Cyberlaw

11
Teknologi Informasi



Universitas Diponegoro
Cyberlaw


9-16-2016














Disusun oleh:
Anggih Retno Pratiwi - 24020116130083
Citra Faradina Fitriyanti - 24020116130084
Aida Ridwanah Yusuf - 24020116140102
Fransisca Natalia Avianti - 24020116140105
Fernando Angelico - 24020116140109



Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN 3
1.1 Latar Belakang 3
1.2 Rumusan Masalah 3
BAB II PEMBAHASAN 5
2.1Pengertian Cyberlaw 5
2.2 Bentuk Regulasi dalam cyberlaw 6
BAB III PENUTUP 10
3.1 Kesimpulan 10
3.2 Saran 10
Daftar Pustaka 11



KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat, berkat, dan bimbingan-Nya, kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul " Persoalan - Persoalan yang Dihadapi Masyarakat Saat Ini ". Dengan bantuan-Nya, makalah kami dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada :
Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan penyertaan-Nya yang selalu menyertai penulis dalam pembuatan makalah ini.
Teman-teman satu kelompok yang sudah bekerja sama dalam pembuatan makalah ini.
Pihak-pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, karena bantuannya dapat selesailah makalah ini dengan baik
Makalah ini disusun berdasarkan keprihatinan kami sebagai mahasiswa karena di zaman sekarang ini, banyak terjadi permasalahan – permasalahan sosial. Semua kalangan, dari masyarakat kecil hingga para penguasa juga tidak luput dari analisa kami. Memang, baik di dalam masyarakat kecil, maupun di kalangan penguasa, terjadi permasalahan sosial yang juga belum tentu sama. Diperlukan cara dan pendekatan yang berbeda – beda untuk mengatasi masalah sosial yang ada masing - masingnya. Semoga dengan disusunnya makalah ini, dapat membantu dalam mengenali permasalahan sosial yang terjadi di masyarkakat sekarang ini, juga nantinya dapat menemukan solusi yang tepat untuk mengatasinya.
Demikianlah makalah ini kami buat. Kami menyadari bahwa makalah yang kami buat ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kami menerima kritik dan saran agar nantinya juga bisa menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan makalah ini.








BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pada era modern sekarang ini, kegiatan seringan dan seberat apapun dapat dilakukan dengan mudah dan instan dengan bantuan teknologi, terutama teknologi informasi seperti internet. Berkat perbaruan teknologi ini informasi dapat dijangkau dimanapun dan kapanpun dalam jangka waktu yang singkat dan biaya terjangkau, selain itu teknologi informasi terbarukan ini juga mempermudah komunikasi jarak jauh melalui gadget baik secara audio, visual, maupun audio-visual.
Namun, munculnya teknologi canggih terbarukan ini dibarengi dampak negatif, seperti diantaranya adanya cybercrime ( penjahat dunia maya). Cybercrime adalah bentuk kejahatan yang terjadi di Internet dunia maya. Yang menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan yaitu mengacu pada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer. Tetapi istilah cybercrime juga dipakai dalam kegiatan kejahatan dalam dunia nyata di mana komputer atau jaringan komputer dipakai untuk memungkinkan atau mempermudah kejahatan itu bisa terjadi.Yang termasuk dalam kejahatan dalam dunia maya yaitu pemalsuan cek, penipuan lelang secara online, confidence fraud, penipuan kartu kredit, pornografi anak, penipuan identitas, dll. Kejahatan ini sangat merugikan bagi pengguna teknologi informasi terutama internet, sehiingga perlu adanya sebuah peraturan dilarangnya perkembangan cybercrime ini. Peraturan atau hokum mengenahi kejahatan dunia maya ini disebut sebagai cyberlaw.

1.2 Rumusan Masalah
Dalam makalah ini, kami membahas mengenahi permasalahan sebagai berikut :
Apa yang dimaksud dengan cyberlaw ?
Bagaimana bentuk regulasi dalam cyberlaw ?
Apa aspek-aspek dalam cyberlaw ?
Bagaimana contoh penerapan cyberlaw di Indonesia ?
Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam penegakkan cyberlaw ?
Apa dampak positif penerapan cyberlaw ?




1.3 Tujuan
Tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :
Mengetahui pengertian/ definisi cyberlaw
Mengetahui bentuk-bentuk regulasi dari cyberlaw
Mengetahui aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam cyberlaw
Mampu member contoh penerapan cyberlaw di Indonesia
Mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam penegakan cyberlaw
Mengetahui dampak positif yang diperoleh dari diterapkannya cyberlaw.


1.4 Manfaat
Setelah disusunnya makalah ini untuk penulis pribadi dapat membuka wawasan kami bahwa di era global ini penjahat bisa muncul dimanapun sehingga kami bisa lebih berhati-hati lagi dalam penggunaan teknologi internet, dengan mempelajari cyberlaw ini kami juga mengetahui aturan-aturan atau batas-batas penggunaan internet dalam cyberlaw, sehingga kita bisa membantu menerapkan dan menegakkan cyberlaw minimal untuk diri kita sendiri maupun dilingkungan sekitar.












BAB II PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Cyberlaw
Cyber Law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan tekhnologi internet yang dimulai ppada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Cyber Law sendiri merupakan istilah yang berasal dari cyberspace law.
Istilah hukum diartikan seabagai padanan dari kata cyber law, yang saat ini secara international digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan TI. Istilah lain yang juga digunakan adalah Hukum TI (Law of Information Teknologi), Hukum dunia maya (Virtual Word Law), dan Hukum Mayantara.
Secara Akademik, Terminologi "cyberlaw"belum menjadi teknologi yang umum. Terminologi lain untuk tujuan yang sama seperti The Law of Internet, Law and The Information Superhighway, Information Technology Law, The Law of Informaton, dan lain - lain.
 Di Indonesia sendiri tampaknya belum ada satu istilah yang disepakati. Dimana istilah yang dimaksudkan sebagai terjamahan dari "cyberlaw", misalnya Hukum sistem informasi, Hukum Informasi, dam Hukum Informatika (Telekomunikasi dan Informatika) secara Yuridis, Cyber Law tidak sama lagi dengan ukuran dan kalifikasi hukum tradisional. Kegiatan cyber meskipun bersifat virtual atau maya dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Kegiatan cyber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.






2.2 Bentuk Regulasi dalam cyberlaw
Di Indonesia sudah terdapat Cyberlaw yang biasa disebut dengan UU ITE. UU ITE ini diharapkan dapat mengatur segala urusan dunia internet ( cyber ) terhadap pemberian hukuman terhadap pelaku kejahatan dunia maya. Pada UU ITE diatur berbagai macam hukuman bagi kejahatan melalui internet.UU ITE mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis diinternet dan masyarakat pada umumnya untuk mendapat kepastian hukum dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan elektronik digital sebagai bukti yang sah dipengadilan.UU ITE baru ada diIndonesia dan telah disahkan oleh DPR pada tanggal 25 Maret 2008. Dimana UU ITE terdiri dari 13 Bab dan 54 Pasal yang mengupas secara mendetail bagaimana aturan hidup di dunia maya dan transaksi yang terjadi didalamnya.
 
UU ITE secara garis besar mengatur hal-hal sebagai berikut : 

Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional (tinta basah dan bermaterai). Sesuai dengan e-ASEAN Framework Guidelines (pengakuan tanda tangan digital lintas batas).
Alat bukti elektronik diakui seperti alat bukti lainnya yang diatur dalam KUHP
UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia yang memiliki akibat hukum di Indonesia.
Pengaturan Nama domain dan Hak Kekayaan Intelektual










2.3 Aspek-aspek dalam cyberlaw
Aspek Hak Cipta
Hak cipta yang sudah diatur dalam UU Hak Cipta. Aplikasi internet seperti website dan email membutuhkan perlindungan hak cipta. Publik beranggapan bahwa informasi yang tersedia di internet bebas untuk di-download, diubah, dan diperbanyak. Ketidakjelasan mengenai prosedur dan pengurusan hak cipta aplikasi internet masih banyak terjadi.

Aspek Merek Dagang
Aspek merek dagang ini meliputi identifikasi dan membedakan suatu sumber barang dan jasa, yang diatur dalam UU Merek.

Aspek Fitnah dan Pencemaran Nama Baik
Hal ini meliputi gangguan atau pelanggaran terhadap reputasi seseorang, berupa pertanyaan yang salah, fitnah, pencemaran nama baik, mengejek, dan penghinaan. Walau semua tindakan tadi dilakukan dengan menggunakan aplikasi internet, namun tetap tidak menghilangkan tanggung jawab hukum bagi pelakunya. Jangan karena melakukan fitnah atau sekadar olok-olok di email atau chat room maka kita bebas melenggang tanpa rasa bersalah. Ada korban dari perbuatan kita yang tak segan-segan menggambil tindakan hukum

Aspek Privasi
Di banyak negara maju di mana komputer dan internet sudah diaskes oleh mayoritas warganya, privasi menjadi masalah tersendiri. Makin seseorang menggantungkan pekerjaannya kepada komputer, makin tinggi pula privasi yang dibutuhkannya. Ada beberapa persoalan yang bisa muncul dari hal privasi ini. Pertama, informasi personal apa saja yang dapat diberikan kepada orang lain? Lalu apa sajakah pesan informasi pribadi yang tidak perlu diakses orang lain? Apakah dan bagaimana dengan pengiriman informasi pribadi yang anonim.





2.4 Contoh Penerapan Cyberlaw di Indonesia
1. Kasus penyebaran foto syur yang sering terjadi dimasyarakat. Hal ini termasuk kejahatan dunia maya yang juga melecehkan nama baik korbannya. Pada umumnya kasus seperti ini terjadi dengan modus dendam ataupun penyerangan terhadap seseorang (masalah pribadi). Hukum yang diberlakukan pada kejahatan dunia maya satu ini adalah Pasal 282 KUHP (Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar, atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau diperlihatkan dimuka umum, membikin tuisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya kedalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan ataupun barang siapa secara terang-terangan atau mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah)
2. Terbobolnya website kepolisian seperti yang terjadi pada Juni 2011. Pada kasus ini diterapkan hukum yang mengena pada pasal 406 KUHP (Barang siapa yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah).
3. Pencurian nomor kartu kredit. Nomor kartu kredit tersebut diperoleh dari situs-situs asing tak bertanggung jawab. Modus dari kejahatan ini adalah pencurian yang memanfaatkan kemajuan iptek, dalam hal ini adalah internet. Karena pelaku yang rata-rata adalah remaja tanggung dan para mahasiswa ini melakukan transaksi menggunakan nomor kartu kredit yang ditransaksikan melalui internet. Penerapan cyberlaw pada kasus ini adalah Pasal 378 KUHP Tentang penipuan dan juga pasal 363 KUHP Tentang Pencurian.

2.5 Permasalahan yang Dihadapi dalam Penegakan Cyberlaw
Cyberlaw yang merupakan seperangkat aturan yang dibuat oleh suatu negara tertentu, dan peraturan yang dibuat itu hanya berlaku kepada masyarakat negara tersebut. Jadi,setiap negara mempunyai cyberlaw tersendiri. Di Indonesia sendiri belum bisa dikatakan maju. Hal ini disebabkan oleh belum meratanya pengguna internet di seluruh Indonesia. Berbeda dengan Amerika Serikat yang menggunakan telah internet untuk memfasilitasi seluruh aspek kehidupan mereka. Jadi permasalahannya di Indonesia, walaupun belum dapat dikatakan maju, hukum dan perundang-undangannya tetap ada.

2.6 Dampak Positif Penerapan Cyberlaw
Berkurangnya tindak kejahatan di internet
Semakin tegasnya aturan yang boleh di lakukan dan tidak boleh dilakukan
Dapat mendorong pertumbuhan ekonomi
Dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan penghasilan penduduk
Dapat mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan internet yang merugikan
Memberikan perlindungan hukum terhadap transaksi dan sistem elektronik
Memberikan perlindungan hukum terhadap kegiatan ekonomi
Membuka peluang kepada pemerintah untuk mengadakan program pemberdayaan internet
Mengurangi penyebaran virus di Internet
Mengurangi tindakan asusila
Mengurangi kemungkinan adanya penipuan serta penculikan anak
Menghentikan kejahatan di sosial media














BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Dari pembahasan materi cyberlaw diatas, terdapat beberapa hal yang dapat ditarik sebagai kesimpulan dari pembahasan materi cyberlaw ini. Antara lain :
Cybercrime adalah bentuk kejahatan yang terjadi di internet/ dunia maya
Cyberlaw adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan tekhnologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya.
Di Indonesia, cyberlaw ini diterapkan dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dengan sanksi yang tegas dengan tujuan untuk menekan perkembangan kejahatan dunia maya itu sendiri.
Penerapan cyberlaw ini membawa dampak positif yang sangat signifikan bagi keamanan dan kenyamanan masyarakat terutama dalam hal penggunaan berbagai teknologi di era kemajuan iptek ini, terutama penggunaan internet.
3.2 Saran
Sistem pengamanan pada system komunikasi terutama internet supaya lebih diketatkan lagi untuk keamanan penggunanya.
Pemerintah dapat membuat lembaga pengawas khusus dibidang iptek mengawasi berbagai masalah yang masih dihadapi masyarakat dalam penggunaan dan pemanfaatan iptek.
Dibuatnya lebih banyak peraturan yang mengikat dengan beban sanksi yang tegas untuk berbagai kejahatan dunia maya.
Para pengguna bisa lebih berhati-hati dalam menggunakan teknologi terbarukan diera kemajuan iptek ini.
Para pengguna diharapkan menggunakan kemajuan iptek ini sebaiknya dan sesuai fungsinya dengan tertib dan sesuai aturannya.





Daftar Pustaka

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum_siber, [Diakses 14 September 2016]
Sutrisno Adityo, https://www.academia.edu/7069627/Cyberlaw?auto=download, [Diakses 14 September 2016]
Kejahatan Dunia Maya (2015), http://tapakbebek.blogspot.co.id/2015/06/dampak-positif-dan-negatif-undang.html, [Diakses 14 September 2016]
Najwa elJannah (2011), Perbedaan Cyberlaw di Berbagai Negara, http://riaajah.blogspot.co.id/2011/03/perbedaan-cyberlaw-di-beberapa-negara.html, [Diakses 14 September 2016]
Adit Hari (2016), Cyber Law Serta Peraturan & Regulasi di Indonesia, http://fantasyaddits.blogspot.co.id/2016/05/cyber-law-serta-peraturan-regulasi-di.html, [Diakses 14 September 2016]
http://eptikcybercrimecyberlaw.blogspot.co.id/2015/05/contoh-penerapan-cyber-law-pada-kasus.html, [Diakses 14 September 2016]




[Company name]
[Document title]
[Date]