PT.PLA B.2.3 - 2008
PEDOMAN PEDOMAN TEKNIS
REKL REKL AMASI LAHAN LA HAN PASCA PENAMBANGAN TAHUN TA HUN 2008 2008
DIREKTORAT DIREKTORAT PENGELOLA PENGELOLA AN LAHAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR
DEPARTEMEN DEPARTEMEN PERTANIAN
JAKARTA, 2008
KATA PENGANTAR
Maksud dan tujuan penerbitan pedoman teknis ini dalam rangka memberikan acuan dan panduan bagi para petugas Dinas lingkup Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan,
maupun
Kabupaten/Kota
maupun
Petrenakan) petugas
baik lapangan
Propinsi, untuk
melaksanakan kegiatan Reklamasi Lahan Pasca Tambang yang dananya bersumber baik dari dana APBN maupun APBD TA. 2008
Para petugas terkait diharapkan dapat mempelajari dan mencermati pedoman ini dengan seksama, karena ada beberapa perbedaan atau perubahan prinsip antar Pedoman Teknis 2008 ini dengan Pedoman Teknis 2007 yang lalu. Disamping itu dengan memahami Pedoman Teknis ini, diharapkan
tidak
akan
terjadi
keragu-raguan
dalam
implementasi kegiatan di lapangan serta kendala/hambatan yang ada akan dapat diatasi yang pada akhirnya kinerja yang diperoleh dapat tercapai secara optimal.
Muatan Pedoman Teknis ini bersifat umum karena berlaku secara nasional, oleh karenanya diharapkan pihak Dinas lingkup Pertanian Propinsi dapat menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan dan Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota ii
KATA PENGANTAR
Maksud dan tujuan penerbitan pedoman teknis ini dalam rangka memberikan acuan dan panduan bagi para petugas Dinas lingkup Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan,
maupun
Kabupaten/Kota
maupun
Petrenakan) petugas
baik lapangan
Propinsi, untuk
melaksanakan kegiatan Reklamasi Lahan Pasca Tambang yang dananya bersumber baik dari dana APBN maupun APBD TA. 2008
Para petugas terkait diharapkan dapat mempelajari dan mencermati pedoman ini dengan seksama, karena ada beberapa perbedaan atau perubahan prinsip antar Pedoman Teknis 2008 ini dengan Pedoman Teknis 2007 yang lalu. Disamping itu dengan memahami Pedoman Teknis ini, diharapkan
tidak
akan
terjadi
keragu-raguan
dalam
implementasi kegiatan di lapangan serta kendala/hambatan yang ada akan dapat diatasi yang pada akhirnya kinerja yang diperoleh dapat tercapai secara optimal.
Muatan Pedoman Teknis ini bersifat umum karena berlaku secara nasional, oleh karenanya diharapkan pihak Dinas lingkup Pertanian Propinsi dapat menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan dan Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota ii
dapat menerbitkan Petunjuk Teknis yang akan menjabarkan secara lebih rinci Pedoman Teknis ini sesuai dengan kondisi spesifik daerah masing-masing.
Untuk
meningkatkan
pemahaman
petugas
terhadap
Pedoman Teknis ini, sangat diharapkan dalam berbagai kesempatan yang ada (misalnya acara Sosialisasi, Rapat koordinasi, Rapat Teknis, Supervisi, dsbnya), pedoman Teknis ini dapat didiskusikan bersama secara intensif. Dengan demikian diharapkan semua pihak terkait baik Pusat dan daerah dapat memiliki kesamaan pandang, gerak dan langkah dalam melaksanakan kegiatan ini.
Akhirnya, sangat s angat diharapkan komitmen berbagai pihak untuk dapat melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dalam bingkai waktu yang telah ditentukan, agar hasil pembangunan
melalui
kegiatan
ini
benar-benar
dapat
dinikmati manfaatnya bagi sebesar-besar kesejahteraan petani di Indonesia.
Jakarta,
Februari 2008
Direktur ,
Ir. Suhartanto, MM NIP. 080 048 854 iii
DAFTAR ISI Daftar isi …………………………………… Kata pengantar …………………………… Daftar gambar ........................................ Daftar lampiran ........................................
i ii iv v
I.
1 1 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 7 7 7 12 13 14
PENDAHULUAN ............................ 1.1. Latar belakang ................ 1.2. Tujuan ............................ 1.3. Sasaran ............................ 1.4. Pengertian ............................. II. RUANG LINGKUP ............................ 2.1 Perbaikan lahan ........................ 2.2 Penyediaan sarana Produksi .... III. SPESIFIKASI TEKNIS .................. 3.1 Norma ......................................... 3.2 Standar Teknis ........................... 3.3 Kriteria ........................................ IV. PELAKSANAAN KEGIATAN ..... 4.1. Cara pelaksanaan ................ 4.2. Tahapan pelaksanaan ..... 4.3. Jadwal kegiatan ................ 4.4. Pendanaan ............................ V. PEMBINAAN, MONEV ................. 5.1 Tugas & Tanggungjawab Dinas Propoinsi ................................. 5.2 Tugas & Tanggungjawab Dinas Kabupaten/kota ........................ 5.3 Jenis dan Format Laporan ........ 5.4 Alur Laporan ............................. VI. INDIKATOR KINERJA ................. 6.1 Keluaran (Outputs) ..................... 6.2 Hasil (Outcomes) ....................... 6.3 Manfaat (Manfaat) ...................... 6.4 Dampak (Impacts) ...................... VII. PENUTUP ........................................ LAMPIRAN
15 15 16 17 19 19 20 20 20 21 i
DAFTAR GAMBAR
1. Lahan pertanian pasca penambangan Di kabupaten Bangka ............................
7
2. Lahan pertanian pasca penambangan Di Kabupaten Bangka ............................
14
3. Lahan pertanian pasca penambangan Di Kabupaten Bolaang mongondo .........
19
iv
DAFTAR LAMPIRAN 1.
Sasaran luas areal pertanian pasca Penambangan ..............................
23
2.
Contoh desain sederhana
..................
24
3.
Jadwal pelaksanaan
..................
28
4.
Format laporan bulanan
..................
29
5.
Outline laporan akhir ..............................
30
v
I.
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Kegiatan Reklamasi Lahan pada TA. 2008 dikaitkan dengan karakteristik wilayah kabupaten/kota, dibagi ke dalam 4 sub kegiatan, yaitu 1) reklamasi rawa pasang surut dan lebak (termasuk reklamasi lahan kawasan PLG), 2) perbaikan lahan sawah berkadar bahan organik rendah, 3) perbaikan lahan kering berkadar bahan organik rendah, dan 4) reklamasi lahan pertanian pasca penambangan . Pendekatan masalah yang ditempuh dalam reklamasi lahan tergantung pada tipologi lahan dan keadaan perbaikan serta tingkat kesuburan tanah. Berdasarkan
data
dari
Departemen
Energi
dan
Sumberdaya Mineral pada Tahun 2005 terdapat 186 perusahaan tambang yang masih aktif dengan total luas areal sekitar 57.703 ha dan hanya 20.086 ha yang telah direklamasi oleh para perusahaan yang memperoleh kontrak pada lahan tersebut. Sebagian lahan tersebut dikembalikan kepada petani untuk diusahakan kembali menjadi lahan pertanian. Reklamasi lahan pasca penambangan dimaksudkan untuk merehabilitasi lahan pasca penambangan supaya dapat dimanfaatkan kembali menjadi lahan pertanian melalui pemberian teknologi bahan pembenah tanah, bahan 1
organik dan pertanaman (revegetasi) sesuai dengan kemampuan teknis dan dana yang tersedia. Pemberian bahan
organik
berupa
seresah,
amelioran
sebagai
campuran pupuk organik dan penanaman tanaman tahunan seperti sengon, petai cina, mete, dan lain-lain merupakan pendekatan yang diupayakan tergantung pada kondisi pedroagroklimat dan lapisan subsoil dan top soil yang tersisa. 1.2. Tujuan Tujuan
pedoman
teknis
reklamasi
lahan
pasca
penambangan adalah untuk memberikan acuan dan masukan kepada Dinas lingkup Pertanian di Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan reklamasi lahan pasca penambangan yang sesuai dengan keadaan wilayah, sosial dan ekonomi masyarakat setempat serta ketersediaan dana, sehingga dapat memberikan manfaat bagi para petani di lokasi tersebut. Tujuan kegiatan reklamasi lahan pasca penambangan dimaksudkan untuk memperbaiki ekosistem lahan melalui perbaikan kualitas lahan pertanian dan penyediaan sarana produksi dalam rangka peningkatan produktivitas lahan. 1.3. Sasaran Sasaran kegiatan reklamasi lahan pasca penambangan difokuskan untuk perbaikan kualitas lahan pada kawasan 2
Tanaman Pangan dan Perkebunan seluas 70 ha Perincian sebagaimana disajikan pada lampiran 1. 1.4. Pengertian Beberapa pengertian umum yang terkait dengan kegiatan reklamasi lahan pasca penambangan, antara lain : a. Reklamasi Lahan adalah suatu upaya pemanfaatan, perbaikan dan peningkatan kualitas lahan pertanian kurang produktif baik yang diakibatkan secara alami maupun
pengaruh
manusia
melalui
penerapan
teknologi dan pemberdayaan b. Ameliorasi Lahan adalah suatu upaya pemberian masukan
tertentu
(misalnya
kapur,
zeolite,
dan
kompos) ke dalam tanah yang lebih difokuskan untuk perbaikan fisika, kimiawi dan biologi tanah. c. Sarana Produksi adalah suatu upaya pemberian masukan tertentu (misalnya kapur, zeolite, kompos) ke dalam tanah yang lebih difokuskan untuk perbaikan fisika, kimiawi, dan biologi tanah d. Reklamasi
Lahan
Pasca
Penambangan
adalah
suatu upaya pemanfaatan lahan pasca penambangan milik petani melalui perbaikan lahan dan masukan teknologi serta revegetasi.
3
II. RUANG LINGKUP KEGIATAN 2.1. Perbaikan Lahan Kegiatan yang termasuk dalam perbaikan lahan antara lain : Pembersihan lahan, terdiri dari perataan tanah, galian dan timbunan serta pengolahan tanah Pembuatan pematang, galengan atau bedengan Pembuatan media tanam palawija Perbaikan jalan usaha tani Pembuatan lubang tanam
2.2. Penyediaan Sarana Produksi Kegiatan penyediaan sarana produksi antara lain : a. Pupuk organik (kompos/kandang) b.
Amelioran berupa kapur pertanian, atau zeolit
c.
Bibit/benih tanaman atau ternak kambing/domba
d. Penyediaan tanah top soil sebagai media tanam dengan systim pot.
III. SPESIFIKASI TEKNIS
3.1. Norma Kegiatan reklamasi lahan pasca penambangan diarahkan pada lahan yang pernah diusahakan oleh petani dan 4
merupakan
milik
petani
dengan
masukan
teknologi
revegetasi, pembenah tanah dan bahan organik. 3.2. Standar Teknis Lahan yang akan menjadi tempat pelaksanaan kegiatan reklamasi lahan pasca penambangan harus memiliki standar teknis sebagai berikut : a. Lahan
pertanian
pasca
penambangan
yang
akan
direklamasi merupakan milik petani dalam hamparan minimal 5 ha. b. Kawasan tersebut merupakan lahan pertanian pasca
penambangan tetapi masih memerlukan reklamasi dalam rangka memanfaatkan kembali menjadi lahan pertanian. c. Petani berdomisili dalam desa atau desa lain dalam satu
kecamatan. d. Luas pemilikan lahan per petani maksimal 1 ha. e. Petani mengusahakan sendiri lahan usahataninya f.
Petani bersedia secara teknis untuk melaksanakan kegiatan fisik secara padat karya, sedangkan kegiatan lainnya merupakan swadaya petani.
3.3. Kriteria Kriteria calon lokasi dan calon petani adalah sebagai berikut : a. Lokasi
merupakan
kawasan
pertanian
dengan
infrastruktur sudah memadai 5
b. Status pemilikan tanah jelas dan tidak dalam sengketa c. Pada lokasi tersebut terdapat petani yang berusahatani d. Petani
bersedia mengikuti kegiatan dan melakukan
pemeliharaan secara swadaya e. Secara teknis, lahan tersebut masih dapat diusahakan
untuk tanaman pertanian f.
Terdapat petugas lapangan yang membina para petani secara berkelanjutan
g. Petani bersedia dalam melaksanakan kegiatan lahannya
menggunakan metode tanpa bakar (zero burning).
Gambar 1 :
Contoh
Lahan
Pertanian
Pasca
Penambangan di Kabupaten Bangka
6
IV.
PELAKSANAAN KEGIATAN 4.1. Cara Pelaksanaan Mekanisme pelaksanaan fisik reklamasi lahan pasca penambangan dilakukan melalui pola padat karya, dengan
sebesar-besarnya
melibatkan
partisipasi
masyarakat/petani setempat. Biaya untuk pelaksanaan kegiatan termasuk pengadaan saprodi dalam bentuk Belanja Lembaga Sosial Lainnya (MAK 573119) 4.2. Tahapan Pelaksanaan 4.2.1. Penerbit an Juk lak dan Juk nis Pedoman teknis ini akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan oleh Dinas Lingkup Pertanian Propinsi dan petunjuk teknis oleh Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota. 4.2.2. Koordinasi Koordinasi dimaksudkan dalam hal ini adalah koordinasi internal Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota.
Keluaran
dari
kegiatan
ini
diperoleh calon lokasi yang perlu mendapatkan kegiatan reklamasi sesuai dengan persyaratan teknis.
7
4.2.3. Inventarisasi Calon Lok asi dan Calon Petani (CLCP) CLCP dilaksanakan untuk memperoleh calon lokasi dan calon petani berdasarkan inventarisasi lebih
rinci
untuk
menunjang
keberhasilan
kegiatan, sesuai dengan kriteria dan standar teknis. Inventarisasi dilakukan oleh Tim Teknis dibantu oleh Kelompok Tani dan Kepala Desa setempat, serta hasilnya dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk ditetapkan sebagai lokasi kegiatan. 4.2.4. Penetapan Calon Lokasi dan Calon Petani Berdasarkan hasil inventarisasi calon lokasi dan calon petani tersebut, Kepala Dinas Lingkup Pertanian
Kabupaten/Kota
atas
nama
Bupati/Walikota menetapkan calon lokasi dan calon petani definitif melalui Surat Keputusan, sehingga dokumen ini digunakan sebagai acuan dalam
pelaksanaan
kegiatan
fisik
dan
pengadaan sarana produksi pertanian. 4.2.5. Sosialisasi dan RRA sederhana Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan perlu disosialisasikan
kepada
para
petani
untuk
mendapatkan masukan dan saran agar seluruh 8
rencana tersebut dapat dipahami petani secara tepat melalui musyawarah kelompok tani. Kegiatan RRA sederhana ini dimaksudkan untuk mendapatkan musyawarah kondisi
usulan
dan
kelompok
sebenarnya
tani
di
masukan
melalui
sesuai
dengan
lapangan,
sehingga
masyarakat merasa memiliki dan merasakan manfaatnya
serta
bersedia
memelihara
keberlanjutan usahataninya. Hasil musyawarah kelompok tani tersebut dituangkan dalam bentuk RUKK. 4.2.6. Desain Sederhana (DS) Desain sederhana bertujuan sebagai acuan dan dasar untuk melaksanakan kegiatan fisik yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Desain sederhana meliputi informasi sederhana yang diperoleh dari lokasi yang perlu direklamasi atau diperbaiki, yang disajikan dalam bentuk : a. Peta
situasi
lokasi
lahan
yang
akan
direklamasi b. Peta komponen fisik yang diperlukan di lokasi tersebut,
seperti
petakan
usaha
tani,
pematang, jalan usaha tani, gorong-gorong, dll. 9
c. Dimensi bangunan fisik dan penampang melintang bangunan yang diperlukan d. Rencana anggaran biaya yang diperlukan e. Daftar nama petani dan luas pemilikan lahan Contoh desain sederhana sebagaimana lampiran 2. 4.2.7. Pelaks anaan Fisik Kegiatan Pelaksanaan fisik kegiatan di lapangan harus memperhatikan fase pertanaman yang ada, kesediaan petani, teknik reklamasi, peralatan yang diperoleh dan waktu pelaksanaan. Pelaksanaan
fisik
kegiatan
dinyatakan
selesai
reklamasi
apabila
lahan
memperoleh
persetujuan Tim Teknis berdasarkan desain sederhana
yang
dibuat.
Apabila
masih
dipandang perlu, maka Kelompok Tani harus memperbaiki
pekerjaannya
hingga
sesuai
dengan desain sederhana. a. Penyiapan Lahan Kegiatan penyiapan lahan dilaksanakan pada areal yang telah dibuat Desain sederhananya sebagai lokasi kegiatan reklamasi. Pekerjaan dalam
penyiapan
lahan
antara
lain 10
pembersihan
lahan,
penyediaan
media
penutup tanah, dll. Dalam
penyiapan
lahan
menggunakan
metode tanpa bakar (zero burning). Kegiatan ini dilaksanakan melalui pola padat karya. b. Konstruksi Fisik Kegiatan fisik reklamasi lahan didasarkan pada hasil DS. Beberapa bentuk komponen kegiatan fisik reklamasi lahan antara lain : •
Penimbungan tanah atas apabila masih tersisa
•
Perataan muka tanah/ land leveling
•
Pemberian kompos/ pupuk organik/ tanah mineral
•
Pembuatan lubang tanam
•
Pengolahan tanah
c. Penanaman Penanaman
dilakukan
setelah
pekerjaan
pengolahan lahan dan disesuaikan dengan kondisi lapangan.
11
4.2.8. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian Sarana produksi pertanian yang akan disediakan sesuai dengan rekomendasi anjuran di lokasi tersebut. Penyediaan sarana produksi dapat dilaksanakan langsung oleh Kelompok Tani dengan persetujuan Dinas lingkup Pertanian atau mekanisme lain yang disepakati. 4.2.10.Pemeliharaan Petani
berkewajiban
memelihara
seluruh
infrastruktur di lokasi tersebut, dan selama pertanaman harus memelihara tanaman untuk memberikan hasil yang terbaik sesuai dengan teknis
budidaya.
Penyuluh
pertanian
atau
petugas Dinas kabupaten/ kota harus mencatat peningkatan produktivitas sebelum dan sesudah pertanaman di lokasi kegiatan.
4.3. Jadual Kegiatan Jadual
kegiatan
Operasional
disusun
Kegiatan
mempertimbangkan
berdasarkan
(ROK).
urutan
Jadual
kegiatan,
Rencana
kegiatan
ini
ketersediaan
sumberdaya, jadual tanam, iklim dan lain-lain. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain : 12
a. Penetapan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Lokasi dan Petani definitif. Pekerjaan ini diupayakan selesai pada bulan Maret 2008 b. Desain sederhana diupayakan selesai dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2008 c. Pelaksanaan fisik kegiatan diupayakan selesai pada bulan Agustus 2008 bersamaan dengan penyediaan sarana produksi pertanian Jadwal pelaksanaan kegiatan reklamasi lahan rawa sebagaimana contoh pada Lampiran 3
Gambar 2 : Lahan Pertanian Pasca Penambangan Di Kabupaten Bangka, Babel 4.4. Pendanaan 4.4.1. Sumb er Dana
13
Biaya pelaksanaan kegiatan dialokasikan melalui Dana Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota per ha sebesar Rp. 4.500.000,- terdiri dari : a. Kegiatan fisik reklamasi melalui pembayaran upah padat karya untuk pekerjaan fisik sebesar
Rp.
25.000,-
per
HOK,
atau
sebanyak 80 HOK per ha (sesuai RUKK). Total dana yang dialokasikan untuk padat karya Rp. 2.000.000,- per ha. b. Penyediaan
sarana
kebutuhan
produksi
lapangan
sesuai
sebesar
Rp.
2.500.000,00 per ha (sesuai RUKK).
4.4.2.
Dana APBD Kabupaten/Kota Daerah menyediakan dana untuk digunakan membiayai CLCP,
kegiatan desain
pertemuan
sederhana,
koordinasi, pembinaan,
monitoring, evaluasi dan pelaporan. 4.4.3.
Kontribusi Petani Penerima Manfaat Petani
bertanggung
pemeliharaan
kegiatan
jawab fisik,
terhadap
tanaman,
dan
keberlanjutan kegiatan usahataninya.
V.
PEMBINAAN,
MONITORING,
EVALUASI
DAN
PELAPORAN 14
Dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi perbaikan lahan pasca penambangan, akan dilakukan kegiatan bimbingan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
5.1. Tugas dan Tangg ungjawab Dinas Propin si Kegiatan di tingkat Propinsi dilaksanakan oleh Dinas lingkup pertanian, sebagai berikut : 5.1.1.
Penyusunan petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari pedoman teknis Pusat yang disesuaikan
dengan
kondisi
lokalita
setempat. 5.1.2.
Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat Propinsi
5.1.3..
Melakukan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi
5.1.4.
Menyusun laporan rekapitulasi pelaksanaan kegiatan reklamasi / perbaikan lahan kering berbahan
organik
rendah,
selanjutnya
disampaikan kepada Direktorat Pengelolaan Lahan, Ditjen PLA. 5.2. Tugas dan Tangg ungjawab Dinas Kabupaten/ Kota 15
Kegiatan di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas lingkup pertanian, sebagai berikut : 5.2.1.
Melakukan koordinasi vertikal dan horisontal dengan instansi terkait
5.2.2.
Menyusun
petunjuk
teknis
sebagai
penjabaran dari petunjuk pelaksanaan yang disusun oleh Propinsi disesuaikan dengan kondisi lokalita setempat. 5.2.3.
Inventarisasi calon lokasi dan calon petani
5.2.4.
Melaksanakan bimbingan teknis kepada para petugas lapangan dan petani pelaksana kegiatan
5.2.5.
Pembuatan desain sederhana
5.2.6.
Mengalokasikan dana pendamping APBD kabupaten/kota bimbingan
untuk
pembinaan,
melaksanakan pemantauan
dan
evaluasi pelaksanaan kegiatan di lapangan serta pelaporan. 5.2.7.
Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan, disampaikan ke propinsi dan ke pusat secara berkala.
5.3. Jenis dan Format Laporan Adapun jenis laporan adalah sebagai berikut : 16
•
Laporan Bulanan (lampiran 4). Laporan Bulanan wajib disusun oleh Dinas lingkup Pertanian Kabupaten / Kota dan Dinas Pertanian Propinsi wajib menyusun rekapnya.
•
Laporan Akhir (lampiran 5). Laporan Akhir wajib disusun oleh Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten / Kota dan Dinas Pertanian Propinsi wajib menyusun rekapnya juga dalam bentuk laporan akhir propinsi.
Materi laporan akhir agar dilengkapi foto-foto kegiatan yang
meliputi:
kondisi
/
keadaan
sebelum
dilaksanakan kegiatan (0%), pelaksanaan kegiatan (50%) dan akhir kegiatan (100%). 5.4. Alur Laporan Laporan diperlukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Isi laporan antara lain data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan fisik dan
keuangan,
pendayagunaan
tenaga
kerja,
penyerapan tenaga kerja, pembayaran upah tenaga kerja, hasil kerja fisik dan lain lain.
17
Alur laporan adalah sebagai berikut : 5.4.1.
Laporan Bulanan a. Laporan bulanan yang disusun oleh Dinas lingkup Pertanian kabupaten/kota dikirim ke Propinsi dan ke Pusat (sebagai tembusan). b. Dinas
lingkup
Pertanian
Propinsi
menyusun rekapitulasi laporan bulanan dari
kabupaten
bentuk
/kota
laporan
tersebut
bulanan
dalam
propinsi,
selanjutnya dikirim ke Pusat dengan alamat : Direktorat Pengelolaan Lahan, Ditjen PLA, Kantor Pusat Departemen Pertanian
Gedung
D
lantai
9
Jalan
Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan. 5.4.2.
Laporan Akhir a. Laporan akhir yang disusun oleh Dinas lingkup
Pertanian
kabupaten/kota,
dikirimkan ke Propinsi dan ke Pusat (sebagai tembusan).
18
b. Propinsi menyusun rekapitulasi laporan akhir
kabupaten/kota
dalam
bentuk
laporan akhir propinsi, kemudian dikirim ke Pusat.
5.5. Waktu pengir iman laporan •
Laporan
bulanan
dari
kabupaten/kota
paling
lambat tanggal 5 pada setiap bulannya. •
Laporan bulanan dari
Propinsi paling
lambat
tanggal 10 pada bulan berikutnya.
VI. INDIKATOR KINERJA 6.1.
Keluaran (Outputs) Keluaran yang diharapkan dari reklamasi pasca penambahan ini adalah : a. Terkeklamasinya lahan seluas 70 ha di Propinsi Bangka Belitung pada kabupaten Bangka dan Belitung Timur sesuai dengan petunjuk teknis serta dokumen yang disepakati dengan pihak-pihak terkait. b. Terserapnya tenaga kerja sebanyak 5.600 HOK dipropinsi dan kabupaten diatas
19
6.2.
Hasil (Outcomes) Hasil yang diharapkan dari kegiatan reklamasi lahan pasca penambangan adalah : a. Terlaksananya
reklamasi
lahan
pasca
penambangan untuk sub sektor tanaman pangan seluas 30 Ha dan perkebunan seluas 40 Ha b. Di sektor perkebunan dengan luas sekitar 40 ha hasil
yang
diperoleh
belum
diketahui,
masih
terbatas kepada upaya perbaikan kualitas tanah dan hasilnya jangka panjang. c. Di sektor tanaman pangan dengan luas sekitar 30 ha hasil yang diperoleh belum diketahui, masih terbatas kepada upaya perbaikan kesuburan tanah dan hasilnya jangka panjang. 6.3. Manfaat (Benefits) Manfaat yang diperoleh dari kegiatan reklamasi lahan ini adalah meningkatnya pendapatan petani dari upah perbaikan kualitas lahan melalui pola padat karya sebesar Rp. 25.000,- per HOK, dan peningkatan pendapatan dari usahatani. 6.4. Dampak (Impacts)
20
a.
Petani dengan swadaya sendiri akan melakukan kegiatan reklamasi pada tahun berikutnya
b.
Petani disekitarnya akan merasa tertarik dan bermanfaat untuk melakukan sendiri kegiatan reklamasi di lahan petani sendiri
c.
Pemerintah daerah akan mengalokasikan dana stimulus untuk melaksanakan kegiatan reklamsi lahan di desa, kecamatan lain untuk peningkatan produksi dan produktivitas lahan dan usahatani.
Sebelum Reklamasi
Sesudah Reklamasi
Gambar 3. Reklamasi lahan bekas penambangan di Kab. Bolaang Mongondo Sulawesi Utara
VII.
PENUTUP Mengingat pentingnya upaya reklamasi dan pebaikan kualitas lahan pasca lahan
pertanian
penambangan dan demi kelestarian
serta
fungsi
lingkungan
dikawasan
pertanian, maka perlu terus ditingkatkan penanganan lahanlahan tersebut dengan berbagai pemasukan teknologi. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat menambah luas arel 21
tanam dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Upaya-upaya tesebut dapat dilakukan melalui sosialisasi,
Lampiran 1.
ALOKASI KEGIATAN DAN ANGGARAN REKLAMASI LAHAN PASCA PENAMBANGAN DI PROPINSI BANGKA BELITUNG
No.
Kabupaten
Subsektor
Luas
Anggaran
(ha)
(Rp.000)
1
Bangka
Tanaman pangan
30
135.000.000
2
Belitung Timur
Tn Perkebunan
40
180.000.000
TOTAL
2 KA BUPATEN
70
315.000.000
22
Lampiran 5 : Outline Laporan Akhir
LAPORAN AKHIR KEGIATAN REKLAMASI LAHAN PASCA PENAMBANGAN TAHUN 2008 I.
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Tujuan 1.3. Sasaran Lokasi
II. RUANG LINGKUP KEGIATAN 2.1. Dukungan Kegiatan Komoditas 2.2. Komponen Kegiatan
III. LOKASI KEGIATAN IV. PELAKSANAAN KEGIATAN 4.1. Tahapan Kegiatan 4.2. Realisasi Fisik Kegiatan
V. PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN MASALAH 5.1. Permasalahan Yang Dihadapi 23
