Eksum_RDTR_Tenggarong

EXECUTIVE SUMMARY REVIEW RDTR KECAMATAN TENGGARONG I.

PENDAHULUAN

I.1. Tinjauan Terhadap RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara (2013-2033) I.1.1. Rencana Struktur Ruang Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah.

1.2.1.1 Rencana Pusat Kegiatan Sistem pusat kegiatan yang tercantum pada RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri atas sistem perkotaan dan sistem perdesaan. a. Sistem Perkotaan Pusat kegiatan di wilayah kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten, yang terdiri atas: Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL), dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). i.

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berupa Kawasan Perkotaan Balikpapan – Tenggarong – Samarinda – Bontang dengan fungsinya untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.

ii.

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi Perkotaan Kota Bangun, Muara Badak, Muara Jawa, Kembang Janggut, Samboja, dan Tenggarong Seberang dengan fungsinya sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang melayani satu kabupaten atau beberapa kabupaten.

iii.

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi: Sanga – Sanga, Loa Janan, Loa Kulu, Muara Muntai, Muara Wis, Sebulu, Anggana, Marang Kayu, Muara Kaman, Kenohan, dan Tabang dengan fungsinya untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

b. Sistem Perdesaan Distribusi permukiman perdesaan di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan keberagaman yang tinggi, yakni ada yang terpusat, terpencar, maupun berdekatan dengan pusat kota. Adapun rencana pengembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan menetapkan 1 (satu) atau 3 (tiga) desa yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan bagi desa sekitarnya dengan fungsi pelayanan kegiatan antar lingkungan dan antar desa.

1.2.1.2 Sistem Prasarana Utama A. Sistem Jaringan Transportasi dan Perhubungan Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten meliputi sistem prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air yang mengintegrasikannya dan memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada di wilayah kabupaten. Sistem prasarana utama yang

EKSEKUTIF SUMMARY - PENYUSUNAN REVIEW RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KECAMATAN TENGGARONG, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

1

merupakan sistem jaringan transportasi, yang terdiri atas: Sistem jaringan transportasi darat, Sistem jaringan transportasi laut, dan Sistem jaringan transportasi udara. 1) Transportasi Darat Terdiri dari rencana pembangunan dan pengembangan jaringan jalan, jembatan, terminal, jaringan kereta api, dan angkutan sungai – penyeberangannya. Pengembangan Jaringan Jalan Terdapat rencana pembangunan jaringan jalan bebas hambatan Balikpapan – Samarinda – Bontang – Sangatta dan pembagunan jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan ruas jalan Sp. Samboja – Sei Sepaku. Jaringan Jalan Arteri Primer

Jaringan jalan arteri adalah jaringan jalan yang merupakan kewenangan nasional, ini berarti dalam pemeliharaannya bersumber pada dana APBN. Jaringan jalan arteri yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan Kepmen PU No. 630 Tahun 2009 adalah sebagai berikut : -

Ruas Jalan Bts. Kota Balikpapan – Sp. Samboja km 38 BPN (Gereja);

-

Ruas Jalan Loa Janan – batas Kota Tenggarong;

-

Ruas Jalan Bts. Kota Tenggarong – Sp.3 Senoni;

-

Ruas Jalan Sp.3 Senoni – Kota Bangun;

-

Ruas Jalan Kota Bangun – Gusig.

Jaringan Jalan Kolektor Primer

Untuk jalan kolektor di Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu kolektor primer I dan kolektor primer II. Jalan kolektor primer I adalah jaringan jalan yang merupakan kewenangan nasional, sedangkan untuk jalan kolektor primer II merupakan jaringan jalan dengan kewenangan provinsi. Adapun jalan kolektor I yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut : -

Jalan Sudirman (Tenggarong);

-

Jalan Wolter Monginsidi (Tenggarong);

-

Jalan Akhmad Muksin (Tenggarong);

-

Jalan Diponegoro (Tenggarong);

-

Jalan Sangaji (Tenggarong)

Sedangkan untuk jalan kolektor II, dalam pengembangannya dilakukan dengan kegiatan pengoptimalan dan peningkatan jalan dengan ruas jalan sebagai berikut : -

Ruas Jalan batas Balikpapan – Simp. Samboja; Ruas Jalan Semboja (Balikpapan); Ruas Jalan Samarinda – Sangasanga; Ruas Jalan Sanga-sanga – Dondang (Bentuas); Ruas Jalan Samarinda – Anggana;

-

Ruas Jalan Samarinda – Simp. Ambalut; Ruas Jalan Simp. Ambalut – Sebulu; Ruas Jalan Arah Simp. Ambalut (Samarinda); Ruas Jalan Sebulu – Muara Bengkal; dan Ruas Jalan simpang Samboja – Simp Muara Jawa.

Pembangunan Jalan Baru


2

Selain kegiatan pemeliharaan, peningkatan, dan optimalisasi jaringan jalan, terdapat juga kegiatan pembangunan jalan baru untuk masa yang akan datang. Jaringan jalan yang akan dibangun di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut : -

Jalan Kecamatan Tabang – Kecamatan Kembang Janggut – Kecamatan Kenohan – Kecamatan Kota Bangun;

-

Jalan Jalan Kecamatan Kota Bangun – Kecamatan Muara Kaman – Kecamatan Sebulu;

-

Kecamatan Muara Badak – Kecamatan Tenggarong Seberang dan/atau Kecamatan Sebulu;

-

Jalan Kecamatan Muara Muntai – Kecamatan Muara Wis – Kecamatan Kota Bangun;

-

Jalan lingkar Kota Tenggarong;

-

Jalan pendekat Jembatan Loa Kulu – Kota Samarinda (Loa Bahu);

-

Jalan penghubung Kota Tenggarong menuju jalan bebas hambatan (free way) Kalimantan Timur; dan

Peningkatan Jalan -

Peningkatan jalan jalur II ruas Ahmad Dahlan – Mangkurawang (Kecamatan Tenggarong);

-

Peningkatan jalan lingkar luar ruas Mangkurawang (Kecamatan Tenggarong) – Rantau Hempang (Kecamatan Muara Kaman);

-

Peningkatan jalan Mangkurawang (Kecamatan Tenggarong) –Sebulu Seberang (Kecamatan Sebulu).

Jembatan -

Pembangunan Jembatan loa kulu menghubungkan Kecamatan Loa Kulu menuju Kota Samarinda;

-

Pembangunan Jembatan menghubungkan Kecamatan Tenggarong – Kecamatan Tenggarong Seberang;

-

Pembangunan Jembatan Sebulu menghubungkan Kecamatan Sebulu – Kecamatan Tenggarong;

-

Pembangunan Jembatan Muara Kaman menghubungkan Kecamatan Tenggarong – Kecamatan Muara Kaman;

-

Pembangunan Jembatan Mahakam IV berada di Kecamatan Muara Muntai;

-

Pembangunan Jembatan Belayan berada di Kecamatan Kembang Janggut;

-

Optimalisasi Jembatan Tabang menghubungkan Kecamatan Tabang;

-

Optimalisasi Jembatan Mahakam III atau Jembatan Kutai Kartanegara II atau Martadipura menghubungkan Kota Bangun – Kembang Janggut – Tabang – Kahala – Muara Kaman – Tenggarong; dan

-

Optimalisasi Jembatan Pela berada di Kecamatan Kota Bangun.

Terminal Beberapa rencana pengembangan terminal di Kabupaten Kutai Kartanegara : 

Peningkatan Terminal Penumpang Tipe A di Kecamatan Tenggarong



Optimalisasi Terminal Penumpang Tipe B : -

Terminal di Kecamatan Marang Kayu

-

Terminal Tangga Arung berada di Kecamatan Tenggarong

-

Terminal Kota Bangun berada di Kecamatan Kota Bangun


3

-

Terminal Muara Jawa berada di Kecamatan Muara Jawa

Jaringan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan Rencana jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan berupa peningkatan sarana dan prasarana angkutan baik angkutan penumpang maupun angkutan barang. Pada operasionalisasinya, jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi: jaringan trayek angkutan dan sarana angkutan. 

Angkutan penumpang meliputi: Pengembangan sarana dan prasarana angkutan penumpang dalam wilayah Kabupaten

berupa pelayanan trayek angkutan kota meliputi: -

Dalam Kota Tenggarong;

-

Tenggarong – Sebulu Seberang;

-

Tenggarong – Kota Bangun;

-

Tenggarong – Pondok Labuh;

-

Tenggarong – Loa Kulu;

-

Tenggarong – Jonggon; dan

-

Tenggarong – Jahab;

-

Tenggarong



Peningkatan sarana dan prasarana angkutan penumpang antar wilayah, meliputi:

-

Pelayanan trayek angkutan bus Antar Kabupaten Dalam Provinsi (AKDP) armada mobil

–

Loa

Tebu.

penumpang umum meliputi:



Samarinda – Tenggarong;

Samarinda – Muara Kaman; dan

Samarinda – Sebulu;

Samarinda

–

Muara

Jawa.

Angkutan barang meliputi: -

Pengembangan sarana dan prasarana angkutan peti kemas;

-

Pengembangan pelayanan trayek angkutan barang peti kemas meliputi: 

Jalan Wolter Monginsidi – Jalan KH. Achmad Muchsin – Jalan Jend. Sudirman – Jalan Diponogoro – Jalan Senopati – Jalan AM. Sangaji – Pelabuhan.



Jalan Wolter Monginsidi – Jalan KH. Achmad Muchsin – Jalan Imam Bonjol – Jalan Danau Aji – Kawasan Bisnis.

-

Pengembangan sarana dan prasarana angkutan barang non peti kemas; dan

-

Pengembangan pelayanan trayek angkutan barang non peti kemas meliputi: 

Jalan Pahlawan – Bukit Biru – Jalan Pesut – Jalan Alimudin – Jalan Gn. Kombeng – Jalan Gn. Meratus – Jalan Danau Murung – Pasar Tangga Arung;



Jalan Pahlawan – Bukit Biru – Jalan Pesut – Jalan Alimudin – Jalan Gn. Kombeng – Jalan Gn. Belah – Jalan Long Bangun – Jalan Long Iram – Jalan Sukma – Jalan Pelabuhan; dan rencana jalan lingkar Kota Tenggarong.

2) Jaringan Kereta Api Rencana pembangunan stasiun kereta api besar berlokasi di Kecamatan Tenggarong dan stasiun kereta api kecil di Kecamatan Kota Bangun. Untuk pembangunan jalur kereta api, direncanakan menghubungkan Banjarmasin – Balikpapan – Samarinda – Tenggarong – Bontang – Kota Bangun. Selain itu juga direncanakana membangun jalur kereta api antara Tabang –

Tutung.


4

Pengembangan jalur kereta api khusus pertambangan direncanakan meliputi Kawasan Tabang – Kembang Janggut – Muara Kaman – Sebulu – Tenggarong – Samarinda – Pelabuhan Laut atau Muara Badak (Samboja/Marangkayu). Untuk pelayanan kereta api, dilakukan peningkatan akses terhadap layanan kerata api dan jaminan keselamatan serta kenyamanan penumpang. 3) Angkutan Sungai dan Penyeberangannya -

Optimalisasi Pelabuhan: Pelabuhan Melayu atau Kumala; Pelabuhan Sukmawira; Pelabuhan Perjiwa; Pelabuhan Pasar Seni di Kecamatan Tenggarong

-

Pembangunan Pelabuhan

-

Pelayanan Trayek Lintas Kabupaten : Tenggarong – Muara Kaman; Tenggarong – Penyinggahan; Tenggarong – Pulau Kumala.

Sumber: RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara 4) Transportasi Laut Terdiri dari prasarana pelabuhan laut, terminal khusus dan pengembangan alur pelayaran. Prasaran pelabuhan laut sendiri ada 2 (dua) macam, yaitu: pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan. Pelabuhan pengumpul rencananya dikembangkan di Kecamatan Marang Kay (bernama Pelabuhan Tanjung Santan) dan Kecamatan Samboja (bernama Pelabuhan Kuala Semboja). Terminal khusus dikembangkan di seluruh kecamatan. Rencana pengembangannya berupa pembangunan terminal khusus dengan jumlah 32 unit dan pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) sebanyak 43 unit. Pengembangan alur pelayaran direncanakan dengan menghubungkan antar kecamatan dalam wilayah kabupaten untuk pelayaran penumpang. Untuk alur pelayaran barang dibuat dengan menuju pelabuhan pengumpan dan pelabuhan pengumpul. 5) Transportasi Udara Rencana pembangunan bandar udara di Kecamatan Loa Kulu Rencana ruang udara untuk penerbangan: Kawasan pendekatan dan lepas landas; Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan; Kawasan di bawah permukaan horizontal; Kawasan di bawah permukaan horizontal luar; Kawasan di bawah permukaan kerucut; Kawasan di bawah permukaan transisi; dan Kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi udara.

1.2.1.3 Sistem Prasarana Lainnya A. Sistem Jaringan Sumberdaya Air Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dilalui oleh sungai besar, yaitu Sungai Mahakam. Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dimiliki oleh Kabupaten Kutai Kartanegara berupa DAS Mahakam, DAS Donang, dan DAS Semboja. Selain DAS, juga terdapat Cekungan Air Tanah


5

(CAT), baik yang berada lintas kabupaten/kota maupun masih berada dalam wilayah kabupaten/kota. CAT yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain: CAT Sendawar, CAT Loahaur, CAT Samarinda – Bontang, CAT Jonggon dan CAT Tenggarong. Selain jaringan sumberdaya air alami, juga terdapat jaringan irigasi. Berikut ini beberapa daerah irigasi lintas provinsi yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara: 

Daerah Irigasi Samboja



Daerah Irigasi Sukabumi



Daerah Irigasi Sabintulung



Daerah Irigasi Sidomukti



Daerah Irigasi Marangkayu



Daerah Irigasi Bunga Jadi, dan



Daerah Irigasi Limpahung



Daerah Irigasi Rampak Lambur.

B. Sistem Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan Sistem jaringan prasaran pengelolaan lingkungan ini meliputi: sistem jaringan persampahan, sistem jaringan air minum, sistem jaringan air limbah, pengembangan jaringan air baku untuk air bersih, dan sistem jaringan drainase. a. Sistem Jaringan persampahan, beberapa rencana pengembangannya antara lain: 

Optimalisasi TPA : TPA Bekotok berada di Kecamatan Tenggarong, dan TPA Muara Badak;



Pembangunan TPA : Kecamatan Tenggarong Seberang, Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Muara Badak, dan Kecamatan Anggana;



Pembangunan TPS pada seluruh pusat kegiatan perkotaan;



Pengembangan sistem komposing di kawasan perdesaan dan permukiman kepadatan rendah;



Peningkatan sistem pengelolaan sampah dengan sanitary landfill dan sistem 3 R meliputi: pengurangan (reduce), penggunaan kembali (reuse), dan daur ulang (recycle);



Pengembangan penyediaan sarana prasarana pengolahan sampah, dan



Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

b. Sistem jaringan air minum, memiliki rencana pengembangan sebagai berikut: 

Peningkatan sistem jaringan air minum dengan sumber air dari Sungai Mahakam



Pengembangaan sistem distribusi air minum di Seluruh Kecamatan



Pengembangan jaringan perpipaan air minum pada Seluruh Kecamatan



Pengembangan jaringan non perpipaan air minum di Seluruh Kecamatan



Pengembangan sistem air minum dengan sumber air tanah atau mata air



Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam penyediaan air minum.

Pengembangan jaringan air baku untuk bersih dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber-sumber air seperti: air tanah, mata air, air terjun, waduk, maupun danau. Pada Kecamatan Tenggarong terdapat Waduk Panji Sukarame. c.

Sistem jaringan air limbah Pada kawasan perkotaan, pengembangan sistem pengelolaan limbah dilaksanakan

secara terpadu baik on-site maupun off-site. Untuk kawasan permukiman perkotaan dan


6

perdesaan, direncanakan program pemenuhan prasarana septic tank untuk setiap rumah. Pengembangan jamban komunal dikembangkan pada kawasan permukiman padat, kumuh dan fasilitas umum. Pengembangan sistem pengelolaan air limbah kawasan peruntukan industri menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Penyediaan sarana prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, limbah bahan berbahaya beracun (B3) secara mandiri dikembangkan pada fasilitas tertentu maupun secara terpadu. d. Sistem jaringan drainase Beberapa program yang disusun guna tercipta sistem drainase yang baik dan sehat adalah sebagai berikut: 

pengembangan jaringan drainase primer di seluruh kecamatan



pengembangan jaringan drainase sekunder di seluruh kecamatan



pengembangan jaringan drainase tersier di seluruh kecamatan



penertiban dan perlindungan jaringan drainase untuk menghindari terjadinya penyempitan dan pendangkalan



pembuatan sumur resapan pada kawasan terbangun



koordinasi pengembangan dan pengelolaan saluran drainase di kawasan perkotaan, dan



penyusunan masterplan drainase.

C. Sistem Jaringan Prasarana Energi a. Jaringan pipa minyak dan gas bumi Direncanakan pengembangan jaringan pipa gas bumi dengan lokasi: 

Tj. Santan – SKG Bontang



Tj. Santan – Km 53



Bekapar – Senipah



Senipah – Handil



Handil – Badak



Badak – Bontang


7

b. Jaringan transmisi tenaga listrik Pembangunan jaringan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 KV di lokasi Embalut – Kota Bangun.

c.

Pembangkit tenaga listrik Berikut ini rencana pengembangan pembangkit tenaga listrik yang ada di Kecamatan

Tenggarong dan Kecamatan Tenggarong Seberang. Pengembangan gardu induk Tenggarong atau Bukit Biru dan pengembangan gardu induk Tanjung Batu atau Embalut. D. Sistem Jaringan Telekomunikasi Terbagi atas 3 (tiga) jenis jaringan telekomunikasi, yaitu: jaringan terestrial, jaringan nirkabel,

dan

jaringan

satelit

(pengembangan

jaringan

akses

internet).

Rencana

pengembangan terestrial berupa pengembangan jaringan kabel di seluruh wilayah kecamatan yang ada. Pengembangan Stasiun Telepon Otomat (STO) dilaksanakan di Kecamatan Kota Bangun dan Kecamatan Tenggarong. Sedangkan pengembangan Satuan Sambungan Telepon (SST) dilaksanakan pada beberapa kecamatan. Rencana pengembangan jaringan nirkabel terdiri atas pengembangan jaringan telepon nirkabel menjangkau wilayah terisolir dan pembangunan menara telekomunikasi bersama. Untuk pengembangan jaringan satelit dilaksanakan di seluruh wilayah kecamatan.

I.1.2.

Rencana Pola Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara

1.1.2.1 Kawasan Lindung Kabupaten Kutai Kartanegara Gambaran kawasan lindung di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut: a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya Terdiri dari kawasan hutan lindung yang terdapat di Kecamatan Kembang Janggut, Kec. Marang Kayu, Kec. Samboja dan Kec. Tabang. Di Kecamatan Tabang juga terdapat kawasan resapan air. b. Kawasan perlindungan setempat Macam-macam jenis yang termasuk dalam kawasan ini adalah kawasan sempadan pantai terdapat pada wilayah kecamatan yang m emiliki garis pantai. Kemudian, kawasan sempadan sungai yang dimiliki oleh semua kecamatan yang dilewati oleh Sungai Mahakam, termasuk di dalamnya Kecamatan Tenggarong dan Kecamatan Tenggarong Seberang. Kecamatan Tenggarong yang memiliki Waduk Panji Sukarame, menjadikan kawasan sekitar waduk tersebut masuk dalam kawasan lindung. Ruang terbuka hijau (RTH) juga merupakan kawasan lindung. Jenis RTH di Kabupaten Kutai Kartanegara berupa hutan kota, taman kota, taman pemakaman umum, jalur hijau sepanjang jalan, sungai-pantai, kebun/halaman rumah/pekarangan, gedung milik masyarakat maupun swasta yang ditanami tumbuhan. c. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki cagar alam dan taman nasional. Cagar Alam Sedulang yang memiliki luasan 41.616 Ha terdapat di Kecamatan Muara Kaman. Taman Nasional Kutai yang berada di kecamatan yang sama, memliki luas 60.538 Ha.


8

Selain cagar alam dan taman nasional, juga terdapat kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Bukit Soeharto. Kawasan tersebut terbentang di wilayah Kecamatan Loa Janan, Kec. Loa Kulu, Kec. Muara Jawa, dan Kecamatan Samboja. Hutan bakau juga termasuk dalam kawasan pelestarian alam. Salah satu fungsi utama hutan bakau atau mangrove adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan, serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Wilayah kecamatan yang memiliki kawasan pantai berhutan bakau antara lain: Kecamatan Samboja, Kec. Muara Jawa, Kec. Muara Badak, Kec. Sanga – Sanga, Kec. Anggana, dan Kec. Marang Kayu. d. Kawasan rawan bencana Kawasan rawan banjir : Kecamatan Anggana, Kec. Kenohan, Kec. Kota Bangun, Kec. Marang Kayu, Kec. Muara Badak, Kec. Muara Jawa, Kec. Muara Kaman, Kec. Muara Muntai, Kec. Muara Wis, Kec. Samboja, Kec. Sanga-Sanga, Kec. Sebulu, Kec. Tenggarong, dan Kec. Tenggarong Seberang. Kawasan rawan tanah longsor : Kecamatan Kembang Janggut, Kec. Kota Bangun, Kec. Loa Kulu, Kec. Muara Kaman, Kec. Muara Wis, Kec. Sanga-Sanga, Kec. Sebulu, Kec. Tabang, dan Kecamatan Tenggarong. e. Kawasan lindung geologi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah: Kecamatan Tabang; cekungan air tanah Samarinda – Bontang, cekungan air tanah Sendawar, cekungan air tanah Loa Haur, cekungan air tanah Tenggarong, cekungan air tanah Jonggon, kawasan sekitar mata air berupa kawasan perlindungan setempat sekitar mata air dengan ketentuan sekurang-kurangnya jari-jari 100 (seratus) meter di sekitar mata air.

1.1.2.2 Kawasan Budidaya Kabupaten Kutai Kartanegara a. Kawasan peruntukan hutan produksi Kawasan hutan produksi tetap (711.421 Ha): Kecamatan Anggana; Kec. Kembang Janggut; Kec. Kenohan; Kec. Kota Bangun; Kec. Loa Janan; Kec. Loa Kulu; Kec. Marang Kayu; Kec. Muara B adak; Kec. Muara Jawa; Kec. Muara Kaman; Kec. Muara Muntai; Kec. Muara Wis; Kec. Samboja; Kec. Sebulu; Kec. Tabang; Kec. Tenggarong; dan Kecamatan Tenggarong Seberang. Kawasan hutan produksi terbatas (554.978 Ha): Kecamatan Kembang Janggut; Kec. Kenohan; Kec. Loa Kulu; Kec. Muara Muntai; Kec. Muara Wis; dan Kec. Tabang. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (59.505 Ha): Kecamatan Kembang Janggut; Kec. Kenohan; Kec. Marang Kayu; Kec. Muara Kaman; dan Kec. Tabang. b. Kawasan peruntukan pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kawasan perkebunan yang c ukup luas, yaitu 621.144 Ha, sedangkan holtikulturanya seluas 104.617 Ha. Untuk tanaman pangan terdiri dari pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering, yang tersebar di seluruh


9

wilayah kecamatan. Kecamatan Tenggarong Seberang sangat po tensial menjadi kawasan tanaman pangan, terutama pertanian lahan basah. Kawasan peternakan terdiri dari peternakan sapi potong, peternakan kambing/domba. Dan peternakan unggas. Kecamatan Tenggarong memiliki potensi pengembangan dalam peternakan unggas, sedangkan Kecamatan Tenggarong Seberang berpotensi dalam peternakan sapi potong serta unggas. c. Kawasan peruntukan perikanan Peruntukan kawasan perikanan tangkap: Kecamatan Anggana; Kec. Muara Jawa; Kec. Samboja; Kec. Muara Badak; K ec. Marang Kayu; dan Kecamatan Sanga-Sanga. Peruntukan kawasan perikanan budidaya; dan Kawasan pengolahan perikanan berada di seluruh wilayah kecamatan. Luasan pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang dimiliki oleh seluruh wilayah kecamtan sebesar 23.446 Ha. d. Kawasan peruntukan pertambangan Di seluruh wilayah kecamatan, berpotensi dalam pengembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara. Untuk kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi terletak pada Blok Belayan dan Blok Mahakam. e. Kawasan peruntukan industri Beberapa jenis sentra industri yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut: -

Industri menengah - Kecamatan Loa Kulu

-

Industri rotan sortir - Kecamatan Samboja

-

Industri kayu gergajian - Kecamatan Loa Janan

-

Industri pengolahan ikan - Kecamatan Muara Badak

-

Industri pakan ikan dan ternak - Kecamatan Kembang Janggut

-

Industri briket batubara - Kecamatan Sebulu

-

Industri ban vulkanisir - Kecamatan Sanga-sanga

-

Industri udang beku - Kecamatan Anggana

-

Industri serat pisang abaca - Kecamatan Tenggarong Seberang

-

Industri kecil dan rumah tangga - Seluruh wilayah Kecamatan

f. Kawasan peruntukan pariwisata Beberapa obyek wisata yang ada di Kecamatan Tenggarong pada khususnya, terdiri dari pariwisata budaya-ilmu pengetahuan dan pariwisata buatan. -

Keraton Kutai Kartanegara

-

Masjid Jami Adji Amir Hasanoeddin Tenggarong

-

Museum Mulawarman

-

Museum Kayu Tuah Himba (Kawasan Waduk Panji Sukarame)

-

Planetarium Jagat Raya

-

Taman Anggrek Sendawar (Kawasan Waduk Panji Sukarame)

-

Taman Pemancingan Loa Kulu

-

Waduk Panji Sukarame

g. Kawasan peruntukan permukiman


10

Kawasan permukiman di Kecamatan Tenggarong terdiri dari permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan. Permukiman perkotaan memiliki fungsi sebagai PKN, PKL maupun PPK. Sedangkan permukiman perdesaan memiliki f ungsi sebagai PPL dan desa. h. Kawasan peruntukan lainnya Kawasan peruntukan lainnya berupa kawasan pertahanan dan keamanan.

I.1.3. No. 1

-

Batalyon Artileri Medan (Armed) - Kecamatan Loa Kulu

-

Komando Distrik Militer (Kodim) 0906 - Kecamatan Tenggarong

-

Komando Rayon Militer (Koramil) - Seluruh Kecamatan

-

Kepolisian Resor (Polres) - Kecamatan Tenggarong

-

Kepolisian Sektor (Polsek) - Seluruh Kecamatan

Penetapan Kawasan Strategis Lingkup Wilayah Kawasan Strategis Nasional





2

Kawasan Strategis Provinsi

 

Sudut Kepentingan Ekonomi

Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup Ekonomi Sosial Budaya





 

 

3

Kawasan Strategis Kabupaten

 

Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup Ekonomi Berupa Kawasan Segitiga KEKEMBANGAN

  

Lokasi Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Samarinda – Loa Janan – Sanga-sanga – Muara Jawa – Samboja – Balikpapan (SASAMBA) Kawasan Heart of Borneo Kawasan tertinggal pesisir Koridor Sungai Mahakam hingga ke hulu; dan Museum Mulawarman, Museum Kayu Tenggarong, dan Bukit Bangkirai Kawasan Delta Mahakam; dan Kawasan Danau Semayang, Danau Jempang, Danau Melintang, Danau Siran dan sekitarnya. Kecamatan Kenohan Kecamatan Kembang Janggut Kecamatan Tabang.

I.2. Tinjauan Kebijakan dan Strategi RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara I.2.1.

Kebijakan Penataan Ruang Untuk mendukung tujuan tersebut maka dibuat kebijakan penataan ruang wilayah

Kabupaten Kutai Kartanegara yang meliputi: a. Pemantapan fungsi dan kedudukan kabupaten dalam kawasan andalan b. Pengembangan pemanfaatan potensi tambang dan migas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan c.

Pengembangan dan optimalisasi kawasan peruntukan pertanian

d. Pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan e. Pengembangan kegiatan perikanan f.

Pengembangan pusat kegiatan yang terkendali dan memperhatikan kelestarian lingkungan


11

g.

Peningkatan pengelolaan kawasan lindung

h. Pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam i.

Pengembangan dan optimalisasi kawasan strategis sesuai penetapannya

j.

Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

1.1.1.

Strategi Pengembangan

a. Strategi pemantapan fungsi dan kedudukan kabupaten dalam kawasan andalan meliputi : 

Memantapkan kedudukan Kabupaten sebagai kawasan andalan;



Memantapkan fungsi Kabupaten sebagai pusat pengembangan pertanian, dan pariwisata;



Menetapkan lokasi pusat pengembangan kegiatan;



Meningkatkan sarana dan prasarana jaringan jalan dari produsen ke daerah pemasaran, perkotaan ke perdesaan serta antar kota dan antar desa; dan



Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kegiatan.

b. Strategi

pengembangan

pemanfaatan

potensi

tambang

dan

migas

dengan

memperhatikan kelestarian lingkungan meliputi : 

Merehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya pertambangan dan migas;



Mengembalikan secara bertahap kawasan lindung yang berubah fungsi;



Melakukan reklamasi terhadap kegiatan pasca pertambangan; dan



Mewujudkan partisipasi masyarakat pada kegiatan konservasi dan pemeliharaan lingkungan.

c.

Strategi pengembangan dan optimalisasi kawasan peruntukan pertanian meliputi: 

Mengembangkan kawasan peruntukan pertanian;



Meningkatkan produktivitas, diversifikasi, dan pengolahan hasil pertanian;



Mengembangkan dan mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan



Mengembangkan sistem pemasaran hasil pertanian.

d. Strategi pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan meliputi: 

Mengembangkan dan meningkatkan daya tarik wisata sesuai potensinya dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;



Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata;



Mengendalikan pengembangan lahan terbangun pada kawasan pariwisata; dan



Mengembangkan pariwisata dengan keterlibatan masyarakat.

e. Strategi pengembangan kegiatan perikanan meliputi:

f.



Menetapkan kawasan minapolitan;



Mengembangkan kawasan minapolitan;



Mengembangkan sentra produksi dan usaha berbasis perikanan; dan



Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perikanan.

Strategi pengembangan pusat kegiatan yang terkendali dan berwawasan lingkungan meliputi:


12



Mendorong pengembangan pusat kegiatan kawasan perkotaan dan perdesaan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;

g.



Meningkatkan sistem prasarana transportasi kawasan perkotaan dan perdesaan;



Menyediakan sistem prasarana air bersih kawasan perkotaan dan perdesaan;



Mempertahankan dan meningkatkan jaringan irigasi untuk ketahanan pangan;



Meningkatkan ketersediaan energi dan jaringan telekomunikasi; dan



Meningkatkan ketersediaan sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Strategi peningkatan pengelolaan kawasan lindung meliputi: 

Memulihkan secara bertahap kawasan lindung yang telah berubah f ungsi;



Memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;



Mempertahankan permukiman perkotaan dan perdesaan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan



Membatasi kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi kawasan lindung.

h. Strategi pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam meliputi:

i.



Meningkatkan prasarana jaringan transportasi;



Mengembangkan perekonomian pada kawasan budidaya wilayah tertinggal;



Meningkatkan akses kawasan budidaya ke jaringan jalan arteri dan jalan kolektor;



Mengembangkan sarana dan jaringan prasarana wilayah pendukung; dan



Meningkatkan produktivitas dan komoditas unggulan.

Strategi pengembangan dan optimalisasi kawasan strategis sesuai penetapannya meliputi: 

Menetapkan kawasan strategis sesuai dengan nilai strategis dan kekhususannya;



Mengembangkan hasil produksi pada kawasan sentra ekonomi unggulan dan sarana prasarana pendukung perekonomian;



Membatasi alih fungsi lahan kawasan strategis pada sentra unggulan berbasis potensi pertanian;



Melindungi dan melestarikan kawasan dalam mempertahankan karakteristik nilai sosial dan budaya kawasan; dan



Memanfaatkan kawasan bagi kegiatan dengan nilai ekonomi dan meningkatkan identitas sosial budaya kawasan.

j.

Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara meliputi: 

Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;



Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;



Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun; dan



Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

I.3. Tujuan RDTR


13

Maksud dari penyusunan Review Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Tenggarong adalah mewujudkan rencana detail tata ruang yang mendukung terciptanya kawasan strategis maupun kawasan fungsional secara aman, produktif, dan berkelanjutan. Tujuan dari penyusunan Review RDTR ini adalah: 1) Sebagai arahan bagi masyarakat, swasta dan instansi pemerintah dalam pengisian pembangunan fisik kawasan, 2) Sebagai pedoman bagi instansi dalam menyusun zonasi, dan pemberian periijinan kesesuaian pemanfaatan bangunan dengan peruntukan lahan.

II.

TUJUAN PENATAAN BWP Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 20 Tahun 2011, tujuan penataan BWP merupakan nilai dan/atau kualitas terukur yang akan dicapai sesuai dengan arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW dan merupakan alasan disusunnya RDTR tersebut, serta apabila diperlukan dapat dilengkapi konsep pencapaian. Tujuan penataan BWP berisi tema yang akan direncanakan di BWP. Tema Tujuan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Kecamatan Tenggarong Tahun 2013-2033: “Mewujudkan Perkotaan Tenggarong sebagai pusat perdagangan, jasa, dan pariwisata yang maju, mandiri, yang didukung penyediaan prasarana sarana pelayanan yang memadai dan mendukung pelestarian nilai sejarah dan budaya masyarakat setempat .”

III.

RENCANA POLA RUANG III.1.

Zona Lindung

III.1.1. Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya (PB) Kawasan resapan air terletak pada zona perlindungan terhadap kawasan bawahannya (PB). Berdasarkan hasil olah data dan analisis, zona perlindungan bawahan pada BWP Tenggarong tersebar pada 12(dua belas) sub blok, yakni B2-02, B2-07, B2-16, B2-17, B218, B3-01, C2-09, C2-10, D2-01, D3-05, D3-06 dan D3-07. Total luas zona perlindungan bawahan pada BWP Tenggarong adalah 1.347,89 Ha. Sub blok B3-01 merupakan sub blok yang memiliki zona perlindungan bawahan terluas dengan 222,59 Ha, sementara yang paling sedikit adalah sub blok D3-07 dengan luas 25,49 Ha.

III.1.2. Zona Perlindungan Setempat Zona perlindungan setempat merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan pantai sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, dan kawasan sekitar mata air. Zona perlindungan setempat pada BWP Tenggarong tersebar pada 8 (delapan) lokasi sub blok. Adapun zona perlindungan setempat yang berada di BWP Tenggarong berupa sempadan sungai. Dalam proses analisis, tidak semua sempadan sungai dijadikan zona perlindungan setempat, mengingat kegiatan utama masyarakat di BWP Tenggarong berada di sempadan sungai. Maka dari itu, zona sempadan perlindungan setempat ditetapkan pada daerah sempadan sungai dengan aktivitas masyarakat yang sedikit. Hal tersebut bukan berarti daerah sempadan sungai di BWP Tenggarong boleh diekspolitasi secara maksimal, namun


14

seharusnya harus diawasi dan dikendalikan agar aktivitas masyarakat tidak merusak lingkungan, terutaman lingkungan sungai.

III.1.3. Zona RTH Ruang Terbuka Hijau (RTH) yaitu area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Keberadaan ruang terbuka hijau atau RTH di Kota Tenggarong ini diarahkan memiliki fungsi sebagai taman, estetika, kawasan penyangga, konservasi, resapan air, tempat untuk santai sambil menikmati aktivitas, tempat sosialisasi dan lain-lain.

Untuk BWP Tenggarong total luas RTH

eksistingnya adalah sekitar 157,57 Ha yang tersebar di 7 (tujuh) sub blok. Pada umumnya RTH di BWP Tenggarong berupa taman dan pemakaman. Untuk zona RTH pada sub blok A2-05 merupakan zona dengan kondisi eksisting berupa pasar. Pada sub blok A2-05 tersebut diarahkan menjadi RTH dan pasar direncanakan dipindah pada lokasi lain agar kegiatan ekonomi masyarakat dapat menyebar dan tidak hanya berpusat dipasar tersebut.

III.1.4. Zona Suaka Alam dan Cagar Budaya Kawasan lindung lain yang ada di BWP Tenggarong adalah

berupa kawasan Cagar

Budaya. Peruntukan zona cagar budaya di kawasan BWP Tenggarong adalah sekitar 5,5 Ha, dimana lokasinya terpusat di Sub Blok A1-02 wilayah Kecamatan Tenggarong. Alasan penetapan sub blok A1-02 dijadikan sebagai cagar budaya adalah karena komplek kedaton terdapat pada sub blok. Sehingga dengan ditetapkannya sub blok tersebut sebagai zona cagar budaya dapat menjaga kelestarian dan keberlanjutan kedaton tersebut, mengingat kedaton tersebut adalah aset sejarah yang tidak ternilai.

III.1.5. Zona Rawan Bencana Alam BWP Tenggarong merupakan daerah yang dilewati oleh sungai besar, yakni Sungai Mahakam dan ada pula daerah yang memiliki lereng yang berombak dengan tanah yang tidak stabil. Keberadaan sungai ini berdampak pada rawannya BWP Tenggarong. Adapun kerawanan yang ada adalah rawan banjir dan pasang surut air sungai. Lereng dengan tanah yang tidak stabil membuat daerah disekitarnya menjadi daerah rawan longsor.

III.2.

Zona Budidaya

III.2.1. Kawasan Perumahan A. Zona Perumahan Kepadatan Tinggi Zona rumah kepadatan tinggi berada pada 5(lima) sub blok, yaitu: A1-08, A1-13, A1-14, A4-01, dan A6-08. Secara spasial, zona rumah kepadatan tinggi berasosiasi dengan sungai dan jalan dengan konektivitas yang tinggi. Total luas untuk zona rumah kepadatan tinggi adalah 224,18 Ha, dengan lokasi paling luas berada di sub blok A1-14 dan paling sedikit pada sub blok A1-08.


15

B. Zona Perumahan Kepadatan Sedang Total luas zona kepadatan sedang adalah 451,05 Ha. Sub blok terluas adalah sub blok D206 dengan luas 80,81 ha diikuti sub blok D1-02 dengan luas 73,37 Ha. Kemudian sub blok terkecil adalah sub blok B3-12 dengan luas 7,46 Ha.

C. Zona Perumahan Kepadatan Rendah Zona rumah kepadatan redah pada BWP Tenggarong tersebar diseluruh Sub BWP, baik BWP A, BWP B, BWP C, maupun BWP D. Total luas zona kepadatan rendah adalah 711,65 Ha, tersebar pada 14 lokasi sub blok. Adapun sub blok tersebut adalah A3-01, A4-08, B108, B1-09, B3-04, B3-09, B3-14, C4-02, C5-01, C5-02, C5-04, C5-05, D2-04 dan D2-05. Sub blok B3-09 adalah sub blok terluas dengan luasan 99,29 Ha dan sub blok A4-08 adalah sub blok terkecil dengan luas 18,29 ha.

D. Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah Zona rumah kepadatan sangat rendah di BWP Tenggarong hanya berda di 2 (dua) lokasi sub blok, yakni C6-01 dan D3-08 dengan total luas 258,83 Ha. Luas zona rumah kepadatan sangat rendah pada sub blok C6-01 adalah 258 Ha sedangkan luas zona rumah kepadatan sangat rendah pada sub blok D3-08 adalah 0,83 Ha. Sedikitnya lokasi zona rumah kepadatan sangat rendah dapat diindikasikan secara umum bahwa di BWP Tenggarong sudah terjadi penggunaan lahan untuk rumah secar a intensif.

III.2.2. Zona Perdagangan dan Jasa A. Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3) Zona perdagangan dan jasa pada BWP Tenggarong berupa perdagangan Jasa deret. Zona perdagangan dan jasa deret adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan regional yang dikembangkan dalam bentuk deret. Perdagangan jasa-deret tersebar pada 4 sub blok, yaitu: A6-06, B1-04, C1-02 dan D2-03, dengan total luas mencapai 44,97 Ha. Luas perdagangan jasa deret terluas berada di sub blok B1-04 dengan luas 16,73 Ha dan paling sedikit berada di sub blok A6-06 dengan luas 7,20. Pada sub blok ini kegiatan perdagangan dan jasa lebih diorientasikan untuk melayani di tingkat permukiman perkotaan dan kegiatan regional.

III.2.3. Zona Perkantoran A. Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1) Zona perkantoran pemerintah adalah kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Zona ini diarahkan di sekitar pusat


16

pemerintahan Kota Tenggarong. Luasan zona perkantoran pemerintah adalah 159,87 Ha. Zona ini berada pada 6 sub blok, yaitu: A1-06, A2-06, A3-03, A4-03, A6-03 dan D2-02.

III.2.4. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) A. Zona Sarana Pendidikan (SPU-1) Di dalam zona ini, pengembangan sarana pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, pendidikan formal dan informal dilakukan secara horizontal maupun vertikal dengan mempertimbangkan jumlah penduduk yang akan dilayani. Luas zona sarana pelayanan pendidikan di BWP Tenggarong menccapai 146,37 Ha tersebar pada 5 sub blok. Adapun 5 sub blok tersebut adalah: A2-04, A7-01, B1-05, B1-14 dan C5-03.

B. Zona Sarana Transportasi (SPU-2) Zona sarana pelayanan transportasi di BWP Tenggarong tersebar pada 9 lokasi sub blok, yaitu: A6-02, A6-05, C1-03, C1-04, C6-06, C6-07, D3-01, D5-03 dan D5-05. Sarana pelayanan terluas berada di sub blok D3-01 yang merupakan arahan lokasi bandara.

C. Zona Sarana Kesehatan (SPU-3) Zona sarana pelayanan kesehatan di BWP Tenggarong diarahkan untuk pengembangan rumah sakit, rumah bersalin, laboratorium kesehatan, puskesmas, apotek, praktek dokter, klinik dan lain sebagainya. Total luas Zona sarana pelayanan kesehatan di BWP Tenggarong adalah 41,58 Ha.

D. Zona Sarana Olah Raga (SPU-4) Zona sarana pelayanan olahraga berada di sub BWP A dan Sub BWP C, dan terletak pada sub blok A1-05, A4-05, C3-13 dan C6-02. Total luas zona sarana pelayanan olahraga adalah 227,62 Ha. Pengembangan yang dapat dilakukan dalam zona ini antara lain adalah golf, kolam renang, GOR, stadion dan sebagai nya.

E. Zona Sarana Sosial Budaya (SPU-5) Luas Zona Sarana Pelayanan Sosial Budaya adalah 178,46 Ha. Zona Sarana Pelayanan Sosial Budaya berada di sub blok C1-01 dan C4-03. Pengembangan pada zona Sarana Pelayanan Sosial Budaya meliputi : Komplek Gedung Serba Guna Putri Karang, balai latihan kerja, panti sosial, gedung pertemuan umum dan lain sebagainya.

F. Zona Sarana Peribadatan (SPU-6) Zona sarana pelayanan peribadatan di BWP Tenggarong dengan luas 14,22 Ha tersebar di 3(tiga) sub blok, yakni A1-10, B1-02 dan B1-03. Pengembangan sarana peribadatan meliputi masjid, gereja, vihara maupun pua yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat.

III.2.5. Zona Industri/Perdagangan


17

A. Zona Aneka Industri (I-4) Aneka industri merupakan industri yang menghasilkan beragam kebutuhan konsumen dibedakan ke dalam 4 golongan, yaitu: 1. aneka pengolahan pangan yang menghasilkan kebutuhan pokok di bidang pangan seperti garam, gula, margarine, minyak goreng, rokok, susu, tepung terigu. 2. aneka pengolahan sandang yang menghasilkan kebutuhan sandang, seperti bahan tenun, tekstil, industri kulit dan pakaian jadi. 3. aneka kimia dan serat yang mengolah bahan baku melalui proses kimia sehingga menjadi barang jadi yang dapat dimanfaatkan, seperti ban kendaraan, pipa paralon, pasta gigi, sabun cuci, dan korek api. 4. aneka bahan bangunan yang mengolah aneka bahan bangunan, seperti industri kayu, keramik, kaca dan marmer.

III.2.6. Zona Peruntukan Lainnya A. Zona Pertanian Lahan Basah (PL-1-1) Zona pertanian lahan basah diperuntukkan untuk menampung kegiatan yang menghasilkan bahan pangan berupa padi. Selain itu zona pertanian dapat digunakan sebagai resapan air hujan serta penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Serta untuk menjalankan amanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Zona

pertanian lahan basah di BWP Tenggarong mencapai 3.759,66 Ha, tersebar pada 19 sub blok.

B. Zona Pertanian Lahan Kering (PL-1-2) Zona pertanian lahan kering diperuntukkan untuk menampung kegiatan yang menghasilkan bahan pangan, palawija, tanaman keras, produk ternak, hasil perikanan, selain itu zona pertanian dapat digunakan sebagai resapan air hujan serta penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Serta untuk menjalankan amanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Zona pertanian lahan kering di BWP Tenggarong mencapai 1.506,94 Ha, tersebar pada 21 sub blok. Sebagian besar penggunaan lahan pada zona ini adalah tegalan dan kebun.

C.

Zona Pertambangan (PL-2)

Zona pertambangan di BWP Tenggarong ditetapkan berdasarkan data IUP dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Mengingat pada BWP Tenggarong juga membutuhkan alokasi ruang lain, dimana alokasi kebutuhan tersebut bertampalan dengan data IUP, maka tidak semua data yang diperoleh dijadikan zona pertambangan. IUP yang bertampalan dengan alokasi ruang yang kaitannya dengan kemaslahatan masyarakat, maka IUP tersebut diarahkan untuk ditinjau kembali. Hasil analisis tersebut, diperoleh zona pertambangan dengan total luas 1.421,04 Ha. zona pertambangan tersebar pada 7 sub blok, yakni B2-09, B2-11, B2-14, B3-16, B3-17, C2-04 dan D3-04.


18

D. Zona Pariwisata Edutainment – Promenade (PL-3-1) Salah satu potensi yang ada di tepian sungai Mahakam adalah kegiatan yang selama ini sudah ada dan berjalan di sepanjang sungai. Beberapa kegiatan tersebut diantaranya adalah restaurant, jogging track dan menikmati keindahan sungai Mahakam dari tepi. Untuk lebih menghidupkan lagi keindahan sungai Mahakam maka dibuat promenade di sepanjang tepi sungai Mahakam. Promenade ini akan menjadi taman raksasa yang dilengkapi dengan sejumlah sarana pendukungnya serta menjadi kawasan yang hidup baik siang maupun malam hari. Promenade ini nantinya diharapkan juga dapat meningkatkan pendapatan hidup masyarakat di sekitarnya. Luas kawasan Promenade adalah 28,60 Ha, tersebar pada 10 sub blok.

E. Zona Pariwisata Edutainment - IT Park (PL-3-2) Zona Zona Pariwisata Edutainment - IT Park terpusat pada satu lokasi sub blok, yakni pada sub blok A1-03. Lokasi Zona Pariwisata Edutainment - IT Park berada dipinggiran Sungai Mahakam mengingat Sungai Mahaka adalah sungai yang strategis di Kabupaten Kutai Kartanegara. Luas Zona Pariwisata Edutainment - IT Park adalah 0,82 Ha.

F. Zona Pariwisata – Planetarium (PL-3-3) Zona pariwisata lain yang berada di BWP Tenggarong adalah Zona Pariwisata – Planetarium. Zona Pariwisata – Planetarium berada di sub blok A1-01 dengan luas sekitar 3,55 Ha.

G. Zona Pariwisata – Pulau Kumala (PL-3-4) Zona Pariwisata Pulau Kumala merupakan sebuah pulau kecil yang terletak ditengah-tengah sungai Mahakam di wilayah Tenggarong. Pulau ini seluas 87,88 Ha, kini sedang digarap untuk dijadikan salah satu obyek wisata andalan kota Tenggarong. fasilitas yang telah rampung dan dapat dinikmati para pengunjung adalah kereta api keliling pulau. Sky Tower dimana para pengunjung dapat menikmati panorama kota Tenggarong dari ketinggian 75 m dan kereta gantung yang menghubungkan Tenggarong Seberang dengan Pulau Kumala. Berbagai macam fasilitas yang akan dikembangkan adalah arena permainan anak dan keluarga. Untuk menghubungkan kota Tenggarong dengan pulau Kumala akan dibangun dua buah jembatan yang dapat di lalui oleh mobil dan para pejalan kaki. Untuk jembatan mobil dibuat dengan ketinggian di bawahnya cukup untuk dilalui kapal. Zona Pariwisata Pulau Kumala ini berada di sub blok A5-01.

III.2.7. Zona Campuran A. Zona Campuran - Perumahan dan Perdagangan/Jasa (C-1) Zona peruntukan percampuran antara kegiatan perumahan dan perdagangan/jasa, Penetapan zona peruntukan campuran ini adalah untuk meningkatkan fungsi perkotaan Tenggarong terkait

penyediaan

ruang

untuk

pengembangan

fungsi

campuran

perumahan

dan

perdagangan/jasa, meningkatkan aksesibilitas masyarakat pada subzona tersebut terhadap fasilitas komersial dan mengoptimalkan pemanfaatan ruang perkotaan yang direncanakan.


19

Luas zona ini mencapai 327,72 Ha tersebar pada 13 sub blok. Adapun sub blok tersebut adalah A2-01, A2-07,A3-05, A3-06, A3-07, A7-02, B1-07, B1-10, B1-11, B1-12, C3-12, C4-05 dan C4-06.

B. Zona Campuran - Perumahan dan Perkantoran (C-2) Zona perumahan dan perkantoran di BWP Tenggarong terbagi menjadi 2 sub blok, yaitu A6-01 dan A6-09. Luas Zona perumahan dan perkantoran ini adalah 85,43 Ha. Zona perumahan dan perkantoran diarahkan pada perumahan modern dengan penataan bangunan rumah yang teratur. Kemudian perkantoran diarahkan pada perkantoran terpadu.

C. Zona Campuran - Perkantoran dan Perdagangan/Jasa (C -2) Konsep zona ini adalah menyediakan ruang untuk pengembangan fungsi campuran perkantoran dan perdagangan/jasa meningkatkan aksesibilitas masyarakat pada subzona tersebut dan/atau masyarakat di luar subzona terhadap fasilitas perkantoran dan perdagangan/jasa mengoptimalkan pemanfaatan ruang perkotaan. Zona Perkantoran dan Perdagangan/Jasa terpusat pada sub blok B1-06 dengan luasan 67,12 Ha

IV.

RENCANA JARINGAN PRASARANA IV.1.

Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan Rencana pengembangan jaringan pergerakan merupakan seluruh jaringan primer dan

jaringan sekunder pada BWP Tenggarong yang meliputi jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, jalan lingkungan, dan jaringan jalan lainnya yang sudah dan atau belum termuat dalam RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara. Rencana jaringan pergerakan di BWP Tenggarong terdiri dari transportasi darat, transportasi air, dan transportasi udara.

IV.1.1. Jaringan Jalan Arteri Jaringan jalan arteri yang ada di BWP Tenggarong sesuai dengan Kepmen PU No. 630 Tahun 2009 adalah ruas Jalan Bts. Kota Tenggarong – Sp.3 Senoni. Jaringan jalan arteri sekunder yang direncanakan adalah ruas jalan yang menghubungkan Tenggarong – Tenggarong Seberang dan atau Samarinda sebagai koridor PKN.

IV.1.2. Jaringan Jalan Kolektor Rencana pengembangan di BWP Tenggarong terdapat jalan lingkar Kota Tenggarong. Jalan lingkar dimaksudkan agar tidak terjadi kepadatan di pusat kota dan kendaraan besar/ berat tidak membebani jalan kota. Persebaran jaringan jalan kolektor di BWP Tenggarong lebih banyak dimiliki oleh sub BWP C. Beberapa blok yang terdapat jalan kolektor adalah A1, A2, A3, A4, A6 (Sub BWP A). Kemudian Blok B1, B3 untuk Sub BWP B, Blok C1, C2, C3, C4, dan D1, D2, serta D4. Total jalan kolektor yang ada di BWP Tenggarong sepanjang 28.437,436 meter. Rencana peningkatan jalan kolektor : -

Peningkatan jalan jalur II ruas Ahmad Dahlan – Mangkurawang (Kecamatan Tenggarong);

-

Peningkatan jalan lingkar luar ruas Mangkurawang (Kecamatan Tenggarong) – Rantau Hempang (Kecamatan Muara Kaman);

-

Peningkatan jalan Mangkurawang (Kecamatan Tenggarong) –Sebulu Seberang (Kecamatan Sebulu).


20

IV.1.3. Jaringan Jalan Lokal Di seluruh blok wilayah perencanaan terdapat jalan lokal. Sub BWP A terdiri dari Blok A1A7, Sub BWP B terdiri dari Blok B1-B3, Sub BWP C terdiri dari Blok C1-C5, dan Sub BWP D terdiri dari Blok D1-D4. Sub BWP B memiliki panjang jalan terpanjang bila dibandingkan dengan Sub BWP lainnya, yakni sebesar 73.615,547 meter.

IV.1.4. Jaringan Jalan Lingkungan/Lain Jaringan jalan lingkungan memiliki fungsi menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan. Pengembangan jalan di kawasan perdesaan sangat bermanfaat untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan. Jalan lainnya meliputi : -

jalan masuk dan keluar terminal barang serta terminal orang/penumpang sesuai ketentuan yang berlaku (terminal tipe A, B dan C hingga pangkalan angkutan umum);

-

jaringan jalan moda transportasi umum (jalan masuk dan keluarnya terminal barang/orang hingga pangkalan angkutan umum dan halte); dan

-

jalan masuk dan keluar parkir.

IV.1.5. Jalur KA Menurut dokumen RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033, terdapat rencana pembangunan stasiun kereta api di Kecamatan Tenggarong. Dilihat dari rencana pembangunan, rencana jalur kereta api nantinya sepanjang Banjarmasin – Balikpapan – Samarinda – Tenggarong – Bontang – Kota Bangun.

IV.1.6. Jalur Pelayaran Pada tanggal 26 November 2011 pukul 16.20 waktu setempat, jembatan Kutai Kartanegara ambruk dan roboh. Sehingga akses yang menghubungkan Tenggarong – Tenggarong Seberang menjadi terhambat. Sekarang ini alternatif untuk menuju Tenggarong Seberang maupun sebaliknya dengan memutar lebih jauh atau menyeberang dengan Ferry/Perahu. Penyeberangan Ferry difasilitasi oleh ASDP dan gratis. Namun, harus mengantri lama terutama pada jam-jam sibuk karena armada juga terbatas. Untuk perahu penyeberangan dikelola oleh masyarakat. Armadanya lumayan banyak, namun muatan yang bisa dinaiki sedikit. Kapal tersebut memiliki panjang sekitar 15 meter dan hanya mampu memuat tiga hingga empat mobil dengan memungut biaya sebesar Rp. 25.000,00 per mobil.

IV.1.7. Jalur Pejalan Kaki/ Sepeda Keberadaan trotoar sangat dibutuhkan pada ruas-ruas jalan di mana pola penggunaan tanah di sekitarnya mempunyai fungsi publik. Dalam pengembangan trotoar hendaknya dengan memperhatikan kondisi lalu lintas (intensitas lalu lintas) serta fungsi lahan sekitarnya. Fungsi trotoar antara lain: 

merangsang kegiatan ekonomi dan orientasi pergerakan manusia



mengurangi kerawanan kriminal,



sebagai kawasan bisnis yang mempunyai letak strategis dan menarik,


21



berpotensial sebagai arena promosi, pemasangan iklan dan lain -lain.

Dimensi trotoar disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan pengguna jalan tersebut. Ukuran lebar minimal 122 cm untuk jalan satu arah. Ukuran lebar trotoar menurut kelas jalan: 

Lebar jalan 15 meter, lebar jalur trotoar 3.5 m



Lebar jalan 10 meter, lebar jalur trotoar 2 m.

Manfaat yang diperoleh dengan adanya perencanaan trotoar adalah : 

Aspek lalu lintas, meliputi teraturnya fasilitas parkir dan sirkulasi lebih aman dan lancar



Aspek ekonomi, meliputi timbulnya tempat perdagangan baru; mengurangi pengeluaran uang transportasi; dan menarik kegiatan baru



Aspek lingkungan, meliputi mengurangi tingkat polusi; mempengaruhi citra fisik kota



Aspek sosial, meliputi terciptanya interaksi antar m anusia.

BWP Tenggarong memiliki konsep pengembangan Promenade. Kawasan promenade meliputi kawasan pinggiran Sungai Mahakam dengan panjang 5,6 km yang dimulai dari jembatan Kutai Kartanegara, hingga depan kantor Polres Lama. Pada kawasan ini akan dijadikan sebagai pusat kegiatan wisata taman, olah raga, kuliner, dan pintu masuk wisata Pulau Kumala. Sebagian lahan promenade ini akan dialokasikan sebagai kantong parkir bagi para wisatawan yang ingin menikmati fasilitas promenade dan juga bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Pulau Kumala. Fasilitas olahraga yang disediakan seperti jogging track, bicycle track, volley pantai, skateboard, tennis, dan futsal. Selain jalur pejalan kaki, di wilayah perkotaan pada era saat ini mengembangkan jalur sepeda. Jalur sepeda merupakan jalur yang khusus diperuntukkan untuk lalu lintas untuk pengguna sepeda dan kendaraan yang tidak bermesin yang memerlukan tenaga manusia, dipisah dari lalu lintas kendaraan bermotor untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas pengguna sepeda. Penggunaan sepeda memang perlu diberi fasilitas untuk meningkatkan keselamatan para pengguna sepeda dan bisa meningkatkan kecepatan berlalu lintas bagi para pengguna sepeda. Di samping itu penggunaan sepeda perlu didorong karena hemat energi dan tidak mengeluarkan polusi udara yang signifikan. Ada beberapa pendekatan desain jalur sepeda: 

Jalur khusus sepeda, dimana jalur untuk sepeda dipisah secara fisik dari jalur lalu lintas kendaraan bermotor



Jalur sepeda sebagai bagian jalur lalu lintas yang hanya dipisah dengan marka jalan atau warna jalan yang berbeda.

IV.1.8. Pengembangan Transportasi Udara Kabupaten Kutai Kartanegara ingin mewujudkan bandara di Loa Kulu yang direncanakan bernama Sultan Kutai Berjaya (SKB). Bandara SKB direncanakan dengan fasilitas Run Way atau landasan pacu sepanjang 1.800 meter. Selain infrastruktur pendukung bandara lainnya, di sekitar Bandara Loa Kulu juga akan dibangun lapangan Golf. Pada BWP Tenggarong, lokasi rencana bandara terletak pada Sub BWP D dan C., dengan Blok C6, D3, dan D5.


22

IV.2.

Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi kebutuhan listrik tahun 2018, 2023, 2028, dan

2033 terlihat bahwa kebutuhan listrik terus meningkat di BWP Tenggarong. Untuk lima tahun pertama yaitu 2018 terjadi peningkatan kebutuhan untuk rumah tangga sebesar 12.654.450,00 VA, dan kebutuhan untuk sarana lingkungannya (penerangan jalan) sebesar 5.061.780,00 VA. Sehingga total kebutuhan listrik pada tahun 2018 mencapai 23.410.732,50 VA. Proyeksi meningkatnya

jumlah kebutuhan

penduduk

yang

pengembangan

semakin terhadap

meningkat, sumber

akan

energi

diikuti listrik.

dengan Menurut

perhitungan kebutuhan listrik tahun 2033 mengalami peningkatan sebesar 48,57% dibanding kebutuhan pada tahun 2018. Pada tahun 2033, kebutuhan listrik di wilayah BWP Tenggarong meningkat menjadi 34.781.017,50 VA, yang terdiri dari kebutuhan rumah tangga dan lingkungannya. Perlu ada kebijakan terkait ketersediaan kapasitas pula untuk pemenuhan kebutuhan baik rumah tangga, fasilitas umum, maupun industri, dan fasilitas sosial supaya tidak terjadi permasalahan yang dapat m engganggu aktivitas sosial maupun ekonomi.

IV.2.1. Jaringan Subtranmisi Jaringan subtranmisi berfungsi untuk menyalurkan daya listrik dari sumber daya besar (pembangkit) menuju jaringan distribusi primer (gardu induk) yang terletak di BWP Tenggarong. Biasanya menggunakan tegangan tinggi (70-150 kv) ataupun tegangan extra tinggi (500 kv) dalam penyaluran tegangannya. Hal dilakukan untuk berbagai alasan efisiensi, antara lain: penggunaan penampang penghantar menjadi efisien, karena arus yang mengalir akan menjadi lebih kecil, dan ketika tegangan tinggi diterapkan jaringan distribusi primer.

IV.2.2. Jaringan Distribusi Primer Jaringan distribusi primer berfungsi untuk menyalurkan daya listrik dari jaringan subtransmisi menuju jaringan distribusi sekunder, yang dilengkapi dengan infrastruktur pendukung yang meliputi: a. Gardu induk yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi (70 – 500 kv) menjadi tegangan menengah (20 kv); dan b. Gardu hubung yang berfungsi untuk membagi daya listrik dari gardu induk menuju gardu distribusi.

IV.2.3. Jaringan Distribusi Sekunder Jaringan distribusi sekunder berfungsi untuk menyalurkan atau menghubungkan daya listrik tegangan rendah ke konsumen, yang dilengkapi dengan infrastruktur pendukung berupa gardu distribusi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer (20 kv) menjadi tegangan sekunder (220 v /380 v). Pada sambungan rumah, biasanya tegangan yang diterima sebesar 110-400 volt, yaitu tegangan saluran beban menghubung kepada peralatan. Pada sambungan rumah, tegangan yang diterima disesuaikan antara 220/380 volt. Sebagian besar kebutuhan listrik di BWP Tenggarong dilayani menggunakan jaringan sistem kabel atas yang terdistribusi langsung ke rumah-rumah warga.


23

Pada tahun 2018 kebutuhan listrik sebesar 23.410 KVA, maka kebutuhan trafonya sebanyak 2.341 buah trafo. Sedangkan pada tahun perencanaan 2023, kebutuhannya trafonya meningkat menjadi 2.720 buah. Untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah perencanaan pada tahun 2033 dibutuhkan 3.478 buah trafo karena kebutuhannya mencapai 34.781.017,50 VA.

IV.2.4. Jaringan pipa Berdasarkan publikasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara, BWP Tenggarong tidak memiliki potensi minyak dan gas bumi. Sehingga tidak ada rencana jaringan pipa minyak. Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki potensi minyak dan gas bumi, antara lain: tersebar di Kecamatan Marangkayu, Muara Badak, Anggana, Sanga-Sanga, Muara Jawa dan Samboja. BWP Tenggarong memiliki potensi tambang batubara. Potensi ini tersebar hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Tepatnya sesuai dengan kondisi geologinya berada pada formasi Kampung Baru, Balikpapan, Pulau Balang, sedikit pada f ormasi Pamaluan, Formasi Haloq dan Formasi Batu Ayau.

IV.2.5. Jaringan gas bumi Pada BWP Tenggarong belum direncanakan adanya jaringan gas bumi. Namun, di Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki PLTG Sambera. PLTG Sambera merupakan Pembangkit listrik yang berada di jalan poros Samarinda – Bontang, Kalimantan Timur, lebih tepatnya berlokasi di Jalan Raya Samarinda-Bontang Km 38, Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kapasitas PLTG sebesar 40 MW (portable) dual fuel. Tujuan dari pembangunan PLTG Sambera untuk meningkatnya kebutuhan tenaga listrik di wilayah Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara.

IV.3.

Jaringan Telepon Kebutuhan sambungan telepon sebagian besar digunakan untuk perumahan, dan

sekitar 20% untuk non-perumahan, seperti kegiatan industri dan perdagangan. Pengembangan jaringan telepon sedianya mengikuti pola jaringan yang telah ada, mempertimbangkan jumlah calon pelanggan, rencana jaringan yang akan dikembangkan oleh PT. TELKOM, tingkat perkembangan kawasan yang akan terjadi, dan efisiensi serta efektifitas pemasangan sambungan. Pengembangan jaringan telepon cenderung ke peningkatan mutu pelayanan dan penambahan fasilitas komunikasi umum serta peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan penyelenggaraan jaringan telepon terutama pada kawasan industri, pusat kota, dan permukiman baru atau permukiman yang belum mendapat aliran jaringan telepon. Kebutuhan sambungan telepon mengalami peningkatan kurang lebih 16,19% (periode 2023), 13,93% (periode 2028), dan 12,23% (periode 2033). Untuk kebutuhan sambungan di tahun 2033 sebesar 32.587 SR dengan sambungan telepon perumahan sebanyak 27.156 SR dan.5.431 SR untuk non-perumahan.

IV.4.

Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum Jenis sarana dan prasarana air bersih untuk mendukung sistem distribusi maupun

pengolahan air bersih yang ada meliputi; Bangunan sumber, Rumah Pompa, Rumah Genzet, Tandon Air, Laboratorium Air, Gudang Induk Perpipaan dan Alat Teknis lainnya, Loket Cabang, Bengkel Meter dan Bengkel Kendaraan. Rencana distribusi air bersih dapat berupa


24

pemasangan jaringan transmisi dan distribusi primer mencakup perpipaan sepanjang jalan arteri primer dan jalan kolektor primer. BWP Tenggarong yang merupakan pusat kegiatan ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara tentunya memiliki tingkat perkembangan wilayah cukup pesat dan akan menjadi sebuah kota besar. Sehingga untuk kebutuhan air bersihnya adalah 130 liter/orang/hari. Untuk kebutuhan seluruh kawasan perkotaan, harus memperhatikan banyak aspek selain kebutuhan penduduk. Aspek tersebut antara lain: kebutuhan fasilitas sosial, komersil dan industri yang nilainya 30% dari kebutuhan penduduk atau rumah tangga. Selanjutnya harus memperhatikan aspek pencegahan kebocoran dan ancaman kebakaran. Untuk kebocoran diasumsikan 30% dari seluruh kebutuhan kawasan perkotaan dan c adangan kebakaran sebesar 10%. Kebutuhan air bersih pada tahun 2023 adalah sebesar 7.730.668,40 liter per hari dan pada tahun 2033 meningkat menjadi 9.884.911,40 liter per hari. Perlu diperhatikan juga tentang beban puncak, yang dimaksud beban puncak adalah ketika sebagian besar penduduk menggunakan air bersih dalam waktu yang bersamaan. Misalnya pada pagi hari karena masyarakat akan memulai aktivitas untuk pergi bekerja, bersekolah, dan aktivitas lainnya. Beban puncak tersebut diasumsikan memiliki nilai 1,75 atau 175% dari kebutuhan per harinya. Pada tahun 2033 memiliki beban puncak sebesar 200,215 liter/detik. Menurut pubilkasi dari PDAM Tirta Mahakam, cakupan pelayanan air bersih untuk wilayah administrasi sebesar 49,39% dari jumlah penduduk sebanyak 620.388 jiwa. Besaran tersebut masih di bawah target RPJMN tahun 2011 sebesar 62,5%. Sedangkan penduduk di wilayah teknis yang terlayani sebesar 76,34% dari jumlah penduduk yang ada jaringan pipa PDAM sebanyak 401.182 jiwa.

IV.5.

Rencana Pengembangan Jaringan Drainase Pengembangan drainase bertujuan untuk mengalirkan air hujan sedemikian rupa

sehingga tidak lagi menimbulkan bahaya (banjir) atau gangguan lingkungan (genangan air). Sedangkan sasaran jangka panjangnya adalah untuk menetapkan suatu jaringan drainase yang terpadu, yang praktis dioperasikan dan dipelihara, mengurangi bahaya banjir dan genangan air, menjaga/menciptakan kondisi lingkungan yang baik. Rencana bentuk sistem drainase berupa: saluran drainase, sumur peresapan air hujan (SPAH), dan kolam retensi. Rencana saluran drainase sebagian besar mengikuti jaringan jalan yang ada, rencana SPAH tersebar mengikuti distribusi permukiman, sedangkan rencana kolam retensi menggunakan kolam/dam eksisting. Kolam retensi berfungsi sebagai penampung sementara dari limpasan (over land flow) di sekitarnya. Masalah yang sering muncul dalam jaringan drainase adalah adanya genangan atau runoff (aliran permukaan). Air hujan tidak dapat tertampung atau masuk ke saluran drainase karena terhambat oleh sedimen ataupun sampah. Rencana penanggulangan genangan air hujan dilakukan dengan pemeliharaan dan perbaikan saluran yang sudah ada, peningkatan saluran yang sudah ada antara lain dengan: pembuatan pasangan batu pada saluran tersebut sehingga lebih kuat dan kapasitasnya lebih besar, serta pembuatan saluran baru. Dengan demikian diharapkan akan dapat mengatasi luapan dan genangan-genangan walaupun hanya pada waktu hujan saja.

IV.6.

Rencana Pengembangan Jaringan Limbah


25

Pelayanan minimal sistem pembuangan air limbah berupa unit pengolahan kotoran manusia/tinja dilakukan dengan menggunakan sistem setempat atau sistem terpusat agar tidak mencemari daerah tangkapan air/resapan air baku. Sistem pembuangan air limbah setempat diperuntukkan bagi orang perseorangan/rumah tangga. Sedangkan Sistem pembuangan air limbah terpusat diperuntukkan bagi kawasan padat penduduk dengan memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Terdapat dua sistem pengelolaan limbah, yaitu: sistem setempat dan sistem terpusat. Sistem setempat merupakan sistem yang bersifat dan dikelola secara individual dengan menggunakan pengolah air limbah yang dapat berupa tangki septik atau cubluk. Sistem terpusat adalah sistem yang dikelola dalam skala kota dengan menggunakan IPAL. Sistem pembuangan air limbah di BWP Tenggarong menggunakan sistem setempat, namun perlu disediakan IPAL mengingat kemajuan BWP Tenggarong yang semakin pesat. Kapasitas IPAL sebesar 25.000 m3/hari dan harus didukung dengan jaringan air limbahnya. Peningkatan kondisi dan tingkat pelayanan sektor air limbah manusia dan permukiman perlu diarahkan untuk menghilangkan atau mengurangi jumlah penduduk yang masih membuang air limbah di tempat terbuka dan mengurangi penyebaran penyakit yang ditularkan (water borne diseases). Untuk menghindari kondisi yang demikian yang akan terus berkembang dimana dapat merusak lingkungan dapat mencemani sumber-sumber air dan dan segi estetika kurang baik diperlukan prasarana pengelolaan air limbah.

IV.7.

Rencana Pengembangan Jaringan Persampahan Rencana pengembangan prasarana lainnya berupa

persampahan.

Prasarana

persampahan memerlukan perhatian yang cukup besar mengingat jumlah sampah yang akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Selain pengangkutan dan pengelolaan sampah, penyediaan lokasi pembuangan sampah merupakan kebutuhan bagi penduduk perkotaan. Pengangkutan sampah di BWP Tenggarong dikelola oleh Kantor Kebersihan dan Pertamanan. Alat angkut yag dipakai diantaranya Dump Truk dan Armroll Truk. Sampah yang dihasilkan penduduk BWP Tenggarong diangkut dan ditempatkan di TPA Bekotok. Sistem operasional TPA yang digunakan adalah dengan sistem Open Dumping. Volume sampah yang ditampung oleh TPA Bekotok mencapai 2.917 M3 per bulan. Jumlah truk yang mengangkut sampah ke TPA sebanyak 24 truk (12 truk di pagi hari, 12 truk di sore hari). Dalam upaya untuk mengurangi tumbukan yang berlebihan dan memudahkan dalam pengangkutan, pembuangan sampah oleh warga diatur melalui jam-jam tertentu. Bagi warga yang lokasi rumahnya agak jauh dari bak sampah, oleh Kantor Kebersihan dan Pertamanan telah diupayakan untuk diangkut dengan gerobak yang lewat di depan lokasi permukiman yang dimakud. Bak-bak sampah yang telah dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menampung sampah di BWP Tenggarong jumlahnya sudah cukup banyak dan tersebar. Sebagian dari bak sampah tersebut telah dibuat 3 (tiga) lubang untuk menampung 3 (tiga) jenis sampah yang berbeda, yaitu sampah organik, sampah kertas, dan sampah plastik. Namun demikian, dalam pelaksanaanya kurang didukung oleh kesadaran warga untuk memisahkan 3 (tiga) jenis sampah tersebut, sehingga sampah yang terkumpul di bak penampungan sebagian besar masih bercampur atau belum terpisah.


26

Pengelolaan sampah di BWP Tenggarong merupakan upaya untuk menangani sampah agar tidak mencemari lingkungan. Sistem pengelolaan tersebut tergolong cukup bagus. Selanjutnya untuk mengembangkan sistem pengelolaan sampah di wilayah lain di Kabupaten Kutai Kartanegara pada umumnya dan BWP Tenggarong pada khususnya, Pemerintah Daerah telah mengupayakan memberikan bantaun truk sampah di masing-masing wilayah administrasi kecamatan. Berdasarkan Bimtek RDTR yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, asumsi volume sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga tiap harinya adalah 2,5 liter/RT/hari. Pada tahun 2023 rumah tangga BWP Tenggarong diproyeksikan sebesar 32.674 KK, sehingga sampah rumah tangga yang dikeluarkan 81.685,00 liter. Sampah lainnya yang dikeluarkan per hari sebesar 20.421,25 liter (sampah pasar); 4.084,25 liter (sampah perdagangan lain); 8.168,50 liter (sampah jalan); dan sampah lainnya sebesar 4.084,25 liter/hari. Pada tahun 2033, volume sampah meningkat sebesar 27,87 persen bila dibandingkan tahun 2023, sehingga menjadi 151.448,88 liter/hari. Peningkatan volume sampah tersebut seiring dengan pertumbuhan jumlah rumah tangga sebesar 41.779 KK. Semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula jumlah volume sampah. Wilayah perkotaan harus menyediakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) berupa bak sampah akhir maupun tempat daur ulang sampah. Agar menjadi kota yang bersih, sehat, dan menjaga kelestarian lingkungan. Selain TPA, pada tingkat kecamatan juga harus tersedia TPS atau TPA lokal berupa mobil sampah dan bak sampah besar. Untuk tingkat administrasi wilayah (kelurahan atau RW) yang lebih kecil harus menyediaan gerobak sampah dan bak sampah y ang lebih kecil untuk menampung sampah rumah tangga.

IV.8.

Rencana Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Lingkungan Rencana mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (apabila ada, disusun sesuai

kepentingannya) dapat disiapkan sebagai bagian dari rencana jaringan prasarana, atau sebagai rencana pada bab tersendiri, yang memuat rencana-rencana mitigasi dan/atau adaptasi untuk mewujudkan daya tahan dan mengatasi kerentanan terhadap perubahan iklim pada suatu BWP. Rawan bencana yang ada di BWP Tenggarong berupa kawasan rawan banjir dan kawasan rawan longsor. Luas daerah yang rawan banjir adalah sebesar 253,47 Ha yang tersebar di hampir semua Sub BWP yang ada kecuali Sub BWP D. Begitu juga dengan rawan longsor, di Sub BWP D tidak ditemukan daerah yang rawan tanah longsor. Blok B2, Sub BWP B menjadi daerah yang rentan terhadap longsor karena area kerawanannya cukup luas, yaitu sebesar 538,38 Ha. Jalur evakuasi bencana menggunakan jaringan jalan eksisting, baik itu jalan arteri, kolektor, lokal maupun jalan lingkungan. Sebagai ruang evakuasi dapat memanfaatkan area ruang terbuka/ lapangan dan atau bangunan gedung pemerintah/ swasta. Selain ancaman bencana banjir dan longsor, BWP Tenggarong juga ikut dipengaruhi oleh perubahan iklim. Perubahan iklim pada dasarnya merupakan peristiwa alam yang alami. Namun, akibat ulah manusia melepaskan sejumlah besar gas rumah kaca (GRK), salah satunya karbondioksida, ke atmosfer sehingga menyebabkan kenaikan rata-rata temperatur bumi yang tidak wajar (Global Warming atau Pemanasan Global). Kejadian ini mempengaruhi ekosistem dan mengakibatkan kepunahan terjadi lebih cepat. Oleh karena itu, Perubahan Iklim menjadi


27

satu ancaman serius bagi kelangsungan kehidupan manusia, fauna, dan keanekaragaman hayati. Di Indonesia, dua peristiwa yang dapat mengambarkan dasyatnya ancaman Perubahan Iklim adalah kebakaran hutan (khususnya di Kalimantan) dan peristiwa pemucatan terumbu karang (Coral Bleaching) yang sangat parah pada tahun 1997-1998. Kedua peristiwa ini diyakini akibat makin seringnya terjadi El Nino/La Nina karena Pemanasan Global. Adaptasi perubahan iklim merupakan penyesuaian diri terhadap kondisi yang disesuaikan dengan kegiatan ekonomi pada sektor-sektor yang rentan. Adaptasi ini perlu dilaksanakan baik tingkat nasional mupun di daerah. Berdasarkan publikasi dari Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup – BAPPENAS tentang “Kebijakan Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim”, adaptasi yang paling utama adalah sektor kesehatan dan

kebencanaan. Strategi adaptasi sektor kesehatan meliputi: -

Peningkatan kewaspadaan dini terhadap bencana di masyarakat

-

Memperkuat kajian kerentanan bencana dan penilaian resiko akibat adanya perubahan iklim

-

Mengembangkan kerangka kebijakan

-

Meningkatkan kerjasama sektor dan juga partisipasi masyarakat.

Strategi adaptasi bidang kebencanaan meliputi: -

Mengurangi resiko bencana dengan cara mengurangi hazard dan vulnerability

-

Meningkatkan capacity yang ada baik di lembaga maupun masyarakat.

Beberapa langkah konkret dalam kegiatan adaptasi terhadap perubahan iklim adalah: -

Tata kota dan keseimbangan ruang publik dan privat

-

Mobilitas masyarakat dan arus transportasi

-

Pembenahan transportasi publik

-

Lampu jalanan: efisiensi dan sumber energi baru

-

Pengelolaan sampah: sanitasi dan kesehatan, serta sumber energi baru

-

Gedung publik: efisien energi dan ramah lingkungan.


28

Eksum_RDTR_Tenggarong

Recommend Documents