KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE) SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM BKD TAHUN 2014
Kementerian Negara/Lembaga
:
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
Unit Organisasi
:
Badan kepegawaian Daerah
Program
:
1.20.1.20.11.36 Peningkatan kualitas Perencanaan
Kegiatan
:
Penyusunan Program Badan Kepegawian Daerah
Hasil
:
Kegiatan SKPD berjalan Sesuai Rencana
I. LATAR BELAKANG a. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN); 3. Undang-undang No 32 tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Indonesia Nomor 48 tahun 2007 Tentang Pembagian Pembagian urusan pemerintahan Antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan Pemerintahan daerah kabupaten/kota; kabupaten/kota; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, tata cara penyusunan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan dan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam No 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Tentang Perubahan pertama dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 Tentang Pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2013 Tentang Pedoman penyusunan anggaran pendapatan Dan belanja daerah tahun anggaran 2014; 11. Peraturan Gubernur Sulawesi Sulawesi Tengah tentang Standar Standar Biaya Anggaran Pendapatan Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; 12. Peraturan Gubernur Sulawesi Sulawesi Tengah Tengah Sulawesi Tengah.
tentang Standar Harga Harga Daerah Daerah Provinsi
b. Gambaran Umum Sistem yang baik dari sebuah Program Kegiatan mempunyai: 1. Perencanaan yang baik. 2 Implemetasi atau pelaksanaan yang baik. 3. Monitoring dan Evaluasi yang baik, Ini akan terus berputar yang sesuai sebutannya siklus generik perencanaan yang pada tujuannya menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan lebih maju. Sesuai Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Sesuai Prinsipnya bahwa Perencanaan Pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan Nasional. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah yang Indikator Kinerja yang terdiri dari Masukan (Input) ,Keluaran (Output) Hasil (Outcome) Manfaat (Benefit) dan
Dampak (Impact). Pengendalian di maksudkan untuk menjamin suatu kegiatan
sesuai dengan rencana yang di tetapkan dan Evaluasi untuk membandingkan realisasi masukan (input), Keluaran (output) dan Hasil (outcome) terhadap rencana dan standar serta
pemantauan
untuk
mengamati
pelaksanaan
rencana
kegiatan,
mengidentifikasi serta mengantisipasi masalah yang akan timbul untuk dapat di ambil langkah sedini mungkin. II. MAKSUD DAN TUJUAN; 1. Perencanaan
Program
kegiatan
disusun
secara
sistematis,
terarah,
terpadu,
menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. 2. Merumuskan dan menjabarkan Indikator Kinerja dengan kriteria Indikator Perencanaan dalam mencapai implementasi yakni: a. Spesifik yang akan dicapai, b. Terukur, c. Dapat dicapai, d. Realistis dan e. Memiliki Batasan Waktu. 3. Melakukan pengendalian, evaluasi dan Pemantauan terhadap program kegiatan sesuai dengan matriks laporan konsolidasi kegiatan per triwulan matriks dalvas Bappeda dan matrik Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Biro Pembangunan dan Sumberdaya Alam. III. TARGET/SASARAN a. Target yakni 5 Program dan 22 kegiatan yang terdiri dari: -
Program
1. Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran, 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, 5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
-
Kegiatan
1. Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran, 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, 3. Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan Luar daerah, 4. Pengadaan Sarana dan prasarana aparatur, 5. Pemeliharaan Sarana dan prasarana aparatur 6. Diklat,
Bimtek,
Sosialisasi
dan
Workshop
Implementasi
peraturan
Perundang-undangan 7. Penyusunan Program SKPD, 8. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kepegawaian 9. Penyusunan Rencana pembinaan Karir PNS, 10. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas, 11. Penyelenggaraan Seleksi Praja IPDN, 12. Pelaksanaan Ujian Dinas, 13. Proses Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS, 14. Pendidikan dan Pelatihan Struktural PIM II bagi PNS Daerah 15. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS, 16. Penempatan PNS, 17. Ujian Penyesuaian ijazah PNS, 18. Seleksi Penerimaan Calon PNS Daerah, 19. Pengembangan Pusat Informasi Kepegawaian Daerah, 20. Penyusunan buletin kepegawaian. 21. Penyelesaian Administrasi Pensiun PNS, 22. Pemberian kesejahteraan bagi PNS. b. Output Kegiatan: 1. Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat (Renstra-SKPD) sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun (Draft sebagai bahan RPJMD) 2. Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun,Penyusunan Rencana kerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Penetapan Kinerja (PK) 3. Penyusunan KUA PPAS (kebijakan Umum Anggaran Prioritas Platform Anggaran Sementara) 4. Penyusunan RKA (Rencana kerja dan Anggaran) dan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). 5. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Perubahan (APBD-P) 6. Penyusunan Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi dari Realisasi Fisik dan keuangan (TEPPA dan Dalvas Bappeda) 7. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 8. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 9. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja BKD.
c. Sumber Pendanaan APBD Propinsi Sulawesi Tengah. d. Waktu Pelaksanaan Selama 1 Tahun dengan jadwal sebagai berikut: IV RUANG LINGKUP. BKD Propinsi Sulawesi Tengah
FORMAT KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
I.
Latar belakang berisi tentang; - Uraian Kegiatan, Regulasi, Hasil Survey (jika ada), evaluasi, Permasalahan dll.
II. Maksud dan tujuan berisi tentang; -
Kenapa kegiatan ini perlu dilaksanakan dan apa akibat baik yang akan dihasilkan
III. Target/Sasaran. A. Apa dan siapa saja yang menjadi target kegiatan tersebut. Mis: Target seluruh PNS yang akan Pensiun Sasaran adalah PNS Prop Sulteng B. Output Kegiatan Laporan Pelaksanaan kegiatan (dokumen) C. Sumber Pendanaan berisi tentang Dana APBD/APBN D. Waktu Pelaksanaan Selama 1 tahun 2013 e.
Ruang Lingkup BKD Propinsi Sulawesi Tengah,Kabupaten dan kota dan membuat schedule kerja.
FORMAT KERANGKA PELAPORAN KEGIATAN
Pendahuluan; - Uraian Kegiatan, Regulasi, Hasil Survey/evaluasi, Permasalahan dll. I. Dasar Pelaksanaan Kegiatan II. Maksud dan tujuan Pelaksanaan Kegiatan; - Kenapa kegiatan ini perlu dilaksanakan dan apa akibat baik yang akan dihasilkan III. Hasil Yang diharapkan. Penyelenggaraan Kegiatan. I. Pra Kegiatan a. Penyusunan Tim panitia b. Korespondensi II. Pelaksanaan kegiatan a. Waktu dan tempat kegiatan b. Narasumber c. Peserta d. Metode Sosialisasi/Workshop e. Penutupan kegiatan III. Pasca Kegiatan. a. Evaluasi pelaksanaan kegiatan b. Pelaporan IV. Hasil Kegiatan V. Rekomendasi Lampiran: 1. SK Panitia 2. Sambutan 3. Surat-surat keluar/undangan 4. Presentasi-presentasi Kegiatan 5. Surat Tugas dari SKPD lain 6. Absen Kegiatan 7. Dokumentasi 8. Tabel evaluasi (kuesioner) Untuk kegiatan yang bersifat pelaporan kegiatan Kerangka Pelaporan sesuai kerangka acuan kerja (KAK), Untuk lampiran 1. SK Tim Pengelola kegiatan/Pelaksanan Kegiatan 2. Surat-surat keluar/Masuk 3. Absen rapat dan Notulen 4. Absen Lembur 5. SPT/SPPD/Laperdin
