ANALISIS-PERENCANAAN-DAN-PENGANGGARAN.pdf

Analisis Perencanaan dan Penganggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Tahun 2006-2010

ANALISIS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENGANGGARAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SOLOK TAHUN 2006-2010 Oleh : FEBIE YANDRA

ABSTRAK Undang-undang No.25 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa salah satu tujuan dari perencanaan daerah adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Mengabaikan keterkaitan antar dokumen perencanaan,

menyebabkan

tidak

konsistennya

pelaksanaan

kegiatan

dan

penganggaran. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pada SKPD. Karena perencanaan dan penganggaran di SKPD sangat berkontribusi terhadap suksesnya perencanaan dan penganggaran di daerah. SKPD yang menjadi objek studi adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok. Penilaian konsistensi antara program dan kegiatan dokumen dilakukan dengan menggunakan matrik konsolidasi perencanaan dan penganggaran (MKPP) dan penyebab ketidak konsistenan dilakukan dengan menganalisis hasil wawancara mendalam. Hasil analisis konsistensi menemukan rendahnya konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran. Konsistensi tertinggi ada pada dokumen PPAS dan APBD. Penyebab ketidak konsistenan adalah adanya kebijakan strategis pemerintah daerah, kurangnya informasi atau data perencanaan dan rendahnya komitmen dalam menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran.

1


BAB 1. PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Undang-undang

No.25

tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) menjabarkan tujuan perencanaan pembangunan nasional sebagai berikut : 1.

Mendukung koordinasi antar pelaku

2.

Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergi baik antar daerah, ruang, waktu, fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

3.

Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

4.

Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

5.

Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menjelaskan bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. 1 Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk: 1.

Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;

2.

Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;

3.

Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;

4.

Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik;

1

Dikutip Pada peraturan pemerintah RI no.8 tahun 2008 di (http://ngada.org/pp8-2008.htm)

2


BAB 1. PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Undang-undang

No.25

tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) menjabarkan tujuan perencanaan pembangunan nasional sebagai berikut : 1.

Mendukung koordinasi antar pelaku

2.

Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergi baik antar daerah, ruang, waktu, fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

3.

Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

4.

Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

5.

Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menjelaskan bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. 1 Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk: 1.

Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;

2.

Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;

3.

Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;

4.

Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik;

1

Dikutip Pada peraturan pemerintah RI no.8 tahun 2008 di (http://ngada.org/pp8-2008.htm)

2


5.

Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektifitas perencanaan. Dilaksanakan tata cara dan tahapan perencanaan daerah bertujuan untuk

mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau terarahnya proses pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, dan tercapainya tujuan pelayanan publik. Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tegas mengemukakan bahwa aspek penting yang diatur dalam peraturan pemerintah ini adalah keterkaitan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dan penganggaran (budget) oleh pemerintah daerah, agar sinkron dengan berbagai kebijakan pemerintah pusat, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih antara pelaksanaan program dan kegiatan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah 2. Hasil evaluasi yang dilakukan selama ini menunjukkan bahwa mengabaikan keterkaitan

antar

dokumen

perencanaan

yang

ada,

menyebabkan

tidak

konsistennya pelaksanaan kegiatan dan penganggaran. Akibatnya, tidak semua anggaran dalam program peningkatan pelayanan publik bisa diimplementasikan. Sebagai contoh, perencanaan dan penganggaran dalam bidang pendidikan. Tidak semua dana yang sudah dianggarkan untuk peningkatan proses belajar mengajar digunakan secara langsung untuk peningkatan kegiatan tersebut di kelas. Bahkan dibeberapa daerah tertentu ditemukan bahwa dana tersebut digunakan untuk keperluan-keperluan lain, seperti biaya kantor, perjalanan dinas dan kesejahteraan pegawai3. Pembangunan infrastruktur menjadi bagian integral dari pembangunan nasional. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang

2

Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah di (http://www.presidenri.go.id/DokumenUU.php/138.pdf ) 3 Nasri Bachtiar, Pembangunan pedesaan dan kemiskinan: Beberapa persoalan terkait ruu desa.2010

3


maupun penumpang. Infrastruktur lainnya seperti kelistrikan dan telekomunikasi terkait dengan upaya modernisasi bangsa dan penyediaannya merupakan salah satu aspek terpenting untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi. Ketersediaan sarana perumahan dan permukiman, antara lain air minum dan sanitasi, secara luas dan merata, serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain infrastruktur diyakini merupakan pemicu pembangunan suatu kawasan. Dapat dikatakan disparitas kesejahteraan antar kawasan juga dapat diidentifikasi dari kesenjangan infrastruktur yang terjadi diantaranya. Dalam konteks ini, ke depan pendekatan pembangunan infrastruktur berbasis wilayah semakin penting untuk diperhatikan. Pengalaman menunjukkan bahwa infrastruktur transportasi berperan besar untuk membuka isolasi wilayah, serta ketersediaan pengairan merupakan prasyarat kesuksesan pembangunan pertanian dan sektor-sektor lainnya. 4 Kondisi perekonomian yang membaik tidak dapat dilepaskan dari peran penting infrastruktur. Kegiatan pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan serta subsidi operasi telah berhasil meningkatkan aksesibilitas, kapasitas, kualitas, dan jangkauan pelayanan berbagai infrastruktur, yang pada gilirannya mampu memberikan dukungan kepada berbagai sector perekonomian seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan pembangunan daerah. Sampai dengan tahun 2008, berbagai program dalam rangka meningkatkan daya dukung infrastruktur terhadap

aktivitas

perekonomian

terus

dilakukan

secara

konsisten

dan

berkesinambungan, sehingga diharapkan dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang ada, dan di tahun 2009 yang merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2004-2009 diharapkan sasaran-sasaran yang telah di tetapkan bisa tercapai.5 Menyadari pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai proses dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah, maka perlu kiranya disiapkan dengan baik perencanaan dan penganggarannya. Dalam rangka perwujudan perencanaan dan penganggaran yang baik ini maka semua dokumen perencanaan dan penganggaran pada dinas pengelola infrastruktur ini harus dijaga konsistensinya. Untuk itu perlu kiranya dilakukan penelitian tentang Analisis 4

RPJM kementrian perhubungan di(http://www.hubdat.web.id/downloads/rendat/rpjmdarat.pdf) Republik Indonesia. Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah edisi Tahun 2008 di (http://www.bappenas.go.id/node/42/539/buku-pegangan-2008 penyelenggaraan-pemerintahan-dan-pembangunan-daerah/) 5

4


konsistensi perencanaan dan pengganggaran pada Dinas Pekerjaan Umum. Dalam Tesis ini, Analisis dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Solok yang merupakan instansi asal Penulis. 1.2. Perumusan Masalah Perencanaan

yang

dimaksud

dalam

tesis

ini

adalah

Perencanaan

Pembangunan Daerah khususnya perencanaan pembangunan bidang PU (Jalan, Pengairan dan Permukiman). Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Salah satu tahapan dari perencanaan pembangunan adalah menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran. Karena itu perlu dilakukan analisa terhadap konsistensi perencanaan dan penganggaran. Ada beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penganalisaan konsistensi perencanaan dan penganggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok, antara lain : 1.

Bagaimana konsistensi perencanaan dengan penganggaran di Dinas PU Kabupaten Solok tahun 2006-2010?

2.

Apa faktor-faktor yang mempengaruhi konsistensi perencanaan dengan penganggaran di Dinas PU kabupaten Solok tahun 2006-2010? Apa kebijakan yang diperlukan untuk memelihara konsistensi antara

perencanaan dengan penganggaran di Dinas PU Kabupaten Solok?. 1.3. Tujuan Penelitian Sistematika penulisan adalah sebagai berikut Adapun tujuan dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut : 1.

Menganalisis konsistensi perencanaan dengan penganggaran di Dinas PU Kabupaten Solok tahun 2006-2010.

5


2.

Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran di Dinas PU Kabupaten Solok tahun 2006-2010.

3.

Merumuskan kebijakan-kebijakan untuk memelihara konsistensi perencanaan dengan penganggaran di Dinas PU Kabupaten Solok.

1.4. Manfaat Penelitian Disamping untuk memenuhi persyaratan dalam penyelesaian studi pada Program Pasca Sarjana Universitas Andalas, penelitian ini sangat banyak menambah wawasan Penulis. Penulis yang selama ini berada di instansi teknis Dinas Pekerjaan Umum belum pernah mengikuti atau terlibat dalam proses perencanaan pembangunan khususnya penyusunan Renstra dan Renja Dinas Pekerjaan Umum. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok dalam menentukan langkah-langkah untuk menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran dan juga sebagai sumbangan pemikiran bagi pembaca atau penulis yang berminat mengkaji atau membahas keberhasilan atau kegagalan pembangunan daerah khususnya dari segi konsistensi perencanaan dan penganggaran 1.5. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian dilakukan dengan ruang lingkup sebagai berikut : 1.

Penelitian

dilakukan

terbatas

pada

dokumen

perencanaan

dan

penganggaran di Dinas PU Kabupaten Solok. 2.

Penelitian ini difokuskan pada tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, PPAS, dan APBD Tahun 2006-2010.

3.

Objek penelitian adalah program dan kegiatan yang terdapat pada dokumen perencanaan dan penganggaran Dinas PU Kabupaten Solok tahun 2006-2010

6


BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Perencanaan

“Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah” Undang-Undang 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional melembagakan Musrenbang di semua peringkat pemerintahan dan perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Menekankan tentang perlunya sinkronisasi lima pendekatan perencanaan yaitu pendekatan politik, partisipatif , teknokratis, ’bottom-up’

dan

’top

down’

dalam

perencanaan

pembangunan daerah. Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif dapat diartikan sebagai mekanisme (atau proses) yang memungkinkan penduduk secara langsung memutuskan atau berkontribusi terhadap keputusan yang dibuat mengenai semua atau sebagian sumber daya publik (termasuk anggaran) yang tersedia.6 Gambar 1. RPJPD

Alur Perencanaan dan Penganggaran di Daerah RANCANGAN

RANCANGAN

RKPD RPJMD

RANCANGAN

- Ranc.Kerangka Ekonomi - Prioritas Pemb. - Program dengan

AWAL RKPD K U A

RANCANGAN RENJA-SKPD - Kebijakan - Program dengan pagu Indikatif - Kegiatan dengan anggaran - Jenis Belanja

RENJA-SKPD - Kebijakan - Program dengan Pagu Indikatif - Kegiatan dengan Anggaran - Jenis Belanja - Lokasi Kecamatan

P

&

RKA-RKPD - Program dengan anggaran - Kegiatan dengan Anggaran - Sub Kegiatan dengan Anggaran - Jenis Belanja - Mata Anggaran Keluaran (MAK) - Lokasi Kecamatan  Desa  Indikator Keluaran  - Perhitungan Belanja masing-masing kegiatan Volume  Harga Satuan  - Anggaran Pendapatan Kegiatan  Mata Anggaran 

RAPBD

APBD

DIPA

Renstra SKPD

6

Dikutip Pada Buku perencanaan dan penganggaran partisipatif: kerangka konseptual hal 1 & 2 di

(Http://Desentralisasi.Net/Wp-Content/Uploads/2010/01/Isi-Buku-Final.Pdf)

7


2.2. Penganggaran Dalam

rangka

mewujudkan

keterpaduan

antara

perencanaan

dan

penganggaran, Undang undang No.25 Tahun 2004 juga telah melakukan perubahan yang cukup penting. Perubahan tersebut menyangkut dengan penyusunan anggaran yang dewasa ini didasarkan pada rencana tahunan. (Sjafrizal;2009) Undang-undang No.17 tahun 2003 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No.28 tahun 2005 menggariskan beberapa prosedur dan langkah yang harus ditempuh dalam proses penyusunan anggaran, baik pada tingkat nasional

maupun

daerah.

Langkah-langkah

tersebut

menyangkut

dengan

penyusunan dokumen berikut ini : (a) Kebijakan Umum Anggaran (KUA), (b) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Disamping itu diwajibkan pula menyusun Anggaran Kinerja (performance Budget) agar alokasi dana menjadi lebih terarah sesuai dengan capaian kinerja yang diharapkan sebagaimana yang tertera dalam rencana tahunan. (Sjafrizal;2009) Gambar 2. Keterkaitan Perencanaan dan Pengangg aran

PERENCANAAN

PENGANGGARAN

8


BAB 3. METODOLOGI 3.1. Rumus Data Dan Sumber Data Data yang digunakan dalam tesis ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang dikeluarkan oleh Dinas/instansi terkait yang ada di Kabupaten Solok, berupa dokumen RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Program kerja tahunan SKPD, PPAS, dan APBD. Sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara dengan Pejabat yang terkait dengan proses penyusunan perencanaan dan penganggaran pada Pemda Kabupaten Solok, khususnya Dinas PU Kabupaten Solok. Adapun beberapa metode dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut : 1.

Kajian Dokumen a.

Peraturan

perundang-undangan

tentang

perencanaan

dan

penganggaran, digunakan untuk mengetahui bagaimana aturan penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berlaku. b.

Dokumen Daerah seperti RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, PPAS, dan APBD digunakan sebagai realita yang telah dilaksanakan serta membandingkan antara dokumen perencanaan.

c.

Studi

perpustakaan

penelitian,

dan

digunakan

referensi sebagai

yang

sarana

berhubungan untuk

dengan

menganalisis

permasalahan. 2.

In Dept Interview Untuk mengumpulkan data mengenai proses penyusunan perencanaan dan

penganggaran di daerah khususnya Dinas Pekerjaan Umum Kab. Solok, dilakukan wawancara atau in dept interview. Wawancara ini dilakukan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran. Dalam hal ini penulis memilih Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas PU, Unsur Bappeda yang ikut serta dalam penganggaran, Kepala Bidang Perencanaan dan Penganggaran DPPKA, dan Camat sebagai responden.

9


3.2. Metoda Analisis Data 3.2.1

Metoda Analisis konsistensi dengan matrik konsolidasi perencanaan dan penganggaran (MKPP) Konsisten atau tidaknya antara kebijakan, perencanaan dan penganggaran

ini sebetulnya dapat dievaluasi dengan menggunakan instrumen Matrik Konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran (MKPP). Analisis konsistensi yang diformulasikan dengan matrik konsolidasi perencanaan dan penganggaran (MKPP) merupakan alat bantu untuk mengkonsolidasi dokumen perencanaan dan penganggaran secara menyeluruh. MKPP ini dapat disusun dengan membandingkan antara 2 (dua) dokumen perencanaan, yaitu melalui integrasi antara dokumen-dokumen berikut ini : 1)

Integrasi Renstra SKPD dengan RPJMD, Program pada RPJMD Kabupaten Solok dan Renstra Dinas PU disusun dalam satu tabel pada kolom yang bersisian sehingga dapat dilihat mana program yang konsisten dan mana yang tidak konsisten.

2)

Integrasi Rencana Kerja Dinas PU dengan Renstra Dinas PU, Program dan kegiatan pada Renstra Dinas PU dan Renja Dinas PU disusun dalam satu tabel pada kolom yang bersisian sehingga dapat dilihat mana program dan kegiatan yang konsisten dan mana yang tidak konsisten.

3)

Integrasi Renja Dinas PU dengan RKPD Program dan kegiatan pada RKPD Kab. Solok bagian Dinas PU dan Renja Dinas PU disusun dalam satu tabel pada kolom yang bersisian sehingga dapat dilihat mana program dan kegiatan yang konsisten dan mana yang tidak konsisten.

4)

Integrasi PPAS Dinas PU dengan Renja Dinas PU Program dan kegiatan pada Renja Dinas PU dan PPAS Dinas PU disusun dalam satu tabel pada kolom yang bersisian sehingga dapat dilihat mana program dan kegiatan yang konsisten dan mana yang tidak konsisten.

10


5)

Integrasi APBD Dinas PU dengan PPAS Dinas PU Program dan kegiatan pada APBD Dinas PU dan PPAS Dinas PU disusun dalam satu tabel pada kolom yang bersisian sehingga dapat dilihat mana program dan kegiatan yang konsisten dan mana yang tidak konsisten.

Konsistensi program dan kegiatan yang direncanakan dengan yang dianggarkan dapat diukur dengan indikator : 1.

Program yang direncanakan dalam Renstra Dinas PU sama dengan yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Solok

2.

Program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renja Dinas PU sama dengan yang dituangkan dalam Renstra Dinas PU

3.

Program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renja Dinas PU sama dengan yang dituangkan dalam RKPD Kabupaten Solok bagian Dinas PU.

4.

Program dan kegiatan yang direncanakan dalam PPAS Dinas PU sama dengan yang dituangkan dalam Renja Dinas PU

5.

Program dan kegiatan yang direncanakan dalam APBD Dinas PU sama dengan yang dituangkan dalam PPAS Dinas PU

Konsistensi program dan kegiatan dapat disederhanakan seperti tertera pada tabel 3.1 dibawah ini. Tabel 3.1 Konsistensi No.

Program dan kegiatan

Penilaian konsistensi

Dokumen A

Dokumen B

1

Ada

Ada

→

Konsisten

2

Ada

Tidak Ada

→

Tidak konsisten

3

Tidak Ada

Ada

→

Tidak konsisten

Konsistensi program dan kegiatan diukur melalui perbandingan jumlah program konsisten dengan jumlah program dan kegiatan keseluruhan.

K  =

K  =

           

× 100%

× 100%

11


Untuk konsistensi dokumen PPAS dan APBD, selain konsistensi program dan kegiatan, juga dilakukan konsistensi anggaran. Konsistensi anggaran dilakukan terhadap program dan kegiatan yang telah konsisten berdasarkan indikator konsistensi

tersebut

diatas.

Konsistensi

anggaran

dihitung

berdasarkan

perbandingan alokasi anggaran pada APBD dengan alokasi anggaran perencanaan pada PPAS. Hal ini dapat dilihat pada gambar 3. Gambar 3. Analisis konsistensi PPAS dengan APBD Nomenklatur Sinkron

PPA

Program dan Kegiatan Konsisten

Konsistensi =

Anggaran APBD Anggaran PPAS

APBD

Program dan Kegiatan Tidak Konsisten

Analisis Penyebab ketidak konsistenan

× 100%

Implikasi Kebijakan

3.2.2

Metoda

Deskriptif

untuk

mengetahui

faktor-faktor

yang

mempengaruhi konsistensi Analisis deskriptif dilakukan dengan menganalisis hasil wawancara yang diperoleh tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konsistensi tersebut dengan cara membuat deskripsi mengenai fakta-fakta fenomena yang diselidiki. 3.3. Definisi Operasional Variabel Konsistensi adalah kesesuaian atau kecocokan antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan Program dan kegiatan yang direncanakan adalah program dan kegiatan pada RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD Renja SKPD pada periode tahun 2006-2010. Program dan Kegiatan yang dianggarkan adalah program dan kegiatan yang tertampung pada PPAS dan APBD. Alokasi anggaran adalah jumlah dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang tercantum dalam APBD

12


BAB 4. PEMBAHASAN 4.1. Konsistensi Dokumen Renstra Dinas PU 2006-2010 Dengan RPJMD Kabupaten Solok 2006-2010 RPJMD memuat 45 program sedangkan Renstra memuat 10 program. Dari 10 program tersebut, 7 diantaranya bersesuaian dengan 13 program pada RPJMD sedangkan 3 program lainnya tidak sesuai dengan program RPJMD. Artinya hanya 70% program pada Renstra yang konsisten dengan program RPJMD sedangkan 30% sisanya tidak sesuai. Tabel 5.2 Konsistensi Renstra Dinas PU dengan RPJMD Kab. Solok No.

Status program

1.

Konsisten

2.

Tidak Konsisten a. Tidak ada di RPJMD, ada di Renstra

Renstra Jumlah Program

%

7

70

3

30

Sumber : RPJMD dan Renstra Dinas PU Kab. Solok tahun 2006-2010 Undang-undang nomor 25 tahun 2004 (SPPN) pasal 7 dan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 pasal 25 menyatakan bahwa Renstra SKPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD. Beberapa program dan kegiatan yang tidak konsisten dengan RPJMD menandakan bahwa SKPD tidak menjalankan fungsi sepenuhnya dalam menjalankan rencana daerah. Berdasarkan wawancara mendalam dengan beberapa pihak terkait, dapat dsiimpulkan bahwa beberapa program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan RPJMD dikarenakan pengaruh dari visi dan misi Kepala Dinas PU serta program dan kegiatan yang merujuk kepada renstra kementrian/lembaga dan renstra dinas propinsi. Dinas PU sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sudah semestinya menyusun renstra sesuai dengan rencana daerah (RPJMD). Ketidak sesuaian ini dapat menyebabkan pembangunan infrastruktur tidak bermuara

13


kepada satu tujuan yaitu tujuan daerah. Oleh karena itu dinas PU harus memperbaiki Renstranya untuk periode selanjutnya. 3.4. Konsistensi Renja Dengan Renstra Dinas PU Dokumen

Renstra

merupakan

dokumen

rujukan

atau

pedoman

bagi

instansi/dinas dalam membuat rencana kerja tahunan yang disebut Renja dinas. Oleh karena itu, untuk melihat konsistensinya, Renja harus dibandingkan dengan Renstra. Usulan Renja Dinas PU disusun oleh Dinas kemudian diserahkan ke Bappeda untuk dilakukan penyesuaian dengan usulan renja SKPD lainnya dan kemudian dicocokkan dengan program dan kegiatan pada RPJMD. Bappeda kemudian melaksanakan musrenbang RKPD dan kemudian mensinkronkan usulan Renja dengan hasil musrenbang. Sinkronisasi usulan renja dengan hasil musrenbang RKPD melahirkan dokumen RKPD. Berdasarkan dokumen RKPD inilah disusun kembali renja SKPD (dalam hal ini renja Dinas PU). Dari keseluruhan dokumen renja Dinas PU yang diminta, dokumen yang diberikan adalah dokumen RKPD terkhusus dinas PU saja. Renja dinas PU tahun 2007 terdiri atas 15 program dan 42 kegiatan. Dari 15 program tersebut 10 diantaranya bersesuaian dengan 5 program pada renstra, sedangkan 5 program sisanya tidak bersesuaian dengan Renstra, artinya 66,67% program Renja konsisten dan sisanya 33,33% tid ak konsisten. Dari 42 kegiatan pada renja, 12 kegiatan bersesuaian dengan 12 kegiatan pada renstra, sedangkan sisanya 30 kegiatan tidak bersesuaian dengan renstra, artinya 40% kegiatan pada renja konsisten dan sisanya 60% tidak konsisten. Renja dinas PU tahun 2008 terdiri atas 15 program dan 44 kegiatan. Dari 15 program tersebut 10 diantaranya bersesuaian dengan 7 program pada renstra, sedangkan 5 program sisanya tidak bersesuaian dengan Renstra, artinya 66,67% program Renja konsisten dan sisanya 33,33% tid ak konsisten. Dari 44 kegiatan pada renja, 14 kegiatan bersesuaian dengan 14 kegiatan pada renstra, sedangkan sisanya 30 kegiatan tidak bersesuaian dengan renstra, artinya 46,67% kegiatan pada renja konsisten dan sisanya 53,33% tidak konsisten.

14


Renja dinas PU tahun 2009 terdiri atas 13 program dan 33 kegiatan. Dari 13 program tersebut 9 diantaranya bersesuaian dengan 7 program pada renstra, sedangkan 5 program sisanya tidak bersesuaian dengan Renstra, artinya 69,23% program Renja konsisten dan sisanya 30,77% tid ak konsisten. Dari 33 kegiatan pada renja, 12 kegiatan bersesuaian dengan 12 kegiatan pada renstra, sedangkan sisanya 21 kegiatan tidak bersesuaian dengan renstra, artinya 36,36% kegiatan pada renja konsisten dan sisanya 63,64% tidak konsisten. Renja dinas PU tahun 2010 terdiri atas 17 program dan 300 kegiatan. Dari 17 program tersebut 10 diantaranya bersesuaian dengan 6 program pada Renstra, sedangkan 5 program sisanya tidak bersesuaian dengan Renstra, artinya 58,82% program Renja konsisten dan sisanya 41,18% tidak konsisten. Dari 300 kegiatan pada renja, 275 kegiatan bersesuaian dengan 12 kegiatan pada renstra, sedangkan sisanya 25 kegiatan tidak bersesuaian dengan renstra, artinya 91,67% kegiatan pada renja konsisten dan sisanya 8,33% tidak konsisten. Gambar 4. Konsistensi Renja dengan Renstra Dinas PU tahun 2007-2010

100 80 60 40

Program

20

Kegiatan Kegiatan

0

Program

2007

2008

2009

2010

Tabel 5.3 Konsistensi Renja dengan Renstra Dinas PU tahun 2007-2010 No

1.

2.

Status program

2007

2008

2009

2010

Prog

Keg

Prog

Keg

Prog

Keg

Prog

Keg

Jumlah

10

12

10

14

9

12

10

275

%

66,67

28,57

66,67

31,82

69,23

36,36

58,82

91,67

Jumlah

5

30

5

30

4

21

7

25

%

33,33

71,42

33,33

68,18

30,77

63,64

41,18

8,33

Konsisten

Tidak Konsisten

Sumber : Renstra Dinas dan Renja PU Kab. Solok tahun 2007, 2008, 2009, 2010

15


Penyusunan renja Dinas PU sejak tahun 2007 sampai tahun 2009 mengacu kepada standar program dan kegiatan seperti yang telah ditetapkan pada Permendagri no.13 tahun 2006. Sementara Renstra Dinas PU yang telah dibuat tidak mengacu kepada Permendagri tersebut. Akibatnya banyak program kegiatan yang tidak sesuai dengan Renstra SKPD. Beberapa program dapat disesuaikan, namun beberapa program lainnya dipaksakan sesuai (hasil wawancara mendalam dengan pihak terkait). Pada tahun 2010, penyusunan pemograman dan kegiatan tidak lagi menyesuaikan terhadap permendagri, tetapi secara keseluruhan mengacu kepada hasil musrenbang kabupaten dan RPJMD. Konsistensi Renja terhadap Renstra Dinas PU Kab. Solok dapat kita lihat pada Gambar 5.1. Pada tahun 2007 sampai 2009 konsistensinya rendah dan pada tahun 2010 konsistensinya lebih tinggi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian adan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, bagian penjelasan atas pasal 27 ay at 5 “Forum SKPD membahas prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari musrenbang kecamatan sebagai upaya

penyempurnaan rancangan renja SKPD, difasilitasi oleh SKPD terkait” kemudian pasal 18 ayat 4 “Di dalam musrenbang kabupaten/kota dibahas rancan gan RKPD kabupaten/kota berdasarkan renja SKPD hasil forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan renja SKPD dengan kebutuhan masyarakat yang

hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD” dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain : 1. Rancangan renja SKPD disusun berdasarkan hasil musrenbang kecamatan. 2. Rancangan renja SKPD dibahas pada Forum SKPD. 3. Hasil Forum SKPD disebut Renja SKPD 4. Renja SKPD merupakan salah satu bahan penyusunan rancangan RKPD Dari penjabaran peraturan tersebut diatas, ditemukan beberapa hal dalam pelaksanaan proses perencanaan atau penyusunan renja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan diatas, 1. Rancangan renja dibuat oleh Dinas PU sendiri dan tidak berpedoman kepada hasil musrenbang kecamatan. 2. Rancangan renja Dinas PU diserahkan ke Bappeda untuk dibahas dan disinkronkan dengan renja SKPD lain dan hasil musrenbang kabupaten. 3. Rancangan renja Dinas PU tidak pernah dibahas dalam forum SKPD.

16


4. Renja Dinas PU dibuat setelah RKPD selesai, semestinya renja Dinas PU digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD. Namun dalam peraturan lain seperti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor: 050/200/ii/bangda/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan

Daerah

(RKPD)

disebutkan

bahwa

Renja

SKPD

adalah

penyempurnaan dari rancangan renja SKPD yang telah disepakati melalui pembahasan

forum

SKPD

dan

musrenbang

kabupaten/kota

yang

proses

penyempurnaannya penyusunannya mengacu kepada dokumen RKPD yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Oleh karena terdapat dua pemahaman ini, maka hal yang subtansi yang perlu diperbaiki adalah menjadikan hasil musrenbang kecamatan sebagai bahan penyusunan rancangan renja, dan mengadakan forum SKPD. 3.5. Konsistensi Renja Dinas PU Dengan RKPD Kab. Solok Seperti halnya yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa renja Dinas PU disusun berdasarkan RKPD, bahkan di Dinas PU yang dijadikan renja adalah bagian RKPD yang membahas tentang program dan kegiatan Dinas PU. Karena alasan inilah konsistensi antar dokumen ini tidak dikaji lebih lanjut. 3.6. Konsistensi PPAS Dengan Renja Dinas PU Proses berikutnya adalah penyusunan PPAS. Penyusunan rancangan PPAS mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan berpedoman pada Pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. PPAS disusun berdasarkan Permendagri no.13 tahun 2006 dan perubahan pertamanya no.59 tahun 2007. PPAS Dinas PU disusun berdasarkan renja Dinas PU. Beberapa program maupun kegiatan pada renja terpaksa ditunda atau dihilangkan pada PPAS karena keterbatasan anggaran. Penyusunan PPAS juga mengakomodir terhadap program dan kegiatan untuk daerah yang dananya bersumber dari dana DAK ataupun dana APBN murni.

17


PPAS dinas PU tahun 2007 terdiri atas 15 program dan 49 kegiatan. Dari 15 program tersebut 11 diantaranya bersesuaian dengan program Renja, sedangkan 4 program sisanya tidak bersesuaian dengan program Renja, artinya 73,33% program PPAS konsisten dan sisanya 26,67% tidak konsisten. Dari 49 kegiatan pada PPAS, 32 kegiatan bersesuaian dengan kegiatan pada renja, sedangkan sisanya 16 kegiatan tidak bersesuaian dengan kegiatan pada renja, artinya 66,67% kegiatan pada PPAS konsisten dan sisanya 33,33% tidak konsisten. Tabel 5.4 Konsistensi PPAS dengan Renja Dinas PU tahun 2007-2010 No.

1.

2.

Status program

2007

2008

2009

2010

Prog

Keg

Prog

Keg

Prog

Keg

Prog

Keg

Jml

11

32

15

44

13

33

8

30

%

73,33

66,67

100

95,65

100

100

57,14

60

Tidak

Jml

4

16

-

2

-

-

6

20

Konsisten

%

26,67

33,33

-

4,35

-

-

42,86

40

Konsisten

Sumber : Renja dan PPAS Dinas PU Kab. Solok tahun 2007, 2008, 2009, 2010 PPAS dinas PU tahun 2008 terdiri atas 15 program dan 46 kegiatan. 15 program tersebut bersesuaian dengan program Renja, artinya 100% program PPAS konsisten. Dari 46 kegiatan pada PPAS, 44 kegiatan bersesuaian dengan kegiatan pada renja, sedangkan sisanya 2 kegiatan tidak bersesuaian dengan kegiatan pada renja, artinya 95,65% kegiatan pada PPAS konsisten dan sisanya 4,35% tidak konsisten. PPAS dinas PU tahun 2009 terdiri atas 13 program dan 33 kegiatan. 13 program tersebut bersesuaian dengan program Renja, artinya 100% program PPAS konsisten. Dari 33 kegiatan pada PPAS, semuanya bersesuaian dengan kegiatan pada renja, artinya 100% kegiatan pada PPAS konsisten. PPAS dinas PU tahun 2010 terdiri atas 14 program dan 50 kegiatan. Dari 14 program tersebut 8 diantaranya bersesuaian dengan 12 program Renja, sedangkan 6 program sisanya tidak bersesuaian dengan program Renja, artinya 57,14% program PPAS konsisten dan sisanya 42,86% tidak konsisten. Dari 50 kegiatan pada PPAS, 30 kegiatan bersesuaian dengan kegiatan pada renja, sedangkan sisanya 20

18


kegiatan tidak bersesuaian dengan kegiatan pada renja, artinya 60% kegiatan pada PPAS konsisten dan sisanya 40% tidak konsisten. Gambar 5. Konsistensi PPAS dengan Renja Dinas PU tahun 2007-2010

100 80 60 Program

40

Kegiatan 20 Kegiatan

0 2007

Program 2008

2009

2010

Konsistensi PPAS terhadap Renja pada Dinas PU Kab. Solok dapat kita lihat pada gambar 5.2. Kekonsistensian program dan kegiatan sepanjang tahun 2007 sampai tahun 2009 hampir sempurna 100%. Sementara pada tahun 2010, konsistensinya sangat kecil. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, ada beberapa hal yang menjadi penyebab ketidakkonsistenan tersebut, antara lain : 1. Penyusunan renja Dinas PU tahun 2010 tidak berpedoman pada permendagri nomor 13 tahun 2006 ataupun permendagri nomor 59 tahun 2007, sementara PPAS berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri tersebut. 2. Terjadi bencana alam pada rentang waktu setelah penyusunan Renja dan sebelum penyusunan PPAS. 3. Adanya dana dari pusat (APBN) yang hadir pada rentang waktu setelah penyusunan Renja dan sebelum penyusunan PPAS. a.

Wajib diakomodir dengan penyusunan program dan kegiatan pada PPAS (Dana DAK)

b. Wajib diakomodir dengan dana pendampingan (contoh : Kegiatan P2IP)

19


c.

Wajib

memenuhi

petunjuk

teknis

program

(contoh

:

kegiatan

pembangunan bak sampah, pengadaan truk sampah harus disediakan daerah) 3.7. Konsistensi APBD Dengan PPAS Dinas PU Penyusunan APBD sebagaimana penyusunan rancangan PPAS mengacu dan berpedoman pada Pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. APBD disusun berdasarkan Permendagri no.13 tahun 2006 dan perubahan pertamanya no.59 tahun 2007. PPAS yang telah disusun selanjutnya akan dilakukan pembahasan bersama dengan anggota dewan perwakilan rakyat sehingga menghasilkan nota kesepakatan antara pemerintah daerah dengan Dewan. Nota kesepakatan ini menjadi menjadi dasar penyusunan RKA SKPD. RKA SKPD yang telah dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dijadikan dasar dalam penyusunan rancangan APBD (RAPBD). Selanjutnya RAPBD dibahas bersama Dewan dengan berpedoman pada KUA dan PPA yang telah disepakati bersama (nota kesepakatan). Setelah disepakati bersama maka ditetapkanlah APBD. APBD dinas PU tahun 2007 terdiri atas 15 program dan 55 kegiatan. 15 program tersebut bersesuaian dengan program PPAS, artinya 100% program APBD konsisten. Dari 55 kegiatan pada APBD, 48 kegiatan bersesuaian dengan kegiatan pada PPAS, sedangkan sisanya 7 kegiatan tidak bersesuaian dengan kegiatan pada PPAS, artinya 87,27% kegiatan pada APBD konsisten dan sisanya 12,73% tidak konsisten. APBD dinas PU tahun 2008 terdiri atas 14 program dan 44 kegiatan. 14 program tersebut bersesuaian dengan program PPAS, artinya 100% program APBD konsisten. Dari 44 kegiatan pada APBD, 43 kegiatan bersesuaian dengan kegiatan pada PPAS dan 1 kegiatan tidak sesuai, artinya 97,73% kegiatan pada APBD konsisten dan sisanya 2,27% tidak sesuai. APBD dinas PU tahun 2009 terdiri atas 12 program dan 37 kegiatan. 12 program tersebut bersesuaian dengan program PPAS, artinya 100% program APBD konsisten. Dari 38 kegiatan pada APBD, 26 kegiatan bersesuaian dengan kegiatan

20


pada PPAS, sedangkan sisanya 12 kegiatan tidak sesuai, artinya 68,42% kegiatan pada APBD konsisten dan 31,58% sisanya tidak konsisten. Tabel 5.5 Konsistensi APBD dengan PPAS Dinas PU tahun 2007-2010 No.

Status program

1.

2007

2008

2009

2010

Prog

Keg

Prog

Keg

Prog

Keg

Prog

Keg

Jml

15

48

14

43

12

26

13

32

%

100

87,27

100

97,73

100

68,42

92,86

88,89

Tidak

Jml

-

7

-

1

-

12

1

4

Konsisten

%

-

12,73

-

2,27

-

31,58

7,14

11,11

Konsisten

2.

Sumber : PPAS dan APBD Dinas PU Kab. Solok tahun 2007, 2008, 2009, 2010 APBD dinas PU tahun 2010 terdiri atas 14 program dan 36 kegiatan. Dari 14 program tersebut, 13 program bersesuaian dengan program PPAS sedangkan 1 program sisanya tidak sesuai, artinya 93,86% program APBD konsisten dan sisanya 7,14%

tidak konsisten. Dari 36 kegiatan pada APBD, 32 kegiatan bersesuaian

dengan kegiatan pada PPAS, sedangkan sisanya 4 kegiatan tidak sesuai, artinya 88,89% kegiatan pada APBD konsisten dan 11,11% sis anya tidak konsisten. Gambar 6. Konsistensi APBD dengan PPAS Dinas PU Tahun 2007-2010 120

100

80

60

Program Kegiatan

40

20

0 2007

2008

2009

2010

21


Beberapa penyebab ketidakkonsistenan tersebut, antara lain : 1. Terjadi bencana alam pada rentang waktu setelah penyusunan PPAS 2. Adanya dana dari pusat (APBN) yang hadir pada rentang waktu setelah penyusunan PPAS Wajib diakomodir dengan penyusunan program dan kegiatan pada PPAS



(Dana DAK) 

Wajib diakomodir dengan dana pendampingan (contoh : Kegiatan P2IP)



Wajib

memenuhi

petunjuk

teknis

program

(contoh

:

kegiatan

pembangunan bak sampah, pengadaan truk sampah harus disediakan daerah) 3. Ketidak matangan SKPD dalam menyusun PPAS 4. Adanya kebijakan pemerintah pusat, tentang pelaksanaan sebuah program 5. Adanya tekanan politis untuk mengadakan suatu kegiatan pada APBD Untuk konsistensi dokumen PPAS dan APBD, selain konsistensi program dan kegiatan, juga dilakukan konsistensi anggaran. Konsistensi anggaran dilakukan terhadap program dan kegiatan yang telah konsisten berdasarkan indikator konsistensi

tersebut

diatas.

Konsistensi

anggaran

dihitung

berdasarkan

perbandingan alokasi anggaran pada APBD dengan alokasi anggaran perencanaan pada PPAS. Tabel 5.10 Persentase deviasi anggaran APBD thd PPAS NO.

TAHUN

< 5%

< 10%

< 20%

< 30%

< 40%

> 40%

1.

2007

38

1

1

1

-

7

2.

2008

28

2

4

4

-

5

3.

2009

13

1

3

3

1

5

4.

2010

2

1

3

3

5

18

Sumber : diolah dari PPAS dan APBD Dinas PU Kab.Solok tahun 2007-20 10 Dari tabel diatas, terlihat bahwa pada tahun 2007 deviasi anggaran yang besar dari 40% berjumlah 7 kegiatan dengan persentase 14,58. Pada tahun 2008 persentase deviasi anggaran yang besar dari 40% adalah 11,63. Persentase deviasi terbesar berada pada tahun 2010 yaitu 56,25. Kondisi ini terjadi karena pada tahun 2009 terjadi gempa besar sehingga pergeseran dana cukup besar dari anggaran belanja lainnya ke belanja rehabilitasi pasca gempa. Tapi deviasi anggaran yang

22


besar seperti ini juga dapat terjadi dengan sebab-sebab lain. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber terkait, sebab-sebab deviasi tersebut antara lain adalah : 1. Terjadi bencana alam pada rentang waktu setelah penyusunan PPAS 2. Adanya dana dari pusat (APBN) yang hadir pada rentang waktu setelah penyusunan PPAS a.


b. Wajib diakomodir dengan dana pendampingan (contoh : Kegiatan P2IP) c.

Wajib

memenuhi

petunjuk

teknis

program

(contoh

:

kegiatan

pembangunan bak sampah, pengadaan truk sampah harus disediakan daerah) 3. Ketidak matangan SKPD dalam menyusun PPAS 4. Adanya kebijakan pemerintah pusat, tentang pelaksanaan sebuah program 5. Adanya tekanan politis untuk mengadakan suatu kegiatan pada APBD Dari keseluruhan analisis matrik konsolidasi perencanaan dan penganggaran (MKPP) dapat dilihat bagaimana sinkronisasi dan konsistensi perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Tabel 5.11 Konsistensi Dokumen Perencanaan Dinas PU tahun 2007-2010 No.

Tahun

Dokumen

Renstra 2.

Renja

3.

PPAS

4.

APBD

2007

2008

2009

2010

70%

Program Program

66,67%

66,67%

69,23%

69,23%

Kegiatan

40%

46,67

36,36%

91,67%

Program

73,33%

100%

100%

57,14%

Kegiatan

66,67%

95,65%

100%

60%

Program

100%

100%

100%

92,86%

Kegiatan

87,27%

100%

68,42%

88,89%

Dari tabel konsistensi diatas terlihat banyaknya pembuatan dokumen perencanaan dan penganggaran yang tidak konsisten. Untuk itu perlu dirumuskan suatu kebijakan agar konsistensi perencanaan dan penganggaran ini terus dapat ditingkatkan.

23


BAB 5. PENUTUP 5.1. Kesimpulan Perencanaan dan penganggaran di daerah adalah proses merencanakan dan melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dari perencanaan itu sendiri. Oleh karena itu proses evaluasi terhadap perencanaan dan penganggaran sangat perlu dilakukan. Kegiatan evaluasi bukanlah untuk menemukan penyelewengan keuangan tetapi sasaran utamanya adalah untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan sehingga diperoleh masukan ( feedback ) untuk perbaikan penyusunan perencanaan di masa mendatang. Namun akan sangat ironis sekali apabila program dan kegiatan rencana tidak dilaksanakan, tujuan dan sasaran pembangunanpun akan semakin kabur. Oleh karena itu antara perencanaan dan penganggaran mutlak konsisten. Setelah dilakukan analisis konsistensi perencanaan dan penganggaran, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 1.

Konsistensi program Renstra terhadap program RPJMD sebanyak tujuh puluh persen.

2.

Konsistensi program dan kegiatan Renja terhadap Renstra adalah enam puluh enam koma enam puluh tujuh persen dan empat puluh persen pada tahun 2007. Enam puluh enam koma enam puluh tujuh persen dan empat puluh enam koma enam puluh tujuh persen pada tahun 2008. enam puluh sembilan koma dua puluh tiga persen dan tiga puluh enam koma tiga puluh enam persen pada tahun 2009. Dan enam puluh sembilan koma dua puluh tiga persen dan sembilan puluh satu koma enam puluh tujuh persen pada tahun 2010

3.

Konsistensi program dan kegiatan PPAS terhadap Renja adalah tujuh pulu tiga koma tiga puluh tiga persen dan enam puluh enam koma enam puluh tujuh persen pada tahun 2007. Seratus persen dan sembilan puluh lima persen pada tahun 2008. Seratus persen dan seratus persen pada tahun 2009. Dan enam puluh persen dan sembilan puluh dua koma delapan puluh enam persen pada tahun 2010

24


4.

Konsistensi program dan kegiatan APBD terhadap PPAS adalah seratus persen dan delapan puluh tujuh koma dua puluh tujuh persen pada tahun 2007. Seratus persen dan seratus persen pada tahun 2008. Seratus persen dan enam puluh delapan koma empat puluh dua persen pada tahun 2009. Dan sembilan puluh dua koma delapan puluh enam persen dan delapan puluh delapan koma delapan puluh sembilan persen pada tahun 2010

5.

Konsistensi Anggaran APBD dengan PPAS pada tahun 2007 dengan tingkat konsistensi kecil dari empat puluh persen (< 40%) berjumlah delapan puluh lima koma empat puluh dua persen. Tahun 2008 dengan jumlah delapan puluh delapankoma tiga puluh enam persen, tahun 2009 berjumlah delapan puluh koma tujuh puluh tujuh persen dan tahun 2010 dengan konsistensi empat puluh tiga koma tujuh puluh lima persen.

6.

Ketidak konsistenan program dan kegiatan pada dokumen-dokumen tersebut disebabkan oleh hal sebagai berikut : a.

Adanya kebijakan strategis daerah (seperti pengalihan jalan propinsi di depan kantor Bupati ke jalan pintu angin labuah saiyo sehingga jalan propinsi tersebut dapat dijadikan jalan kabupaten)

b.

Terjadi bencana alam pada rentang waktu setelah penyusunan dokumen

c.

Adanya dana dari pusat (APBN) yang hadir pada rentang waktu setelah penyusunan dokumen 




Wajib diakomodir dengan dana pendampingan (contoh : Kegiatan P2IP)



Wajib memenuhi petunjuk teknis program (contoh : kegiatan pembangunan bak sampah, pengadaan truk sampah harus disediakan daerah)

d.

Adanya kebijakan pemerintah pusat, tentang prosedur pelaksanaan sebuah program.

e.

Ketidak matangan SKPD dalam menyusun dokumen

f.

Ketidaktahuan staf perencana Dinas terhadap proses sebenarnya dari suatu perencanaan daerah.

g.

Adanya tekanan politis untuk mengadakan suatu kegiatan.

25


5.2.

Saran Agar konsistensi perencanaan dan penganggaran tetap terpelihara, maka

Penulis menyarankan agar Pemerintah Daerah dapat melakukan kebijakankebijakan sebagai berikut : 1.

Pemberian kedudukan yang lebih tinggi pada Bappeda dari SKPD lainnya agar Bappeda dapat memberikan pengarahan dan kontrol pada SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD.

2.

Bappeda harus mensosialisasikan terlebih dahulu kepada nagari dan kecamatan tentang prioritas program dan kegiatan pada tahun berlaku.

3.

Fleksibilitas terhadap program dan kegiatan Permendagri no.13 tahun 2006 dan perubahan pertamanya no.59 tahun 2007

4.

Peningkatan kualitas SDM fungsional perencana pada setiap SKPD agar dapat melaksanakan seluruh tahapan perencanaan dan penganggaran

5.

Mencari informasi dan data perencanaan dan penganggaran oleh Pusat melalui jaringan informasi dan dokumen perencanaan.

6.

Menyusun

kerangka penganggaran jangka menengah daerah yang

disyahkan oleh DPRD. Dengan dilakukannya kebijakan-kebijakan ini, Penulis berharap kedepannya Dinas Pekerjaan Umum dan Kabupaten Solok semakin lebih baik.

26


DAFTAR PUSTAKA Adrimas, Perencanaan Pembangunan, Universitas Andalas, Padang. 2011 Bachtiar, Nasri. Pembangunan Pedesaan Dan Kemiskinan : Beberapa persoalan terkait ruu desa. 2010 Bappeda kabupaten Solok, Kabupaten solok dalam angka tahun 2009-2010. tahun 2010 Bastian Indra. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, BPFE UGM, Yogyakarta, 2001. Buku perencanaan dan penganggaran partisipatif: kerangka konseptual di ( Http://Desentralisasi.Net/Wp-Content/Uploads/2010/01/Isi-BukuFinal.Pdf ) Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan dan Asset Kabupaten Solok, Statistik Keuangan Daerah Tahun 2009, tahun 2009 Graito Usodo, Wisnu (2007), Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran di Kabupaten Temanggung Kasus Program Wajib Belajar Sembilan Tahun, Padang Ihyaul Ulum. Akuntansi Sektor Publik , UMM PRESS, Yogyakarta, 2004. LGSP, Musrenbang sebagai Instrumen Efektif dalam Penganggaran Partisipatif. di( http://www.lgsp.or.id/publications/Index.cfm?fuseaction=index&showSt artNode=0&catID=14&cType=0&domainStartNode=23&docType=0&showa ll=Yes ). 17 Februari 2011 Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik . ANDI Yogyakarta, Yogyakarta, 2002. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kab. Solok dengan DPRD Kab. Solok nomor 36 Bup/2006, Nomor 19 DPRD/2007 tentang prioritas dan plafon anggaran sementara kabupaten solok tahun 2008, arosuka 2007 Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kab. Solok dengan DPRD Kab. Solok nomor 601/Bup/2007, Nomor 20/DPRD/2006 tentang prioritas dan plafon anggaran sementara kabupaten solok tahun 2007, arosuka 2006 Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kab. Solok dengan DPRD Kab. Solok nomor 050/396/Bappeda/2008, Nomor 25 tahun 2008 tentang prioritas dan plafon anggaran sementara kabupaten solok tahun 2009, arosuka 2008

27


Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kab. Solok dengan DPRD Kab. Solok nomor 052/396/Bappeda/2009, Nomor 24 tahun 2009 tentang prioritas dan plafon anggaran sementara kabupaten solok tahun 2010, arosuka 2009 Pemerintah Kabupaten Solok, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Akhir Masa Jabatan Bupati Solok periode 2005-2010, Arosuka 2010 Pemerintah Kabupaten Solok, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2010, Arosuka 2011 Pemerintah Kabupaten Solok, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Akhir Masa Jabatan Bupati Solok periode 2005-2010, Arosuka 2010 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, di ( http://ngada.org/pp8-2008.htm ) Peraturan Pemerintah RI no.8 tahun 2008 di ( http://ngada.org/pp8-2008.htm ) Peraturan menteri dalam negeri nomor 26 tahun 2006 tentang Pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun anggaran 2007. di ( http://www.dsfindonesia.org/userfiles/Permendagri_26_2006.pdf ). 17 Februari 2011 Peraturan Bupati Solok No.36 tahun 2008 tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2007, Solok 2008 Peraturan Bupati Solok No.39 tahun 2009 tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2008, Solok 2009 Peraturan Bupati Solok No.35 tahun 2010 tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2009, Solok 2008 Peraturan Bupati Solok No.36 tahun 2011 tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2010, Solok 2011 Peraturan Daerah Solok No.10 tahun 2007 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Solok tahun 2007, solok 2007 Peraturan Daerah Solok No.14 tahun 2008 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Solok tahun 2007, solok 2008

28


Peraturan Daerah Solok No.5 tahun 2009 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Solok tahun 2007, solok 2009 Peraturan Daerah Solok No.10 tahun 2010 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Solok tahun 2010, solok 2010 Peraturan Bupati nomor 15 tahun 2006, rencana kerja pemerintah daerah kabupaten solok tahun 2007, arosuka 2006 Peraturan Bupati nomor 14 tahun 2007, rencana kerja pemerintah daerah kabupaten solok tahun 2008, arosuka 2007 Peraturan Bupati nomor 18 tahun 2008, rencana kerja pemerintah daerah kabupaten solok tahun 2009, arosuka 2008 Peraturan Bupati nomor 20 tahun 2009, rencana kerja pemerintah daerah kabupaten solok tahun 2010, arosuka 2009 Peraturan Daerah No. 16 tahun 2008, RPJMD review Kabupaten Solok Pemerintah Kabupaten Solok, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Akhir Masa Jabatan Bupati Solok periode 2005-2010, Arosuka 2010 Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah di (http://www.presidenri.go.id/DokumenUU.php/138.pdf) Planning, Programming And Budgeting System (PPBS) di ( http://id.wikipedia.org/wiki/PPBS ) , 18 Januari 2011 Republik

Indonesia. Buku Pegangan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah edisi Tahun 2008.

Pemerintahan

dan

di (http://www.bappenas.go.id/node/42/539/buku-pegangan-2008 penyelenggaraan-pemerintahan-dan-pembangunan-daerah/). 28 Maret 2011 Rini Oktavianti, Analisis Konsisteni Perencanaan dan Penganggaran Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Solok Selatan. Tahun 2008 Rutiana D. Wahyuningsih, Mulyanto, 2007: 101 halaman. Responsibilitas Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Studi Konsistensi Dokumen RKPD, PPAS, dan APBD th 2008 dari aspek Pro Job, Pro Poor, dan Pro Growth di Kabupaten Palopo, Semarang, Klaten, Nagan Raya, Aceh Jaya, Simalungun, Malang, dan Probolinggo) RPJM kementrian perhubungan di ( http://www.hubdat.web.id/downloads/rendat/rpjmdarat.pdf )

29

ANALISIS-PERENCANAAN-DAN-PENGANGGARAN.pdf

Recommend Documents