BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Berdasarkan kepada masalah dan kasus yang berkembang di Indonesia pada saat ini, kami mencoba untuk untuk melakukan suatu studi yang ingin ingin memecahkan sistem konstitusi yang bagaimanakah yang tepat bagi bangsa ini. Kami disini berperan sebagai pihak yang akan memaparkan mengenai federalism yang ternyata telah mulai diterpkan di negeri ini.
Selain itu makalah ini juga disusun guna memenuhi salah satu persyaratan dari mata kuliah Kewarganegaraan. Tindak lanjut daripada pembuatan makalah ini adalah dengan menggunakannya sebagai bahan acuan untuk proses debat.
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN
Tugas ini mempunyai maksud dan tujuan untuk mencoba memahami bagaimana perbandingan sistem konstitusi Negara kita saat ini dengan sistem yang lainnya. Dalam hal ini kami membandingkan dengan federalisme.
Adapun tujuan yang ingin di capai adalah memberikan sedikit pemahaman bagaimana kondisi dan situasi sistem kita dan pengarahan kea rah yang lebuh baik, baik, salah satu media yang akan kami guanaka n adalah dengan dengan cara berdebat.
1
BAB 2 PEMBAHASAN
2.1 PENGANTAR
Bentuk pemerintahan adalah adalah suatu istilah yang digunakan untuk untuk merujuk pada rangkaian rangkaian institusi politik serta digunakan digunakan untuk mengo rganisasikan rganisasikan suatu negara negara demi penegakan penegakan kekuasaannya kekuasaannya atas suatu komunitas komunitas politik . Federal adalah kata sifat (adjektif) dari kata Federasi. Biasanya kata ini merujuk pada pemerintahan pusat atau pemerintahan pada tingkat nasional. Federasi dari bahasa Belanda, federatie , berasal berasal dari bahasa bahasa La tin foeduratio yang artinya ³perjanjian´. Federasi pertama dari arti ini adalah ³perjanjian´ ³perjanjian´ daripada Kerajaan Romawi dengan suku bangsa . Jerman yang lalu menetap di provinsi Belgia, kira -kira pada abad abad ke -4 Masehi. Kala itu, mereka berjanji untuk tidak memerangi sesama, tetapi untuk bekerja sama saja. Dalam federasi atau negara serikat (bondstaat, Bundesstaat), dua atau lebih kesatuan politik yang sudah atau belum berstatus negara berjanji untuk bersatu dalam suatu ikatan politik, ikatan dimana akan mewakili mereka sebagai keseluruhan. keseluruhan. Federasi adalah negara. negara. Anggota Anggota -anggota -anggota sesuatu federasi tidak berdaulat dalam arti yang sesungguhnya. Anggota -anggota federasi disebut ³negara-bagian´, yang didalam bahasa asing dapat dinamakan ³deelstaat´, ³state´. ³canton´ atau ³Linder´. Dalam pengertian modern, sebuah federasi adalah sebuah bentuk pemerintahan di mana beberapa negara bagian bekerja sam a dan membentuk negara kesatuan. Masing -masing negara bagian bagian memiliki beberapa otonomi khusus dan pemerintahan pusat mengatur beberapa beberapa urusan yang dianggap dianggap nasional. Dalam sebuah federasi setiap negara bagian biasanya memiliki otonomi yang tinggi dan bisa mengatur pemerintahan dengan cukup bebas. Federasi mungkin multi-etnik, atau melingkup wilayah yang luas dari sebuah
2
wilayah, meskipun keduanya bukan suatu keharusan. Federasi biasanya ditemukan dalam sebuah persetujuan awal antara beberapa negara bagian ³sovereign´. ³sovereign´. Federasi Federasi modern termasuk termasuk Australia, Brazil, Kanada, Kanada, India, India, Rus sia dan Amerika Serikat. Bentuk pemerintahan pemerintaha n atau struktur konstitusional konstitusio nal ditemukan dalam federasi dikenal sebagai federalisme .
2.2.1 FEDERALISME
Desentralisasi politik tidak bisa diharapkan terealisasi dalam sebuah negara kesatuan. Bentuk negara kesatuan membuat elite politik pusat, baik di pemerintahan ataupun di partai politik, merasa memiliki otoritas untuk mengatur, mencampuri dan menentukan setiap kebijakan politik di daerah. daerah. Mereka seakan lupa bahwa program otonomi daerah sudah diberlakukan. Oleh karena itu, diperlukan diperlukan langkah yang le bih radikal dari sekedar melimpahkan melimpahkan sebagian sebagian kekuasaan dalam dalam bentuk otonomi. otonomi. Realisasi Realisasi desentralisasi desentralisasi politik politik hanya bisa terwuju terwujud d apabila apabila kita mengubah lokus kekuasaan. Dengan otonomi daerah dalam kerangka negara kesatuan, kekuasaan tetap berasal dan bera da di pusat. Pemerintah Pemerintah daerah hanyalah sebagai penerima sebagian kekuasaan yang dilimpahkan pusat kepadanya. Sekarang Sekarang ini memang telah ditetapkan ditetapkan dalam konstitusi bahwa bahwa bentuk negara kesatuan kesatuan telah final, final, tidak bisa diubah diubah lagi. Namun bukankah bukankah konstitusi itu sendiri bisa diubah dengan amandemen. Artinya, kemungkinan untuk mengubah bentuk negara, masih terbuka. Untuk mengubahnya memang tidak mudah, karena konstitusi tidak bisa diubah secara sembarangan. Namun setidaknya pemikiran ini akan menjadi awal dari sebuah s ebuah bola bola salju yang terus menggelinding semakin besar sehingga pada akhirnya akan diperoleh diperoleh cukup alasan untuk meninjau kembali kembali bentuk negara kita.
3
Dalam federalisme, kekuasaan berada di daerah (di Amerika Serikat, daerah pemilik pemili k kekuasaan itu dinamaka dinamaka n negara bagian, bagian, namun agar tidak menimbulkan kesan perpecahan, kiranya kita tetap menyebut daerah pemilik pemilik kekuasaan tersebut tetap tetap seba s ebagai gai daerah). daerah). Daerah -daerah -daerah yang merupakan pemilik kekuasaan ini kemudian menyerahkan sebagian kekuasaannya ke pusat. Kekuasaan yang diserahkan ke pusat, misalnya, politik luar negeri, pertahanan pertahanan keamanan, peradilan, moneter moneter dan fiskal. fiskal . Dengan berada beradanya nya lokus kekuasaan di da erah, erah, elite politik pusat tidak tidak bisa lagi mengatur, mencampuri dan menentuk an kebijakan politik di daerah. Daerah sepenuhnya berkuasa dalam menentukan berbagai kebijakan. Oleh karena itu, dengan mengubah bentuk negara kita dari negara kesatuan menjadi federasi, berarti kita memberlakukan memberlakukan desentralisasi politik secara utuh. Terdapat implikasi positif dari pemberlakuan federalisme, yaitu selain terputusnya kekangan dan campur tangan pusat atas berbagai kebijakan politik di daerah, kita juga akan bisa menghapus atau paling tidak meminimalkan praktik korupsi. Dengan federalisme, rantai korupsi akan terputus . Selain itu, pemerintah daerah yang yang memiliki komitmen tinggi untuk memberantas memberantas korupsi dapat dapat melaksanakan melaksanakan komitmennya komitme nnya itu tanpa harus takut ada ancaman pusat terhadap dirinya. Implikasi negatif dari federalisme dapat dikatakan tidak ada. Kekhawatiran sementara kalangan yang melihat federalisme sebagai rentan terhadap perpecahan adalah tidak beralasan. Federalisme justru memperkuat republik. Alasannya, kekecewaan yang sekarang dialami banyak daerah karena campur tangan dan dan kooptasi pusat akan hil hil ang, karena dalam bentuk Negara federasi, campur tangan dan kooptasi pusat tersebut tidak ada lagi.
Bentuk otonomi daerah ideal adalah kehidupan bernegara dengan kekuasaan kekuas aan berada di daerah. Otonomi daerah ideal ini hanya bisa terealisasi dalam bentuk negara federasi, karena hanya dalam federasi, lokus kekuasaan akan berada di daerah. Pemerintah pusat bekerja untuk kesejahteraan seluruh daerah. Daerah-daerah Daerah -daerah telah telah memiliki otonomi riil
4
disertai iklim politik nasional dan lokal yang demokratis. demokratis. Sudah Sudah saatnya kita tidak terbelenggu terbelenggu oleh pikiran lama yang mengang menganggap gap negative negative federalisme. Federalisme bukan berarti perpecahan bangsa. Kita lihat contoh negara negara federasi, federasi, seperti Malaysia, Malaysia, Amerika Serikat, dan lain lain -lain, tidak satu pun di antara mereka yang mengalami mengalami perpecahan, yang ad ada a malah kebanggaan akan struktur di negaranya yang menjunjung tinggi kebebasan setiap seti ap daerah daerah dalam pen entuan setiap kebijakan publik. Dengan federalisme, kita bagaikan hidup dalam dalam rumah besar republik yang memiliki banyak kamar. Di dalam setiap kamar, terjadi terjadi diferensiasi kebebasan kebebasan publik dan privat, individu memiliki memiliki kebebasan penuh penuh untuk mengembangkan diri.
y
Prinsip federal ialah bahwa kekuasaan dibagi sedemikian rupa sehingga pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dalam bidang-bidang tertentu adalah bebas satu sam a lain. Salah satu ciri negara federal ialah bahwa ia mencoba menyesuaikan dua konsep yang sebenarnya bertentangan, yaitu kedaulatan negara federal dalam dalam keseluruhannya dan dan kedaulatan kedaulatan negara -negara bagian. Untuk membentuk suatu negara federal diperlukan dua syarat, yaitu : 1. adanya perasaan sebangsa sebangsa di antara antara kesatuan -kesatuan politik yang hendak membentuk federasi 2. adanya
keinginan
pada kesatuan -kesatuan
politiik
yang
hendak hendak mengadakan mengadakan federasi federasi untuk mengadakan mengadakan ika tan terbatas, oleh karena itu apabila kesatuan -kesatuan politik itu menghendaki persatuan sepenuhny a, maka bukan bukan federasi yang akan dibentuk, melainkan negara kesatuan.
y
Ciri-ciri Negara Federal Federal :
5
1. Penyelanggaraan kedaulatan ke luar dari negara negara -negara bagian diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Federal, sedangkan untuk kedaulatan ke dalam dibatasi. 2. Soal-soal yang menyangkut negara dalam keseluruhannya diserahkan kepada kekuasaan pemerintah pemerintah federal. 3. bentuk ikatan ikatan keasatuan keasatuan-kesatua -kesatuan n politik politik pada n egara federal federal bersifat terbatas
2.2.2 KONSTITUSI FEDERAL
Amerika Serikat merupakan negara demokrasi konstitusional dengan sistem three-tier dan institusi kehakiman yang bebas. bebas. Negara -negara -negara di Amerika adalah sebuah republik federal yang terdiri dari 50 50 negara bagian. Kecuali Alaska (utara Kanada) & Hawaii (lautan Pasifik), 48 negara bagian lainnya terletak di Amerika Utara. Terdapat tiga peringkat yaitu nasional, negara bagian dan pemerintahan lokal yang mempunyai badan badan legislatif legislatif serta eksekutif dengan bidang bidang kuasa masing-masing. Negara ini mengunakan sistem persekutuan atau federalisme di mana di negara pusat dan negara bagian berbagi kuasa. Negara pusat berkuasa terhadap beberapa perkara seperti pencetakan mata uang Amerika serta kebijakan pertahanan. Namun, Namun, negara-negara bagian berkuasa menentukan menentukan hak dan undang -undang -undang masing-masing seperti hak penggugura pengguguran n bayi dan hukuman maksimal dalam hal undang -undang. -undang. Satu elemen yang kentara di Amerika ialah doktrin pembagian kuasa. Pasal 1-3 dalam Konstitusi Amerika, telah diatur secara terperinci mengenai kuasa-kuasa kuasa-k uasa Negara yang utama yaitu : 1. eksekutif 2. legislatif 3. kehakiman
6
Pemeriksaan dan keseimbangan / Checks and Balances merupakan ciri yang utama dalam negara Amerika (hal ini sangat komprehensif). Sehingga tidak ada satu pun cabang negara yang mempunyai kuasa mutlak untuk mewakili cabang yang lain.
Model pemerintahannya yang demokrasi presidensiil dan memiliki persyaratan konsensus untuk konstitusi, terdapat pula mekanisme veto di antara lembaga-lembaga negara. Misalnya, presiden Amerika Serikat dapat memveto RUU yang diajukan oleh kongres. Serta adanya kecenderunga kecenderungan n sistem kepartaian kepartaian Amerika Serikat Serikat yang berbent uk twoparty system. Di samping Pemilu untuk pemilihan presiden, ada pula Pemilu paruh waktu, yang diadakan pada pertengahan masa jabatan presiden. Dalam pemilu ini yang dipilih bukanlah presiden melainkan seluruh anggota Dewan Perwakilan dan sepertiga dar i semua senator dari tiap negara bagian. Selain negara bagian, ada sa tu daerah federal dan ada beberapa daerah yang bisa disebut sebagai daerah jajahan.
Pemerintah Negara Bagian dan Teritori y
Hal-hal yang tidak diatur oleh Pemerintah Federasi merupakan tanggung jawab Pemerin tah Negara Bagian Bagian dan Teritori.
y
Setiap negara bagian dan teritori mempunyai parlemen dan peraturan perundang perundang -undangan (akta parlemen) parlemen) sendiri (yang dapat diamandemen parlemen setempat) tetapi mereka juga tetap terikat konstitusi negar negar a.
y
Bilamana suatu UU/Peraturan Negara Bagian masih berada di bawah wewenang konstitusional Federasi, maka UU/Peraturan Pemerintah Pemerintah Federasi Federasi berlaku di atas wewen wewen ang UU/Peraturan UU/Peraturan negara bagian.
Hubungan antara Pemerintahan Federal dan Negara Bagian
7
Pemerintah Federasi dan negara bagian menjalin kerjasama di berbagai bidang, bidang, yang secara resmi merupakan tanggung tanggung ja wab negara bagian dan teritori seperti pendidikan, perhubungan, perhubungan, kesehatan dan penegakan penegakan hukum. Mengenai Mengenai Pajak Pajak pendapatan, pendapatan, hal hal itu ditarik se cara federal dan menimbulkan pendapat yang berbeda di antara semua tingkat pemerintahan negara bagian.
2.2.3 PERBANDINGAN DAN ALASAN FEDERALISME DITERAPKAN
Antara negara federal dan negara kesatuan terdapat perbedaan dalam beberapa beberapa hal tertentu tertentu , yaitu : 1. Negara-bagian federasi memiliki ³pouvior constituant´, yakni wewenang membentuk undang -undang dasar sendiri sendiri serta wewenang mengatur mengatur bentuk organisasi organisasi sendiri dalam rangka rangka dan batas -batas konstitusi federal, federal, sedangkan dalam dalam negara kesatuan kesatuan organi sasi bagian-bagian negara (yaitu pemerintah daerah) secara garis besar telah ditetapkan ole ole h pembentuk undang -undang pusat. 2. Dalam negara federal, wewenang membentuk undang -undang pusat untuk mengatur hal -hal tertentu telah terperinci satu persatu dalam konstitusi federal, sedangkan dalam negara kesatuan wewenang pembentukan undang-undang undang -undang pusat ditetapkan dalam dalam suatu rumusan umum dan wewenang wewenang pembentukan undang undang -undang rendahan rendahan (lokal) tergantung tergantung pada badan badan pembentuk pembentuk undang -undang -undang pusat itu . Negara kesatuan ialah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi tertinggi dipusatkan dalam dalam suatu badan legislatif legislatif nasional/ nasional/pusat pusat . Azas yang mendasari mendasari negara kesatuan kesatuan adalah azas unitarisme unitarisme . Negara Negara kesatuan adalah bentuk negara yang paling kukuh, jika dibandingkan dengan federasi dan konfederasi. Dalam negara kesatuan terdapat baik persatuan (union) maupun kesatuan (unity). (unity). Ini berbeda dengan sebuah negara kesatuan, di mana biasanya hanya ada provinsi saja. Kelebihan
8
sebuah negara negara kesatuan, kesatuan, ialah adanya adanya keseragaman antar antar s emua provinsi. Dalam perjalanan sejarah republik Indonesia, proyek negara kesatuan ternyata mengalami berbagai distorsi. Timbul berbagai keserampangan dan kegamangan dalam praktek politik. Negara kesatuan telah terbukti memperkokoh sistem represi dari su atu kepemerintahan otoriter Orde Baru. Sistem sentralistik yang dipraktekkan menimbulkan sekian banyak problem kesenjangan yang mengindikasikan adanya ketidakadilan, permainan kekuasaan dan segenap kebusukan praktek KKN. Karena Karena adanya praktik ketidakadilan sosial yang terjadi terjadi secara intens dan dasyat daerah-daerah daerah-daerah potensial diek sploitir demi kepentingan pusat pusat dan keluarga sementara masyarakat sendiri sendiri ditindas.
Otonomi (luas) yang UU -nya sudah ada, tinggal tinggal menunggu implementasinya atau pemerintahan pemerintahan hampir penuh dalam dalam konteks negara federal. Ketika berbicara mengenai ³Kewenangan Daerah´, UU No. 22 Thn 1999 tentang ³pemerintah daerah´ menegaskan bahwa ³kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, pemerintahan, kecuali kewenangan kewenangan dalam bidang bidang pol itik, luar negeri, pertahanan pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang bidang lain´ (Pasal 7, ayat 1). Konsep otonomi yang luas te rnyata tidak jauh berbeda dengan dengan konsep federalisme. Otonomi yang luas tetaplah menggariskan menggariskan kekuasaan yang besar dan c entralized entralized pada pemerintah pusat. Meskipun pemerintah berdasarkan berdasarkan hak otonomi, tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan pemerintah pusat. Ini sejalan dengan dengan konstitusi negara kesatuan kesatuan dengan sistem desentralisasi²yang tidak mengakui badan legislatif legislatif lain selain legislatif pusat.
9
Maka seindah apapun polesan terhadap konsep otonomi yang luas, otonomi itu sendiri tetap tidak akan menjawab tuntutan dan keinginan rakyat hingga saat ini.
Tuntutan Tuntutan untuk membentuk membentuk negara negara federal federal di Indonesia tidak tidak bisa ditawar tawar lagi. Ada dua alasan yang bisa dipakai untuk membenarkan kesimpulan ini . 1. Masyarakat saat ini sudah muak dengan sentralisai berlebihan dari pemerintah pusat. Salah satu efek yang merugikan dari a hig hly c entralized entralized government ini adalah mengenai hubungan keuangan pusat dan daerah yang dianggap kurang adil. Potensi dan kekayaan alam daerah disedot habis demi kepentingan pusat. Dalam konteks ini lalu tuntutan pembentukan negara negara federal federal dipahami seb agai tuntutan keadilan sosial. 2. Terjadi pergeseran pemahaman yang signifikan dari nasionalisme. Semula nasionalisme adalah semangat kebangsaan memang menjadi senjata ampuh ampuh dalam menghadapi menghadapi kekuatan kekuatan dan kekuasaan negara negara negara penjajah. penjajah. Kesadaran senasib dan dan sepenanggunganlah yang mempersatukan aneka ragam suku dan bangsa di Indonesia dalam menghadapi bangsa asing, dan kemudian hidup sebagai ³satu´ bangsa. Tetapi t he external c ommon ommon enemy itu sudah tidak ada lagi. Musuh bersama yang dihadapi pasca pergolakan fisik justru kemiskinan. Pembangunan bertahap lalu dilaksanakan. Pembangunan ternyata menjadi bumerang bagi dirinya sendiri, karena hanya ada sekelompok kecil orang yang mengambil keuntungan dari pembanguna pembangunan n tersebut. Masalah kektidakadila kektidakadilan n sosial pun munc ul.
Pembukaan UUD 45, ³bahw a sesungguhnya k emerde emerdek aan aan adalah hak
segala bangsa mak a penjajahan dimuk a bumi umi harus di ha pusk an an ´ . Situasi dan kondisi politik d i Indonesia yang yang semakin rumit rumit dengan terlepasnya Timor timo r kemudian tuntutan referendum daerah Aceh,
10
serta Papua Merdeka dan juga Ambon serta daerah -daerah -daerah lainnya lainnya yang hingga saat ini belum ada penyelesaian. Kenyataan Kenyataan dengan diterapkanny diterapkannya a Si stem Negara Kesatuan selama 43 tahun, daerah-daerah tidak merasakan merasakan adanya pemerata an dibidang dibidang pembangunan dimana kekayaan daerah tersedot kepusat dan terjadi terjadi penjajahan terselubu ng serta tidak dihargainya kedaulatan daerah.
UU No. 29 1999 1999 tentang Otonomi Daerah yang diberlakukan diberlakukan akan menimbulkan menimbulkan bahaya PRIMORDIALISME DAERA H, sehing s ehingga ga lama kelamaan akan terjadi bahaya disintegrasi. Oleh karena itu u ntuk menjaga utuhnya negara negara Indo Indo nesia dari dari bahaya disintegrasi disintegrasi maka bentuk bentuk "Negara "Neg ara Kesatuan Indonesia" dengan ini dinyatakan Tidak Berlaku Lagi dan sebagai penggatinya penggatinya diberlakukan "Sistem Negara Federal" dengan Nama: THE FEDERAL FEDERAL OF INDONESIA / NEGARA FEDERAL FEDERAL INDONESIA
y
Sistem Negara Federal : 1. Pembagian kekuasaan/kedaulatan pemerintah antara pusat/nasiona l (nation) dan regional/Negara -negara bagian (states) 2. Ada dua dua pemerintaha pemerintahan n dimana dimana kedua -duanya memiliki kekuasaan masing-masing yang tidak dapat bekerja sendiri 3. Tidak dapat merubah merubah atau mengganti mengganti konstitusi, namun harus bersama-sama. 4. Masing-masing Masing -masing beroperasi melalui perwakilannya dan langsung ke masyarakat dengan hukum dan petugasny petugasnya a masing -masing. -masing. Kekuatan utama dari dari federalism adalah adalah menam pung keinginan lokal sekaligus juga menampung kepentingan nasional.
11
Keuntungan Keuntungan utama dari federalism federalism e adalah pada kemampuannya kemampuannya untuk mentolerir tumbuh berkembangnya state masing -masing namun saling sali ng membantu untuk keperluan nasional. Hal ini dapat dilihat dalam departemen pertahanan dan dan departemen dalam negerinya. negerinya. sebagai contoh jika ada be ncana nasional seperti seperti banjir, gempa bumi, badai salju atau bencana -bencana lain di beberapa negara bagian, maka seluruh kekuatan kekuatan pemerintahan pemerintahan nasion al dan seluruh kekuatan kekuatan Negara negara bagian dapat di mobilisasi untuk mengantisipasi bencana. Konstitusi (Delegasi ( Delegasi kekuasa kekuasa an kepada kepada Pemerintahan Nasional) Nasional) Terbagi atas 3 macam: 1. The Expressed Express ed Powers Adalah kekuasaan langsung yang tertulis t ertulis dalam konstitusi negara. contohnya : kekuasaan untuk menentukan & memungut pajak, untuk mencetak uang, membuat peraturan -peraturan pemerintahan tentang perdagangan antar state dan luar negeri, menjalankan kekuasaan Pertahanan & Keamanan Negara, Negara, menyatakan perang, menentukan standart dan nilai satua n ukur , menentukan menentukan hak cipta, dll. 2. The Implied Powers Adalah kekuasaan kekuasaan yang tidak langsung langsung . Dimana kekuasaan itu didapat berdasarkan penjabaran dari konstitusi negara. Seperti Seperti ketentuan yang memberikan kekuasaan kepada Congress untuk menjalankan kekuasaan -kekuasaan lain yang belum belum tertulis apabila perlu dan penti ng (Necessary and proper). proper). Ini menjadi hukum yang elastik. Beberapa Bebe rapa contoh dari penjabaran Implied I mplied Powers, Powers , Congress menentukan aturan -aturan perburuhan perburuhan dan hubungan hubungan kerja pada pembangunan Hidroelectric Hidroelectric power dams dan pada pembangunan pembangunan 42.000 miles (67.200 kilometer) jalan raya antar state (lintas propinsi). Congress membuat ketentuan-ketentuan kriminal federal pada pencurian -pencurian besar besar yang beroperasi dibeberapa state , penculi penculi kan yang melewati melewati batas state. Juga menangani menangani masalah -
12
masalah diskriminasi, diskri minasi, rasial seperti di Restoran, hotel, bioskop. Dan masih banyak hal lain lagi yang menjadi kewenangan tingkat Nasional Nasional selama itu beralasan beralasan sesu ai dengan ketentuan ketentuan konstitusi. 3. The Inherent Powers Kekuasaan yang dengan sendirinya melekat kepad kepad a pemerintahan pemerintahan nasional karena pemerintahan nasional mempunyai kedaulatan terhadap state dalam pergaulan pe rgaulan dunia. Meskipun mereka mendapatkan kekuasaan i ni secara tidak langsung namun melalui perjalanan perjalanan sejarah se jarah maka para penyusun undang undang -undang memberikan kekuasaan ini kepada pemerintahan Nasional. Contoh dari kekuasaan ini adalah adalah tentang tentang ketentuan ketentuan imigra imigra si, mendeportasikan pendata pendata ng asing, memperoleh teritori, pengakuan diplomatic ke pada state -state lain dan melindungi negara negara dari pemberontaka pemberontakan n atau tindakan tindakan -tidakan -tidakan subversif.
Konstitusi memberikan ruang kekuasaan ke setiap state sebagai sebag ai sistem siste m federal. Konstitusi Konsti tusi tidak memberikan kekuasaan ini kepada pemerintah nasional sekaligus tidak melarang state. Contohnya : Texas dan state lainnya melarang perkawinan perkawinan dibawah usia 18 ta hun tanpa persetujuan orang tua, hal ini didasari pada ketentuan usia dibawah dibawah 21 tahun. Juga aturan bahwa bahwa dokter, pengacara dan piñata rambut harus memiliki ijin. Ketentuan Ketentuan ini memungkinkan memungkinkan state atau pemerintaha pemerintahan n lokal mendirikan mendirikan sekolah umum. Kekuasaan ini dimiliki dimiliki oleh state dalam banya banya k bidang. State dapat mengatur mengatur semuanya itu karena karena didalam didalam konstitusi tid ak melarang mereka menjalankan itu. Pemerintahan nasional tid ak dapat menjalankan kekuasaan-kekuasaan tersebut karena konstitusi tidak memberikan memberikan mandat kepada mereka .
Kekuasaan Kekuasaan Yang Tidak Dimiliki Oleh State State Maksudnya konstitusi secara jelas melarang melarang state dalam bida bidang ng -bidang -bidang tertentu contohnya : tidak satupun state boleh mengatur perjanjian, persekutuan atau confederation. State juga tidak boleh mencetak uang
13
atau mencabut kehidupan, kehidupan, kebebasan atau kepemilikan tanpa proses hukum. Bebarapa kekuasaan jug a melarang state karena keberadaan sistem federal, seperti seperti state atau pemerintaha pemerintahan n lokal tidak bo leh memungut pajak dari setiap petugas pemerintah nasional. nasional.
Kekuasaan Exclusive Kekuasaan exclusiv e adalah adalah kekuasaan yang dija dija lankan HANYA oleh pemerintahan nasional. Kekuasaan itu hampir semu anya kekuasaan yang diberikan. diberikan. Beberapa Beberapa dari dari kekuasaan itu diberikan diberikan kepad a pemerintahan nasional karena tidak diberikan atau tidak boleh dijalankan oleh state, misalnya kekuasaan untuk mencetak uang atau membuat perjanjian dan ketentuan import. Beberapa dari dari kekuasaan itu dengan dengan jelas m elarang elarang state, misalkan state d ilarang ilarang untuk menentukan menentukan atau mengatur perat uran perdagangan perdagangan antar state. Jika mereka melakukan ini maka dianggap dianggap makar (chaos) (chaos) .
Kekuasaan Bersama Adalah kekuasaan kekuasaan yang dimiliki dan dijalan dijalan kan oleh kedua-duanya, seperti ketentuan untuk menetapkan menetapkan dan memungut pajak, mengatasi kriminalitas sekaligus menentukan hukuman untuk mereka dan juga kekuasaan untuk mengambil atau menyita milik pribadi untuk untuk umum. Kekuasaan Kekuasaan bersama tidaklah kekuasaan kekuasaan yang dija lankan bersama-sama (jointly) oleh dua tingkatan pemerintahan tetapi dijalankan terpisah dalam bidang-bidang yang sama. HUKUM YANG TERTINGGI : Didalam menjalankan kekuasaannya tentunya antara pemerintah nasional dan state akan sering berbenturan berbenturan menyadari hal ini maka diperlukan Supremacy Supremacy Clause dalam dalam konstitusi. Dal am pelaksanaannya pelaksanaannya jika benturan ini terjadi maka untuk menyelesaikan masalah ini harus melaui pengadilan pengadilan dengan nama SUPREME SUPRE ME LAW of the LAN LAN D. Inilah kekuasaan hukum yang tertinggi. The Supremacy Clause disebut juga
14
"Penopang Konstit usi" untuk menggabungkan menggabungkan pemerintah nasional dan pemerintah state da da lam suatu pemerintahan tunggal yang disebut Federal State.
Memasuki tahun keempat pelaksanaan otonomi daerah, telah terlihat beberapa kemajuan, misalnya, pembagian hasil sumber daya daya alam (SDA) yang lebih adil dan pemberian wewenang wewenang yang besar kepada legislatif. legislatif. Namun ada bebera beberapa pa masalah masalah yang akhir-akhir ini semakin membahayakan kelangsungan desent ralisasi, yaitu semakin besarnya campur tangan elite politik politik pusat berbagai peristiwa peristiwa politik di daerah.
Desentralisasi Politik Penting Penting untuk mengupayaka mengupayakan n penerapan penerapan desentralisasi desentralisasi dalam partai partai politik. Dengan begitu, pemimpin bangsa yang dihasilkannya akan merupakan pemimpin yang pro -desentralisasi. Dari beberapa contoh di atas, secara induktif dapat dikatakan bahwa sesungguhnya desentralisasi yang telah berjalan, berjalan, baik di pemerintahan pemerintahan ataupun ataupun di partai partai politik, hanyalah desentralisasi administratif. Sedangkan desentralisasi politik masih merupakan khayalan. Secara politis, pusat dan daerah masih berada dalam ruang yang sama yang kendali kebijakannya masih dipegang dipegang elite politik politik pusat. Belum ada f ragmentasi ragmentasi ruang yang memisahkan elite politik politik daerah dari dari elite politik politik pusat. Akibatnya pusat bisa dengan leluasa leluasa mengkooptasi setiap kegiatan politik di daerah. daerah.
Kendali dan kooptasi pusat yang begitu kuat ini disebabkan struktur kekuasaan yang memang meng-asalkan kekuasan dari pusat. Pusat menganggap daerah sebagai bawahan yang harus tunduk dan taat pada setiap instruksi atasan. Struktur yang telah berlangsung lama ini berlaku baik di pemerintahan ataupun dalam partai politik.
Struktur hierarki ini muncul karena bentuk negara kita yang merupakan Negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, struktur hierarki selalu
15
berfungsi sebagai patokan setiap praktik politik. Kemudian, berkat praktik individu-individu selama bertahun-tahun yang mengafirmasi bahwa pusat adalah atasan yang harus ditaati, akhirnya struktur hierarki ini terlembagakan secara mengakar. Ketika otonomi daerah diberlakukan, desentralisasi desentralisasi yang berjalan berjalan hanyalah desentralisasi desentralisasi administratif. administratif. Kekuasaan Kekuasaan riil tetap dipegang dipegang pu sat. sat . Dalam hal inilah, wacana federalisme muncul sebagai sebuah tawaran alternatif yang kiranya dapat membangun republik ini ke arah yang lebih baik di masa mendatang
2.2.4 KELEMAHAN DAN KEKUATAN SISTEM FEDERAL
y
Kekuatan : 1. Semua Sem ua kaehendak kaehendak rakyat bias dipenuhi melalui melalui suara terbanyak, melalui perwujudan dan penyampaian aspirasi baik langsung maupun tidak. 2. Pemerintahan dikonsentrasikan oleh satu badan atau seperangkat badan lainnya, yang tidak bisa dipungkiri lagi adalah pemerintahan pemerintahan ini secara umum diop erasikan oleh pusat. pusat. 3. Terputusnya kekangan dan campur tangan pusat atas berbagai kebijakan politik di daerah, kita juga akan bisa menghapus atau paling paling tidak meminimalkan meminimalkan praktik korupsi. 4. Sistem konstitusi Negara Serikat, semua kekuatan Negara diserahkan kepada pemerintah nasional dimana memungkinkan untuk menciptakan beberapa beberapa perubahan. 5. Dapat mengubah batas -batas serta kekuatan negara dengan undang- undang legislatif yang ada. 6. Adanya keseragaman antar semua provinsi.
16
7. Setiap negara bagian dibagi kepada counties (semacam kabupaten), cities (semacam kotamadya atau daerah otonomi) dan townships (semacam kecamatan) 8. adanya persamaan hak antara pria dan wanita baik didalam berpolitik, pemerintahan memiliki karakter yang cenderung diciptakan oleh warganegara, dimana semestinya mereka yang harus ditopang. 9. Dalam konteks ini federalisme kemudian dianggap sebagai yang bisa menyelamatkan bangsa Indonesia dari kehancuran. Memang masih perlu dibahas dibahas lagi mengenai mengenai e sensi dari negara negara federal plus upaya sosialisasinya, tetapi beberapa hal yang merupakan ciri khasnya sudah mulai disadari sekarang. Dalam sebuah negara federal kekuasaan dibagi sedemikian rupa sehingga pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dalam bidang-bidang tertentu ²hubungan luar negeri dan mata uang²bebas satu sama lain. Bidang -bidang ini ini merupakan wewenang pemerintah federal, sementara soal kebudayaan, kesehatan dan lain -lain menjadi wewenang wewenang dari pemerintah negara bagian. 10. memperkuat republic 11. Pemerintah Pemerintah pusat bekerja untuk kesejahteraan kesejahteraan seluruh seluruh daerah daerah 12. individu memiliki kebebasan penuh untuk mengembangkan diri. 13. diatur secara terperinci terperinci mengenai mengenai kuasa -kuasa Negara 14. two-party system 15. menampung keinginan lokal sekaligus juga menampung kepentingan nasional.
17
16. kemampuannya untuk mentolerir mentolerir tumbuh berkembangnya berkembangnya state masing2 namun saling membantu untuk keperluan nasional 17. Independensi yang bisa memungkinkan terjadinya perencanaan dan pelaksanaan pembanguan yang tepat dan berdaya guna
y
Kelemahan : 1. prinsip persamaan hak yang tidak sesuai yang mana demokrasi berpegangan terhadap anggapan bahwa manusia semua sama atau sederajat sederajat . 2. Kesenjangan ekonomi ekonomi yang jelas antara daerah kaya dengan daerah miskin
18
BAB 3 PENUTUP
3.1 KESIMPULAN
Tidak ada parameter yang yang tepat unt uk bisa menentukan keberhasilan dan keberadaan serta pemberlakuan demokrasi dan demokratisasi yang terjadi di suatu negara secara tepat. Bentuk sistem pemerintahan apapun yang dijalankan dalam suatu negara tersebut, bisa dikategorikan sebagai negara yang memiliki pemerintahan demokratis apab ila bisa menampung menampung aspirasi dari masyarakatnya serta membawa kearah yang lebih baik dengan dukungan masyarakatnya juga.
Bagi Indonesia Reformasi merupakan suatu masa liberatif dan transparatif yang tepat untuk mengkaji ulang berbagai tatanan politik dalam negeri. Pada kesempatan ini, berbagai isu tentang tata kepemerintahan bisa saja muncul dan perlu diperdebatkan untuk mendapat afirmasi ³ya´ atau ³tidak´. Ada suatu ruang terbuka bagi publik untuk mengkaji horizon politik praktis berbasis pada apa yang dinamakan sebuah ³p olitik metafisik´, metafisik ´, yaitu sebuah pengandaian tentang nilai universal dan hakikat kemanusiaan sebagai inti pemerdekaan. Artinya, pembicaraan faktual seputar negara federalisme hanya muncul ketika ada ruang keterbukaan dan dan kebebasan yang menjamin. Memang diakui bahwa gagasan federalisme memiliki sederetan amanat luhur demi meningkatkan kemaslahatan kemaslahatan hidup hidup masyarakat secara adil adil dan merata. Model Model RIS yang mempunyai tujuan mulia demi pemekaran potensi jutaan manusia di daerah, pemerataan pembangunan dan penciptaan korps ke dalam secara lebih kuat. Federalisme juga merupakan suatu bentuk yang paling representatif menggambarkan situasi riil negeri ini yang terdiri dari keragaman suku, agama dan ras. Dalamnya, setiap perbedaa perbedaan n diakui dan dihorma dihormatt i bukannya dicekok lantas dibantai. Prinsipnya, RIS membawa konsekuensi signifikan untuk membangun tata kepemerintahan yang tidak saja adil secara struktural tapi juga
19
secara praktis. RIS dipercaya dapat dapat mengeliminir mengeliminir bentuk-bentuk bentuk -bentuk penindasan penindasan dan pencurian pencurian aset-aset a set-aset daerah yang potensial pote nsial demi demi kepentingan pusat. p usat.
Hanya saja di sini timbul masalah soal jalan yang mesti ditempuh demi membentuk suatu pemerintahan Republik Federal Indonesia. Karena, langkah pertama yang mesti ditempuh ditempuh adalah dengan membubarkan N egara Kesatuan Kesatuan Republik Republik Indonesia. Langkah Langkah kedua adalah adalah memberi keleluasaan keleluasaan bagi bagi daerah daerah untuk menyatakan kemerdekaannya kemudian membentuk negara atau wilayah pemerintahan independen yang baru dan terakhir, berkonsensus untuk membentuk suatu negara federal. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan dipertimbangkan di sini adalah adanya kemungkinan terciptanya suatu kesenjangan baru antarnegara bagian. Pasalnya, setiap daerah tidak memiliki potensi dan sumber daya yang merata, sama dan memadai. Ada daerah daerah kaya -potensi dan ada juga daerah miskin. miski n. Memberi wewenang wewenang yang sama terhadap terhadap masing -masing negara bagian tidak niscaya akan menghasilkan kemakmuran yang sama bagi tiap daerah. Sebaliknya, memberi apresiasi yang sama bagi daerah untuk mengembangkan diri justru akan memperjelas perbedaan tingkat kemakmuran. Bisa jadi oleh karena perbedaan yang mencolok ini timbullah perselisihan dan semangat ekspansif-eksploratif dari suatu negara otonom yang lebih kaya terhadap negara negara bagian bagian lain yang miskin. Di sini memungkinkan memungkinkan juga tim bulnya ³gap´ ³gap´ relasi antarnegara bagian.
Negara federal memungkinkan keseimbangan kekuasaan yang dengannya otoritas otoritas suatu pemerintah tunggal tunggal -mutlak tidak ada tempatnya tempatnya . Membentuk sebuah united states bagi Indonesia bukan pekerjaan mudah yang tidak berurusan dengan korban materi bahkan nyawa. Malah sebaliknya pembentukkan itu mengandaikan kesediaan untuk rela berkorban. Persoalannya adalah mampukah kita? Karena itu yang mungkin sesuai adalah bentuk negara negara dengan dengan sistem federal arrangemen arrangementt alias yang memberik memberik an otonomi penuh kepada masing -masing wilayah bagian. Hal terpenting adalah adalah adanya otonomi yang luas dan penuh. penuh. Masing -masing daerah harus diberi kewenangan luas untuk mengatur dan mempotensikan daerahnya sendiri. Mesti ada pengaturan pengaturan desentralisasi kekuas aan di mana kekuatan pusat tidak dapat
20
semau gue bertindak demikian juga pemerintah daerah tidak bisa seenaknya saja menjalankan kebijakan kebijakan -kebijakan internnya. Dalam pada itu pemerintahan daerah daerah tidak bergerak sendiri; sendiri; tetapi tetap mendapat mendapat persetujuan persetujuan dan bantuan bantuan dari pemerintah pusat. Bukan petunjuk dan perintah pusat yang mengatur tetapi suatu koordinasi yang kompak antara pusat dan daerah. Dengan ini menjadi jelas bahwa yang dibutuhkan sekarang bukannya soal format negara yang mesti federal atau mesti k esatuan tapi soal bagaimana bagaimana setiap perbedaan dan dan keunikan keunikan diakomodir demi demi pembangunan pembangunan yang merata merata dan tepat sasar an. Apakah itu federasi, entah itu kesatuan, yang penting ada otonomi penuh, sempurna dan hidup hidup yang diberikan pada masing -masing daerah untuk mengatur kebijakannya ke dalam mau pun ke luar.
21
DAFTAR PUSTAKA
http://www.sinarharapan.co.id.html http://Suara karya on-line.sekretariat on -line.sekretariat Negara republic republic Indonesia_posisi strategis secretariat.co.id www.Amerika Serikat_wikipedia Indonesia.org
Pelatihan pegembangan sumber daya manusia_pemda.
Tak sebatas cakrawala: Sistem politik Australia. Yahoo!answer_apa bedanya system politik Australia dengan argentina.
Sejarah Australia.
Federasi Australia otonomi Indonesia.
http://Australia.wikipedia.org
22
