah Rp500.000 Pasal 7 ayat (1) UU sanksiadministratifdan KUP keterlambatan itu? 5. Kapan tanggal jatuh tempo Tanggal 15 bulan takwim Pasal 9 ayat (1) UU pembayaran atau berikutnya. KUP JIS. penyetoran pajak? NO.541 /KMK.04/2000 JO 326/KMK.03/2003 6. Berapa Jumlah pajak yang Jumlah yang harus dikeluarkan : Pasal 9 ayat (2A) UU harus dibayarkan? Jumlah pajak terutang sebesar KUP Rp10.000.000,00 Bunga : 2%*1*10.000.000=Rp200.000,00 Denda Rp500.000 Total Rp10.700.000,00 tag : contoh kasus pajak , contoh soal pajak , contoh kasus perpajakan , contoh soal perpajakan dan jawabannya , soal perpajakan dan jawaban , contoh soal pph pasal 21 , contoh soal pph 21 orang pribadi , soal perpajakan , contoh soal perpajakan , soal pph 21
