Dibuat Oleh: 1. Abednego Priyatama 2. Ana Dwi Pertiwi
Analisa Proyek Hambalang Asal Mula Proyek Hambalang Pada awalnya proyek Hambalang bernama Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional. Lahirlah Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang dicetuskan oleh Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional (Dirjen Kemendiknas) pada 2004. Namun namanya berubah menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahraga Nasional di tahun 2007 setelah ditangani Kemenpora. Menurut Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Andi Mallarangeng dalam Republika Rabu, 30 Mei 2012, tujuan dilaksanakannya proyek hambalang adalah atas dasar keinginan untuk meningkatkan prestasi olahraga di Indonesia terus dilakukan berbagai sarana dan prasarana pun dibangun untuk membina atlet-atlet elite maupun komunitas sekolah olahraga di tingkat nasional Pada awalnya proyek Hambalang yang diawali pembangunan fisik berupa masjid, asrama, infrastruktur, turap lapangan sepak bola dan pagar dimulai pada 2006. Lanjutan pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) mulai dilaksanakan tahun 2010. Adanya perubahan masterplan yang telah disempurnakan ini pun membuat anggaran proyek Hambalang membengkak dari Rp 125 miliar menjadi Rp 1,175 triliun. Berdasarkan penyelidikan KPK tahun 2012 anggaran proyek Hambalang sudah membengkak menjadi Rp 2,5 triliun. Menurut Sekretaris Kemenpora, Yuli Mumpuni, dalam Republika Rabu, 30 Mei 2012, menjelaskan bahwa membengkaknya anggaran proyek Hambalang dikarenakan adanya perubahan fungsi. Yang tadinya hanya untuk sekolah olahraga menjadi sarana untuk pembinaan dan latihan atlet Indonesia ke depan. Adapun tambahan venue yang akan berdiri di kompleks Hambalang antara lain GOR Serbaguna, tennis indoor, basket indoor, kolam renang, hall angkat besi dan angkat beban, hall senam dan gulat, lapangan latihan atletik hingga taman parkir.
Pelaku Proyek Hambalang. Proyek Hambalang yang ditangani Kemenpora ini dikerjakan oleh kerja sama operasional (KSO) PT Adhi Karya Tbk dan PT Wijaya Karya Tbk. Sedangkan konsultan perencanaan proyek Hambalang dilakukan oleh PT Yodya Karya (Persero).
Kasus Proyek Hambalang Penyelidikan kasus pembangunan pusat olahraga Hambalang ini berawal dari temuan KPK saat melakukan penggeledahan di kantor Grup Permai milik Muhammad Nazaruddin beberapa waktu lalu terkait penyidikan kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games. Nazaruddin yang juga terdakwa kasus dugaan suap proyek wisma atlet menyebutkan adanya keterlibatan Anas dalam kasus Hambalang. Kasus ini pun semakin mencuat ke publik ketika bangunan proyek Hambalang amblas di tiga titik, yakni fondasi untuk bangunan lapangan bulutangkis,bangunan gardu listrik, dan jalan nomor 13. Pelaksana proyek Hambalang mengklaim kerugian yang diakibatkan peristiwa amblesnya bangunan tersebut mencapai Rp 14 miliar. Sementara itu Koordinator Advokasi dan Investigas Sekretariat Forum Indonesia Untuk Transparancy (Fitra) Ucok Sky Khadafi dalam Republika 30 Mei 2012, mengatakan bahwa pihaknya telah memiliki data kerugian bangunan proyek yang rubuh. Nilai kerugian mencapai Rp 753 miliar dari total nilai proyek senilai Rp 1,2 triliun. Rp 253 miliar untuk pembangunan lanjutan fisik Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada 2010 dan Rp 500 miliar pada 2011 untuk pengadaan sarana olahraga pendidikan, pelatihan dan sekolah olahraga nasional Hambalang. Menurut Ucok, kerugian itu merupakan uang negara yang sudah dikeluarkan sejauh ini dalam membangun Hambalang. Nazaruddin dalam Kompas.com mengatakan bahwa ada aliran dana dari proyek Hambalang ke Anas. Dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun lalu menurut Nazaruddin, Anas membagi-bagikan hampir 7 juta dollar AS kepada sejumlah dewan pimpinan cabang. Uang 7 juta dollar AS tersebut berasal dari Adhi Karya selaku pelaksana proyek Hambalang. Selain itu, Nazaruddin juga mengungkapkan bahwa Anas membantu penyelesaian sertifikat lahan Hambalang yang sejak lama bermasalah. Berkat jasa Anas melobi Badan Pertanahan Nasional, Joyo Winoto, sertifikat lahan itu selesai diurus.
Berdasarkan penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Jakarta Rimanews kamis, 31 Mei 2012, ditemukan beberapa kejanggalan pada kasus proyek hambalang. Kejanggalan tersebut antara lain: 1. Peningkatan skala proyek Hambalang dibuat tergesa-gesa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2010. Diketahui, APBN-P lebih rawan dikorupsi ketimbang APBN dan, menurut ICW, sekitar 80 persen korupsi anggaran dilakukan melalui APBN-P. Pada mulanya, rencana awal proyek Hambalang hanya bersifat sekolah olahraga nasional yang anggarannya telah disetujui DPR sebesar Rp 125 miliar di masa Adhyaksa Dault yang kala itu menjabat sebagai Menpora. Namun proyek tersebut tidak bisa dilaksanakan karena terkendala oleh masalah kepemilikan lahan, dan oleh karenanya, anggaran Rp 125 miliar itu pun kala itu tidak bisa dicairkan. Selanjutnya, di era Menpora Andi Alfian Malarangeng, Proyek Hambalang akhirnya dapat dilaksanakan, namun, dengan memperluas atau merubah rencana proyek, yakni dari rencana semula sebagai sekolah olahraga Nasional diubah menjadi pusat olahraga Nasional dengan penambahan anggaran dari Rp 125 miliar menjadi Rp 1,2 triliun. Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto mengungkapkan bahwa proyek Hambalang ini ternyata sudah membengkak menjadi Rp 2,5 triliun. Bukan lagi Rp 1,2 triliun seperti semula sebagaimana yang selama ini diberitakan. Hal itu diketahui dari surat Sekretaris Menpora Wafid Muharam yang dikirimkan kepada Wakil Ketua Komisi X DPR RI Rully Chairul Azwar tanggal 22 Januari 2010 sebagai balasan dari memo pimpinan Komisi X DPR RI yang ditandatangani oleh Rully tanggal 20 Januari 2010. Dalam surat bernomor 0138.D/SESMENPORA/1/2010 tentang Usulan APBNP Tahun 2010, ada 3 poin yang disampaikan, salah satunya adalah pembangunan fasilitas olahraga di Hambalang. Berikut isi surat dari Wafid Muharam tanggal 22 Januari 2010: Kepada Yang terhormat Bapak Ir. Rully Chairul Azwar, M.Si Wakil Ketua Komisi X DPR RI di Jakarta.
Memenuhi memo bapak tanggal 20 Januari 2010 perihal bahwa awal pembahasan RAPBN-P 2010, dengan hormat perkenankanlah kami menyampaikan rencana usulan tambahan anggaran sebesar Rp1.535.825 miliar atau Rp1,535 triliun untuk kegiatan-
kegiatan prioritas yang belum terakomodir dalam DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2010 yaitu: a. Persiapan pelaksanaan Sea Games dan Asean Para Games 2011 sebesar Rp550 miliar antara lain dialokasikan untuk persiapan Rp50 miliar. Renovasi prasarana (venue) sebesar Rp200 miliar, pengadaan sarana/perlengkapan/peralatan/pertandingan sebesar Rp200 miliar dan Pembinaan Kontingen Nasional Rp100 miliar. Usul ini merupakan tindaklanjut permohonan kami kepada Menteri Keuangan melalui surat Nomor 3032.B/MENPORA/8/2009 tanggal 27 Agustus 2009. b. Lanjutan pembangunan tahap I Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Nasional dan Sekolah Olahraga Nasional Bukit Hambalang, Sentul, Bogor, sebesar Rp625 miliar, mengingat DIPA Kemenpora Tahun anggaran 2010 baru tersedia Rp125 miliar. Dapat kami informasikan bahwa usulan ini merupakan bagian dari rencana pembangunan Pusat Pembinaan Prestasi Olahraga Nasional tersebut yang secara keseluruhan memerlukan dana sebesar Rp2,5 triliun. c. Peningkatan kegiatan olahraga Pendidikan Nasional dan Daerah sebesar Rp360 miliar.
Bambang menjelaskan, dalam proyek Hambalang, KPK juga menelusuri dua poin penting. Pertama, soal pengadaan barang, dan kedua, soal konstruksi. Dari angka sebesar Rp 2,5 triliun itu, yang paling banyak tersedot untuk pengadaan barang. Besarannya mencapai Rp 1,4 triliun. Sedangkan pengadaan konstruksinya hanya mencapai Rp 1,1 triliun. 2. Sebagian anggota Komisi Olahraga DPR mengaku tak mengetahui peningkatan skala proyek Hambalang dari sekolah atlet senilai Rp 125 miliar menjadi pusat olahraga bernilai Rp 1,2 triliun dengan anggaran multi-tahun. Padahal menurut Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Andi Mallarangeng membengkaknya dana sudah disetujui oleh DPR. 3. Ada pembicaraan soal Hambalang antara Menteri Andi Alfian Mallarangeng dan terpidana Wisma Atlet M. Nazaruddin, Koordinator Anggaran Komisi Olahraga Angelina Sondakh, serta Ketua Komisi Olahraga Mahyudin pada 10 Januari 2010. Namun pengakuan Nazarudin ini telah dibantah oleh semua yang hadir pada pertemuan tersebut. 4. Lahan Hambalang yang labil dipaksakan menopang proyek besar. Menurut Koordinator Advokasi dan Investigasi Fitra, Uchok Sky Khadafi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/5) dalam Republika Rabu, 30 Mei 2012, mengatakan bahwa berdasarkan hasil
audit BPK 2009, seharusnya pembangunan dilakukan di Sentul, tetapi entah kenapa pembangunan tersebut malah dipindahkan ke Hambalang. Dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kemenpora tahun 2009 bernomor 67A/HP/XVI/05/2010 dan tertanggal 20 Mei 2010 dijelaskan bahwa nilai aset tetap tanah Kemenpora per 31 Desember 2009 sebesar Rp 9.238.075.100. Aset tetap berupa tanah milik Kemenpora adalah tanah yang berlokasi di Sentul, Bogor dengan luas 300 ribu meter persegi. Aset tetap berupa tanah milik Kemenpora bernilai sebesar Rp 9.238.075.100 tersebut masih berupa tanah kosong yang belum digunakan. Dan direncanakan akan dibangun gedung pusat pendidikan dan pelatihan olahraga tingkat nasional mulai tahun 2010," kata Uchok membacakan hasil audit BPK. Hal ini diperkuat dengan hasil rapat dengar pendapat Komisi X dengan pemerintah pada 20 Januari 2010. Salah satu kesimpulannya yaitu, Komisi X mendesak Menpora untuk menjelaskan secara komprehensif rencana pembangunan pusat olahraga terpadu nasional di Sentul. 5. Pengurusan sertifikat melibatkan Anas Urbaningrum. Kala itu Ketua Fraksi Demokrat--yang meminta anggota Komisi Pemerintahan Ignatius Mulyono, yang dekat dengan Kepala BPN Joyo Winoto. Hasilnya, dalam waktu kurang dari sebulan, sertifikat kelar, padahal surat tanah ini tidak selesai diurus sejak 2004. 6. Diduga ada kolusi dalam subkontrak pemegang proyek, PT Adhi Karya, dengan PT Dutasari Citralaras karena PT Dutasari Citralaras dimiliki kader Demokrat Munadi Herlambang, Atthiyah Laila (istri Anas), dan orang dekat Anas, Machfud Suroso. KPK meragukan PT Dutasari Ciptalaras memiliki kemampuan menjadi subkontraktor PT Adhi Karya menggarap proyek pembangunan komplek olahraga terpadu, di Hambalang Bogor, Jawa Barat. Nilai proyek yang mencapai lebih dari Rp 1,5 triliun seharusnya disubkontrakkan kepada perusahaan yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus. 7. Adhi Karya mensubkontrakkan sebagian pekerjaan ke Dutasari untuk pekerjaan yang bukan keahlian Dutasari, sehingga Dutasari mensubkannya lagi ke PT Bestindo Aquatek Sejahtera yang mendapatkan proyek pengolahan air limbah domestik di lahan Hambalang dari tender yang digelar oleh PT Dutasari Citralaras. Dan PT. Kurnia Mutu, yang menyuplai pipa tembaga untuk pendingin ruangan di kompleks Hambalang
8. Nazar beberapa kali menyatakan ada fee Rp 100 miliar dari Adhi Karya yang mengalir ke DPR dan untuk membiayai pemenangan Anas sebagai Ketua Umum Demokrat di Kongres Bandung, Mei 2010. 9. Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyerahkan 10 Laporan Hasil Analisis (LHA) proyek Hambalang kepada KPK. Dari 10 LHA tersebut, PPATK banyak mencatat transaksi mencurigakan yang terjadi dalam proyek tersebut. Bahkan dari data terakhir PPATK menemukan 23 transaksi mencurigakan dalam 10 LHA tersebut. Menurut peneliti ICW, Febri Diansyah, kejanggalan lainnya apabila ditinjau dari aspek profesionalitas dunia konstruksi adalah diduga adanya kualitas spesifikasi konstruksi bangunan di bawah standar. Hal ini terjadi karena pengerjaan proyek Hambalang yang dikerjakan oleh KSO PT. Adhi Karya dan PT. Wijaya Karya, disubkontrakkan hingga beberapa lapis. Subkontraktor diketahui mencapai 17 perusahaan, termasuk PT Dutasari Citralaras, yang mensubkan lagi ke PT Bestido dan PT Kurnia Mutu. Pensubkontrakan berlapis ini akan mengakibatkan inefisiensi dan menyulitkan dalam koordinasi pekerjaan. Serta diragukan bahwa standar prosedur dan hasil kerja yang ditetapkan oleh kontraktor utama akan sampai pada subkontraktor pada lapis paling bawah. Dan hal ini akan berujung pada saling lempar tanggung jawab, baik pada masa konstruksi, maupun pada masa pasca konstruksi (masa pemeliharaan). Kontraktor utama, yaitu kontraktor utama yang mengendalikan seluruh pekerjaan dan mengatur schedule proyek dan bertanggung jawab langsung kepada owner (pemberi tugas). Sedangkan subkontraktor adalah kontraktor-kontraktor baik skala besar maupun kecil, yang bekerja dibawah kendali kontraktor utama dan bertanggung jawab kepada kontraktor utama. Jadwal kerja, instruksi, metode dan standar-standar pekerjaan harus mengikuti standar dan ketentuan yang ditetapkan oleh kontraktor utama. Dalam sebuah proyek konstruksi, maka akan terlibat pihak-pihak dalam hubungan kerja di proyek tersebut, yaitu pemberi tugas (owner), perencana, konsultan pengawas (MK) dan kontraktor. Dalam pelaksanaannya, kontraktor akan mensubkan lagi bagian-bagian pekerjaan pada subkontraktor spesialis. Pada proyek-proyek swasta, selain subkontraktor yang menerima pekerjaan dari kontraktor utama, ada juga subkontraktor yang langsung menerima pekerjaan dari owner. Namun untuk proyek-proyek pemerintah, tidak dikenal subkontraktor yang mendapatkan pekerjaan langsung dari owner. Owner untuk pekerjaan proyek pemerintah hanya berhubungan dengan kontraktor
utama. Yang ada, mungkin adalah “subkontraktor titipan” (yang tidak dikenal secara legal). Semua subkontraktor yang bekerja dibawah kendali kontraktor utama adalah spesialis di bidangnya. beberapa subkontraktor spesialis untuk pekerjaan struktur misalnya subkon pancang subkon waterproofing dan subkon bekisting. Pekerjaan yang langsung dikerjakan sendiri oleh kontraktor utama biasanya mencakup pembesian struktur, pengecoran beton, pekerjaan pasang bata dan plesteran, serta pekerjaan lantai dan dinding keramik (wet system). Jadi sebenarnya hanya sedikit yang dikerjakan langsung oleh kontraktor utama. Tapi kontraktor utama tetap bertanggung jawab penuh kepada owner, atas semua pekerjaan, termasuk yang dikerjakan oleh subkontraktor. Sedangkan pada proyek Hambalang ini, seorang petugas keamanan proyek Adhi Karya, Apay, menyatakan PT Dutasari merupakan subkontraktor di Bukit Hambalang. “Dutasari itu merupakan subkon (subkontraktor) seluruh proyek Hambalang,“ kata Apay. Mensubkontrakkan seluruh pekerjaan adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam dunia professional konstruksi. Hal ini berlaku, baik bagi kontraktor utama maupun subkontraktor. Baik itu di proyek pemerintah maupun di proyek swasta. Hal ini berkaitan dengan etika profesionalisme dalam pekerjaan konstruksi. Pihak yang mensubkontrakkan pekerjaan secara keseluruhan tak ubahnya seperti broker, yang tidak mempunyai keahlian spesifik di bidangnya. Data tentang PT Dutasari Ciptalaras sendiri susah ditemukan. PT Dutasari Ciptalaras bergerak di bidang apa juga tidak diketahui. Beberapa rekanan subkontraktor tingkat nasionalpun tidak memiliki database PT. Dutasari Ciptalaras. PT. Dutasari Ciptalaras pun tidak memiliki website perusahaan di internet.
Perkembangan Penyelesaian Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad membantah tudingan lembaganya kesulitan menangani kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Menurutnya, pihaknya sekadar menginginkan bukti-bukti yang dimiliki lengkap, sehingga status penanganan kasus Hambalang naik ke tingkat penyidikan. Di Banda Aceh, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan tudingan bahwa dia terlibat dalam kasus Hambalang merupakan fitnah. Ia mengatakan hal itu setelah
melantik pengurus Partai Demokrat Aceh, Sabtu malam lalu. Anas meminta agar kader Demokrat tidak terpengaruh (Sumber: Koran TEMPO, Senin, 11 Juni 2012)
Referensi http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/05/30/m4tr36-menpora-ungkap-asalmuasal-proyek-hambalang http://makalahpendidikan.blogdetik.com/berita-terbaru-kasus-hambalang-kpk-gali-informasisoal-uang-ke-kongres-demokrat/ http://rimanews.com/read/20120531/64337/inilah-sejumlah-kejanggalan-dalam-proyekhambalang http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/12/05/30/m4tsxh-uang-negarayang-ikut-amblas-di-proyek-hambalang-rp-753-m http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/12/05/30/m4u7tadipertanyakan-penentuan-lokasi-proyek-hambalang-di-bogor http://web.inilah.com/read/detail/1869211/kpk-hati-hati-sikapi-lha-ppatk-tentang-hambalang http://www.citizenjurnalism.com/hot-topics/kpk-harus-ungkap-tuntas-kasus-mega-korupsihambalang/ http://www.antaranews.com/berita/314480/dana-proyek-hambalang-ternyata-rp25-triliun
