-:: DRAFT ::Anggara Dasar Karang Taruna DESA “XXX” Kecamatan “XX1” Kabupaten “XX2” BAB I Nama, Waktu, dan Kedudukan Pasal 1 Lembaga ini bernama Karang Karang Taruna Desa “XXX”, yang seterusnya seterusnya disingkat KT DK. Pasal 2 KT DESA “XXX” didirikan didirikan dengan SK Kepala Kepala Desa “XXX” Nomor __ Tahun __ untuk jangka jangka waktu masa masa bakti ______ tahun Pasal 3 KT DESA “XXX” berkedudukan di Desa “XXX”, Kecamatan “XX1”, Kabupaten “XX2” BAB II Asas dan Tujuan Pasal 4 KT DESA “XXX” berasaskan berasaskan Pancasila sebagai sebagai landasan ideologis, UUD 1945 sebagai landasan landasan hukum, Peraturan Desa “XXX” dan Majelis Permusyawaratan Permusyawaratan sebagai landasan operasionalnya. operasionalnya. Pasal 5 KT DESA “XXX” bertujuan bertujuan untuk untuk : 1. Mewadahi setiap remaja dan pemuda yang peduli dalam penanganan permasalahan sosial, serta meningkatkan meningkatkan penggalangan penggalangan kerjasama antar antar sesama generasi muda muda dalam rangka mewujudkan mewujudkan dan meningkatkan Kessos bagi generasi muda dan menyiapkan kader yang beriman, bermoral, kreatif, mandiri dan bertanggungjawab untuk siap mengabdi kepada masyarakatnya dan menjadi calon-calon pemimpin di masa datang; 2. Member Memberii arah, arah, bimbin bimbingan gan,, penda pendampi mpinga ngan n dan advok advokas asii kepada kepada genera generasi si muda muda penyan penyandan dang g masalah sosial dalam rangka penghargaan usaha-usaha Kessos; 3. Menumbuhkan potensi keberagaman bakat, keterampilan, keterampilan, kewirausahaan dan pengetahuan hingga penyelesaian masalah yang signifikan untuk mendukung upaya pemberdayaan masyarakat dalam kerangka implementasi otonomi daerah dan peningkatan ekonomi kerakyatan; 4. Mendorong setiap warganya dan warga masyrakat pada umumnya untuk mampu menjalin toleransi dala dalam m kehi kehidu dupa pan n kema kemasy syar arak akat atan an dan dan menj menjad adii pere pereka katt pers persat atua uan n dala dalam m perb perbed edaa aan n dan dan keberagaman keberagaman yang tinggi; 5. Membina Membina kerjasam kerjasama a strategis strategis dan saling saling menguntun menguntungkan gkan dengan dengan kalangan kalangan pemerinta pemerintah,se h,sektor ktor swasta, swasta, organisa organisasi si sosial, sosial, Lembaga Lembaga Swadaya Swadaya Masyarak Masyarakat at (LSM), (LSM), para praktisi praktisi pengemba pengembangan ngan masyarakat, masyarakat, cendikiawan, dam mitra kepemudaan lainnya, guna kemajuan dalam kemandirian dan inde indepe pend nden ensi si orga organi nisa sasi siny nya a dan dan cita cita-c -cit ita a kese keseja jaht hter eraa aan n masy masyar arak akat at yang yang menj menjad adii tuju tujuan an gerakannya. BAB III Keanggotaan Pasal 6 1. Keanggotaa Keanggotaan n KT DESA “XXX” “XXX” menganut menganut sistem stelsel stelsel pasif, yaitu bahwa setiap setiap generasi generasi muda yang yang berusia berusia 11 sampa sampaii denga dengan n 45 tahun di wilaya wilayah h Desa Desa “XXX” “XXX”,, yang yang mempun mempunya ya hak dan dan kewajiban yang sama tanpa membedakan agama, suku, asal keturunan, jenis kelamin, kedudukan sosial sosial ekonomi, ekonomi, dan pendiria pendirian n politik, politik, adalah adalah anggota anggota yang selanjutnya selanjutnya disebut Warga Karang Taruna DESA “XXX”. 2. Pengaturan lebih lanjut ketentuan dimaksud ayat 1 tersebut diatas, ditetapkan dalam Anggaran rumah tangga KT DESA “XXX”. BAB IV Kelembagaan Pasal 7 1. Struktur kelembagaan kelembagaan KT DESA “XXX” di susun susun secara Demokratis Demokratis Dengan Majelis Majelis Tertinggi Oleh DEWAN PENASEHAT 2.Secara hierarki struktur kepengurusan menunjukkan kedudukan dan arah pertanggungjawaban. pertanggungjawaban. 3.Pengaturan lebih lanjut tentang Kelembagaan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga KT DESA “XXX”. BAB V Majelis Permusyawaratan Permusyawaratan Pasal 8 Majelis Perwusyawaratan Perwusyawaratan dalam dalam KT DESA “XXX” adalah adalah sebagai berikut : 1. Mukt Muktam amar ar 2. Majelis Semester Musyawarah Luar L uar biasa, jika diperlukan 3. Musyawarah Pasal 9 Definisi Definisi tugas, tugas, kewenang kewenangan an dan lain-la lain-lainny innya a mengenai mengenai Majelis Majelis Perwusya Perwusyawara waratan tan ini diatur diatur dalam dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB VI Keuangan Organisasi Pasal 10
1. Keuangan Keuangan KT DESA “XXX” diperoleh diperoleh dari : a. Iuran anggota aktif dan pengurus (opsional); b. Subsidi Subsidi dari pemerinta pemerintah h berdasark berdasarkan an pos-pos pos-pos anggaran anggaran yang dialokas dialokasikan ikan untuk kepentin kepentingan gan program Kessos dan pembinaan kepemudaan. c. Usaha-usaha dan sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat. 2. Besarnya Besarnya iuran anggota aktif aktif dan pengurus pengurus selanjutn selanjutnya ya ditentukan ditentukan dalam ketentua ketentuan n tersendiri tersendiri dalam bentuk prosedur administrasi. administrasi. 3. Keuangan KT DESA “XXX” dikelola secara secara tertib dan transparan transparan dan wajib dipertanggungjawabkan dipertanggungjawabkan secara periodik. 4. Keuangan Keuangan KT DESA “XXX” dikelola dikelola secara menyatu oleh bendahara bendahara KT DESA DESA “XXX”. BAB VII Identitas Organisasi Pasal 11 1. KT DESA “XXX” memiliki memiliki lambang yang ditetapkan ditetapkan oleh Muktamar Muktamar . 2. Ketentuan dan penjelasan penjelasan mengenai lambang lambang selanjutnya diatur dalam ART KT DESA “XXX”. BAB VIII Perubahan Anggaran Dasar Pasal 12 1.Perubahan Anggaran Anggaran Dasar hanya dapat ditetapkan ditetapkan oleh Muktamar KT DESA “XXX”. 2. Rancangan perubahan Anggaran Dasar disusun oleh panitia khusus, untuk selanjutnya ditetapkan dalam Muktamar . BAB IX Penutup Pasal 13 1.Hal-hal yang belum ditetapkan oleh Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 2.Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan dalam Muktamar KT DESA “XXX”.
Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna DESA “XXX”, KECAMATAN “XX1”, KABUPATEN “XX2” BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 KT DESA “XXX” adalah adalah wadah pengembangan generasi generasi muda non-partisan yang yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, khususnya generasi muda di wilayah desa/kelurahan desa/kelurahan atau komunitas sosial sederajat sampai ke Tingkat Nasional, bergerak terutama di bidang Kesejahteraan Kesejahteraan Sosial (Kessos). Pasal 2 KT DESA “XXX” “XXX” adalah adalah organisasi organisasi sosial sosial kepemuda kepemudaan an yang berdiri sendiri dan bersifat bersifat lokal, lokal, serta merupakan salah satu pilar partisipasi masyarakat di bidang Kessos. Pasal 3 KT DESA “XXX” “XXX” adalah organisas organisasii yang statusny statusnya a diakui diakui oleh pemerintah pemerintah secara de jure melalui melalui perundangan dan kebijakannya serta diakui secara de facto melalui keberadaan dan program-program aksinya. Pasal 4 KT DESA “XXX” memiliki memiliki tugas pokok untuk bersama-sama bersama-sama pemerintah pemerintah dan komponen masyarakat masyarakat lainny lainnya a menan menanggu ggulan langi gi masala masalah-m h-mas asala alah h Kessos Kessos secara secara preven preventif tif,, pasca pascareh rehab abili ilitat tatif if maupu maupun n pendampi pendampingan ngan dan pengemba pengembangan ngan serta mengarah mengarahkan kan pembinaa pembinaan n dan pengemban pengembangan gan potensi potensi generasi muda dilingkungannya. dilingkungannya. Pasal 5 Seiring dengan tugas pokok tersebut, KT DESA “XXX” melaksanakan melaksanakan fungsi sebagai sebagai berikut; 1. Melaksanakan Melaksanakan kegiatan-kegiatan kegiatan-kegiatan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan; pengembangan; 2. Menyelenggarakan Menyelenggarakan Usaha-usaha Usaha-usaha Kessos yang mendukung mendukung upaya peningkatan peningkatan taraf kesejahteraan kesejahteraan sosial masyarakat; 3. Menyelenggarakan dan menumbuhkembangkan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat lokal untuk untuk mendud mendudung ung implem implement entas asii kebij kebijaka akan n otonom otonomii daera daerah h yang yang lebih lebih terara terarah, h, terpa terpadu, du, dan dan berkesinambungan; 4. Membangun Membangun sistem jaringan jaringan komunikas komunikasi, i, informasi informasi,, dan kemitraa kemitraan n strategis strategis,, yang mendukung mendukung pelaksanaan pelaksanaan aktivitas-aktivitas tama dengan berbagai sektor dan komponen masyarakat. masyarakat. BAB II Keanggotaan Pasal 6 Jenis Keanggotaan Anggota KT DESA “XXX” terdiri dari Anggota Anggota pasif, angfota aktif aktif dan anggota khusus. khusus. Pasal 7 1. Anggota pasif adalah keanggotaan yang bersifat stelsel pasif (keanggotaan otomatis), yakni seluruh remaja dan pemuda yang berusia 11 s/d 45 tahun; 2. Anggota aktif adalah keanggotaanya yang bersifat kader dan berusia 15 s/d 40 tahun, karena potensi, potensi, bakat bakat dan produktif produktifitasn itasnya ya utnuk utnuk mendukun mendukung g pengemba pengembangan ngan organisa organisasi si dan programprogramprogramnya;
3. Anggota khusus adalah adalah keanggotaan keanggotaan yang bersifat bersifat terbatas terbatas terbatas bagi kalangan kalangan tertentu diluar kriteria keanggotaan pasif dan aktif karena kemampuan tertentu yang dimiliki oleh seseorang yang dapat disumbangkan bagi kepentingan pengembangan organisasi dan program-programnya; 4. Anggota pasif, aktif dan khusus seperti yang tertuang pada ayat 1, 2 dan 3 adalah mereka yang bertempat tinggal tetap di wilayah wilayah Desa “XXX”. Pasal 8 Kewajiban Anggota 1. Memahami, menghayati, dan melaksanakan apa yang tertera di Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga Tangga KT KT DESA “XXX”. 2. Berpartisipasi Berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan diadakan KT DESA “XXX”. 3. Menjaga nama baik KT DESA “XXX”. Pasal 9 Hak Anggota 1. Menyampaikan Menyampaikan pendapat pendapat baik secara secara lisan lisan maupun tulisan tulisan dipilih menjadi Ketua Ketua atau Ketua Bidang Bidang di KT DESA “XXX”. 2. Memilih dan dipilih 3. Memberikan inspirasi inspirasi ke pengurus pengurus KT DESA “XXX”. 4. Mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama dari KT DESA “XXX”. Mengadakan kegiatan yang tidak bertentangan bertentangan dengan peraturan KT DESA “XXX”. 5. Mengadakan BAB III Struktur Organisasi Bagian 1 Majelis Permusyawaratan Pasal 10 Muktamar 1. Muktamar Muktamar adalah Majelis Majelis tertinggi KT KT DESA “XXX” yang yang dihadiri oleh Dewan Penasehat, Penasehat, Pengurus, dan Anggota. 2. Dilakukan lima tahun sekali yang diselenggarakan diselenggarakan oleh panitia khusus yang dibentuk untuk itu. 3. Tugas Muktamar : a. Memilih dan menetapkan Ketua. b. Menetapkan DPP ( TEAM 11 ). 4. Wewenang Muktamar : a. Mengangkat Mengangkat dan memberhentikan Ketua Ketua KT DESA “XXX”. b. Menerima atau menolak menolak laporan pertanggungjawaban pertanggungjawaban Ketua Ketua KT DESA “XXX”. c. Merubah Merubah AD/ART AD/ART KT DESA DESA “XXX” Pasal 11 Majelis Semester Majelis Semester Semester adalah adalah majelis yang diseleng diselenggara garakan kan oleh pengurus pengurus KT DESA “XXX” “XXX” untuk 1. Majelis mengevaluasi mengevaluasi dan koordinasi kegiatan secara keseluruhan setiap tiga bulan. 2. Majelis Semester dilaksanakan pada awal bulan pekan pertama. 3. Majelis Semester oleh seluruh pengurus inti. selambat-lambatnya dua minggu sesudah terbentuknya pengurus. 4. Majelis Semester dilaksanakan selambat-lambatnya 5. Tugas Majelis Semester: a. Mengeval Mengevaluasi uasi semua semua kegiatan kegiatan KT DESA “XXX” “XXX” yang telah dan atau sedang sedang dilaksanaka dilaksanakan n pada tiga bulan sebelumnya. sebelumnya. b. Khusus Majelis Majelis Semester I merencanakan merencanakan dan menetapkan menetapkan Program Kerja KT DESA “XXX” selama satu periode kepengurusan. 6. Kewenangan : a. Meninjau program kerja yang telah ditetapkan pada Majelis Semester I. b. Merencanakan dan menetapkan kegiatan di luar Program Kerja. Pasal 12 Musyawarah Luar Biasa Musyawarah Luar Biasa diselenggarakan diselenggarakan oleh anggota Karang Taruna jika diperlukan. 1. Musyawarah 2. Musyawar Musyawarah ah Luar Biasa Biasa diseleng diselenggara garakan kan atas persetujuan persetujuan Penaseha Penasehat, t, para tokoh dan sesepuh sesepuh,, serta dihadiri Oleh 3/2 anggota Karang Karang Taruna yang mewakili setiap dusun yang yang ada di desa “XXX” Bagian 2 Kelembagaan Pasal 13 Dewan Penasehat 1. Dewan Penasehat Penasehat beranggotakan beranggotakan mantan pengurus dan pembina pembina KT DESA “XXX” atau atau dipilih dari para tokoh/sesepuh. 2. Tugas dan wewenang : a. Memberikan pertimbangan tentang pelaksanaan program dan aktivitas lembaga. b. Menampung aspirasi masyarakat dan anggota dan menyampaikan kepada pengurus. c. Menjalankan fungsi litbang dan kontrol. Pasal 14 Ketua Tugas dan Wewenang : 1. Bertangung jawab jawab dalam memimpin memimpin KT DESA “XXX”. 2. Melaksanakan Melaksanakan fungsi manejerial untuk tercapainya tercapainya tujuan KT DESA “XXX”. 3. Bertanggung jawab atas atas pembinaan pengurus KT DESA “XXX” dan hubungan dengan dengan pihak lain. 4. Memberikan laporan pertangunggjawaban kepada Muktamar di akhir periode kepengurusan. kepengurusan.
5. Apabila Apabila Ketua berhalang berhalangan, an, Ketua Ketua berhak berhak menunjuk menunjuk Wakil atau Sekretaris Sekretaris atau Pengurus yang dianggap mampu wewakilinya. wewakilinya. 6. Dalam kondisi kondisi darurat, darurat, dengan dengan atas atas nama KT DESA “XXX” “XXX” berhak mengambil mengambil kebijakan kebijakan sesuai sesuai dengan Anggaran Dasar. Pasal 11 Wakil Ketua Tugas dan Wewenang : melaksanakan tugasnya dalam kegiatan-kegiatan Lembaga. 1. Membantu Ketua dalam melaksanakan 2. Menggantikan Menggantikan Ketua berdasarkan azas pendelegasia pendelegasian. n. Pasal 12 Sekretaris Tugas dan Wewenang : 1. Membantu Membantu sepenuh sepenuhnya nya tugas tugas Ketua. 2. Sebagai pusat informasi semua aktivitas Lembaga. 3. Melaksanakan kegiatan administrasi keseharian Lembaga. 4. Berkoordinasi dengan dengan Koordinator Bidang untuk mewujudkan mewujudkan tertib administrasi, administrasi, tata komunikasi. komunikasi. 5. Merancang, memelihara, memelihara, dan melakukan perbaikan perbaikan sistem aplikasi yang diaplikasikan diaplikasikan dalam kegiatan kegiatan kesekretariatan. 6. Bertanggung jawab atas pengelolaan atas seluruh berkas-berkas yang ada di Lembaga. jawab atas dokumentasi dokumentasi seluruh aktivitas KT KT DESA “XXX”. 7. Bertanggung jawab Pasal 13 Bendahara Tugas dan Wewenang : 1. Mewujudkan tertib keuangan Lembaga. 2. Melakukan koordinasi mengenai mengenai keuangan dengan semua komponen yang terkait. terkait. 3. Mendistribusikan Mendistribusikan dana bagi seluruh seluruh unit aktivitas Lembaga Lembaga secara optimum dan dan proposional. Pasal 14 Ketua Bidang Tugas dan Wewenang : 1. Menentukan kebijakan haluan Program Program Bidang yang dipimpinnya. dipimpinnya. 2. Menterjem Menterjemahka ahkan n kebijaka kebijakan n Ketua Ketua dalam dalam bentuk bentuk kebijaka kebijakan n bidang bidang yang akan dilakukan dilakukan anggota anggota di bawahnya. 3. Melakukan perencanaan, perencanaan, pelaksanaan pelaksanaan atau evaluasi evaluasi seluruh aktivitas bidang bidang yang dipimpinnya. 4. Bertanggung jawab jawab atas pengkaderan pengkaderan sumber daya manusia manusia di bidang yang dipimpinnya. dipimpinnya. 5. Membuat laporan laporan pertanggung jawaban jawaban seluruh seluruh kegiatan kepada kepada Ketua. Ketua. 6. Apabila berhalangan berhalangan Ketua Bidang Bidang dapat menunjuk menunjuk salah satu anggota untuk untuk mewakilinya. mewakilinya. 7. Untuk Bidang Keputrian Keputrian melaksanakan melaksanakan tugas dan wewenang wewenang sesuai kondisi kondisi masing-masing. masing-masing. BAB IV PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN Pasal 15 1. Pembentukan kepengurusan dilakukan oleh Ketua, bersama Dewan Penasehat. 2. Kepengurusan harus sudah terbentuk paling lambat satu pekan setelah Muktamar. 3. Pengurus baru ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua. BAB V PERGANTIAN PERGANTIAN PENGURUS Pasal 16 1. Hal-hal yang memungkinkan terjadinya pergantian pengurus adalah : a. Pengurus ada yang megundurkan diri. b. Pengurus tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. c. Pengurus tidak dapat memenuhi persyaratan lagi. 2. Mekanisme pergantian pengurus adalah : a. Bila Bila peng pengur urus us yang yang bers bersan angk gkut utan an adal adalah ah Ketu Ketua a dan dan atau atau Koor Koordi dina nato torr Bida Bidang ng maka maka mekanismenya mekanismenya melalui Muktamar. b. Bila selain tersebut di atas, maka mekanismenya adalah melalui Surat Keputusan Ketua atas persetujuan dan atas usulan koordinator Bidang. BAB VI PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 17 Peru Peruba baha han n Angg Anggar aran an Ruma Rumah h Tang Tangga ga dapa dapatt dila dilaks ksan anak akan an oleh oleh Mukt Muktam amar ar mini minima mall 2 peri period ode e kepegawaian sejak ditetapkan. BAB VII LAMBANG Pasal 18 Lambang KT DESA “XXX”
LAMBANG Lamb Lamban ang g Kara Karang ng Taru Taruna na meng mengan andu dung ng unsu unsur-u r-uns nsur… ur……… …….. .... mengandung makna: (OPSIONAL) Lambang Lambang KT Dusun “XXX” dirumuskan dirumuskan kemudian. kemudian. BAB VIII
Kese Keselu luru ruha han n
lamb lamban ang g
ters terseb ebut ut
PENUTUP Pasal 19 1. Hal-h Hal-hal al yang yang belum belum diatur diatur dalam dalam Angga Anggaran ran Rumah Rumah Tangg Tangga a ini akan akan diatur diatur tersen tersendir dirii dalam dalam peratu peraturan ran-pe -perta rtaura uran n atau atau keten ketentua tuan-k n-kete etentu ntuan an Lemba Lembaga ga yang yang tidak tidak berten bertentan tangan gan dengan dengan Anggaran Rumah Rumah Tangga KT DESA “XXX”. 2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku berlaku sejak ditetapkan dalam dalam Muktamar KT DESA “XXX”. Ditetapkan di “XXX” Pada tanggal ___________ 2010 Muktamar Karang Taruna Desa “XXX” Ketua Sidang II
Ketua Sidang I
Ketua Sidang III
________________
________________ TATA TERTIB MUSYAWARAH ANGGOTA KARANG TARUNA DESA “XXX” PERIODE 2010 – 201_
________________
BAB I KETENTUAN KETENTUAN UMUM Pasal 1 Musyawarah anggota Karang Taruna Desa “XXX”Tahun “XXX”Tahun 2010 dalam tata tertib ini disebut sebagai sebagai 1. Musyawarah Muktama Muktamarr Karang Karang Taruna Desa “XXX” yang yang merupakan merupakan musyawarah musyawarah tertinggi tertinggi yang menjadi menjadi penentu dan pemutus pemutus terakhir dalam organisasi organisasi Karang Taruna Desa Desa “XXX” 2. Muktama Muktamarr diadakan diadakan sekali dalam 4 tahun tahun yang yang berkenaa berkenaan n dengan dengan susunan susunan kepengurusan kepengurusan dan berakhirnya masa jabatan jabatan kepengurusan dalam dalam Karang Taruna Desa “XXX”. Muktamarr dapat dapat diadakan diadakan kembali tanpa memperha memperhatika tikan n poin no. 2 diatas diatas dengan dengan persetuj persetujuan uan 3. Muktama pengurus pengurus Karang Karang Taruna Desa “XXX”, “XXX”, Dewan Penasehat Penasehat,, Para Tokoh dan sesepuh sesepuh jika didalam didalam masa kepengurusan yang sedang berjalan dianggap tidak efektif menjalankan tugas dan fungsinya. BAB II TUGAS DAN WEWENANG PESERTA SIDANG Pasal 2 Tugas dan wewenang peserta sidang adalah Menilai laporan pertanggungjawaban pengurus Karang Taruna Taruna Desa “XXX” “XXX” periode 201_ – 201_. ( opsional opsional : Memilih Memilih Ketua karang karang Taruna Periode Periode 2010201_ ) BAB III PESERTA MUKTAMAR Pasal 3 Karang Taruna Desa “XXX”. 1. Anggota Karang 2. Dewan Penasehat, Para Tokoh, Kepala Dusun, Sesepuh dan para undangan yang secara resmi di undang oleh pengurus pengurus Karang Taruna Taruna Desa “XXX” 3. Pengurus dan anggota Karang Taruna Desa “XXX”
1. 2. 3. 4. 5. 6.
BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA Pasal 4 Peserta memiliki hak suara dan hak bicara, kecuali Kepala Desa dan Kepala Dusun yang hanya memiliki hak bicara saja. Setiap peserta di dalam menyampaikan aspirasinya diatur oleh pimpinan sidang Dalam penyampaian usul, saran, kritik dan sebagainya hendaklah langsung pada pokok persoalan, tidak disampaikan secara bertele-tele. Peserta sidang sidang dapat mengajukan mengajukan pertanyaan, usul atau atau pendapat baik secara secara lisan maupun maupun secara tertulis atas persetujuan pimpinan sidang. Peserta Sidang Sidang wajib menjaga menjaga kondusivitas kondusivitas Muktamar Muktamar agar berjalan Lancar. Setiap peserta musyawarah musyawarah wajib wajib mematuhi tata tertib tertib dan ketentuan yang ditetapkan ditetapkan oleh panitia. panitia.
BAB V QUORUM Pasal 5 1. Musyawarah Musyawarah dianggap sah apabila dih dihadiri adiri oleh seluruh unsur pengurus Karang Taruna Taruna Desa “XXX” dan/atau perwakilan dari setiap dusun. penyelenggaraan musyawarah ditangguhkan 1 x 10 menit dan 2. Apabila butir A tidak terpenuhi maka penyelenggaraan jika jika dalam dalam tenggang tenggang waktu waktu tersebut tersebut quorum tidak tidak terpenuhi terpenuhi,, maka atas persetuju persetujuan an seluruh seluruh peserta yang hadir yang mewakili dari setiap dusun (sekurang-kurangnya 5 orang/dusun) maka musyawarah musyawarah tersebut dinyatakan sah. BAB VI
TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 6 1. Setiap keputusan keputusan diambil secara musyawarah musyawarah untuk mencapai mencapai mufakat. mufakat. 2. Apabila Apabila musyawarah musyawarah untuk mufakat mufakat tidak tidak dapat dapat dicapai, dicapai, maka keputusan keputusan diambil diambil dengan suara terbanyak. Pasal 7 1. Keputusan berdasarkan berdasarkan suara terbanyak terbanyak adalah sah apabila, apabila, diambil dalam dalam sidang yang memenuhi memenuhi quorum dan disetujui lebih dari setengah peserta yang hadir. Apabila dalam dalam pengambi pengambilan lan keputusa keputusan n berdasar berdasarkan kan suara suara terbanyak terbanyak menghasi menghasilkan lkan suara suara yang 2. Apabila sama maka pemungutan suara diulang satu kali lagi. 3. Apabila Apabila hasil pemungutan pemungutan suara yang diulang diulang tetap sama, maka keputusan keputusan dilakukan dilakukan untuk yang terakhir kali. 4. Apabila hasil pemungutan suara yang terakhir tetap sama, maka keputusan diambil oleh pimpinan sidang dengan sebelumnya bermusyawarah kepada dewan penasehat Para Tokoh, Kepala Dusun, dan Sesepuh.
BAB VII PROSES PEMILIHAN PENGURUS KARANG TARUNA DESA “XXX” Pasal 8 Proses pemilihan pengurus dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap pencalonan dan tahap pemilihan. BAB VIII SYARAT BAKAL CALON KETUA KARANG TARUNA DESA “XXX” Pasal 9 Syarat – syarat bakal bakal calon ketua Karang Karang Taruna Desa “XXX” : 1. Taqwa kepada Tuhan Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berdomisili di lingkungan lingkungan Desa “XXX” Kecamatan “XX1” Kabupaten “XX2”. 3. Usia telah mencapa mencapaii tahap remaja antara 15 s/d 45 Tahun. 4. Pendidikan akhir minimal setingkat SMP (opsional). Memi mili liki ki komi komitm tmen en untu untuk k mema memaju juka kan n rema remaja ja dala dalam m bida bidang ng keag keagam amaa aan, n, sosi sosial al,, dan dan 5. Me kemasyarakatan. komitmen pada organisasi organisasi Karang Taruna Desa “XXX”. 6. Memiliki komitmen 7. Memiliki sikap dan kepribadian yang mampu mempersatukan segenap remaja khususnya di Desa “XXX” “XXX” serta serta mampu mampu berkoo berkoordi rdinas nasii denga dengan n organ organisa isasi si lain lain yang yang berad berada a di sekita sekitarr dan dan di luar luar lingkungan Desa “XXX”. 8. Memiliki tanggung tanggung jawab yang tinggi. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Segala ketentuan yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diputuskan oleh musyawarah anggota Karang Taruna Desa Desa “XXX” sejalan sejalan dengan norma dan dan ketentuan yang berlaku. berlaku. Pasal 11 Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di “XXX” Pada tanggal ___________ 2010 Muktamar Karang Taruna Desa “XXX” Ketua Sidang II
Ketua Sidang I
Ketua Sidang III
________________
________________
________________
TEKNIK PEMILIHAN KETUA KARANG TARUNA DESA “XXX” 1. Setia Setiap p angg anggota ota berha berhak k menca mencalo lonka nkan n diri diri menja menjadi di Bakal Bakal Calon Calon Ke Ketua tua KT Desa Desa
“XXX”. 2. Pemilihan Ketua KT Desa “XXX” minimal diikuti oleh dua bakal Calon. 3. Masing-masing Masing-masing dusun dusun berhak mengajukan mengajukan bakal bakal calon KT Desa “XXX” maksimal maksimal 2
orang atau mengajukan bakal calon KT Desa “XXX” dari Dusun Lain. 4. Setiap bakal bakal calon Ketua KT Desa Desa “XXX” diwajibkan diwajibkan untuk menyampaik menyampaikan an visi &
misi secara jelas dihadapan peserta Muktamar. 5. Pemilihan Pemilihan dilakukan secara secara voting. voting. 6. Bakal Bakal calon calon ketua ketua KT Desa Desa
“XXX” “XXX” diangga dianggap p sah menjad menjadii ketua ketua KT Desa Desa “XXX” “XXX”
apabila memperoleh suara minimal 40 % + 1 dari jumlah pemilih. 7. Jumlah pemilih yang mendapatkan mendapatkan hak memilih, memilih, ditetapkan ditetapkan dan dibatasi dibatasi maksimal maksimal
20 orang perdusun. 8. Ke 20 orang perDusun tersebut ditentukan oleh masing-masing dusun.
