HAPALAN UUD 1945 By CS2 COLLEGE PASAL
AYAT
ISI
Amandemen ke-
Kata Kunci
BAB 1
Bentuk Kedaulatan
BENTUK DAN KEDAULATAN
1 1 1
(1) (2) (3)
RI > Kesatuan > Republik Kedaulatan > di tangan Rakyat > dilaksanakan mnrt UU RI > Negara Hukum
*3 *3
BAB 2 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
2 2 2
(1) (2) (3)
MPR = DPR + DPD -> PEMILU Sidang MPR min.1x /5thn di Jkt Putusan MPR -> Voting (suara terbanyak)
3 3 3
(1) (2) (3)
MPR Mengubah & Menetapkan UUD MPR melantik Pres & Wapres MPR memberhentikan Pres/WP dlm masa jabatan mnrt UUD
*4
MPR Anggota MPR Sidang Voting
*3 *3/*4 *3/*4
BAB 3
Presiden Wewenang
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
4 4
(1) (2)
Presiden -> Kekuasaan Pemerintahan Pres dibantu 1 Wapres
5 5
(1) (2)
Presiden -> ajukan RUU ke DPR Presiden -> Peraturan Pemerintah
*1
RUU
6 6
(1) (2)
Calon Pres/WP -> WNI asli, =/ khianati negara, sehat rohani jasmani Syarat Pres/WP -> diatur UU
*3 *3
CaPres CaWaPres
6A 6A 6A 6A 6A
(1) (2) (3) (4) (5)
Pres -> dipilih 1pasangan o/ rakyat Capres diusulkan parpol/koalisi Capres >50% dgn min.20% perprovinsi > dilantik Pres Klo gak ada, 2calon te runggul -> putaran ke2 Tata cara pemilu pres -> UU
*3 *3 *3 *4 *3
Syarat
7
-
Pres/WP -> masa jabtn j abtn 5th; dpt dipilih 1x lg
*1
7A
-
Pres/WP dpt diberhentikan MPR atas usul DPR
*3
7B 7B 7B
(1) (2) (3)
*3 *3 *3
7B 7B 7B
(4) (5) (6)
Usul pemberhentian dr DPR -> diperiksa MK dulu Usul DPR -> Fungsi Pengawasan Usul DPR -> MK -> m in dihadiri 2/3 DPR + disetujui 2/3 YANG hadir ex: total 100, hadir 90, setuju minimal 60 MK meriksa usul maks.90 hari Hasil MK (+) -> DPR sidang paripurna MPR -> Sidang min.30 hari sejak nerima usul DPR
7B
(7)
Putusan MPR -> Paripurna; hadir min.3/4 anggota + setuju 2/3 dr YANG hadir
*3 *3 *3 *3
Pemberhentian Presiden
7C
-
Presiden TIDAK DAPAT membubarkan DPR
*3
8 8 8
(1) (2) (3)
Pres berhenti -> diganti WaPres WaPres kosong -> MPR sidang milih Wapres (min.60hari) Jika Pres + Wapres berhenti -> MenLu + MenDaGri + MenHan
*3 *3 *4
9 9
(1) (2)
Sumpah & Janji Presiden -> dihadapan MPR atau DPR Jika tdk bisa -> dihadapan pimpinan MPR, disaksikan pimpinan MA
*1 *1
10
-
11 11 11
(1) (2) (3)
12
-
13 13 13
(1) (2) (3)
Presiden mengangkat DUTA & KONSUL dgn pertimbangan DPR Menerima duta negara lain -> pertimbangan DPR
*1 *1
14 14
(1) (2)
Presiden -> Grasi & Rehabilitasi -> pertimbangan MA Presiden -> Amnesti & Abolisi -> pertimbangan DPR
*1 *1
Grasi, Rehabilitasi Amnesti, Abolisi
15
-
Presiden -> Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan
*1
16
-
Presiden membentuk Dewan Pertimbangan
*4
Gelar Tanda Jasa Dewan Pertimbangan
AD AL AU
Presiden memegang Kekuasaan tertinggi atas TNI Pres -> menyatakan Perang, Perdamaian & Persetujuan -> persetujuan DPR Pres -> Perjanjian Internasional -> prsetujuan DPR lebih lanjut diatur UU
Sumpah Presiden
*4 *3 *3
Perang Perdamaian Perjanjian Itsl Keadaan Bahaya
Presiden menyatakan Keadaan Bahaya
Duta Konsul
BAB 4
DPA
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG
D
I
H
A
P
U
S
BAB 5 KEMENTERIAN NEGARA
17 17 17 17
(1) (2) (3) (4)
Presiden dibantu Menteri Menteri -> diangkat & diberhentikan Pres Menteri membidangi urusan tertentu Pembentukan, P'ubahan, P'bubaran Menteri -> diatur UU
Menteri *1 *1 *3
BAB 6 PEMERINTAHAN DAERAH
18 18 18 18 18 18 18
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
NKRI dibagi atas daerah prov, kab/kota -> Pemda Asas otonomi dan tugas pembantuan DPRD dipilih melalui pemilu Kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) dipilih scr demokratis Otonomi Daerah seluas-luasnya dengan kecuali Pemda -> peraturan daerah lebih lanjut diatur UU
*2 *2 *2 *2 *2 *2 *2
18A
(1)
*2
18A
(2)
Hubungan Wewenang Pemerintah Pusat-Daerah-> diatur UU Wewenang brdasarkn kekhususan/keragaman, keuangan dll secara adil dan selaras
18B
(1)
*2
18B
(2)
Negara mengakui daerah khusus/istimewa Negara mengakui/menghormati Hukum adat & Hak tradisional (sesuai dg prinsip NKRI)
Pemda Otoda
*2
*2
BAB 7 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
19 19 19
(1) (2) (3)
DPR dipilih -> Pemilu Susunan DPR -> UU DPR bersidang min.1x /tahun
*2 *2 *2
DPR
20 20 20 20 20
(1) (2) (3) (4) (5)
DPR (kekuasaan membuat UU) RUU dibahas antara Presiden dan DPR Jika ditolak, tidak bisa diajukan lagi pada masa itu Presiden mengesahkan RUU yang disetujui Jika Presiden tidak mengesahkan, dalam 30 hari RUU sah m enjadi UU
*1 *1 *1 *1 *2
RUU
20A 20A
(1) (2)
*2 *2
Hak DPR Interpelasi
20A 20A
(3) (4)
DPR -> fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan Hak DPR -> Interpelasi, angket, menanyakan pendapat Hak anggota DPR -> hak mengajukan pertanyaan, hak me nyatakan pendapat, hak imunitas lebih lanjut diatur UU
*2 *2
Angket Imunitas
21
-
Anggota DPR berhak mengajukan RUU
*1
22 22 22
(1) (2) (3)
22A
-
Perpu lebih lanjut diatur UU
*2
22B
-
Anggota DPR dapat diberhentikan
*2
PERPU
Presiden -> PERPU (jika genting/memaksa) Perpu persetujuan DPR DPR tidak disetuju -> harus dicabut
*3
BAB 7-A DEWAN PERWAKILAN DAERAH
22C 22C 22C 22C
(1) (2) (3) (4)
DPD dipilih (tiap prov) -> Pemilu Jumlah DPD tiap prov sama; jumlah seluruh prov < 1/3 x jumlah DPR bersidang min 1x setahun lebih lanjut diatur UU
*3 *3 *3 *3
22D 22D 22D 22D
(1) (2) (3) (4)
DPD Mengajukan RUU tentang daerah ke DPR DPD ikut membahas RUU DPD mengawasi pelaksanaan UU tentang daerah DPD dapat diberhentikan
*3 *3 *3 *3
DPD
[fyi] RUU berkaitan dgn daerah: Otoda, Hub.Pusat-Daerah, P'Bentukn P'Mekarn P'Habungan Daerah, P'Kelolaan SDA, Perimbangan KEU Pusat-Daerah *3
BAB 7-B PEMILIHAN UMUM
22E 22E 22E 22E 22E 22E
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Pemilu Parpol Luber JurdiL
lebih lanjut diatur UU
*3 *3 *3 *3 *3 *3
APBN ditetapkan tiap tahun dengan terbuka dan bertanggung jawab RAPBN diajukan Presiden, dibahas bersama DPR, dgn pertimbangan DPD RAPBN tidak disetujui DPR -> APBN thn lalu
*3 *3 *3
Keuangan APBN
Asas Pemilu: LUBeR JurDil (5th sekali) Memilih -> DPR, DPD, Pres/Wapres, DPRD Peserta Pemilu DPR & DPRD -> Parpol Peserta Pemilu DPD -> Perseorangan Pemilu diselenggarakan oleh KPU
BAB 8 HAL KEUANGAN
23 23 23
(1) (2) (3)
23A
-
Pajak dan pungutan lain -> diatur UU
*3
Pajak
23B
-
Macam & Harga -> Mata Uang ->
*4
Mata Uang
23C
-
Hal lain ttg Keu Neg -> UU
*3
23D
-
Negara memiliki Bank Sentral
*4
UU
Bank Sentral
*3
BAB 8-A BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
23E 23E 23E
(1) (2) (3)
BPK bebas dan mandiri -> memeriksa pengelolaan & tgj wb KN Hasil Audit diserahkan kpd DPR, DPD, DPRD se suai kewenangan Hasil Audit -> Tindak Lanjuti o/ lembaga/badan sesuai UU
*3 *3 *3
23F
(1)
Anngota BPK dipilih DPR, pertimbangan DPD, diresmikan Presiden
*3
BPK Pemeriksaan Audit
23F
(2)
Pimpinan BPK dipilih dari & oleh anggota BPK
*3
23G 23G
(1) (2)
BPK -> di Ibu Kota Negara + perwakilan tiap Prov lebih lanjut diatur UU
*3 *3
BAB 9 KEKUASAAN KEHAKIMAN
24 24
(1) (2)
*3 *3
(3)
Kekuasaan kehakiman merdeka U/ menegakkan hukum & keadilan Kekuasaan kehakiman -> MA + MK [fyi] badan peradilan dibawah MA: PU, PA, PM, PTUN Badan lain fungsi kehakiman -> diatur UU
24 24A 24A 24A 24A 24A
(1) (2) (3) (4) (5)
Kewenangan MA: mengadili tk. KASASI, menguji peraturan dbwh UU Hakim Agung: integritas, terpuji, adil, profesional, pengalaman Hukum Calon Hakim Agung -> diusulkan KY ke DPR -> ditetapkan Presiden Ketua/Wakil MA -> dipilih Hakim Agung lebih lanjut diatur UU
*3 *3 *3 *3 *3
Kasasi Hakim Agung
24B 24B 24B 24B
(1) (2) (3) (4)
Komisi Yudisial (KY) -> mandiri Anggota KY: cakap Hukum, integritas, tdk tercela Anggota KY -> diangkat & diberhentikan Presiden, persetujuan DPR lebih lanjut diatur UU
*3 *3 *3 *3
Komisi Yudisial
24C 24C
(1) (2)
24C 24C 24C 24C
(3) (4) (5) (6)
25
-
Wewenang MK: mengadili tingkat pertama & ter akhir, memutus sengketa lembaga negara, pembubaran parpol, mmutus pe rselisihan hasil Pemilu MK: Putusan ats dugaan Pelanggaran Presiden MK -> 9 anggota Hakim Konstitusi -> ditetapkan Presiden -> diusulkan o/ MA, DPR, Pres Ketua/Wakil MK -> dipilih o/ Hakim Konstitusi Syarat Hakim Konstitusi lebih lanjut diatur UU
*4
*3 *3
Hakim Konstitusi
*3 *3 *3 *3
Syarat menjadi & diberhentikan -> sbg Hakim -> UU *2
BAB 9-A
Wilayah
WILAYAH NEGARA
25A
Kehakiman MA MK
-
NKRI -> Negara Kepulauan -> berciri Nusantara -> batas wilayah & haknya -> UU
*2
Nusantara
BAB 10 WARGA NEGARA DAN PENDUDUK
26 26 26
(1) (2) (3)
Warga Negara = Orang Indo asli + bangsa lain yang DiSAHkan UU Penduduk = WNI + Orang Asing yg berTEMPAT TINGGAL di Indo lebih lanjut diatur UU
27 27 27
(1) (2) (3)
Segala WN kedudukan SAMA dlm Hukum & Pemerintahan Tiap2 WN -> berHAK ats Pekerjaan & Hidup Layak Setiap WN -> berhak & wajib ikut serta -> Pembelaan Negara
28
-
*2 *2
*2
Warga Negara Penduduk
Hukum Hidup Layak Bela Negara berserikat
Kemerdekaan Berserikat;Berkumpul; Mengeluarkan pikiran *2
BAB 10-A HAK ASASI MANUSIA
28A
-
28B
(1)
28B
(2)
Hak Hidup, m'pertahankan Hidup & Kehidupan
*2
Hak berKeluarga; melanjutkn keturunan melalui Perkawinan Sah
*2
Hak anak: hidup tumbuh, berkembang, p'lindungan dr kekerasan & diskriminasi
28C 28C
(1) (2)
Hak mgembangkn diri -> pmenuhan kbthn dasar: pendidikan, IPTEK, seni budaya Hak memajukan diri dlm prjuangkn hak scr kolektif
28D 28D 28D
(1) (2) (3)
Hak PERLAKUAN YG SAMA dihadapan hukum Hak bkrja, dpt imbalan, dberlakukan adil & layak dlm hub krja Hak ksmptn yg sama dlm pemerintahan
*2 *2 *2 *2 *2 *2
HAM hak
28D
(4)
Hak status KWN
*2
28E 28E 28E
(1) (2) (3)
Bebas memeluk agama &bribadah Hak ats k'bebasan meyakini k'percayaan bebas b'serikat, brkumpul &b'pendapat
*2 *2 *2
28F
-
Hak b'komunikasi &m'peroleh informasi
*2
28G 28G
(1) (2)
Hak p'lindungn diri, kelrga, khormatn, mrtabat &hrta milikny Hak bebas p'siksaan; m'oleh suaka politik dr neg lain
*2 *2
28H 28H 28H 28H
(1) (2) (3) (4)
Hak hidup sejahtera -> layanan kesehatan Hak kemudahn &prlakuan khusus Hak Jaminan sosial Hak milik pribadi
*2 *2 *2 *2
28i 28i 28i 28i 28i
(1) (2) (3) (4) (5)
Hak yg tdk dpt dikurangi: hidup, tdk disiksa, merdeka, agama, diakui dpn hukum, tdk dituntut hukum berlaku surut Bebas dr pelakuan diskriminatif Menghormati identitas budaya & hak masy tradisional ttg HAM -> tg jawab Negara pelaksanaan HAM diatur UU
*2 *2 *2 *2 *2
28J 28J
(1) (2)
menghormati HAM org lain melaksanakan HAM wajib tunduk pembatasan UU
*2 *2
(1) (2)
Negara berdasar ats Ketuhanan YME Kemerdekaan memeluk agama & beribadah
suaka
BAB 11 AGAMA
29 29
Agama Beribadah
BAB 12 PERRTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA
30 30 30 30 30
(1) (2) (3) (4) (5)
WN -> berhak & wajib -> usaha HANKAM TNI dan POLRI -> Kekuatan Utama; Rakyat -> Kekuatan Pendukung TNI: AD AL AU -> melindungi keutuhan Neg POLRI: keamanan, melindungi, melayani MASYarakat, penegakan Hukum lebih lanjut diatur UU
*2 *2 *2 *2 *2 *2
TNI Polri Hankam
BAB 13
31 31 31 31 31
(1) (2) (3) (4) (5)
Setiap WN berhak mdpt Pendidikan WN -> wajib pend.dasar -> pemerintah wajib membiayai Sistem Pendidikan Nasional Anggaran Pendidikan min.20% dr APBN memajukn Iptek dgn menjunjung agama & persatuan bgs
*4 *4 *4 *4 *4 *4
32 32
(1) (2)
Kebudayaan Nasional Bahasa Daerah -> Kekayaan budaya Nasional
*4 *4
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pendidikan Sisdiknas 20%
Kebudayaan Bahasa Daerah
BAB 14 PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
*4
33 33 33 33 33
(1) (2) (3) (4) (5)
Perekonomian -> usaha bersama -> asas Keke luargaan Cabang produksi penting, hajat bnyk org -> dikuasai Negara Bumi, air, kekayaan alam -> dikuasai Negara -> kemakmuran r akyat Perekonomian Nas -> brdasar Demokrasi Ekonomi lebih lanjut diatur UU
*4 *4
Perekonomian Hajat Bumi, Air Demokrasi Ekonomi
34 34 34 34
(1) (2) (3) (4)
Fakir Miskin, anak terlantar -> dipelihara Negara Sistem Jaminan Sosial Fasilitas Kesehatan, Pelayanan Umum -> tg jwb Negara lebih lanjut diatur UU
*4 *4 *4 *4
Fakir Miskin Jaminan Sosial Pelayanan Kesehatan
BAB 15 BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA SERTA LAGU KEBANGSAAN
*2
35
-
Bendera RI -> Sang Merah Putih
Bendera
36
-
Bahasa Negara -> Bahasa Indonesia
Bahasa
36A
-
Lambang Negara -> Garuda Pancasila; Semboyan: Bhineka Tunggal Ika
*2
Lambang
36B
-
Lagu Kebangsaan -> Indonesia Raya
*2
Lagu
36C
-
lebih lanjut diatur UU
*2
BAB 16 PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR
37 37 37 37 37
(1) (2) (3) (4) (5)
Usul perubahan pasal -> min. 1/3 anggota MPR Usul -> diajukan tertulis + alasannya Sidang MPR utk mengubah -> dihadiri min. 2/3 anggota MPR Putusan -> persetujuan min 50% + 1 dr SELURUH anggota MPR Bentuk Kesatuan NKRI -> tidak dapat dirubah
*4 *4 *4 *4 *4
ATURAN PERALIHAN
Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3
Peraturan UU -> tetap berlaku selama blm diadakan baru mnrt UUD ini Semua Lembaga Neg -> masih berfungsi slm belum diadakan baru Pembentukan MK maks.17/8/2003
*4 *4 *4
ATURAN TAAMBAHAN
Pasal 1 Pasal 2
MPR meninjau TAP MPR/S -> sidang MPR 2003 UUD 45 -> Pembukaan & Pasal-pasal
*4 *4
perubahan UUD 1/3 2/3 50% + 1
