PAPER KEBANKSENTRALAN KELAS A1
Dibuat Oleh: Kelompok 5 Ni Komang Argia Gemah Utari P.
1506105086
Eneng Sari Dewi Listiyani
1506105123
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM REGULER UNIVERSITAS UDAYANA 2017
BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6/2009. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undangundang ini. Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabadikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.
Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis pada makalah kali ini adalah: 1. Bagaimanakah tata kelola Bank Sentral? 2. Bagaimanakah independensi, transparansi, dan akuntabilitas Bank Indonesia?
1
BAB II PEMBAHASAN
Tata Kelola Bank Sentral A. Independensi Independensi adalah salah satu faktor yang dianggap penting dalam pencapaian tujuan akhir suatu bank sentral. Permasalahan independensi telah ada sejak bank sentral pertama berdiri. David Ricardo (1824) menganjurkan adanya otonomi bank sentral dan menganjurkan pula agar bank sentral tidak membiayai defisit anggaran belanja pemerintah. Independensi bank sentral mulai banyak diterapkan dan diperkuat dengan undangundang di berbagai negara sejak tahun 1990-an. Seiring dengan demokratisasi yang berkembang, penataan kelembagaan pemerintahan dilakukan dengan melihat kembali tujuan dan tugas, pemberian independensi, serta penguatan akuntabilitas dan transparansi pada otoritas masing-masing. Terkait dengan bank sentral, pemberian independensi dilakukan dengan memfokuskan tujuan bank sentral seperti pada kestabilan nilai uang atau kestabilan harga, pemberian wewenang penuh dalam pelaksanaan tugas, penguatan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas, serta pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang. Meyer (2000) mendefinisikan independensi bank sentral sebagai terbebasnya bank sentral dari pengaruh, instruksi/pengarahan, atau kontrol, baik dari badan eksekutif maupun dari badan legislatig. Sementara itu, Fraser (1994) mendefinisikan independensi bank sentral sebagai kebebasan bank sentral untuk dapat melaksanakan kebijakan moneternya yang lepas dari pertimbangan-pertimbangan politik. Namun, menurut Fraser, langkah bank sentral melakukan konsultasi/koordinasi dengan pemerintah dalam rangka menyelaraskan kebijakan yang menjadi kewenangan masing-masing tidak menyalahi prinsip bank sentral. Secara umum, sesuai dengan literatur yang berkembang, independensi bank sentral dapat dibedakan menjadi lima aspek, yaitu: a. Institutional Independence (independensi kelembagaan), yaitu kedudukan bank sentral berada di luar lembaga pemerintah dan/atau bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain. Pemimpin bank sentral juga diluar susunan kabinet pemerintah. Dalam hubungan ini, lembaga bank sentral mempunyai tujuan dan tugas tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Independensi bank sentral disertai dengan penguatan akuntabilitas dan transparansi kepada publik secara langsung dan/atau melalui parlemen. 2
b. Goal Independence (independensi sasaran akhir), yaitu kebebasan bank sentral dalam menetapkan sasaran akhir kebijakan moneter (seperti sasaran inflasi atau pertumbuhan ekonomi) sebagai penjabaran dari tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang. Independensi jenis ini bervariasi dari yang penuh/tinggi sampai dengan yang terbatas/rendah. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, the Fed memiliki kebebasan untuk menentukan prioritas sasaran akhir kebijakan moneter sesuai dengan dinamika ekonomi yang terjadi sebagai pelaksanaan dari penetapan tujuan dalam undang-undang. c. Instrument Independence (independensi instrumen), yaitu kebebasan bank sentral dalam menggunakan instrumen moneter dan menetapkan sendiri target operasional kebijakan moneter untuk mencapai sasaran akhir yang ditetapkan. Independensi instrumen dapat berupa kewenangan penuh bank sentral dalam menetapkan jumlah uang beredar dan/atau suku bunga, serta larangan pemberian pinjaman oleh bank sentral kepada pemerintah. Pada umumnya, bank sentral memiliki independensi ini sehingga dapat menentukan cara yang paling efektif dan akuntabel dalam mengarahkan kebijakan yang ditempuhnya untuk mencapai sasaran akhir yang telah ditetapkan. d. Personal
Independence
(independensi
personal),
yaitu
kemampuan
dan
kewenangan dewan gubernur bank sentral sebagai badan pembuat kebijakan untuk menolak campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain dalam melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan undang-undang. Independensi personal dapat terwujud, antara lain melalui penetapan masa jabatan dewan gubernur yang berbeda dengan masa jabatan pemerintah, kompetensi profesional dan integritas yang tinggi dari anggota dewan gubernur, serta undang-undang khusus tentang bank sentral. e. Financial Independence (independensi keuangan), yaitu kewenangan yang diberikan undang-undang kepada bank sentral untuk menetapkan dan mengelola anggaran dan aset kekayaannya tanpa perlu persetujuan dari pemerintah atau parlemen. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan bank sentral dilakukan melalui audit yang dilakukan oleh auditor independen yang hasilnya dipublikasikan kepada masyarakat. Pada umumnya lembaga bank sentral di negara maju mempunyai independen dalam aspek keuangan.
3
B. Transparansi Seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat akan tugas dan tanggungjawab bank sentral, tuntutan terhadap tranparansi bank sentral juga menunjukkan peningkatan khusus sejak satu dekade terakhir. Fenomena tersebut antara lain didorong oleh semakin besarnya independensi bank sentral dengan tujuan dan tugas lebih jelas dan fokus dalam tatanan pemerintahan yang demokratis. Independensi yang tinggi menuntut transparansi yang tinggi pula untuk menjamin bahwa pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas yang sudah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh bank sentral. Dengan kelembagaan yang lebih transparan diharapkan lemaga tersebut dapat mencapai hasil kebijakan (kinerja) yang lebih baik melalui peningkatan efisiensi pasar dan peningkatan kejelasan pembuatan keputusan itu sendiri. Transparansi menjadi aspek penting dalam tata kelola bank sentral, transparansi menjadi necessary condition demi terbentuknya bank sentral yang akuntabel dan dipercaya oleh para stakeholder. Pole (2001) menyebutkan bahwa akuntabilitas dan transparansi sangat terkait erat. Bank sentral yang transparan akan mempermudah akuntabilitasnya sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kinerja bank sentral menjadi lebih baik. Selanjutnya, kinerja yang lebih baik akan meningkatkan kewibawaan dan kredibilitas bank sentral yang bersangkutan. Menurut Geraats (2002), terdapat tiga bentuk transparansi yang menunjang akuntabilitas. 1. Political transparency dalam bentuk tujuan-tujuan formal, target-target kuantitatif dan kejelasan tentang struktur institusi. Political transparency merupakan hal yang terpenting karena dapat memberikan kriteria dan indentifikasi pihak yang bertanggungjawab. 2. Economic, procedural, and policy transparency diperlukan untuk mengetahui latar belakang kebijakan-kebijakan yang dilakukan. 3. Operational tranparency diperlukan untuk mengetahui kendala-kendala proses pencapaian suatu kebijakan. Secara umum Poole (2003) mendeskripsikan transparansi kebijakan bank sentral sebagai pengungkapan informasi kepada publik secara akurat, termasuk segala informasi yang dibutuhkan oleh para pelaku pasar dalam rangka membentuk opini selengkap mungkin mengenai kebijakan yang ditempuh bank sentral. Sementara itu, dalam konteks Pedoman Praktik Kebijakan Moneter dan Keuangan yang Baik yang dikembangkan oleh IMF, Sundararajan et al. (2003) memberikan pengertian yang lebih konkret bahwa transparansi kebijakan moneter dan keuangan merujuk pada kondisi ketika tujuan kebijakan, landasan 4
hukum dan kelembagaan, keputusan kebijakan dan dasar pertimbangannya, data dan informasi yang dipergunakan, serta akuntabilitas badan pembuat kebijakan disampaikan kepada publik dengan cara yang udah dipahami, diakses, dan tepat waktu. Pengertuan tersebut sejalan dengan pandangan Geraats (2001) yang meletakkan transparansi dalam tahapan-tahapan pemberian informasi mengenai kebijakan bank sentral kepada publik. Dalam kaitan ini, transparansi dikelompokkan ke dalam lima aspek, yaitu i.
keterbukaan mengenai tujuan kebijakan, seperti sasaran kestabilan harga atau inflasi,
ii.
pengungkapan data, model, dan prakiraan ekonomi yang digunakan bank sentral,
iii.
informasi mengenai strategi kebijakan dan prosedur pengambilan keputusan internal pada bank sentral (transparansi prosedural),
iv.
komunikasi keputusan kebijakan, seperti perubahan dan arah suku bunga (transparansi kebijakan),
v.
keterbukaan pelaksanaan kebijakan yang diputuskan, seperti operasi moneter (transparansi operasional).
Terdapat beberapa cara dan media yang digunakan dalam transparansi kebijakan bank sentral, seperti: i.
penjelasan melalui publikasi dokumen resmi,
ii.
penjelasan kepada media massa ataupun lembaga perwakilan rakyat,
iii.
penjelasan secara langsung kepada masyarakat umum,
iv.
cara penjelasan yang lain.
Beberapa cara itu dapat dipergunakan sekaligus sesuai dengan keinginan otoritas moneter dalam memperluas transparansinya secara efektif. Dalam banyak hal, perluasan transparansi dapat dilakukan dengan mendorong diskusi dikalangan masyarakat untuk menumbuhkan pemahaman yang utuh dan lengkap terhadap kebijakan yang ditempuh bank sentral. Transparansi dan komunikasi kebijakan bank sentral merupakan cerminan dari penerapan prinsip akuntabilitas seperti telah diuraikan sebelumnya. Dalam kaitan itu, Blinder dkk (2003) mengemukakan empat pihak yang menjadi target utama dari komunikasi bank sentral, yaitu (i) media massa dan masyarakat, (ii) pemerintah dan parlemen, (iii) pasar keuangan, dan (iv) pemerhati bank sentral. Cakupan informasi dan bagaimana metode komunikasinya tergantung pada keempat target komunikasi tersebut.
5
C. Akuntabilitas Suatu bank sentral yang baik adalah bank sentral yang berwibawa, dapat dipercaya, dan melakukan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, akuntabilitas dan transparansi bank sentral menjadi sangat penting. Bank sentral harus bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugasnya agar dasar penetapan kebijakan yang dilakukan dapat diketahui secara terbuka oleh para pihak yang berkepentingan sehingga mereka dapat melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kinerjanya. Untuk memenuhi tanggungjawab terhadap kebijakan yang telah ditempuh, pada umumnya bank sentral di seluruh dunia memiliki lembaga pengawas berkoordinasi dengan pemerintah yang bertugas mengawasi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh bank sentral telah sesuai dengan mandat yang diberikan. Akuntabilitas bank sentral tersebut tidak hanya ditujukan kepada pemerintah dan lembaga pengawas tetapi juga ditujukan kepada masyarakat. Masyarakat dapat menilai tingkat akuntabilitas tersebut dikarenakan bank sentral semakin sering mengomunikasikan berbagai kebijakan yang ditempuhnya. Hal itu didorong oleh pemikiran bahwa akuntabilitas bank sentral dilakukan kepada publik dalam tatanan masyarakat yang semakin demokratis. Dengan kata lain, transparansi yang lebih luas merupakan sarana utama bagi bank sentral dalam mempertanggungjawabkan pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas yang ditetapkan dalam undang-undang.
Independensi, Transparansi, dan Akuntabilitas Bank Indonesia A. Independensi Bank Indonesia Bank Indonesia sebagai otoritas moneter ditugaskan membangun sistem kelembagaan yang kuat dan independen dalam mengelola dan mendayagunakan devisa. Selain itu, dalam mengelola keuangan nasional yang sehat, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral harus mandiri, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain, serta kinerjanya tetap dapat diawasi. Oleh karena kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan, pengaturan independensi Bank Indonesia menjadi penting. Undang-undang tentang Bank Indonesia mengatur independensi Bank Indonesia baik di bidang kelembagaan, sasaran moneter, instrumen kebijakan moneter, personal, maupun keuangan sebagai berikut: 1. Independensi Kelembagaan Bank
Indonesia
merupakan
lembaga
negara
yang
independen
dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya serta bebas dari camput tangan pemerintah dan/atau pihak lain. Bentuk campur tangan tersebut adalah segala perbuatan pihak lain 6
yang secara langsung ata tidak langsug dapat memengaruhi kebijakan dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia yang difokuskan kepada kestabilan nilai rupiah dengan tugas-tugas kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan perbankan. Namun, dalam melaksanakan tugas tersebut, Bank Indonesia harus tetap transparan dan akuntabel. Bank Indonesia tetap tunduk pada segala ketentuan hukum di Indonesia atas halhal yang bukan merupakan cakupan tugas dan wewenang yang diatur dalam UndangUndang Bank Indonesia. Bank Indonesia juga mempunyai wewenang untuk mengatur atau membuat atau menerbitkan peraturan yang merupakan pelaksanaan undangundang bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia, serta berwenang menetapkan sanksi dalam batas kewenangnya. 2. Independensi Sasaran Akhir Sasaran inflasi yang menjadi sasaran akhir kebijakan moneter Bank Indonesia ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dengan demikian, Bank Indonesia mempunyai tingkat independensi yang rendah dalam penetapan sasaran kebijakan moneter. Kewenangan penetapan sasaran inflasi berada pada pemerintah, sedangkan Bank Indonesia memberikan rekomendasi mengenai inflasi yang menurut pertimbangannya cukup realistis sesuai dengan perkembangan ekonomi dan keuangan Indonesia. 3. Independensi Instrumen Dalam rangka mencapai sasaran inflasi yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk menetapkan sendiri sasaran-sasaran
moneter
dan
melaksanakan
pengendalian
moneter
dengan
menggunakan berbagai instrumen moneter yang lazim digunakan oleh bank sentral. Instrumen moneter tersebut antara lain operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum bank, dan pengaturan kredit atau pembiayaan oleh bank-bank. Bank Indonesia juga dilarang memberikan pinjaman kepada pemerintah, baik secara langsung maupun membeli surat utang negara di pasar primer, kecuali dalam rangka penanganan kesulitan perbankan yang berdampak sistematik. Dengan kewenangan seperti itu, dapat dikatakan bahwa Bank Indonesia memiliki tingkat independensi yang cukup tinggi.
7
4. Independensi Personal Sesuai dengan undang-undang, pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia oleh Dewan Gubernur. Bank Indonesia (Dewan Gubernur) juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apa pun dari pihak mana pun. Anggota Dewan Gubernur mempunyai masa jabatan lima tahun yang berbeda dengan masa jabatan pemerintah dengan akhir masa jabatan secara berjenjang, dan dapat diangkat kembali satu kali. Anggota Dewan Gubernur diusulkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Sebagai bentuk akuntabilitas, kinerja Dewan Gubernur dan Bank Indonesia dinilai oleh DPR. Dengan pengaturan independnesi yang disertai dengan mekanisme akuntabilitas yang jelas, dapat dikatakan bahwa Bank Indonesia memiliki independensi personal yang sedang. 5. Independensi Keuangan Sesuai dengan undang-undang, Dewan Gubernur berwenang menetapkan anggaran tahunan Bank Indonesia yang meliputi anggaran untuk kegiatan operasional dan anggaran untuk kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta pengaturan dan pengawasan perbankan. Selanjutnya, diatur bahwa anggaran kegiatan operasional tersebut dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahunan berjalan disampaikan kepada DPR untuk mendapat persetujuan. Sementara itu, anggaran untuk kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta pengaturan dan pengawasan perbankan dilaporkan secara khusus (tertutup) kepada DPR. Setelah berakhirnya tahun anggaran, Bank Indonesia diwajibkan menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan dan lapora hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada DPR. Bank Indonesia juga diwajibkan menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada publik melalui media massa.
B. Akuntabilitas dan Transparansi Bank Indonesia Akuntabilitas dan transparansi Bank Indonesia diatur secara jelas dalam UU BI. Undang-undang tersebut secara tegas mengatur kinerja Dewan Gubernur dan Bank Indonesia yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dinilai oleh DPR. Untuk itu, Bank Indonesia diwajibkan untuk menyampaikan laporan tahunan dan laporan triwulan secara tertulis tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada DPR dan pemerintah. Penyampaian laporan kepada DPR adalah dalam rangka akuntabilitas, sedangkan laporan kepada pemerintah dalam rangka pemberian informasi. 8
Laporan tahunan yang disampaikan Bank Indonesia pada awal tahun anggaran memuat pelaksanaan tugas dan wewenangnya pada tahun sebelumnya serta memuat arah kebijakan dan langkah-langkah pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia untuk tahun yang akan datang dengan memerhatikan perkembangan laju inflasi serta kondisi ekonomi dan keuangan. Laporan triwulan memuat pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia selama triwulan bersangkutan. Laporan tahunan dan laporan triwulan disampaikan oleh Bank Indonesia dievaluasi oleh DPR dan digunakan sebagai bahan penilaian tahunan terhadap kinerja Dewan Gubernur dan Bank Indonesia sejalan dengan fungsi pengawasan yang diemban oleh DPR. Sebagai cerminan transparansi, laporan tahunan dan laporan triwulan tersebut juga disampaikan kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa. Setiap tahun anggaran, Bank Indonesia juga menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan moneter pada tahun sebelumnya, dan arah kebijakan moneter untuk tahun yang akan datang. Dalam pelaksanaannya, selain laporan dan informasi yang diwajibkan dalam undang-undang diatas, Bank Indonesia juga senantiasa menyampaikan informasi mengenai evaluasi perkembangan, prospek ekonomi, dan inflasi serta langkahlangkah kebijakan yang ditempuh. Berbagai penjelasan juga disampaikan oleh pejabat Bank Indonesia dalam siaran pers, jumpa wartawan, diskusi pakar, seminar, atau kuliah di lembaga pendidikan. Penyampaian informasi kepada masyarakat, di samping sebagai cerminan atas transparansi, juga dimaksudkan agar masyarakat mengetahui arah kebijakan Bank Indonesia yang dapat dipakai sebagai salah satu pertimbangan penting dalam perencanaan usaha para pelaku pasar. Untuk membantu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang anggaran terhadap Bank Indonesia, dibentuk Badan Supervisi Bank Indonesia yang bertugas membantu DPR dalam melakukan (a) telaah atas laporan keuangan tahunan Bank Indonesia, (b) telaah atas anggaran operasional dan investasi Bank Indonesia, dan (c) telaah atas prosedur pengambilan keputusan kegiatan operasional di luar kebijakan moneter dan pengelolaan aset Bank Indonesia. Badan Supervisi Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya tidak melakukan penilaian terhadap kinerja Dewan Gubernur dan tidak ikut mengambil keputusan serta tidak ikut memberikan penilaian terhadap kebijakan di bidang sistem pembayaran, pengaturan, dan pengawasan bank serta bidang-bidang yang merupakan penetapaan pelaksaan kebijakan Bank Indonesia.
9
BAB III KESIMPULAN
Tata kelola Bank Sentral di seluruh dunia diklasifikasikan menjadi 3 hal, diantaranya (i) independensi, (ii) akuntabilitas, dan (iii) transparansi. Undang-undang tentang Bank Indonesia mengatur independensi Bank Indonesia baik di bidang kelembagaan, sasaran moneter, instrumen kebijakan moneter, personal, maupun keuangan sebagai berikut: 1. Independensi Kelembagaan Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta bebas dari camput tangan pemerintah dan/atau pihak lain. Bentuk campur tangan tersebut adalah segala perbuatan pihak lain yang secara langsung ata tidak langsug dapat memengaruhi kebijakan dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia yang difokuskan kepada kestabilan
nilai
rupiah
dengan
tugas-tugas
kebijakan
moneter,
sistem
pembayaran, dan perbankan. Namun, dalam melaksanakan tugas tersebut, Bank Indonesia harus tetap transparan dan akuntabel. Bank Indonesia tetap tunduk pada segala ketentuan hukum di Indonesia atas hal-hal yang bukan merupakan cakupan tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Bank Indonesia juga mempunyai wewenang untuk mengatur atau membuat atau menerbitkan peraturan yang merupakan pelaksanaan undang-undang bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia, serta berwenang menetapkan sanksi dalam batas kewenangnya. 2. Independensi Sasaran Akhir Sasaran inflasi yang menjadi sasaran akhir kebijakan moneter Bank Indonesia ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dengan demikian, Bank Indonesia mempunyai tingkat independensi yang rendah dalam penetapan sasaran kebijakan moneter. Kewenangan penetapan sasaran inflasi berada pada pemerintah, sedangkan Bank Indonesia memberikan rekomendasi mengenai inflasi yang menurut pertimbangannya cukup realistis sesuai dengan perkembangan ekonomi dan keuangan Indonesia. 3. Independensi Instrumen Dalam rangka mencapai sasaran inflasi yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk menetapkan sendiri sasaran-sasaran moneter dan melaksanakan pengendalian moneter dengan 10
menggunakan berbagai instrumen moneter yang lazim digunakan oleh bank sentral. Instrumen moneter tersebut antara lain operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum bank, dan pengaturan kredit atau pembiayaan oleh bank-bank. Bank Indonesia juga dilarang memberikan pinjaman kepada pemerintah, baik secara langsung maupun membeli surat utang negara di pasar primer, kecuali dalam rangka penanganan kesulitan perbankan yang berdampak sistematik. Dengan kewenangan seperti itu, dapat dikatakan bahwa Bank Indonesia memiliki tingkat independensi yang cukup tinggi. 4. Independensi Personal Sesuai dengan undang-undang, pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia oleh Dewan Gubernur. Bank Indonesia (Dewan Gubernur) juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apa pun dari pihak mana pun. Anggota Dewan Gubernur mempunyai masa jabatan lima tahun yang berbeda dengan masa jabatan pemerintah dengan akhir masa jabatan secara berjenjang, dan dapat diangkat kembali satu kali. Anggota Dewan Gubernur diusulkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Sebagai bentuk akuntabilitas, kinerja Dewan Gubernur dan Bank Indonesia dinilai oleh DPR. Dengan pengaturan independnesi yang disertai dengan mekanisme akuntabilitas yang jelas, dapat dikatakan bahwa Bank Indonesia memiliki independensi personal yang sedang. 5. Independensi Keuangan Sesuai dengan undang-undang, Dewan Gubernur berwenang menetapkan anggaran tahunan Bank Indonesia yang meliputi anggaran untuk kegiatan operasional dan anggaran untuk kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta pengaturan dan pengawasan perbankan. Selanjutnya, diatur bahwa anggaran kegiatan operasional tersebut dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahunan berjalan disampaikan kepada DPR untuk mendapat persetujuan. Sementara itu, anggaran untuk kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta pengaturan dan pengawasan perbankan dilaporkan secara khusus (tertutup) kepada DPR. Setelah berakhirnya tahun anggaran, Bank Indonesia diwajibkan menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan dan lapora hasil pemeriksaan tersebut
disampaikan
kepada
DPR.
Bank
Indonesia
juga
diwajibkan
menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada publik melalui media massa.
11
Bank Indonesia diwajibkan untuk menyampaikan laporan tahunan dan laporan triwulan secara tertulis tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada DPR dan pemerintah. Penyampaian laporan kepada DPR adalah dalam rangka akuntabilitas, sedangkan laporan kepada pemerintah dalam rangka pemberian informasi. Sebagai cerminan transparansi, laporan tahunan dan laporan triwulan tersebut juga disampaikan kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa. Setiap tahun anggaran, Bank Indonesia juga menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan moneter pada tahun sebelumnya, dan arah kebijakan moneter untuk tahun yang akan datang.
12
DAFTAR RUJUKAN
Simorangkir, Iskandar. 2014. Pengantar Kebanksentralan: Teori dan Praktek di Indonesia.Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.
13
