ANA L ISIS KETER ANAL K ETERL L AMBA AMBATAN TAN PENGAJUAN PENGAJ UAN KL AIM KEPADA K EPADA BADAN BA DAN PENYELENGGARA PENYE LENGGARA J AMINAN SOSIAL (BPJ (BPJS) S) KESEH KESEHATAN ATAN PADA PADA RUMKITAL RU MKITAL Dr. MINTOHARDJO, MINTOHARDJO, DKI DK I JAK J AKARTA ARTA An al aly y s i s Del ay o f Cl ai aims ms t he So c i al Sec ur i ty Ag enc y (BPJ S) on Heal Health th at Dr. Dr. Minto hard hardjo jo Navy Hosp ital, DKI Jakarta Sophia¹, Ede Surya Darmawan² 1 Program
Studi Magister Kajian Administrasi Rumah Sakit, Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia 2 Pusat Kajian Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Ketua Fakultas Kesehatan Masyarakat, Masyarakat, Universitas Indonesia
Naskah Masuk: 29 Desember 2016, Perbaikan: 10 Juli 2017, Layak Terbit: 10 Agustus 2017
http://dx.doi.org/10.22435/hsr.v20i3.6231.83-88 ABSTRAK AB STRAK Rumkital Dr. Mintohardjo adalah rumah sakit tipe B milik TNI Angkatan Laut yang memberikan pelayanan kesehatan kepada personel TNI Angkatan Laut, keluarganya dan masyarakat. Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Rumkital Dr. Mintohardjo dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bahwa pengajuan klaim pada tanggal 10 bulan berikutnya. BPJS Kesehatan wajib membayar Fasilitas Kesehatan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak dokumen klaim diterima lengkap. Klaim dilaksanakan 2 sampai 3 kali untuk 1 bulan pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan klaim. Jenis penelitian adalah deskriptif, yang dilakukan pada tahun 2016 dengan data sekunder dari dokumen 430 kasus pengajuan klaim tahun 2015. Untuk mendukung analisis dilakukan wawancara kepada informan yang dipilih secarapurposif secarapurposif . Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif. Hasil menunjukkan dari 430 kasus pengajuan klaim yang terlambat terbanyak 133 (30,9%) pada kasussoft kasussoft tissue tumor , diikuti kecelakaan lalu lintas 101 (23,5%) dan impacted teeth 57 (13,3 %) atau termasuk kelompok kasus bedah dan gigi, yang dianggap sebagai kasus baru di Rumah Sakit. Keterlambatan pengajuan klaim tersebut karena belum ada kesepakatan atau persamaan persepsi antara BPJS Center Rumah Sakit, sehingga masih diperlukan dukungan surat berupa surat edaran dari BPJS Center terhadap kasus-kasus baru. Dokumen pengajuan klaim terhadap kasus-kasus baru di Rumah Sakit diperlukan persamaan persepsi yang dimulai dari verifikator BPJS Center, verifikator Rumah Sakit, dilanjutkan kepada BPJS Center dan Rumah Sakit untuk mendapatkan rekomendasi pengajuan k laim kasus baru. Saran: Diperlukan pedoman terhadap pengajuan klaim kasus baru, sehingga tidak mengganggu administrasi Rumah Sakit. Kata kunci: Asuransi kunci: Asuransi sosial; keterlambatan klaim; verifikator AB STRACT
Dr. Mintohardjo Navy Hospital is a type B hospital owned by the Navy that provides health services to Navy personnels, their families and communities. Based on the Cooperation Agreement between the Dr. Mintohardjo Navy Hospital and the Social Scheme Administering Bureau (BPJS) Health that claims submission submission is at the 10th of the following month. The BPJS of Health has to pay to Health Facilities not later than 15 (fifteen) days after receive of complete document claims. Claims are conducted 2 to 3 times for one month of service. This study aims to analyze factors that influence delay of claims. It was a descriptive study, carried out in 2016 with secondary data among of 430 documents of claims submitted in 2015. To support the analysis interviews were done to selected informants selected purposively. The collected data were analyzed descriptively. Results showed that among 430 cases of claims that were delay, among 133 (30.9%) on soft tissue tumor cases, followed by traffic accidents 101 (23.5%) and impacted teeth 57 (13.3%) or including surgical
Korespondensi: Sophia Mahasiswa Program Studi Magister Kajian Administrasi Rumah Sakit, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia
[email protected]
83
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan – Vol. 20 No. 3 Juli 2017: 83–88
and dental cases, which are considered as new case in the Hospital. The delay in filing the claim because there is no agreement or the same of perception between the BPJS Center and the Hospital, so it still needs support letter in the form of circular from BPJS Center for the new cases. Documents claims for new cases in the hospital require perceptions from verificator of the BPJS Center, verificator of the Hospital, to get the BPJS Center and the Hospital recommendations for new claims submission. It suggests that there should be guideline for new cases claim submission, so that does not interfere the hospital administrative affair. Keywords: Social insurance; claims delay; verificator
PENDAHULUAN
Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 28 H menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Republik Indonesia, 2002). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan dan setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan serta setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Penahapan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di mulai tanggal 1 Januar i 2014, dengan kepesertaan anggota TNI/PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan dan anggota keluarganya, dan tahap kedua diharapkan seluruh penduduk yang belum masuk sebagai Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang diharapkan terdaftar sebagai peserta paling lambat tanggal 1 Januari 2019. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12, Pasal 6 ayat 2 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Berdasarkan Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional, penyelenggaraan pelayanan kesehatan meliputi semua fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yaitu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) (Kemenkes, 2014). Rumah Sakit TNI Angkatan Laut (Rumkital) Dr. Mintohardjo adalah fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan dan telah mendapatkan Penetapan Kelas Rumah Sakit dari Kementerian Kesehatan Nomor HK.03.05/I/1464/11 tanggal 15 Juni 2011 sebagai Rumah Sakit Umum Kelas B, dan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan TNI Angkatan Laut yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dukungan kesehatan dan
84
pelayanan kesehatan bagi anggota TNI Angkatan Laut beserta keluarganya (Perkasal, 2012), serta melayani masyarakat umum. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 1 tentang BPJS menyatakan bahwa Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial (Republik Indonesia, 2011). Hal ini mempunyai dampak perubahan pembayaran klaim BPJS Kesehatan, yang dibayarkan dengan sistem paket INA CBG’s dan di luar paket INA CBG’s (Kemenkes, 2014). Dengan sistem tersebut rumah sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada pasien dan keluarganya. Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Rumkital Dr. Mintohardjo dan BPJS, pengajuan klaim dilaksanakan setiap tanggal 10 bulan berikutnya dan BPJS Kesehatan wajib membayar Fasilitas Kesehatan atas pelayanan yang diberikan kepada Peserta paling lambat 15 (lima belas) hari sejak dokumen klaim diterima lengkap (Republik Indonesia, 2013). Beberapa contoh sistem pembayaran klaim dari beberapa negara: Negara Belanda sudah menggunakan validasi e-klaim sejak 2009. Penyedia layanan kesehatan dan pembayar berinteraksi lewat pusat jalur klaim. Secara operasional, standarisasi dan pengolahan elektronik berhasil mengurangi beban administrasi pada sistem, mengurangi kesalahan administratif dan memperpendek masa proses klaim dan pembayaran untuk seluruh spektrum penyedia asuransi kesehatan. Di Abu Dhabi semua klaim diproses secara elektronik melalui sistem web yang canggih dan terstandarisasi. Data klaim agregat disediakan melalui web untuk berbagai instansi pemerintah, peneliti dan kelompok analisa statistik melalui panel data standar seperti, ePrescribing yang diluncurkan pada tahun 2012.
Analisis Keterlambatan Pengajuan Klaim kepada Badan Penyelenggara (Sophia dan Ade Surya D.)
Philipina (PhilHealth) mengembangkan 3 tahapan yaitu tahap 1 pemeriksaan sederhana kelayakan keanggotaan secara online, tahap 2 pengajuan klaim elektronik dan tahap 3 pemeriksaan status klaim dan hasilnya secara online. Tahap 1 diperkenalkan pada tahun 2010. Adapun di Korea Selatan tersedia pelayanan klaim lewat komputerisasi didukung oleh pemerintah antara tahun 1990 an dan awal 2000 (Wilson et al., 2013). Jepang belum ada sistem yang efektif/efisien menangani klaim dan pembayaran antara organisasi asuransi kesehatan dan penyedia medis. Sistem pembayaran baru untuk perawatan akut di rumah sakit disebut Diagnosis Procedure Combination (DPC), pembayaran flat per diem diterapkan untuk sebagian besar pasien rawat inap (Kobayashi, 2009). Iran menggunakan sistem pembayaran fee for service akan mendorong penyedia layanan untuk memberikan layanan yang lebih dan pengeluaran meningkat. Sistem pembayaran tunggal dapat mengurangi pengeluaran dan membuat klaim lebih mudah dikelola (Ibrahimipour et al., 2011). Taiwan dengan sistem National Health Insurance (NHI), sistem pembayaran tunggal yang memberikan informasi komprehensif, membuat penyedia layanan kesehatan mengurangi klaim yang tidak sesuai dan pelanggaran di koding. Jadwal pembayaran efektif seragam, rawat jalan diberlakukan standar volume yang wajar dan sistem kelompok Diagnosis-related group (DRG) untuk lima puluh penyakit yang paling umum (Rachel Lu JF, Hsiao, 2016). Beberapa permasalahan dalam pembayaran klaim di Indonesia: Di RS Panti Waluyo Surakarta, terdapat permasalahan keterlambatan pengajuan klaim karena belum adanya prosedur pengajuan klaim, dokumen yang tidak lengkap dan petugas klaim yang terbatas (Setiawan, 2014). Di RS Bhayangkara Semarang, terdapat kendala yang dihadapi yaitu peserta BPJS Kesehatan tidak membawa surat rujukan, tidak ditemukan identitas pasien di dalam aplikasi saat akan diterbitkan Surat Eligibilas Peserta (SEP), dokumen Rekam Medis belum terisi lengkap, rumah sakit belum memiliki Standar Operasional Prosedur pengajuan klaim, kekurangan tenaga medis di bagian klaim dan di rawat inap, koneksi internet sering bermasalah (Feriawati, 2015).
Di RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano, terdapat permasalahan terhambatnya pembayaran klaim BPJS Kesehatan karena koordinasi dan kerja tim yang masih bermasalah, keterlambatan penyerahan dan tidak lengkapnya dokumen serta belum adanya billing system (Malonda, Taliana, Rattu, A.J.M, 2015). RSUP Dr. M. Djamil Padang, permasalahan klaim yang terjadi karena diagnosis pasien diisi oleh Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang memiliki pemahaman dan pengetahuan yang masih kurang tentang pengisian The Internasional Statistical Classification of Diseases and Related Helath Problem (ICD) 10 dan ICD 9 Clinical Modification (CM) sesuai kaidah, masih kurangnya ketrampilan Sumber Daya Manusia (SDM) coding grouping karena masih kurangnya pelatihan serta masih ada penempatan SDM yang belum sesuai kompetensi. Belum bridging antara aplikasi Indonesia Case Base Groups (INA CBGs), Sistem Rumah Sakit (SIM RS) dan BPJS dengan Information and Technology (IT) yang belum mendukung (Leonard, 2016). Di RSUD Dr. Soekardjo Tasikmalaya, penyebab unclaim berkas BPJS rawat inap karena pengetahuan dan kedisiplinan petugas kurang, ruangan pengolahan klaim yang sempit, Standard Operating Procedure (SOP) terkait klaim belum tersedia, monitoring berkas klaim belum terlaksana dan ketidaklengkapan hasil penunjang (Nurdiah & Iman, 2016). Dari beberapa rumah sakit di Indonesia keterlambatan klaim terjadi karena faktor-faktor: a. Sumber Daya Manusia Tenaga yang masih kurang yaitu petugas klaim, petugas coding yang belum memahami tentang coding grouping, penempatan personel tidak sesuai kompetensi dan koordinasi serta kerja tim yang belum terjalin dengan baik. b. Sarana Prasarana/Machine Aplika si dan jari ng an in tern et yang se ri ng bermasalah, aplikasi belum bridging antara INA CBGs dengan SIM RS, masih ada rumah sakit yang belum memiliki billing system. c. Informasi Rekam medis sebagai sarana informasi belum terisi lengkap dan masih ada hasil-hasil penunjang yang belum dilengkapi. d. Prosedur Masih ditemukan rumah sakit yang belum memiliki SOP tentang pengajuan klaim.
85
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan – Vol. 20 No. 3 Juli 2017: 83–88
Dengan data di atas dapat disimpulkan bahwa keterlambatan klaim dapat terjadi karena permasalahan dari dalam rumah sakit sendiri. Rumkital Dr. Mintohardjo sampai saat ini belum dapat melaksanakan pengajuan klaim sesuai waktu yang sudah ditetapkan. Klaim dilaksanakan 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali untuk 1 (satu) bulan pelayanan, hal tersebut dapat terjadi karena permasalahan dari dalam rumah sakit. Hasil studi eksplorasi ditemukan bahwa permasalahan berasal dari bagian penunjang yang merupakan kelengkapan dokumen klaim belum lengkap saat pasien pulang perawatan sehingga memerlukan waktu tambahan untuk menyelesaikannya, aplikasi dan jaringan internet yang sering bermasalah, belum adanya billing system.
Permasalahan keterlambatan klaim juga bisa disebabkan oleh permasalahan dari luar rumah sakit yaitu BPJS Kesehatan center. Sehingga penelitian ini bertujuan menentukan faktor-faktor apa yang mempengaruhi keterlambatan klaim. METODE
Jenis penelitian adalah deskriptif. Penelitian dilakukan pada tahun 2016. Data yang dianalisis adalah data sekunder dari dokumen klaim tahun 2015 yang terlambat. Jumlah klaim yang terlambat sebanyak 430 kasus. Selain itu, dilakukan wawancara mendalam kepada informan yaitu seorang verifikator BPJS Kesehatan, yang mengetahui data klaim yang tertunda. Pemilihan informan secara purposif . Analisis data secara deskriptif.
Tabel 1. Dokumen Terlambat Pengajuan Klaim pada Rumkital Dr. Mintohardjo, DKI Jakarta Tahun 2015 Juml ah Kasus Menurut Bul an Pelayanan
No
Kelompok Kasus
1
Oa Genu Inj Join (Bedah)
6
2
Impacted Teeth (Gigi)
4
17
3
Pterygium (Gigi)
3
2
4
Goitre (Bedah)
1
Jan Feb Mar Apri l Mei Juni Juli Agus Sept Okt Nov Des
Soft Tisue 5 Tumor (Bedah)
20 23
13 17
57 (13,3) 4
1
27 (6,3) 2 (0,5)
18
39
36
10
3
23
133 (30,9)
Trigger 6 Finger (Bedah)
18
5
3
2
1
1
30 (7,0)
7
Celulitis (Bedah)
1
8
Epidermal Cyst (Bedah)
3
9
Tindakan Eswl (Bedah)
11
Jumlah Kasus
2
6
3
3
2
19 (4,4)
3
2
5
16
26 (6,0)
2
1
3
2
8 (1,9)
8
6
3
11
11
17
20
6
5
5
7
2
101 (23,5)
22
29
86
87
65
36
36
50
5
5
7
2
430 (100,0)
Sumber: Unit Kerjasama Rumkital Dr Mintohardjo
86
Pengajuan 29 Sept 2016 Terbayar 21 Juli 2016 (14 hr kerja)
1 (0,2)
Tindakan Endoscopy 10 (Penyakit Dalam) Kecelakaan Lalu Lintas (Bedah)
Proses Klaim
26 (6,0)
1 4
Jumlah (%)
Pengajuan 05 Okt 2016 Terbayar 19 Okt 2016 (10 hr kerja)
Analisis Keterlambatan Pengajuan Klaim kepada Badan Penyelenggara (Sophia dan Ade Surya D.)
Sumber: Unit Kerja sama Rumkital Dr. Mintohardjo
Gambar
1. Dokumen Terlambat Pengajuan Klaim Berdasarkan Unit Kerjasama di Rumkital Dr. Mintohardjo Tahun 2015
HASIL DAN PEMBAHASA N
Data kasus yang terlambat penagihan klaim pada tahun 2015 yang baru tertagih pada tahun 2016 diperoleh dari Unit Kerjasama Rumkital Dr. Mintohardjo, DKI Jakarta disajikan pada Tabel 1. Tabel 1 menunjukkan bahwa kasus terbanyak 133 (30,9%) adalah soft tissue tumor , diikuti kecelakaan lalu lintas 101 (23,5%) dan impacted teeth 57 (13,3 %) atau termasuk kelompok kasus bedah dan gigi, dari 10 kasus pengajuan klaim pada tanggal 29 Juni 2016 dan terbayar pada tanggal 21 Juli 2016, berarti klaim terbayar dalam waktu 14 hari kerja sedangkan untuk kasus kecelakaan lalu lintas diajukan klaimnya pada tanggal 5 Oktober 2016 dan terbayar pada tanggal 19 Oktober 2016, atau klaim terbayar dalam waktu 10 hari kerja. Maka lama k laim terbayar sesuai waktu yang ditetapkan yaitu 15 hari kerja sebagaimana Pasal 38 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Gambar 1 menunjukkan 430 kasus terlambat pengajuan klaim yang baru tertagih pada tahun 2016. Sebagaimana, kasus yang terbesar adalah kasus bedah (79%), kasus gigi (19%) dan kasus penyakit dalam (2%). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, kasus-kasus tersebut bisa di klaim dengan rawat jalan atau rawat inap. Wawancara mendalam dengan staf Unit Kerja sama Rumah Sakit menyatakan bahwa RS menginginkan kasus klaim sesuai dengan kebenaran yaitu jika pasien rawat inap harus
dibayarkan rawat inap, bukan diklaim dengan rawat jalan. Dengan demik ian masih terjadi perbedaan persepsi antara verifikator BPJS Kesehatan center dengan pihak rumah sakit. Pada kasus pada poin 1 sampai dengan poin 10 (kasus bedah, gigi dan penyakit dalam), baru dapat diklaimkan setelah keluar Surat Edaran Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan Nomor 56 tahun 2015 tentang Penjelasan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK 03.03/X/1185/2015 tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Klaim INACBG’s. Pada kasus nomor 11 yaitu kasus kecelakaan lalu lintas baru dapat diklaimkan berdasarkan Surat Edaran Bersama Direktur Operasional PT Jasa Raharja (Persero) dan Direktur Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor: 377/KTR/1115 tentang Pelaksanaan Koordinasi Manfaat Program Jaminan Kecelakaan Lalu Lintas Antara PT Jasa Raharja (Persero) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan pasal 38A yang menyatakan Pengajuan dokumen klaim pembiayaan kesehatan oleh fasilitas kesehatan kepada BPJS Kesehatan diberikan jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak pelayanan kesehatan selesai diberikan. Untuk pengajuan klaim kasus-kasus susulan dapat dilaksanakan secara kolektif, sehingga kasuskasus pelayanan tahun 2015 yang tertunda baru dapat dilakukan pengajuan klaim pada tahun 2016. Wawancara dengan Verifikator BPJS Kesehatan center, menyatakan bahwa pen yebab keterlambatan klaim terjadi karena belum adanya peraturan yang jelas tentang pedoman verifikas i sebaga imana kasus-kasus tersebut diatas, sehingga beberapa kasus tahun 2015 baru dapat di klaim dan diverifikasi pada tahun 2016. Pada beberapa kasus baru dapat dilakukan pengajuan klaim setelah ada peraturan dan Surat Edaran. Berdasarkan petunjuk teknis verifikasi pengajuan klaim telah diatur sebagaimana tata cara verifikasi pengajuan klaim (BPJS Kesehatan, 2013), akan tetapi dalam petunjuk teknis verifikasi belum memuat semua kasus-kasus terbaru di rumah sakit. Dengan demikian jika terdapat kasus baru diperlukan data dukung dan persamaan persepsi antara verifikator BPJS Kesehatan center dengan pihak rumah sakit.
87
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan – Vol. 20 No. 3 Juli 2017: 83–88
KESIMPULAN
Salah satu keterlambatan pengajuan klaim disebabkan adanya perbedaan persepsi antara pihak Rumah Sakit dan verifikator Rumah Sakit, di samping belum adanya pedoman yang mengakomodir kasus-kasus baru di rumah sakit. Perkembangan ilmu kedokteran atau kasus-kasus baru akan terus berkembang sehingga diperlukan ruang yang mengakomodir terhadap pedoman pengajuan klaim. Dengan penundaan pengajuan klaim berakibat terganggunya sistem administrasi Rumah Sakit. Sehingga perlu kerja sama ulang untuk persamaan persepsi terhadap kasus baru atau surat edaran d ari BPJS center yang memuat kasus-kasus baru yang dapat sebagai pedoman pengajuan klaim. SARAN
Perlu adanya pedoman tentang pengajuan klaim jika diketemukan kasus-kasus baru di Rumah Sakit. Dan dalam upaya antisipasi keterlambatan pengajuan klaim, perlu koordinasi secara kontinyu antara BPJS center dengan Rumah Sakit. Serta koordinasi antara petugas verifikator BPJS dengan petugas verifikator Rumah Sakit terhadap kasus-kasus baru. DAFTAR PUSTAK A BPJS Kesehatan. 2013. Petunjuk Teknis Verifikasi Klaim. Jakarta, pp. 1–12. Feriawati, Puri. 2015. Faktor-Faktor Keterlambatan Pengklaiman BPJS di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, pp. 1689–99. Ibrahimipour, H. Maleki, Mohammad-Reza, Brown, Richard. 2011. A qualitative study of the difficulties in reaching sustainable universal health insurance coverage in Iran. Health Policy and Planning, 26(6), pp. 485–95. Indonesia. Undang-Undang, Peraturan, dsb. 2002. UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jakarta. Indonesia. Undang-Undang, Peraturan, dsb. 2009. Undangundang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara RI tahun 2009 No. 144, Sekretariat Negara. Jakarta. Indonesia. Undang-Undang, Peraturan, dsb. 2011. Undangundang RI No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Tambahan Lembaran
88
Negara RI No. 5256, Sekretariat Negara. Jakarta. Indonesia. Undang-Undang, Peraturan, dsb. 2012. Peraturan Kepala Staf TNI AL Perkasal/11/II/2012 tentang Klasifikasi dan Dislokasi Fasilitas Kesehatan TNI AL, Jakarta. Indonesia. Undang-Undang, Peraturan, dsb. 2013. Peraturan Presiden RI No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Lembaran Negara RI tahun 2013, No. 29, Sekretariat Kabinet RI. Jakarta. Indonesia. Undang-Undang, Peraturan, dsb. 2014. Peraturan Menteri Kesehatan RI, Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, Jakarta. Indonesia. Undang-Undang, Peraturan, dsb. 2014. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Jakarta. Indonesia. Undang-Undang, Peraturan, dsb. 2016. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Lembaran Negara RI tahun 2016 No. 42, Sekretariat Kabinet RI, Jakarta. Kobayashi, Y. 2009. Five Decades of Universal Health Insurance Coverage in Japan: Lessons and future challenges. Japanese Society of Public Health, 52(4), pp. 263–68. Leonard, Devid. 2016. Pengorganisasian Klaim Pelayanan Pasien JKN di RSUP DR. M. Djamil Padang, Menara Ilmu, X (1) November, pp. 168–77. Malonda, Taliana, Rattu, A.J.M, Soleman, T. 2015. Analisis Pengajuan Klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano Jikmu, Vol. 5, No. 2b April 2015, pp. 436–447. Nurdiah, R.S. & Iman, A.T. 2016. Analisis Penyebab Unclaimed Berkas BPJS Rawat Inap di RSUD DR Soekardjo Tasikmalaya, Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia, 4 (2) Oktober, 23–28. Rachel Lu JF, Hsiao, C.W. 2016. Report Information from ProQuest. Setiawan, Budy. 2014. Tinjauan Penyebab Keterlambatan Klaim Jaminan kesehatan Nasional (JKN) Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Panti W aluyo Surakarta, Jurnal Rekam Medis, VIII (2), Oktober, pp. 43–8. Wilson, K, Latko, Brian, Cashin, Cheryl. 2013. Reformasi Metode Pembayaran Penyedia Layanan dan Sistem Teknologi Informasi. J oint Learning Network, (September), pp. 1–31.
