Depkeu

(PP NO. 6 TAHUN 2006) 

PARADIGMA LAMA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA  – 

 – 

Kepmenkeu No. 350/KMK.03/1994 tentang Tatacara Tukar Menukar BM/KN Kepmenkeu No. 470/KMK.01/1994 tentang Tatacara Penghapusan dan Pemanfaatan BM/KN

BM/KN adalah barang bergerak/barang bergerak/barang tidak bergerak yang yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban APBN serta dari perolehan lain  yang sah. Tidak termasuk kekayaan negara yang dipisahkan (dikelola BUMN) dan kekayaan Pemerintah Daerah.

 – 

Presiden Menkeu Dirjen Anggaran (Dirjen Perbendaharaan)

 – 

BM/KN dikuasai/dimiliki oleh departemen/lembaga

PERUBAHAN PARADIGMA PENGATURAN BMN

adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah Pengelola Barang, penetapan status penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan; adalah Pengguna Barang, sebatas kewenangan penggunaan BMN.

 Penggunaan BMN

(pasal 6 ayat 2e dan pasal 8 ayat 2d PP 6/2006)  Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan oleh Pengguna untuk penyelenggaraan tupoksi kepada Pengelola Barang, untuk: Dialihkan status penggunaan kepada Pengguna Barang lainnya; Dimanfaatkan; Dipindahtangankan. di  Pengelola Barang Pengguna Barang untuk dialihkan status penggunaannya kepada Pengguna Barang lainnya. •

•

•

LINGKUP BMN/D

meliputi: 1. barang yg dibeli/diperoleh atas beban APBN/D 2. barang yg berasal dari perolehan lainnya yg sah. meliputi barang : 1. hibah/sumbangan atau yg sejenis. 2. pelaksanaan perjanjian/ kontrak; 3. berdasarkan ketentuan undang-undang; 4. berdasarkan putusan pengadilan yg telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 2 

•

Status penggunaan barang milik negara ditetapkan oleh pengelola barang



pendayagunaan barang milik  negara yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga, dalam bentuk:  sewa;  pinjam pakai;  kerjasama pemanfaatan;  bangun serah guna/bangun guna serah;



sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.

Pemanfaatan BMN berupa tanah dan/bangunan (yang sudah diserahkan kpd pengelola barang)  dilakukan oleh pengelola barang; pemanfaatan BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang diperlukan utk  , dilakukan oleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang; pemanfaatan BMN selain tanah dan/atau bangunan, dilakukan oleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang;

2. PENILAIAN

Pasal 37

Penilaian BMN dilakukan dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMN; Pasal 39 ayat 1

Penilaian BMN berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pengelola barang, dan dapat melibatkan penilai independen yang ditetapkan pengelola barang; Pasal 39 ayat 3

Penilaian barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan NJOP; Pasal 39 ayat 4

Hasil penilaian barang milik negara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh pengelola barang.

Penilaian BMN selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pengelola barang, dan dapat melibatkan penilai independen yang ditetapkan pengelola barang;

formula besaran tarif sewa atas barang milik negara dilakukan ;

besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil KSP  ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang; besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil KSP 

besaran kontribusi ditetapkan berdasarkan perhitungan tim  yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan minimal (lima) lima peserta/peminat, kecuali untuk barang milik negara yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;

penetapan mitra BGS/BSG dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya lima peserta/peminat;



Penghapusan barang milik negara meliputi: a. penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau kuasa pengguna b. Penghapusan dari daftar barang milik negara 

Penghapusan barang milik negara dilakukan dalam hal sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang



Penghapusan dilakukan dalam hal : - sudah beralih kepemilikan - terjadi pemusnahan - sebab - sebab lain 

Penghapusan dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan : - tidak dapat digunakan - tidak dapat dimanfaatkan - tidak dapat dipindahtangankan - sesuai ketentuan perundang-undangan

PEMINDAHTANGANAN

Pemindahtanganan BMN berupa tanah dan atau bangunan, dilakukan setelah mendapat persetujuan DPR, kecuali: Tidak sesuai dengan tata ruang wilayah/penataan kota; Anggaran untuk bangunan pengganti sudah tersedia dalam dokumen anggaran; Untuk kepentingan pegawai negeri; Untuk kepentingan umum; Dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan/ ketentuan undang-undang, yang jika kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis;  – 

 – 

 – 

 – 

 – 

Pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh pengelola barang sesuai ketentuan yang berlaku. Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh pengguna barang sesuai ketentuan  yang berlaku.

1. Menteri Keuangan menetapkan kebijakan umum pengelolaan Barang Milik Negara/daerah. 2. Menteri Keuangan menetapkan kebijakan teknis dan melakukan pembinaan pengelolaan Barang Milik Negara. 3. Menteri Dalam Negeri menetapkan kebijkan teknis dan melakukan pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebijakan umum pengelolaan Barang Milik  Negara/Daerah. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Barang Milik Negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Barang Milik Negara diatur dalam Peraturan Daerah.

 Pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan BMN/D yang menghasilkan penerimaan negara/daerah dapat diberikan insentif;  Pajabat/pegawai selaku pengurus barang diberikan tunjangan sesuai kemampuan keuangan negara/daerah;  Penyusunan regulasi pembentukan BLU dan/atau penunjukan pihak lain dalm hal-hal khusus untuk  melaksanakan pemanfaatan dan pemindahtanganan.  Wajib dilakukan inventarisasi tanah dan/atau bangunan serta penyelesaian dokumen kepemilikannya;  Biaya yang timbul dalam pelaksanaan inventarisasi dan pensertifikatan dibebankan pada APBN/D.

 Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang bertentangan dengan peraturan pemerintah ini dinyatakan tidak  berlaku.