BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia, merupakan suatu masalah yang sejak tahun 1990-an mendapat perhatian besar dari berbagai pihak. AKI di Indonesia tahun 2003 adalah 307/100.000 kelahiran hidup dan penurunan AKI pada tahun tersebut mencapai 32% dari kondisi tahun 1990. Keadaan ini masih jauh dari target harapan yaitu 75% atau 125/100.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi 35/1000 kelahiran hidup pada tahun 2010 (Dinas kesehatan Provinsi Lampung, 2006 : 1).Penyebab kematian ibu adalah komplikasi pada kehamilan, persalinan dan nifas yang tidak tertangani dengan baik dan tepat waktu.
Menurut data Survey Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 2001 sebab kematian ibu karena perdarahan 28%, eklamsi 24%, infeksi 11%, komplikasi puerperium 8%, emboli Obstetri 3% dan lain-lain 11%. Sedangkan penyebab kematian neonatal karena BBLR 29%, asfiksia 27%, masalah pemberian minum 10%, tetanus 10%, gangguan hematologi 6%, infeksi 5% dan lain-lain 13% (Rachmawaty, 2006 : 1)Upaya menurunkan AKI dan AKB beberapa upaya telah dilakukan. Upaya tersebut diantaranya adalah mulai tahun 1987 telah dimulai program safe motherhood dan mulai tahun 2001 telah dilancarkan Rencana Strategi Nasional making pregnancy safer (MPS). Adapun pesan kunci MPS adalah : (1) Setiap persalinan, ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (2) Setiap komplikasi Obstetri dan neonatal mendapatkan pelayanan yang adekuat; (3) Setiap wanita usia subur mempunyai akses terhadap pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan penanganan komplikasi keguguran.
Realisasi dari MPS tersebut di tingkat Puskesmas yang mempunyai dokter umum dan bidan, khususnya puskesmas dengan rawat inap dikembangkan menjadi Puskesmas mampu memberikan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Esensial Dasar (PONED) (Koesno, 2004 : 3). Puskesmas mampu PONED menjadi tempat rujukan terdekat dari desa sebagai 1
pembina bidan dan mendekatkan akses pelayanan kegawatdaruratan pada ibu hamil dan bersalin karena komplikasi dalam kehamilan dan persalinan tidak dapat diduga atau diramalkan sebelumnya (Dinas Kesehatan Provinsi 2006 : 1). Pengembangan Puskesmas mampu PONED dengan melatih tenaga dokter, perawat dan bidan serta melengkapi sarana dan prasarana sesuai syarat-syarat yang telah ditetapkan diharapkan dapat mencegah dan menangani komplikasi kehamilan dan persalinan sehingga dapat menurunkan AKI dan AKB.
2
BAB II PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL ESENSIAL DASAR (PONED)
A. Pengertian PONED PONED merupakan kepanjangan dari Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Dasar. PONED dilakukan di Puskesmas induk dengan pengawasan dokter. Petugas kesehatan yang boleh memberikan PONED yaitu dokter, bidan, perawat dan tim PONED Puskesmas beserta penanggung jawab terlatih. Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Dasar dapat dilayani oleh puskesmas yang mempunyai fasilitas atau kemampuan untuk penangan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dasar. Puskesmas PONED merupakan puskesmas yang siap 24 jam, sebagai rujukan antara kasus-kasus rujukan dari polindes dan puskesmas. Polindes dan puskesmas non perawatan disipakan untuk mealkukuan pertolongan pertama gawat darurat obstetri dan neonatal (PPGDON) dan tidak disiapkan untuk melakukan PONED.
B. Batasan Dalam PONED : Dalam PONED bidan boleh memberikan 1. Injeksi antibiotika 2. Injeksi uterotonika 3. Injeksi sedative 4. Plasenta manual 5. Ekstraksi vacuum 6. Tranfusi darah 7. Operasi SC
C. Indikator kelangsungan dari PUSKESMAS PONED adalah : 1. Kebijakan tingkat PUSKESMAS 2. SOP (Sarana Obat Peralatan) 3. Kerjasama RS PONED 4. Dukungan Diskes 5. Kerjasama SpOG 3
6. Kerjasama bidan desa 7. Kerjasama Puskesmas Non PONED 8. Pembinaan AMP 9. Jarak Puskesmas PONED dengan RS
D. Kriteria Rumah Sakit PONED yaitu : 1. Ada rawat inap 2. Ada Puskesmas binaan ± Rumah Sakit tipe C
E. Tujuan PONED PONED diadakan bertujuan untuk menghindari rujukan yang lebih dari 2 jam dan untuk memutuskan mata rantai rujukan itu sendiri.
F. Hambatan dan Kendala dalam penyelenggaraan PONED 1. Hambatan dan kendala dalam penyelenggaraan PONED dan yaitu : 2. Mutu SDM yang rendah 3. Sarana prasarana yang kurang 4. Ketrampilan yang kurang 5. Koordinasi antara Puskesmas PONED dan RS PONEK dengan Puskesmas Non PONED belum maksimal 6. Kebijakan yang kontradiktif (UU Praktek Kedokteran) 7. Pembinaan terhadap pelayanan emergensi neonatal belum memadai
G. Tugas Puskesmas PONED 1. Menerima rujukan dari fasilitas rujukan dibawahnya, Puskesmas pembantu dan Pondok bersalin Desa 2. Melakukan pelayanan kegawatdaruratan obstetrik neonatal sebatas wewenang 3. Melakukan rujukan kasus secara aman ke rumah sakit dengan penanganan pra hospital.
4
H. Syarat Puskesmas PONED 1. Pelayanan buka 24 jam 2. Mempunyai Dokter, bidan, perawat terlatih PONED dan siap melayani 24 jam 3. Tersedia alat transportasi siap 24 jam 4. Mempunyai hubungan kerjasama dengan Rumah Sakit terdekat dan Dokter Spesialis Obgyn dan spesialis anak sebagai I. Petugas pelaksana PONED : 1. Dokter umum 2 orang 2. Bidan 8 orang 3. Perawat 4. Petugas yang telah mendapat pelatihan PONED :
J. Pelayanan yang dilaksanakan 1. Pelayanan PONED 2. Pelayanan KIA/KB 3. Pelayanan ANC & PNC 4. Pertolongan Persalinan normal 5. Pendeteksian Resiko tinggi Bumil 6. Penatalaksanaan Bumil Resti 7. Perawatan Bumil sakit 8. Persalinan Sungsang 9. Partus Lama 10. KPD 11. Gemeli 12. Pre Eklamsia 13. Perdarahan Post Partum 14. Abortus Incomplitus 15. Distosia Bahu 16. Asfiksia 17. BBLR
5
18. Hypotermia 19. Komponen pelayanan maternal a. Pre eklamsia/eklamsia b. Tindakan obstetri pada pertolongan persalinan c. Perdarahan postpartum d. Infeksi nifas 20. Komponen pelayanan neonatal a. Bayi berat lahir rendah b. Hipotermi c. Hipoglikemi d. Ikterus/hiperbilirubinemia e. Masalah pemberian nutrisi f. Asfiksia pada bayi g. Gangguan nafas h. Kejang pada bayi baru lahir i.
Infeksi neonatal
j.
Rujukan dan transportasi bayi baru lahir
K. Faktor pendukung keberhasilan PONED Puskesmas antara lain 1. Adanya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JKRS, Jamkesmas) 2. Sistem rujukan yang mantap dan berhasil 3. Peran serta aktif bidan desa 4. Tersedianya sarana/prasarana, obat dan bahan habis pakai 5. Peran serta masyarakat, LSM, lintas sektoral dan Stage Holder yang harmonis. 6. Peningkatan mutu pelayanan perlu menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan standart pelayanan minimal.
6
Fasilitas dan sumber daya pada level pelayanan kesehatan Tempat
Level
SDM
Polindes
I
Bidan/ bidan desa
Puskesmas
I
dengan Rawat
Jenis Pelayanan Asuhan bayi baru lahir normal resusitasi
Bidan/perawat
Asuhan bayi baru lahir normal
Dokter umum
Resusitasi
Inap
Gangguan nafas ringan Hipotermi Hiperbilirubinemia Kejang Masalah pemberian ASI (ko nseling) BBLR > 1750 gr Hipoglikemi Infeksi ringan Diare dengan dehidrasi ringan
Rumah Sakit Rujukan
2
Bidan/perawat
Asuhan bayi baru lahir normal
Dokter
Resusitasi
Dokter spesialis
Gangguan nafas sedang-berat Hipotermi Hiperbilirubinemia Kejang Masalah pemberian ASI (ko nseling) BBLR < 1750 gr Hipoglikemi Infeksi sedang - berat Diare dengan dehidrasi sedang -berat syok
7
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan PONED merupakan kepanjangan dari Pelayanan Obstetri Neonatus Essensial Dasar. PONED dilakukan di Puskesmas induk dengan pengawasan dokter. Petugas kesehatan yang boleh memberikan PONED yaitu dokter, bidan, perawat dan tim PONED Puskesmas beserta penanggung jawab terlatih. Dalam PONED bidan boleh memberikan : 1. Injeksi antibiotika 2. Injeksi uterotonika 3. Injeksi sedative 4. Plasenta manual 5. Ekstraksi vacuum
B. Saran Dengan penulisan makalah ini penulis berharap pembaca bisa memanfaatkan makalah ini dengan sebaik-baiknya.
8
DAFTAR PUSTAKA
Departemen Kesehatan RI. 2005. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar . Jakarta. Depkes. 2005. Kebijakan Pelayanan Ibu dan Perinatal di Indonesia. Jakarta. Syafrudin. 2009. Kebidanan Komunitas. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran. www.fileden.com/files/2009/6/30/.../poned_dan_ponek_311009. pdf
9
