RISALAH PERUNDINGAN BIPARTIT
Pada hari ini ……………………….. tanggal …………………………. Bertempat di ………………………………………, dilakukan Perundingan Bipartit antara kedua belah pihak sebagai berikut : PIHAK PENGUSAHA/GABUNGAN PENGUSAHA* 1. Nama : …………………………………………………………… Alamat : …………………………………………………………… Jabatan Jabata n : …………………………………………………………… PIHAK PEKERJA/SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH* 2. Nama : ……………………………………………………………. Alamat : ……………………………………………………………. Jabatan Jabata n : ……………………………………………………………. Kedua belah pihak sepakat mengadakan Perundingan Bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan permasalahan sebagai sebagai berikut : POKOK MASALAH/ALASAN PERSELISIHAN : ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Adapun pendapat Pekerja/Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Pengusaha/Gabungan Pengusaha maupun pendirian akhir dari Pekerja/Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Pengusaha/Gabungan Pengusaha adalah sebagai berikut : - PENDAPAT PEKERJA/SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH* : …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. - PENDAPAT PENGUSAHA/GABUNGAN PENGUSAHA* : ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
KESIMPULAN ATAU HASIL PERUNDINGAN : ………………………………………………………………………………............ ………………………………………………………………………………………
Demikian Risalah Perundingan Bipartit ini dibuat sebagai upaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat dan sebagai lampiran bukti bahwa upaya perundingan bipartit telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Mojokerto, ………………………………….
Para Pihak Yang Melakukan Perundingan Bipartit PENGUSAHA / GABUNGAN GABUNGAN PENGUSAHA*
( .................. ................. )
PEKERJA/SERIKAT PEKERJA/ SERIKAT BURUH*
( ..................... .............. ) SAKSI
* coret yang tidak perlu
CONTOH RISALAH PERUNDINGAN BIPARTIT (gd - one) – DINAS TENAGA KERJA KOTA MOJOKERTO
KOP SURAT (cantumkan jika ada)
Mojokerto, …(tulis tanggal bulan tahun)
Nomor
:…
Sifat
: Penting
Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri
Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal
: Permohonan Pendaftaran
Di
Pengesahan PB
SURABAYA
Bersama ini kami sampaikan bahwa Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara … (tulis nama Perusahaaannya), Jl. … (tulis alamat lengkapnya), dalam hal ini diwakili oleh … (tulis nama wakil perusahaannya), jabatan … (tulis jabatannya) yang bertindak untuk dan atas nama … (tulis nama Perusahaannya) dengan Saudara … (tulis nama pekerjanya), Jl. … (tulis alamat lengkapnya), telah tercapai Perjanjian Bersama (PB) pada tanggal … (tulis tanggal, bulan tahunnya) di … (tulis tempat perundingannya), maka sesuai Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Jo. Pasal 13 ayat 1, berkas Perjanjian Bersama dimaksud kami mendaftarkan kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri guna mendapat akta bukti pendaftaran. Sebagai dokumen pendukung kami sertakan dokumen sebagai berikut : 1. Berkas Perjanjian Bersama (PB); 2.
Risalah Perundingan Bipartit;
3. Daftar Hadir Perundingan; 4. Kuitansi asli (tulis jika ada); 5. Dokumen pendukung (seperti kronologis dll)
PEMOHON (Dari Pihak Pengusaha)
(Dari Pihak Pekerja)
PIHAK PENGUSAHA
PIHAK PEKERJA
(tulis nama Lengkapnya) (tulis jabatannya)
(Sebut nama Lengkapnya)
CONTOH SURAT PENDAFTARAN PB (gd-one) – DINAS TENAGA KERJA KOTA MOJOKERTO
S U RA T K U AS A … ( tulis nomor surat kuasa)
Yang bertandatangan dibawah ini : Nama : …………………………………………………………………. Pekerjaaan : …………………………………………………………………. Alamat : …………………………………………………………………. Dari dan oleh karenanya secara sah bertindak untuk dan atas nama … (tulis nama Perusahaannya) berkedudukan di … (tulis alamat lengkapnya) dalam hal ini memilih domisili hukumnya di … (tulis jika ada), selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa menerangkan bahwa dengan ini memberi kuasa kepada : 1. … (tulis nama lengkap, jabatan dll); 2. … (tulis nama lengkap, jabatan dll); 3. … yang bertindak baik sendiri sendiri maupun bersama disebut sebagai Penerima Kuasa
--------------------------------------------- KHUSUS -------------------------------------------------Untuk dan atas nama pemberi kuasa mewakili Perusahaan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam proses mediasi/konsiliasi/arbitrase maupun saat di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri atas permasalahan dengan Sdr. … (sebut nama pekerjanya) di Kantor Dinas Tenaga Kerja atau instansi yang berwenang dan untuk menghadap kemuka pejabat-pejabat berwenang, mengajukan dan menjawab pertanyaan, memberikan dan/atau memperoleh keterangan, dan/atau memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan, membuat menandatangani, memberikan dan/atau menerima bukti tanda terima (kuitansi), menyatakan menolak atau menerima hasil keputusan mediator/konsilator/arbiter, mengajukan gugatan/permohonan ijin pemutusan hubungan kerja kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri, dan pada umumnya melakukan dan/atau membuat segala sesuatu tindakan yang dianggap perlu dan baik oleh Penerima Kuasa untuk mencapai maksud dan tujuan dari dibuatnya surat kuasa ini. Surat Kuasa dan kekuasaannya ini dapat dialihkan untuk sebagian atau seluruhnya kepada orang lain dengan hak subtitusi serta secara tegas dengan hak retensi dan seterusnya menurut hukum dan syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.
Mojokerto, … (tulis tanggal, bulan, tahun) PENERIMA KUASA
PEMBERI KUASA (tulis nama Perusahaannya)
METERAI
(tulis nama penerima kuasa) (tulis jabatannya)
(tulis nama pimpinan perusahaannya) (tulis jabatannya)
CONTOH SURAT KUASA PENGUSAHA (gd-one) – DINAS TENAGA KERJA KOTA MOJOKERTO
KOP SURAT (cantumkan jika ada)
Mojokerto, …(tulis tanggal bulan tahun)
Nomor
:…
Sifat
: Penting
Kepada : Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mojokerto
Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal
: Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial
Di MOJOKERTO
Dengan hormat, Sehubungan dengan upaya maksimal melalui perundingan bipartite guna mencapai keputusan yang mufakat perihal permasalahan perselisihan hubungan industrial antara … (tulis nama perusahaan beserta alamat lengkapnya) dengan Sdr. … (tulis nama pekerja beserta jabatan dan alamat lengkapnya) tentang … (tulis permasalahannya) tidak tercapai persesuaian pendapat maka dengan ini kami memohon bantuan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mojokerto untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut. Untuk melengkapi permohonan ini, kami lampirkan berkas-berkas yang diperlukan, yatu : 1. Keterangan tertulis/kronologis permasalahan; 2. Risalah Perundingan Bipartit beserta daftar hadir; 3. Surat kuasa dari para pihak; 4. Bukti-bukti yang relevan (seperti PP/PKB, dokumen lainnya) Demikian permohonan ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Hormat kami, Pemohon
(tulis nama pemohonnya) (tulis jabatannya)
CONTOH SURAT PERMOHONAN MEDIASI (gd-one) – DINAS TENAGA KERJA KOTA MOJOKERTO
DAFTAR HADIR PERUNDINGAN BIPARTIT PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
HARI
:
TANGGAL
:
ACARA
:
TEMPAT
:
NO
NAMA
UNSUR/JABATAN
TANDA TANGAN
1.
………………………………..
…………………………..
…………………….
2.
………………………………..
…………………………..
…………………….
3.
………………………………..
…………………………..
…………………….
4.
………………………………..
…………………………..
…………………….
5.
………………………………..
…………………………..
…………………….
6.
………………………………..
…………………………..
…………………….
7.
………………………………..
…………………………..
…………………….
8.
………………………………..
…………………………..
…………………….
9.
………………………………..
…………………………..
…………………….
10.
………………………………..
…………………………..
…………………….
Catatan : …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………..
CONTOH DAFTAR HADIR PERUNDINGAN BIPARTIT (gd-one) – DINAS TENAGA KERJA KOTA MOJOKERTO
KRONOLOGIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUTRIAL ANTARA … (tulis nama perusahaan) dengan … (sebut nama pekerja) PERIHAL … (sebut permasalahannya)
Bahwa Permohonan Pencatatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Mojokerto dengan latar belakang, alasan dan/atau kronologis kejadian sebagai berikut : A. LATAR BELAKANG/ALASAN 1. Bahwa (tulis segala pokok permasalahan secara lengkap); 2. Bahwa (tulis segala data-data pendukung permasalahan); 3. Bahwa (tulis segala bentuk usaha perundingan, waktu, tempat dan hasil yang dilakukan secara lengkap) ; 4. … B. PENDAPAT PENGUSAHA 1. Bahwa … (tulis segala bentuk data-data pendukung yang dikeluarkan pengusaha); 2. Bahwa … (tulis segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh pengusaha); 3. Bahwa … (tulis segala bentuk pendapat pengusaha); 4. … C. PENDAPAT PEKERJA 1. Bahwa … (tulis segala bentuk pendapat pekerja); 2. Bahwa … (tulis segala bentuk pendapat pekerja); 3. Bahwa … D. DASAR-DASAR HUKUM TUNTUTAN 1. Bahwa … (tulis segala bentuk dasar hukum tuntutan); 2. Bahwa … E. TUNTUTAN PEKERJA/PENGUSAHA 1. Bahwa … (tulis segala bentuk hal yang menjadi tuntutan); 2. Bahwa … (tulis segala bentuk pokok-pokok solusi perdamaian yang ditawarkan); 3. Bahwa … Demikian kronologis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indutrial antara … (tulis nama perusahaan) dengan … (tulis nama pekerja) perihal … (tulis permasalahannya) . Demikian harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.
Hormat kami, Pemohon
(tulis nama pemohonnya) (tulis jabatannya)
CONTOH KRONOLOGIS (gd-one) – DINAS TENAGA KERJA KOTA MOJOKERTO
KOP SURAT (cantumkan jika ada)
Mojokerto, …(tulis tanggal bulan tahun) Kepada : Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja
Nomor
:
Sifat
: Penting
Kota Mojokerto
Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal
: Jawaban Anjuran
Di MOJOKERTO
Dengan hormat, Sehubungan dengan adanya Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Mojokerto Jl. Bhayangkara No. 42, Kota Mojokerto No.
… (tulis No. Surat
Anjuran) Perihal … (tulis perihal surat) maka kami … (tulis nama, jabatan, status kedudukan secara lengkap), dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara … (tulis nama perusahaan beserta alamat lengkapnya) dengan Sdr. … (tulis nama pekerja beserta jabatan dan alamat lengkapnya) tentang … (tulis permasalahannya), maka dengan ini kami menjawab Surat Anjuran dari Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Mojokerto sebagai berikut : 1. Bahwa … (tulis segala anjuran yang diterima secara lengkap); 2. Bahwa … (tulis segala anjuran yang ditolak secara lengkap berikut alasan penolakan); 3. Bahwa … Demikian
Surat
Jawaban
Anjuran
yang
kami
sampaikan,
perhatiannya kami sampaikan terima kasih.
Hormat kami,
(tulis nama penjawabnya) (tulis jabatannya)
CONTOH SURAT JAWABAN ANJURAN (gd-one) – DINAS TENAGA KERJA KOTA MOJOKERTO
atas
S U RA T K U AS A … ( tulis nomor surat kuasa)
Yang bertandatangan dibawah ini : Nama : …………………………………………………………………. Pekerjaaan : …………………………………………………………………. Alamat : …………………………………………………………………. Dari dan oleh karenanya secara sah bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, dalam hal ini memilih domisili hukumnya di … (tulis jika ada), selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa menerangkan bahwa dengan ini memberi kuasa kepada : 4. … (tulis nama lengkap, jabatan dll); 5. … (tulis nama lengkap, jabatan dll); 6. … yang bertindak baik sendiri sendiri maupun bersama disebut sebagai Penerima Kuasa
--------------------------------------------- KHUSUS -------------------------------------------------Untuk dan atas nama pemberi kuasa mewakili dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam proses mediasi/konsiliasi/arbitrase maupun saat di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri atas permasalahan dengan Perusahaan. … (sebut perusahaannya secara lengkap) di Kantor Dinas Tenaga Kerja atau instansi yang berwenang dan untuk menghadap kemuka pejabat-pejabat berwenang, mengajukan dan menjawab pertanyaan, memberikan dan/atau memperoleh keterangan, dan/atau memberikan dokumendokumen yang diperlukan, membuat menandatangani, memberikan dan/atau menerima bukti tanda terima (kuitansi), menyatakan menolak atau menerima hasil keputusan mediator/konsilator/arbiter, mengajukan gugatan/permohonan ijin pemutusan hubungan kerja kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri, dan pada umumnya melakukan dan/atau membuat segala sesuatu tindakan yang dianggap perlu dan baik oleh Penerima Kuasa untuk mencapai maksud dan tujuan dari dibuatnya surat kuasa ini. Surat Kuasa dan kekuasaannya ini dapat dialihkan untuk sebagian atau seluruhnya kepada orang lain dengan hak subtitusi serta secara tegas dengan hak retensi dan seterusnya menurut hukum dan syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.
Mojokerto, … (tulis tanggal, bulan, tahun) PENERIMA KUASA
PEMBERI KUASA
METERAI
(tulis nama penerima kuasa) (tulis jabatannya)
(tulis nama pemberi kuasanya) (tulis jabatannya)
CONTOH SURAT KUASA PEKERJA (gd-one) – DINAS TENAGA KERJA KOTA MOJOKERTO
CONTOH-CONTOH KELENGKAPAN BERKAS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DINAS TENAGA KERJA KOTA MOJOKERTO
PERJANJIAN BERSAMA
Yang bertandatangan dibawah ini : I.
Nama
:…
Jabatan
:…
Alamat
:…
Bertindak untuk dan atas nama … (tulis nama dan alamat perusahaan yang yang diwakili secara lengkap) selanjutnya disebut sebagai PIHAK I. II. Nama
:…
Jabatan
:…
Alamat
:…
Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut PIHAK II. Pada hari ini, … tanggal … bertempat di … PIHAK I dan PIHAK II sepakat untuk mengadakan Perjanjian Bersama (PB) sebagai berikut
:
1. … (tulis hal-hal yang sepakati) ; 2. … (tulis bukti kuitansi terlampir dan bagian tidak terpisahkan dari PB ini jika terdapat kuitansi) ; 3. … ; 4. Dengan ditandatangani PB ini maka perselisihan antara kedua belah pihak telah selesai dengan tuntas dan kedua belah pihak tidak akan mengadakan penuntutan dalam bentuk apapun juga dikemudian hari; 5. Guna memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan agar dapat diajukan permohonan eksekusi maka kedua belah pihak sepakat untuk mendaftarkan PB ini ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri di Surabaya guna mendapatkan akta bukti pendaftaran; 6. PB ini dibuat rangkap empat, 1 (satu) untuk PIHAK I, 1 (satu) satu untuk PIHAK II, 1 (satu) untuk Dinas Tenaga Kerja Kota Mojokerto sebagai laporan, 1 (satu) guna keperluan pendaftaran dan masingmasing memiliki kekuatan hukum yang sama. Demikian Perjanjian Bersama ini ditandatangani kedua belah pihak dengan kesadaran penuh, tanpa paksaan dan menjadi hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak. Mojokerto, … (tulis tanggal, bulan dan tahun) PIHAK II
PIHAK I
meterai (tulis nama) (tulis jabatannya)
(tulis nama) (tulis jabatannya) SAKSI-SAKSI
CONTOH PERJANJIAN BERSAMA (gd-one) – DINAS TENAGA KERJA KOTA MOJOKERTO
PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL SECARA UMUM, MELALUI MEDIASI DAN TATA TERTIB SIDANG MEDIASI DI DINAS TENAGA KERJA KOTA MOJOKERTO A. PROSEDUR UMUM 1. Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Setiap perundingan bipartit harus dibuat Risalah Perundingan. Apabila perundingan bipartit mencapai kesepakatan perselisihan maka dibuatkan Perjanjian Bersama (PB) dan kemudian PB ini wajib didaftarkan oleh para pihak yang melakukan perjanjian ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya; 2. Apabila dalam jangka 30 (tiga puluh) hari tersebut salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal; 3. Dalam hal perundingan bipartit gagal, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Mojokerto dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian bipartit telah dilakukan dan melampirkan kelengkapan berkas. Kelengkapan berkas ini meliputi Surat Permohonan Pencatatan Perselisihan Kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Mojokerto yang dilampiri kronologis permasalahan, risalah perundingan bipartit, daftar hadir, surat kuasa jika terdapat kuasa hukum ditandai dengan tanda bukti anggota serikat pekerja/buruh, bukti-bukti yang relevan. Apabila kelengkapan berkas belum lengkap maka Dinas Tenaga Kerja Kota Mojokerto akan mengembalikan berkas untuk dilengkapi paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas. Apabila terlambat dari waktu yang ditentukan maka akan dihapus dari pencatatan perselisihan; 4. Setelah menerima pencatatan berkas maka Dinas Tenaga Kerja Kota Mojokerto akan menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati memilih penyelesain melalui konsiliasi atau arbitrase. Dalam hal para pihak tidak menetapkan pilihan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja atau langsung memilih mediasi maka Dinas Tenaga Kerja Kota Mojokerto akan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator; 5. Untuk masalah tertentu/khusus dengan memperhatikan Surat dari Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 560/44.4./1101/2006 yang pada dasarnya menyebutkan agar permasalahan diselesaikan ditingkat lokal maupun bipartit maka pihak-pihak yang melakukan perundingan bipartit sebagaimana yang dimaksud pada point (1) dan mengalami jalan buntu dapat melakukan perundingan bipartit kembali dengan meminta bantuan yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja Mojokerto dengan cara mengundang Dinas Tenaga Kerja Kota Mojokerto ketempat perundingan bipartit tersebut untuk memberikan saran dan masukan yang terkait dengan penyelesaian perselisihan hubungan indutrial.
B. PROSEDUR PENYELESAIAN INDUSTRIAL MELALUI MEDIASI
PERSELISIHAN
HUBUNGAN
1. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan maka mediator akan mengadakan penelitian tentang duduk perkara dan segera mengadakan sidang mediasi; 2. Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka akan dibuat Perjanjian Bersama (PB) yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator serta didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya; 3. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi maka mediator akan mengeluarkan anjuran tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang mediasi pertama. Para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada mediator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran tertulis; 4. Pihak yang tidak memberikan pendapatnya dianggap menolak anjuran tertulis. Dalam hal para pihak menyetujui anjuran tertulis maka dalam waktu selambatlambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak anjuran tertulis disetujui maka mediator akan membatu para pihak membuat Perjanjian Bersama (PB).
5. Perjanjian Bersama ini akan didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya; 6. Mediator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan.
C. TATA TERTIB SIDANG MEDIASI 1. Barangsiapa yang dimintai keterangannya oleh mediator guna penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka wajib memberikan keterangan termasuk membuka buku dan memperlihatkan surat-surat yang diperlukan; 2. Mediator dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk hadir dalam sidang mediasi guna diminta dan didengar keterangannya; 3. Pihak-pihak yang dipanggil untuk sidang mediasi wajib hadir selambatlambatnya dengan toleransi waktu keterlambatan 30 (tiga puluh) menit dari waktu yang ditentukan; 4. Apabila pihak yang memohon pencatatan atau pihak yang dalam posisi penggugat tidak hadir dalam sidang mediasi maka pencatatannya dianggap gugur dan dapat mengajukan permohonan pencatatan kembali dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Apabila pihak dalam posisi tergugat tidak hadir dalam sidang mediasi maka mediator akan mengumpulkan keterangan-keterangan yang ada dari pihak yang hadir kemudian mengeluarkan anjuran berdasarkan bukti dan keterangan yang tersedia; 5. Mediator berhak mengatur jalannya sidang mediasi agar berlangsung tertib dan aman termasuk menentukan yang berhak mengikuti sidang mediasi, menunda atau menskorsing sidang mediasi jika diperlukan; 6. Pihak-pihak yang hadir dalam bersidang wajib menjaga nilai kesopanan, nilai kepatutan, menjaga tata tertib keamanan selama berlangsungnya sidang mediasi dan ketentuan segala perundangan yang berlaku; 7. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib sidang mediasi ini akan diatur kemudian berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi yang ada.
Mojokerto, 9 Februari 2007 Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mojokerto
JUNOALI INDRODJOJO, SH, MBA
Pembina Utama Muda NIP. 510 095 429
