Beberapa hari ini kita membaca ataupun mendengar berita mengenai Dana Aspirasi DPR yang sebesar 15 miliar rupiah per tahun per anggota. Apalagi ini? Bukannya anggota DPR sudah dapat gaji? Apakah ini jenis tunjangan baru? Saya akan menulis sedikit berdasarkan apa yang saya tahu mengenai Dana Aspirasi DPR ini. Usulan Dana Aspirasi DPR ini awalnya dicetuskan oleh Fraksi Golkar di DPR. Gagasannya adalah setiap anggota DPR akan diberikan jatah alokasi dana sebesar 15 miliar rupiah per tahun untuk daerah pemilihannya (Dapil). Dana ini a kan diambil dari APBN setiap tahunnya. Dengan jumlah anggota DPR 560 orang, besar anggaran untuk Dana Aspirasi DPR (DAD) ini mencapai nilai 8,4 triliun per tahun. Apa alasan di balik usulan DAD ini? Sederhana jawab Fraksi Golkar, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pembangunan dan percepatan turunnya dana pembangunan ke daerah yang selama ini dirasakan masih kurang memuaskan. Apakah benar motif di balik usulan DAD ini adalah keprihatinan anggota DPR terhadap rakyat di daerah? Atau ada udang di balik batu? Mari kita bahas bersama. Dana Aspirasi DPR ini bila dianalisa sangat mirip dengan ´pork barrel budget´ di Amerika Serikat (AS). (AS). Apa itu pork barrel? Kesimpulannya DAD tidak lain adalah politik pork barrel untuk menjaga status quo anggota DPR dengan cara membayar balik jasa konstituen dalam kampanye sebelumnya dengan menggunakan uang negara. Dengan cara tersebut anggota DPR akan mempunyai nama harum di Dapil-nya dan memperbesar kemungkinan ia terpilih kembali di pemilu berikutnya. Praktek seperti ini sudah dilegalkan di AS dan Filipina dan terbukti memang itulah tujuannya. Motivasi yang seakan mulia hanya digunakan sebagai bungkus taktik politik di balik pengusulan DAD ini. pengertian dana aspirasi masih tertanam dimasyarakat, bahawa, dana aspirasi adalah dana yang deberikan oleh dewan secara s ecara langsung, padahal dana aspirasi adalah aspirasi masyarakat masyarakat melalui anggota dewan yang diteruskan kepada pemerintah, yang selanjutnya direalisakan oleh bina program. ³jadi dana tersebut disalurkan melalui rekening masyarakat, kami hanya menyampaikan aspirasinya saja´, Jelasnya Asep, lebih jauh ia mengatakan, kami tidak setuju dengan keinginan masyarakat menghapus apirasi dewan, sebab, yang disebut aspirasi tidak hanya berbentuk materi melainkan suara rakyat yang harus diterima pemerintah.´kalau dihapus siapa yang akan memperjuangkan rakyat kita, tegasnya. Dilema ini terungkap, karena dirasakan sebagian desa program aspirasi dewan sangat bersaing dengan Musrembang,´kadang kita sudah susah membuat program Musrembang, bahkan berhari hari, ternyata proses pengucuran dana lebih cepat t erealisasikan proposal yang dibawa anggota dewan´ungkapnya salah seorang Kuwu (*Kepala desa red) yang tidak mau disebut namanya. Lebih jauh ia mengatakan, yang menghambat banyaknya ajuan yang tertunda adalah adanya perbedaan proses diantara Musrembang dan aspirasi dewan, Musrembang ajuan secara normal melalui rapat Kecamatan kepada kabupaten melalui SKPD, sementara aspirasi dewan lebih di dengar pemda dan cepat realisanya,´jadi kawan kawan kami lebih mengandalkan anggota dewan, untuk meminta permohonan program desa´terangnya.
Ia
berharap agar setiap hasil Musrembang lebih di perhatikan, jangan sampai ruhnya Musrembang tidak berdaya, akibat sebagian pihak mempertahankan popularitas. ( nurdin senjaya)
