II_16

Tabel II.16

PERATURAN PERUNDANG –UNDANGAN KEHUTANAN TAHUN 2004 NOMOR / TANGGAL NO. UU/PP/KEPPRES/SK

PERIHAL

UU/PP/KEPPRES 1.

UU No. 19 Tahun 2004

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 41 tentang Kehutanan Menjadi UU.

2.

PP. No. 1 Tahun 2004

Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

3.

PP No. 44 Tahun 2004

Perencanaan Kehutanan

4. 5.

PP No. 45 Tahun 2004 Keppres No. 41 Tahun 2004

Perlindungan Hutan Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang berada di kawasan hutan.

SURAT KEPUTUSAN. MENTERI KEHUTANAN 1.

SK.43/Menhut-II/04 23 Januari 2004

Pencabutan Kep. Menhut No. 8678/Kpts-II/2002 tentang Perubahan Kep. Menhut No. 4895/Kpts-II/2002 tentang Kriteria & Indikator Penilaian Kelangsungan Usaha Perusahaan HTI Patungan & HTI BUMN

2.


Perubahan Kep. Menhut No. 33/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penyelesaian HPH Alam atau HPH Tanaman yang Telah Mendapat Persetujuan Prinsip Berdasarkan Permohonan.

3.


Perubahan Kep. Menhut No. 151/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan & Bagan Kerja UPHHK pada Hutan Tanaman

4.


Penambahan Penyertaan Modal Swasta pada Perusahaan IUPHHK pada Hutan Tanaman/ HPHTI Patungan


Tata Cara & Persyaratan Pengambilalihan Saham pada Perusahaan IUPHHK pada HUtan Alam dan atau Hutan Tanaman yang Berbentuk Perseroan Terbatas (PT)

5.


Perubahan Kep. Menhut No. 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status & Fungsi Kawasan Hutan

6.

SK.50/Menhut-II/04 11 Pebruari 2004

Petunjuk Pelaksanaan Penata usahaan Barang Milik Negara pada Departemen Kehutanan

7.


Rencana Stratejik Pengelolaan Kawasan Hutan Perbatasan Indonesia - Malaysia di Kalimantan

8.


9.


10.


11.

SK.61/Menhut-II/04 1 Maret 2004

Perubahan Kep. Menhut No. 326/Kpts-II/2003 tentang Jaminan Pasokan Bahan Baku yang Berkelanjutan & Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Perubahan Kep. Menhut No. 33/Kpts-II/2003 jo Kep. Menhut No. SK.44/Menhut-II/2004 tentang Tata Cara Penyelesaian HPH Alam atau HPH Tanaman yang Telah Mendapat Persetujuan Prinsip Berdasarkan Permohonan Perubahan Kep Menhut No. 33/Kpts-II/2003 jo. Kep Menhut No. SK.44/Menhut-II/2004 tentang Tata Cara Penyelesaian HPH Perubahan Kedua Atas Kep. Menhut No. 16/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan & Bagan Kerja UPHHK pada Hutan Alam

12.

SK.66/Menhut-II/04

Wilayah

Pencabutan Kep Menhut No. 896/Kpts-VIII/2001 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Tim Penilai Jabatan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan DEPHUT.

NOMOR / TANGGAL NO. UU/PP/KEPPRES/SK 13. 14. 15.

16. 17.

PERIHAL

SK.67/Menhut-II/04 9 Maret 2004 SK. 101/Menhut-II/04 24 Maret 2004 SK.103/Menhut-II/2004 12 April 2004

Peredaran & Pemanfaatan Benih Jati

SK.104/Menhut-VI/04 13 April 2004 SK.122/Menhut-II/04 28 April 2004

Penetapan Pemenang Penawaran dalam Pelelangan IUPHHK pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman Ketentuan Tambahan Persyaratan untuk Penilaian, Persetujuan & Pengesahan Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan, & Bagan Kerja UPHHK pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman Perubahan Kep. Menhut No. 308/Kpts-II/2003 tentang Denda atas Keterlambatan Pengembalian Pinjaman & Penjadualan Kembali Pembayaran Pengembalian Pinjaman Dana Reboisasi oleh Perusahaan HTI Patungan & BUMN Tim Penjadwalan kembali pembayaran pengembalian pinjaman dana serta addendum perjanjian kredit antara perusahaan HTI Patungan dan BUMN dengan Bank Penyalur. Tata Cara Penilaian Permohonan Penjadualan Kembali Pembayaran Pinjaman Dana Reboisasi oleh Perusahaan HTI Patungan & BUMN Perubahan Fungsi & Penunjukan Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, & Hutan Produksi Tetap di Kab. Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara Seluas ± 108.000 (Seratus Delapan Ribu) Hektar sebagai Kawasan Pelestarian Alam dengan Fungsi Taman Nasional dengan Nama Taman Nasional Batang Gadis.

Percepatan Pembangunan Hutan Tanaman untuk pemenuhan bahan baku industri pulp dan kertas. Organisasi & Tata Kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional

18.

SK.123/Menhut-II/04 28 April 2004

19.


20.


21.


22.


Pedoman Umum Penyuluhan Kehutanan

23.

SK.135/Menhut-II/04 4 Mei 2004

24.

SK.145/Menhut-II/04 21 Mei 2004 SK.149/Menhut-II/04 24 Mei 2004 SK.159/Menhut-II/04 4 Juni 2004 SK. 196/Menhut-II/04 10 Juni 2004

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung & TWA pada Kelompok Hutan Gn. Merbabu Seluas ± 5.725 (Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima) Hektar, yang Terletak di Kab. Magelang, Semarang & Boyolali, Provinsi Jawa Tengah Menjadi Taman Nasional Gunung Merbabu Jadwal Retensi Arsip Dephut.

25. 26. 27.

28.

SK.204/Menhut-II/04 14 Juni 2004

29.


30.


31.


Tata Cara Pengenaan, Penagihan & Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi Restorasi Ekosistem di Kawasan Hutan Produksi Pendelegasian Wewenang pengangkatan, penyesuaian, kenaikan jabatan, pemindahan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan perbehentian dari dan/atau dalam jabatan fungsional lingkup DEPHUT. Pembatalan Kep. Gubernur Provinsi Papua No. 164 Tahun 2002 tgl. 5 Nopember 2002 tentang Pemberian IUPHHK pada Hutan Alam kepada PT. PAPUA RIMBA LESTARI di Kab. Jayapura Provinsi Papua Pembatalan Kep. Bupati Pasir No. 522.21/15/EKPROD.I/II/2002 tgl. 22 Pebruari 2002 tentang Pemberian IUPHHK atas nama PT. MENTARIMULTI SUMBER ABADI di Kab. Pasir, Provinsi Kalimantan Timur Penetapan Jatah Produksi Hasil Hutan Kayu Secara Nasional untuk Periode Tahun 2005 yang Berasal dari Pemanfaatan Hutan Produksi Alam Perubahan Lampiran 5 Butir III Kep. Menhut No. 01/KptsII/2003 tentang Pembakuan Sarana & Prasarana Kerja Perkantoran Departemen Kehutanan

NOMOR / TANGGAL NO. UU/PP/KEPPRES/SK

PERIHAL

32.


33.


34.

SK.255/Menhut-II/04 19 Juli 2004

35.


Tata cara &Persyaratan Pelepasan/Penjualan Saham BUMN pada Perusahaan Hutan Tanaman Industri Patungan

36.


Pemberian IUPHHK pada Hutan Tanaman kepada PT. SUMATERA SINAR PLYWOOD INDUSTRI atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 65.000 (Enam Puluh Lima Ribu) Hektar Provinsi Sumatera Utara

37.


Pemberian IUPHHK pada Hutan Alam Seluas ± 43.810 (Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sepuluh) Hektar atas Hutan Produksi yang Terletak di Kab. Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat kepada PT. Karya Rekanan Bersama

38.


Pemberian IUPHHK pada Hutan Alam kepada PT. ZEDSKO PERMAI atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 30.525 (Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima) Hektar yang Terletak di Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Selatan

39.


Perpanjangan IUPHHK pada Hutan Alam kepada PT. SARMIENTO PARAKANTJA TIMBER atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 216.580 (Dua Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh) Hektar di Kab. Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah

40.


41.


42.

SK.270/Menhut-V/04 22 Juli 2004

43.

SK.271/Menhut-V/04 22 Juli 2004

44.

SK.272/Menhut-V/04 22 Juli 2004 SK.273/Menhut-II/04 22 Juli 2004

Perpanjangan IUPHHK pada Hutan Alam kepada PT. BUMI RAYA UTAMA WOOD INDUSTRIES atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 110.500 (Seratus Sepuluh Ribu Lima Ratus) Hektar yang Terletak di Kab. Kapuas Hulu & Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat Perpanjangan IUPHHK pada Hutan Alam kepada PT. PALOPO TIMBER CO atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 38.250 (Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh) Hektar yang Terletak di Kab. Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah Pembina Penyelenggaraan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan & Lahan Tahun 2004 pada 31 Provinsi & Kegiatan Rehabilitasi Hutan & Lahan Dana Alokasi Khusus - Dana Reboisasi Metoda Pemilihan Penyedia Bibit, Penyedia Jasa Konsultasi Penilaian Bibit & Penyedia Jasa Konsultasi Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan & Lahan (GN-RHL/GERHAN) Standar Harga Bibit Untuk Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2004 Perubahan Kep. Menhut No. 381/Kpts-II/92 tentang Penunjukan Koperasi Perumahan Wanabakti Nusantara untuk Melaksanakan Kredit Perumahan dan atau Kendaraan Bermotor Roda Dua

45.

Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, & Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam & atau Hutan Tanaman di Wilayah Kerja Perum Perhutani Perubahan Kep Menhut No. 28/Kpts-II/2004 tentang pembagian rayon di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru dalam rangka pengenaan penerimaan negara bukan pajak. Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kelompok Hutan Tesso Nilo yang terletak di Kab. Pelalawan & Indragiri Hulu Provinsi Riau Seluas ± 38.576 (Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam) Hektar Menjadi Taman Nasional Tesso Nilo.


PERIHAL

46.


Perubahan Kep. Menhut No. 179/Kpts-II/2003 tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman Dalam Rangka Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Lestari

47.

SK.279/Menhut-II/2004 2 Agustus 2004

Perubahan atas Kep Menhut No. 126/Kpts-II/2003

48.


Perubahan Kedua Atas Kep. Menhut No. 123/Kpts-II/2001 tentang Organisasi & Tata Kerja Departemen Kehutanan

49.


Pencabutan kedua atas Kep Menhut No. 123/Kpts-II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dephut.

50.


Perubahan Ketiga Atas Kep. Menhut No. 123/Kpts-II/2001 tentang Organisasi & Tata Kerja Departemen Kehutanan

51.

SK.313/Menhut-VI/2004 23 Agustus 2004

Perubahan Kep. Menhut No. 7659/Kpts-VI/2002 tentang Penetapan Nama-nama Perusahaan Sebagai Lembaga Penilai Independen (LPI) Mampu di Bidang Jasa Penilaian Kinerja Pemanfaatan Hutan Produksi Secara Lestari

52.


Pemberian IUPHHK pada Hutan Alam kepada PT. ACRISINDO UTAMA atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 40.570 (Empat Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh) Hektar di Provinsi Gorontalo

53.


54.


55.


56.


57.


Pemberlakuan Kembali Kep. Menhut No. 273/Kpts-II/1998 tentang Pemberian HPHTI Kepada PT. RIMBA EQUATOR PERMAI atas Areal Hutan Seluas ± 17.068 (Tujuh Belas Ribu Enam Puluh Delapan) Hektar di Provinsi Kalimantan Barat Pemberlakuan Kembali Kep. Menhut No. 331/Kpts-II/1998 tentang Pemberian HPHTI Kepada PT. ANANGGA PUNDI NUSA atas Areal Hutan Seluas ± 29.728 (Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan) Hektar di Provinsi Kalimantan Timur Pemberlakuan Kembali Kep. Menhut No. 93/Kpts-II/1997 tentang Pemberian HPHTI Kepada PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG atas Areal Hutan Seluas ± 42.762 (Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua) Hektar di Provinsi Lampung Pemberlakuan Kembali Kep. Menhut No. 320/Kpts-II/1998 tentang Pemberian HPHTI Kepada PT. HUTAN BARUMUN PERKASA atas Areal Hutan Seluas ± 11.845 (Sebelas Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima) Hektar di Provinsi Sumatera Utara Pemberlakuan Kembali Kep. Menhut No. 556/Kpts-II/1997 tentang Pemberian HPHTI Kepada PT. TUSAM HUTANI LESTARI atas Areal Hutan Seluas ± 97.300 (Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus) Hektar di Provinsi DI Aceh

58.

SK.332/Menhut-VI/04 31 Agustus 2004 SK.334/Menhut-II/04 31 Agustus 2004

59.

60.


61.

SK.338/Menhut-II/04 7 September 2004

Pembentukan Tim Kerja Pengembangan Sistem Prediksi Potensi & Produksi Tahunan pada Hutan Produksi Perpanjangan IUPHHK pada Hutan Alam PT. BINA BALANTAK RAYA atas areal Hutan Produksi Seluas ± 95.270 (Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh) Hektar yang Terletak di Kab. Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah Pemberian IUPHHK pada Hutan Alam Seluas ± 195.110 (Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Sepuluh) Hektar yang Terletak di Kab. Bulungan dan Kab. Malinau, Provinsi Kalimantan Timur kepada PT. INTRACA WOOD MANUFACTURING Pemberian IUPHHK pada Hutan Tanaman Kepada PT. BUMI MEKAR HIJAU atas Areal Hutan Seluas ± 127.870 (Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh) Hektar di Provinsi Sumatera Selatan

NOMOR / TANGGAL NO. UU/PP/KEPPRES/SK 62.


63.


64.


PERIHAL Pemberian IUPHHK pada Hutan Tanaman Kepada PT. BUMI ANDALAS PERMAI atas Areal Hutan Seluas ± 192.700 (Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus) Hektar di Provinsi Sumatera Selatan Penjadwalan kembali pembayaran pengembalian pinjaman DR oleh perusahaan HTI Patungan & BUMN serta denda keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman. Pemberian IUPHHK pada Hutan Tanaman Kepada PT. JEBUS MAJU atas Areal Hutan Seluas ± 15.012 (Lima Belas Ribu Dua Belas) Hektar di Provinsi Jambi

65.


Pemberian IUPHHK pada Hutan Tanaman Kepada PT. ANDALAS LESTARI PERMAI atas Areal Hutan Seluas ± 11.451 (Sebelas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu) Hektar di Provinsi Sumatera Barat

66.

SK.348/Menhut-VI/2004 14 September 2004

Penetapan Jatah Produksi Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman dalam Wilayah Kerja Perum Perhutani untuk Periode Tahun 2005

67.

SK.349/Menhut-VI/2004 23 September 2004

Pencabutan Kep. Menhut No. 103/Kpts-IV/1988 tgl. 29 Pebruari 1988 tentang Pemberian HPH Kepada PT. RIMBA BARU LESTARI Seluas ± 79.000 (Tujuh Puluh Sembilan Ribu) Hektar di Provinsi Sumatera Barat

68.


Perubahan Kedua Atas Kep. Menhut No. 493/Kpts-II/1992 tentang Pemberian HPHTI Kepada PT. INTI INDO RAYON UTAMA

69.


Izin pembuatan dan penggunaan koridor untuk kegiatan IUPHHK pada hutan alam/hutan tanaman.

70.

SK.356/Menhut-II/04 1 Oktober 2004

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78.

SK.369/Menhut-VIII /04 8 Oktober 2004 SK.370/Menhut-VIII/ 04 8 Oktober 2004 SK.372/Menhut-VIII/ 2004,8 Oktober 2004 SK.379/Menhut-VI/2004 18 Oktober 2004 SK.380/Menhut-II/2004 18 Oktober 2004 SK.381/Menhut-II/2004 18 Oktober 2004 SK.382/Menhut-II/2004 18 Oktober 2004 SK.384/Menhut-II/2004 18 Oktober 2004

Perubahan Kep. Menhut No. 130/Kpts-II/1993 tgl. 27 Pebruari 1993 jo Kep. Menhut No. 137/Kpts-II/1997 tgl. 10 Maret 1997 tentang Pemberian HPHTI di Provinsi Riau Kepada PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER Pelepasan Bibit Ulat Sutera (Bombyx mori L.) Hibrid BS-08 dan BS-09 Pelepasan Benih Unggul Mangium (Acacia mangium) Nama AMP-01 Pelepasan Benih Unggul Kayu Putih Dengan Nama KPP-01 Penetapan Pemenang Penawaran Dalam Pelelangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Pelimpahan wewenang Pengujian Keuangan dan Perintah Pembayaran lingkup DEPHUT Nama Jabatan dan uraian jabatan struktural dilingkungan PUSDAL BANGHUT Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) (Pencabutan SK 358/Kpts-II/99) Pencabutan Kep. Menhut No. 132/Kpts-II/1989 tgl. 18 Maret 1989 jo No. 1104/Kpts-II/1992 tgl. 10 Desember 1992 tentang Pemberian HPH Kepada PT. ARTIKA OPTIMA INTI NUSANTARA (Unit I) di Kab. Merauke, Provinsi Dati I Irian Jaya

79.


Pencabutan Kep. Menhut No. 386/Kpts-II/1989 tgl. 2 Agustus 1989 tentang Pemberian HPH Kepada PT. MUTIARA KALJA PERMAI, Provinsi Kalimantan Timur

80.


Tata Hubungan Kerja Antara Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional Dengan Departemen Kehutanan dan Instansi Kehutanan Daerah

81.


Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi Tetap Seluas ±


PERIHAL 167.300 (Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus) Hektar pada Kelompok Hutan Lindung Aketajawe Seluas ± 77.100 (Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus) Hektar di Kab. Halmahera Tengah dan Kota Tidore Kepulauan, dan Kelompok Hutan Lolobata Seluas ± 90.200 (Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus) Hektar Terdiri dari Hutan Lindung Seluas ± 76.475 (Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima) Hektar, Hutan Produksi Terbatas Seluas ± 7.650 (Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh) Hektar, & Hutan Produksi Tetap Seluas ± 6.075 (Enam Ribu Tujuh Puluh Lima) Hektar di Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara Menjadi Taman Nasional Aketajawe – Lolo

82.

83.

84.


SK.401/Menhut-II/04 18 Oktober 2004 SK.418/Menhut-II/04 19 Oktober 2004

85.


86.


87.


88.

SK.424/Menhut-II/ 04 19 Oktober 2004

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Bantimurung - Bulusaraung Seluas ± 43.750 (Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh) Hektar Terdiri dari Cagar Alam Seluas ± 10.282,65 (Sepuluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Enam Puluh Lima Perseratus) Hektar, Taman Wisata Alam Seluas ± 1.624,25 (Seribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Dua Puluh Lima Perseratus) Hektar, Hutan Lindung Seluas ± 21.343,10 (Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Sepuluh Perseratus) Hutan Produksi Terbatas Seluas ± 145 (Seratus Empat Puluh Lima) Hektar, dan Hutan Produksi Tetap Seluas ± 10.355 (Sepuluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima) Hektar Terletak di Kab. Maros & Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan Menjadi Taman Nasional Bantimurung - Bulusaraung Perubahan Kep Menhut No. 428/Kpts-II/2003 tentang izin peralatan untuk kegiatan UPHHK pada hutan alam dan atau hutan tanaman atau kegiatan IPK Perubahan Fungsi Kawasan Hutan & Penunjukan Kawasan Perairan Seluas ± 362.605 (Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima) Hektar, Terdiri dari Hutan Lindung Seluas ± 10.659 (Sepuluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Sembilan) Hektar, Hutan Produksi Terbatas Seluas ± 193 (Seratus Sembilan Puluh Tiga) Hektar, Hutan Produksi Tetap Seluas ± 11.759 (Sebelas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan) Hektar, Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi Seluas ± 3.221 (Tiga Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu) Hektar dan Perairan Laut Seluas ± 336.773 (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga) Hektar, Terletak di Kab. Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah Menjadi Taman Nasional Kepulauan Togean. Perubahan Fungsi Taman Wisata Alam Bukit Soeharto Seluas ± 61.850 (Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh) Hektar yang Terletak di Kab. Kutai Kartanegara, dan Kab. Pasir, Provinsi Kalimantan Timur Menjadi Taman Hutan Raya. Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Tetap pada Kelompok Hutan Sipurak Hook yang Terletak di Kab. Merangin Provinsi Jabi Seluas ± 14.160 (Empat Belas Ribu Seratus Enam Puluh) Hektar Menjadi T.N. Kerinci Seblat. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Sebangau Seluas ± 568.700 (Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus) Hektar terdiri dari Hutan Produksi Seluas ± 510.250 (Lima Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh) Hektar dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi Seluas ± 58.450 (Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh) Hektar Terletak di Kab. Katingan, Kab. Pulang Pisau, dan Kota Palangka Raya, Prop. Kalteng Menjadi Taman Nasional Sebangau. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung pada Kelompok Hutan Gunung Ciremai Seluas ± 15.500 (Lima Belas Ribu Lima Ratus) Hektar Terletak di Kab. Kuningan & Majalengka, Provinsi Jawa Barat Menjadi Taman Nasional Gunung Ciremai


PERIHAL

89.

SK.450/Menhut-II/04 11 Nopember 2004

Pencabutan Kep Menhut No. 56/Kpts-II/94 tentang Pelimpahan Wewenang kepada DIRUT PERUM PERHUTANI atau KAKANWIL DEPHUT untuk dan atas nama MENHUT menerbitkan surat persetujuan pinjam pakai kawasan hutan untuk keperluan tertentu

90.

SK.5100/MENHUT-VI/ BRPHP/204 19 Oktober 2004

Persetujuan & Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Alam atas PT. SINDO LUMBER Provinsi Kalimantan Tengah

91.


Pencabutan Kep. Menhut No. 21/Kpts-II/1989 tgl. 10 Januari 1989 tentang Pemberian HPH Kepada PT. WANA KRIDA UTAMA Seluas ± 46.000 (Empat Puluh Enam Ribu) Hektar di Provinsi Maluku

92.


Pencabutan Kep. Menhut No. 13/Kpts-IV/1987 tgl. 12 Januari 1987 tentang Pemberian HPH Kepada PT. RIMBA KARYA INDAH Seluas ± 48.000 (Empat Puluh Delapan Ribu) Hektar di Provinsi Jambi

SK.456/Menhut-II/2004 29 Nopember 2004 SK. 468/Menhut-VII/2004 10 Desember 2004 SK. 469/Menhut-VII/2004 13 Desember 2004

5 (Lima) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan Dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu. Pembentukan Tim Penyelesaian Permasalahan Kehutanan.

93. 94. 95.

96. 97.

SK. 474/Menhut-VII/2004 31 Desember 2004 SK.477/Menhut-II/2004 31 Desember 2004

Perubahan Keputusan Menhut No. SK 368/Menhut-VII/2004 tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam rangka penyelesaian permasalahan kawasan hutan lindung di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat. Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja-KL) Departemen Kehutanan tahun 2005 Pembatalan Keputusan Bupati Malinau No. 522.21/KPTS.08/ DKPML/XII/2001 tgl. 22 Desember 2001 tentang Izin Usaha Pemungutan Hasil Hutan Kayu PT. WANA YASA KAHURIPAN INDONESIA.

SK. PELEPASAN KAWASAN HUTAN 1.

Sk. 70/Menhut-II/04 10 Maret 2004

Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No. 828/KptsII/97 tentang Pelepasan sebagian kawasan hutan dari kelompok hutan S. Manubar-S.Susuk, seluas 16,680 ha yang terletak di Kabupaten Kutai,Propinsi Kaltim untuk budidaya perkebunan kelapa sawit an. PT.Perkasa Gunung Kreasi.


SK. 71/Menhut-II/04 10 Maret 2004

PERIHAL Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No. 239/Kpts-II/91 tentang Pelepasan sebagian kelompok hutan S. Loa Janan Dsk seluas 5.286,90 ha yang terletak di Kabupaten Kutai Propinsi Kaltim untuk perkebunan an. PT. Adi Hardian Bersaudara Gunung Kreasi.

3.

SK. 128/Menhut-II/04 30 April 2004 (Prop. Kaltim)

Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No. 851/KptsII/92 tentang Pelepasan sebagian kelompok hutan S. Keladen seluas 1.100 ha yang terletak di Kabupaten Pasir, Propinsi Kaltim untuk perkebunan an. PT.BARITO INDAH INDONESIA.

4.

SK. 129/Menhut-II/04 30 April 2004 (Irja)

Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No. 09/Kpts-II/94 tentang Pelepasan sebagian kelompok hutan S. Grime-S. Sewi yang terletak di Kabupaten Jayapura Propinsi Irja seluas 6.050 ha untuk usaha budidaya perkebunan coklat an. PT.SIKLOP RAYA.

5.

SK. 130/Menhut-II/04 30 April 2004 ( Kaltim)

Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No 74/Kpts-II/95 tentang Pelepasan sebagian kelompok hutan Air Sebayur, Kabupaten Bengkulu Utara,Propinsi Bengkulu seluas 236 ha untuk usaha perkebunan coklat an. PT. PERKEBUNAN LESTARI MANDIRI UTAMA.

6.

SK.131/Menhut-II/04 30 April 2004 (Jambi)

7.

SK. 161/Menhut-II/04 4 Juni 2004 (Kalbar)

8.

SK. 287/Menhut-II/04 5 Agustus 2004 (Papua)

9.

SK. 375/Menhut-II/04 8 Oktober 2004 (Jatim)

10.

SK.82/Menhut-II/04 10 Maret 2004 (Jateng)

11.

SK. 84/Menhut-II/04 11 Maret 2004 (Sulsel)

12.

SK. 106/Menhut-II/04 14 April 2004 (Jateng)

13.

SK.111/Menhut-II/04 19 April 2004 (Sumsel)

14.

SK.115/Menhut-II/04 19 April 2004 (Jateng)

Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No.590/Kpts-II/99 tentang Pelepasan sebagian hutan seluas 7.562 ha yang terletak dikelompok hutan S. Cenio-S.Kilis, Kabupaten Bungo Tebo, Propinsi Jambi untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit an. PT.PEDAMARAN INDAH. Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No. 951/KptsII/91 tentang Pelepasan sebagai kelompok hutan S. Tilsude-S. Tebas Hulu yang terletak di Kabupaten Sambas Propinsi Kalbar seluas 2.814 ha untuk usaha budidaya perkebunan coklat an. PT.CITRA TANI UTAMA. Pelepasan kawasan hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 3.380,10 ha yang terletak dikelhut S. ManggosaS.Saengga, untuk pembangunan kilang LNG Tangguh dan pemukiman kembali masyarakat kampung Simuri-Saengga dan tanah merah distrik Babo, Kab.Teluk Bintuni Provinsi Papua. Pelepasan kelompok hutan G. Arjuno Bagian Hutan Tretes seluas 22,5 ha yang terletak di Kec.amatan Prigen Kabupaten Pasuruan Provinsi Jatim menjadi bukan Kawasan Hutan. Penetapan kawasan hutan Peson Subah I seluas 104.000 m2 pada bagian hutan Subah KPH Kendal terletak di Kabupaten Batang, Propinsi Jateng sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi hutan Cagar Alam. Penetapan batas areal kerja izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam (dahulu HPH) PT INHUTANI I dengan panjang batas 165.953,13 meter atau seluas 29.937 ha di Propinsi Sulsel. Penetapan kawasan hutan Kecubung Ulolanang seluas 69.700 ha pada bagian hutan Subah KPH Kendal di Kabupaten Batang, Propinsi Jateng sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi Cagar Alam. Perubahan Penetapan Hutan Penelitian Benakat pada kelompok hutan Produksi tetap Benakat pada kelompok hutan Produksi tetap Benakat seluas 3.724,80 ha di Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumsel menjadi kawasan hutan dengan tujuan khusus hutan penelitian Benakat. Penetapan kawasan hutan Pager Wunung-Darupono seluas 332.000 m2 pada bagian hutan Kaliwungu KPH Kendal di Kabupaten Kendal, Propinsi Jateng sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi Hutan Cagar Alam.


Sk. 119/Menhut-II/04 20 April 2004 (Kalbar)

16.

SK.137/Menhut-II/04 5 Mei 2004 (Kalbar)

17.

Sk. 139/Menhut-II/04 11 Mei 2004 (NTB)

18.

Sk. 140/Menhut-II/04 11 Mei 2004 (Jateng)

19.

SK.142/Menhut-II/04 5 Mei 2004 (Kalbar)

20.

Sk. 143/Menhut-II/04 12 Mei 2004 (Kalbar)

21.

Sk.144/Menhut-II/04 21 Mei 2004 (Kalbar)

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

PERIHAL Penetapan kawasan hutan G.Pango seluas 7.314,26 ha yang terletak diwilayah Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau dan Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak, Prop. Kalbar sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi Hutan Produksi Tetap. Penetapan kawasan hutan S.Liku yang terletak di wilayah Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Prop. Kalbar, seluas 821,30 ha sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi Taman Wisata Alam. Penetapan kelompok hutan Olat Lemusung (RTK91) seluas 7.778,90 ha yang terletak di Kabupaten Sumbawa, Propinsi NTB sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi Hutan Lindung. Penetapan kelompok hutan Penggaron seluas .325,01 ha yang terletak di Kabupaten Semarang, Propinsi Jateng, sebagai kawhut dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas dengan Hutan Produksi Tetap. Penetapan kawasan hutan G.Kujau yang terletak diwilayah Kecamatan Tempunak dan Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalbar seluas 2.845,90 ha sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi Hutan Lindung. Penetapan kawasan hutan G.Raya yang terletak di wilayah Kecamatan Mempawah Hulu dan Kecamatan Menyuke, Kabupaten Pontianak, Prop. Kalabar, seluas 2.750 ha sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi hutan lindung. Penetapan kawasan hutan G. Lembuding yang terletak di wilayah Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalbar, seluas 1.178,30 ha sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi hutan lindung.

Sk.148/Menhut-II/04 24 Mei 2004 (Kalbar)

Penetapan kawasan hutan Bukit Baning yang terletak di Kecamatan Sayan Kab. Sintang, Propinsi Kalbar, seluas 2.502,50 ha sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi Hutan Lindung.

SK. 202/Menhut-II/04 10 Juni 2004 (NTT) SK.216/Menhut-II/04 17 Juni 2004 (Kalbar)

Penetapan batas areal PPA PT PUTRI NAGA KOMODO seluas 160,10 ha yang terletak pada zona pemanfaatan Taman Nasional Komodo di Kabupaten Manggarai Prop. NTT.

Sk.220/Menhut-II/04 18 Juni 2004 (Riau) Sk. 222/Menhut-II/04 22 Juni 2004 (Papua)

Penetapan kelompok hutan G.Lanjut P.Singkep seluas 4.957 ha terletak di Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi Hutan Lindung. Penetapan kawasan hutan buru seluas 21.948,40 ha yang terletak di wilayah kecamatan Timika Barat, Kabupaten Timika, Propinsi Papua sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi Hutan Lindung. Penetapan kelompok hutan G. Gudeg (Tata Batas Tambahan) seluas 6,7 ha terletak di Kab. Tulungagung Propinsi Jatim sebagai kawasan hutan tetap fungsi Hutan Produksi.

SK. 247/Menhut-II/04 14 Juli 2004 (Jatim)

Penetapan kawasan hutan G. Piyabung seluas 2.740 ha yang terletak di wilayah Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Propinsi Kalbar, sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi Hutan Lindung.

SK. 254/Menhut-II/04 19 Juli 2004 (Papua)

Penetapan kelompok hutan P. Ngali (RTK.92) seluas 994,60 ha yang terletak di Kabupaten Sumbawa, Propinsi NTB, sebagai Kawhut tetap dengan fungsi Hutan Lindung. Penetapan kawasan hutan Teluk Arguni IV Kaimana seluas 10.312,80 ha terletak diwilayah Kecamatan Kaimana, Kabupaten Fakfak, Propinsi Papua sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi Hutan Lindung.

SK. 286/Menhut-II/04 5 Agustus 2004 (Papua)

Penetapan areal pengganti/relokasi fungsi hutan seluas 6.984,40 ha Ayanag terletak di wilayah distrik Idoor, Kab. Tel Bintuni, Propinsi Papua sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi Hutan Tetap dan Hutan Produksi Tetap.

SK. 248/Menhut-II/04 14 Juli 2004 (NTB)


PERIHAL

SK. 293/Menhut-II/04 6 Agustus 2004 (Jabar) Sk. 292/Menhut-II/04 6 Agustus 2004 (Jatim)

Penetapan batas areal kerja IPPA CV.Batu Alam seluas 8,124 Ha pada kawasan hutan Taman Wisata Alam Sukawayana di Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat Penetapan kelompok hutan G. Budeg seluas 6 Ha yang terletak di Kab. Tulungagung, Propinsi Jatim sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi Hutan Produksi Tetap.

33.

SK. 294/Menhut-II/04 9 Agustus 2004 (Kalbar)

Penetapan kawasan hutan Lindung Bukit Tujun yang terletak di wilayah kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalbar, seluas 6.026,40 ha sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi Hutan Lindung.

34.


35.

SK.300/Menhut-II/04 10 Agustus 2004 (Kalbar)

36.

SK.301/Menhut-II/04 10 Agustus 2004 (Kalbar)

37.

Sk.305/Menhut-II/04 13 Agustus 2004 (Kalbar)

38.


Penetapan kawasan hutan Lindung Batu Dayeuh yang terletak di wilayah kecamatan S. Laur, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalbar, seluas 644,30 ha sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi Hutan Lindung. Penetapan kawasan hutan Lindung BT Limbai yang terletak di wilayah Kecamatan Belimbing dan Kecamatan Sayan Kabupaten Sintang, Propinsi Kalbar seluas 10.723,60 ha sebagai kawasan hutan tetap dan fungsi Hutan Lindung. Penetapan kawasan hutan Lindung S. Tikan yang terletak di wilayah Kecamatan Belimbing, Kabupaten Sintang Propinsi Kalbar seluas 10.246 ha sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi Hutan Lindung. Penetapan kawasan hutan Lindung G. Mensibau yang terletak di wilayah Kecamatan Meranti dan Kecamatan Menyuke, Kabupaten Pontianak, Propinsi Kalbar seluas 1.010 ha sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi Hutan Lindung. Penetapan kawasan hutan G. Senyang yang terletak di wilayah Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Propinsi Kalbar seluas 2.415 ha sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi Hutan Lindung.

39.

SK.309/Menhut-II/04 19 Agustus 2004 (Sulteng)

Penetapan kawasan hutan Balaesang seluas 3.350 ha yang terletak di wilayah Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulteng, sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi Hutan Produksi Tetap.

40.

Sk.373/Menhut-II/04 8 Oktober 2004 (Jatim)

Penetapan kawasan/kelompok hutan G.Betet seluas 157,85 ha yang terletak di Kec. Kademangn, Kab. Blitar, Propinsi Jatim, sebagai kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Tetap.

41.

SK. 374/Menhut-II/04 8 Oktober 2004 (Jatim)

Penetapan kawasan/ kelompok hutan Banjarejo seluas 69,25 ha yang terletak di Kec. Donomulyo, Kab. Malang Prop. Jatim, sebagai kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Tetap.

42.

SK. 386/Menhut-II/04 18 Oktober 2004 (Bangka Belitung)

Penetapan kawasan hutan G. Sepang yang terletak di wilayah Kecamatan Gantung dan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, seluas 22.827 ha sebagai kawasan hutan dengan fungsi Hutan Lindung.

43.

SK.389/Menhut-II/04 18 Oktober 2004 (Bangka Belitung)

Penetapan kelompok hutan Teluk Pring-Bukit Nayo yang terletak di wilayah Kecamatan Kelapa Kampi, Kabupaten Belitung Timur, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas 4.255 ha sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi Hutan Lindung Pantai.

44.


Penetapan kelompok hutan S. Pala seluas 13.040,50 ha terletak di Kabupaten Belitung Timur, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Kawasan hutan Tetap.

45.


Penetapan kelompok hutan lindung Pantai Senusur Sembulu IV seluas 1.720 ha yang terletak di Kab. Belitung Timur, Propinsi Kepulauan Bangka-Belitung sebagai Kawasan hutan Tetap.

46.

SK.407/Menhut-II/04 18 Oktober 2004 (Jatim)

Penetapan kawasan hutan Prangkokan Circa seluas 150.300 m2 yang terletak di Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek Propinsi Jatim sebagai kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Tetap.

32.


PERIHAL

SK. PERUBAHAN FUNGSI HUTAN 1.

2.

3.

4.

Sk 126/Menhut-II/04 29 April 2004 (Sumut)

Perubahan Fungsi dan Penunjukan Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumut seluas 108.000 ha sebagai kawasan pelestarian alam dengan fungsi Taman Nasional dengan nama Taman Nasional Batang Gadis.

SK. 134/Menhut-II/04 4 Mei 2004 (Jateng)

Perubahan Fungsi kawasan Hutan Lindung, Cagar Alam, Taman Wisata Alam pada kelompok hutan G. Merapi seluas 6.410 ha yang terletak di Kabupaten Magelang, Boyolali dan Klaten, Propinsi Jateng, dan Kabupaten Sleman Propinsi D.I. Jogyakarta menjadi Taman Nasional G. Merapi.

SK. 135/Menhut-II/04 4 Mei 2004 (Jateng)

SK.255/Menhut-II/04 19 Juli 2004 (Riau)

5.

SK.297/Menhut-II/04 10 Agustus 2004 (Jabar)

6.

SK.393/Menhut-II/04 18 Oktober 2004 (Jabar)

7.

SK.397/Menhut-II/04 18 Oktober 2004 (Maluku Utara)

8.

SK.398/Menhut-II/04 18 Oktober 2004 (Sulsel)

Perubahan Fungsi kawasan Hutan Lindung dan Taman Wisata Alam pada kelompok hutan G. Merbabu seluas 5.725 ha yang terletak di Kabupaten Magelang,Semarang dan Boyolali, Propinsi Jateng menjadi Taman Nasional Merbabu. Perubahan fungsi sebagian kawasan Hutan Produksi Terbatas di kelompok hutan Tesso Nilo yang terletak di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu Propinsi Riau seluas 38.576 ha menjadi Taman Nasional Tesso Nilo. Perubahan Fungsi kawasan hutan Produksi Terbatas di kelompok hutan G. Palasari seluas 35,81 ha yang terdiri dari seluas 32,01 ha terletak di G. Palasari dan seluas 3,80 ha di G.Kunci, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jabar menjadi Tahura. Perubahan Keputusan Menhut No.306/Kpts-II/91 tanggal 11 Juni 1991 tentang kawasan hutan dengan fungsi khusus sbg hutan pendidikan dan penelitian seluas 75,353 ha menjadi kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk hutan Diklat Kehutanan seluas 65,353 ha dan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk Taman Makam Rimbawan seluas 10 ha di Kecamatan .Rumpin, Kabupaten Bogor Propinsi Jabar. Perubahan Fungsi sebagaian kawasan hutan Lindung,Hutan Produksi terbatas dan Hutan Produksi Tetap seluas 167.300 ha pad kelompok Hutan Lindung Aketajawe seluas 77.100 ha Taman Nasional Aketajawe-Lolobata. Perubahan Fungsi kawasan hutan pada kelompok hutan Bantimurung- SULSEL Bulusaraung seluas 43.750 ha terdiri dari Cagar Alam seluas 10.282,65| ha, Taman Wisata Alam seluas 1.624,25 ha, Hutan Lindung seluas 21.343,10 ha, Hutan Produksi Terbatas seluas 145 ha dan Hutan Produksi Tetap se luas 10.355 ha terletak di Kabupaten Maros dan Pangkep, Propinsi Sulsel menjadi Taman Nasional BantimurungBulusaraung. Perubahan Fungsi kawasan hutan dan penunjukan kawasan perairan seluas 362.605 ha terdiri dari Hutan Lindung seluas 10.659 ha HPH 193 ha,Kabupaten Tojo Una-Una Provpinsi Sulteng menjadi Taman Nasional Kepulauan Togean .

9.

SK.418/Menhut-II/04 19 Oktober 2004 (Sulteng)

10.

SK.419/Menhut-II/04 19 Oktober 2004 (Kaltim)

11.

SK.420/Menhut-II/04 19 Oktober 2004 (Jambi)

Perubahan Fungsi sebagian kawasan hutan Produksi Tetap pada kelompok hutan Sipurak Hook yg terletak di Kabupaten Merangin Propinsi Jambi seluas 14.160 ha menjadi Taman Nasional Kerinci Seblat.

12.

SK.423/Menhut-II/04 19 Oktober 2004 (Kalteng)

Perubahan Fungsi kawasan hutan pada kelompok hutan Sebangau seluas 568.700 ha terdiri dari hutan Produksi seluas 510.250 ha dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 58.450 ha yang terletak di Kabupaten Katingan,

Perubahan Fungsi Taman Wisata Alam Bukit Soeharto seluas 61.850 ha yg terletak di Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Pasir Propinsi Kaltim menjadi Taman Hutan Raya.


13.

SK.424/Menhut-II/04 19 Oktober 2004 (Jabar) SK TENTANG HAK PENGUSAHAAN HUTAN

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.

8.

SK.162/Menhut-II/04 7 Juni 2004 (Kaltim) SK.204/Menhut-II/04 14 Juni 2004 (Papua)

9.

SK.205/Menhut-II/04 14 Juni 2004 (Kaltim)

10.


11.


12.

SK. 219/Menhut-II/2004 18 Juni 2004 (Kaltim)

13.

14.

15.

16.

SK.226/Menhut-II/04 30 Juni 2004 (Riau) (Riau) SK.249/Menhut-II/04 14 Juli 2004 (Kalbar) SK.250/Menhut-II/04 14 Juni 2004 (Kaltim) SK.383/Menhut-II/04 18 Oktober 2004

PERIHAL Juni 1991 tentang kawasan hutan dengan fungsi khusus sbg hutan pendidikan dan penelitian seluas 75,353 ha menjadi kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk hutan Diklat Kehutanan seluas 65,353 ha dan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk Taman Makam Rimbawan seluas 10 ha di Kecamatan .Rumpin, Kabupaten Bogor Propinsi Jabar. Perubahan Fungsi sebagaian kawasan hutan Lindung,Hutan Produksi terbatas dan Hutan Produksi Tetap seluas 167.300 ha pad kelompok Hutan Lindung Aketajawe seluas 77.100 ha Taman Nasional Aketajawe-Lolobata. Perubahan Fungsi kawasan hutan pada kelompok hutan Bantimurung- SULSEL Bulusaraung seluas 43.750 ha terdiri dari Cagar Alam seluas 10.282,65| ha, Taman Wisata Alam seluas 1.624,25 ha, Hutan Lindung seluas 21.343,10 ha, Hutan Produksi Terbatas seluas 145 ha dan Hutan Produksi Tetap se luas 10.355 ha terletak di Kabupaten Maros dan Pangkep, Propinsi Sulsel menjadi Taman Nasional BantimurungBulusaraung. Perubahan Fungsi kawasan hutan dan penunjukan kawasan perairan seluas 362.605 ha terdiri dari Hutan Lindung seluas 10.659 ha HPH 193 ha,Kabupaten Tojo Una-Una Provpinsi Sulteng menjadi Taman Nasional Kepulauan Togean . Perubahan Fungsi Taman Wisata Alam Bukit Soeharto seluas 61.850 ha yg terletak di Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Pasir Propinsi Kaltim menjadi Taman Hutan Raya. Perubahan Fungsi sebagian kawasan hutan Produksi Tetap pada kelompok hutan Sipurak Hook yg terletak di Kabupaten Merangin Propinsi Jambi seluas 14.160 ha menjadi Taman Nasional Kerinci Seblat. Perubahan Fungsi kawasan hutan pada kelompok hutan Sebangau seluas 568.700 ha terdiri dari hutan Produksi seluas 510.250 ha dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 58.450 ha yang terletak di Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau dan kota Palangkaraya, Propinsi Kalteng menjadi Taman Nasional Sebangau Perubahan Fungsi kawasan hutan Lindung pada kelompok hutan G. Ciremai seluas 15.500 ha terletak di Kabupaten Kuningan dan Majalengka, Propinsi Jabar menjadi Taman Nasional G. Ciremai.

Pencabutan Keputusan Menhut No. 397/ Kpts-II/90 tgl. 6-81990 tentang Pemberian HPH kepada PT. Gajah Senosakti. Pencabutan Keputusan Menhut No. 426/ Kpts-II/91 tgl.20-71991 tentang Pemberian HPH kpd PT. Inimexintra. Pembatalan Keputusan Bupati Pasir No.522.21/07/EK-PROD.I/ II/2002 tgl. 16-2-2002 ttg Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Kabupaten Pasi, Propinsi Kaltim. Pencabutan Kepmenhut No. 473/ Kpts-II/88 tgl.3-10-1988 tentang Pemberian HPH kepada PT. Fatma Bersaudara. Pencabutan Keputusan Menhut No. 397/ Kpts-II/90 tgl. 6-81990 tentang Pemberian HPH kepada PT. Gajah Senosakti. Pencabutan Keputusan Menhut No. 426/ Kpts-II/91 tgl.20-71991 tentang Pemberian HPH kepada PT. Inimexintra. Pembatalan Keputusan Bupati Pasir No.522.21/07/EKPROD.I/II/2002 tanggal . 16-2-2002 ttg Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Kab Pasir, Propinsi Kaltim.



18.


19.


20.

SK.451/Menhut-II/04 23 Nopember 2004 (Maluku) SK.452/Menhut-II/04 23 Nopember 2004 (Sulut)

21.

PERIHAL Juni 1991 tentang kawasan hutan dengan fungsi khusus sbg hutan pendidikan dan penelitian seluas 75,353 ha menjadi kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk hutan Diklat Kehutanan seluas 65,353 ha dan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk Taman Makam Rimbawan seluas 10 ha di Kecamatan .Rumpin, Kabupaten Bogor Propinsi Jabar. Perubahan Fungsi sebagaian kawasan hutan Lindung,Hutan Produksi terbatas dan Hutan Produksi Tetap seluas 167.300 ha pad kelompok Hutan Lindung Aketajawe seluas 77.100 ha Taman Nasional Aketajawe-Lolobata. Perubahan Fungsi kawasan hutan pada kelompok hutan Bantimurung- SULSEL Bulusaraung seluas 43.750 ha terdiri dari Cagar Alam seluas 10.282,65| ha, Taman Wisata Alam seluas 1.624,25 ha, Hutan Lindung seluas 21.343,10 ha, Hutan Produksi Terbatas seluas 145 ha dan Hutan Produksi Tetap se luas 10.355 ha terletak di Kabupaten Maros dan Pangkep, Propinsi Sulsel menjadi Taman Nasional BantimurungBulusaraung.

22.

SK.455/Menhut-II/04 25 Nopember 2004 (Jambi)

23.

SK.477/Menhut-II/04 25 Nopember 2004 (Kaltim).

Perubahan Fungsi kawasan hutan dan penunjukan kawasan perairan seluas 362.605 ha terdiri dari Hutan Lindung seluas 10.659 ha HPH 193 ha,Kabupaten Tojo Una-Una Provpinsi Sulteng menjadi Taman Nasional Kepulauan Togean .

SK IZIN ANGKUT, TUKAR MENUKAR DLL.

Perubahan Fungsi Taman Wisata Alam Bukit Soeharto seluas 61.850 ha yg terletak di Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Pasir Propinsi Kaltim menjadi Taman Hutan Raya.

1. 2. 3.

SK.63/Menhut-II/04 3 Maret 2004 (Sorong) SK.69/Menhut-II/04 10 Maret 2004 SK.72/Menhut-II/04 10 Maret 2004

4.

SK.73/Menhut-II/04 10 Maret 2004

5.

SK.87/Menhut-II/04 11 Maret 2004 (Bali) SK.88/Menhut-II/04 11 Maret 2004

6. 7.


8.


9.


Perubahan Fungsi sebagian kawasan hutan Produksi Tetap pada kelompok hutan Sipurak Hook yg terletak di Kabupaten Merangin Propinsi Jambi seluas 14.160 ha menjadi Taman Nasional Kerinci Seblat. Perubahan Fungsi kawasan hutan pada kelompok hutan Sebangau seluas 568.700 ha terdiri dari hutan Produksi seluas 510.250 ha dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 58.450 ha yang terletak di Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau dan kota Palangkaraya, Propinsi Kalteng menjadi Taman Nasional Sebangau Perubahan Fungsi kawasan hutan Lindung pada kelompok hutan G. Ciremai seluas 15.500 ha terletak di Kabupaten Kuningan dan Majalengka, Propinsi Jabar menjadi Taman Nasional G. Ciremai.

Pencabutan Keputusan Menhut No. 397/ Kpts-II/90 tgl. 6-81990 tentang Pemberian HPH kepada PT. Gajah Senosakti. Pencabutan Keputusan Menhut No. 426/ Kpts-II/91 tgl.20-71991 tentang Pemberian HPH kpd PT. Inimexintra.

10.


11.


12.

SK.118/Menhut-II/04 19 April 2004 SK.127/Menhut-II/04 30 April 2004 SK.150/Menhut-II/04 24 Mei 2004

Pencabutan Kepmenhut No. 473/ Kpts-II/88 tgl.3-10-1988 tentang Pemberian HPH kepada PT. Fatma Bersaudara.

SK.151/Menhut-II/04 24 Mei 2004

Pembatalan Keputusan Bupati Pasir No.522.21/07/EKPROD.I/II/2002 tanggal . 16-2-2002 ttg Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Kab Pasir, Propinsi Kaltim.

13. 14.

15.

Pembatalan Keputusan Bupati Pasir No.522.21/07/EK-PROD.I/ II/2002 tgl. 16-2-2002 ttg Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Kabupaten Pasi, Propinsi Kaltim.

Pencabutan Keputusan Menhut No. 397/ Kpts-II/90 tgl. 6-81990 tentang Pemberian HPH kepada PT. Gajah Senosakti. Pencabutan Keputusan Menhut No. 426/ Kpts-II/91 tgl.20-71991 tentang Pemberian HPH kepada PT. Inimexintra.



17.


18.


19


20.

SK. 449/Menhut-II/04 11 Nopember 2004

.

21.

SK. 454/Menhut-II/04 24 Nopember 2004

22.

SK. 460/Menhut-II/04 3 Desember 2004

23.

SK. 473/Menhut-II/04 15 Desember 2004 SK PENUNJUKAN

1.

SK. 57/Menhut-II/04 18 Pebruari 2004 Sumsel

2.

SK.60/Menhut-II/04 1 Maret 2004 Jateng

3.

SK.75/Menhut-II/04 10 Maret 2004 Kalsel

4.

5.

6.

7. 8.

SK.77/Menhut-II/04 10 Maret 2004 Sumut SK.78/Menhut-II/04 10 Maret 2004 Sumut SK.83/Menhut-II/04 10 Maret 2004 Kalsel SK.89/Menhut-II/04 10 Maret 2004 Jateng SK.91/Menhut-II/04 10 Maret 2004

PERIHAL Pembatalan Keputusan Gubernur Prov. Papua No. 164 Th 2002 tanggal .5-112002 tentang Pemberian izin UPHHK pada hutan alam kepada PT. Papua Rimba Lestari di Kabupaten Jayapura Propinsi Papua . Pembatalan Keputusan Bupati Pasir No: 522.21/15/EKPROD.I/II/2002 tanggal 22-2-2002 tentang Pemberian IUPHHK atas nama PT. Mentarimulti Sumber Abadi di Kabupaten Pasir, Propinsi Kaltim. Pembatalan Keputusan Bupati Pasir No: 522.21/01/EKPROD.I/II/2002 tanggal 17-2-2002 tentang Pemberian IUPHHK atas nama PT. Dua Putra Nan Jaya di Kabupaten Pasir, Propinsi Kaltim. Pembatalan Keputusan Bupati Pasir No: 522.21/01/EKPROD.I/II/2002 tanggal 17-2-2002 tentang Pemberian IUPHHK atas nama PT. WIJAYA LESTARI ABADI seluas 19.900 ha di Kabupaten Kutai Barat. Pembatalan Kep. Bupati Pasir No: 522.21/01/EK-PROD.I/II/ 2002 tgl 17-2-2002 ttg Pemberian IUPHHK an. PT. USAHA MANDIRI INTI SEJAHTERA di Kab. Pasir, Propinsi KALTIM. Pencabutan Keputusan Menhutbun No. 804/Kpts-VI/99 tgl. 30-9-1999 804/Kpts-VI/99 tgl. 30-9-1999 BUANA DUMAI di Propinsi Riau. Pembatalan Keputusan Bupati Pontianak No. 130.A tgl. 28-52003 ttg. Pemberian IUPHHK pada hutan Produksi Alam atas kepada PT. KANDELIA ALAM di Kab Pontianak Prop. Kalbar. Pembatalan Keputusan Bupati Nunukan No.522.11/027/EKPRODA/II/2002 tgl. 27-2-2002 ttg Pemberian IUPHHK-HT kepada PT. AGROSILVA BETA KARTIKA seluas 50.000 ha di Simanggaris Kecamatan Nunukan Kab. Nunukan, Prop. Kaltim. Pencabutan Keputusan Menhut NO.799/ Kpts-II/91 tgl. 29-101991 sepanjang menyangkut nama perseroan yang semula PT. PIR INTI INDORAYON menjadi PT. PIR HUTANI LESTARI. Pencabutan Keputusan Menhut NO.132/ Kpts-II/89 tgl. 18-31989 jo. No. 1104/Kpts-II/92 ttg. Pemberian HPH kepada PT. ARTIKA OPTIMA INTI NUSANTARA. Pencabutan Kep. Menhut No. 386/ Kpts-II/89 tgl. 2-8-1989 ttg. Pemberian HPH kpd PT. MUTIARA KALJA PERMAI KALTIM. Pencabutan Keputusan Menhut No.69/ Kpts-IV/96 tg 22-31986 tentang Pemberian HPH kepada PT. KUSUMA PERKASA INDAH TIMBER di Kabupaten Sanggau, Prop. Kalbar Pencabutan Keputusan Menhut No. 21/ Kpts-II/89 tg 10-11989 tentang Pemberian HPH kepada PT. WANAKRIDA UTAMA seluas 46.000 ha di Propinsi Maluku. Pencabutan Keputusan Menhut No. 662/ Kpts-II/92 tanggal 30-6-1992 tentang Pemberian HPH kepada PT. CENTRALINDO PANCA SAKTI seluas 87.850 ha di Propinsi Sulut. Pencabutan Keputusan Menhut No.13/Kpts-IV/87 tanggal 21-11987 tentang pemberian HPH kepada PT Rimba Karya Indah seluas 48.000 ha di Propinsi Jambi . Pembatalan Keputusan Bupati Malinau No.522.21/Kpts.08/ DKPML/XII/ 2001 tgl. 22-12-2001 tentang IUPHHK PT. Wana Yasa Kahuripan Indonesia.

Perpanjangan izin penangkaran buaya muara dan buaya air tawar yang dilindungi UU kepada PT Sikoway Jaya Pratama. Pemberian izin sebagai lembaga konservasi ex-situ satwa liar


SK.99/Menhut-II/04 10 Maret 2004 Jambi

10.

SK.100/Menhut-II/04 10 Maret 2004 Jambi

11.

SK.105/Menhut-II/04 10 Maret 2004 Sulsel

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

SK.106/Menhut-II/04 19 Maret 2004 Jateng

SK.136/Menhut-II/04 4 Mei 2004 NTT

SK.147/Menhut-II/04 24 Mei 2004 Jabar

SK.160/Menhut-II/04 4 Juni 2004 Jabar

SK.201/Menhut-II/04 10 Juni 2004 Jabar SK.203/Menhut-II/04 14 Juni 2004 Kaltim SK.221/Menhut-II/04 22 Juni 2004. Jatim SK.278/Menhut-II/04 2 Agustus 2004 Sumsel SK.390/Menhut-II/04 18 Oktober 2004 NTB SK.392/Menhut-II/04 18 Oktober 2004 NTB

PERIHAL dalam bentuk Taman Burung kepada PT Bali Bintang Properti. Perubahan Keputusan Menhut No: 188/Kpts-II/2003 tgl.18-62003 tentang. Pemberian izin usaha penangkaran mamalia, reptil yang dilindungi UU kepada PT. INDO PACIFIC FAUNA. Pemberian izin usaha penangkaran| non komersial ikan arwana yang dilindungi UU kepada Sdr. ARIEF GAUTAMA. Pemberian izin usaha penangkaran ikan arwana yang dilindungi UU kepada CV. Duta Kapuas. Pemberian izin usaha pemanfaatan BALI gajah yg dilindungi UU kepada PT Kasianan di Propinsi Bali. Pemberian izin usaha penangkaran ikan arwana yang dilindungi UU kepada CV. Tunas Edera. Pemberian izin usaha penangkaran ikan arwana dilindungi UU kepada CV. Bintang Mahkota Utama.

yang

Pemberian izin usaha penangkaran ikan arwana dilindungi UU kepada PT. Electra Orion Graha .

yang

Pemberian izin usaha penangkaran ikan arwana dan Arwana Jardini yang dilindungi UU kepada PT. Nusabali Aquatik. Pemberian izin usaha penangkaran ikan arwana yang dilindungi UU kepada PT. Sinar Ambawang Pemberian izin usaha penangkaran ikan arwana yg dilindungi UU kepada PD Sinar Rezeki Arwana . Pemberian izin kpd Taman Safari Indonesia dalam rangka peragaan ke Gunma Safari Park, Jepang. Pemberian izin mengangkut orang utan yang dilindungi UU kepada Taman Safari Indonsia dalam rangka peragaan di Gunma Safari Park Jepang dan mengangkutnya kembali ke Indonesia. Pemberian izin PPA kepada PT PUTRI NAGA KOMODO pada zona pemanfaatan Taman Nasional Komodo di Kabupaten Manggarai Propinsi NTT seluas 160,10 ha. Pemberian izin penangkaran Ikan Arwana yang dilindungi UU kepada PD Sinar Mega Timur. Pemberian izin PPA kepada PT LINTAS DAYA KREASI pada zona pemanfaatan Taman Wisata Alam Telaga Warna Kabupaten Bogor seluas 2 ha dan Taman Wisata Alam Kabupaten Cianjur seluas 20 ha di Propinsi Jabar. Perpanjangan izin kepada TSI dalam rangka peragaan orangutan (Pongo pygmaeus) yang dilindungi UU di Gunma Safari Park, Jepang. Pemberian izin mengangkut orang utan (Pongo Pygmaeus) yang dilindungi UU kepada TSI dalam rangka peragaan di Gunma Safari Park Jepang dan mengangkutnya kembali ke Indonesia. Pemberian izin sebagai lembaga konservasi ex-situ satwa liar dalam bentuk kebun binatang kepada CV. Alam Raya Pancur Aji di Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalbar. Pemberian izin mengangkut 1(satu) pasang komodo yang dlindungi UU kepada TAMAN SAFARI INDONESIA di Cisarua, Bogor, Indonesia dari Indonesia ke Kebun Binatang Praha Cheko di Rep. Czech dalam rangka pertukaran satwa langka. Pemberian izin penangkaran Ikan Arwana yang dilindungi UU kepada PD Natura Indonesia di Kabupaten Bekasi, Propinsi Jabar


23.

SK.395/Menhut-II/04 18 Oktober 2004 Jogyakarta

SK.396/Menhut-II/04 18 Oktober 2004 Gorontalo SK MENHUT TTG HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HPHTI)

1.

2.

Sk.68/Menhut-II/04 9 Maret 2004 Jambi

SK.228/Menhut-II/04 9 Juli 2004 Jambi

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TAHUN 2004 1.

P.01/Menhut-II/2004 12 Juli 2004

PERIHAL Pemberian izin penangkaran ikan arwana yang dilindungi UU kepada UD Inti Aquarium di Medan, Propinsi Sumut .

Penunjukan kawasan hutan dengan tujuan khusus + 250 ha pada kawasan hutan produksi tetap Kemampo yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumsel sebagai Hutan Penelitian Kemampo. Penunjukan kawasan hutan dengan tujuan khusus seluas + 93 ha pada kawasan hutan Produksi terbatas di Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jateng sebagai hutan penelitian Wonogiri Penunjukan kawasan hutan produksi . tetap seluas 1.035 ha dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 420 ha terletak di Kabupaten Banjar, Propinsi Kalsel sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus seluas 1.455 ha untuk penelitian Riam Kiwa. Penunjukan kawasan hutan produksi tetap seluas 130,10 ha di Kecamatan .Barumun Kabupaten Tapanuli Selatan, Propinsi Sumut sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk hutan penelitian Siali-Ali. Penunjukan kawasan hutan produksi tetap seluas 8,40 ha di Kecamatan Padang Sidempuan Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Propinsi Sumut sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk hutan penelitian Aek Godang Penunjukan kawasan hutan produksi tetap seluas 1.000 ha di Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalsel sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk hutan penelitian kintap. Penunjukan kawasan hutan produksi tetap seluas 1.650 ha terdiri dari lokasi Cemoro seluas 1.300 ha dan lokasi Modang seluas 350 ha yang terletak di Kabupaten Blora Propinsi Jateng sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk penelitian Cemoro-Modang. Penunjukan PT. Sucofindo (Persero) sebagai Penetapan kuantitas kayu.

pelaksana

Pencabutan Keputusan Menhut No. 9577/| Kpts-II/2002 tentang Penunjukan kawasan hutan dengan tujuan khusus seluas 25.425 ha di kawasan hutan produksi tetap Jambi sebagai hutan Litbang serta pendidikan dan latihan . Pencabutan Keputuasan Menhut No. 9578 Kpts-II/2002 tentang. Penggunaan kawasan hutan dengan tujuan khusus di kawasan hutan produksi tetap pada bagian hutan Dusun Aro kelompok hutan Pasir Mayang- Danau Bangko, Jambi sebagai hutan Litbang dan Diklat oleh IPB. Perubahan Keputusan Dirjen No.041/Kpts Dj/I/1980 tentang Penunjukan Areal Hutan diantara S. Paremba dan S. Pangkajene Kabupaten Pangkajene sebagai Hutan Pendidikan menjadi Penunjukan kawasan hutan lindung seluas 500 ha di Kab. Pangkajene kep., Prov. Sulsel sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk hutan pendidikan dan pelatihan Tabo- tabo. Penunjukan kawasan hutan produksi terbatas seluas 150 ha di Kabupaten Banyumas Propinsi Jateng sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk hutan penelitian dan pengembangan serta pendidikan lingkungan dalam bentuk Kebun Raya Baturaden. Perubahan Keputusan Menhut No.417/Kpts II/93 tanggal 118-1993 tentang Penunjukan sebagian kawasan hutan produksi konversi kelompok hutan Praipahamandas yang terletak di Kabupaten Dati II Sumba Timur, Propinsi Dati


PERIHAL NTT seluas 509,42 ha menjadi hutan penelitian Savana Kering menjadi ... Penunjukan kawasan hutan produksi .... sebagai hutan penelitian Waingapu (Hambala). Penunjukan kawasan hutan produksi tetap seluas 5 ha di Kabupaten Purwakarta Propinsi Jabar, sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk pendidikan dan bumi perkemahan kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Purwakarta. Penunjukan kawasan hutan dengan tujuan khusus seluas 20.271 ha pada kawasan Taman Wisata Alam Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kertanegara Propinsi Kaltim sebagai hutan penelitian dan pendidikan Universitas Mulawarman. Penunjukan kawasan hutan seluas 3.504 ha pada kawasan Taman Wisata Alam Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Pasir,Propinsi Kaltim sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk hutan penelitian Samboja. Penunjukan kawasan hutan dengan tujuan khusus seluas 2.960,60 ha pada kawasan hutan produksi tetap, di Kabupaten Kutai Kertanegara, Propinsi Kaltim untuk hutan penelitian Sebulu Penunjukan kawasan hutan produksi tetap seluas 23,60 ha di Kabupaten Sukosari, Kabupaten Bondowoso, Propinsi Jatim sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk hutan penelitian Sumberwringin. Penunjukan kawasan hutan Produksi Tetap Subanjeriji seluas + 761,98 ha di Kabupaten Muara Enim, Propinsi. Sumsel sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk hutan penelitian dan pengembangan serta produksi benih. Perubahan penunjukan hutan penelitian Rarung seluas 306,60 ha pada kawasan hutan lindung kelompok hutan G. Rinjani RTK I di Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi NTB menjadi kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk hutan penelitian Rarung Penunjukan kawasan hutan dengan tujuan khusus seluas 225,7 ha pada kawasan hutan produksi tetap kelompok hutan G. Rinjani Register Tanah Kehutanan 1 Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB, sebagai kawasan hutan pendidikan NTB, sabagai kawasan hutan pendidikan. Penunjukan kawasan hutan Produksi Tetap seluas 103 ha di 2 lokasi yaitu petak 93 Playen seluas 93 ha dan Watusipat playen seluas 10 ha di Kecamatan Playen, Kabupaten G. Kidul Propinsi DI Yogyakarta sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk hutan penelitian.

Penunjukan kawasan hutan lindung dan Hutan Produksi terbatas seluas 10.000 ha di kelompok hutan G. Damar, Kabupaten Gorontalo Propinsi Gorontalo sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk hutan pendidikan Universitas Gorontalo. Pemberlakuan kembali Keputusan Menhut No. 167/Kpts-II/98 tentang Pemberian HPHTI kepada PT.RIMBA HUTANI MAS atas areal hutan seluas 51.260 ha di Propinsi Jambi.


PERIHAL

Perubahan Kedua atas Keputusan Menhut No.744/Kpts-II/96 tanggal 25-11-96 ttg. Pemberian HPHTI atas areal hutan seluas 78.240 ha di prov Jambi kpd PT. WIRAKARYA SAKTI . Pemberdayaan Masyarakat Setempat di Dalam dan atau Sekitar Hutan Dalam Rangka Social Forestry

2.

P.02/Menhut-V/2004 22 Juli 2004 P.03/Menhut-V/2004 22 Juli 2004

Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2004. Pedoman & Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

4.

P.05/Menhut-II/2004 10 Agustus 2004

5.


6.


Pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman melalui penawaran dalam pelelangan. Kewajiban Membayar Biaya Pengganti Tata Batas & Pengadaan Citra Landsat Bagi Pemegang HPH/IUPHHK pada Hutan Alam yang Menyerahkan Izinnya Sebelum Jangka Waktu Izin Berakhir. Seleksi Calon Peserta Tugas Belajar S2 dan S3 Pegawai Negeri Sipil lingkup Departemen Kehutanan.

7.


8.

P.09/Menhut-II/2004 16 September 2004

9.


10.


11.

P.12/Menhut-II/2004 29 September 2004 P.14/Menhut-II/2004 5 Oktober 2004 P.15/Menhut-II/2004 15 Oktober 2004 P.16/Menhut-II/2004 15 Oktober 2004 P.17/Menhut-II/2004

3.

12. 13. 14. 15.

Perubahan Kedua Atas Kep. Menhut No. 151/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan & Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman. Tata cara penetapan besarnya PSDH per satuan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Perubahan Peraturan Menhut No. P.05/Menhut-II/2004 tentang Pemberian IUPHHK pada Hutan Tanaman Melalui Penawaran Dalam Pelelangan.

Pencabutan Kep. Menhut No. 523/Kpts-II/1997 tentang Pembinaan Masyarakat Desa Hutan oleh Pemegang HPH dan Pemegang HPHTI & Kep. Menhut No. 165/Kpts-II/1998 tentang Biaya Satuan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan Bagi Pemegang HPH Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Kegiatan Pertambangan Tata cara aforestasi dan reforestasi dalam rangka mekanisme pembangunan bersih Pemberian IUPHHK pada Hutan Alam Melalui Penawaran Dalam Pelelangan Perubahan Kep. Menhut No. 300/Kpts-II/2003 tentang Pendaftaran Ulang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Perubahan Kep. Menhut No. 303/Kpts-II/2003 tentang Tata

NOMOR / TANGGAL NO. UU/PP/KEPPRES/SK 16. 17. 18.

1.

15 Oktober 2004 P.18/Menhut-II/2004 19 Oktober 2004 P.19/Menhut-II/2004 19 Oktober 2004 P.20/Menhut-II/2004 15 Oktober 2004

PERIHAL Cara Penilaian Kinerja Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kriteria Hutan Produksi yang Dapat Diberikan IUPHHK pada Hutan Alam dengan Kegiatan Restorasi Ekosistem Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan

INSTRUKSI MENTERI KEHUTANAN TAHUN 2004 Ins.01/Menhut-II/2004 15 Oktober 2004

Sumber : Biro Hukum

Kegiatan Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dalam implementasi social foresty di Pulau Jawa

II_16

Recommend Documents