�
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar belakang Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan professional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan di rumah sakit, didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, yang ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, baik sehat maupun sakit mencakup seluruh proses kehidupan manusia, baik secara secara independen, dependen, dan atau interdependen dengan tenaga kesehatan lain sesuai dengan kewenagannya. Praktik keperawatan yang dilakukan bersifat unik yaitu konstan, berkesimanbungan, komunikatif dan advokatif. Keperawatan sebagai profesi mempunyai body of knowledge, knowledge, bersifat altruistic, memiliki standard dan etika profesi, sehingga Perawat dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien harus memperhatikan kaidah moral dan etik serta berdasarkan kompetensi yang sesuai dengan standard sehingga masyarakat masyarakat terlindungi dalam mendapatkan mendapatkan pelayanan pelayanan dan
asuhan keperawatan yang bermutu. Sub Komite Kredensial dibawah dibawah Komite
Keperawatan mempunyai tugas dan fungsi menyiapkan pedoman dan standar dalam upaya meningkatkan dan mempertahankan kopetensi tenaga keperawatan serta melakukan telaah dan pembinaan terhadap kompetensi tenaga keperawatan
Salah satu upaya untuk menjaga keselamatan pasien adalah dengan menjaga standar dan kompetensi staf keperawatan yang akan berhadapan langsung dengan pasien di rumah sakit, dimana pemberi asuhan keperawatan dilakukan oleh perawat yang kompeten. Kompetensi keperawatan meliputi dua aspek, yaitu: (1) Kompetensi profesi yang terdiri dari pengetahuan, ketrampilan dan perilaku professional, (2) Kompetensi fisik dan mental. Assessment kompetensi profesi keperawatan yang merupakan bagian dari penapisan kompetensi seorang perawat untuk menyadang gelar pekerjaan professional. Penapisan ini diawali dengan pelaksanaan Assesmen kompetensi yang dilakukan oleh profesi yang bersangkutan, dan dilanjutkan dengan kegiatan registrasi, dimana perawat yang telah dinyatakan kompeten dicatat dan diberi nomor dalam sistim registrasi rumah sakit dalam bentuk sertifikat, dan selanjutnya diberikan lisensi untuk menjalankan peran atau praktek professional di RSUP
Fatmawati,
sesuai
dengan
Peraturan
Menteri
Kesehatan
No.
1796/Menkes/Per/VII/2011, pasal 2, yaitu: (1) Setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan pekerjaannya wajib memiliki STR, (2) untuk memperoleh STR tenaga kesehatan harus memiliki ijazah dan sertifikat kompetensi, (3) Ijazah dan sertifikat diberikan kepada peserta setelah dinyatakan lulus ujian program pendidikan dan uji kompetensi. kompetensi.
�
Kredensial Keperawatan merupakan verifikasi kembali keabsahan bukti kompetensi seorang perawat dan menetapkan kewenangan klinis (clinical privilege) untuk melakukan pelayanan keperawatan dalam lingkup spesialisasi atau sesuai level Perawat Klinik (PK). Pemberian kewenangan klinik (clinical privilege) pada perawat pemberi pelayanan asuhan keperawatan, hal ini mengacu kepada peraturan peundang-undangan tentang rumah sakit dimana rumah sakit wajib menyusun dan melaksanakan hospital bylaws, dimana rumah sakit wajib melakukan tata kelola klinik dengan baik (good clinical govemanc ), hal ini dirumuskan dalam staf bylaw antara lain kewenangan klinik (clinical privilege).
B.
Tujuan pedoman 1. Tujuan Umum Terciptanya pedoman kredensial tenaga keperawatan dengan memastikan bahwa staf perawat yang akan melakukan pelayanan keperawatan secara kredibel di RSUP fatmawati
2. Tujuan Khusus 2.1.
Tersedianya staf perawat yang professional dan akuntabel dalam memberikan pelayanan & asuhan keperawatan di RSUP Fatmawati
2.2.
Tersusunnya kewenangan klinik (clinical privilege) bagi setiap perawat yang melakukan pelayanan keperawatan klinik sesuai level Perawat Klinik (PK) yang ditetapkan di RSUP fatmawati.
2.3.
Terfasilitasinya informasi/data sebagai bahan dasar bagi direktur rumah sakit untuk menerbitkan kewenangan klinik (clinical privilege) bagi setiap perawat yang melakukan pelayanan keperawatan klinik sesuai level Perawat Klinik (PK) yang ditetapkan di RSUP fatmawati.
2.4.
Terjaganya reputasi dan kredebilitas staf perawat dan institusi rumah sakit dihadapan pasien dan pemangku kepentinggan
C.
Ruang lingkup pedoman Sistim Kredensial Keperawatan yang dimaksud dilakukan pada seluruh perawat klinik di pelayanan RSUP Fatmawati. Perawat klinik adalah perawat yang memberikan asuhan keperawatan langsung kepada pasien/ klien baik secara individu, keluarga kelompok maupun masyarakat. Perawat Klinik (PK) tersebut terdiri dari: PK 1, PK 2, PK 3, PK 4, dan PK 5.
Tenaga perawat terdiri dari Perawat, Bidan, Perawat Gigi dan Perawat Anestesi yang ditugaskan di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati atas keputusan Direktur Umum RSUP Fatmawati.
�
D.
Dasar hukum 1.
UU. No.36. Tahun 2009. Tentang kesehatan
2.
Peraturan Menteri Kesehatan No. 1796/Menkes/Per/VII/2011, tentang Kesehatan
3.
Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.02.04/1/2767/11 tentang Peraturan internal (Hospital Bylaws) RSUP Fatmawati
4.
Departemen Kesehatan Standar Asuhan Keperawatan tahun 2001
5.
Standar Profesi dan Kode Etik Perawat Indonesia PPNI Jakarta 2010
6.
Surat Keputusan Direktur Utama RSUP Fatmawati, No. HK.03.05.1.1966 tahun 2010 tentang pembentukan Standar Asuhan keperawatan di RSUP Fatmawati
7.
Surat Keputusan Direktur Utama RSUP Fatmawati, No. HK.03.05.1.541 tahun 2010 tentang Hak dan Kewajiban Pasien, Dokter, Perawat/bidan di RSUP Fatmawati
8.
Surat Keputusan Direktur Utama RSUP Fatmawati, No. HK.03.05. 1.519 tahun 2010 tentang Kelompok Perawat Klinik (KPK) di RSUP Fatmawati
9.
Surat Keputusan Direktur Utama RSUP Fatmawati, No. HK.03.05/II.1/682/2012 tahun 2012 tentang PEMBERLAKUAN Pedoman Jenjang Karir Keperawatan edisi II di RSUP Fatmawati
�
BAB II KREDENSIAL KEPERAWATAN
A.
Pengertian 1. Kredensial
keperawatan
merupakan
proses
untuk
menentukan
dan
mempertahankan kompetensi staf keperawatan. Proses kredensial merupakan salah satu cara profesi keperawatan dalam mempertahankan standar praktik dan akuntabilitas. Kredensial meliputi pemberian izin praktik (lisensi), registrasi (pendaftaran), pemberian sertifikat (sertifikasi) dan akreditasi ( Kozier Erb, 1990). Kredensial terbagi menjadi 2 sistem, yaitu: Kredensial dan Rekredensial 2. Perawat adalah tenaga kesehatan professional yang menduduki porsi terbanyak dalam pelayanan, dan mempunyai konstribusi tinggi dalam sistim pelayanan kesehatan di rumah sakit, namun potensi konstribusi dalam pemberian pelayanan kesehatan tersebut masih ditemukan kendala-kendala, salah satunya adalah jenis dan kompetensi perawat yang belum sesuai dengan harapan pelanggan (masyarakat) untuk itu dalam menjalankan pekerjaan klinis memerlukan kerangka kompetensi, agar perawat mampu menjalankan asuhan keperawatan secara aman, efektif dan efesien; selalu berpenampilan secara professional, etis, sesuai aturan hukum, dan
menghargai budaya setempat, serta
pengembangan profesionalisme
mampu melakukan
agar dapat menjalankan peran profesi sesuai
perkembangan terkini. 3. Kompetensi Kompetensi secara umum diartikan sebagai kemampuan untuk menjalankan pekerjaan secara baik dan benar sesuai standard, dan harapan masyarakat (Undang-undang No.20 tahun 2003). Kompetensi mempunyai unsur gabungan antara ketrampilan (skill), atribut personal, dan pengetahuan (knowledge), yang tercermin melalui perilaku kinerja ( job behavior ) yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi.
Kompetensi
juga
mempersyaratkan
kemampuan
pengambilan
keputusan dan penampilan dalam melakukan praktik pelayanan secara aman dan etis. 4. Kredensial Perawat baru yang akan bekerja dalam tatanan pelayanan keperawatan klinik , walaupun
telah
mendapatkan
sertifikasi
kompetensi
keperawatan
yang
bersangkutan, rumah sakit wajib melakukan verifikasi kembali keabsahan bukti kompetensi seseorang dan menetapkan kewenangan klinis untuk melakukan pelayanan keperawatan dalam lingkup spesialisasi tersebut, hal ini dikenal dengan istilah Kredensial Proses kredensial dilakukan dikarenakan, banyak faktor yang mempengaruhi kompetensi
setelah
kolegium/yang
seseorang
berwenang,
mendapatkan
perkembangan
sertifikat
ilmu
keperawatan untuk suatu pelayanan keperawatan
sangat
kompetensi pesat
dari
dibidang
tertentu, hal ini dapat
�
mempengaruhi
kompetensi
yang
diperoleh
saat
menerima
sertifikat
atau
kompetensi dinyatakan kedaluarsa, dan beresiko tindakan yang diberikan tidak aman bagi pasien, disamping itu lingkup suatu cabang ilmu keperawatan tertentu senantiasa berkembang dari waktu ke waktu sehingga suatu tindakan yang semula tidak diajarkan pada masa pendidikan periode tertentu, dapat saja belakangan diajarkan pada periode selanjutnya, dan dianggap merupakan suatu kemampuan yang standar. Hal ini mengakibatkan bahwa sekelompok staf keperawatan yang menyandang
sertifikat
kompetensi
tertentu
dapat
saja
memiliki
lingkup
kompetensi yang berbeda-beda. Setelah seorang staf keperawatan dinyatakan kompeten melalui suatu proses kredensial, rumah sakit
menerbitkan suatu izin bagi yang bersangkutan untuk
melakukan serangkaian pelayanan keperawatan tertentu dirumah sakit tersebut, hal ini dikenal sebagai kewenangan klini (clinical privilege) . Tanpa adanya kewenangan klinis (clinical privilege) tersebut seorang staf keperawatan tidak diperkenankan untuk melakukan pelayanan keperawatan di rumah sakit. Luasnya lingkup kewenangan klinis (clinical privilege) seseorang perawat/perawat spesialis dapat saja berbeda dengan koleganya dalam spesialisasi yang sama, tergantung pada ketetapan komite keperawatan tentang kompetensi untuk melakukan tiap pelayanan keperawatan oleh yang bersangkutan berdasarkan hasil proses kredensial. 5. Rekredensial Proses rekredensial harus dilalui pada staf keperawatan yang telah berakhirnya kewenangan klinis .Kewenangan klinis akan berakhir bila surat penugasan klinik habis masa berlakunya atau dicabut oleh direktur rumah sakit. Surat penugasan klinis untuk setiap staf keperawatan memiliki masa berlaku periode 3(tiga) tahun. Pada akhir masa berlakunya surat penugasan tersebut rumah sakit harus melakukan rekredensial terhadap staf keperawatan yang bersangkutan. 6. Pengkajian kredensial meliputi elemen: 6.1. Kompetensi: berbagai area kompetensi keperawatan sesuai standar kompetensi PPNI,kognitif, afektif, psikomotor,kompetensi fisik, kompetensi mental/perilaku, perilaku etis. 6.2. Kewenangan klinis yang diberikan mencakup derajat kompetensi dan cakupan praktik 6.3. Daftar rincian kewenangan klinis diperoleh dengan: 6.3.1. Menyusun daftar kewenangan klinis dilakukan dengan meminta masukan dari setiap Kelompok Perawat Klinik (KPK). 6.3.2. Mengkaji kewenangan klinis bagi Pemohon dengan menggunakan daftar rincian kewenangan klinis
�
6.3.3. Mengkaji ulang daftar rincian kewenangan klinis bagi staf keperawatan dilakukan secara periodic 6.3.4. Rekomendasi pemberian kewenangan klinis dilakukan oleh komite keperawatan berdasarkan masukan dari subkomite kredensial 6.4. Subkomite
kredensial
melakukan
rekredensial
bagi
setiap
staf
keperawatan yang mengajukan permohonan pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dengan rekomendasi berupa: 6.4.1. Kewenangan klinis yang bersangkutan dilanjutkan 6.4.2. Kewenangan klinis yang bersangkutan ditambah 6.4.3. Kewenangan klinis yang bersangkutan dikurangi 6.4.4. Kewenangan klinis yang bersangkutan dibekukan untuk waktu tertentu 6.4.5. Kewenangan klinis yang bersangkutan diubah/dimodifikasi 6.4.6. Kewenangan klinis yang bersangkutan diakhir Bagi staf keperawatan yang ingin memulihkan kewenangan klinis yang dikurangi atau menambah kewenangan klinis yang dimiliki dapat mengajukan permohonan kepada komite keperawatan melalui direktur rumah sakit. Selanjutnya, komite keperawatan menyelenggarakan pembinaan profesi antara lain melalui mekanisme pendampingan 7. ASSESMEN KOMPETENSI Merupakan dilingkungan
proses RSUP
penilaian
terhadap
Fatmawati,
kompetensi
assesmen
ini
perawat
yang
bekerja
dilaksanakan
oleh
Komite
Keperawatan bersama tim Asesor RSUP Fatmawati untuk melakukan penilaian. Hasil assesmen kompetensi akan merekomendasikan perawat berada pada level Perawat Klinik (PK) sesuai dengan tingkat kompetensi yang dicapai serta persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. Perawat Klinik (PK) merupakan sistim jenjang karir perawat klinik untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme, yang berada dalam tatanan perawatan langsung kepada pasien terdiri dari PK 1, PK 2, PK 3, PK 4, dan PK 5.
Kompetensi minimal yang akan diasses berfokus pada tugas pokok perawat. Sehingga pertanyaan dan kasus yang diberikan mengacu pada peran dan tanggung jawab perawat baik melalui uji tulis maupun ketrampilan. Melalui assesmen ini seorang asesor akan memastikan bahwa seorang perawat telah menujukan kompetensi yang dipersyaratkan. Assesmen kompetensi ini terdiri dari 18 (delapan belas) unit kompetensi,
14(empat belas) merupakan Core
Competency SKKNI ditambah 4(empat) kompetensi yang dianggap penting.
�
Kompetensi tersebut, adalah: 7.1.
Melakukan
komunikasi
interpersonal
dalam
melaksanakan
tindakan
keperawatan 7.2.
Menerapkan prinsip etika etiket dalam keperawatan
7.3.
Menerapkan prinsip infeksi nosokomial
7.4.
Merumuskan rencana asuhan keperawatan dengan melibatkan paien/klien dan/atau pemberi asuhan/pelayanan(Career)
7.5.
Membuat prioritas asuhan dengan melibatkan pasien.klien dan/atau pemberi asuhan
7.6.
Mendokumentasikan rencana asuhan
7.7.
Berpartisipasi dalam peningkatan mutu dan prosedur penjamin mutu
7.8.
Mengukur tanda-tanda vital
7.9.
Mengevaluasi efektifitas tindakan/langkah-langkah pencegahan terhadap klien/pasien
7.10.
Mefasilitasi pemenuhan kebutuhan O2
7.11.
Mefasilitasi pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit
7.12.
Melakukan perawatan luka
7.13.
Memberikan obat secara aman dan tepat
7.14.
Mengelola pemberian darah dan produk darah
7.15.
Mempersiapkan kepulangan pasien
7.16.
Melakukan pengkajian sistimatis
7.17.
Mempersiapkan pre Operasi
7.18.
Adminision Care
8. Proposi soal berdasar domain kompetesi
Materi
PK 1 %
PK2 %
PK3 %
Komunikasi terapeutik
��
8
6
Kode etik keperawatan
��
8
6
8
6
Mutu keperawatn
��
Infeksi nasokomial
��
8
6
Dokumentasi keperawatn
��
8
6
Klinik
��
60
70
100
100
100
Jumlah Soal
�
9. Kewenangan Klinik Kriteria yang harus dipertimbangkan dalam memberikan rekomendasi kewenangan klinis: 9.1. Pendidikan: lulus dari sekolah keperawatan yang terakreditasi. 9.2. Perizinan (lisens), syarat: 9.2.1. Memiliki surat tanda registrasi yang sesuai dengan bidang profesi 9.2.2. Memiliki izin praktek dari dinas kesehatan setempat yang masih berlaku. 9.2.3. Kegiatan penjagaan mutu profesi: 9.2.3.1. Menjadi anggota organisasi yang melakukan penilaian kompetensi bagi anggotanya. 9.2.3.2. Berpartisipasi aktif
dalam proses
kegiatan mutu
klinis
keperawatan, misal CNE, Ronde keperawatan, Jurnarea ding, dll. 9.3.kualifikasi personal: 9.3.1. Riwayat disiplin dan etik profesi 9.3.2. Keanggotaan dalam perhimpunan profesi yang diakui 9.3.3. Keadaan
sehat
jasmani
dan
mental,
termasuk
tidak
terlibat
penggunaan obat terlarang dan alkohol, yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan terhadap pasien. 9.3.4. Pengalaman dibidang keprofesian 9.3.5. Riwayat tuntutan
keperawatan atau klaim oleh
pasien selama
menjalankan profesi
10. Pemberian Kewenangan Klinik Direktur rumah sakit menetapkan berbagai kebijakan
dan prosedur bagi staf
perawat untuk memperoleh kewenangan klinis dengan berpedoman pada peraturan internal rumah sakit, selain direktur rumah sakit bertanggung jawab atas tersedianya berbagai sumber daya yang dibutuhkan agar kegiatan ini dapat terselenggara.Untuk melaksanakan kredensial dibutuhkan beberapa instrumen, antaralain daftar rincian kewenangan klinis untuk tiap perawat,
Kewenangan klinis akan berakhir bila surat penugasan klinis / habis masa berlakunya atau dicabut oleh direktur rumah sakit. Pada akhirmasa berlakunya
�
surat penugasan tersebut rumah sakit harusmelakukan rekredensial terhadap staf perawat yang bersangkutan.
Pencabutan, perubahan/modifikasi, dan pemberian kembali kewenangan klinis. Pertimbangan pencabutan kewenangan klinis tertentu dilakukan
oleh direktur
rumah sakit didasarkan pada kinerja individu, misalnya staf perawat yang bersangkutan terganggu kesehatannya, baik fisik maupun mental. Pencabutan kewenangan klinis juga dapat dilakukan bila terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan kerugian fatal bagi pasien dan atau rumah sakit yang diduga karena kelalaian kompetensi atau karena tindakan disiplin dari perawat yang bersangkutan. Kewenangan
klinis yang telah dicabut tersebut dapat diberikan
kembali bila staf perawat tersebut dianggap telah pulih kompetensinya. Dalam hal pencabutan kewenangan klinik perawat komite keperawatan akan meminta sub kredensial, sub mutu, sub etik untuk melakukan berbagai upaya pembinaan agar kompetensi yang bersangkutan dapat baik kembali. Pengembalian kewenangan klinik keperawatan yang telah dicabut, dilakukan oleh Komite Keperawatan setelah melakukan pembinaan dan menyatakan perawat yang bersangkutan telah melakukan perbaikan, dengan merekomendasikan kepada direktur rumah sakit untuk pemberian kembali kewenanggan klinik.
11. Pencabutan, perubahan/modifikasi, dan pemberian kembali kewenangan klinis.
Pertimbangan pencabutan kewenangan klinis tertentu oleh direktur rumah sakit didasarkan pada kinerja individu dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien, misalnya staf keperawatan yang bersangkutan terganggu kesehatannya, baik fisik maupun mental, pencabutan kewenangan klinis juga dapat dilakukan bila terjadi kecelakaan pada saat staf keperawatan memberikan asuhan keperawatan yang diduga karena inkompetensi atau karena ketidak disiplinan dari yang bersangkutan sehingga membahayakan pasien. Kewenangan klinis yang dicabut tersebut dapat diberikan kembali bila staf keperawatan tersebut dianggap telah pulih kompetensinya.
Pada staf keperawatan yang kewenangan klinis tertentu diakhiri, komite keperawatan akan meminta subkomite mutu profesi untuk melakukan berbagai upaya pembinaan agar kompetensi yang bersangkutan pulih kembali. Komite keperawatan dapat merekomendasikan kepada direktur rumah sakit untuk pemberian kembali kewenangan klinis tertentu setelah staf keperawatan tersebut melalui proses pembinaan. Komite keperawatan melalui sub komite kredesial sesuai peran dan fungsinya dalam mempertahankan kompetensi staf keperawatan akan melaksanakan assesmen kompetensi.
��
A.
Pengorganisasian 1.
Direktur Utama RSUP Fatmawati / Pimpinan Rumah Sakit menetapkan kebijakan Kredensial Keperawatan di RSUP Fatmawati
2.
Pimpinan rumah sakit mengesahkan pedoman Kredensial Keperawatan, dan meminta laporan pelaksanaan kredensial.
3.
Komite Keperawatan membuat sistim dan prosedur Kredensial Keperawatan, dan melakukan pelaksanaan kredensial.
4.
Bidang pelayanan keperawatan merekomendasikan perawat untuk mengikuti assesmen kompetensi
5.
Supervisor
Keperawatan
melakukan
supervisi
dan
pembinaan
terhadap
pelaksanaan pemberian asuhan keperawatan oleh perawat klinik. 6.
Perawat klinik memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan kewenangan.
��
BAB III
ISI PEDOMAN
A.
Tatalaksana
Mekanisme kredensial dan rekredensial keperawatan merupakan tanggung jawab komite keperawatan yang dilaksanakan oleh subkomite kredensial. Proses kredensial tersebut dilaksanakan secara adil, obyektif, dan terbuka, sesuai dengan prosedur, serta terdokumentasi. Proses kredensial dan rekredensial yang dilakukan oleh sub komite kredensial dengan melakukan serangkaian kegiatan, I.
Tahapan Kredensial dan Rekredensial Keperawatan: Direktur Utama Rumah Sakit menetapkan berbagai kebijakan dan prosedur bagi staf keperawatan untuk memperoleh kewenangan klinis. Direktur rumah sakit bertanggung jawab atas tersedianya berbagai sumber daya yang dibutuhkan agar kegiatan ini dapat terselenggara.Pelaksanaan
kredensial dan rekredensial
dibutuhkan beberapa instrumen, antara lain daftar rincian kewenangan klinis untuk setiap kompetensi keperawatan. II.
Kegiatan asesmen kompetensi: 1.
Pengisian formulir permohonan untuk dilakukan assesmen kompetensi kepada Kepala Bidang pelayanan Keperawatan oleh peserta assesmen kompetensi.
2.
Persetujusn Kepala Ruangan untuk permohonan pelaksanaan assesmen kompetensi
3.
Penyampaian permohonan assesmen kompetensi kepada kepada Kepala Bidang pelayanan Keperawatan dengan melampirkan foto copi berkas: 3.1. Ijazah yang sesuai dengan data base. 3.2. Daftar riwayat hidup 3.3. Surat Keputusan terakhir (SK terakhir) 3.4. Sertifikat penetapan perawat klinik, jika ada. 3.5. Sertifikat pelatihan sesuai dengan area klinik.
4.
Penyelesaian dan validasi berkas permohonan untuk assesmen kompetensi oleh Bidang Pelayanan Keperawatan.
5. Penetapan resertifikasi atau
peningkatan jenjang karir
oleh Bidang
Pelayanan Keperawatan 6.
Pengusulan
assesmen
kompetensi
oleh
kepala
Bidang
Pelayanan
Keperawatan kepada Ketua Komite Keperawatan 7.
Penilaian usulan dan berkas peserta assesmen kompetensi oleh tim assesmen kompetensi
��
8.
Penetapan metode assesmen kompetensi 8.1. Uji tulis, porto folio, uji ketrampilan dilaksanakan pada Perawat Klinik(PK) level I & II. 8.2. Uji ketrampilan terdiri dari 10 jenis tindakan. (Jenis tindakan ditentukan oleh tim assesmen). 8.2.1. Masing-masing tindakan dilakukan sebanyak 5 kali, 2 kali disupervisi oleh PK diatasnya (yang dianggap cakap dan ditunjuk oleh tim assesmen), 2 kali oleh Wakaru/Penyelia, 1 kali oleh Kepala Ruangan. 8.2.2. Kecuali mengukur tanda-tanda vital dilakukan sebanyak 10 kali, supervisi oleh PK diatasnya 4 kali, supervisi oleh Wakaru 4 kali, supervisi oleh Kepala ruangan 2 kali 8.2.3. Supervisi oleh asesor dengan menyelesaikan 1 jenis tindakan dari 10 tindakan yang telah ditetapkan 8.3. Uji tulis dan uji kasus dilaksanakan pada Perawat Klinik (PK) level III. IV, dan V
9.
Penjadwalan
dan
penujukan
asesor
untuk
pelaksanaan
assesmen
kompetensi oleh Ka Tim Assesmen Kompetensi 10. Pelaksanaan assesmen kompetensi oleh Tim assesmen kompetensi 10.1.
Pembahasan hasil oleh Tim assesmen kompetensi
10.2.
Pernyataan kompeten
10.3.
Pernyataan belum kompeten 10.3.1. Pemberian informasi untuk assesmen ulang oleh tim assesmen paling lambat 2 minggu 10.3.2. Menandatangani pernyataan bersedia/tidak untuk assesmen ulang
11. Pelaporan hasil assesmen kompetensi oleh asesor kepada ketua Tim assesmen kompetensi 12. Pelaporan hasil assesmen kompetensi oleh ketua Tim assesmen kompetensi kepada Ka. Komite Keperawatan 13. Pengusulan
penetapan
level
Perawat
Klinik
sesuai
hasil
asesmen
kompetensi kepada Direktur Utama oleh ka komite Keperawatan. 14. Persetujuan
penetapan level
Perawat Klinik
sesuai hasil
assesmen
kompetensi oleh Direktur Utama 15. Pemberian sertifikat jenjang karir (level Perawat Klinik), sesuai dengan SK Direktur Utama 16. Pelaporan hasil penetapan level Perawat Klinik oleh ka komite Keperawatan kepada Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan. 17. Pengusulan
penyesuain
remunerasi
oleh
Keperawatan kepada kepala bidang SDM.
Kepala
Bidang
Pelayanan
��
18. Pembinaan,
monitoring
dan
evaluasi
terhadap
kompetensi
SDM
Keperawatan oleh supervisor keperawatan. 19. Pengusulan kembali untuk pelaksanaan assesmen kompetensi sesuai dengan masa berlaku sertifikat kompetensi
III.
Pemberian kewenangan klinis melalui tahapan sebagai berikut: 1. Staf keperawatan mengajukan permohonan kewenangan klinis kepada Direktur Utama melalui Ketua Komitye Keperawatan dengan mengisi formulir daftar rincian kewenangan klinis yang telah disediakan rumah sakit dengan dilengkapi bahan-bahan pendukung. 2. Kajian terhadap formulir daftar rincian kewenangan klinis yang telah diisi oleh pemohon dilakukan kajian oleh subkomite kredensial dapat membentuk panel atau panitia ad-hoc dengan melibatkan mitra Kelompok Perawat Klinik(KPK) dari disiplin yang sesuai dengan kewenangan klinis yang diminta . 3. Subkomite kredensial melakukan seleksi terhadap anggota panel atau panitia ad-hoc dengan mempertimbangkan reputasi, adanya konflik kepentingan, bidang disiplin, dan kompetensi yang bersangkutan. 4. Berkas permohonan staf keperawatan yang telah lengkap disampaikan oleh direktur rumah sakit kepada komite keperawatan.
B.
Dokumentasi Dokumentasi, adalah sesuatu yang tertulis , tercetak atau terekam yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan, dan mempunyai nilai hukum yang kuat, sehingga dapat digunakan sebagai sumber keterangan, sumber penyelidikan/ penelitian ilmiah, dan sebagai alat bukti keabsahan suatu keterangan.
Pendokumentasian kredensial keperawatan adalah suatu kegiatan pemberian atau pengumpulan
bukti-bukti
dan
keterangan
pengelolaan
kegiatan
kredensial
keperawatan , sebagai suatu bahan untuk refleksi kegiatan yang berfungsi sebagai alat evaluasi atau refleksi dari perencanaan sampai implementasi kegiatan kredensial keperawatan di RSUP Fatmawati.
Dokumentasi kegiatan kredensial keperawatan di RSUP Fatmawati: 1.
Usulan perawat yang akan mengikuti assesmen kompetensi yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan RSUP Fatmawati kepada Ketua Komite Keperawatan
2.
Kegiatan pengisian log book oleh asesi PK 1 dan PK 2
3.
Nilai uji kasus untuk PK 3
4.
Hasil inovasi Perawat Klinik (PK) 4, dan PK 5 yang telah disidangkan dan dinyatakan kompeten
Bukti kegiatan dan prasarat perawat telah mengikuti asesmen kompetensi dan telah dinyatakan kompeten di simpan pada f ail masing-masing perawat.
��
BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pelaksanaan hasil kredensial keperawatan dilakukan monitoring terhadap konsistensi pelaksanaan serta dilakukan evaluasi terhadap keberhasilan pelayanan keperawatan. Monitoring dan evaluasi staf perawat paska kredensial dilakukan oleh supervisor, baik secara langsung maupun tidak langsung, Supervisi langsung dapat dilakukan dengan cara mengamati perawat paska mengikuti asesmen kompetensi saat melakukan berbagai tindakan keperawatan dalam pemberian asuhan keperawatan, sedangkan supervisi tidak langsung dilakukan dengan melihat pendokumentasian rekam medik pasien.
A.
Metoda Metode yang digunakan adalah: metode observasi, wawancara, diskusi. Model yang dipergunakan adalah: 1. Model ilmiah dimana dalam mensupervisi mengacu kepada prosedur yang ada, data yang didapat riil, ada upaya perbaikan dan umpan balik hasil 2. Model klinis dimana supervisor memsuport perawat untuk mempertahankan kompetensi sebagai perawat.
B.
Alat Monev Alat dalam melakukan monitor evaluasi mengunakan, instrument pelaksanaan protap tindakan keperawatan
��
BAB V PENUTUP
Standarisasi kompetensi perawat merupakan peran dari Komite Keperawatan agar perawat dapat memberikan pelayanan asuhan keperawatan dengan aman dan efektif pada pelangan yaitu pasien dan keluarga serta masyarakat sekitar, sehingga tercapainya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di RSUP Fatmawati. Kegiatan peningkatan mutu pelayanan keperawatan di rumah sakit salah satunya adalah dengan melakukan mekanisme penapisan dengan melakukan kredensial, sebagai salah satu control kwalitas kompetensi perawat yang bekerja di RSUP Fatmawati
Penetapan sistim ini akan optimal, bila pimpinan menfasilitasi dan mendukung pengembangan SDM Keperawatan dalam pelaksanaan kredensial, pelaksanaan pedoman, dan Protap kegiatan dengan sebaik-baiknya.
Buku pedoman ini diharapkan dapat sebagai pegangan dalam pelaksanaan kredensial keperawatan di RSUP Fatmawati.
��
