KERANGKA ACUAN PELATIHAN MIDWIFE UPDATE
A. Pendahuluan Bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan strategis yang memiliki tugas dan fungsi memberikan pelayanan kebidanan untuk meningkatkan status kesehatan ibu dan anak, khususnya kesehatan reproduksi perempuan dan tumbuh kembang bayi & balita. Banyak ahli telah membuktikan bahwa meningkatkan status kesehatan ibu dan anak dalam mempersiapkan generasi yang berkualitas dimulai sejak dini, yaitu sejak sebelum hamil atau bahkan dimulai dari masa remaja sesuai dengan siklus kesehatan reproduksi perempuan. Pengawasan kesehatan ibu sebelum hamil sangat menentukan kualitas anak yang akan dilahirkan. Demikian juga pengawasan kehamilan dan persiapan kelahiran serta kesiapan menjadi orang tua merupakan bagian yang sangat penting menjadi perhatian seorang bidan. Disamping itu bidan sebagai mitra perempuan dan menjadi role model bagi keluarga, oleh karena itu kesiapan bidan untuk memberikan pelayanan kebidanan berkualitas, menjadi kebutuhan yang mendasar. Selain itu dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat tersebut bidan harus mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. Bidan yang akan menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya harus kompeten yang di buktikan dengan Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi. Sesuai Undang-undang No. 36 tahun 2014, pasal 46 bahwa setiap tenaga kesehatan yang praktik harus memiliki izin demikian juga Bidan yang akan menjalankan profesinya. Izin Praktik diberikan dalam bentuk Surat Izin Praktik Bidan yang selanjutnya disingkat SIPB, sebagai bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada bidan yang akan menjalankan praktik kebidanan setelah memenuhi persyaratan. Untuk mendapatkan SIPB, syaratnya adalah STR yang masih berlaku. Surat Tanda R egistrasi berlaku selama 5 tahun. Syarat mendapatkan STR memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi. Sertifikat tersebut diperoleh melalui proses sertifikasi yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi, dan pelaksanaannya bekerjasama dengan Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi (Undang-undang No. 36 tahun 2014, pasal 21, ayat 2). Sertifikat Kompetensi diberikan pada lulusan Akademi Kebidanan, sedangkan sertifikat Profesi diberikan kepada lulusan Sarjana ditambah Program Profesi Kebidanan selama 1 (satu) tahun.
Kebijakan PP IBI utk Resertifikasi dilakukan melalui penilaian portopolio, yaitu selama 5 (lima) tahun harus menadapatkan sejumlah 25 (dua puluh lima) kredit profesi, 2 (dua) kredit profesi diantaranya diperoleh melalui Midwifery Update yang diselenggarakan oleh organisasi profesi. Untuk menyampaikan Midwifery Update kepada seluruh anggota terutama yang akan melakukan resertifikasi, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) sebagai organisasi profesi satusatunya wadah bidan di Indonesia menyelenggarakan TOT Midwifery Update bagi pelatih Pengurus Pusat/Daerah/Cabang. Untuk Kota Palu, makan PC IBI memiliki jumlah Bidan Kota Palu yaitu 512 bidan dan akan mengurus Surat Tanda Registrasi Bidan, Bidan teregistrasi harus mengikuti midwifery update, sebagai upaya peningkatan skill dan k emampuan sesuai standar praktek pelayanan.
B. Dasar Pelaksanaan Kegiatan 1.
UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
2.
Anggaran Dasar IBI 2013 – 2018 Bab II Pasal Tentang Tujuan Organisasi
3.
Anggaran Rumah Tangga IBI 2013 – 2018 Tentang Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab Pengurus Pusat.
4.
Permenkes 1464 Tahun 2010 tentang izin dan wewenang bidan.
C. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Melaksanakan salah satu kegiatan pendidikan berkelanjutan dengan memberikan penyegaran, meningkatlan dan mempertahankan kompetensi bidan sesuai dengan perkembangan pelayanan kebidanan melalui Midwifery update Tujuan Khusus 1. Peserta mengetahui perkembangan terkini profesi bidan 2. Peserta mengetahui dan memahami etika profesi dan legal aspek dalam pelayanan kebidanan 3. Peserta mengetahui perkembangan terkini perubahan kebijakan terkait profesi bidan 4. Peserta melakukan pelayanan ANC terintegrasi 5. Peserta mengetahui dan memahami tentang update dan hal – hal yang wajib diperhatikan dalam melakukan APN
6. Peserta mengetahui perkembangan terkini pada kegawatdaruratan maternal dan neonatal 7. Peserta mengatahui perkembangan terkini pada pelayanan nifas dan KB (CTU) 8. Peserta mengatahui perkembangan terkini BBL 9. Peserta mengatahui perkembangan Neonatus dan SDIDTK 10. Peserta mengetahui perhitungan SKP
D. NARA SUMBER 1.
Ketua PD IBI Propinsi Sulawesi Tengah
2.
Ketua PC IBI Kota Palu
3.
Tim pelatih P2KS Prop Sulteng
4.
Fasilitator TOT
5.
Kepanitiaan terlampir
E. PESERTA Peserta dalam pada pertemuan ini adalah 30 orang bidan yang ada di Kota Palu Angkatan I ( 14 – 16 Desember 2016)
F. Materi 1. Perkembangan terkini tentang profesi bidan 2. Etikolegal dalam pelayanan kebidanan 3. Updating APN dan pelayanan kontrasepsi 4. Updating APN( simulasi dalam kelompok) 5. Updating pelayanan BBL 6. Updating Asuhan Nifas 7. Neonatus dan SDIDTK 8. Updating asuhan kegawatdaruratan maternal dan praktek 9. Updating asuhan kegawatdaruratan Neonatal dan praktek 10. Perhitungan SKP
G. Waktu dan tempat Waktu pelaksanaan kegiatan Angkatan II ( 19 – 21 Desember 2016 ), bertempat di Hotel Sweet tama, jl Danau Talaga
H. Dana/ Biaya Dana Mandiri bidan yang akan melakukan re sertifikasi kompetensi dan re registrasi (Rp. 1.750.000) per orang
I.
PENUTUP Demikian Kerangka Acuan ini kami ajukan atas bantuan dan perkenaannya diucapkan terimakasih
Palu, 4 Desember 2016 Pengurus Cabang IBI Kota Palu
ketua
Bidan Hj Titin Lestari. SE, M Kes
