BUSINESS ETHICS Tugas Kelompok
ANALISIS STUDI KASUS
ARCHER DANIELS MIDLAND AND THE FRIENDLY COMPETITOR OLEH:
ANDY SAPUTRA (16/402337/PEK/21872) DEVVI INDAH SUSANTI (16/402358/PEK/21893) PRISKA JANE ROSKILDE SIAGIAN (16/402418/PEK/21953) SUTAN NALENDRA ADRIANTO (16/402439/PEK/21974)
MAGISTER MANAGEMENT UNIVERSITAS GADJAH MADA MM UGM JAKARTA – KELAS EKSEKUTIF B -32 C ARCHER DANIELS MIDLAND AND THE FRIENDLY COMPETITORS Kelompok 4
Andi Saputra; Devvi Indah Susanti ; Priska Jane Siagian; Sutan Nalendra Business EthicsCase #1 Eks 32C MM FEB UGM – Kampus Jakarta
Resume Archer Daniels Midland (ADM) adalah salah satu perusahaan pertanian yang sangat mapan di Amerika Serikat. ADM memproses jagung, gandum, kedelai, kacang-kacangan, dan jenis – jenis minyak sayur lainnya untuk membuat produk – produk yang digunakan oleh industri makanan, minuman, dan bahan kimia. Total penjualan perusahaan secara global pada tahun 1994 mencapai $13 Milyar. ADM dipimpin oleh Dwayne Andreas sebagai CEO dan anaknya Michael D. Andreas sebagai Executive Vice President Sales & Marketing. Pada Tahun 1989, ADM memutuskan untuk merambah ke bisnis Lysine. Dwayne dan Michael memutuskan untuk mengangkat Mark Whitacre, anak muda berbakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni untuk meng-handle bsinis Lysine. Pada bulan September 1989, ADM membangun pabrik produksi senilai $100 juta dan hanya dalan jangka waktu 17 bulan mampu menghasilakan kapasitas produksi sebesar 250 juta ton lysine dalan setahun, yang mampu memenuhi setengah dari jumlah permintaan pasar. Para competitor di industri Lysine ini hanya didominasi oleh 4 perusahaan yaitu Ajinomoto (Jepang), Kyowa (Jepang), Miwon (Korea), dan Cheil (Korea). Harga jual produk Lysine saat ADM pertama sekali memasuki industri ini ialah $1.3/ pound. Masuknya ADM kedalam industri Lysine dengan kapasitas produksi pabrik yang sangat memadai mengakibatkan pasokan dipasar meningkat drastis dan secara otomatis menurunkan harga pasar. Strategi yang diterapkan Whitacre untuk menjual dibawah harga pasar justru mengakibatkan bencana di industri Lysine dan memicu terjadinya perang harga antar produsen. Harga jual lysine anjlok ke level $0.6/ pound yang mengakibatkan ADM merugi sebesar $7 juta setiap bulan. Merespon hal tersebut Michael meminta Whitacre untuk berkonsulatsi dengan Terry Wilson, CEO divisi pengolahan jagung yang memiliki pengalaman dalam emngahdapi situasi yang dihadapi divisi Lysine. Wilson menyarankan Whitacre untuk melakukan pertemuan dengan CEO kompetitor untuk membahas situasi saat ini. Pertemuan antara Wilson, Whitacre, CEO Ajinomoto, dan CEO Kyowa diadakan di Hotel Mexico City. Absen dalam pertemua tersenut ialah executive dari 2 perusahaan Korea, Miwon dan Cheil, akan tetapi tidak menghalangi pertemuan tersebut, dan lagi pula yang memegang kontrol secara dominan di industri ini ialah ADM, Ajinomoto, dan Kyowa. Pertemuan antara Executive ini dilakukan beberapa kali dari sejak akhir tahun 1992 sampai pertengahan tahun 1995 di beberapa lokasi yang berbeda. Pertemuan antar executive ini sesungguhnya pertemuan terselubung dan dikemas dengan agenda pertemuan “Asosiasi Perdagangan” yang membahas agenda – agenda perdagangan, akan tetapi dalam pertemuan tersebut para executive melakukan praktek price-fixing secara terselubung. Analisa Masalah Systemic, Corporate, dan Individual Issues Dalam case ini, yang menjadi systemic issue adalah kondisi negara Pantai Gading sendiri yang belum menegakkan hukum yang melarang yang perbudakan anak secara tegas. Selain itu, tingkat kemiskinan yang tinggi di Pantai Gading memaksa para petani untuk membeli anak-anak dari “human trafficking” untuk dijadikan sebagai budak. Di sisi lain, ide untuk melakukan labelling “slavery-free” di produk cokelat akan menyebabkan kemungkinan harga kokoa di Pantai Gading semakin turun dikarenakan Produsen cokelat
akan melakukan pembelian dari tempat lain, yang akan menyebabkan petani di Pantai Gading akan semakin menekan biaya produksi dengan cara melakukan perbudakan anak. Selain systemic issue, dalam case ini juga menunjukkan corporate issue yang dapat terjadi yaitu kekhawatiran dari produsen cokelat terhadap profit dan image brand apabila labelling terjadi. Apabila hukum mengenai labelling disahkan, ada dua kemungkinan yang dapat terjadi. Yang pertama adalah produsen cokelat harus sumber kokoa lainnya yang tidak menggunakan perbudakan agar mendapat labelling “slavery-free. Hal ini akan menyebabkan biaya bahan mentah (kokoa itu sendiri) meningkat sehingga kemungkinan profit perusahaan akan menurun. Kemungkinan kedua adalah produsen cokelat tetap menggunakan kokoa dari Pantai Gading untuk menjaga biayanya, akan tetapi produsen kokoa tersebut tidak mendapatkan label “slavery-free”. Hal ini dapat menyebabkan image dari perusahaan produsen itu akan berkonotasi negatif apabila dibandingkan dengan produsen cokelat lainnya yang mendapatkan label “slavery-free”. Hal ini dapat menyebabkan kemungkinan konsumer akan berpindah ke produsen cokelat lainnya yang memiliki label “slavery-free” sehingga kemungkinan profit perusahaan akan turun. Di sisi lain, individual issue yang terjadi adalah konsumer akhir cokelat sendiri belum memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masalah perbudakan ini sendiri sehingga dalam hal pembelian produk cokelat, konsumer belum mempertimbangkan masalah asal usul bahan dasar produk itu sendiri dalam pengambilan keputusan pembelian.Selain itu, tingkat pendidikan dan pengetahuan para petani kokoa di Pantai Gading yang rendah sehingga mereka tidak mengetahui harga pasar dari produk kokoa itu sendiri dan dalam hal ini mereka melakukan penjualan dengan harga hampir setengahnya harga pasar. Hal ini menyebabkan mereka harus menekan biaya produksi dan secara tidak langsung menyebabkan mereka akan melakukan perbudakan anak yang lebih tinggi.
Perbudakan anak, tidak etis secara relatif atau mutlak? Di kasus ini, perbudakan anak yang dilakukan merupakan tindakan yang tidak etis secara mutlak dikarenakan perbudakan ini sudah melanggar Hak Asasi Manusia (diluar melanggar hukum yang memang sudah berlaku di negara Pantai Gading itu sendiri). Anak-anak tersebut diculik dan dipekerjakan secara tidak manusiawi dan tidak mendapatkan bayaran sama sekali. Selain itu juga, anak-anak tersebut juga mengalami kekerasan fisik dari para petani,
Pihak yang turut bertanggung jawab secara moral dalam Perbudakan Anak Merujuk pada teori Moral Responsibility, pihak yang bertanggung jawab secara moral adalah: 1. Pihak-pihak yang menyebabkan atau membantu menyebabkan perbudakan anak ini atau gagal dalam mencegah hal ini terjadi. Dalam kasus ini, pihak yang terkait adalah middleman (Archer Daniels Midland.co, Barry Callebaut, dan Cargill Inc.). Selain itu perusahaan-perusahaan produsen cokelat yang melakukan pembelian dari middleman tersebut juga bertanggung jawab secara moril karena pada dasarnya mereka dapat mencegah hal ini terjadi dengan membeli dari tempat lainnya, dan lainlain. Pemerintah Pantai Gading juga turut andil dalam tanggung jawab moral dikarenakan pemerintah Pantai Gading belum secara maksimlal menegakkan hukum terhadap kegiatan perbudakan anak yang ilegal di Pantai Gading.
2. Pihak-pihak yang melakan tindakan perbudakan itu sendiri baik secara disadari hal tersebut salah ataupun tidak. Dalam kasus ini, pihak yang terkait adalah para petani kokoa yang melakukan pembelian anak-anak dari human trafficking dan memperbudak mereka dalam bekerja untuk menekan biaya produksi kokoa.
Bisnis, Hukum, dan Etika Dalam kasus ini, dapat terlihat bahwa terjadi persinggungan antara penerapan hukum, etika, dan menjalankan bisnis yang menguntungkan. Terlihat bahwa produsen cokelat mencoga mencegah sistem labelling diterapkan menjadi peraturan hukum sendiri dikarenakan kekhawatiran produsen cokelat apabila tidak mengikuti peraturan tersebut maka peraturan tersebut menjadi memiliki image tidak beretika ataupum apabila mengikuti peraturan tersebut, secara profit, maka keuntungan perusahaan tersebut kemungkinan akan menurun dikarenakan mereka harus membeli dari produsen kokoa lainnya yang tidak melakukan perbudakan dimana kemungkinan atas pergantian produsen kokoa akan menyebabkan naiknya biaya produksi. Para produsen cokelat berdalih dengan menggunakan alasan bahwa apabila sistem labelling dilaksanakan, maka tingkat perekonomian dari Pantai Gading akan menurun karena produsen cokelat akan membeli kokoa dari negara lain yang tidak melakukan perbudakan anak dalam produksi cokelat, hal inilah yang menyebabkan terhambatnya peraturan hukum ini hingga tahun 2010.
Kesimpulan 1. Etika dalam penerapannya memiliki 4 elemen dimana ada elemen agama, lingkungan, peraturan , dan norma dan praktik perbudakan dalam bagaimapun bentuknya merupakan tindakan yang tidak etis karena melanggar hukum itu sendiri, serta hak asasi manusia yang ada didalamanya. 2. Kejadian diatas menjadi contoh bahwa untuk menegagakan etika dalam berbisnis memiliki masalah yang cukup kompleks dimana kadang harus bersinggungan dengan banyak sekali faktor, baik itu dari singgungan etika terhadap sistem, koorporasi, maupun individual. Kedepannya dibutuhkan kesadaran kolektif dari semua pihak untuk memulai menegakan etika dalam berbisnis,sehingga kejadian seperti ini dapat berkurang, dan yang paling penting adalah inisiatif untuk memulainya menjalankan bisnis yang penuh etika. Referensi
1. museum-madness.blogspot.co.id. (n.d.). 2. Velazquez, M. G. (n.d.). Business Ethics Concepts and Cases. Pearson.
