DIKLAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBENTUKAN JAKSA (PPPJ) TAHUN 2016
MODUL ASAS-ASAS HUKUM PIDANA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA JAKARTA 2016
DAFTAR ISI Halaman KATA SAMBUTAN KAPUSDIKLAT KEJAKSAAN RI ..................................................... i DAFTAR ISI ................................................... ........................................................................... iii BAB I
PENDAHULUAN ............................................ ...................................................... 1 I. Latar Belakang ............................................................................................... 1 II. Permasalahan ................................................................................................. 2 III. Maksud dan Tujuan ....................................................................................... 2 IV. Metode ........................................................................................................... 3
BAB II
HUKUM PIDANA ................................................................................................. A. Perbuatan Pidana/ Strafbaar Feit/ Delict ....................................................... B. Perbuatan Pidana/ Tindak Pidana .................................................................. C. Unsur Dan Elemen Perbuatan Pidana (Strafbaarfeit) .................................... D. Yurisprudensi ................................................................................................ E. Pembuat .........................................................................................................
BAB III
NULLA POENA - POENA - STRAF – HUKUMAN ........................................... 2 A. Jenis-Jenis Pidana .......................................................................................... 2
BAB IV
ASAS-ASAS HUKUM PIDANA ........................................................................... 2 A. Apa Itu Asas-Asas Hukum Pidana ................................................................ 2 B. Hukum Pidana ............................................................................................... 2 C. Apa-Apa Saja Asas Hukum Pidana Yang Berlaku ........................................ D. Asas-Asas Yang Berkaitan Dengan Penghapusan Pidana ............................. E. Asas-Asas Yang Berlaku Pada Pembarengan(Sameloop) .............................
BAB V
ALASAN PENGURANGAN HUKUMAN ....................................................................... A. B.
Percobaan Dalam Common Law (Attempt) ................................................ .. Tujuan Dasar Pembenaran Pemidanaan ........................................................
BAB VI
HUBUNGAN SEBAB AKIBAT (KAUSALITAS) ........................................................... 4
BABVII
TEMPUS DAN LOCUS DELICTI .................................................................................... 5
BABVIII
DELIK-DELIK KORPORASI ........................................................................................... 5
BAB IX
GUGURNYA HAK PENUNTUTAN DAN HAK PEMIDANAAN ................................. 5
BAB X
STUDI KASUA BERKAITAN DENGA ASAS HUKUM PIDANA ...............................
BAB XI
KESIMPULAN ..................................................................................................................
BAB XII
PENUTUP ..........................................................................................................................
DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................................................
BAB I PENDAHULUAN
I. Latar Belakang
Kejaksaaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama dibidang penuntutan perkara pidana dilingkungan peradilan umum. Dalam rangkaian melaksanakan tugas dibidang penuntutan ini, Kejaksaan diberi wewenang untuk melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat. Diluar tugas penuntutan, Kejaksaan memiliki sejumlah tugas dan wewenang lain baik yang diatur dalam Undang-undang Kejaksaan dan peraturan perundang-undangan lain. Selain itu berdasarkan berdasarkan Undang-undan, Kejaksaan dapat diberi pula tugas dan wewenang lainselain yang sudah dimiliki sekarang. Melakukan penuntutan sesungguhnya merupakan perbuatan menerapkan hukum secara concreto, karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana yang ada. Ketentuan hukum pidana yang diterapkan ini terdapat baik di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maupun tersebar di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jaksa Penuntut Umum baru akan dapat melaksanakan tugas penuntutan dengan baik dan sempurna apabila memiliki pengetahuan hukum pidana baik materiil maupun formal. Asas-asas hukum pidana baik itu asas-asas umum maupun asas-asas yang menyimpang dari asasasas hukum pidana, terdapat baik pada hukum pidana materiil (substantial Criminal Law), maupun dalam hukum pidana formil (Law of Criminal Procedure). Hukum pidana materiil yang memuat ketentuan tentang larangan dan perintah atau keharusan serta sanksi hukum bagi yang melanggar, sifatnya abstrak , melalui hukum pidana formil, yakni dengan melakukan kegiatan penyidikan, penuntutan penyidangan, penjatuhan pidanadan pelaksanaan keputusan, menjadi hukum pidana dalam suasana kongkrit. Oleh karena itu hukum materiil biasa juga disebut pidana in abstracto, sedang hukum pidana formal disebut hukum pidana in concreto. Asas-asas hukum pidana baik itu asas hukum pidana materiil maupun hukum pidana formal merupakan latar belakang dari peraturan hukum pidana yang kongkrit, bersifat umum dan abstrak sekali. Pada umumnya asas hukum pidana tersebut dituangkan dalam peraturan hukum pidana kongkrit, yaitu dimasukan kedalam pasal-pasal dari undang-undang hukum pidana asas
nulum delictum nulum poena sine previa lege poenali. Yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP. Sedangkan asas-asas penerapannya hanya secara tidak langsung. Asas-asas hukum pidana baik asas-asas dari hukum pidana materiil maupun asas-asas hukum pidana formil, seharusnya dikuasai dengan baik oleh aparat hukum, sehingga penerapan peraturan-peraturan hukum kongkrit akan lebih baik karena asas-asas hukum pada hakekatnya merupakan cita-cita yang hendak kita raih.
II. Permasalahan
1. Berdasarkan pengalaman menunjukan bahwa kegagalan yang terjadi pada penanganan suatu perkara, khususnya dalam tahap pra-penuntutan maup un tahap penuntutan, yakni pelimpahan perkara ke pengadilan, persidangan , penyampaian Requisitoir , serta replik dan tahap-tahap selanjutnya disebabkan karena pengetahuan hukum pidananya kurang memadai, terutama sekali pengetahuan tentang asas-asas hukum pidana. Atas dasar hal tersebut maka pemahaman materi asas-asas hukum pidana perlu diintensifkan. 2. Dengan kita memasuki era globalisasi maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) dituntut untuk juga memahami asas-asas hukum pidana yang berlaku di negara lain, khususn ya dari negara dengan latar belakang hukum anglo amerika, karena dimasa mendatang kontak dengan justisiable yang berasal dari hukum lain akan makin sering terjadi.
III. Maksud Dan Tujuan
Para peserta pendidikan dan pelatihan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI pada umumnya adalah Sarjana Hukum, yang dengan sendirinya telah memiliki pengetahuan hukum yang memadai, apalagi persyaratan akademis yakni Indeks Prestasi Komulatif (IPK) seorang calon pegawai Kejaksaan Cukup tinggi. Namun demikian , dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, diharapkan pengetahuan teoritis dari Perguruan Tinggi yang masih bersifat umum dapat dikaitkan dan diarahkan sesuai dengan tugas dan wewenang Kejaksaan. Asas-asas hukum pidana telah diajarkan di Perguruan Tinggi, namun untuk penerapannya dalam praktek sebagai Penegak Hukum, Khususnya sebagai Penuntut Umum, pengetahuan tentang asas-asas hukum ini perlu diperdalam dengan lebih menjurus kepada pembicaraan kasus-kasus, sehingga kelak peserta pendidikan dan pelatihan tidak akan menemui banyak kesulitan dalam menggunakan asas-asas hukum tersebut.
IV. Metode
1. Metode yang digunakan adalah metode fungsional yang berorientasi pada problema, dalam arti penyajian asas-asas hukum sebagai pelajaran hendaknya dikaitkan dengan fungsi asas-asas hukum tersebut dan bagaimana penerapannya dalam suatu kasus yang terjadi dalam masyarakat. 2. Dengan menggunakan metode fungsional pada pemberian pelajaran pembandingan asas-asas hukum, sifatnya tidak saja pembandingan deskriptif, tetapi terutama pada fungsi dan efektifitasnya asas-asas hukum tersebut.
BAB II HUKUM PIDANA
Hukum Pidana terbagi atas : A. Hukum pidana dalam arti obyektif (ius poenale) meliputi :
- Perintah dan larangan yang harus ditaati oleh semua orang dimana pelanggaran atasnya (norma) dikaitkan dengan sanksi berupa pidana oleh pembuat undang-undang. - Peraturan yang mengatur tentang bagaimana atau dengan sarana apa pelanggaran atas norma (perintah dan larangan) tersebut ditindak. - Peraturan tentang lingkup berlakunya norma tersebut baik mengenai lingkup waktu maupun ruang. Ius Poenale oleh karenanya dibagi : 1. Hukum Pidana Materiil - materile strafrecht – Substantive Criiminal Law yang mengatur
tentang : Apa
Perbuatan apa saja yang dapat dipidana –disebut perbuatan pidana (Strafbaarfeit=delik).
Siapa
Siapa yang dapat dipidana –dapat dipertanggungjawabkan- pelaku perbuatan pidana – pleger perpetrator.
Kapan
Tempus Delicti.
Bagaimana
Pemidanaannya.
Ancaman pidana dalam hukum pidana materiil bersifat abstrak. Hukum Pidana Materiil dihimpun dalam kodifikasi yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya (diluar KUHP). 2. Hukum Pidana Formil – Strafprocesrecht - Procedural Criminal Law.
- Mengatur cara-cara pelaksanaan hukum pidana materiil. - Oleh karena itu hukum pidana formil disebut sebagai Hukum Aca ra Pidana –yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)- yang bersifat kongkrit. - Hukum Acara Pidana dikodifikasi dalam KUHAP. - Pengaturan hukum acara diluar KUHAP mengakibatkan sejumlah perbuatan pidana dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana khusus/ tindak pidana khusus. B. Hukum Pidana dalam arti subyektif (Ius puniendi)
Hak Subyektif dari penguasa/ negara untuk memidana, meliputi :
-
Hak untuk memberi ancaman pidana.
-
Hak untuk menjatuhkan pidana.
-
Hak untuk melaksanakan pidana.
Ius Puniendi ini terdapat baik pada pemerintah pusat dengan undang-undang maupun
pemerintah daerah dengan peraturan daerah. Pasal 71 ayat (2) UU No. 22 tahun 1999 – PERDA dapat memuat ancaman kurungan paling lama 6 bulan dan denda sebanyak Rp. 5 juta. Catatan
: Wewenang pembuat perundang-undangan di daerah, tidak boleh membuat perundang-undangan yang bertentangan dengan ketentuan 8 bab dari buku I KUHP, sesuai dengan ketentuan pasal 103 KUHP.
PERBUATAN PIDANA/ STRAFBAAR FEIT/ DELICT
Hukum pidana materiil mengatur/ menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dilarang atau yang diperintahkan (diharuskan) yang dapat dipidana apabila tidak dilakukan atau dilanggar.
Perbuatan demikian disebut perbuatan pidana/ tindak pidana/ peristiwa pidana -Strafbaarfeit Delict.
Perbuatan pidana tertentu oleh Undang-undang diberi kualifikasi. a. Kejahatan – didalam KUHP diatur dalam buku ke-II, diluar KUHP ditentukan oleh
perundang-undangan itu sendiri. Ada beberapa kejahatan dalm KUHP yang disebut kejahatan ringan yang tidak dikenal dalam KHUP Belanda. Ada 9 kejahatan ringan dalam KUHP :
1. Penganiayaan binatang ringan (pasal 382). 2. Penghinaan ringan (pasal 315). 3. Penganiayaan ringan (pasal 352). 4. Pencurian ringan (pasal 364). 5. Penggelapan ringan (pasal 373) 6. Penipuan ringan (pasal 379) 7. Penadahan ringan (pasal 482). Kejahatan ringan tersebut dalam pasal 384 tidak diberi kualifikasi, namun merupakan bentuk ringan dari pasal 383 (penipuan). Pada penadahan, pasal 407 adalah bentuk ringan dari pasal 406.
- Sebelum KUHP 1918, kejahatan ringan tersebut digolongkan pelanggaran. - Adanya lembaga kejahatan ringan ada kaitannya dengan kompetensi lembaga peradilan pada saat itu yaitu, adanya RVJ dan Residensgerecht untuk golongan Eropa dan Landrad dengan magistraadgerecht untuk golongan non-Eropa. - KUHAP membedakan tindak pidana ringan (pasal 205 dan 206) yang diberikan dengan Acara Pemeriksaan Cepat - bukan atas kejahatan ringan dan biasa seperti KUHP. b. Pelanggaran
Didalam KUHP diatur dalam buku ke-III, di luar KUHP ditentukan oleh perundangundangan yang bersangkutan. Menurut M.v.T kejahatan adalah rechtdelict karena bertentangan dengan perasaan hukum manusia sedangkan pelanggaran adalah Wetsdelict karena ditentukan oleh undang-undang. Kegunaan praktis pembedaan kejahatan dan pelanggaran : 1. Pada kejahatan unsur sengaja/ lalai harus dibuktikan . Catatan : ada pelanggaran yang berunsur sengaja/ lalai. Contoh : pasal 490 sub.1. 2. Percobaan dan Pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana. 3. Masa kadaluwarsa baik penuntutan maupun eksekusi pada pelanggaran lebih singkat (kecuali kejahatan percetakan). 4. Pasal 59 KUHP hanya mengenai pelanggaran (penghukuman terhadap pengurus koperasi). 5. Pasal 82 KUHP, pembayaran denda maksimum hanya pada pelanggaran dengan ancaman denda saja atas ijin pejabat berwewenang (Afkoop). 6. Pada pelanggaran dengan concursus realis berlaku kumulasi stelsel murni. Catatan : bandingkan ! a. Mala in Se atau Ordinary Crimes, Acts Wrong in Themselves. b. Mala Prohhibita –act thats crimes because they are prohibited by law. Pembagian lain menurut common law: a. Felonies –Serious Offence b. Misdemeanor –Less Seriuos Offence.
Catatan :
1. Lembaga Afkoop ini sama dengan lembaga schikking yang merupakan wewenang Bea Cukai berdasarkan pasal 29 Rechten Ordonantie yaitu, penyelesaian diluar pengadilan oleh pejabat Bea Cukai terhadap pelanggaran. 2. Schikking dihapus dengan adanya Undang-undang Drt No. 7 tahun 1955 (tindak pidana ekonomi), namun dihidupkan kembali melalui lembaga Afkoop dengan KEPJA No. KEP.089/ D.A/ 10/ 1967 tanggal 13 Oktober 1967 tentang Delegasi Wewenang Jaksa Agung kepada Menteri Keuangan. KEPJA ini dicabut dengan KEPJA No. 065/ JA/ 6/ 85 tanggal 26 Juni 1985. Dengan adanya Undang-undang No.10 tahun 1995 tentang Pabean –maka masalah ini tidak relevan lagi. 3. Afkoop ini mirip dengan Plea Bargaining pada sistem Anglo American yaitu suatu kesepakatan bersama antara Penuntut Umum dengan Tersangka untuk mendapat hukuman yang lebih ringan tanpa proses pengadilan. 4. Afkoop mirip juga dengan lembaga Transactie di Belanda. Bedanya adalah pada transactie tidak terikat pada denda maksimum dan tidak hanya pada perbuatan pidana dengan ancaman denda saja, tetapi juga pada ancaman denda bersama kurungan.
PERBUATAN PIDANA/ TINDAK PIDANA
Perbuatan pidana diatur didalam Hukum Pidana Materiil. Istilah Strafbaarfeit diterjemahkan :
Prof. Mulyatno sebagai Perbuatan Pidana.
Prof. Zainal Abidin, Farid, Mr. MR Utrecht sebagai Peristiwa Pidana.
Istilah Formal adalah Tindak Pidana (di dalam KUHP dan per-UU lainnya).
Ada dua aliran : 1. Aliran Klasik/ Monisme (simmons Dkk)
Prof. Simmons : Perbuatan Pidana (Strafbaarfeit) adalah suatu perbuatan yang diancam pidana, bersifat
melawan
hukum,
dilakukan
dengan
kesalahan
oleh
orang
yang
dapat
dipertanggungjawabkan (V.o.S 1950 hal. 29) -terlihat semua unsur ditumpuk menjadi satu. Pertanyaan : Bagaimana bila seseorang gila membunuh orang atas suruhan orang lain. Dilihat dari sudut pandang monisme adalah bukan delik yang terjadi, karena salah satu unsur yaitu dilakukan oleh orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (toereken vatbaar persoon) tidak ada.
2. Aliran Dualisme/ Modern dibedakan : a. Perbuatan/ Feit
-
Memenuhi rumusan delict.
-
Melawan hukum (wederechtelijk).
-
Tak ada alasan pembenar (rechtvaar digings grond).
b. Pembuat (dader)
-
Kesalahan dalam arti luas yaitu meliputi Dolus atau Culpa.
-
Dapat dipertanggungjawabkan (toerekenvatbaar).
-
Tak ada alasan pemaaf (schuld uit sluitings grond).
-
Pembedaan antara unsur Perbuatan dan unsur Pembuat bukanlah suatu pemisahan tetapi sekedar sistematisasi berpikir. Untuk pemidanaan, maka kedua unsur itu harus ada – aliran ini disebut juga monodualisme. Peletak dasar aliran ini adalah Herman Kantoro Wic (1933).
UNSUR DAN ELEMEN PERBUATAN PIDANA (STRAFBAARFEIT) Van Bammelen membedakan –bestanddeel (unsur) dengan elemen dari perbuatan pidana. Unsur adalah apa yang ada dalam rumusan delik. Elemen adalah syarat untuk dapatdipidananya
orang yang terdapat diluar rumusan delik. Elemen ini terlihat pada :
1. Ketentuan umum KUHP, yaitu : -
Perbuatan dapat dipertanggungkan kepada pelaku (Toereken Baarheid van het feit).
-
Pelaku dapat dipertanggungjawabkan (Toereken Vatbaarheid van de dader).
2. Asas-asas hukum umum (Algemene Rechtbeginsel). -
Ada kesalahan (schuld) pada pelaku –perbuatan harus tercela (Verwijtbaarheid van het feit).
3. Melawan hukum (materiil) Catatan : melawan hukum kalau terdapat didalam rumusan delik -adalah unsur delik- disebut melawan hukum khusus (facet). Unsur Utama Delik (strafbaarfeit)
A. Perbuatan : -
Comissionis/ berbuat.
-
Omissionis/ membiarkan.
Atas dasar pembedaan tersebut perbuatan pidana dibedakan atas : 1. Delicta Comissionis : pelanggaran suatu larangandapat berupa delik formil yaitu delik pengancaman pidana tertuju pada perbuatan (pasal 160, 209, 242 dan 362 KUHP), maupun delik materiil , yaitu delik dengan akibat yang dipisahkan dari perbuatan (pasal 338 KUHP). 2. Delicta Omissionis : -
Yang murni -pelanggaran suatu perintah- selalu merupakan Delik Formil (pasal 164,
224, 522, 531 KHUP). -
Yang tidak murni (delicta Comisionis Perommisionen) .
-
Dapat dilakukan dengan berbuat maupun dengan pembiaran (pasal 338, 194 KUHP).
Melawan Hukum (Wederechtelijk)
Sifat melawan hukum ada pada semua perbuatan pidana. Kalau dimuat dalam rumusan delik disebut unsur. Dibedakan : 1. Melawan Hukum Formil. 2. Melawan Hukum Materiil. 3. Melawan Hukum Umum. 4. Melawan Hukum Khusus. Ad.1. Melawan Hukum Formil Apabila seseorang telah melakukan perbuatan(Comissionis atau Omissionis) yang memenuhi rumusan delik (peraturan kongkrit), maka ia melakukan perbuatan melawan hukum formil. Apabila dalam rumusan delik tercantum sifat melawan hukumnya misalnya pasal 160 KUHP (penghasutan terhadap penguasa umum), 209 KHUP (sumpah palsu), 362 KUHP (pencurian) dsb, maka melawan hukum tersebut merupakan Unsur (Bestanddeel) -disebut melawan hukum khusus (facet)- dari delik. Konsekuensi dimuatnya Melawan Hukum didalam rumusan delik : 1. Harus dimuat dalam dakwaan. 2. Harus dibuktikan di persidangan. 3. Jika unsur melawan hukum tidak dapat dibuktikan , maka terdakwa dibebaskan (Vrijspraak).
Catatan : Melawan Hukum Formil didasarkan pada asas legalitas yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP. Ad.2. Melawan Hukum Materiil Dikatakan Melawan Hukum Materiil apabila suatu perbuatan selain memenuhi unsur delik (melawan hukum formil) juga harus tercela oleh masyarakat, atau melanggar norma lain yang berlaku dalam masyarakat. Melawan Hukum Materiil tidak disebut dalam rumusan delik sehingga merupakan Elemen dari delik. Konsekuensi : 1. Tidak perlu didakwakan. 2. Tidak perlu dibuktikan dipersidangan. 3. Apabila dalam persidangan tidak terbukti adanya Melawan Hukum Materiil maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Alle Rechtvervogling). Catatan :
-
Dalam hukum perdata dikenal istilah Onrechtmatige daad (pasal 1365 BW). Subekti menterjemahkannya sebagai Perbuatan Melanggar Hukum.
-
Onrechtmatige Daad ini semula ditafsir secara sempit (formil) sebagai Onwetmatige Daad (melanggar Undang-undang) dengan dua unsur : a. Perbuatan melanggar hak subyektif orang lain. b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku – hal ini terlihat pada kasus Zutphen Juffrow HR dalam arrest 10 Juni 1910.
HR dalam arrest 31 Januari 1919 dalam kasus Cohen VS Lindenbaum menambah : c. Bertentangan dengan tata kesopanan (Goede Zeden). d. Bertentangan
dengan
kecermatan
(Zongvuldigtheid)
yang
berlaku
dalam
masyarakat menyangkut orang dan barang. Onrechtmatige Daad disini sifatnya luas (materiil). Arrest HR dalam kasus Cohen vs Lindenbaum ini yang telah mendorong perkembangan pengertian Materiele Wederechtelijkheid , baik melalui doktrin maupun yurisprudensi. Adanya persamaan tersebut menimbulkan istilah Delik Pidana (Strafrechtelijkfeit) dan delik perdata
(burgerlijkefeit). Dalam perundang-undangan kta, pengertin Melawan Hukum (MH) sering dirumuskan dengan kata-kata lain, contoh : -
tanpa ijin (pasal 496 –membakar barang tidak bergerak milik sendiri).
-
Melampaui Wewenang (pasal 430 -Pegawai Negeri menyita surat, dsb).
-
Tanpa Hak (pasal 303 -perjudian, dsb).
YURISPRUDENSI
A. Hoge Raad (HR) VEEARTS ARREST, HR tanggal 20 Pebruari 1933 Dokter hewan yang mencampur hewan sakit dengan yang sehat yang melanggar Undang-undang Hewan (Veewet) 1920. Dalam kasus ini ada Melawan Hukum Formil (memenuhi rumusan delik), tetapi tidak ada Melawan Hukum Materiil, karena secara ilmiah dapat dibenarkan. B. MARI (Mahkamah Agung RI) 1. Kasus Machrus Effendi tanggl 8 Januari 1966 No. K/ Kr/ 1965 –melanggar pasal 372 KUHP jo Undang-undang No. 24 Prp. 1960 (UU anti Korupsi). Melawan Hukum Formil, namun MA melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Onstlag Van Alle Rechtvervolging) karena tidak melawan hukum materiil : a. Kepentingan umum terlayani. b. Terdakwa tidak mendapat keuntungan. c. Negara tidak dirugikan. 2. Kasus Insinyur Moch. Otjo Danaatmaja, MARI tanggal 30 Maret 1977 No. 81/ K/ Kr/ 1973. Melanggar pasal 415 KUHP dan pasal 372 KUHP jo. UU No. 24 Prp. 1960 – putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan tidak melawan hukum materiil. Catatan : a. Seorang hanya dapat dipidana jika perbuatannya melawan hukum formil (asas legalitas) dan melawan hukum materiil. Inilah yang disebut melawan hukum umum. Melawan hukum materiil berada diluar rumusan delik, karena merupakan elemen delik (V. Bemmelen), oleh karenanya melawan hukum ada pada setiap delik, walaupun tidak disebut dalam rumusan delik.
b. Perbuatan hukum yang tidak melawan hukum materiil walaupun melawan hukum formil, putusannya adalah lepas dari segala tuntutan hukum (Onstlag Van Alle Rechtvervolging), bukan bebas (Vrijspraak). c. Peran melawan hukum disini adalah peran negatif. Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum apabila tidak ada melawan hukum (materiil). Peran negatif juga berarti bahwa seseorang tidak dapat dipidana hanya karena melawan hukum materiil, karena asas legalitas. d. Jika melawan hukum terdapat dalam rumusan delik (contoh pasal1 ayat 1a UU No. 3 tahun 1971), maka melawan hukum adalah unsur (bestand deel) atau hukum khusus/ facet sehingga : -
Harus dimuat dalam dakwaan.
-
Harus dibuktikan dipersidangan.
-
Jika tidak terbukti putusan adalah bebas (Vrijspraak)
e. Sebagai unsur, maka melawan hukum disini sifatnya formil bertentangan dengan perundang-undangan (hukum tertulis) tetapi dapat juga bersifat materiil yaitu perbuatan tercela, bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam masyarakat. Lihat penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. o
MA RI tangal 29 Desember 1983 No. 275 K/ Pid/ 1983. Kasus Korupsi atas nama RS Natalegawa – pasal 1 ayat 1 sub A – melawan hukum adalah unsur. Terdakwa dijatuhi pidana oleh MA dengan alasan melawan hukum harus diukur dari asas-asas hukum tidak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat. Peran melawan hukummateriil disini adalah peran positif/ mengakibatkan penjatuhan pidana.
PEMBUAT
1. Kesalahan (schuld) : a. Dolus b. Culpa 2. Pertanggungjawaban (Toerekening Vatbaareheid) Pendapat DUALISME disingkat sebagai berikut : (kantor Wic/ Mulyanto)
Tat/ perbuatan
Tat Bestand Maszigkeit/ memenuhi rumusan delik
1. Strafbare handelung (perbuatan pidana)
Fehlen
Von
Recht
Vertigungsgrunden (tidak
ada
alasan
pembenar Strafvorausstezungen Syarat pemidanaan
Schuld (salah)
Strafauschlieszungsgrunde
2. Handelende (pembuat)
(tidak
ada
alasan
pemaaf)
Hubungan antara keduanya baik hubungan sebagai hubungan paralel (Paralel Verhatenis = berdampingan) maupun hubungan timbal balikdimana yang satu menjadi syarat bagi yang lain (Bendingungs Verhaltenis = secara timbal balik). Disini terdapat : a. Strafbaarfeit van heit feit dapat dipidananya perbuatan yang sifatnya melawan hukum. b. Strafbaarfeit van de dader yang mengandung unsur kesalahan. Bagi Monisme, keduanya adalah unsur delik, yaitu :
Tersebut (a) -Unsur Obyektif (objective bestanddeel) yaitu perbuatan dengan keadaan yang menyertainya dimana perbuatan itu dilakukan.
Tersebut (b) -Unsur Subyektif yaitu unsur sikap batin dari si pembuat yaitu kesalahan dalam arti luas : -
Sengaja (dolus)
-
Lalai (culpa).
Adagium : Actus on facit reum nisi mens sit rea (An act does not make a man guilty of crime,
unles his mind is guilty.
Penganut monisme memandang actus reus dan mens rea sebagai suatu kesatuan dan merupakan unsur hakiki dari suatu delik.
Penganut dualisme memandang actus reus hanya merupakan unsur perbuatan dan mens rea sebagai sikap batin, termasuk pertanggungjawaban pembuat adalah unsur pembuat.
Mens rea atau sikap batin pembuat yang oleh penganut monisme dipandang sebagai unsur suyektif dari delik adalah sikap batin.
Penganut monisme antara lain Simmons dan Van Hamel merupakan otoritas hukum pidana di Belanda .
Definisi strafbaarfeit oleh Simmons : -
Suatu perbuatan yang dapat dipidana (Een Strafbaar Gestelde Handeling).
-
Bersifat melawan hukum (Onrechtmatige).
-
Yang berkaitan dengan kesalahan (Met Schuld In Verband).
-
Yang dilakukan oleh orang yang dapat di pertanggungjawabkan (Een Toereken Vat Baar Persoon).
Actus Reus dan Mens Rea ditempatkan menjadi satu pengertian yaitu Strafbaarfeit . Jadi, seluruhnya adalah unsur dan masing-masing merupakan syarat pemidanaan seseorang yang melakukannya.
Sebagai perbandingan :
Menurut Jerome Hall menyebut syarat-syarat pemidanaan/ Criminal Behavior : 1. Legality
Legally Proscribed.
2. Actus Reus
Human Conduct.
3. Causative
Causation (hubungan sebab akibat atau pebuatandengan kerugian/
harm yang ditimbulkan). 4. Of Given Harm
(Harm) –kerusakan atas nilai yang dilindungi hukum seperti : orang,
benda, nama baik. 5. Which Conduct Coincides (Concurence)
Keterkaitan niat (intention) dengan
perbuatan (act).
6. Mens Rea
Blame worthy frame of mind.
7. Puninshment
yang dapat dipidana (which is subject to punishment).
Pembuat Mens Rea :
1. Dapat dipertanggungjawabkan (toekerening vatbaarheid). 2. Kesalahan dalam arti luas : - Sengaja (dolus). - Lalai (culpa). Ad.a. Sengaja (dolus) o
Tidak ada definisi sengaja dalam KUHP. Alasan Mv.t adalah bahwa KUHP bukanlah buku pelajaran.
o
Pada sengaja, kehendak pelaku tertuju pada akibat (berbeda dengan lalai, akibat tidak dikehendaki oleh pelaku). Berbuat dengan sengaja –Mv.t adalah berbuat dengan kehendakdan dengan pengetahuan (Willens En Wetens Handelen). Singkatnya : Mau untuk berbuat, apa akibatnya, dan tahu apa yang diperbuat. Tahu bukanlah tahu secara mutlak, cukup apabila dimengerti (Begijpen). Catatan : - Teori kehendak (wills theory)
hakekat dari sengaja adalah berkehendak.
- teori perkiraan (voor stelling theorie)
akibat dari suatu perbuatan(gerakan otot)
tidak mungkin diketahui –hanya diperkirakan saja.
Gradasi Sengaja :
1. Sengaja dengan niat (als oogmerk). A hendak membunuh B, A menembak B. Sengaja disini adalah dalam bentuk paling murni. 2. Sengaja dengan kesadaran pasti ( zekerheid bewustzijn) A hendak membunuh B yang berada ditengah-tengah kerumunan orang banyak dengan melempar granat. Kematian B adalah sengaja den gan niat. Kematian orang lain bersama B adalah suatu akibat pasti. 3. Sengaja dengan sadar akan kemungkinan akibat (bij mogelijkheid bewustzijn) Dolus bersyarat Dolus Evantualis.
Pengendara motor dengan kecepatan tinggi mengendara motor ditengah-tengah kerumunan anak-anak. Apabila ada yang mati/ cidera. Sengaja dalam Undang-undang :
1. Dengan sengaja (contoh : pasat 1 ayat (1)a UU. No 3/ 1971). 2. Mengetahui bahwa (als wetende dat- pasal 227 dan 230 KUHP). 3. Mempunyai pengetahuan (kennis dregende- pasal 164, 165, 464 sub.3 KUHP). 4. Dalam hal dia tahu (waar van hij weet- pasal 282 KUHP). 5. Dengan niat untuk (met het oogmerk om- pasal 263, 362, 378 KUHP). 6. Dengan tipuan mengurangi (bedriegelijk ver korting- pasal 397 KUHP). Selain itu dengan sengaja tergambar dalam kata kerja. Contoh : -
Dengan paksaan atau ancaman paksaan menghindarkan (pasal 173 KUHP)
-
Memaksa masuk (pasal 167 KUHP).
-
Melawan (pasal 212 KUHP).
-
Menganiaya (pasal 351 KUHP).
Dengan demikian Undang-undang kadang menekankan pada salah satu komponen saja seperti : mengetahui , dengan maksud penekanan pada tujuan, yaitu tujuan pebuatan dilakukan dengan mengetahui.
Arti menempatkan kata “sengaja” dalam Undang-undang :
-
Semua dibelakang kata “sengaja” tunduk pada pengertian sengaja. (contoh : pasal 330 KUHP).
-
Pengecualian apabila Undang-undang mengatakan (contoh : pasal 187 butir 1,2 dan 3 KUHP).
Catatan : Perbuatan sengaja (atau lalai) dapat disimpulkan dari : a. alat yang digunakan, misal : badik. b. Sasaran perbuatan, misal : dada. Error In Persona
A hendak membunuh B, yang terbunuh C, yang disangka B. Yang diisyaratkan pasal 338 KUHP adalah menghilangkan nyawa orang, tidak penting siapa yang mati.
Aberratio Ictus (salah sasaran)
A hendak membunuh B, yang tertembak C. Ada beberapa kemungkinan yang terjadi : 1. Terhadap C
pembunuhan dengan sengaja dengan keadaran memungkinkan akibat.
Terhadap B Percobaan pembunuhan dengan sengaja sebagai niat. 2. Apabila C jauh dari B yang adalah sasaran tembak, maka : -
Terhadap C
bukannya sengaja tetapi lalai.
-
Terhadap B
percobaan pembunuhan.
Berencana (Voorbedachte rade) – disebut juga Dolus Premediatus. M.v.T –terdapat saat
untuk menimbang dengan tenang dan mantap. Rencana lebih dulu –mendahului perbuatan sengaja. Catatan : Dolus maupun Culpa adalah tidak berwarna (Kleurlos), artinya : bahwa pelaku tindak pidana tidak pelu tahu perbuatannya melawan hukum. Adalah asas berupa fiksi hukum bahwa semua orang mengetahui Undang-undang sejak di undangkan. Ad.b. Lalai (culpa)
-
Sama halnya dengan Dolus, Undang-undang juga tidak membuat definisi tentang Culpa.
-
J.E Johnkers menyebut 3 elemen Culpa :
a. Dapat diduga (voorziendbaarheid). b. Dapat dihindari (vermijdbaarheid). c. Melawan Hukum (wederrechtlijkheid).
Pada “sengaja” , kehendak pelaku tertuju pada akibat. Pada “lalai” tidak tertuju pada akibat. -
Remmelink : Ciri kelalaian (yang disadari) adalah lebih baik tidak berbuat daripada
berbuat, dengan akibat yang dikehendaki disertai akibat lain yang sama sekali tidak dikehendaki. Hal ini menimbulkan anggapan bahwa Culpa adalah Aulid terhadap Dolus. Jadi, berbeda secara prinsipil. -
Van Bammelen : Culpa adalah minus dari Dolus. Perbedaannya adalah gradual.
-
KUHP menggambarkan beberapa istilah untuk Culpa :
a. Karena salahnya –pasal 359-360, 188 KUHP. b. Ketidak hati-hatian (onachtzianheid) –pasal 231, 232 KUHP. c. Seharusnya dapat menduga (redelijkkerwijs moet vermoeden) –pasal 278, 288 KUHP. d. Dapat diduga (om te vermoeden) e. KUHP menggambarkan beberapa istilah untuk Culpa.
Dalam undang-undang penempatan delik Culpa sering berbarengan dengan delik sengaja, sebagai delik ancaman hukumannya ringan, berhadapan dengan delik Dolus dengan ancaman hukuman berat. Contoh : pasal 188 dengan 187, pasal 354 dengan pasal 338 KUHP.
Ada delik yang tidak mungkin dilakukan secara Culpa, seperti delik asusila.
Ada delik Dolus yang tidak ada mitra Culpa-nya, karena dianggap tidak perlu oleh perasaan hukum masyarakat –pemidanaan adalah Ultimum Remedium.
Ada pula pasal tertentu dalam KUHP dibawah Dolus dan Culpa ditempatkan bersama dalam satu pasal dengan ancaman hukuman yang sama.
Pasal 292, 293 KUHP (tahu atau patut dapat menduga).
Pasal 418 – pasal 419 KUHP (tahu atau patut dapat mengharapkan).
Hal demikian disebut Pro Parte Dolus Pro Parte Culpa.
Van Hammel – ada 2 jenis Culpa : 1. Karena kurang dapat memperkirakan. 2. Kurang berhati-hati.
Vos – ada elemen Culpa : 1. Dapat memperkirakan akibat oleh si pembuat (voorziendbaarheid). Merupa kan syarat subyektif – a.l tingkat kecerdasannya, tenaganya. 2. Ketidak hati-hatian (onvoorzichtigheid) Merupakan syarat obyektif –terlihat dari tindakannya yang berdampak subyektif. –a.l apakah dia seorang ahli atau awam. Culpa ada apabila kedua elemen tersebut ada. Dapat diperkirakannya akibat saja belum menghasilkan Culpa. Contoh (vos halaman. 162) :
Seorang dokter yang dengan terampil : melakukan operasi yang berbahaya dapat memperkirakan terjadinya kematian, tidak melakukan Culpa. Dibutuhkan lagi ad anya ketidak hati-hatian, menurut ukuran obyektif. Syarat berhati-hati terbagi dua : -
Pelaku melakukan perbuatan menurut ukuran ketelitian yang normal. -Membersihkan baju yang bernoda dengan bensin dekat api.
-
Pelaku telah bertindak sangat hati-hati, namun akibat tetap terjadi. Contoh : seorang ahli/ amatir yang mengerjakan kembang api tetap bersalah. *Catatan : pada butir 2 ini, unsur Culpa dan unsur melawan hukum bertemu.
BAB III NULLA POENA - POENA - STRAF – HUKUMAN
Apa itu Hukuman ? perlu dibedakan antara hukuman/ straf dengan tindakan/ maatregel.
Hukuman/ pidana adalah derita yang ditimpakan kepada pelaku tindak pidana
Sasaran pemidanaan adalah derita (leed), setidak-tidaknya sasaran antara disamping sasaran akhir yaitu memperbaiki pelaku.
Pada tindakan makna derita bukanlah tujuan. Tujuan tindakan adalah perlindungan dan sifatnya sosial. A.l. tersebut pasal 24 UU No. 3/ 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu terhadap anak nakal, yaitu terhadap anak nakal dapat dijatuhkan tindakan : a.
Mengembalikan kepada orangtua, wali atau orangtua asuh.
b.
Menyerahkan kepada Depsos untuk melakukan pendidikan dan pembinaan (Dik-Bin), latihan kerja ,atau
c.
Menyerahkan kepada Depsos atau ORSOS kemasyarakatan yang bergerak dibidang Dik, Bin, Lat Kerja. Catatan : Undang-undang No. 3/ 1997 –anak nakal : a. Anak yang melakukan Tindak Pidana. b. Anak yang melakukan perbuatan terlarang bagi anak menurut perundang-undangan/ peraturan hukum lainya. Anak nakal : 8 – 18 tahun/ atau belum pernah ka win.
Mengapa pidana dijatuhkan ?
1. Teori Absolut/ pembalasan Hakekat pidana adalah pembalasan terhadap kesalahan yang : a. Bersifat subyektif –pembalasan terhadap kesalahan pelaku. b. Bersifat obyektif –pembalasan atas akibat yang ditimbulkan kedunia luar. Latar belakang pemikiran teori ini adalah : KANT : Pidana adalah tuntutan etik walaupun masyarakat akan musnah besok, hari ini
pembunuh harus dihukum mati. 2.
Teori Relatif Tujuan pemidanaan adalah prevensi terhadap kejahatan. Hakekat pemidanaan : menimbulkan rasa takut, perbaikan dan penghancuran. Teori Prevensi sebagai “tujuan” terbagi :
a. Prevensi Umum (generale preventie) Pemidanaan adalah untuk mencegah semua orang u ntuk melakukan kejahatan. Hasil teori ini adalah pemidanaan yang kejam, pelaksanaannya di depan orang banyak. Von Veirbach mengembangkan teori Psychologische Zwang –ancaman pidana yang
tinggi dapat menjadi dorongan psikologis/ kontra motif terhadap nafsu berbuat kejahatan. b. Prevensi Khusus Tujuan pidana adalah pencegahan terhadap pelaku untuk tidak berbuat lagi. 3. Teori Gabungan (veremigings teorie) Merupakan kombinasi dari teori pembalasan dan teori relatif. Terdapat tiga variasi : a. Tujuan adalah pembalasan dengan pembatasan yaitu pulihnya tata tertib hukum. b. Tujuannya adalah perlindungan masyarakat dengan pembatasan tidak melampaui derita sepantasnya. c. Tujuannya adalah pembalasan sekaligus melindungi masyarakat.
JENIS-JENIS PIDANA
Pasal 10 KUHP menyebut jenis pidana menurut urut beratnya sebagai berikut : a. Pidana Pokok 1. Pidana Mati. 2. Pidana Penjara. 3. Pidana Kurungan. 4. Pidana Tutupan (UU No. 2 tahun 1946). 5. Pidana Denda. b. Pidana Tambahan 1. Pencabutan bebetapa hak tertentu. 2. Perampasan barang tertentu. 3. Pengumuman keputusan hakim. Catatan : 1. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada anak nakal (pasal 23) selain tersebut diatas kecuali pidana mati dan tutupaan, ditambah pidana pengawasan.
2. Pidana tambahan bagi anak nakal berupa : -
Perampasan barang.
-
Pembayaran ganti rugi.
Ad. a. Pidana Pokok : 1. Pidana Mati
Di Belanda sejak tahun 1820 pidana mati telah dihapus. - Dalam KUHP ada sejumlah tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati : 1.
Kejahatan terhadap keamanan negara (pasal 104, 111 ayat (2), 124 ayat (3) jo pasal 129 KUHP).
2.
Kejahatan melanggar martabat presiden (pasal 140 ayat (3) KUHP).
3.
Pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP).
4.
Pencurian dengan kekerasan dengan berserikat/ bersama-sama ( pasal 365 KUHP).
5.
Pembajakan (pasal 444 KUHP).
- Diluar KUHP 1. Tindak pidana narkotika (UU No. 22 /1997 pasal 80 ayat (1)a, ayat (2)a, ayat (3)a, pasal 81 ayat (3)a, pasal 82 ayat (1)a, ayat (2)a, ayat (3)a. 2. Tindak pidana psikotopika ( UU No. 5/ 1997 pasal59 ayat (2)). 3. Tindak pidana korupsi (pasal 2 ayat (2)). Catatan : 1. Pelaksanaan pidana mati ditunda : a. Terpidana gila, sesudah putusan sampai terpidana sembuh, b. Terpidana hamil sampai 40 hari setelah melahirkan ( pasal 7 UU No. 2/1964 PNPS). c. Sampai mendapat fiat Presiden (pasal 2 yat (3) UU No. 40/1950 tentang Grasi) 2. Pelaksanaan pidana mati dengan jalan ditembak sampai mati oleh regu tembak Brimob dibawah perintah Jaksa Tinggi/ Jaksa. 2. Pidana Penjara
Pidana penjara tertinggi adalah seumur hidup.
KUHP menentukan pidana maksimum umum selama 15 tahun, namun untuk kejahatan dengan ancaman mati/ penjara seumur hidup atau karena terdapat concursus/ residive dapat menjadi 20 tahun.
Penjara minimun menurut KUHP adalah 1 (satu) hari.
Hukuman minimun khusus terdapat pada : 1. UU No. 22/1997 tentang Narkotika. a. Yang didahulukan dengan permufakatan jahat : - Pasal 78 ayat (2) – 2 tahun. - Pasal 80 ayat (2) – 4 tahun. - Pasal 81 ayat (2) – 2 tahun. - Pasal 82 ayat (2) – 4 tahun. b. Yang dilakukan secara terorganisasi : - Pasal 78 ayat (3) – 3 tahun. - Pasal 80 ayat (3) – 4 tahun. - Pasal 81 ayat (3) – 4 tahun. - Pasal 82 ayat (3) – 4 tahun. 2. UU No. 5/ 1997 tentang Psikotropika – pasal 59 ayat (1) – 4 tahun. 3. UU No. 20/ 2001 jo UU No. 31/ 1999 tentang T.P Korupsi. Ada 10 tindak pidana yang diberi pidana minimum 1 s/d 4 tahun. 4. UU No. 15/ 2002 tentang T.P Pencucian uang – pasal 3 ayat (1) – 5 tahun.
3. Pidana Kurungan
Pidana kurungan maksimum umum (1 tahun) dan minimum (1 hari).
Dapat dijatuhkan kurungan 1 tahun 4 bulan dalam hal : a. Samenloop. b. Residive. c. Pegawai negeri yang melakukan tindak pidana melanggar kewajiban khusus jabatannya.
Ada pula maksimum khusus yang terdapat pada pasal tertentu.
Pidana kurungan diancamkan pada kejahatan Culpa dan pelanggaran.
Perbedaan pidana kurungan dengan pidana penjara : a. Terpidana penjara dapat dipindahkan kepenjara lain diluar wilayah tempat ia dijatuhkan pidana. Pada terpidana tidak dapat, kecuali atas kehendak terpidana sendiri. b. Terpidana kurungan hanya diberi pekerjaan ringan – pasal 19 (2) KUHP.
c. Terpidana kurungan dapat memperbaiki nasibnya yang disebut PISTOLE – pasal 23 KUHP.
Pidana kurungan pengganti atau subsidair adalah suatu bentuk khusus dari pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda dalam hal terpidana tidak mampu/ tidak mau membayar, diganti dengan pidana kurungan (pengganti) yang disebut dalam vonis. Kurungan pengganti juga atas barang rampasan yang tidak disita, jika barang tidak diserahkan dan harganya sebagai pengganti tidak dibayar.kurungan pengganti minimum 1 hari dan maksimum 6 bulan dan dalam hal concursus/ residive dapat menjadi 6 bulan.
Jika terdapat komulasi pidana penjara dan kurungan maka pidana penjara dijalani dahulu kemudian baru disusul pidana kurungan.
4. Pidana Denda
Pidana denda senantiasa dijatuhkan dengan pidana kurungan pengganti.
Pidana denda dalam beberapa perundang-undangan dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan pidana penjara atau secara kumulatif alternatif : a. Kumulatif – pasal 6 UU TPK : dipidana dengan pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150 juta dan paling banyak Rp. 750 juta (penyuapan aktif dan pasif) terhadap Hakim maupun Advokat. Lihat juga pasal. 8, pasal 9, pasal 10, pasal 12, pasal 12 b ayat (2). Catatan : Hal serupa terdapat : a. Pada UU Narkotika b. Pada UU Psikotropika. c. Pada UU Pencucian Uang. d. Pada UU T.P Ekonomi. - Pidana yang dijatuhkan/ dituntut harus pidana penjara dan denda. - Pidana penjara yang dijatuhkan tidak boleh lebih rendah dari 3 tahun dan pidana denda dari tidak boleh lebih rendah dari Rp. 150 juta b. Kumulatif Alternatif – pasal 5 UU TPK- dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun atau pidana denda dstnya. Lihat juga pasal 7, pasal 11 UUTPK.
Catatan : hal serupa terdapat pada pasal 64, pasal 65 UU Psikotropika dan pada UU T.P Ekonomi. 5. Pidana Tutupan.
UU No. 20/ 1946 menambahkan pidana tutupan terhadap orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara karena didorong oleh maksud yang patut dihormati.
Pidana tutupan dilaksanakan dirumah tertutup (PP No. 8/ 1998).
Pidana Bersyarat : sejak tahun 1927 pidana bersyarat adalah pidana yang dijatuhkan namun tidak perlu dijalankan apabila selama dalam waktu percobaan tertentu, terpidana tidak melakukan tindak pidana atau melanggar syarat khusus yang ditentukan hakim. 1. Hanya terhadap pemidanaan penjara yang tidak melebihi 1 tahun. 2. Dapat juga dijatuhkanpada pidana kurungan kecuali kurungan pengganti. 3. Dapat juga dijatuhkan terhadap denda jika tern yata pidana denda ataupun perampasan barang menimbulkan keberatan yang sangat bagi terpidana. 4. Tidak dapat dijatuhkan terhadap perkara peng.. negara. 5. Syarat-syarat : a. Syarat umum Tindak boleh melakukan tindak pidana selama masa percobaan. Catatan : Masa Percobaan : - Untuk T.P pelanggaran –pasal 492, 504, 505 dan 536 KUHP selama-lamanya 3 tahun. - Untuk pelanggaran yang lainselama 2 tahun. b. Syarat Khusus Menyangkut semua perilaku terpidana yang tidak mengurangi kebebasan beragama dan politik, pengawasan dilakukan oleh Jaksa.
Pelepasan Bersyarat
Terpidana yang telah menjalani 2/3 dari pidananya dan juga paling sedikit 9 bulan dapat dilepas dengan :
Syarat Umum - Dalam tempo percobaan (lebih dari 1 tahun dari sisa masa pidana). - Tidak melakukan tindak pidana/ tidak berkelakuan jelek (pasal 15a). Syarat Khusus Sama dengan pemidanaan bersyarat yaitu : - Pengawasan dilakukan oleh Jaksa. - Pelepasan dicabut apabila terpidana melanggar syarat/ perjanjian. - Masa sisa pemidananaan harus dijalani tanpa harus memperhatikan masa pelepasan. Ad. b Pidana Tambahan :
Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan bersama dengan pidana pokok dengan beberapa pengecualian.
Pidana tambahan bersifat fakultatif –tidak wajib dijatuhkan.
Kadangkala UU menetapkan pidana tambahan Imperatif –pasal 250 bis merampas mata uang palsu –pasal 261 dan pasal 275 KUHP.
Jangka waktu pencabutan hak lebih lama dari masa pidana. a. Pencabutan Hak-hak tertentu o
Tidak bleh dilakukan pencabutan atas semua hak (mati perdata).
o
Hak tertentu yang dicabut dirinci dalam pasal 35 KUHP : 1. Hak untuk memangku jabatan/ jabatan tertentu. –melanggar pidana tambahan, ini diancam dengan pasal 227 KUHP. 2. Hak pilih/ dipilih dalam PEMILU. 3. Hak untuk menjadi TNI. 4. Hak menjadi penasehat/ wali/ wali pengawas, pengampu, currator, atau orang lain selain anaknya sendiri. 5. Hak sebagai kuasa bapak (vaderlijkemacht) pengampu dan currator atas anaknya sendiri. 6. Hak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu (bepaalde beroepen) Catatan : pencabutan atas hak memangku jabatan tertentu, tidak dapat dilakukan oleh Hakim. Jika hal itu ditentukan undang-undang. (contoh : Ketua dan Anggota Mahkamah Agung).
b. Perampasan Barang Tertentu
c. Perampasan barang-barang tertentu diatur secara umum dalam pasal 39 dan 40 KUHP, disamping perampasan khusus dalam pasal-pasal tertentu. Contoh : pasal 205 ayat (3) untuk delik Culpa. Pasal 502 ayat (2), pasal 549 ayat (2)
BAB IV ASAS-ASAS HUKUM PIDANA
A. Apa itu Asas-asas Hukum Pidana
Asas hukum (rechtbeginsel) adalah pikiran dasar yang sifatnya umum dan melatar belakangi kaidah hukum (rechtnorm) yang terdapat dalam hukum kongkrit (rechtregels).
ASAS
KAIDAH
KONGKRIT
Catatan : -
Pasal 362 KUHP (pencurian), 372 KUHP (penggelapan), 378 (penipuan) peraturan kongkrit = norma + sanksi.
- Kaidanya
jangan mencuri, jangan menggelapkan, jangan menipu.
Kaidah hukumnya = ketentuan tentang perilaku manusia dalam masyarakat, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. -
Asasnya adalah = hak milik orang harus dihormati.
Asas hukum ini kadang-kadang dijadikan ketentuan kongkrit seperti pada pasal 1 KUHP, Asas : “ NULLUM DELICTUM NULLA POENA SINE PREVIA LEGE POENALE” Asas huku tidak terdapat didalam UU
“GEEN STRAF ZONDER SCHULD” =
Tidak ada hukuman tanpa kesalahan. B. Hukum Pidana
Hukum pidana terbagi atas : 1. Hukum pidana obyektif (ius poenale = semua peraturan) : 1.1. Hukum pidana materiil (subtantive criminal law). Mengatur kapan, siapa dan bagaimana hukum termuat dalam KUHP dan lain-lain. 1.2. Hukum pidana formal/ acara (procedural criminal law).
Mengatur bagaimana hukum pidana materiil ditegakkan, termuat dalam KUHP dan UU lainya. Catatan : 1. Adanya hukum acara dalam UU lain yang menyimpang dari ketentuan KUHAP menjadikan peraturan pidana dalam UU tersebut sebagai ketentuan khusus. 2. Wewenang Penyidikan Pidum : penyidik POLRI + PNS. 3. Wewenang Penyidikan Pidsus : Kejaksaan (contoh : TP Korupsi). 2. Hukum pidana subyektif ((ius puniendi) Hak negara (penguasa) untuk menghukum (mengancam hukuman, menjatuhkan hukuman dan melaksanakan hukuman).
APA-APA SAJA ASAS HUKUM PIDANA YANG BERLAKU 1.
Asas Legalitas (tanpa Undang-undang tidak ada hukuman)
Terdapat dalam rumusan pasal 1 ayat (1) KUHP dan dirumuskan oleh Anslem Von Veurbach sebagai “ NULLUM DELICTUM
NULLA POENA SINE PREVIA LEGE POENALE”,
diartikan : - Nulla Poena Sine Lege : Tiada pidana tanpa Undang-undan g. - Nulla Poena Sine Crimine : Tiada pidana tanpa perbuatan pidana. - Nullum Crimen Sine Poena Legali : Tiada perbuatan pidana Tanpa Undang-undang pidana yang terlebih dahulu ada. o
Fungsi Asas Legalitas 1. Melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan pemerintah. 2. Instrumental : Penguasa di beri kuasa memidana dalam batas ketentuan Undangundang. Fungsi Instrumentalia di Jerman, Australia, Spanyol, Italia
pemerintah
wajib menggunakan wewenang memidana. Sedangkan di Belanda, Indonesia, Perancis, Belgia dan beberapa negara lainnya pemerintah berwewenang tetapi tidak wajib memidana. Kelemahannya : Sering fungsi perlindungan dikorbankan untuk fungsi Instrumental.
Sub Asas Legalitas/ Aspek-aspek 1. Tidak dapat dipidana kecuali ada ketentuan pidana berdasarkan Undang-undang (formal). 2. Tidak diperkenankan Analogi (pengenaan suatu Undang-undang terhadap perbuatan yang tidak diatur oleh Undang-udang tersebut) 3. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan (peraturan tidak tertulis) 4. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (lex certa) 5. Tidak boleh berlaku surut (retroaktif). 6. Tidak boleh ada ketentuan pidana diluar Undang-undang. 7. Penuntutan hanya dengan cara yang ditentukan Undang-undang. Pengecualian Asas Legalitas Pasal 1 ayat (2) KUHP memungkinkan Undang-undang berlaku surut apabila hal tersebut menguntungkan pelaku. 2.
Asas Kesalahan :
Adagium : “ACTUS NON FACIT REUM NISI MENS SIT REA” (an act does not make a man guilty of crime unless his mind be also guilty). a. Actus Reus (criminal act)
Yang memenuhi rumusan delik dalam Undang-
undang. b. Mens Rea o
Unsur batin pembuat – yaitu sengaja, lalai.
Jadi suatu perbuatan (actus reus) walaupun sudah memenuhi rumusan undang-undang tidak dapat dipidana kalau tidak ada kesalahan (mens rea). Asas kesalahan ini sangat fundamental sifatnya dalam hukum pidana.
3. Asas-asas Yang Menyangkut Ruang Lingkup Berlakunya Undang-undang Pidana Indonesia.
Ada 2 asas pokok : 1. Asas Teritorialitas (pasal 2 KUHP) 1.1. Perluasan dari asas teritorialitas (pasal 3 KUHP) : Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana diatas alat pelayaran Indonesia diluar wilayah Indonesia. 2.2. Asas eks Teritorial (pasal 9 KUHP) Berlakunya pasal 2 , 5 dan 8 KUHP dibatasi oleh pengecualian-pengecualian dalam hukum internasional.
Catatan : Alat pelayaran pengertiannya lebih luas dari kapal. Kapal = Spesies dari alat pelayaran. Diluar Indonesia = dilaut bebas dan di laut wilayah negara lain. Asas-asas Extra Teritoriality/ Kkebalan dan Hak Istimewa (Immunty Previlege). a. Kepala negara asing dan anggota keluarganya. b. Pejabat-pejabat perwakilan negara asing dan keluarganya. c. Pejabat-pejabat pemerintahan negara asing yang berstatus diplomatik yang dalam perjalanan melalui negara-negara lain atau menuju negara lain. d. Satuan angkatan bersenjata yang terpimpin. e. Pejabat-pejabat badan internasional. f.
Kapal-kapal perang dan pesawat udara militer/ ABK diatas kapal maupun diluar kapal.
2. a. Asas-asas Personalitas/ Nasionalis Aktif o
Pasal 5 KUHP –hukum pidana Indonesia mengikuti warga negara Indonesia. Hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia diluar Indonesia yag melakukan pidana tertentu (kejahatan terhadap keamanan negara, martabat kepala negara, penghasutan, dll).
b. Asas Nasionalis Pasif (perlindungan Kepentingan Nasional).
c.
o
Pasal 7 KUHP –pejabat Indonesia yang melakukan kejahatan jabatan diluar negeri.
o
Pasal 8 KUHP – Nakhoda kapal Indonesia diluar kapal.
Asas Universalitas o
Pasal 4 KUHP – Kejahatan uang palsu, kejahatan perompakan.
o
Dalam hal ini kepentingan universal dilindungi.
ASAS-ASAS YANG BERKAITAN DENGAN PENGHAPUSAN PIDANA A. Alasan Penghapusan Pidana
1. Alsan penghapus pidana umum (general defenses) – Dibuku I KUHP juga berlaku terhadap aturan pidana diluar KUHP (pasal 103). 2. Alasan penghapus pidana khusus yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan (pasal 164, pasal 65 ayat (2), pasal 310 ayat (3) KUHP).
B. 1. Diatur dalam Undang-undang
1.1 Tidak mampu bertanggungjawab (pasal 44 KUHP) a. Perkembangan akal yang tidak sempurna (gebrekkige ontwikkeling der verstandelijke vermogens) Contoh : idiot, imbisil tuli-bisu sejak lahir. b. Sakit + akal/ ingatan (ziekelijke storing/ insanity) Contoh : gila, mania, histeris).
Pertanyaan : bagaimana dengan mabuk/ Intoxication? Mabuk patologi dapat digolongkan dengan mabuk biasa/ tidak, namun ada kemungkinan hilangnya Dolus atau Culpa. Catatan : kedua hal tersebut bukanlah istilah medis, tetapi merupakan istilah yuridis. Hakim yang menetapkan.
1.2 a. Pembelaan Darurat/ Noordweer/ Self Defense (pasal 49 ayat (1) ), ada 3 asas : 1. Asas Subsidair Noodweer baru dapat diterima apabila tidak ad a jalan lain yang bisa dipakai (contoh : lari). 2. Asas Proporsional. Kepentingan yang dilindungi harus seimbang dengankepentingan yang dikorbankan (contoh : pencuri hingga ditembak). 3. Asas Culpa In Causa. Penyerangan terjadi karena perbuatan sendiri. Dari 3 asas tersebut diatas terlihat ada 3 syarat suatu penyerangan : a.
Mendadak (ogenblikelijk).
b.
Langsung mengancam (onmiddelijk dreigend/ immediate danger).
c.
Melawan hukum (wederrechtelijk).
d.
Tertuju kehormatan susila (eerbaarheid), nyawa (lijf), barang (goed).
b. Ekses Pembelaan Darurat/ Noodweer Exces (pasal 42 ayat (2) KUHP), Syarat-syarat : 1. Ada penyerangan mendadak terhadap tubuh, kehormatan, susila dan barang. 2. Melawan hukum. 3. Pembelaan tidak seimbang (exces). 4. Disebabkan sangat terguncangnya hati (hevige gemoedsbewing).
1.3 Daya Paksa/ Overmacht Durres/ Coercion (pasal 48 KUHP), ada 3 bentuk : 1. Absolut (vis absoluta). 2. Relatif (vis compulsiva) 3. Keadaan darurat (noodtoestand-necessity) terbagi atas 3 bagian : a. Tabrakan
kepentingan
antara
dua
kepentingan
hukum
(rechtbelang
><
rechtbelang). Contoh : satu papan dua orang dilaut. b. Tabrakan kepentingan hukum dengan kewajiban hukum (rechtbelang >< rechtplicht). c. Tabrakan kewajiban hukum dengan kewajiban hukum (rechtplicht >< rechtplicht) Contoh : menghadap dua Pengadilan Negeri pada saat yang sama. Catatan : ketiga asas dalam pembelaan darurat diatas, berlaku juga disini (daya paksa). 1.4 Pelaksanaan Ketentuan Perundang-undang/ Wettelijk Voorschrift (pasal 50 KUHP).
Tidak terbatas pada Undang-undang saja tetapi semua ketentuan Perundang-undangan.
Harus dalam batas-batas kewajaran.
Harus sesuai dengan tujuan umum yang hendak dicapai Perundang-undangan.
1.5 Perintah Jabatan/ Ambtelijk Bevel/ Superiors Order (pasal 51 KUHP), Syarat-syarat : 1. Ada perintah. 2. Pejabat berwenang 3. Dalam hubungan hukum publik (publik rechtelijk verhounding).
Pertanyaan : Bagaimana apabila pejabat yang tidak berwenang yang mengeluarkan perintah? Ada 2 syarat : 1. Subyektif : pelaku harus dengan itikad baik beranggapan pejabat tersebut bewenang. 2. Obyektif : Pelaksanaan perintah berada dalam lingkup tugasnya. (contoh : seorang Polisi diperintahkan untuk menganiaya tahanan tidak termasuk dalam lingkup tugasnya).
B. 2. Diatur Diluar Undang-undang
a. Izin : Berlaku terbatas. (contoh : tinju). b. AVAS (Afwezigheid Van Alle Schuld). c. Tidak ada sifat melawan hukum materiil.
C. Penghapusan Pidana
Dapat dikelompokan : a. Alasan Pembenar (recht vaar digings grond) : Perbuatan dibenarkan dan unsur delik tidak terbukti maka dibebaskan (vrijspraak). b. Alasan Pemaaf
(schulduitsluitings grond/ verontschuldings grond) : Dimana unsur
kesalahan tidak terbukti maka lepas dari tuntuan hukum (ontslag van alle rechtvervolging) dan orangnya dimaafkan. Alasan Penghapus Pidana (Umum) Dalam Undang-Undang . PEMBENAR
PEMAAF
Pembelaan Darurat (psl. 49 ayat (1)
Tidak mampu bertanggungjawab (psl. 44)
Keadaan darurat (Nood Toestand)
Daya paksa/ Overmacht/ Force Majeur (psl. 48)
Menjalankan Perundang-undang
Ekses Pembelaan Darurat/ Noodweer Ekses (psl.49
(psl.50)
ayat(2))
Menjalankan perintah jabatan (psl.51)
Menjalankan Perintah jabatan yang tidak sah (psl. 51 ayat (2)
ASAS-ASAS YANG BERLAKU PADA PEMBARENGAN (SAMENLOOP)
A. Perbedaan Antara Pembarengan (samenloop), Penyertaan (deelneming) dan Residif Pada Perbuatan Pidana : a. Pada pembarengan terdapat satu pelaku dengan perbuatan yang melanggar beberapa peraturan tanpa diselingi putusan Hakim. b. Pada Penyertaan (deelneming) terdapat beberapa pelaku yang melakukan satu perbuatan pidana. c. Pada residif terdapat satu pelaku yang melakukan beberapa perbuatan pidana, namun diantara setiap perbuatan pidana dipisahkan oleh putusan Hakim. B. Pembagian Pembarengan a. Concursus Idealis (Eendaadsche Samenloop) : Seorang pelaku dengan satu perbuatan telah melanggar beberapa ketentuan pidana (psl.63 ayat (1) KUHP). b. Concursus Realis (Meerdaadsche Samenloop) : Seorang pelaku melakukan beberapa perbuatan tanpa diselingi putusan Hakim.
c. Perbuatan Yang Diteruskan (Voorgezette handeling) : adalah beberap perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri namun satu sama lain berkaitan sehingga harus dilihat sebagai perbuatan berlanjut (psl. 64 KUHP).
Concursus Idealis
Penggunaan istilah – “Feit” “Feit” dalam pasal 63 KUHP yang seringkali diterjemahkan sebagai Perbuatan sangat penting dalam kaitannya dengan pasal 76 yang juga menggunakan istilah “Feit ”. ”.
Pasal 63
jika suatu perbuatan (feit) termasuk.. dst.
Pasal 76
orang tidak boleh ditutntut sekali lagi atas perbuatan (feit)... dst.
Disebut Ideele sameloop –karena dengan satu feit satu feit , beberapa peraturan Undang-undang pidana dilanggar. Satu feit Satu feit – – beberapa kejahatan.
Dikatakan Concursus Idealis (C.I) Idealis (C.I) adalah jika dengan mata jasmani terlihat satu, tetapi dengan mata rohani terlihat jamak.
M.v.T Memberi contoh : Perkosaan dimuka umum, terlihat hanya satu perbuatan, feit melahirkan dua pelanggaran pidana(pasal 285 dan pasal 281 KUHP). Perkembangan penafsiran feit penafsiran feit Semula Yurisprudensi dan teori berpendapat : feit = perbuatan materiil baik pada pasal 63 maupun pasal 76 Van Bammelen
Kata feit diartikan sebagai perbuatan (handeling) karena terpengaruh kata
perbuatan (handeling) pada pasal 65. Akibat pandangan ini banyak timbul ketidakpuasan (contoh : HR 21 Nopember 1887). Kasus I Pengendara sepeda yang melanggar peraturan lalu lintas dengan sepeda yang tidak berpening pajak telah dipidana karena pelanggaran lalu lintas. Ketika diajukan perkara pelanggaran pajak telah dinyatakan lepas dari tuntutan hukum karena Ne karena Ne Bis In Idem (pasal Idem (pasal 76). Kasus II
Seorang pengendara mobil yang menabrak orang sehingga mati, dijatuhi putusan bebas ketika diajukan untuk pelanggaran lalu lintas. – terkena ketentuan pasal 76 Ne 76 Ne Bis In Idem (HR Idem (HR 26 Mei 1930).
Pandangan Baru Van Bammelen menggunakan 3 kriteria untuk menyatakan ada satu atau beberapa feit :
1. Jika suatu perbuatan (handeling) io ipso(dengan ipso(dengan sendirinya) menimblkan dua delik. 2. Apabila dalam suatu delik merupakan suatu Conditio Sine Quo Non bagi Non bagi delik yang lain. 3. Apabila delik yang satu menutupi delik yang lain.
Perkosaan pasal 285 KUHP dimuka umum merupakan Conditio Gua Non bagi merusak kesopanan dimuka umum.
Seorang yang sudah kawin yang melakukan pasal 287 io ipso melanggar ipso melanggar pasal 284 KUHP.
Penipuan dengan wissel palsu io ipso melanggar ipso melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP.
Semua ini merupakan concursus idealis, idealis, dasarnya masih tetap feit tetap feit sebagai sebagai Lihamelijk Daad. Beberapa Pendapat Lain
Perkembangan Yurisprudensi H.R. 15 Pebruari 1932
Pengemudi yang dalam keadaan mabuk mengendarai mobil tanpa lampu melakukan concursus realis (C.R). realis (C.R). Dasar pertimbangan : - Pada feit yang satu, letakpermasalahannya terletak pada orangnya. - Pada feit yang lain pada orangnya. Keduanya merupakan feit yang berdiri sendiri. Kebersamaan waktu kejadian bukanlah yang hakiki. H.R. 8 Pebruari 1932
Tabrakan yang mengakibatkan seorang mati, dan seorang lagi luka berat adalah concusus realis buka concursus idealis. idealis. Feit disini dilihat dari kacamata hukum pidana. H.R. 2 Juni 1936
Dengan sengaja membakar yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang dan menyebabkan luka berat adalah concursus realis melanggar pasal 187 butir 1 dan pasal 187 butir 2.
Sejak itu dikembangkan ajaran aspek untuk menentukan ada satu atau lebih perbuatan. –apakah ada satu atau lebih aspek kepidanaan yang dapat terlihat pada suatu perbuatan. Hubungan concursus idealis dengan idealis dengan ne bis in idem antara idem antara pasal 63 dengan pasal 76 ada kaitan yang erat. Keduanya menggunakan kata feit Feit pada pasal 63 dengan feit pada pasal 76 jika pengertiannya berbeda akan menimbulkan kejanggalan. o
Apabila 2 delik dilakukan yang dianggap concursus idealis, idealis, maka tidak mungkin diadili secara terpisah, karena bertentangan dengan pasal 76 (Ne Bis In Idem).
o
Apabila kedua delik dipandang sebagai concursus realis (C.R), realis (C.R), maka tidak dilarang pasal 76.
Spesialitas Logis
Pasal 63 ayat (2) adalah menyangkut spesialitas yang terdiri atas : a. Spesialitas Logis b. Konsumsi c. Spesialitas Sistematis a.d. a. Spesialitas Logis disini berhadapan delik-delik dasar yang memuat semua unsur delik dengan delik lain, mempunyai semua unsur yang ada pada delik dasar ditambah unsur khusus atau ada unsur yang digantikan. Contoh : pasal 363 ayat (1) Pencurian hewan merupakan spesialitas logis dari pencurian dari pasal 362. Yang menjadikan pasal 363 sebagai ketentuan khusus adalah unsur hewan sebagai unsur barang pada pasal 362. Disini pasal pasal 363 digunakan. Ancaman pidana pada pasal 363 tersebut tersebut lebih berat. Pasal 340 terhadap pasal 338 pada spesialitas logis. –ketentuan dasar harus mundur sebagai ketentuan umum. Ada spesialitas logis dengan pidana yang lebih berat. (contoh: psl. 341 dengan psl. 338 KUHP). Unsur tambahannya adalah karena takut. Ancaman pidana pasal 341 adalah 7 tahun, sedangkan pasal 338 adalah 15 tahun. Ada pula spesialitas logis dengan masing-masing mempunyai unsur khu sus (contoh : pasal 287 dengan pasal 296). –yang satu merupakan kekhususan terhadap yang lain.
Kekhususan pasal 287terhadap pasal 294 ialah perbuatan cabul khusus –bersetubuh diluar perkawinan- dan dibawah umur 15 tahun. Sebaliknya pasal 294 mempunyai kekhususan terhadap pasal 287, yaitu perempuan dibawah umur yanga adalah Anaknya atau anak tirinya, dst. Spesialitas logis bukanlah concursus idealis (C.I). a.d. b. Konsumsi Disini bukan hubungan logis antara 2 ketentuan, tetapi hubungan nilai dan 2 norma. Abortus yang selesai mealnggar pasal 348 tetapi sekaligus memenuhi unsur pasal 299, namun karena sifatnya dapat dipidananya dan sifat berbahayanya maka pasal 299 telah diserap (dikonsumsi) oleh pasal 348 yang berlaku (Van Hattum). o
Pasal 187 mengkonsumsi pasal 406.
o
Pasal 344 terhadap pasal 348 merupakan spesialitas logis, bukan concursus idealis, tetapi konsumsi.
o
Pasal 363 terhadap pasal 167.
a.d. c. Spesialitas Sistematis
Terdapat Spesialis Sistematis apabila suatu feit diatur dalam dua perundang-undangan yang berbeda, dimana yang satu adalah Undang-undang pidana khusus dan yang lain terdapat dalam KUHP.
Apa yang diatur dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) sesungguhnya sebagian besar telah diatur dalam KUHP. Undang-undang PTPK adalah Undang-undang khusus.
Residif
Terdapat persamaan antara residive dengan pembarengan, khususnya concursus reails (C.R).
Pada lembaga baik concursus realis maupun concursus idealis maupun pembarengan terdapat sejumlah perbuatan yang merpuakan sejumlah tindak pidana.
Keduanya (khususnya C.R) merupakan alasan pemberatan pidana.
Beda antara keduanya ialah bahwa C.R tindak pidana yang dilakukan tidak diselingi oleh suatu putusan Hakim, sedang pada residif antara dua tindak pidana yang dilakukan selalu selalu oleh putusan Hakim.
Perlu diingat bahwa kadang-kadang ada sejumlah tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku yang diadili secara terpisah. Hal ini tetap merupakan C.R bukan residif.
Terdapat Dua Jenis Residif : a. Residif umum yang diatur dalam pasal 486 yang mensyaratkan pengulangan terjadi pada kejahatan yang sama atau sejenis -
Ancaman pidana dinaikan dengan 1/3 dari ancaman pidana yang ada.
-
Hanya terhadap pidana penjara.
-
Batas waktu lima tahun sejak pidana terhadap pelaku dijatuhkan, dijalani seluruhnya atau sebagian, atau dihapus, atau hak eksekusi pidana sebelumnya belum lewat.
-
Ada tiga kelompok : 1. Kejahatan terhadap kekayaan (vermogens misdrijven). 2. Kejahatan terhadap jiwa dan kesehatan. 3. Kejahatan penghinaan.
b. Residif Khusus yang disebut secara khusus dalam pasal-pasal tertentu : 1. Kejahatan
pasal 137, pasal 144, pasal 157, pasal 163, pasal 321.
Semua dikaitkan dengan pelaksanaan jabatan. 2. Pelanggaran
pasal 489, pasal 492, pasal 495, dsb.
Concursus Realis
Concursus Realis diatur dalam pasal 65, pasal 6 dan pasal 70 KUHP. Concursus Realis terjadi karena adanya beberapa feit (perbuatan) yang masing-masing berdiri sendiri dan masingmasing menghasilkan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang tanpa diselingi oleh putusan Hakim.
Pasal 65 menggunakan istilah handeling (perbuatan) yang sesuai dengan perkembangan Yurisprudensi harus dibaca, bukan sebagai perbuatan materiil.
Dengan perkembangan pengertian feit, maka lingkupa n C.R makin menjadi luas dan lingkup C.I makin menjadi sempit.
Dengan perkembangan penafsiran feit, terutama untuk perbuatan pidana yang dilakukan dengan satu perbuatan materiil, makin sulit membedakan C.I dengan C.R.
Dari keempat stelsel pemidanaan yang berlaku pada pembarengan yaitu : a. Kumulasi Tiap-tiap perbuatan pidana dipidana tanpa pengurangan (cumulure = penjumlahan). b. Absorbsi Hanya pidana tertinggi yang dikenakan
c. Kumulasi yang diperlunak Tiap pidana dijatuhkan dan dijumlahkan, namun jumlahnya tidak boleh lebih dari hukuman tertinggi ditambah sepertiga d. Absorbsi yang dipertajam Maka C.R dengan ancaman hukuman sejenis, stelsel pemidanaannya adalah absorbsi yang dipertajam (d) –pasal 65 KUHP.
Pada C.R dengan ancaman hukuman tidak sejenis maka stelsel pemidanaannya adalah kumulasi yang diperlunak (pasal 66 KUHP).
Pada C.R dengan gabungan kejahatan dan pelanggaran atau pelanggaran dengan pelangggaran, maka pidanadijatuhkan pada tiap-tiap pelanggaran (pasal 70 KUHP). Terhadap pelanggaran berlaku stelsel kumulasi murni (a) , khusus pasal 302 ayat (1), pasal 352, pasal 364, pasal 373 dan pasal 482 dianggap pelanggaran dengan pembatasan pidana 8 bulan penjara.
Pada penjatuhan pidana untuk C.R maka pidana yang telah dijatuhkan sebelumnya harus turut diperhitungkan dengan menggunakan stelsel pemidanaan yang sesuai.
Syarat-syarat : - Ada satu keputusan Niat. - Perbuatan/ feiten haruslah sama atau sejenis (gelijksoortig). - Jarak waktu antara perbuatan-perbuatan tersebut tidak terlalu lama. Apabila pelaku dengan perilakunya memenuhi dari satu ketentuan pidana dimana ketentuan
pidana yang satu merupakan khusus, maka hanya ada satu ketentuan pidana yang diterapkan yaitu yang bersifat khusus, asas tersebut ialah : 1. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali (pasal 63 ayat (2) KUHP) a. Terdapat Spesialis Logis –bila suatu ketentuan pidana memiliki semua unsur ketentuan pidana yang ada ditambah unsur khusus. b. Spesialitas Sistematis – yaitu peraturan pidana yang memuat ketentuan khusus yang berbeda dengan ketentuan pidana yang ada. 2. Asas Lex Postepiori Derogat Legi Priori Apabila terdapat dua peraturan Perundang-undangan yang setingkat mengatur hal yang sama maka peraturan terakhir yang berlaku. 3. Asas Ne Bis In Idem
Asas Ne Bis In Idem mempunyai dua sisi. Sisi pribadi (persoonlijke) dan sisi obyek (zakelijk) sebagaimana diatur dalam pasal 76 KUHP. a. Asas ini hanya dapat dipergunakan terhadap orang yang sama (sisi persoonlijke). b. Asas inin juga hanya berlaku terhadap feit yang sama yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti (sisi obyektif). Pertanyaan : Apakah yang dimaksud dengan keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti (inkracht) ? o
Keputusan-keputusan Hakim yang menyangkut pokok perkara antara lain : a. Pemidanaan (veroordeling). b. Pelepasan dari tuntutan hukum (ontslag van alle rechtvervolging). c. Pembebasan (vrijsprak) Terhadap ketiga putusan ini apabila telah memperoleh kekuatan huum pasti, maka berlaku asas Ne Bis In Idem.
o
Keputusan Hakim yang tidak menyangkut pokok perkara : 1. Pembatalan dakwaan Jaksa. 2. Dakwaan tidak dapat diteerima (niet ontvanklijk verklaren). 3. Menyatakan tidak berwenang (onbevoegd verklaren). Terhadap putusan diatas dapat diajukan lagi tanpa melanggar asas Ne Bis In Idem.
Asas Accesoiritas
Berlaku pada penyertaan (deelneming/ concursus plurium ad unum delictum). – bahwa penyertaan baru dapat dipidana apabila perbuatan dimana penyertaan dilakukan benar-benar dilaksanakan, termasuk percobaannya. Pada pembarengan ada satu pelaku dengan beberapa perbuatan pidana, maka pada penyertaan ada satu perbuatan d engan beberapa orang pelaku. Dibedakan : 1. Concursus Necessarius (noodzakelijk deelneming) dimana perbuatan pidana hanya dapat terjadi bila ada kerjasama orang lain. 2. Concursus fakultativus Dibedakan : 1. Penyertaan sebelum perbuatan pidana (ante delictum) a. Menyuruh melakukan (doen plegen). b. Membujuk (uitloken).
c. Membantu untuk melakukan (medeplichtigheid tot het delict) 2. Penyertaan pada waktu perbuatan pidana (tempore delicti). a. Turut melakukan (mede plegen). b. Membantu pada waktu perbuatan pidana dilakukan. Contoh : a. Menyuruh melakukan Syarat : 1. Satu pelaku (doen pleger)melakukan delik melalui perantara orang lain (manus domina). 2. Pelaku sesungguhnya (manus mnistra) tidak dapat dihukum, karena ketiadaan unsur kesalahan atau unsur pertanggungjawaban tidak ia miliki. b. Membujuk Membujuk adalah pengambil prakarsa dan yang menimbulkan niat untuk melakukan
o
delik. o
Pada pembujukan baik pembujuk maupun terbujuk dapat dipidana.
o
Pada pembujuk alat/ sarana ditentukan secara limitatif yaitu
pemberian
janji, menyalah gunakan kekuasaan atau martabat, paksaan atau pemberian kesempatan sarana atau keterangan.
Congruensi antara maksud pembujuk dengan apa yang dilakukan oleh pelaku :
- Bagaimana kalau terbujuk melakukan
lebih dari apa yang dibujukan atau
menyimpang. - Bagaimana kalau yang dilakukan terbujuk kurang dari apa yang dibujukan? - Bagaimana kalau akibat yang ditimbulkan
melebihi apa yang dikehendakioleh
terbujuk sendiri (pasal 164 KUHP). Pembujukan Gagal Sesuai asas accesoiritas, maka apabila terbujuk tidak melaksanakan delik dari pembujuk, pembujuk tidak dapat dihukum. KUHP menjadikan Pembujuk yang gagal sebagai delik tersendiri (pasal 164 KUHP). Agen Provokatur o
Dari segi hukum pidana mteriil, apakah ada sifat melawan hukum materiil pada agen provokatur tersebut?
o
Dari segi hukum pidana formil, apakah ada barang bukti yang diperoleh agen provokatur Syah? Yurisprudensi Belanda mengatakan tidak, sepanjang pelaku sendiri kurang mempunyai niat yang sama (H.R. 19 Maret 1981).
c. Turut Melakukan
Para pelaku harus mempunyai kesengajaan yang sama.
Para pelaku atau salah satu pelaku mungkin saja tidak memenuhi semua unsur delik.
Bentuk-bentuk turut melakukan : 1. Apabila tiap-tiap pelaku memenuhi semua unsur-unsur delik. Tiap-tiap pelaku disini adalah pembuat (dader). 2. Masing-masing pelaku secara sendiri-sendiri tidak memenuhi semua unsur delik. 3. Salah satu pelaku saja yang memenuhi semua unsur delik.
Syarat Turut melakukan : 1. Harus ada rencana bersama. Jadi, ada kesengajaan bersama. 2. Pelaksanaan bersama.
Turut Melakukan pada delik Culpa : o
o
Pada delik sengaja selalu ada dua kesengajaan : -
Membuat rencana.
-
Melaksanakan perbuatan.
Pada delik Culpa hanya ada satu kesengajaan yaitu sengaja dan bekerjasama.
Turut Melakukan pada delik kualitas Delik kualitas adalah delik dimana pelakunya mempunyai kualitas tertentu sebagai pegawai negeri. *Membantu (medeplichtig) : 1. sebelum delik dilakukan 2. pada waktu delik dilakukan.
Sarana perbantuan ditentukan secara limitatif, yakni sengaja memberi kesempata, peralatan atau keterangan. Niat sudah ada p embuat untuk melakukan delik, apabila niat itu ditimbulkan oleh yang memberi kesempatan, alat atau keterangan, maka yang terjadi adalah pembujukan.
BAB V ALASAN PENGURANGAN HUKUMAN
Ada 3 bentuk : 1. Percobaan (poging). 2. Pembantuan (medeplichtigheid). 3. Belum dewasa menurut hukum pidana (straf rechttelijke minderjarigheid). Percobaan (poging).
Perbuatan sudah dilakukan, hasil yang dikehendaki tidak ada. Syarat-syarat : 1. Ada niat (voornemen). 2. Ada permulaan pelaksanaan. 3. Perbuatan pidana tidak selesai bukan atas kemauan sendiri. 4. Niat adalah sama dengan sengaja. Ad. 2. Permulaan Pelaksanaan a. Ajaran subyektif = permulaan pelaksanaan niat, yaitu bertolak dari sikap batin yang berbahaya. b. Ajaran Obyektif = permulaan pelaksanaan kejahatan bertolak dari berbahayanya perbuatan yang telah terlaksana terhadap kepentingan hukum. c. Ajaran Obyektif diperlunak = perbuatan telah telah dilaksanakan dan perbuatan jelas terlihat bahwa pelaku sanggup melaksanakan niatnya. *Perbedaan kedua ajaran adalah pada apa yang dimaksud dengan Perbuatan Persiapan. Perbuatan persiapan pada ajaran obyektif sudah merupakan perbuatan pelaksanaan pada ajaran subyektif. Ad. 3.Delik tidak selesai bukan atas kemauan sendiri Terdapat rumusan yang negatif (negatif non surtprobanda) yang menimbulkan kesulitan pada pembuktian. o
Macam-macam Percobaan -
Percobaan selesai (volttooide poging = delit mangue) –perbuatan sudah selesai akibatnya tidak muncul.
-
Percobaan tidak selesai (geschorste poging) –perbuatan sudah tercegah sebelum dilaksanakan.
-
Percobaan tidak mampu (on deugdelijk poging).
a. Absolut 1. Sarana/ alat – membunuh orang dengan racun yang ternyata gula. 2. Sasaran – membunuh orang yang ternyata sudah mati. b. Relatif 1. Sarana/ alat – membunuuh orang dengan racun yang dosisnya terlalu kecil. 2. Sasaran – membunuh orang yang ternyata sudah mati
Perlu dijelaskan dengan contoh kongkrit dengan menerapkan teori obyektif dan teori subyektif.
Mangel Am Tatbestand dan Delik Putatif - Pada Mangel Am Tatbestand tidak terdapat salah satu unsur esensial dari rumusan delik mencuri barang yang ternyata barangnya sendiri. - Pada Delik Putatif apa yang dilakukan, yag disangka oleh pelaku merupakan perbuatan pidana ternyata bukan.
Perbantuan. Telah diterangkan dalam kaitan dengan penyertaan, terbagi atas : a. Sebelum perbuatan pidana dilakukan. b. Pada waktu perbuatan pidana dilakukan.
Belum Dewasa Alasan pengurangan hukuman ini adalah merupakan alasan pengurangan yang sesungguhnya dan diatur dalam bab tentang penghapusan, pengurangan dalam pembantuan hukum.
Percobaan Dalam Common Law (Attempt)
ATTEMPT menurut Common Law dikualifikasikan sebagai Misdemeanor .
Dengan Criminal Attempt act 1981 diciptakan sesuatu statuory offence law : intent to commit an offence, a person does an act wich a more than merely prepatory.
Hubungan sebab-akibat –apakah sebab dari suatu akibat pada perbuatan pidana?
Ada 3 Teori : 1. Teori Conditio Sine Qua Non (aequi Valenti) – setiap faktor, setiap syarat adalah sebab dan semuanya bernilaisama.
2. Teori Individualisme – faktor atau syarat mana yang paling berpengaruh dalam
menimbulkan akibat. 3. Teori Generalisasi (ante Factum) – apakah syarat/ faktor yang ada secara abseracto dapat menimbulkan akibat. Suatu faktor/ syarat baru dapat menjadi sebab apabila faktor tersebut adequat (seimbang) untuk menimbulkan akibat. Sebab adalah syarat yang rasional untuk menimbulkan akibat.
Tujuan Dasar Pembenaran Pemidanaan
Ada 3 teori tentang Tujuan dan Pembenaran yang dijatuhkannya pidana : 1.
Teori Absolut atau Teori Pembalasan. Dikatakan absolut karena pemidanaannya tidak mempunyai tujuan.
2. Pemidanaan hanyalah pembalasan atas terjadinya kejahatan. 3. Teori relatif. Pemidanaan mempunyai tujuan : a. Prevensi Umum yaitu untuk membuat agar masyarakat jera dan tidak meniru. b. Prevensi Khusus yaitu agar tidak akan lagi melakukan perbuatan pidana serupa. Pemidanaan adalah pendidikan bagi pelaku. c. Pengamanan – masyarakat menjadi aman selama pelaku ditahan. 4. Teori Gabungan –pidana pada dasarnya adalah pembalasan, namun selalu disertai tujuan bagi kebaikan masyarakat
BAB VI HUBUNGAN SEBAB AKIBAT (KAUSALITAS)
Dalam hal undang-undang berbicara tentang mengakibatkan (veroorzaken) atau akibat, maka disitu kita perhadapkan pada masalah sebab-akibat (kausalitas) pada delik-delik materiil dimana pemidanaan dijatuhkan pada perbuatan yang mempunyai akibat. Maka masalah kausalitas selalu ada karena akibat merupakan unsur delik (bestandeel). Pada delik formil yaitu pemidanaan tertuju pada perbuatan seperti pasal 362, 150, 209, 210 dan 242 KUHP), maka kausalitas tidak menjadi masalah. Disamping delik materiil terdapat pula delik dengan berkualifikasi karena adanya akibat seperti pasal :351 ayat (2) dan ayat (3), pasal 187 ayat (2) dan ayat (3), dimana kausalitas menjadimacula. Ada beberapa teori kausalitas yang dikenal : 1. Teori Van Biiri yang disebut teori Condition Sine Qua Non (semua syarat adalah sebab-syarat
mutlak). Semua syarat/ faktor yang membawa akibat adalah sebab(causa) dan mempunyai nilai yang sama (equivalent). Syarat-syarattertentu yang dapat dihilangkan tidak merupakan sebab. Teori ini disebut juga teori Aequivalentie atau Bedingungs Theorie, karena bedingung (syarat) adalah sama dengan causa (sebab). Van Hameli
teori ini logis, namun harus disertai dengan teori kesalahan yang baik. Harus
dibuktikan sikap batin berpua sengaja atau lalai. 2. Teori Individualitas Birk Meijer
Adalah sebagai reaksi terhadap teori aequivalentie. Dari rangkaian syarat/ faktor yang ada dicari syarat yang paling berpengaruh terhadap terjadinya akibat yang bersangkutan. 3. Teori Generalisasi
Yang menjadi sebab adalah faktor yang menurut pengalaman manusia pada umumnya dapat menimbulkan akibat yang terjadi. 4. Teori Adequat
Merupakan pengembangan dari teori Generalisasi, sehingga disebut juga teori Subyektif Adequat. Causa dari suatu akibat adalah hanya satu dari antara rangkaian faktor, yaitu yang sebelumnya telah dapat diketahui oleh pelaku. Oleh karena itu disebut Subjektive Prognose.
Kritik terhadap teori ini oleh Van Bammelen : Dengan teori ini kita sudah beralih ke teori kesalahan, bukan lagi bicara tentang kausalitas. Teori ini kemudian diperbaiki oleh Riimelin : Sebab adalah faktor obyektif yang diperkirakan dari rangkaian faktor-faktor sebagai sebab menurut perhitungan manusia normal. Terlihat V. Kries melihatnya secara ex ante (pada sebelum perbuatan dilakukan) dan Riimelin melihatnya secara ex post (sesudah perbuatan) disebut Nachtragliche Prognose (nachtragliche = sesudah). Teori V. Kriesdan Riimelin bersama bersama dengan teori dari Treager yang menggunakan ukuran manusia terpandai (de verstandigste) disebut teori Adequatie. Untuk membedakan teori V. Kries dengan teori Riimelin dikemukakan kasus sebagai berikut : Seorang suami karena marah melemparkan sebuah pantoffel ke kepala istrinya. Yang terkena lemparan adalah bagian kepala yang sangat tipis (eirschedel). Karena kepalanya pecah istrinya meninggal dunia
rechtbank
(pengadilan
tingkat
pertama)
–bukan
penganiayaan yang menyebabkan kematian. Sebaliknya Gerechlithof berpendapat ada hubungan kausal. Rechtbank mengikuti V.Kries sedangkan Hof mengikuti Riimelin, dimana menurut V. Kries yang harus menjadi pertimbangan adalah pengetahuan dari si pembuat. Sebaliknya Riimelin
harus
dipertimbangkan
keadaan,
seperti
tipisnya
tengkorak.
Yurisprudensi menggunakan teori V. Kries. Kausalitas pada Delik Omisionis
a. Delik Omisionis murni Pada delik omisionis murni
pasal 164, 165, 224, 522, 523, 529 dan 531 KUHP. tidak ada masalah dengan kausalitas.
b. Delik Omisionis tidak murni ( commissionis per omissionem commissa). Kesulitan timbul apabila orang berpendapat bahwa pengertian sebab didasarkan pada pakaar ilmu alam dengan ungkapan terkenal ex nihilo nihil pascitur –dari suatu yang tidak ada tidak mungkin diwujudkan sesuatu yang ada- jadi dari perbuatan negatif nalaten tidak mungkin timbul suatu akibat. Dengan menggunakan teori adequat makin jelas dapat terjadi suatu akibat yang kausanya adalah tidak berbuat – yang seharusnya wajib ia perbuat. Jadi disini harus dikaitkan
hal tidak berbuat dengan kesalahan dan melawan hukum.
Contoh Kasus :
1. H.R 5 Maret 1952 Seorang tukang perapian (kachelsmid) yang memindahkan perapian (haard) dari balkon ke dalam kamar tidur atas permintaan Ny. H tanpa menghubungkann ya ke cerobong asap, telah menyebabkan Tn. H keracunan asap dan mati. Si tukang dipersalahkan sebagai penyebab kematian, karena tidak memberitahukan kepada Ny. H tentang bahaya arang monooxyde. 2.
H.R 11 Mei 1941 Seorang ibu membiarkan suaminya membunuh cucunya, dianggap sebagai membantu pembunuhan.
BAB VII TEMPUS DAN LOCUS DELICTI
KUHP tidak mengatur tentang Tempus dan Locus Delicti. Permasalahnnya diserahkan p ada Yurisprudensi dan Doktrin. Penentuan Locus dan Tempus Delicti sangat penting, sehingga merupakan syarat batal bagi suatu dakwaan yang tidak mencantumkannya. (pasal 143 ayat (2)b dan ayat (3)). A. Locus Delicti
Makna penentuan Locus Delicti : a. Yuridiksi Perundang-undangan. b. Kompetensi Relatif dari Pengadilan.
Ada tiga teori : 1. Perbuatan materiil = tempat perbuatan fisik dilakukan. 2. Alat = tempat perbuatan pidana adalah dimana alat yang digunakan membawa hasil. 3. Akibat langsung dan konstitutif
Dalam praktek ketiga teori dipakai bersama-sama. Dengan kemungkinan terdapat kemungkinan Locus Delicti Jamak.
B. Tempus Delicti
Makna praktis : 1. Terjadi perubahan Perundang-undangan (psl. 1 ayat (2) KUHP). 2. Pelaku dibawah umur (psl.45, 46, 47 KUHP). 3. Lewat waktu (psl. 79 ayat (1) KUHP).
Tempus Delicti penting artinya dalam hal : 1. Berlakunya asas Legalitas –larangan retro aktif dan perubahan P erundang-undang (pasal 1 ayat (1) dan ayat (2)). 2. Bagi delik-delik yang unsur pembuat atau korban merupakan syarat- pasal 45 unsur pembuatbelum 16 tahun. Pasal 287 unsur korban belum 17 tahun dan pasal-pasal lainnya seperti : 287, 288, 290, 294, 300 dan 301 KUHP). 3. Tempo lewat waktu (verjarings termijn). 4. Pasal 396 dan 397 menyangkut kapailitan. 5. Menentukan adanya residif. 6. Apakah pencurian diwaktu siang atau malam.
Ada 4 teori untuk penetuan Locus dan Tempus Delicti : 1. Teori perbuatan jasmania/ perbuatan materiil –tempus/ locus delicti adlah waktu dan tempat perbuatan materiil dari delik. 2. Teori alat/ instrumen
tempus dan locus delicti adalah tempat dan waktu alat bekerja.
3. Teori akibat locus dan tempus delicti adalah tempat dan waktu akibat muncul yaitu : a. Akibat konstitutif –yaitu delik selesai. b. Akibat langsung (on middelijk gewolg). 4. Teori locus dan tempus delicti jamak (meer voudige t empus en locus delicti). H.R dalam Arrest 24 Juni 1935 Berpegang pada teori perbuatan jasmaniah tentang kasus penipuan dimana perbuatan tipu daya dilakukan untuk menipu publik atau persaingan curang. H.R 6 April 1915 Seorang dari seberang perbatasan menarik seekor kuda dari negeri Belanda
locus delicti nya
adalah Belanda. Locus Delicti dan kegunaannya : Pada Ommisi murni masih dipermasalahkan antara tempat maupun waktu dimana dan kapan perbuatan harus dilakukan, dan tempat dimana pembuat berada, dimana dia harus melakukan perbuatan dan dapat melakukannya. Contoh : seseorang di Jakarta Selatan dipanggil menghadap sebagai saksi ke Pengadilan Jakarta Barat yang tidak dipenuhinya. Pendapat pertama tempusnya di Jakarta Barat. Pendapat kedua tempusnya di Jakarta Selatan atau ditempat lain dimana dia berada p ada waktu dia harus menghadap. Jelas teori alat tidak dapat dipakai disini. V.Hamel mempertahankan Locus Delicti Jamak maupun Tempus Delicti Jamak menggunakan teori yang sama.
BAB VIII DELIK-DELIK KORPORASI
Von Savigny :
Societas Universitas Delinquere Non Protest (badan-badan hukum tidak dapat dipidana). Adagium ini ada karena pengaruh hukum Romawi. Korporasi sebagai subyek hukum dibidang hukum perdata telah lama diakui disamping manusia. Dibidang hukum pidana merupakan suatu hal yang masih baru. Perkembangan pemahaman korporasi sebagai subyek hukum pidana terhambat oleh rumusan delik itu sendiriyang selalu berbunyi “barang siapa” (hij die). Terdapat beberapa pasal seperti pasal : 169, 398, 399 dimana seharusnya korporasinya yang dijatuhi pidana, namun hal itu dielakkan dengan menjatuhkan pidana terhadap individu dalam bentuk penyertaan. Juga dalam pasal 59 KUHP berdasar pada pemikiran bahwa korporasi tidak dapat dipidana. Doktrin Mens Rea adlah penghambat utama untuk menjadikan koporasi sebagai subyek hukum pidana, karena hukum pidana kita mengisyaratkan adanya kesalahan, sehingga disebut hukum pidana kesalahan (schuld strafrecht). Yang merupakan bagian dai Mens Rea, maka dengan sendirinya tidak dapat diterapkan pada korporasi yang tidak mungkin mempunyai Mens Rea. Hal ini jelas terlihat dari asas geen straf zonder schuld dinegara-negara civil law. Liability of Corporation in Criminal Case sudah lama di terapkan di inggris (L.H Lieigh 1944) yang diikuti pula di USA, Kanada,Australia dll. Selain itu doktrin ultra vires (suatu korporasi bertindak melampaui apa yang dicantumkan dalam AD) yang juga merupakan penghambat menurut Leigh telah diatasi. Di Indonesia yang mengikuti Belanda, korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana. Untuk tindak pidana hukum tetap berpegang bahwa hukum pidana Indonesia adalah Schuld Strafrecht , sehingga korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana. Mvt suatu delik hanya dapat dilakukan oleh perorangan ( naturlijke persoon). Hal ini berbeda dengan tindak pidana khusus dimana dengan jelas korporasi dapat dituntut seperti yang terlihat pada : 1. UU No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Pasal 70 : -
Korporasi dijatuhi pidana denda dua kali untuk denda yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.
-
Dapat dicabut izin usaha.
2. UU No. 22/ 1997 tentang Narkotika. -
Pasal 79 ayat (4)
: korporasi dapat dijatuhi pidana denda.
-
Pasal 80 ayat (4) : korporasi dapat dijatuhi pidana denda.
-
Pasal 81 ayat (4), pasal 83 ayat (4).
3. UU No. 31/ 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 20 : denda maksimum. 4. UU No. 15/ 2002 tentang tindak pidana pencucian uang -
Pasal 5 ayat (1) : denda maksimun + 1/3 dan
- pasal 5 ayat (2) : Pencabutan ijin. -
Pasal 4 : Penjatuhan pidana dapat dijatuhkan terhadap pengurus dan/atau kuasa pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, maupun terhadap korporasi.
Di Belanda telah terjadi peerubahan pasal 51 WSR : 1. Perbuatan pidana dapat oelh perorangan dan oleh badan hukum. 2. Apabila perbuatan pidana dilakukan oleh badan hukum, tuntutan pidana dapat dilakukan dan pidana serta tindakan yang tersedia dalam Undang-undang dapat dijatuhkan kepada : a. Badan hukum. b. Terhadap mereka yang memerintahkan perbuatan, mereka yang memimpin melakukan perbuatan pidana tersebut. c. Terhadap tersebut pada a dan b. Dalam perkembangan di Belanda delik korporasi dimulai dari Yurisprudensi dan Doktrin. Pompc menyebutnya geestelijk dader (pelaku rohani). Roling menyebutnya pelaku fungsional.
Perkembangan tentang korporasi sebagai pelaku fungsional banyak mempengaruhi pengertian menyuruh melakukan (doen plegen). Perkembangan selanjutnya ialah dengan lahirnya Undang-undang TPE yang juga ditiru oleh Indonesia dengan UU No. 7 drt 1955. Dalam pasal 15 dikatakan bahwa tindak pidana dapat dilakukan oleh dana atas nama badan hukum, tuntutan pidana dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap badan hukum. Hal ini kemudian di Indonesia dijumpai pula dalam tindak pidana khusus lainya serpti tersebut diatas. Di Indonesia belum sampai pada ketegasan seperti perubahan pasal 51 (psl 59 Ind), sehingga dapat berlaku secara umum sesuai ketentuan pasal 103 KUHP.
BAB IX GUGURNYA HAK PENUNTUTAN DAN HAK PEMIDANAAN
Melakukan penuntutan dan pemidanaan atau suatu perbuatan pidana adalah suatu kewajiban penguasa. Pembatasan pertama atas kewajiban ini adalah asas opportunitas yang diberikan kepada Jaksa
Agung sesuai pasal 35 UU No. 16/ 2004 yang disebut wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Disamping itu ada dasar lain untuk tidak dilakukan kewajiban menuntut :
1. Yang bersifat menunda (opschortende). 2. Yang bersifat menghapus (ontbindende). Ad. 1. Ada yang bersifat menunda (opschortende). Hak menuntut baru ada setelah dipenuhinya syarat tertentu. Hal ini terlihat pada delik aduan (klacht delict). Yaitu delik-delik tertentu yang oleh Undang-undang ditentukan penuntutannya tergantung pada kehendak yang dirugikan/ yang berkepentingan. Undang-undang beranggapan bahwa kepentingan probadi yang dirugikan adalah lebih besar dari pada kepentingan umum yang harus dilindungi. a. Delik aduan absolut yaitu delik-delik yang dalam segala hal di syaratkan adanya pengaduan. Delik aduan absolut adalah : -
Delik-delik penghinaan , kecuali penghinaan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas –pasal 139 jo pasal 316 KUHP.
-
Berzina –pasal 284 KUHP.
-
Bersetubuh dengan wanita yang bukan istrinya, yang belum berumur 15 tahun – pasal 287 KUHP.
-
Berbuat cabul dengan seseorang berkelakuan baik yang masih dibawah umur, dengan pemberian hadiah atau janji – pasal 293 KUHP.
-
Membuka atau membocorkan rahasia – pasal 322 KUHP.
b. Delik aduan relatif yaitu delik-delik yang dalam keadaan tertentu saja adalah delik aduan yaitu: -
Pencurian dalam keluarga – sedarah dalam garis lurus atau menyimpang derajat kedua atau semenda – pasal 367 ayat (2) KUHP.
Catatan : pencurian antara suami/ istri termasuk yag pisah meja dan ranjang tidak dapat dituntut. -
Juga pemerasan, penggelapan dalam keluarga adalah delik aduan.
Yang berhak Mengajukan Pengaduan : a. Ditentukan dalam pasal 72 KUHP yaitu : orang yang menjadi korban kejahatan atau wakilnya yang sah apabila ia belum dewasa/ belum cukup 16 tahun. b. Ditentukan dalam pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan. Contoh : pasal 284 KUHP – suami/ istri. Pasal 332 KUHP – perempuan itu sendiri atau suaminya. Waktu pengajuan atau penarikan aduan (pasal 72 KUHP) : -
6 (enam) bulan setelah yang bersangkutan mengetahui ada terjadi kejahatan dan yang bersangkutan berada di Indonesia.
-
9 (sembilan) bulan apabila yang bersangkutan berada di luar negeri.
-
Yang berhak mengadu berhak pula menarik kembali pengaduan dalam tempo 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan.
Ada dua hal yang bersifat menghapus (ontbindende). Hak menuntut hapus sama sekali jika : A. Kadaluwarsa. B. Meninggalnya tersangka. C. Amnesti dan Abolisi. D. Ne Bis In Idem atau Nemo Debet Bis Vexari (gewijsde). Ad. 1. Kadaluwarsa. (L.W penuntutan) - Pasal 78 KUHP mengatur tentang tenggang waktu gugurnya hak penuntutan. Tenggang waktu tersebut ditentukan sesuai berat ringannya suatu delik. - Lembaga L.W diadakan atas dasar pemikiran bahwa jika sudah berlakunya waktu tertentu, maka pemidanaan hilang manfaatnya. - Selain itu juga menimbulkan kesulitan dalam pembuktian, karena alat-alat bukti yang dibutuhkan mungkin sudah hilang atau musnah. Yang patut disimak oleh JPU (juga Hakim) bahwa :
a. Kadaluwarsa dapat terhenti (stuiting) oelh adanya perbuatan penuntutan. Tenggang waktu kadaluwarsa yang dihitung sejak waktu delik hapus dan dimulai tenggang waktu kadaluwarsa baru –pasal 80 KUHP. b. Kadaluwarsa dapat tertunda (schorsing) oleh adanya sengketa prae yudisial (prae judiciele geschil) –pasal 81 KUHP. Tenggang waktu lama tetap dihitung, hanya terjadi penundaan selama berlangsung sengketa pra yudisial. Catatan : Perlu pengertian yang jelas apa itu perbuatan penuntutan, ada beberapa pendapat : 1. Saat perkara dilimpahkan ke Pengadilan pasal 1 butir (7) (penuntutan dalam arti sempit). 2. Saat Penuntut Umum menerima berkas perkara dalam melakukan Pra-penuntutan (arti luas). 3. Saat menyampaikan tuntutan (arti sempit). *selain kadaluwarsa penuntutan terdapat pula kadaluwarsa eksekusi yang diatur dalam pasal 84 KUHP. c. Tersangka meninggal (terdakwa?) Pasal 77 menggunakan istilah het recht van straf vordering vervalt (hak menuntut gugur), bukan het recht van vervolging . Jadi baik dalam tahap Dik, Tut, maupun tahap persidangan kewenangan straf vordering hilang, jadi berlaku baik bagi tersangka maupun terdakwa. Jadi hak eksekusi gugur dengan matinya terpidana –pasal 83 KUHP. d. Amnesti dan Abolisi Amnesti dan Abolisi adalah lembaga yang tidak diatur dalam KUHAP/ KUHP, tetapi dalam UUD. Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 : Presiden memberikan Amnesti dan Abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR menurut penjelasan UUD 1945. Pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden dalam kedudukan sebagai Kepala Negara (perubahan tahun 1999). Menurut Undang-undang drt No. 11/ 1954 UU darurat tentang Amnesti dan Abolisi. - Amnesti : Semua akibat hukum pidana dihapus terhadap orang-orang tertentu yang melakukan tindak pidana tertentu.
- Abolisi : Penuntutan ditiadakan, HIR mengaturnya dalam pasal 366 (RBG pasal 680). e. Ne Bis In Idem (telah diuraikan). Catatan : pasal 76 KUHP menggunakan istilah feit yang banyak kali diterjemahkan dengan istilah perbuatan. Hendaknya jangan diartkan sebagai perbuatan material (lichamelijke daad material handeling).
BAB X STUDI KASUS BERKAITAN DENGAN ASAS HUKUM PIDANA
Kasus I Penerapan :
Pasal 44 KUHP : Ganguan akal.
Pasal 53 KUHP : Percobaan.
Pasal 65 KUHP : Pembarengan.
Kasus Posisi :
NGAKAN PUTU KARYA (Serma Pol) yang bertugas di POLDA NUSRA telah menembak dengan pistol, masing-masing : 1. Ni Wayan Umiasih. 2. Ni Wayan Werni.Ni Nyoman Purniati. 3. Ni Made Rajin. 4. Yusuf Perdata (anggota POLRI).
Tersebut 1,2 dan 3 mati seketika, tersebut 4 luka berat dan tersebut 5 tembakan meleset.
Dakwaan I –pasal 338 KUHP yaitu pembunuhan terhadap tersebut 1,2 dan 3.
Dakwaan II –percobaan pembunuhan terhadap tersebut 4 dan 5.
Perbuatan tersebut adalah pembarengan (cocursus realis) ex. pasal 65 KUHP.
Terdakwa melakukannya dalam keadaan amuk/ terganggu pikiran (ziekelijk storing der vesrtandelijke vermogens) sesuai pasal 44 KUHP.
Putusan MARI : melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.
Kasus II penerapan : Pasal
3 KUHP : diatas alat pelayaran Indonesia.
Pasal
55 KUHP : penyertaan.
Pasal
65 KUHP : pembarengan.
Kasus Posisi :
Raden Lani, Hakim Bin Maskur, Sulaiman Bin Selamat, penumpang Kapal Motor Bintang Selatan III, ketika dalam pelayaran dari Riau ke Kalimantan telah memasukan obat tidur kedalam minuman ABK sehingga seluruh ABK tertidur.
Para ABK lalu ditikam lalu dibuang ke laut . setelah mengambil uang dll, KM Bintang Selatan tersebut dibakar sampai tenggelam, sedangkan ketiga pelaku terjun ke laut dengan menggunakan pelampung.
Raden Lani dkk ditangkap dan diadili di Tanjung Pinang dengan dakwaan : -
Dakwaan I
: pasal 365 jo pasal 55 KUHP.
-
Dakwaan II : pasal 334 jo pasal 55 KUHP.
-
Dakwaan III : pasal 410 jo pasa 55 KUHP.
Kasus III : Kasus PIMPRO Depnaker SULUT :
Kasus Posisi :
Ka Kanwil Depnaker SULUT , An. Senduk telah membujuk Elia uselo Sosroloka sebagai Pimpro Peningkatan Latihan Non Institusional BLK Kanwil Depnaker Sulawesi Utara untuk tahun anggaran 1985/ 1986.
Sebagai rekanan adalah : -
PT Tunas Tiga Yang dikelola oleh Fany Lengkong.
-
C.V Gomina yang dipimpin oleh Hanny Palar.
Berdasarkan surat perjanjian dibuat : PT Tunas Tiga akan memasok barang-barang dan jasa untuk proyek non institusional senilai : Rp. 166. 205.900,- (seratus enam puluh ena m juta dua ratus lima ribu sembilan ratus rupiah) dan CV Gomina senilai Rp. 111.990.000 (seratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
Kedua rekanan tersebut berkewajiban mengantar bahan/ barang latihan ke lokasi tiap KanDepnaker di seluruh Sulawesi Utara yaitu : Gorontalo, Manado, Minahasa, Bolaang, Mongondouw, Bitung, dan Sangihe Talaud.
Ternyata kedua rekanan tersebut tidak pernah menyerahkan bahan/ barang alat-alat latihan tersebut, tetapi uang sebesar Rp. 166. 205.900,- (seratus enam puluh enam juta dua ratus lima ribu sembilan ratus rupiah) dan Rp. 111.990.000 (seratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sesuai dengan perintah Ka Kanwil Depnaker Suluttelah dibagikan 18% untuk rekanan, 19% untuk KA Kanwil, 55% untuk KanDepnaker Se-Sulut, dan 10% untuk Pimpro.
Untuk itu telah sesuai dengan perintah KA Kanwil Depnaker Sulut, Pimpro telah menandatangani BAPB dan BAPP dengan keterangan bahwa barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap dengan disertai semua syarat formal sesuai ketentuan.
Setelah dana dicairkan dan dibagi-bagi sesuai ketentuan diatas, PT Tunas Tiga dan CV Gomina telah memberikan hadiah kepada Elia Suselo Sosroloka sebagai Pimpro masingmasing sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
Ketentuan yang menyangkut asas-asas : 1. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP bagi Pimpro bersama rekanan sebagai yang bersama melakukan (medepleger). 2. Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP bagi Ka Kanwil sebagaipenganjur (uitloker). 3. Pasal 64 bagi Pimpro. 4. Pasal 51 ayat (2) bagi Pimpro sebagai perintah jabatan.
Kesimpulan
Dengan engetahui Asas-asas Hukum Pidana diharapkan agar para peserta Diklat dapat memanfaatkannya dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari di wilayah hukum masing-masing
BAB XI KESIMPULAN
Penguasaan asas-asas hukum pidana merupakan syarat conditio sine qua non bagi setiap pejabat dibidang hukum, terutama para Jaksa, khususnya Jaksa Penuntut Umum yang sampai sekarang masih merupakan kendala dalam penyelesaian perkara-perkara pidana.
Untuk dapat menerapkan suatu peraturan pidana secara baik dan benar, sehingga tercapai apa yang menjadi tujuan hukum yaitu adanya kepastian hukum dan keadilan, maka setiap Jaksa terutama Jaksa Penuntut Umum mutlak harus mengetahui asas-asas hukum pidana baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
Pengetahuan teori-teori hukum yang berkaitan dengan asas-asas hukum pidana, perlu diikuti secara seksama, untuk dapat menerapkan secara baik dan benar asas-asas hukum yang berlaku.
Untuk dapat menguasai dengan baik asas-asas hukum pidana yang berlaku, maka selalu harus disertai dengan pembicaraan kasus-kasus kongkrit, terutama kasus yang telah menjadi Yurisprudensi.
Pengetahuan perbandingan hukum walaupun hanya secara garis besar sudah harus mulai diajarkan, dalam menghadapi kasus-kasus dimana justisiabel berasal dari keluarga hukum lain, terutama keluarga hukum common law.
BAB XII PENUTUP
Demikian modul ini disajikan, dengan harapan apabila secara konsisten diajarkan, akan menghasilkan output yaang tidak akan mengecewakan, yaitu para Jaksa yang siap pakai.
DAFTAR PUSTAKA
1. HUKUM PIDANA I , Prof. Dr.A. Zainal Abidin Farid, SH., Sinar Grafika, Jakarta 1995. 2. HUKUM PIDANA, Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr.E.PH. Sitorius, Liberty, Yogyakarta 1995. 3. ONSSTRAFRECHT , Mr. J.M.Van Bammelen. H.D. Tjeenk Willink BV Groningen 1975. 4. INLEIDENG TOT DE STRAFRECHTSDOGMATIEK , Prof. Mr. W.H.A Jonkers, Tjeenk Willink – Zwolle, 1984. 5. HUKUM PIDANA, Prof. Dr. D. Schaffmeister dkk. Edicon penterjemah, Prof. Dr. J.E Sahetapy,SH.MA. Konsorsium Ilmu Hukum Des. PBK. 6. HAND EN LEERBOEK VANHET NEDERLANDSI STRAFRECHT , Prof. Mr. W.F.C. Van Hattum. 7. HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH , Prof. Satochid Kertanegara,SH. 8. AZAZ-AZAZ HUKUM PIDANA , Prof. Moeljatno,SH. Bhineka Cipta Jakarta, 1993.
U U a p n a T t a u t n n a s u d t i t a i P i d n k k a u a d t r d i n o t i p T O l g i a n a g s t y n a n s u e i d A m k n : u l e i l r D t e n a s a n d M s a I t a i i a s k s b g g a n m n d u e u i F P F T . . 1 2
S A T I L A G E L
A N A D I P M U K U H S A S A I n a r i p m a L
N A H A L A S E K
e l a n e o P e m g u e t l c e i l a a e n i e D o v e r m P P u l a e l n u u i N N S
n a h a l a s e k a p n a t a n a d i p a d a i T -
n a m u k u h n n a i a t i r f l e i a t g i s u n o c e P e p g i n h r a a r e d P p r s a i a p h a s n a L A T - - -
. ) a t r . e g c n x a e d l ( n u s a l g e n j a s d . f f u n h i i r t s e a U l k n i r H o e r a t t b s g s s a k e n k d a a E R r d e d i n t : b u a i g h g e y l o l n . n o a f a a . . a d i B k n s t h i . n k n A g i s t s a i t i U a n g a a r n o a m o i o m l r a n a t t n r a t Y a s a i s s e d s n r i i o e u R i f G H S T a a r m n u o m s . . . . e n e i R N P P f a 1 2 3 4 . . . . n e 1 2 3 4 P
) k s a a a b r e p j B i r v (
r ) h n o s i a h r t a t a r e e n a i y r b S p d r u e a s o P J (
n a t a u b r e P
) r a t e a a : l e e 1 r c w 9 e u b r f n d 4 e o . a l f m d e e o l e s s d P n ( n P
r a ) n n e o b i s i m t a l u e c i t r P f i e n t t s a s u j a ( l A
A N A D I P N N A A S S A U L P A A H G N E P
m u k u h S I n L a U w T l a R e E T m l K i i A r k D I a e t T d i a n i j T m i . 1
. 2
a t ) s y t n t e o e a a t s a r d s 8 d u o e 4 c . a r o e a n d e l s K d ( n n P
.
k a a a a n t N y u n g s r o t i n e A , r r a n m n S S a n u u a u u e d l a b U U a n k e k m t m P S r a i k u y A U o l a o r n n H H p k k u a u , n a g a n G K l b g a ) . / s g h k n a i . N A e n i 1 a n n ) m o s E m o p l o 2 t - g 6 e s a t n l n y i P N k k o e k 6 2 u g o e . n n l l . n a b l a s r n p N A e e s s e e h d D e i u e i e p M m m ( p M d k A I T p p h ( S P A . . . L 1 2 3 A
m u m U
e v . i s s ) i r e e n u c c e a a x n e a e p l t e f w e a e 9 m s b r d / d a a s f 4 l . m u r o e l e t o a e a n x e l s M b p d ( e s P
f a a m e P n a s a l A
t g a n ) p u y a g t i 4 d g b n k a a n 4 a a t . s l d n s i e w i a T b j ( P
t a u b m e P
I I n a r i p m a L
t r k j i e i f r e P n l t ) r 0 r h e 5 u c h a e . t t d a t s r a r l s t u t e U o o p n i w o s r ( v P
a l a g . e g e l n s m l i u A l g i k n o r u a h a v D n V e g w a l a v t s t a t u s t h p c n e n u O e L t r
m r 8 a s e 4 k v l . a o s P s s P a e t y r h a u c D D A
. k a d n i t r H e A b L n A a S u A p P . m . g N a A t n a m T k a e a r S o k I f L g g g U n n n T a a a R t t t E n n n T e t e t e t K h h h A a a a l l D l I a a a T S S S . . . 1 2 3
P T T
N A R A B M A G M A L A D F I D I S E R , N A G N E R A B M E P , N A A T R E Y N E P
F I D I S E R + N A G N E R A B M E P . C
P T T s i n o V P X T
. k a . s m i . a ) j n o k v a a y i m n a a g j n i n l a a s d e i s i i b ( p d l a k a k a g d g i n m a n t j u ) t k a a a y n y a m n a n a j a n a a d i d p i g u k p j a a k s d a i n d b i n ( t i t l a l a k g a g g g n n m a t u t u j a a a y y y n n n u u u k a k a k a l l e e l e P P P
P
P T T
P X T N A G N E R A B M E P . B
P X T P X T
P
P X T P X T
P P
I I I n a r i p m a L
N A A T R E Y N E P . A
P
P X T P X T P P
: n a g n a r e t e K
. a n a d i P k a d n i T = P T X . 1
. n n a a g g n . n a e u t k n r a f i a b e d l i e t m r P e e s e P R = P . . . P a b c . . 2 3
. n n a a . i r n m e a b n a g c n a m n a e a . A n . / , n r p u t a e n a n n t e g a h a y a a K i a s a p r a / s a D a e . l a a n b i u r e u m e y j a k k s m n r p n e e e i e a e a P J P K K T K S
n a t a p m e s e . K n a i g r e n a b a r n e m a t r e a e M S K
- - -
- - : A N A R A S
) ) a 1 ( i n t a m y o a D . 5 s . b a 5 u a l n n w a a a j s a d i g a M n p p ( i ( t u a D g n u g e b t a n g r a e e p t l a P B D r e k B n k a a . t e d a o i d s a p D T i k a a / h T t D P n u a r a u a k a h u y b y d u a i n m r e e D T u P P y - n . . e a P b
-
. i r i d n e s ) n a 2 k ) u 1 ( k t a a l e y a m . n 5 l . k a 5 a a k l u d u i a t j s t k u , a l e i b s p a e r s ( t a t n i n p a e I s b k t n a o u I e s l t i b n b a a U m l w e k / P u j a n : b a m u k k i g u u n g j j u u e n a b b M T m m e - e P P
E T N A
V I n a r i p m a L
- : A N A R A S
) 2 ( t a y a 6 5 . . l n a a s u t a n p a ( b d i m e e h P g i s t a . t n t a h a c h b i e l a r . S p d o e u t b d a e m r a e i w a M P p j s / n n g I n n t a a u a u u n a g t k g n b r u n a e B a b P T m e - - P
. i h u i . n e h u p r e n e t p r k e i n t e l e r g e d . s n r u l n u p a e s n u a d e u a a u n s a M u m k a / m e s l n e k e a a P k s – n u d i a t t k n a – a a k l u u n e k a b r a k M l e u P t e k u a n r M l a u a e k u T m M k / a t a a s u l e r m r u e a B T M s r e - - B
E R O P M E T
M U T C I L E D
P
E
N Y
E
R
T
9 6 1 ) l 1 a ( s a 6 p 5 – l a g s . 4 n a n 6 1 a p , r ( a 8 a h 8 l i d a i D l e a h d u s g m a g n i t e p a h c P – Y i l n t a n a 4 8 h l p a a t e a J u 2 l p d e u n m a a u s a t M b r a k p / e k r n P a e – a a f P a n u y u t i t u m n n a r r z r a e u e b H P T B m . . . e - 1 2 3 P
M U T C I L E D
A
S U S U H K
A
N
n a t a h a j e k n a n k a u a k t a r e . l y 2 e m n e 8 4 p , g n a t 1 u 8 y b 4 g e , n s a i 0 r d 8 o 4 k l n a a a s d k i a i t p y – – n i u r n b 1 i a d h m 2 a 2 n d a a e y l a s n M n e e a p t c P M – i l e . . D 1 2
M T U S T O C I P L E D
) S U S R U C N O C ( N A G N E R A B R E P
V n a r i p m a L
. N P A H T U A K U 5 B 6 R l a E s P a p – N ) s A i G l a N e E r s R u r A s B u c R n E o c P ( . 3
4 6 T l a U s J a N p – A ) L g n R i l e E d B n a N h A e T t t A e e U z B g r R o E o v P ( . 2
R . A P G H G U N K A 3 L I 6 l D a s G a p N – A ) s l Y i a e N d A I R s U u s T r c A u R n o E C P ( . 1
n a t a u b r e p a p a r e b e b a d A
g n a y k i l e d n a k a p u r e m n a t a u b . r e i r p i d p a n a i T m
. P H U K U U r e P a p a r e b e b r . a t g a g b i n a k l e a m a p a n r a e t a b e u b b r e / p a n a u d t a i S P
: . s n i a n k e j a e n s e k . k o m i d k j o a a g . p t n a 3 a r / e n p y a i a 1 + d d i i n a i p s d i g b g r p i n n n o a a g t u s t r a n b e n e a a t a d l s a a d e i n y n s a l n a t m e a t a d i e h S H p P j a l e - e s K l e t . S a
: n a t a u b r e P a p a r e b e B . x e ( n a k u k a l r e b i d g n a y s u s u h k n a r u t a r e P
. t . a t k i g a n n i s n a f i s t u a t l u e r p e g k n u . a y t a s i t u s n r e k a j a s e a s w d g k s n a r a a a t Y J A . . . b a c
3 6 l a s a p – ) s i l a r e n e g x e l t a g o r e d s i l a i c e p S
. ) 2 ( t a y a
a n a d i p u t a s a y n a n h a i s a b n r a o d s i b a m e l P e s l l e e s t l S e t S
. g h – a n a y l s t i i i r p a e r t e b i a t k a m k a t t n r a n a t a a a d y u s b u h r t a e a l p y a n d h a e a l m u n a g t k n a s u b a y g n n n a a a y t t a a t a u u b . b b i n r e r e k i a P p A l
: s i + n a e j m e a s l r k e a t d i a t n a k d o i k s a p o t p a n a a b k r n e a t a n d e i i s k p l a i d n a u a g m n n a e o d i d k l p e n s p . a l t a 3 e i a t / h S T 1 a j e K - . b
n a g n u r u k n a g n e d n a k i a u . i s t e s n i d a g a g d n e n e P . D P -
n a k a n e k i d
. ) n a r u N b e A l e p A ( N i s A b D I r o s M b E A P l e L l s E e S t L S E T S
. a n a d i p u t a s a y n a h n a k a n e k i D
g n a y i g g n i t r e t a n a d i p n a g n e d n a r u t a r e P
n a k p a r e t i d
. n a l u b a n 4 a n d i u p i . h a t n r ) 1 u 0 i m 7 . g l i s g s n p i a t l ( r u n t e a m k n o k h a a g l l n e s m u l r u e j t i u S d K
. n a r a g g n a l e P . c
-
) g n i l e d a n n n a a a d p H i a g i p i s n d r i e i t a P d e p r n a e a d t b a r m u o u b o l r e V e P ( B
k a d n e h e k / t a i n f i t n a k e a y n b a u s S k a i r l e o e p T = . a
N A A B O C R E P T A R A Y S
) n e a t a m y e n N r r u o o k e a l V e P s u t a l i o N D
I V n a r i p m a L
P
E
) . h a m u r n a r a k a . b . f i f t m e i t f k p . k e e i t y s y k b u b e o s a y u s b – k – o d : h l e – a o a t e R m n a n e o o H g C : . m o ( i n a V S H t a . . . t a 1 2 3 C
) g n n a a i a l e n n a d d a s n i a p k a H i l e s d P g t a n p n i a a r t d a e u o v h a b t i d r e U u P ( S
T . v . M
n a g n n i t a t a n e h p a e j e K K n f a i t n k a k a e n a y y a b a s h a m k O a b i u r l e m k o e P e u T = M H . b
? n a a n a s k a l e P ) g n n i a a r e l u o v t m i r e P U r a e n y i n a g e d B A (
R C
O B A
u k a l e k a P d i k a T d n a n e t a h e u K b r e r a P l u i n a a D l u i a s m e r l e e P S
A N
: N A T A T A C
. k i . l e ) n 4 d a 5 n a . a . l w n s k . k a p u a i ( b m . d k a s a = a a s a r c e n m b l a a e a D n j e l a d s i I i n a b i p H d e k i d p d i t l g d C a s e k O n n u u u d a a h r y a H m n d a i h i i T r t d a t g n A a 5 s a n d 1 u k e a S a r – 3 d r a / i a m d a g k 1 h a i j l t g i n m e i n k n g a a e u a d n s l a i a m b b e t r r n r i o t e a p a u t c h k i a r n k a n a d m e a b a a d b s a a p i a r m t u n a o l a n a u s a T c r r d d n k e e i i a P P P P U i J n a . . . . . d i 1 2 3 4 5 P
