DOMSUN-APBDes-2018

BUPATI LEBAK PROVINSI BANTEN PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LEBAK, Menimbang

: a.

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa wajib dita ditatau tausa saha haka kan n deng dengan an baik baik,, dan dan disu disusu sun n mulai mulai dari dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban;

b.

bahw bahwa a dal dalam rang rangka ka pere peren ncan canaan aan dan dan peny penyus usun unan an Anggar Anggaran an Pendap Pendapata atan n dan Belanja Belanja Desa, Desa, perlu perlu disusu disusun n suatu suatu pedoma pedoman n yang yang akan akan diguna digunakan kan oleh oleh Pemerin Pemerintah tah Desa Desa dala dalam m meren merenca cana naka kan n dan dan meny menyus usun un Angg Anggar aran an Pendapatan dan Belanja Desa;

c.

bahw bahwa a pedom pedoman an peny penyus usun unan an Angg Anggar aran an Penda Pendapa pata tan n dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

d.

bahwa berdasarkan berdasarkan pertimbanga pertimbangan n sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud dala dalam m hu huruf ruf a, hu huru ruff b dan dan hu huru ruff c, perl perlu u mene meneta tapk pkan an Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;

Mengingat

: 1.

Undang-Undang No Nomor 6 Ta Tahun 20 2014 te tentang De Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2.

Undang-Undang Peme Pemeri rint ntah ahan an

Nomor Daer Daerah ah

23

Tahun

(Lem (Lemba bara ran n

2014

Negar egara a

tentang Repu Repub blik lik

Indonesia Indonesia Tahun 2014 Nomor Nomor 244, 244, Tambahan Tambahan Lembaran Lembaran Negara Negara Republ Republik ik Indone Indonesia sia Nomor Nomor 5587) 5587) sebaga sebagaima imana na tela telah h diub diubah ah bebe bebera rapa pa kali kali tera terakh khir ir deng dengan an Unda Undang ng-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas atas Unda Undang ng-U -Und ndan ang g Nomo Nomorr 23 Ta Tahu hun n 2014 2014 tent tentan ang g Peme Pemeri rint ntah ahan an

Daer Daerah ah

(Lem (Lemba bara ran n

Negar egara a

Repu Repub blik lik

Indone Indonesia sia Tahun Tahun 2015 2015 Nomor Nomor 58, Tambaha Tambahan n Lembara Lembaran n Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3.

Pera Peratu tura ran n Peme Pemeri rint ntah ah Nomo Nomorr 43 Tahu Tahun n 2014 2014 tenta tentang ng Peratu Peraturan ran Pelaksa Pelaksanaa naan n Undang Undang-Un -Undan dang g Nomor Nomor 6 Tahun Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu Ta hun n 2014 2014 Nomo Nomorr 123, 123, Ta Tamb mbah ahan an Lemb Lembar aran an Nega Negara ra Repu Republ blik ik Indo Indone nesi sia a Nomo Nomorr 5539 5539)) sebag sebagai aima mana na tela telah h diubah diubah dengan dengan Peratur Peraturan an Pemeri Pemerinta ntah h Nomor Nomor 47 Tahun Tahun 2015 2015 tentan tentang g Perub Perubah ahan an Atas Atas Pera Peratu tura ran n Pemer Pemerin inta tah h Nomor Nomor 43 Tahun Tahun 2014 2014 tentan tentang g Peratur Peraturan an Pelaksa Pelaksanaa naan n Unda Undang ng-U -Und ndan ang g Nomo Nomorr 6 Ta Tahu hun n 2014 2014 tent tentan ang g Desa Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 157, Tamba Tambaha han n Lemb Lembar aran an Nega Negara ra Repu Republ blik ik Indo Indone nesi sia a Nomor 5717);

4.

Pera Peratu tura ran n Peme Pemeri rint ntah ah Nomo Nomorr 60 Tahu Tahun n 2014 2014 tenta tentang ng Dana Dana Desa Yang Yang Bersumb Bersumber er Dari Anggar Anggaran an Pendap Pendapata atan n dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu Ta hun n 2014 2014 Nomo Nomorr 168, 168, Ta Tamb mbah ahan an Lemb Lembar aran an Nega Negara ra Repu Republ blik ik Indo Indone nesi sia a Nomo Nomorr 5558 5558)) sebag sebagai aima mana na tela telah h diubah diubah dengan dengan Peratur Peraturan an Pemeri Pemerinta ntah h Nomor Nomor 22 Tahun Tahun 2015 2015 tenta tentang ng Perub Perubah ahan an atas atas Pera Peratu tura ran n Pemer Pemerin inta tah h Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, 88, Ta Tamb mbah ahan an Lemb Lembar aran an Nega Negara ra Repu Republ blik ik Indo Indone nesi sia a

Nomor 5694); 5.

Pera Peratu turan ran Ment Menter erii Dala Dalam m Neg Neger erii Nom Nomor or 113 113 Tah Tahun un 2014 2014 tent tentan ang g Peng Pengel elol olaa aan n Keua Keuang ngan an Desa Desa (Ber (Berit ita a Nega Negara ra Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

6.

Peratu Peraturan ran Menteri Menteri Desa, Desa, Pemban Pembangun gunan an Daerah Daerah Terting Tertinggal gal dan Transmi smigrasi Nomor 19 Ta Tah hun 2017 tenta entan ng Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berit (Berita a Negara Negara Republ Republik ik Indone Indonesia sia Tahun Tahun 2017 2017 Nomor Nomor 1359);

7.

Pera Peratu turan ran Daera Daerah h Kab Kabup upat aten en Leba Lebakk Nom Nomor or 1 Tah Tahun un 2015 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);

8.

Pera Peratu tura ran n Bup Bupati ati Leba Lebakk Nomor omor 9 Ta Tahu hun n 2016 2016 ten tentang tang Pedo Pedoman man Peng Pengel elol olaa aan n Keua Keuang ngan an Desa Desa (Beri (Berita ta Daer Daerah ah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 9); MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUP BUPATI TEN TENTAN TANG PEDO PEDOM MAN PEN PENYUSUNAN ANGG ANGGAR ARAN AN PEND PENDAP APAT ATAN AN DAN DAN BELA BELANJ NJA A DESA DESA TAHU TAHUN N ANGGARAN 2018. Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1.

Provin Provinsi si adalah adalah Provin Provinsi si Banten. Banten.

2.

Daerah Daerah adalah adalah Kabupa Kabupaten ten Lebak. Lebak.

3.

Pemerintah Pemerintah Daerah adalah adalah Pemerintah Pemerintah Kabupaten Kabupaten Lebak.

4.

Bupa Bupati ti adal adalah ah Bupa Bupati ti Leba Lebak. k.

5.

Desa adalah adalah desa desa dan dan desa desa adat adat atau atau yang yang disebu disebutt denga dengan n nama nama lain lain,, selan selanju jutn tnya ya dise disebu butt Desa, Desa, adal adalah ah kesa kesatu tuan an masy masyara araka katt hu huku kum m yang yang memi memili liki ki batas batas wila wilaya yah h yang yang berw berwen enan ang g

untu un tukk

peme pemeri rint ntah ahan an,,

meng mengat atur ur dan dan

kep kepenti enting ngan an

meng mengur urus us urus urusan an

masy masyar arak akat at

sete setemp mpat at

berdasarkan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau dan/atau

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban,

dan

pengawasan

keuangan Desa. 12. Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah

yang

selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebak yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah. 13. Sumber Pendapatan Desa adalah penerimaan pendapaan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa (terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari

hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah, alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima

Kabupaten,

bantuan

keuangan dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah. 14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah

kabupaten dan digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,

pembinaan

kemasyarakatan,

dan

pemberdayaan masyarakat. 16. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah bantuan keuangan

dari

pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten kepada Desa merupakan upaya untuk mendukung pembangunan pemerintah Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan tertentu. 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 18. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah Desa, baik dilakukan

dengan cara

penyedia barang/jasa.

swakelola

maupun

melalui

19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa, yang terdiri dari koordinator PTPKD, pelaksana kegiatan dan bendahara Desa. 20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala

Desa

yang

karena

jabatannya

mempunyai

kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa. 21. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. 22. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya. 23. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi

urusan

administrasi

keuangan

untuk

menatausahakan keuangan desa. 24. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan. 25. Tim Pengelola Kegiatan yang disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan

Keputusan

Kepala Desa, terdiri dari unsur pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa. 26. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas Desa. 27. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas Desa. 28. Pendapatan Desa adalah semua hak Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 29. Belanja Desa adalah semua pengeluaran kas Desa dalam periode tahun anggran tertentu yang menjadi beban Desa. 30. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara

pendapatan Desa dan belanja Desa. 31. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dan belanja Desa. 32. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 33. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 34. Penyedia

Barang/Jasa

adalah

badan

usaha

atau

perorangan yang menyediakan barang/jasa. 35. Swakelola

adalah

kegiatan

pengadaan

barang/jasa

dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan. 36. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya

disingkat

RPJM-Desa

adalah

dokumen

perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun. 37. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah hasil musyawarah masyarakat Desa

tentang

program

dan

kegiatan

yang

akan

dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun. 38. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak. 39. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Desa dalam perencanaan, penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa. 40. Hari adalah hari kerja. Pasal 2 (1)

Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2018, meliputi: a.

sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah;

(2)

b.

prinsi prinsip p penyus penyusuna unan n APBDesa APBDesa;;

c.

kebija kebijakan kan penyus penyusuna unan n APBDesa APBDesa;;

d.

tekni tekniss peny penyus usun unan an APBDe APBDesa sa;;

e.

teknis teknis evalua evaluasi si Rancan Rancangan gan APBDesa APBDesa;; dan

f.

halhal-ha hall khus khusus us lain lainny nya. a.

Uraian Uraian pedoma pedoman n penyusun penyusunan an APBDesa APBDesa Tahun Anggar Anggaran an 2018 2018 sebaga sebagaima imana na dimaksu dimaksud d pada pada ayat ayat (1) tercant tercantum um dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 3

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengun pengundan dangan gan Peratur Peraturan an Bupati Bupati ini dengan dengan penempa penempatan tannya nya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak. Ditetapkan di Rangkasbitung pada tanggal 29 Nopember 2017 November 2017 BUPATI LEBAK, TTD ITI OCTAVIA JAYABAYA Diundangkan di Rangkasbitung pada tanggal 29 Nopember 2017

November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK, TTD DEDE JAELANI BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2017 NOMOR 47 …

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR : 47 TAHUN 2017 TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGG ANGGAR ARAN AN PEN PENDAPA DAPATA TAN N DAN BELA BELANJ NJA A DESA DESA TAHU TAHUN N ANGGARAN 2018.

Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 dijelaskan bahw bahwa a RKPD RKPD Tahun Tahun 2018 2018 meru merupa paka kan n penj penjab abar aran an tahu tahun n kelim kelima a dari dari Renc Rencan ana a Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2019 2014-2019 dan juga merupakan merupakan kesi kesina namb mbun unga gan n upay upaya a pemb pemban angu guna nan n yang yang tere terenc ncan ana a dan dan sist sistema emati tiss serta serta dilaksa dilaksanak nakan an baik baik masingmasing-mas masing ing maupun maupun seluru seluruh h kompon komponen en daerah daerah dengan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. RKPD RKPD memu memuat at ranc rancan anga gan n keran kerangk gka a ekono ekonomi mi daer daerah ah;; prog program ram prio priori rita tass pemb pemban angu guna nan n daer daerah ah;; dan dan renc rencan ana a kerj kerja, a, pend pendan anaa aan n dan dan prak prakir iraa aan n maju maju,, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Perencanaan, Pengendali Pengendalian an Dan Evaluasi Evaluasi Pembangunan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Serta Ta Tata ta Cara Cara Peru Peruba baha han n Renca Rencana na Pemb Pemban angu guna nan n Jang Jangka ka Panj Panjan ang g Daera Daerah, h, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Mengac Mengacu u pada pada arah arah kebija kebijakan kan pemban pembangun gunan an daerah daerah sebaga sebagaima imana na yang yang terc tercan antu tum m dala dalam m RPJM RPJMD D Kabu Kabupa pate ten n Leba Lebakk Ta Tahu hun n 2014 2014-2 -201 019, 9, maka maka Tema Tema Pembangunan Dae Daerah pada Ta Tah hun 2018 yaitu

Berd Berdas asar arka kan n tema tema pemb pemban angu guna nan n terse tersebu but, t, maka maka diru dirumu muska skan n prio priori rita tass pembangunan sebagai berikut : 1. Pembangunan Pembangunan Infrastruktur Infrastruktur Daerah 2. Peningkatan Peningkatan Akses Akses dan Mutu Layanan Layanan Pendidik Pendidikan an dan Kesehatan Kesehatan 3. Peningkatan Peningkatan Perekonomian Perekonomian Daerah melalui Pengembangan Pengembangan Klaster Komoditas Komoditas Unggulan berbasis potensi local 4. Pemantapan Pemantapan Tata Tata Kelola Kelola Pemerintah Pemerintah Daerah 5. Pengendali Pengendalian an Lingkung Lingkungan an Hidup Hidup Sesuai dengan Tema dan Prioritas Tahun 2018 tersebut,maka target Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut : 1. Pertumbuhan Pertumbuhan ekonomi ekonomi ditargetkan ditargetkan untuk tumbuh tumbuh sekitar 5,17 persen; persen;

2. Jumlah penduduk penduduk miskin miskin 9,00 9,00 persen; persen; 3. Tingkat Tingkat pengangguran pengangguran terbuka terbuka diperkirakan diperkirakan sebesar sebesar 8,86 persen; 4. Indeks Pembang Pembangunan unan Manusia Manusia 63,53 persen. persen. Berd Berdas asar arka kan n urai uraian an ters terseb ebut ut,, pemb pemban angu guna nan n yang yang dila dilaks ksan anak akan an oleh oleh Pemerintahan Desa pada Tahun 2018 harus disinkronkan dengan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak. Berd Berdas asar arka kan n Perat Peratur uran an Ment Menter erii Dala Dalam m Nege Negeri ri Nomo Nomorr 114 114 Ta Tahu hun n 2014 2014 Tentan Tentang g Pedoma Pedoman n Pemban Pembangun gunan an Desa, Desa, bahwa bahwa Priori Prioritas tas,, progra program m dan kegiatan kegiatan Pemban Pembangun gunan an di Desa dirumu dirumuskan skan berdas berdasark arkan an penila penilaian ian terhada terhadap p kebutuh kebutuhan an masyarakat Desa yang meliputi: a. peningkatan peningkatan kapasitas kapasitas penyeleng penyelenggaraan garaan pemerinta pemerintahan han Desa; b. peningkatan peningkatan kualitas kualitas dan dan akses terhadap terhadap pelayanan pelayanan dasar; dasar; c. pemban pembangun gunan an dan pemeli pemelihar haraan aan infrast infrastrukt ruktur ur dan lingku lingkunga ngan n berdas berdasark arkan an kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; d. pengembanga pengembangan n ekonomi pertanian pertanian berskala berskala produktif; produktif; e. pemanfaatan pemanfaatan teknologi teknologi tepat tepat guna untuk untuk kemajuan kemajuan ekonomi; ekonomi; f. pendayaguna pendayagunaan an sumber daya alam; g. pelestarian pelestarian adat adat istiadat istiadat dan sosial sosial budaya budaya Desa; Desa; h. peni pening ngka kata tan n ku kual aliitas tas kete ketert rtiiban ban dan dan kete ketent nter eram aman an masy masyar arak akat at Desa Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan i. peningkatan peningkatan kapasitas kapasitas masyarakat masyarakat dan lembaga lembaga kemasyarakatan kemasyarakatan Desa.

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2018 didasarkan prinsip sebagai berikut: 1.Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangannya; 2.Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 3.Transparan, 3.Transparan, untuk memudahkan memudahkan masyarakat masyarakat mengetahui mengetahui dan mendapatkan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa; 4.Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; 5.Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan 6.Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan Desa lainnya. 7.Semua penerimaan (baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa) dianggarkan dalam APBDesa, 8.Seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto. 9.Jumlah 9.Jumlah pendap pendapata atan n merupak merupakan an perkir perkiraan aan terukur terukur dan dapat dapat dicapa dicapaii serta serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 10. 10. Peng Pengan angg ggar aran an peng pengel elua uara ran n haru haruss didu diduku kung ng deng dengan an adan adanya ya kepas kepasti tian an ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Kebi Kebija jaka kan n yang yang perl perlu u mend mendap apat at perh perhat atia ian n peme pemeri rint ntah ah Desa Desa dala dalam m

penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2018 terkait dengan pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa.

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2018 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. a. Pendapatan asli Desa Pendapatan asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi Desa, baik dalam bentuk hasil usaha Desa, hasil kekayaan Desa hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa yang sah. 1) Hasil usaha Desa Hasil usaha Desa adalah seluruh hasil usaha perekonomian Desa yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi Desa. Contoh Badan Usaha Milik Desa (Bum-Desa), Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMAD), Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Hasil usaha melalui kerjasaman Desa dengan pihak ketiga, dan lain-lain hasil usaha Desa yang sah. 2) Hasil pengelolaan kekayaan Desa Hasil kekayaan Desa adalah seluruh kekayaan Desa yang dilakukan secara swakelola oleh pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. Seperti Tanah Kas Desa, Pasar Desa, Pasar Hewan, Tambatan Perahu, Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa, dan lain-lain kekayaan milik Desa. 3) Swadaya dan partisipasi, serta Gotong royong masyarakat Swadaya dan partisipasi, serta Gotong royong masyarakat adalah seluruh bentuk kontribusi masyarakat Desa, baik dalam bentuk barang dan tenaga (yang dapat dinilai dengan uang) maupun dalam bentuk uang yang menimbulkan penerimaan. Seperti Penyediaan bahan baku lokal, Partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam membangun kantor Desa. 4) Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah adalah penerimaan Desa yang diperoleh antara lain dari hasil pungutan desa dan pendapatan bunga atas rekening kas desa. Sumber pendapatan tersebut, harus ditetapkan dalam Peraturan Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa. b. Transfer. 1) Dana Desa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2018. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum

ditetapkan, besaran alokasi pendapatan dari Dana Desa didasarkan pada pagu/alokasi tahun sebelumnya. 2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah Kabupaten merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang berasal dari bagian hasil pajak Daerah dan retribusi daerah kabupaten. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2018. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah didasarkan pada pagu/alokasi tahun sebelumnya. 3) Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutkan dialokasikan ke Desa. Alokasi Dana Desa dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2018. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Alokasi Dana Desa didasarkan pada tahun sebelumnya. 4) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan/atau APBD Kabupaten. Adalah bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan/atau kabupaten kepada Desa merupakan upaya untuk mendukung pembangunan pemerintah Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan. Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten Lebak. c.

Pendapatan Lain-lain 1) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga yang diterima oleh pemerintah desa berupa dana tunai. 2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah. Lain-lain pendapatan Desa yang sah antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa. Pendapatan lain-lain dianggarkan apabila sudah ada kesepakatan tertulis antara Pemerintah Desa dan Pemberi serta ditetapkan dalam Peraturan Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.

1

1 1

1

2

1

BUMDes

1 1

1

2

Dst.

1 1 1 1

2 2

1 2

Bengkok Desa Dst

1 1 1 1

1 1 1 1

3 3 3 3

1 2 3 4

Swadaya Partisipasi Gotong Royong Dst.

1 1 1 1 1 1

4 4 4

1 2 3

Hasil Pungutan Desa Pendapatan Bunga atas Rekening Kas Desa Dst.

1 2

1

1

Dana Desa

1 2

2

1

Bagian Dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten

1 2

3

1

Alokasi Dana Desa

1 2 1 2 1 2

4 4 4

1 2 3

Bantuan Keuangan Provinsi Bantuan Keuangan Kabupaten Bantuan Keuangan …………………………………

1 3 1 3

1 1

1 2

Hibah ………………………………………………. Sumbangan ……………………

1 3 1 3

2 2

1 2

Hasil Kerjasama dengan pihak ketiga ……………. Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa …………….

Belanja Desa harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan pemerintah Desa yang terdiri dari : kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan: 1. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan 2. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa, digunakan untuk Beban Tetap yaitu: a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa; b. operasional pemerintahan Desa;

c. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan d. insentif rukun tetangga dan rukun warga. Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok: A. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; B. Pelaksanaan Pembangunan Desa; C. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; D. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan E. Belanja Tak Terduga. Pengelompokan Bidang dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibagai menjadi 5 (lima) Bidang diantaranya :

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditentukan dengan memperhatikan jumlah ADD terkecil yang diterima Desa se-Kabupaten Lebak, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Penghasilan tetap Kepala Desa setinggi-tingginya sebesar Rp. 3.500.000,- setiap bulannya; b. Tunjangan Jabatan Kepala Desa setingi-tingginya sebesar Rp. 500.000,- setiap bulannya; c. Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Setinggi-tingginya adalah : - Penghasilan Tetap Sekretaris Desa non PNS setinggi-tinginya sebesar Rp. 2.625.000,- setiap bulannya; - Penghasilan Tetap Kepala Urusan/Kepala Seksi definitif setinggitingginya sebesar Rp. 1.750.000,- setiap bulannya; d. Penghasilan tetap perangkat Desa hanya dapat dibayarkan setiap bulannya kepada perangkat Desa yang sudah memiliki Nomor Register Perangkat Desa dan telah dilantik oleh kepala desa; e. Selain mendapatkan penghasilan diatas, Perangkat Desa juga mendapatkan Tambahan Penghasilan bagi Perangkat Desa dengan mempertimbangkan: Wiyata Bhakti 2 s/d 5 Tahun Rp. 100.000,- /bulan; Wiyata Bhakti 6 s/d 10 Tahun Rp. 200.000,- /bulan; Wiyata Bhakti lebih dari 10 Tahun Rp. 300.000,- /bulan; Pendidikan Formal D3 Rp. 50.000,- /bulan; Pendidikan Formal S1 Rp. 100.000,- /bulan; Pendidikan Formal S2 Rp. 150.000,- /bulan; Sertifikat yang diperoleh karena telah mengikuti kegiatan pelatihan yang dilakukan pada Tahun 2017 minimal 3 hari atau 24 jam pelajaran minimal berkualifikasi Baik dengan nomor registrasi dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Rp. 100.000, -/bulan/sertifikat; Sertifikat ujian kompetensi atau ujian pengetahuan dan keterampilan teknik, yaitu ujian yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau lembaga pelatihan pemerintah atau swasta yang berbadan hukum dengan susunan tim penguji terdiri unsur Pemerintah Daerah dan unsur akademisi, Rp. 200.000,-/bulan/sertifikat. f. Kepala Desa dan Perangkat Desa juga mendapatkan Tunjangan sebagai berikut:       



Tunjangan Asuransi Kesehatan bagi Kepala Desa dan tanggungannya maksimal kelas II, bagi Perangkat Desa dan tanggungannya Kelas III; Tunjangan Asuransi Kecelakaan dan Meninggal Dunia bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa maksimal Rp. 20.000,- per-bulan atau sesuai dengan ketentuan; Tunjangan Asuransi Hari Tua bagi Kepala Desa per-bulan Rp. 1.000.000,- dan bagi Perangkat Desa per-bulan setinggi tingginya Rp. 200.000,-; g. Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas juga dapat diberikan kepada Perangkat Desa yang berstatus PNS dengan ketentuan telah mempunyai masa bhakti lebih dari 6 (enam) tahun dan telah diangkat kembali menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa. 





a. Belanja penyediaan Administrasi Perkantoran & Rapat, termasuk untuk penyusunan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa dan/atau RKPDesa). b. Belanja Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan penghasilan tetap kepala desa) yang meliputi belanja : - pengadaan Komputer/Laptop, Finger Print dan Internet Desa; - Pengadaan Pakaian Dinas dan kelengkapannya; - Pengadaan mebelair, lemari, plang dan lain-lain. c. Belanja Perjalanan Dinas Pemerintahan Desa; d. Belanja lain-lain operasional Pemerintahan Desa. Besaran anggaran Penunjang Operasional BPD paling tinggi sebesar 12,5% dari jumlah Beban Tetap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dipergunakan antara lain untuk : a. Belanja Tunjangan Kedudukan BPD, dengan ketentuan terdapat kegiatan di bulan berjalan; dan b. Biaya Rapat selain Musyawarah Desa. a. Insentif Ketua RW setinggi-tingginya Rp. 200.000,- setiap bulannya, dan Insentif Sekretaris RW Setinggi-tingginya Rp. 75.000,-. b. Insentif Ketua RT setinggi-tingginya Rp. 200.000,- setiap bulannya, dan Insentif Sekretaris RT Setinggi-tingginya Rp. 75.000,-. Penetapan Anggaran Rekrutmen Perangkat Desa dipergunakan untuk Belanja Tahapan pelaksanaan Penataan Perangkat Desa secara serentak di tingkat Kecamatan atau Kabupaten setinggi-tingginya Rp. 1.000.000, -. Penetapan Anggaran Rekrutmen Anggota BPD dipergunakan untuk Belanja Tahapan pelaksanaan Pemilihan anggota BPD melalui Pemilihan di wilayah desa setinggi-tingginya Rp. 4.000.000,-.

Penetapan Belanja Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa disesuaikan dengan kebutuhan rutin desa, diantaranya diperuntukan untuk belanja sebagai berikut : a. Belanja Pegawai, antara lain :  Bendahara Desa setinggi-tinginya sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulannya.  Insentif Jaga/Raksa Desa setinggi-tingginya Rp. 750.000,- setiap bulannya dengan ketentuan jumlah personil maksimal 4 (empat) orang; Rp.  Insentif Staf Sekretariat BPD (1 Orang) setinggi-tingginya 500.000,- setiap bulan. b. Belanja Barang Jasa, antara lain : - Belanja Barang Habis Pakai: - Belanja Pendidikan dan Pelatihan bagi Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa; dan - Belanja lain-lain sesuai dengan prioritas kebutuhan; c. Belanja Modal. Belanja kegiatan Penyusunan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) Tahun Anggaran 2017 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Desa (LKPDes) Tahun Anggaran 2017, pagu anggarannya paling tinggi sebesar Rp. 2.500.000,-.

Anggaran Musyawarah Rencana Pembangunan Desa paling tinggi sebesar Rp. 2.000.000,-. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilakukan melalui Musyawarah Desa dengan anggaran paling tinggi sebesar Rp. 40.000.000,-. Anggaran kegiatan digunakan antara lain untuk belanja barang/jasa berupa Pengiriman Peserta Pelatihan kepada lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah berbadan hukum serta penyelenggara telah memiliki sertifikat Management of Training (MoT) dan Narasumber telah memiliki Training of Trainer (ToT), selain itu dapat dianggarkan untuk pengiriman peserta uji kompetensi.

Pembangunan Fisik Sarana dan Prasarana Desa dilakukan dengan Pola Padat Karya yang kegiatannya mengacu pada RPJMDesa/RKPDesa dan/atau hasil musyawarah Desa yang akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati. a. b. c. d.

drainase; selokan; tempat pembuangan sampah; tempat pembuangan sampah akhir;

e. gerobak sampah; f. kendaraan pengangkut sampah; dan g. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

a. b. c. d. e. f. g.

jalan pemukiman; jalan poros Desa; jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian; jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata ; jembatan Desa; gorong-gorong; dan sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

a. jaringan internet untuk warga desa; ; b. peralatan pengeras suara (loudspeaker ); c. Handy Talhy (HT); dan d. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

a. b. c. d. e. f. g.

air bersih berskala Desa; sanitasi lingkungan; jambanisasi; mandi, cuci, kakus (MCK); posyandu; poskesdes/polindes; sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

taman bacaan masyarakat; bangunan Pendidikan Anak Usia Dini; buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya; wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini; taman belajar keagamaan; bangunan perpustakaan Desa; buku/bahan bacaan; balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; sanggar seni; film dokumenter peralatan kesenian;

l. taman anak untuk desa layak anak; dan m. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

a. b. c. d. e. f. g. h.

bendungan berskala kecil; pembangunan atau perbaikan embung; irigasi Desa; kolam ikan; kandang ternak; mesin pakan ternak; gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan pengeringan hasil pertanian seperti : lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan; i. lumbung Desa; dan j. sarana prasarana pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

a. b. c. d.

mesin jahit; peralatan bengkel kendaraan bermotor; mesin bubut untuk mebeler; dan sarana prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

a. pasar Desa; dan b. sarana prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

a. b. c. d. e. f. g. h. i.

pondok wisata; kios cenderamata; wahana permainan anak; wahana permainan outbound; taman rekreasi; tempat penjualan tiket; rumah penginapan; angkutan wisata; sarana prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

a. b. c. d.

penggilingan padi; peraut kelapa; penepung biji-bijian pencacah pakan ternak;

e. f. g. h. i.

sangrai kopi; pemotong/pengiris buah dan sayuran; pompa air; tractor mini; dan sarana prasarana Teknologi Tepat Guna lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

a. kolam untuk mata air; b. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Penetapan Anggaran Kelembagaan Adat dianggarkan untuk Belanja Penunjang Operasional Lembaga Adat. Penetapan Anggaran Peringatan Hari Besar Nasional diperuntukan untuk Belanja Penunjang pelaksanaan hari-hari besar Nasional seperti Peringatan 17 Agustus dan hari-hari besar lainnya. Penetapan Anggaran Peringanan Hari Besar Keagamaan diperuntukan untuk Belanja Penunjang pelaksanaan PHBI & LPTQ Penetapan Anggaran Forum Kerukunan Keagamaan Desa diperuntukan untuk Belanja Penunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti : a. Pengajian Rutin Desa; dan b. Kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Penetapan Anggaran Bantuan stimulan berupa barang untuk pembangunan sarana prasarana keagamaan bersifat stimulan dan hibah.

a. kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit; b. pengobatan untuk lansia;

c. penyuluhan kesehatan masyarakat; d. penyuluhan pangan yang sehat dan aman; e. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. Untuk kegiatan penyuluhan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf c dan d, dapat dilaksanakan di tingkat Desa atau tingkat Kecamatan dengan catatan Narasumber telah memperoleh sertifikat Training of Trainer (ToT) atau Pejabat Struktural sesuai dengan bidang tugasnya.

a. bantuan insentif guru PAUD; Insentif Bulanan Tenaga Pendidik Paud sebagai berikut: - S1 PAUD/Psikolog Setinggi-tingginya Rp. 500.000,-; - S1 Keguruan Setinggi-tingginya Rp. 450.000,-; - S1 Non Keguruan Setinggi-tingginya Rp. 400.000,-; - D.III Keguruan dan D.II Keguruan Setinggi-tingginya Rp. 400.000,-; - DIII Non Keguruan dan D.II Non Keguruan Setinggi-tingginya Rp. 350.000,-; - SLTA/Sederajat Setinggi-tingginya Rp. 300.000,-; b. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan; c. pelatihan pembuatan film dokumenter (pola pengiriman); dan d. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. a. b. c. d.

sistem informasi Desa; koran Desa; website Desa; pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

a. pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;dan b. kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. a. Pembentukan dan pengelolaan Sekretariat BKAD; b. Pengelolaan BUMDesa Bersama ; c. Pembentukan dan Pengelolaan Lembaga Pelatihan Bersama. a. Pemeliharaan/pemanfaatan Lahan Pekarangan, termasuk Insentif Mantri Tani Desa setinggi-tingginya Rp. 1.250.000,- setiap bulannya selama 12 bulan; b. Insentif Staf kebersihan (1 orang) setinggi-tingginya Rp. 600.000,- setiap bulannya selama 12 bulan; dan

c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

a. pendataan potensi dan aset Desa; b. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

a. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan; b. pelatihan teknologi tepat guna; c. pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan d. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. Untuk kegiatan pelatihan, dapat dilaksanakan di tingkat Desa atau tingkat Kecamatan dengan catatan Narasumber telah memperoleh sertifikat Training of Trainer (ToT) atau Pejabat Struktural sesuai dengan bidang tugasnya. a. Pendidikan dan pelatihan, peningkatan peran serta dan prakarsa, peningkatan kesiapsiagaan, penanganan tanggap darurat, pengendalian dan operasi, dan pembekalan; dan b. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. Peningkatan Kapasitas bagi lembaga kemasyarakatan desa melalui : a. Operasional kegiatan Posyandu sebesar Rp. 75.000,- / Kader yang dibayarkan pada setiap bulannya; b. Belanja Barang/jasa, antara lain belanja bendera ibu hamil dan belanja lainnya; c. Pengadaan Pakaian seragam; d. Pengadaan Sarana Prasarana. Kegiatan Penguatan Kelembagaan TP-PKK antara lain : a. Belanja Barang jasa - ATK; - Pelatihan Pengurus TP-PKK Desa; - Seragam Anggota TP-PKK; - Seragam Lainnya; - Pembuatan Papan Data; - Pembuatan Plang TP-PKK Desa; - Pembuatan Plang 10 Program Pokok TP-PKK Desa; - Pengadaan Sarana Publikasi;

-

Dokumentasi Kegiatan; Pengadaan Alat Peraga dan Simulasi; Rapat-Rapat dan Sosialisasi Program TP-PKK Desa; Bantuan Modal Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K); Penunjang keikutsertaan PKK Tk. Desa ke Tk. Kecamatan dan ke Tk. Kabupaten.

Kegiatan Penguatan Kelembagaan LPM/KPM antara lain untuk Belanja Penunjang Operasional kegiatan LPM/KPM. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Kepemudaan antara lain untuk Belanja Penunjang Operasional kegiatan Kepemudaan.

Kegiatan Penguatan Lembaga Pengelola Air Minum dan Sanitasi adalah untuk Belanja Penunjang Operasional kegiatan Lembaga Pengelola Air Minum dan Sanitasi. Kegiatan BBGRM adalah untuk Belanja Penunjang Operasional kegiatan tingkat Desa dan tingkat Kabupaten. Anggaran Pendataan Profil Desa digunakan antara lain untuk belanja pegawai termasuk Insentif Staf Pengolah Data (1 orang) setinggi-tingginya Rp. 1.000.000, - setiap bulannya, belanja barang/jasa dan belanja Modal berupa Papan Data. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, antara lain : a. penataan Desa; b. perencanaan Desa (RPJMDes, RKPDes dan APBDes); c. kerja sama Desa; d. rencana investasi yang masuk ke Desa; e. pembentukan BUM Desa; f. penambahan dan pelepasan aset Desa; dan g. kejadian luar biasa. Anggaran Musyawarah Desa paling tinggi sebesar Rp. 4.250.000,- untuk 1 kali Kegiatan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit diikuti oleh peserta rapat sebanyak 75 orang yang berasal dari beberapa unsur masyarakat.

Bantuan Stimulan Penanggulangan Bencana ialah evakuasi tingkat pertama, dapat berupa bantuan langsung berupa barang/bahan makanan/obat-obatan bagi masyarakat umum atau perorangan di desa yang terkena bencana dan dapat berupa belanja sarana prasarana penanggulangan bencana seperti, tenda penampungan, tenda dapur umum, Pelbed, tandu, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Bantuan tersebut dapat dikeluarkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Belanja tak terduga lainnya dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang belum dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan, dapat berupa pembiayaan/dana Cadangan yang apabila tidak digunakan dapat diperhitungkan dalam penentuan jumlah SiLPA Tahun Anggaran berikutnya. Kegiatan Belanja sesuai 5 (lima) Bidang dimaksud terdiri atas jenis belanja : a. Pegawai; b. Barang dan Jasa; dan c. Modal. Yang dapat dijabarkan sebagai berikut : a. Pegawai Jenis belanja pegawai antara lain dianggarkan untuk penghasilan tetap dan tunjangan bagi Aparatur Pemerintah Desa, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, dll. Selain menerima penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah. Tunjangan tersebut bersumber dari APBDesa dan besarannya ditetapkan dengan peraturan bupati. Tunjangan dan penerimaan lain yang sah berlaku juga bagi Perangkat Desa PNS. b. Barang / Jasa Belanja Barang/Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Beberapa contoh Belanja barang/jasa antara lain: 1) alat tulis kantor; 2) benda pos; 3) bahan/material; 4) pemeliharaan; 5) cetak/penggandaan; 6) sewa kantor desa; 7) sewa perlengkapan dan peralatan kantor; 8) makanan dan minuman rapat; 9) pakaian dinas dan atributnya; 10) perjalanan dinas; 11) upah kerja; 12) honorarium narasumber/ahli; 13) operasional Pemerintah Desa; 14) operasional BPD; 15) insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan 16) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan. c. Modal Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian/pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. Selanjutnya Belanja Desa diatur dengan kode rekening sebagaimana berikut

1

2

2 1

1

1

Belanja Pegawai

2 1 2 1

2 2

2 3

Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2 1 2 1

3 3

1 2

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

2 1

4

1

Belanja Barang dan Jasa

2 1 2 1

5 5

1 2


2 1 2 1

6 6

1 2


2 1 2 1 2 1

7 7 7

1 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2 1 2 1

8 8

1 2


2 1 2 1

9 9

1 2


2 1 2 1

10 10

1 2


2 1

11

2


2 2 2 2

1 1

2 3


2 2 2 2

2 2

2 3


2 2 2 2

3 3

2 3


2 2 2 2

4 4

2 3


2 2 2 2

5 5

2 3


2 2 2 2

6 6

2 3


2 2 2 2

7 7

2 3


2 2 2 2

8 8

2 3


2 2 2 2

9 9

2 3


2 2 2 2

10 10

2 3


2 2 2 2

11 11

2 3


2 2 2 2

12 12

2 3


2 2 2 2

13 13

2 3


2 3 2 3

1 1

2 3


2 3 2 3

2 2

1 2


2 3 2 3

3 3

1 2


2 3

4

2


2 3

5

2


2

4

1

2


2 2

4 4

2 2

1 2


2 2

4 4

3 3

1 2


2

4

4

2


2

4

5

2


2 2

4 4

6 6

1 2


2 2

4 4

7 7

1 2


2 2

4 4

8 8

1 2


2 2

4 4

9 9

1 2


2 2

4 4

10 10

2 3


2 2

4 4

11 11

2 3


2 2

4 4

12 12

2 3


2 4 2 4

13 13

2 3


2 4 2 4

14 14

2 3


2 4

15

2


2 4 2 4 2 4

16 16 16

1 2 3


2 4 2 4

17 17

1 2


2 5 2 5

1 1

2 3


2 5 2 5

2 2

2 3


Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok: a. Penerimaan Pembiayaan; dan b. Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan mencakup: a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya; b. Pencairan Dana Cadangan; dan c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. SiLPA antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan yang digunakan untuk: a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja; b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. SiLPA sebagaimana tersebut di atas hanya dapat digunakan setelah dilakukan audit atau pemeriksaan oleh Inspektorat dan/atau Kecamatan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari : a. Pembentukan Dana Cadangan; dan b. Penyertaan Modal Desa, termasuk untuk penyertaan modal BUMDesa melalui pengembangan usaha BUM Desa berupa pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga serta untuk pengelolaan Bank Sampah. Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa tersebut paling sedikit memuat: a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan; d. sumber dana cadangan; dan e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

1

2

3 1 3 1 3 1

1 2 3

SILPA Pencairan Pencadangan Hasil Kekayaan Desa yang Dipisahkan

3 2 3 2

1 2

Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal

Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. APBDesa ditetapkan setelah penetapan APBD Kabupaten; 2. Tahapan dan Jadwal ditetapkan Surat Edaran Bupati.

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi. Bupati mendelegasikan pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah di delegasikan oleh Bupati merupakan tanggung jawab Camat sebagai penerima tugas delegasi. Dalam melaksanakan evaluasi APBDesa, Camat membentuk Tim Evaluasi APBDesa dan APBDesa Perubahan dari unsur Staf Kecamatan bersangkutan sebagai tim evaluasi sesuai kebutuhan, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Camat. A. RUANG LINGKUP EVALUASI Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi, yaitu : 1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa; 2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud; 3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan 4. Aspek substansi anggaran dalam struktur APBDesa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan. B. EVALUASI 1. Persiapan Evaluasi a. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan

evaluasi yaitu: 1. Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Perdes/Perubahan Perdes tentang APBDesa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat. 2. Tim Evaluasi Rancangan Perdes/Perubahan Perdes tentang APBDesa sebagaimana dimaksud angka 1) terdiri dari: a) Ketua : Camat b) Sekretaris : Kasi Pemerintahan dan Pertanahan c) Anggota : Unsur pemerintah kecamatan dan/atau UPT Kecamatan terkait. 3. Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Ranccangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa. 4. Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). b. Dokumen Evaluasi 1) Dokumen Utama a) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama BPD; dan/atau b) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa yang telah disepakati bersama BPD. 2) Dokumen Penunjang (alat verifikasi) a) Disampaikan oleh Desa - Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa; - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa); - Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun benrkenaan; - Dokumen yang relevan (misal, Perdes tentang Pendirian BUMDesa, hasil uji kelayakan penyertaan modal BUMDesa, Perdes tentang pembentukan dana cadangan, dll). b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi - Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa; - Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa; - Peraturan Bupati tentang Dana Desa;

-

Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa; Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; dan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga.

2. Pelaksanaan Evaluasi Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu: a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas. 1) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut: a) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi; b) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam rancangan peraturan yang akan dievaluasi; c) Kesesuaian rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan peraturan Desa.

2) Langkah-langkah evaluasi: a) Langkah 1 : Pengumpulan dokumen evaluasi b) Langkah 2 : Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen; c) Langkah 3 : Penelitian dan penganalisian nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen; d) Langkah 4 : Pembandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen; dan e) Langkah 5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 s.d. 4. Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap. b. Evaluasi kebijakan dan struktur APBDesa Langkah-langkah evaluasi tertuang dalam lembar kerja sebagai berikut :

Kabupaten Kecamatan Desa Tahun Angg.

1.1.

1.2.

: : : :

Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa dilakukan tepat waktu

Keputusan hasil Musyawaarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa (lihat tanggal keputusan)

Berdasarkan Permendagri 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentaang APBDesa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi.

1.3.

Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBdesa

Keputusan hasil Musyawaarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan legalitas : ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 2.1. 2.1.1.

Umum Apakah Rancangan RKP Desa atau RKP Perdes tentang Desa Perubahan APBDesa/Perubahan tahun berkenaan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan 2.1.2. Apakah penempatan Permendagri pos Pendapatan telah 113/2014 dan sesuai dengan Perbup 9/2016 peraturan perundangtentang Pengelolaan undangan Keuangan Desa Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan Umum ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 2.2.1.

Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis 2.2.2. Apakah estimasi Perdesa terkait pendapatan Desa yang PADesa (misal bersumber dari Perdes tentang Pendapatan Asli Desa Pungutan, dll) rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa 2.2.3. Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis Kesimpulan penilaian Struktur APBDesa bagian Pendapatan ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 2.3.1.

Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2.3.2.

Semua Kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa

2.3.3.

Apakah ada program/ kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun

Permendagri 113/2014 dan Perbup 9/2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Perbup tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa/ Pedoman Penyusunan APBDesa

anggaran (multiyear ) 2.3.4. Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa 2. Operasional Pemerintah Desa 3. Tunjangan dan Operasional BPD 4. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga 2.3.5. Siltap, tunjangan dan Perbup tentang operasional untuk Pedoman Kepala Desa dan Penyusunan Perangkat Desa sesuai APBDesa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati. 2.3.6. Besaran Tunjangan dan Perbup tentang Operasional untuk Pedoman Anggota BPD, serta Penyusunan Insentif RT/RW APBDesa dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati. 2.3.7. Alokasi belanja dengan Harga Perkiraan output yang akan Sendiri (HPS) dan dihasilkan logis karena Harga Satuan telah memperhitungkan Kabupaten tingkat kemahhalan dan geografis (Harga Perkiraan Sendiri/ HPS) Kesimpulan penilaian Struktur APBDesa bagian Belanja ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

2.4.5.

Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan perturan perundang-undangan Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Apakah ada pos pengeluaran pembiyaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan peraturan perundangundangan dan

Peraturan tentang Cadangan

Desa Dana

Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil uji kelayakan usaha

ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi kelayakan usaha 2.4.6. Pada evaluasi Perubahan APBDesa, pada pos peneriamaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran Sebelumnya 2.4.7. Pada evaluasi Perubahan APBDesa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya Kesimpulan penilaian Struktur APBDesa bagian Pembiayaan ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Kesimpulan Umum Hasil Evaluasi ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................

………………………….., …………….. 2017 Tim Evaluasi APBDes Kecamatan …………………

1

………………………… (Camat)

Penanggung Jawab

2

………………………... (Sekmat)

Ketua

3

………………………... (Kasi Pem)

Sekretaris

4

………………………... (Kasi Ekbang&Kesra)

Anggota – 1

5

………………………... (Kasi Pelum)

Anggota – 2

6

………………………... (Kasi Trantib)

Anggota – 3

7

…………………….

Anggota – 4

8

……………………..

Anggota – 5

1

2

3

4

5

6

7

8

3. Hasil Evaluasi Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Camat. Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan ABPDesa sebagai umpan balik kepada Pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa dimaksud. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai : (a) evaluasi atas sistem APBDesa atau Perubahan APBDesa, dan (b) evaluasi atas substansi APBDesa atau Perubahan APBDesa. Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa didistribusikan kepada : a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan Inspektorat Daerah.

Foto – 1

Pembahasan Dokumen APBDesa Tahun Anggaran 2018 antara Desa dengan Tim Evaluasi Tk. Kecamatan

Foto – 2


Foto – 3


1. Apabila pendapatan Desa yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi diterima setelah peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018. 2. Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya. Keadaan darurat dan/atau KLB merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak. Keadaan darurat yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana. Keadaan luar biasa karena KLB/wabah. Keadaan darurat dan luar biasa tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dianggarkan dalam belanja tidak terduga. 3. Fasilitasi pengaduan masyarakat dan pengembangan akses informasi secara transparan, cepat, tepat dan sederhana dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 4. Perencanaan penganggaran APBDesa yang berupa pembangunan fisik dan non fisik terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten melalui SKPD terkait. 5. Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk pembangunan kantor desa bagi Desa yang belum memiliki kantor Kepala Desa dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila: a. telah melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan b. ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan BPD yang menyatakan bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa. 6. Kegiatan Fisik yang berupa Pembangunan Gedung/Kantor dan bangunan lainnya, harus diatas tanah aset Desa yang dibuktikan dengan Surat Kepemilikan Tanah atas nama Pemerintah Desa yang Sah berupa Sertifikat atau Akta yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. 7. Pengadaan Tanah; dilakukan melalui Musyawarah Desa berdasarkan hasil penentuan/penaksir harga tanah yang dilakukan oleh tim independent/diluar desa yang dibentuk oleh Camat. 8. Pembayaran Insentif kepada Staf Pengolah Data, Bendahara Desa, Petugas Jaga Desa, Staf kebersihan, Matri Tani Desa, staf pelayanan umum dan staf sekretariat BPD dilakukan setelah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dibayarkan melalui pemindahbukuan rekening (Non-Tunai). 9. Standar Satuan Harga Untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dan Honorarium Narasumber di Desa dapat ditetapkan sebagai berikut : a. Panitia Pelaksana Kegiatan ; - Untuk kegiatan mulai Rp. 5.000.000 sampai dengan 10.000.000,Pembayaran Honorarium Pelaksana Kegiatan setinggi-tingginya sebagai berikut : Penanggungjawab : 300.000,Ketua : 250.000,Sekretaris : 200.000,Anggota 2 org : 150.000,- Untuk kegiatan lebih dari 10.000.000,- Pembayaran Honorarium Pelaksana

10.

11.

12. 13.

14. 15. 16.

Kegiatan setinggi-tingginya sebagai berikut : Penanggungjawab : 600.000,Ketua : 500.000,Sekretaris : 400.000,Anggota 2 org : 300.000,b. Narasumber/penceramah/Tutor ; - Honorarium Narasumber/penceramah/Tutor untuk kegiatan yang dilaksanakan di tingkat desa setinggi-tingginya sebagai berikut : Esselon III/sederajat : 500.000,Esselon IV/sederajat : 350.000,Staf PNS : 250.000,- Honorarium Narasumber/penceramah/Tutor untuk kegiatan yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan mengacu pada Ketentuan Standar Satuan Harga (SSH) Kabupaten Lebak Tahun 2018. c. Belanja Lainnya : Belanja lainnya di luar point a dan b di atas sepenuhnya mengacu pada Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 905/Kep.444-PEMB/2017 tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2018 dengan menyesuaikan harga lokal Desa. Nama-Nama Pengelola Keuangan Desa, Pelaksana Kegiatan, BPD dan Pengurus Kelembagaan Masyarakat Desa adalah yang tercantum dalam Sistem Informasi Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lebak (Website KMPDes) dan digunakan dalam pengurusan perbankan. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran, Laporaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPDesa), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LKPJDesa) diupload dalam Website Desa dengan alamat www.desalebak.web.id. Informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dan Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2017 diinformasikan dalam Baligo yang dipasang di depan Kantor Desa. Kegiatan pelatihan masyarakat dan penyuluhan dapat dilaksanakan di Tingkat Desa dengan membentuk Panitia Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dapat dilaksanakan di Tingkat Kecamatan dengan membentuk Panitia Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Camat berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa (MAD). Besaran anggaran untuk melaksanakan kegiatan di Tingkat Kecamatan ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). Narasumber kegiatan pelatihan dan penyuluhan adalah seseorang telah memperoleh sertifikat Training of Trainer atau Pejabat Struktural sesuai bidang tugasnya. Operasional dan Tunjangan Kedudukan BPD dapat dibayarkan apabila BPD telah melaporkan kegiatan rutin 3 bulanan. Penyaluran Anggaran Desa kepada TPK untuk Kegiatan Pembangunan Sarana Prasana Fisik dan penyaluran Penyertaan Modal kepada BUMDesa setelah dilakukan verifikasi tingkat Kecamatan. Kegiatan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah merupakan kegiatan yang pembayarannya direncanakan di atas bulan Oktober.

a. Contoh Format Peraturan Desa tentang APBDes 2018

PEMERINTAH DESA …………….. KECAMATAN …………….. KABUPATEN LEBAK TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Meni enimban mbang g

: a.

b.

c.

Mengi enging ngat at

: 1. 2.

3.

bahw bahwa a sesu sesuai ai deng dengan an kete ketent ntu uan Pasa Pasall 151 151 Pera Peratu tura ran n Daer Daerah ah Kabupaten Kabupaten Lebak Nomor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Kepala Desa mene meneta tapk pkan an ranc rancan anga gan n Pera Peratu tura ran n Desa Desa tent tentan ang g Angg Anggar aran an Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); bahwa bahwa Rancan Rancangan gan Perat Peraturan uran Desa Desa tentang tentang Angga Anggaran ran Penda Pendapat patan an dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah telah dibaha dibahass dan disepaka disepakati ti bersama bersama Badan Permusya Permusyawar waratan atan Desa; bahwa bahwa berdasa berdasarka rkan n pertimba pertimbanga ngan n sebagaim sebagaimana ana dimaks dimaksud ud pada huruf a dan huruf huruf b perlu menetap menetapkan kan Rancangan Rancangan Peratura Peraturan n Desa tent tentan ang g Angg Anggar aran an Pend Pendap apat atan an dan Bela Belan nja Desa Desa menj menjad adii Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018; Unda Undang ng-U -Und ndan ang g No Nomor mor 6 Tah Tahun 201 2014 4 ten tentang tang Desa Desa (Lem (Lemba bara ran n Nega Negara ra Repu Republ blik ik Indo Indone nesi sia a Tahun Tahun 2014 2014 Nomo Nomorr 7, Ta Tamb mbah ahan an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Unda Undang ng-U -Und ndan ang g Nomo Nomorr 23 Ta Tahu hun n 2014 2014 tent tentan ang g Peme Pemeri rint ntah ahan an Daer Daerah ah (Le (Lemb mbar aran an Neg Negar ara a Repu Republ blik ik Indo Indone nesi sia a Ta Tahu hun n 2014 2014 Nomo Nomorr 244, 244, Ta Tamb mbah ahan an Lemb Lembar aran an Nega Negara ra Repu Republ blik ik Indo Indone nesi sia a Nomor Nomor 5587) 5587) sebaga sebagaima imana na telah telah diubah diubah bebera beberapa pa kali kali terakhi terakhirr dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedu Kedua a atas atas Unda Undang ng-U -Und ndan ang g Nomo Nomorr 23 Ta Tahu hun n 2014 2014 tent tentan ang g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Perat Peratur uran an Pemeri Pemerint ntah ah Nomor Nomor 43 Tahun Tahun 2014 2014 tenta tentang ng Peratur Peraturan an

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar (Lembaran an Negara Negara Republ Republik ik Indone Indonesia sia Tahun Tahun 2014 2014 Nomor Nomor 123, 123, Tambaha Tambahan n Lembaran Lembaran Negara Negara Republ Republik ik Indone Indonesia sia Nomor Nomor 5539) 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun Tahun 2014 2014 tentang tentang Peratur Peraturan an Pelaks Pelaksana anaan an Undang Undang-Un -Undan dang g Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 4. Perat Peratur uran an Pemeri Pemerint ntah ah Republ Republik ik Indone Indonesi sia a Nomo Nomorr 60 tahun tahun 2014 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Pendapatan dan Belanja Belanja Negara (Lembaran Negara Negara Republik Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014 Nomo Nomorr 168, 168, Ta Tamb mbah ahan an Lemb Lembar aran an Nega Negara ra Repu Republ blik ik Indo Indone nesi sia a Nomo Nomorr 5558 5558)) seba sebaga gaim iman ana a tela telah h diub diubah ah deng dengan an Pera Peratu tura ran n Peme Pemeri rint ntah ah Nomo Nomorr 22 Ta Tahu hun n 2015 2015 tent tentan ang g Peru Peruba baha han n atas atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lemb (Lembar aran an Nega Negara ra Repub Republi likk Indo Indone nesi sia a Ta Tahu hun n 2015 2015 Nomo Nomorr 88, 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 5. Peratur Peraturan an Menteri Menteri Dala Dalam m Negeri Negeri Nomo Nomorr 113 Tahun Tahun 2014 2014 tentan tentang g Pengel Pengelola olaan an Keuang Keuangan an Desa (Berit (Berita a Negara Negara Republ Republik ik Indone Indonesia sia Tahun 2014 2014 Nomor Nomor 2093); 2093); 6. Pera Peratu tura ran n Ment Menter erii Desa Desa,, PDT PDT dan dan Tran Transs Nomo Nomorr 1 Ta Tahu hun n 2015 2015 tentang tentang Pedoma Pedoman n Kewena Kewenanga ngan n Berdas Berdasarka arkan n Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 7. Pera Peratu tura ran n Mente Menteri ri Desa Desa,, PDT dan dan Trans Trans Nomo Nomorr 2 Ta Tahu hun n 2015 2015 tenta tentang ng Tata Tata Terti Tertib b dan dan Meka Mekani nism sme e Peng Pengamb ambil ilan an Kepu Keputus tusan an Musyawarah Desa; 8. Pera Peratu tura ran n Mente Menteri ri Desa Desa,, PDT dan dan Trans Trans Nomo Nomorr 4 Ta Tahu hun n 2015 2015 tentang Pendirian, Pendirian, Pengurusan Pengurusan dan Pengelolaan, Pengelolaan, dan pembubaran pembubaran Badan Usaha Milik Desa; 9. Peratur Peraturan an Daerah Daerah Kabup Kabupate aten n Lebak Lebak Nomor Nomor 1 Tahun Tahun 2015 2015 tent tentang ang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor ); 10. Peratur Peraturan an Bupati Kabupat Kabupaten en Lebak Nomor 9 Tahun Tahun 2016 2016 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 9); 11. 11. Perat Peratur uran an Bupa Bupati ti Kabu Kabupa paten ten Leba Lebakk Nomor Nomor Tahun Tahun 2017 2017 tenta tentang ng Pedoma Pedoman n Penyus Penyusuna unan n Anggar Anggaran an Pendap Pendapata atan n dan Belanj Belanja a Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor ). Dengan Kesepak Kesepakatan atan Bersama Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ................. dan KEPALA DESA ................. MEMUTUSKAN : Menetapkan Menetapkan

: PERATURAN PERATURAN DESA ............. ................ ... TENTANG TENTANG ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah Daerah adalah adalah Kabupa Kabupaten ten Lebak. Lebak. 2. Pemeri Pemerintah ntah Daerah Daerah adalah adalah Pemeri Pemerinta ntah h Kabupa Kabupaten ten Lebak. Lebak. 3. Bupa Bupati ti adal adalah ah Bupa Bupati ti Leba Lebak. k. 4. Dewa Dewan n Perw Perwak akil ilan an Raky Rakyat at Daer Daerah ah adal adalah ah Dewa Dewan n Perw Perwak akil ilan an Rakyat Daerah Kabupaten Lebak. 5. Camat Camat adal adalah ah Pera Perangk ngkat at Daer Daerah ah yang yang mempun mempunyai yai wilaya wilayah h kerja kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Lebak. 6. Desa Desa adal adalah ah Desa Desa adal adalah ah des desa a dan desa desa ada adatt atau atau yang yang diseb disebut ut dengan dengan nama nama lain, lain, selanj selanjutn utnya ya disebu disebutt Desa, Desa, adalah adalah kesatua kesatuan n masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus mengurus urusan pemerintahan, pemerintahan, kepentingan masyarakt setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemeri Pemerintah ntahan an Desa Desa adal adalah ah peny penyele elengg nggara ara urus urusan an Pemer Pemerint intaha ahan n dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Bada Badan n Permu Permusy syaw awar arat atan an Desa Desa atau atau yang yang diseb disebut ut deng dengan an nama nama lain lain adalah adalah lembag lembaga a yang yang melaks melaksana anakan kan fungsi fungsi pemeri pemerinta ntahan han yang anggotanya meru erupakan kan wakil kil dari penduduk desa berd berdas asar arka kan n kete keterw rwak akil ilan an wila wilaya yah h dan dan dite diteta tapk pkan an seca secara ra demokratis. 9. Pemerintahan Pemerintahan Desa adalah adalah penyelengg penyelenggaraan araan urusan pemerintahan pemerintahan dan kep kepentingan masyarakat kat setem tempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10. Pemerintah Pemerintah Desa Desa adalah adalah Kepala Kepala Desa atau yang disebut disebut nama nama lain lain diban ibantu tu pera perang ngka katt desa desa seba sebaga gaii un unsu surr peny penyel elen engg ggar araa aan n pemerintahan desa. 11. 11. Pera Peratu tura ran n Desa Desa adal adalah ah Peratu Peratura ran n peru perund ndan angg-un unda dang ngan an yang yang dite diteta tapk pkan an oleh oleh Kepa Kepala la Desa Desa setel setelah ah diba dibaha hass dan dan dise disepa paka kati ti bersama Badan Permusyawaratan Desa. 12. 12. Renc Rencan ana a Pemb Pemban angu guna nan n Mene Meneng ngah ah Desa Desa selan selanju jutn tnya ya disi dising ngka katt RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 13. Rencan Rencana a Kerja Kerja Pemerinta Pemerintah h Desa, Desa, selanj selanjutn utnya ya disebut disebut RKPDesa, RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 14. 14. Angg Anggar aran an Pend Pendap apat atan an dan dan Bela Belanj nja a Desa, Desa, sela selanju njutny tnya a diseb disebut ut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan Desa. BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa b. Bidang Pembangunan c. Bidang Pembinaan Masyarakat d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat e. Bidang Tak Terduga

Rp.

a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaran Pembiayaan

Rp.

Rp. Rp. Rp. Rp.

Rp.

Pasal 3 Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pasal 4 Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. Pasal 5 Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa untuk mengatur pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018.

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan

Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa. Ditetapkan di Desa ............... pada tanggal .....................

Diundangkan di…………...... pada Tanggal……............

LEMBARAN DESA .............. TAHUN 2017 NOMOR ......

Nomor Tahun Tentang

1

: : : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.

2

1 1 1 1

1 1

1 2

BUMDes Dst.

1 1 1 1

2 2

1 2

Bengkok Desa Dst

1 1 1 1

1 1 1 1

3 3 3 3

1 2 3 4

Swadaya Partisipasi Gotong Royong Dst.

1 1 1 1 1 1

4 4 4

1 2 3

Penjualan Kekayaan Desa Bunga Bank Dst.

1 2

1

1

Dana Desa

1 2

2

1

Bagian Dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten

1 2

3

1

Alokasi Dana Desa

1 2 1 2 1 2

4 4 4

1 2 3

Bantuan Keuangan Provinsi Bantuan Keuangan Kabupaten Bantuan Keuangan …………………

3

4

1 3

1

1

Hibah …………………………………….

1 3

2

1

Hibah …………………………………….

1 3

3

1

Hibah …………………………………….

1 3

4

1

Hibah …………………………………….

2 1

1

1

Belanja Pegawai

2 1 2 1

2 2

2 3


2 1 2 1

3 3

1 2


2 1

4

1


2 1 2 1

5 5

1 2


2 1 2 1

6 6

1 2


2 1 2 1 2 1

7 7 7

1 2 3


2 1 2 1

8 8

1 2


2 1 2 1

9 9

1 2


2 1 2 1

10 10

1 2


2 1

11

2


2 2 2 2

1 1

2 3


2 2 2 2

2 2

2 3


2 2 2 2

3 3

2 3


2 2 2 2

4 4

2 3


2 2 2 2

5 5

2 3


2 2

6

2


2 2

6

3

Belanja Modal

2 2 2 2

7 7

2 3


2 2 2 2

8 8

2 3


2 2 2 2

9 9

2 3


2 2 2 2

10 10

2 3


2 2 2 2

11 11

2 3


2 2 2 2

12 12

2 3


2 2 2 2

13 13

2 3


2 3 2 3

1 1

2 3


2 3 2 3

2 2

1 2


2 3 2 3

3 3

1 2


2 3

4

2


2 3

5

2


2

4

1

2


2 2

4 4

2 2

1 2


2 2

4 4

3 3

1 2


2

4

4

2


2

4

5

2


2 2

4 4

6 6

1 2


2 2

4 4

7 7

1 2


2 2

4 4

8 8

1 2


2 2

4 4

9 9

1 2


2 4 2 4

10 10

2 3


2 4 2 4

11 11

2 3


2 4 2 4

12 12

2 3


2 4 2 4

13 13

2 3


2 4 2 4

14 14

2 3


2 4

15

2


2 4 2 4 2 4

16 16 16

1 2 3


2 4

17

1

Belanja Pegawai

2 4

17

2


2 5 2 5

1 1

2 3


2 5 2 5

2 2

2 3


3 3 3

1 1 1

1 2 3

SILPA Pencairan Dana Cadangan Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan

3 3

2 2

1 2

Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Desa

Nomor Tahun Tentang

: : : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018

1. Bidang 2. Kegiatan

: :

3. Waktu Pelaksanaan

: 1 Januari – 31 Desember 2018

4. Sumber Dana Rincian Pendanaan

1

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

: …………… :

2

3

4

5

: Rp. …………….. : Rp. …………….. : Rp. …………….. : Rp. ……………..

................., …………………. Disetujui/mengesahkan Kepala Desa

……………………………………

Kepala Seksi/Kaur …………………,

……………………………………. NRPDes …………………….

b. Tahapan Kegiatan dan Jenis Dokumen Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.

1.

Penyusunan Rancangan APBDesa TA. 2018 oleh Sekretaris Desa

2.

Laporan Sekdes Kepada Kepala Desa dengan Lampiran Nota Dinas Dan Dokumen Rancangan APBDesa TA. 2018 Penyampaian Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa TA. 2018

3.

4. 5.

6.

Rapat Musyawarah Persiapan Pembahasan APBDesa TA. 2018 a) Rapat Paripurna I (Pembahasan Rancangan APBDesa 2018 Antara BPD dengan Pemerintah Desa; b) Rapat Musyawarah Desa Oleh Ketua Pelaksana Kegiatan Musyawarah Desa (Penetapan APBDesa TA. 2018 dan Uji Publik); c) Rapat Paripurna II, (Penyampaian Laporan Panitia Musyawarah Desa, Penandatanganan Keputusan BPD Tentang Kesepakatan APBDesa TA. 2018 dan Sambutan Tertulis Kepala Desa). Verifikasi Dan Evaluasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 Oleh Tim Asistensi Kecamatan Yang Dibentuk Oleh Camat.

a. Rancangan APBDesa TA.2018; b. Pembahasan dengan Pelaksana / Lembaga Kemasyarakatan a) Nota Dinas Laporan dari Sekdes Kepada Kepala Desa; b) Draft Rancangan APBDesa TA. 2018 a) Surat Pengantar dari Kepala Desa Kepada Pimpinan BPD; b) Draft Rancangan APBDesa TA. 2018 Surat Undangan, Berita Acara & Lampiran Berita Acara

1 minggu

a) Surat Undangan Rapat Paripurna I, Daftar Hadir Paripurna I, Berita Acara Paripurna I dan Visualisasi Acara Paripurna I; b) Surat Undangan Musdes (Uji Publik), Daftar Hadir Musdes, Berita Acara Musdes dan Visualisasi Acara Musdes; c) Surat Undangan Paripurna II, Daftar Hadir Paripurna II, Berita Acara Paripurna II dan Visualisasi Acara Paripurna II; dan d) Keputusan BPD Tentang Kesepakatan Rancangan APBDesa TA. 2018

1 hari

a) Surat Pengantar Kepala Desa Kepada Camat; b) Lembar Evaluasi APBDesa TA. 2018; dan c) Visualisasi Acara Evaluasi & Verifikasi APBDesa TA. 2018

1 Minggu

1 Hari

1 Hari

1 hari

1 hari

1 hari

7.

Pengiriman Dokumen APBDesa TA. 2017

a) Surat Pengantar Camat; b) Dokumen APBDesa TA. 2018 (Hasil Evaluasi Camat)

1 hari

Foto – 1

Acara Pembahasan Rancangan APBDesa antara Pemerintah Desa dengan pelaksana kegiatan/Lembaga Kemasyarakatan

Foto – 2

Acara Pembahasan Rancangan APBDesa antara Pemerintah Desa dengan Sekretariat Desa

Foto – 3 ….. dst

Acara Pembahasan Rancangan APBDesa antara Pemerintah Desa dengan Pengurus LPM


Acara Pembahasan Rancangan APBDesa antara Pemerintah Desa dengan pengurus TP-PKK


Acara Pembahasan Rancangan APBDesa antara Pemerintah Desa dengan paguyuban Posyandu


Acara Pembahasan Rancangan APBDesa antara Pemerintah Desa dengan paguyuban RT/RW


Acara Pembahasan Rancangan APBDesa antara Pemerintah Desa dengan Karang Taruna


Acara Pembahasan Rancangan APBDesa antara Pemerintah Desa dengan pengurus BUM Desa


Dst.....

KEPADA DARI TANGGAL NOMOR PERIHAL

: : : : :

YTH. BAPAK KEPALA DESA ……………… SEKRETARIS DESA ……………. 2017 910/ -Ds……./2017 LAPORAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

Dihaturkan dengan hormat, hasil pelaksanaan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, sebagaimana dokumen terlampir. Dengan telah disusunnya dokumen tersebut maka diharapkan dapat dilanjutkan pada tahap penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes TA. 2018 kepada BPD untuk dilakukan Pembahasan-pembahasan melalui Paripurna I, Musdes dan Peripurna II. Demikian dilaporkan, terima kasih

Sekretaris Desa,

Kepada :

di – Tempat

Nomor : 140/……./Ds……/2017

1

Dokumen Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, sebagai bahan Rapat Paripurna I, Musyawarah Desa dan Rapat Paripurna II.

1 (satu) berkas

Disampaikan dengan hormat untuk menjadi bahan Selanjutnya.

Kepala Desa ……………..

……………,

……… 2017

Kepada : Nomor Lampiran Perihal

: : :

005/ -

-BPD/Ds.

/2017

Yth. ………………………. di – Tempat

Disampaikan dengan hormat, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam rangka melaksanakan Tahapan Pembahanan Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2018, maka dengan ini kami mengundang kehadirannya pada : Hari/Tanggal Pukul

: ........ WIB s/d Selesai

Tempat

: ……………………………….

Acara

: Pembahasan dan Penentuan Jadwal RapatRapat dan Anggaran Pembahasan APBDesa Tahun Anggaran 2018.

Mengingat pentingnya agenda tersebut diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai, demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

an. KETUA BPD Sekretaris,

Tembusan : -. Yth. Camat ....................;

Peserta Rapat adalah : 1. Ketua BPD; 2. Wakil Ketua BPD; 3. Sekretaris BPD; 4. Kepala Desa; dan 5. Sekretaris Desa

NOMOR : 910/BA. …../PAN.MUS/2017 Pada hari ini, ..................... tanggal ................. bulan ……. tahun 20…, telah dilaksanakan Rapat Persiapan Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .... Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut : Rapat Panitia Musyawarah yang dilaksanakan pada tanggal ............... bertempat di ...... yang dihadiri oleh Pimpinan BPD, Kepala Desa dan Sekretaris Desa untuk menentukan Jadwal RapatRapat Pembahasan APBDesa Tahun Anggaran 2018, antara lain sebagai berikut : a) Rapat Paripurna I Tanggal ………………, dengan agenda pembahasan Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2018 oleh Kepala Desa kepada BPD dengan RAB Terlampir; b) Rapat Musyawarah Desa (MUSDES) Tanggal ………………, dengan agenda penyampaian informasi mengenai Anggaran yang harus dihadiri oleh Ketua dan Anggota BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan unsur Kelembagaan Desa yakni, Ketua LPM, Ketua TP-PKK Desa, Ketua Karang Taruna dan dihadiri oleh unsur masyarakat antara lain tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidik; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan; perwakilan kelompok perajin; perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan perwakilan kelompok masyarakat miskin dengan RAB Terlampir; c) Rapat Paripurna II Tanggal ………………, dengan agenda pembahasan yaitu Penyampaian Laporan Hasil Musyawarah Desa, Penandatanganan Keputusan BPD tentang Kesepakatan APBDesa Tahun Anggaran 2018 dan Sambutan Tertulis Kepala Desa yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPD dan Unsur Pemerintah Desa dengan RAB Terlampir. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

1.

KETUA BPD

2.

WAKIL KETUA

3.

4. 5.

SEKRETARIS BPD KEPALA DESA SEKRETARIS DESA

1. ..................... 2. ..................... 3...................... 5......................

4. .....................

Nomor : 910/BA. …../Pan.Mus/2018 Tanggal : ………………………

1

2

3

4

5

…………………,

…………… 2017

Kepada : Nomor Lampiran Perihal

: : :

005/ -

-BPD/Ds.

/2017 di – Tempat

Disampaikan dengan hormat, Dalam Rangka Penyampaian dan Pembahasan APBDesa Tahun Anggaran 2018, maka dengan ini kami mengundang kehadirannya pada : Hari/Tanggal Pukul Tempat Susunan Acara

: ........ WIB s/d Selesai : ………………………………. : 1. Pembukaan; 2. Penyampaian Rancangan APBDesa TA. 2018 oleh Kepala Desa didampingi oleh perangkat desa; 3. Pembahasan dan Tanya Jawab; 4. Penutup.


KETUA BPD,

Tembusan : - Yth. Camat ...................... Catatan : Peserta Rapat agar mengenakan Pakaian Dinas/Resmi

PENYAMPAIAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2018

1.

Kepala Desa

2.

Ketua BPD

3.

Sekretaris BPD

4.

Anggota BPD

5.

Anggota BPD

6.

Anggota BPD

7.

Sekretaris Desa

8.

Kasi Pemerintahan

9.

Kasi Ekbang

10.

Kaur Umum

11.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Kaur Keuangan

11.

Dst.

……………………., ……………. 2017 Panitia Pelaksana Kegiatan,

……………………

NOMOR : 910/BA. …../BPD/2017 Pada hari ini, ..................... tanggal ................. bulan ……. tahun 20…, telah dilaksanakan Rapat-Rapat Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .... Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut : Rapat Paripurna I yang dilaksanakan pada tanggal ............... bertempat di ...... yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPD dan Unsur Pemerintah Desa, untuk mengajukan Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2018 oleh Kepala Desa kepada BPD, Demikian berita acara Rapat Paripurna I ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

1.

KETUA

2.

WAKIL KETUA

3.

SEKRETARIS

4.

ANGGOTA

5.

ANGGOTA

6.

ANGGOTA

7.

ANGGOTA

8.

ANGGOTA

9.

ANGGOTA

10.

KEPALA DESA

11.

SEKDES

Dst..

1. ..................... 2...................... 3...................... 4...................... 5...................... 6...................... 7...................... 8...................... 9...................... 10. ..................... 11. ....................

PEMBAHASAN RANCANGAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2018

Foto – 1

Acara Rapat PARIPURNA I Pembahasan Rancangan APBDesa TA. 2018 antara BPD dengan Pemerintah Desa

Foto – 2


Foto – 3


-. Yth. Camat ....................;

………………..,

………… 2017 Kepada :

Nomor Lampiran Perihal

: : :

005/ -

-BPD/Ds.

/2017 di – Tempat

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka menindaklanjuti hasil Rapat Paripurna I tentang Penyampaian dan Pembahasan Rancangan APBDesa TA. 2018, maka dengan ini kami mengundang kehadirannya pada : Hari/Tanggal Pukul Tempat Susunan Acara

: ........ WIB s/d Selesai : ………………………………. : 1. Pembukaan oleh Ketua BPD; 2. Sambutan Kepala Desa …………; 3. Sambutan Camat …………….; 4. Penyampaian Rancangan APBDesa TA. 2018 oleh Kepala Desa; 5. Tanya Jawab dan Uji Publik; 6. Penutup


KETUA BPD,

Tembusan : -. Yth. Camat ....................

Desa ………………… Kecamatan ……………….. Tanggal ………………… 2017

1.

Kepala Desa

2.

Ketua BPD

3.

Sekretaris BPD

4.

Anggota BPD

5.

Anggota BPD

6.

Sekretaris Desa

7.

Kasi Pemerintahan

8.

Kasi Ekbang

9.

Kaur Umum

10.

Kaur Keuangan

11.

Bendahara

12.

Staf Desa

13.

Staf Desa

14.

Linmas Desa

15.

Linmas Desa

16.

Ketua TP-PKK

17.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Ketua Paguyuban RT/RW 17.

18.

Ketua LPM

19.

Ketua Karang Taruna

20.

Ketua Paguyuban Posyandu

21.

Ketua BPSPAMS

22.

Ketua BUMDes

18. 19. 20. 21. 22.

23. 24.

Ketua Pengurus Pasar Desa Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya

25.

Tokoh Agama

26.

Tokoh Agama

27.

Tokoh Agama

28.

Tokoh Adat

29.

Tokoh Adat

30.

Tokoh Masyarakat

31.

Tokoh Masyarakat

32.

Tokoh Masyarakat

33.

Tokoh Pendidik

34.

Tokoh Pendidik

35.

Tokoh Pendidik

36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

Perwakilan Kelompok Tani Perwakilan Kelompok Tani Perwakilan Kelompok Tani Perwakilan Kelompok Perajin Perwakilan Kelompok Perajin Perwakilan Kelompok Perajin Perwakilan Kelompok Perempuan Perwakilan Kelompok Perempuan Perwakilan Kelompok Perempuan Perwakilan Kelompok Pemerhati Dan Perlindungan Anak Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

47. 48. 49. 50.

Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin Perwakilan Kelompok Nelayan Perwakilan Kelompok Nelayan

51.

Masyarakat Lainnya

52.

Masyarakat Lainnya

53.

Masyarakat Lainnya

54.

Masyarakat Lainnya

55.

Masyarakat Lainnya

56.

Masyarakat Lainnya

57.

Masyarakat Lainnya

58.

Masyarakat Lainnya

59.

Masyarakat Lainnya

60.

Masyarakat Lainnya

61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

NOMOR : 910/BA.MUSDES …../BPD/2017 Pada hari ini, ..................... tanggal ................. bulan ……. tahun 20…, telah dilaksanakan Musyawarah Desa Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .... Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut : Rapat Musyawarah Desa (Musdes) yang dilaksanakan pada tanggal ............... bertempat di ...... yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan unsur Kelembagaan Desa yakni, Ketua LPM, Ketua TP-PKK Desa, Ketua Karang Taruna dan dihadiri oleh unsur masyarakat antara lain tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidik; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan; perwakilan kelompok perajin; perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan perwakilan kelompok masyarakat miskin. Demikian berita acara Rapat Musyawarah Desa ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

1.

KETUA

2.

WAKIL KETUA

3.

SEKRETARIS

4.

ANGGOTA

5.

ANGGOTA

6.

ANGGOTA

7.

ANGGOTA

8.

ANGGOTA

9.

ANGGOTA

10.

KEPALA DESA

11.

SEKDES

Dst..

1. ..................... 2...................... 3...................... 4...................... 5...................... 6...................... 7...................... 8...................... 9...................... 10. ..................... 11. ....................

Foto – 1

Acara MUSYAWARAH DESA tentang APBDesa Tahun Anggaran 2018

Foto – 2

Acara MUSYAWARAH DESA tentang APBDesa Tahun Anggaran 2018

Foto – 3

Acara MUSYAWARAH DESA tentang APBDesa Tahun Anggaran 2018 ii.

……………….,

………….. 2017 Kepada :

Nomor Lampiran Perihal

: : :

005/ -

-BPD/Ds.

/2017 di – Tempat

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka menindaklanjuti hasil Rapat Paripurna I tentang Penyampaian dan Pembahasan Rancangan APBDesa TA. 2018 dan Rapat Musyawarah Desa (MUSDES) Tentang Penyampaian Rancangan APBDesa TA. 2018, maka dengan ini kami mengundang kehadirannya pada : Hari/Tanggal Pukul Tempat Susunan Acara

: ........ WIB s/d Selesai : ………………………………. : 1. Pembukaan. 2. Laporan Hasil Musyawarah Desa (MUSDES) oleh BPD. 3. Pembacaan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018; 4. Pengesahan (Ketuk Palu oleh Ketua BPD); 5. Penandatanganan Surat Keputusan Ketua BPD tentang Persetujuan Rancangan APBDesa TA. 2018 menjadi APBDesa TA. 2018; 6. Sambutan Kepala Desa; 7. Penutup.

Mengingat pentingnya agenda tersebut diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai, demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. KETUA BPD,

Tembusan : -. Yth. Camat ....................; Catatan : Peserta Rapat agar mengenakan Pakaian Dinas/Resmi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Ketua BPD Kepala Desa Wakil Ketua BPD Sekretaris BPD Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Sekdes Kasi Pemerintahan Kasi Ekbang Kaur Umum Kaur Keuangan Bendahara Desa Ketua LPM Ketua Karang Taruna Ketua TP-PKK Ketua Paguyuban Posyandu Ketua Paguyunan RT/RW Ketua BUMDes Ketua BP-SPAMS

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

……………………., ……………. 2017 Panitia Pelaksana Kegiatan,

……………………

NOMOR : 910/BA. …../BPD/2017 Pada hari ini, ..................... tanggal ................. bulan ……. tahun 20…, telah dilaksanakan Rapat Paripurna II untuk Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .... Tahun Anggaran 2018 menjadi Peraturan Desa. Rapat Paripurna II yang dilaksanakan pada tanggal ............... bertempat di ...... yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPD dan Unsur Pemerintah Desa dengan agenda Penyampaian Laporan Panitia Musyawarah Desa, Penandatanganan Keputusan BPD tentang Persetujuan APBDesa Tahun Anggaran 2018 dan Sambutan Tertulis Kepala Desa. Demikian berita acara Rapat Paripurna II ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

1.

KETUA

2.

WAKIL KETUA

3.

SEKRETARIS

4.

ANGGOTA

5.

ANGGOTA

6.

ANGGOTA

7.

ANGGOTA

8.

ANGGOTA

9.

ANGGOTA

10.

KEPALA DESA

11.

SEKDES

1. ..................... 2...................... 3...................... 4...................... 5...................... 6...................... 7...................... 8...................... 9...................... 10. ..................... 11. ....................

Dst..

PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA MUSYAWARAH DESA, PENANDATANGANAN KEPUTUSAN

BPD TENTANG PERSETUJUAN APBDESA DAN SAMBUTAN TERTULIS KEPALA DESA

Foto – 1

Acara Rapat PARIPURNA II (Laporan Panitia MUSDES)

Foto – 2

Acara Rapat PARIPURNA II (Penandatanganan Keputusan BPD ttg Kesepakatan APBDesa TA. 2018)

Foto – 3

Acara Rapat PARIPURNA II (Penyerahan Sambutan Tertulis Kepala Desa Tentang APBDesa TA. 2018)

Menimbang

:

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Bupati Lebak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang

2.

3.

4.

5. 6. 7.

Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; 8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor ); 10. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 9); 11. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor ). Memperhatikan

:

Menetapkan

: :

:

Hasil Rapat Paripurna I, Musyawarah Desa dan Paripurna II yang dilaksanakan pada Tanggal … …………. 2017.

Badan Permusyawaratan Desa.............menyepakati rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (R-APBDESA) Desa ...........Kecamatan..........Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 20… menjadi Peraturan Desa........tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Desa ...........Kecamatan..........Kabupaten Tahun Anggaran 20… Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) berimbang pada Rp. .......... (…………………….Rupiah) dengan uraian sebagai berikut : a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa b. Bidang Pembangunan c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat e. Bidang Tak Terduga

a. b.

:

Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan

Rp. ………… Rp. ………… Rp. ………… Rp. ………… Rp. …………

Rp. ………… Rp. …………

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pada Tanggal

: ..................... : .............. 20…

c. Contoh Format Peraturan Kepala Desa tentang Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2018

PEMERINTAH DESA …………….. KECAMATAN …………….. KABUPATEN LEBAK TAHUN 2017

NOMOR : 140/Kep. …… /Ds. …./2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Desa …. Nomor … Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ………Tahun Anggaran 2018;

Mengingat

:

1. 2.

3.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; 8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor ); 10. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 9); 11. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor ). 12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Menetapkan

:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) berimbang pada Rp. .......... (…………………….Rupiah) dengan uraian sebagai berikut : f. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa g. Bidang Pembangunan h. Bidang Pemberdayaan Masyarakat i. Bidang Pemberdayaan Masyarakat j. Bidang Tak Terduga

a. b.

Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan

Rp. ………… Rp. ………… Rp. ………… Rp. ………… Rp. …………

Rp. ………… Rp. …………

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini, yang terdiri dari : b. Lampiran I : Rincian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 Menurut Bidang, Kegiatan Dan Pelaksana Kegiatan; c. Lampiran II : Jadwal Tahapan Realisasi Anggaran Desa …………. Kecamatan …………….. Tahun Anggaran 2018

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di Desa ............... pada tanggal .....................

Diundangkan di…………...... pada Tanggal……............

BERITA DESA .............. TAHUN 2017 NOMOR ......

Nomor Tanggal Tentang

: 140/Kep. …… /Ds. …./2017 : .................... : Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018

DESA KECAMATAN KABUPATEN KODE

: ……………………………… : ……………………………… : LEBAK URAIAN BIDANG DAN KEGIATAN

SUMBER DANA PADes

Dana Desa

ADD

DBH

Ban Keu

Ban Keu

PTPKDes

1

2

3

4

5

6

Prov. 7

Kab. 8

Jumlah Mengesahkan, Koordinator Pengelolaan Keuangan Desa, Sekretaris Desa,

NIP/NRPDes……………………

9

Nomor Tanggal Tentang

: 140/Kep. …… /Ds. …./2017 : .................... : Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018

Kode Rek.

Bidang / Kegiatan

1

2

2

Pagu Anggaran & Sumber Dana Alokasi Dana Bankeu PADes Dana DBH BKK Desa prov. Desa 3 4 5 6 7 8

3

4

5

6

7

8

Rencana Realisasi PTPKD

Ket. Nama,No. Rekening Bank

I

II

III

IV

9

10

11

12

13

14

9

10

11

12

13

14

1

Jumlah Mengetahui : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa,

Koordinator Pengelolaan Keuangan Desa, Sekretaris Desa,

BUPATI LEBAK, TTD ITI OCTAVIA JAYABAYA

DOMSUN-APBDes-2018

Recommend Documents