ANALISIS PENGANGGARAN MODAL (CAPITAL BUDGETING) PADA PROYEK PENGEMBANGAN PELABUHAN .doc

MAKALAH INDIVIDU
PENELITIAN TERAPAN AKUNTANSI MANAJEMEN

ANALISIS PENGANGGARAN MODAL (CAPITAL BUDGETING) PADA PROYEK PENGEMBANGAN
PELABUHAN









Disusun oleh:

"Anang Febri Sulistyono "No. Daftar "05 "
" "Hadir " "
"Mahasiswa Tugas Belajar pada PKN STAN "
"Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara "
"Unit Kantor Asal : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)"
"Raha "
"Mobile Phone : 0811 405 050290 "
"Alamat E-mail : [email protected] "


NPM 1401160308
Kelas 8D Program Studi D-IV (Alih Program)



Penelitian Terapan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Semester Genap
Tahun Akademik 2016/2017

Juli, 2017



Daftar Isi
ABSTRAK 2
BAB I – PENDAHULUAN 3
1.1 Latar Belakang Objek dan Topik 3
1.2 Tujuan Penelitian 4
1.3 Ruang lingkup 4
1.4 Subject Matter 4
BAB II – LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 5
2.1. Landasan Teori 5
2.1.1. Penganggaran Modal (Capital Budgeting) 5
2.1.2. Metode penganggaran modal/Capital Budgeting 5
2.1.3. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) 6
2.2. Kajian Pustaka 7
BAB III – METODE PENELITIAN 8
3.1. Objek Penelitian 8
3.2. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data 8
3.3. Sifat Penelitian dan Metode Pengolahan Data 8
BAB IV – PEMBAHASAN 9
4.1. Skema Pembiayaan KPBU Pelabuhan Baubau 9
4.1.1. Estimasi Kebutuhan Dana (Biaya Proyek) dan Pendapatan (Arus Kas
Bersih) 10
4.1.2. Kajian Aspek Ekonomi 12
4.1.3. Kajian Komersial 14
4.2 Perhitungan Capital Budgeting 15
BAB V – KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 18
5.1 Kesimpulan 18
5.2 Rekomendasi 18
5.3 Keterbatasan 19
Daftar Pustaka 20








ABSTRAK

Setiap organisasi pastilah memiliki sumber daya terbatas yang harus
digunakkan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Proses penganggaran modal
yang lemah dapat berakibat fatal. Hal ini dapat berlaku juga bagi
organisasi public. Untuk melaksanakan penganggaran modal yang bagus, harus
diperhatikan baik aspek finansial maupun non-finansial
Tulisan ini membahas proses simulasi implementasi konsep penganggaran
modal pada proyek pengembangan pelabuhan Baubau, Sulawesi Tenggara. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk menguji penerapan penganggaran modal pada
proyek pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proyek pembangunan
pelabuhan Baubau tidak dapat menghasilkan profit bagi investor. Hal ini
dikarenakan posisi pelabuhan Baubau yang berada di remote area. Untuk itu,
pemerintah harus menyediakan porsi pembiayaan untuk mendanai proyek
pengembangan pelabuhan Baubau.


Kata Kunci: Penganggaran modal; Biaya dan manfaat; infrastruktur.





ABSTRACT

Every organization has limited resources that should be used to
maintain or enhance its long-run profitability. Poor capital investment
decisions can be disastrous. This logic could also be applied to the
government entities. To make a sound capital investment decision,
government must estimate wheter financial or non financial aspect.
This paper discusses the implementation of Capital Budgeting concept at
the proposal of the development of Baubau Harbor in Buton Island, Sout-East
Sulawesi. The purpose of this research is to measure the possibility of
appliying capital budgeting for government agencies project. The result
shows that developing this kind of project will not generate enough profit
for the investor. It has something to do with the way Baubau harbour is
located in a rather remote area. Therefor, the government need to share a
portion of the funds needed to finance this project.



Keywords: Capital budgeting; Cost and benefit; Infrastructure.









BAB I – PENDAHULUAN





1.1 Latar Belakang Objek dan Topik

Di dalam pembukaan UUD tahun 1945, tujuan negara Indonesia salah
satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Dengan kata lain,
penyelenggaraan negara oleh pemerintah dilakukan sebesar-besarnya untuk
kepentingan rakyat. Salah satu yang harus menjadi perhatian pemerintah
adalah sektor transportasi dan perhubungan.

Kondisi geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan menyebabkan
kebutuhan terhadap transportasi laut antar pulau menjadi sangat krusial.
Namun demikian, sampai dengan tahun 2017, jumlah pelabuhan di Indonesia
masih sangat terbatas bila dibandingkan dengan negara-negara maritime
lainnya.

Tabel – 01. Kondisi Infrastruktur Pelabuhan Beberapa Negara

Sumber: Kemenhub

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengindikasikan
bahwa perlunya penyediaan infrastruktur pelabuhan sebagai tempat
perpindahan intra dan antar moda transportasi. Pembangunan pelabuhan
tersebut harus direncanakan secara tepat, memenuhi persyaratan teknis
kepelabuhanan, kelestarian lingkungan dan memperhatikan keterpaduan intra
dan antar moda transportasi.

Namun demikian, total kebutuhan pendanaan untuk pembangunan
infrastruktur hingga tahun 2019 adalah 5.519,4 Triliun Rupiah sementara
sumber pendanaan yang diharapkan dari APBN, APBD, dan BUMN hanya mencapai
3.827,1 Triliun Rupiah atau sekitar 69,34% dari seluruh total kebutuhan
pendanaan sehingga masih terdapat gap sebesar 1.692,3 Triliun Rupiah atau
sekitar 30,66% dari total kebutuhan pendanaan.

Tabel – 02. Perkiraan Kebutuhan Pendanaan 2015-2019

Sumber: Bappenas

Salah satu opsi pendanaan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah
adalah skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha). KPBU adalah
kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah
ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha
Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya
menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko
diantara para pihak.

Salah satu proyek pembangunan infrastruktur yang direncanakan untuk
dilaksanakan menggunakan skema KPBU adalah proyek pengembangan Pelabuhan
Baubau. Pelabuhan Baubau terletak di Pulau Buton Sulawesi Tenggara. Proyek
ini penulis nilai merupakan proyek yang krusial karena terdapat wacana
untuk menjadikan daerah ini sebagai provinsi baru. Untuk itu, penulis ingin
melakukan penelitian untuk menilai bagaimanakah perencanaan keuangan dalam
proyek yang penting ini.


1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dengan penelitian ini adalah:
Untuk melakukan simulasi perhitungan Analisa penganggaran modal
(capital budgeting) dalam proyek pengembangan pelabuhan Baubau;

Untuk mengetahui apakah proyek pengembangan pelabuhan Baubau layak
untuk dilaksanakan;


1.3 Ruang lingkup

Ruang lingkup penelitian terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini difokuskan pada
analisis penganggaran modal pembangunan belanja modal berupa
pengembangan pelabuhan;
Proyek pembangunan yang dibahas adalah pengembangan pelabuhan
Baubau di pulau Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;

1.4 Subject Matter

Pertanyaan penulis "Apakah proyek pembangunan dan pengembangan
pelabuhan Baubau feasible bila dilihat dari kacamata penganggaran modal?"
menjadi topik yang memiliki keterkaitan dengan Akuntansi Manajemen dalam
penerapan capital budgeting/capital investment decicions making.

Mengingat begitu krusialnya pembangunan infrastruktur dalam
pemerintahan Presiden Jokowi dan mengingat begitu besarnya potensi KPBU
sebagai solusi pemerintah untuk menanggulangi permasalahan kekurangan
kebutuhan dana untuk tujuan pembangunan, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan tema penganggaran modal (capital budgeting)

Manfaat yang diharapkan bisa dicapai dari hasil penelitian ini adalah
sebagai berikut:
Manfaat akademis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai
penganggaran modal/capital budgeting pada belanja modal pemerintah,
dalam hal ini pembangunan pengembangan pelabuhan Baubau;

Manfaat praktis

Diharapkan dapat membantu pemerintah dan pihak swasta dalam
menentukan kelayakan program pembangunan pelabuhan Baubau dari sisi
analisis penganggaran modal.


BAB II – LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA





2.1. Landasan Teori


2.1.1. Penganggaran Modal (Capital Budgeting)

Keputusan investasi mempunyai dimensi waktu jangka panjang, sehingga
keputusan yang diambil harus dipertimbangkan dan direncanakan dengan baik
karena mempunyai konsekuensi jangka panjang. Proses pengambilan keputusan
investasi ini disebut sebagai capital budgeting.

Mowen, dkk (2012, 624) mendefinisikan capital investment decisions
sebagai sebuah proses perencanaan, penentuan tujuan dan prioritas, mengatur
penganggaran, dan menggunakan kriteria tertentu untuk memilih asset jangka
panjang. Oleh karena capital investment decisions memerlukan penggunaan
sumber daya yang besar dan berakibat pada periode yang panjang, maka
diperlukan perencanaan yang matang untuk memperkecil resiko kegagalan.

Di lain sisi, Hansen dan Mowen (2007, 564) menyatakan bahwa secara
konseptual, definisi mengenai capital budgeting adalah sebagai berikut:
Capital investment decisions are concerned with the process of
planning, setting goals and priorities, arranging financing, and using
certain criteria to select long-term assets. Because capital investment
decisions place large amounts of resources at risk for long periods of
time and simultaneously affect the future development of the firm, they
are among the most important decisions managers make.

Capital budgeting bermanfaat sebagai alat untuk menganalisis dan
mengevaluasi perencanaan dari penanaman dana ke dalam barang modal,
sehingga dapat dikatakan bahwa penanaman modal punya arti penting bagi
perusahaan untuk diputuskan. Selain itu, dana yang dikeluarkan oleh
perusahaan cukup besar dan dana tersebut terikat untuk jangka waktu yang
panjang. Oleh karena itu, perusahaan harus menunggu selama waktu yang
panjang sampai seluruh dana yang tertanam dapat diperoleh kembali.


2.1.2. Metode penganggaran modal/Capital Budgeting

Suatu investasi byang menyangkut aktiva tetap harus diperhitungkan
secara seksama. Sebab apabila investasi yang telah dilakukan tetapi
kemudian terjadi kekeliruan pada perhitungannya maka akan sulit menarik
kembali dana yang tertanam. Sehingga, menilai ekonomis tidaknya suatu
investasi dapat digunakan beberapa metode yang sering dipakai.

Metode payback period

Metode ini digunakan untuk mengukur seberapa cepat investasi bisa
kembali atau waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk memperoleh kembali
modal awalnya. Hasil dari perhitungan ini adalah berupa satuan waktu
seperti tahun dan bulan kalau periode payback ini lebih pendek dari pada
yang diisyaratkan, maka proyek dikatakan menguntungkan dan sebaliknya.
Metode payback dibutuhkan untuk menutup initial invesment dari suatu
proyek.



Akan tetapi, jika arus kas tidak tetap jumlahnya, maka periode
pengembalian dihitung dengan menambahkan arus kas tahunan sampai waktu
ketika investasi awal diperoleh kembali. Jika pembagian satu tahunan
diperlukan, diasumsikan bahwa jumlah arus kas adalah tetap setiap tahun.

Metode Net Present Value (NPV)
Net present value merupakan metode yang dipakai untuk menilai usulan
proyek investasi yang mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Arus kas
yang dipakai adalah arus kas yang didiskontokan atas dasar biaya modal
(cost of capital) atau rate of return perusahaan/interest rate yang
diinginkan.






Keputusan tentang apakah suatu usulan proyek investasi diterima atau
ditolak ditentukan oleh nilai NPV-nya. Jika NPV positif, artinya dana
yang diinvestasikan dalam proyek tersebut dapat menghasilkan present
value cash flow lebih besar dari present value original investment.
Sebaliknya, jika NPV negatif artinya dana yang diinvestasikan dalam
proyek tersebut dapat menghasilkan present value cash flow lebih kecil
dari present value original investment. Dengan demikian, suatu usulan
proyek investasi diterima jika NPV-nya lebih besar nol. Sebaliknya, suatu
usulan proyek investasi ditolak jika NPV-nya lebih kecil dari nol.

Metode Internal Rate of Return (IRR)
Internal rate of return adalah tingkat bunga yang dapat menjadikan
NPV sama dengan nol, karena present value dari cash flow pada tingkat
bunga tersebut sama dengan internal investasinya. Metode ini juga
memperhitungkan nilai waktu dari uang, sehingga cash flow yang digunakan
telah didiskontokan atas dasar cost of capital/interest rate/required
rate of return. Persamaan berikut ini dapat digunakan untuk mencari nilai
IRR:







Langkah-langkah untuk menghitung IRR sebagai berikut:
Hitung present value atas cash flow yang dihasilkan usulan
proyek investasi tersebut dengan menggunakan interest rate
yang dipilih secara sembarang.

Bandingkan hasil perhitungannya dengan nilai OI-nya.

Jika hasilnya negatif, cobalah dengan interest rate yang lebih
kecil.

Jika hasilnya positif, cobalah dengan interest rate yang lebih
besar.

Lanjutkan langkah di atas sampai present valuenya mendekati OI
(selisih present value dengan original investment = -1 dan +
1).

Menghitung tingkat diskonto dari usulan proyek investasi
tersebut dengan teknik interpolasi.

IRR yang lebih besar cost of capital/interest rate artinya dapat
menghasilkan
present value cash in flow lebih besar dari present value original
investment, sehingga internal rate of return-nya lebih besar dari cost of
capital/interest rate.

Suatu usulan proyek investasi diterima jika IRR-nya lebih besar atau
sama dengan cost of capital/interest rate. Sebaliknya, suatu usulan
proyek investasi ditolak jika IRRnya lebih kecil dari cost of capital
/interest rate/required rate of return.


2.1.3. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

KPBU adalah kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam
Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada
spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala
Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian/ seluruhnya menggunakan
sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para
pihak.

Tahap pelaksanaan skema KPBU diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan
Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, yaitu sebagai berikut:
Tahap perencanaan KPBU
Tahap penyiapan KPBU
Tahap transaksi KPBU

2.2. Kajian Pustaka

Selama lebih dari setengah abad, terjadi perubahan dalam paradigm
praktek investasi yang dilakukan perusahaan-perusahaan dunia yang
dibuktikan oleh berbagai peneliti dunia (Batra dan Verma, 2014 – 30).
Sebuah penelitian pada tahun 1960an dan awal 1970an menemukan bahwa metode
capital budgeting payback period dan accounting rate of return (ARR) lebih
dominan digunakan. Kebanyakan penelitian yang dilakukan selama periode ini
melaporkan bahwa model discounted cash flow (DCF) merupakan metode yang
kurang popular (Baker dan Beardsley, 1972 – 121)

Namun demikian, perubahan paradigma mulai dirasakan sejak akhir tahun
1980an saat berbagai survey menemukan bahwa telah terjadi perubahan tren
bertambahnya penggunaan metode DCF (seperti IRR dan NPV). Tren ini diikuti
dengan semakin berkurangnya penggunaan metode Non-DCF.

Di mulai sejak akhir tahun 1990an dan sampai tahun 2000an, ada suatu
penelitian untuk mencari tahu perbedaan penggunaan metode capital budgeting
di berbagai perusahaan dengan ukuran yang bervariasi dan karakter yang
berbeda-beda. Dari penelitian tersebut, diitemukan bahwa perusahaan besar
cenderung bergantung pada metode DCF sementara perusahaan kecil lebih
sering menggunakan metode non-DCF (Anand, 2002 – 32), (Wnuk-Pel, 2014 –
614).

Di era modern, berbagai penelitian mengemukakan hasil bahwa proses
analisa capital budgeting cenderung semakin luas cakupannya. Proses
decision making mulai meng-cover berbagai aspek yang luas seperti aspek
strategik, teknis, politis, sosial, hukum dan lingkungan (Adler, 2006 – 3).

Kemudian dalam tulisan ini, penulis menggunakan penelitian oleh
Pringadi Abdi Surya (2016). Penelitian tersebut melakukan analisis capital
budgeting atas pelaksanaan program pembangunan irigasi di provinsi Jawa
Barat dengan mensimulasikan enam kondisi yang mungkin terjadi. Kondisi
tersebut merupakan kombinasi dari target kenaikan IP dengan sebaran harga
gabah kering hasil sistem irigasi. Hasil dari penelitian tersebut
menunjukkan bahwa proyek pembangunan irigasi layak untuk dilaksanakan.





BAB III – METODE PENELITIAN





3.1. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam tulisan ini adalah proyek pengembangan pelabuhan
Baubau yang dibangun menggunakan skema (KPBU). Pelabuhan Baubau berada di
pulau Buton, Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara. Status Pelabuhan
Baubau adalah Pelabuhan yang tidak diusahakan yang diselenggarakan oleh
pengelolaan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Baubau sebagai UPT Pusat.
Kondisi fasilitas pelabuhan yang ada pada dasarnya sangat memadai untuk
saat ini dengan adanya penambahan dermaga tahun anggaran 2009-2012 dengan
panjang total 120 meter. Namun, diprediksi fasilitas pelabuhan tidak akan
cukup dalam waktu beberapa tahun mendatang.

3.2. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data
sekunder. Data sekunder berupa proposal program pengembangan pelabuhan
Baubau. Data yang diperoleh tersebut terdiri dari modal awal proyek, biaya
operasional, proyeksi umur pelabuhan, proyeksi tarif pelayanan pelabuhan
dan hasil pendapatan pelabuhan.




Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
metode studi dokumen. Dalam metode studi dokumen, pengumpulan data
dilakukan dengan cara mencari, memilih, dan mengunduh dokumen elektronik.
Pertimbangan dalam mengumpulkan data adalah sesuai dengan karakteristik
data sekunder, yaitu kesesuaian data dan kecukupan data.


3.3. Sifat Penelitian dan Metode Pengolahan Data

Metode yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah metode
kualitatif deskriptif. Metode deskriptif dirancang untuk mengumpulkan
informasi tentang keadaan nyata sekarang kemudian memaparkannya secara
verbal.

Sedangkan metode penelitian kualitatif yakni berdasarkan pada fondasi,
paradigma, perumusan masalah, tahap-tahap dan teknik penelitian, kriteria
dan teknik pemeriksaan data, analisis dan penafsiran data. Data yang
didapatkan kemudian dihitung dengan metode dalam capital budgeting untuk
menilai kelayakan investasi.





BAB IV – PEMBAHASAN




4.1. Skema Pembiayaan KPBU Pelabuhan Baubau

Untuk memenuhi kebutuhan demand di Pelabuhan Baubau yang semakin
meningkat setiap tahunnya, serta untuk mendukung program jangka panjang
dalam konsep pembangunan pemerintah Kota Baubau yang bertujuan menjadikan
Kota Baubau Pintu Gerbang Ekonomi dan Pariwisata di Sulawesi Tenggara, maka
dirasa perlu untuk dilakukan sebuah proyek pengembangan Pelabuhan.

Pelabuhan Baubau merupakan salah satu pelabuhan dengan perkembangan
kegiatan ekonomi yang lebih pesat dibandingkan dua pelabuhan lainnya di
Kota Baubau. Selain itu, Pelabuhan Murhum Baubau memiliki status sebagai
Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Direktorat Jenderal
(Dirjen) Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

Melihat status serta keberadaannya yang cukup vital bagi transportasi
dan perekonomian maka pemenuhan kebutuhan pergerakan di Pelabuhan Baubau
perlu menjadi prioritas pengembangan. Karena anggaran Pemerintah terbatas,
maka perlu dibantu dari anggaran/investasi swasta untuk mencukupi kebutuhan
pendanaan penyediaan infrastruktur secara berkelanjutan.





Gambar – 01. Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha

Sebagai proyek infrastruktur yang dikembangkan berdasarkan skema KPBU,
maka proyek pengembangan pelabuhan Baubau diharapkan dapat dibiayai oleh
badan usaha pelaksana. Dalam rangka pembiayaan Proyek, badan usaha
pelaksana pada umumnya akan mendapatkan pembiayaan dari kreditor (lembaga
keuangan) dan modal sendiri. Komposisi antara pembiayaan yang bersumber
dari kreditor dalam bentuk pinjaman dan pembiayaan yang bersumber dari
modal sendiri/ekuitas perlu ditetapkan sesuai dengan kajian kelayakan
finansial sehingga Proyek dapat dikembangkan secara efisien dengan biaya
yang terjangkau.

Mengingat Proyek dikembangkan dengan skema pembayaran ketersediaan
layanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.08/2015 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
("Permenkeu 190/2015") maka pengembalian investasi badan usaha pelaksana
didasarkan pada pembayaran berkala yang dilakukan oleh PJPK atas
ketersediaan pelayanan infrastruktur oleh badan usaha pelaksana. Dalam hal
ini, PJPK harus memastikan tersedianya anggaran untuk melakukan pembayaran
ketersediaan layanan tersebut, dan disisi lain badan usaha pelaksana harus
memastikan tersedianya layanan sesuai dengan indikator kinerja yang telah
diperjanjikan untuk memastikan diperolehnya pembayaran dari PJPK.

Sesuai dengan Pasal 3 dan 6 Permenkeu 190/2015, PJPK harus
menganggarkan dana pembayaran ketersediaan layanan dalam APBN dan
memastikan melakukan pembayaran ketersediaan layanan sesuai dengan
mekanisme APBN.

Dalam rangka implementasi skema KPBU dalam Proyek, skema kelembagaan
didasarkan pada pembangunan dan pengembangan pelabuhan pada awalnya.
Pelabuhan Baubau dibangun dan dikembangkan dengan investasi pemerintah
pusat dengan sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN). Berdasarkan pada hal tersebut, maka Penanggung Jawab Proyek
Kerjasama (Selanjutnya disebut "PJPK") adalah Pemerintah Pusat c.q.
Kementerian Perhubungan. PJPK akan menggunakan dan mengijinkan Badan Usaha
untuk menggunakan, mengoperasikan, merehabilitasi, meningkatkan, memelihara
dan memperbaiki aset eksisting yang dimiliki oleh PJPK, Pemerintah Pusat
c.q Kementerian Perhubungan. Hal ini merupakan bentuk kerjasama pemanfaatan
barang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2014
tentan Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

Dalam hal pemilihan bentuk pemanfaatan barang milik negara/daerah
terkait Proyek, skema kerjasama yang dapat diimplementasikan adalah
kerjasama pemanfaatan (untuk aset eksisting) dan skema Bangun Guna Serah
(Build Operate Transfer) untuk aset yang akan dibangun. Ketentuan lebih
lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sewa, pinjam pakai, kerjasama
pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna barang milik negara
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Dalam hal ini ketentuan mengenai
tata cara yang dimaksud adalah tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Negara.


4.1.1. Estimasi Kebutuhan Dana (Biaya Proyek) dan Pendapatan (Arus Kas
Bersih)

Proyek pengembangan Pelabuhan Baubau direncanakan akan dilaksanakand
selama tiga tahun. Pengerjaan proyek dibagi menjadi tiga kelompok besar
yaitu perkerjaan reklamasi, pembangunan infrastruktur terminal peti kemas
dan pengembangan fasilitas terminal peti kemas.

Mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 78 Tahun 2014 mengenai
Standar Biaya di Lingkungan Kementerian Perhubungan, didapatkan harga
satuan per m2 untuk bangunan deck on pile sebesar Rp 9.669.150,00 dengan
indeks kemahalan kota baubau adalah 1,0493. Berdasarkan acuan harga
tersebut didapatkan perkiraan biaya konstruksi pengambangan dermaga di Kota
Baubau sebagai berikut:

Tabel – 03. Estimasi Kebutuhan Dana Proyek Pengembangan Pelabuhan


Sumber: Proposal KPBU Pelabuhan Baubau, Pemerintah Daerah Baubau


Selanjutnya, pendapatan pelabuhan diperhitungkan dari pelayanan yang
dilakukan oleh pelabuhan. Pelayanan di Pelabuhan Baubau meliputi pelayanan
pada angkutan penumpang, angkutan barang umum (multi purpose) dan angkutan
peti kemas. Selain itu, juga diperhitungkan jasa-jasa pelayanan dermaga
yang meliputi jasa labuh, jasa pemanduan, jasa penumpang, jasa tambat,
kegiatan operasi kapal, kegiatan operasi lapangan, kegiatan operasi
Container Freight Station dan pendapatan jasa biaya administrasi. Secara
lebih lengkap komponen pendapatan pelabuhan Baubau ditampilkan dalam Tabel
– 04.
Tabel – 04. Proyeksi Pendapatan Pelabuhan Baubau Tahun Pertama

Sumber: Kemenhub



Khusus untuk terminal peti kemas dan barang umum, terdapat beberapa
komponen pendapatan jasa yang diterima oleh penyelenggara pelabuhan sebagai
imbal jasa pelayanan yang diberikan. Pelayanan tersebut meliputi:

Kegiatan operasi kapal, terdiri atas : Kegiatan dermaga, Stevedoring,
Haulage/trucking, shifting, buka tutup palka, lift on/lift off;

kegiatan operasi lapangan, terdiri atas: penumpukan, lift on/lift
off, gerakan ekstra, relokasi, dan angsur;

kegiatan operasi Container Freight Station, terdiri atas: stripping/
stuffing, penumpukan,penerimaan penyerahan

kegiatan pelayanan tambahan seperti biaya administrasi, inter
terminal transfer, dan lain-lain.

Sedangkan untuk pelayanan jasa terminal penumpang, pendapatan yang
didapatkan oleh pelabuhan dapat meliputi pendapatan atas jasa pelayanan
jasa terminal penumpang, pengembangan usaha terkait pelayanan penumpang
seperti restoran, tempat istirahat temporer, dan sebagainya.





4.1.2. Kajian Aspek Ekonomi

Kajian ekonomi bertujuan untuk melihat dampak atau kontribusi dari
suatu proyek terhadap masyarakat dan negara. Kajian ekonomi menjadi dasar
bagi Pemerintah dalam mengambil keputusan untuk merealisasikan proyek atau
tidak.

Kota Baubau merupakan daerah penghubung (connecting/transit area)
antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Kota Baubau juga berperan sebagai daerah pengumpul hasil produksi dan
distributor kebutuhan daerah hinterlandnya, yaitu Kab. Buton, Kab. Muna,
Kab. Wakatobi, dan Kab. Bombana. Potensi komoditas dari Kota Baubau dan
hinterland-nya mencakup perikanan, budidaya rumput laut, budidaya mutiara,
pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, perindustrian, pariwisata.

Selama periode 2010-2013 bongkar muat peti kemas menunjukan pertumbuhan
yang cukup tinggi, yaitu rata-rata sebesar 37.73% (TEUS)/42.14% (Ton) untuk
bongkar peti kemas dan rata-rata sebesar 41,12% (TEUS)/33.10% (Ton) untuk
muat peti kemas. Melihat kondisi tersebut dan rencana Kota Baubau untuk
menjadi ibukota Provinsi Kepulauan Buton, maka pengembangan Pelabuhan
Baubau dipandang perlu untuk dilaksanakan. Beberapa manfaat dari
pengembangan Pelabuhan Baubau adalah sebagai berikut:

Memenuhi kebutuhan permintaan (demand)
Dengan pertumbuhan seperti saat ini, Pelabuhan Baubau akan mencapai
kapasitas maksimalnya pada tahun 2018. Jika Pelabuhan Baubau tidak
dikembangkan maka komoditas, baik dari Kota Baubau dan hinterland-nya
maupun dari KBI ke KTI dan sebaliknya, tidak dapat difasilitasi yang
selanjutnya berdampak pada terhambatnya arus distribusi secara langsung
serta terhambatnya pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung;



Meningkatnya pelayanan bagi pengguna
Fasilitas pelabuhan yang ada pada Pelabuhan Baubau saat ini belum
memadai
dibandingkan dengan permintaan yang ada. Hal ini berdampak pada lamanya
proses bongkar muat serta kualitas bongkar muat tersebut. Proses bongkar
muat yang lama mengakibatkan biaya sandar yang mahal serta mengakibatkan
beberapa komoditas, terutama komoditas yang cepat rusak seperti hasil
sumber daya alam, berpotensi rusak. Kualitas bongkar muat yang tidak baik
pun berpotensi merusak komoditas yang dibongkar-muat.
Dengan pengembangan Pelabuhan Baubau, diharapkan dapat meminimalisasi lama
proses bongkar muat serta memberikan kualitas pelayanan bongkar muat yang
optimal bagi pengguna. Hal ini akan meminimalisasi kerugian yang berpotensi
diderita oleh pengguna apabila kondisi Pelabuhan Baubau saat ini
dipertahankan;



Membuka peluang investasi dan lapangan kerja
Pengembangan Pelabuhan Baubau akan membuka peluang kerja, baik secara
langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, Pelabuhan Baubau akan
membutuhkan pegawai baru, baik selama masa konstruksi maupun operasi.
Pengembangan Pelabuhan Baubau juga akan menstimulus perkembangan
perekonomian di wilayah sekitarnya;

Meningkatnya PDRB
Perbaikan sistem distribusi komoditas barang dan manusia serta pertumbuhan
ekonomi di sekitar Pelabuhan Baubau akan memberikan dampak positif bagi
PDRB daerah. Rata-rata PDRB dan pertumbuhan PDRB kota pelabuhan lebih besar
daripada kota yang tidak memiliki pelabuhan. Peran pelabuhan menjadi sangat
penting mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga mobilitas
sosial dan perdagangan tidak akan terlepas dari peran pelabuhan;

Menurunnya tingkat kriminalitas
Wilayah pelabuhan selalu dikenal sebagai salah satu wilayah dengan tingkat
kriminalitas yang tinggi. Oleh karena itu pengembangan pelabuhan, yang
mencakup penataan area serta perbaikan fasilitas, diharapkan akan mencegah
peluang kriminalitas di pelabuhan tersebut;

4.1.3. Kajian Komersial

Kajian komersial terhadap pembangunan pelabuhan Baubau pada awalnya
dilakukan berdasarkan suatu keputusan yang menjawab pertanyaan apakah
pengguna jasa (masyarakat) harus membayar jasa layanan yang diberikan? Jika
jawabanannya ya berarti pemerintah harus memikirkan bagaimana caranya
memberi konsesi kepada pihak ketiga. Namun jika jawabannya adalah tidak,
maka pemerintah harus mulai berfikir bagaimana caranya membuat perhitungan
keuangan.






Gambar – 02. Kriteria Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha




Jika setelah dibuat model konsesi ternyata pendapatan mayoritsnya
diperoleh dari masyarakat, maka secara otomatis proyek tersebut adalah
proyek milik pemerintah (public), dan jika pendapatannya hanya minoritas
dari masyarakat, maka proyek tersebut merupakan kerjasama dengan swasta
(private).

Keputusan berikutnya apakah sektor swasta menanggung risiko permintaan
(demand) dan spesifikasi produk yang dihasilkan (ouput), jika jawaban kedua-
duanya tidak, maka proyek tersebut merupakan proyek kerjasama pemerintah
(public) dan sebaliknya jika jawabannya ya, maka proyek tersebut merupakan
kerjasama swasta.


4.2 Perhitungan Capital Budgeting

Seperti yang sudah disampaikan pada bagian sebelumnya, terdapat
beberapa metode penganggaran modal yang dapat dipergunakan untuk menilai
suatu usulan investasi layak atau tidak untuk direalisasikan. Namun dalam
tulisan ini, penulis akan menggunakan metode Net Present Value (NPV).
Kemudian metode Net Present Value (NPV) digunakan untuk menentukan porsi
pembiayaan yang menjadi bagian pemerintah dalam proyek pembangunan
pelabuhan Baubau.

Dalam perhitungan capital budgeting proyek pembangunan pelabuhan Baubau
dengan skema KPBU, penulis menggunakan beberapa asumsi. Asumsi yang
digunakan tersebut adalah sebagai berikut:


Tabel – 05. Proyeksi Pendapatan Pelabuhan Baubau Tahun Pertama


Sumber: Kemenhub

Proses konstruksi pengembangan pelabuhan Baubau direncanakan akan
memakan waktu tiga tahun. Kemudian umur masa manfaat pelabuhan diperkirakan
akan bertahan selama 30 tahun. Selama umur masa manfaat tersebut, pelabuhan
Baubau akan terus melakukan kegiatan pelayanan dan mendapatkan pendapatan
sesuai tarif yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan.
Diasumsikan bahwa setiap tahunnya, akan terjadi kenaikan tarif layanan
sebesar 7%. Laju inflasi diasumsikan setiap tahunnya adalah sebesar 5%.
Selain itu, terdapat biaya operasional dan maintenance yang akan dimasukkan
dalam perhitungan kelayakan proyek.

Metode payback period
Perhitungan capital budgeting pada tulisan ini diawali dengan
menggunakan metode payback period. Payback period dihitung dengan
menambahkan arus kas bersih setiap tahun dari proyeksi pendapatan
pelabuhan Baubau sampai pada tahun di mana jumlah biaya proyek awal
(initial outlay) dapat di-recover. Perhitungan payback period dapat
diamati pada Tabel – 06.

Pada awal tahun ke-17, dibutuhkan tambahan cash flow sebesar
Rp34.182.245.729 untuk mengembalikan total biaya investasi. Sementara
itu, selama tahun ke-17 diperkirakan akan terdapat cash inflow sebesar
Rp39.160.158.055. Jadi hanya sekitar 0,87 (sekitar sepuluh bulan) tahun
yang dibutuhkan untuk mengembalikan nilai Initial outlay. Dengan kata
lain, proyek pengembangan pelabuhan Baubau memiliki payback period selama
17,87 tahun.




Tabel – 06. Perhitungan Payback Period



Metode Net Present Value (NPV)
Selanjutnya, dalam penulis dalam penelitian ini menggunakan metode
perhitungan NPV untuk menilai kelayakan proyek. NIlai NPV proyek
pengembangan pelabuhan Baubau dihitung dengan menggunakan berbagai asumsi
dalam Tabel – 05.

Hasil perhitungan NPV menunjukkan hasil Rp-57.492.633.330. Dengan
demikian, proyek pengembangan pelabuhan Baubau tidak layak untuk
dilaksanakan berdasarkan perhitungan NPV. Namun, setelah diasumsikan
pemerintah turut membiayai porsi Initial Outlay sebesar Rp69.339.970.222,
NPV kemudian bernilai nol. Dengan demikian, Karena nilai NPV nol, maka
pemerintah memerlukan analisa pertimbangan lainnya untuk menentukan
apakah proyek tersebut layak untu dilaksanakan. Detil perhitungan NPV
disajikan dalam lampiran.

Porsi bantuan pembiayaan dari pemerintah diasumsikan di bagi ke
dalam tiga tahun pelaksanaan proyek pengembangan pelabuhan. Pembagian
tersebut berdasarkan proporsi initial outlay pertahun terhadap total
biaya proyek selama tiga tahun.

Metode Internal Rate of Return (IRR)
Metode ini mungkin merupakan metode yang paling banyak digunakan
sebagai salah satu teknik dalam mengevaluasi alternatif–alternatif
investasi. Dijelaskan bahwa IRR merupakan rate discount di mana nilai
present value dari cash inflow sama dengan nilai investasi awal suatu
proyek. Dengan kata lain IRR adalah rate discount di mana NPV dari proyek
tersebut = Rp0. IRR juga menggambarkan persentase keuntungan yang
sebenarnya akan diperoleh dari investasi barang modal atau proyek yang
direncanakan.

Perhitungan IRR untuk proyek pengembangan pelabuhan Baubau dilakukan
dengan menggunakan mekanisme trial and error. Awalnya dicari batas rate
yang menyebabkan hasil NPV positif mendekati nol. Kemudian dicari pula
batas rate yang menghasilkan perhitungan NPV negatif mendekati nol.
Selanjutnya dilakukan Teknik interpolasi.

Berdasarkan perhitungan interpolasi, ditemukan hasil IRR untuk
proyek pengembangan pelabuhan Baubau sebesar 7,36%. Perlu diingat bila
angka ini merupakan simulasi proyek tanpa dukungan porsi pembiayaan
pemerintah. Selanjutnya perhitungan IRR proyek pengembangan pelabuhan
Baubau dengan bantuan pembiayaan dari pemerintah sebesar Rp69.339.970.222
menghasilkan nilai IRR 9%.









BAB V – KESIMPULAN DAN REKOMENDASI




5.1 Kesimpulan

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) merupakan skema
pembiayan yang tepat untuk membiayai proyek pembangunan pelabuhan Baubau.
Hal ini tidak terlepas dari terbatasnya sumber daya pemerintah untuk
membiayai proyek pembangunan infrastruktur demi kemajuan negara.

Tahapan pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
dalam penyediaan infrastruktur meliputi tahap perencanaan KPBU, tahap
penyiapan KPBU, dan tahap transaksi KPBU. Dalam pelaksanaan KPBU, terdapat
beberapa kementerian/lembaga yang terlibat. Kementerian/lembaga yang
terlibat langsung dalam pelaksanaan KPBU adalah Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional atau Bappenas, Kementerian Keuangan, dan
Kementerian/Lembaga/Daerah/ BUMN/BUMD sebagai Penanggung Jawab Proyek
Kerjasama (PPJK).

Selain itu, terdapat juga Kementerian/Lembaga pendukung dalam
pelaksanaan KPBU yaitu Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Agraria
dan Tata Ruang (Badan Pertanahan Nasional), Komite Percepatan Penyediaan
Infrastruktur Prioritas (KPPIP), PT Sarana Multi Infrastruktur sebagai
Badan Penyiapan, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sebagai
badan usaha penjaminan infrastruktur (BUPI).

Dalam tahapan perencanaan KPBU, diperlukan adanya suatu kajian prastudi
kelayakan. Kajian ini bertujuan utnuk melakukan Analisa mengenai sumber
pembiayaan KPBU, rancangan KPBU, identifikasi risiko, kemudian analisis
pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana dan perhitugnan ekonomi dan
komersial proyek.

Dalam tahap perencanaan KPBU, diharuskan untuk dilakukan berbagai
kajian pendahuluan (prastudi kelayakan). Termasuk kedalam kajian tersebut
adalah kajian dalam aspek ekonomi dan komersial. Aspek kajian komersial
menghitung kelayakan keuangan proyek. Perhitugnan tersebut dapat
menggunakan berbagai indikator capital budgeting seperti Payback Period,
Net Present Value (NPV) maupun Internal Rate or Return (IRR).


5.2 Rekomendasi

1. Untuk membuat proyek pengembangan pelabuhan Baubau menjadi feasible,
pemerintah harus menanggung porsi pembiayaan proyek pengembangan
pelabuhan Baubau minimal sebesar Rp69.339.970.222. Nilai ini adalah
sebesar 23,8% dari jumlah total Initial Outlay proyek selama tiga tahun;




2. Dalam pelaksanaan proyek pengembangan pelabuhan Baubau, pemerintah tidak
perlu menyiapkan dukungan kelayakan (viability gap funding). Karena
pembayaran dapat menggunakan mekanisme Availability Payment (AP).
Mekanisme AP akan memberikan kepastian pengembalian investasi Badan Usaha
karena pembayaran dilakukan oleh pemerintah kepada Bada Usaha Pelaksana
secara berkala;


3. Pemerintah dapat memberikan penjaminan terkait beberapa risiko
pelaksanaan proyek pengembangan pelabuhan Baubau, seperti:

- Risiko politik & regulasi.

Kondisi politik yang dapat berubah sehingga dapat mengubah regulasi yang
kemungkinan dapat menimbulkan risiko negatif bagi proyek;

- Risiko penyesuaian pembayaran (adjustment).

Risiko terjadinya keterlambatan atau tidak dilakukannya penyesuaian
pembayaran AP sesuai dengan inflasi per tahunnya;

- Risiko pembayaran.
Risiko terjadinya penundaan atau tidak dilakukannya pembayaran AP oleh
pemerintah hingga melewati batas waktu yang dijanjikan di dalam kontrak;
Penjaminan atas risiko-risiko tersebut akan memberikan tambahan
kenyamanan bagi investor dan lender.


5.3 Keterbatasan

Sebagaimana penelitian pada umumnya, penelitian ini pun memiliki
keterbatasan. Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Keterbatasan waktu dalam penelitian dan keterbatasan data sehingga
penulis kurang melakukan eksplorasi yang lebih mendalam terhadap
permasalahan penelitian;

2. Penelitian ini memiliki keterbatasan data. Data yang diambil tidak
mencakup semua biaya dan manfaat kualitatif yang dapat diatribusikan
kepada proyek pembangunan pelabuhan Baubau. Penulis juga memiliki
keterbatasan dalam melihat objek secara keseluruhan.







Daftar Pustaka



Buku dan Jurnal Ilmiah:

Adler, R. W. 2006. Why DCF capital budgeting is bad for business and why
business schools should stop teaching it. Accounting Education. An
International Journal, 15(01), 3–10

Anand, M. 2002. Corporate finance practices in India: A survey. Vikalpa,
27(4), 29–56.

Baker, J. C., & Beardsley, L. J. 1972. Capital budgeting by US
multinational companies. Financial Review, 2(2), 115–121

Batra, Roopali, dan Verma, Satish. 2014. Capital Budgeting Practices in
Indian Companies. Management review, 29, 29-44

Hansen, Don R. dan Mowen, Maryanne M. 2007. Management Accounting 8th.
Mason: Thomson South-Western.

Mowen, Maryanne M., Hansen, Don R. dan Heitger, Dan L. 2012. Cornerstones
of Managerial Accounting 5th Edition. Mason: South-Western Cengage
Learning.

Wnuk-Pel, Tomasz. 2014. The Practice and Factors Determining the Selection
of Capital Budgeting Methods - Evidence from the Field. International
Scientific Conference; Economics and Management, 19(2), 23-25




Peraturan:

Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan
Badan Usaha dalam Menyediakan Infrastruktur

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2015
tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
dalam Penyediaan Infrastruktur



Website:

Website Resmi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia: http://www.
dephub.go.id/ (diakses pada 5 Juli 2017)