Kepada Yth, Ketua Pengadilan Negeri ............... Jalan ...........................
Perihal : G U G A T A N P E R C E R A I A N Dengan hormat, Yang bertandatangan dibawah ini : Nama Alamat
: :
Dengan ini mengajukan GUGATAN PERCERAIAN di Pengadilan Negeri [*1] terhadap isteri Penggugat, [ nama isteri/ suami ], berdasarkan KTP, beralamat di [ ], selanjutnya selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT”. Adapun yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian perceraian ini adalah sebagai berikut : 1. Bahwa pada tanggal { } telah dilangsungkan dilangsun gkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan agama { } dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. { } tertanggal { } yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kependudukan dan Pencatatan Pencatatan Sipil { }. 2. Bahwa dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak/ memiliki { } anak. 3. Bahwa selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dari semula hingga sekarang sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang kurang menghargai Penggugat sehingga selalu berbeda pendapat dengan Penggugat {*2 }. *1: Untuk menentukan Pengadilan Negeri mana Gugatan Perceraian diajukan maka lihat halaman 4 & 5. *2: Sebutkan alasan-alasan ingin bercerai Page 1 of 5
4.
Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha ini selalu menemui jalan buntu. Oleh Ol eh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, dan Penggugat dan Tergugat telah berulangkali melakukan pembicaraan dalam upaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun upaya ini tidak berhasil dan selalu menemui jalan buntu.
5. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat – Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini 6.
Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
7.
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 , mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri { } untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil {*3 } untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.
*3. Kantor Catatan Sipil tempat perkawinan dahulu dicatatkan Berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri { } c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Page 2 of 5
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal { } sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan { } yang dikeluarkan dikeluark an oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil { } putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri { } atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Kependuduk an dan Pencatatan Pencatatan Sipil { } untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat saya, Penggugat
..............................................
Page 3 of 5
Untuk tata cara bagaimana dan kemana harus mengajukan perceraian diatur dalam pasal 38 s.d 41 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 14 s.d 36 PP no 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU nomor 1 tahun 1974. Ke Pengadilan Negeri mana perceraian diajukan ? dapat dilihat pada pasal 19 s.d 22 PP no 9 tahun 1975, antara lain: Pasal 19.
Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: a. Salah satu pihak berbuat zina atau menadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; f.
Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Pasal 20.
(1)
Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
(2)
Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat. Page 4 of 5
(3)
Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat.
Ketua
Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat. Pasal 21.
(1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat. (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan meninggalkan rumah. (3) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama. Pasal 22.
(1)
Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.
(2)
Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga Serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.
Jadi, tempat mengajukan percerian untuk non muslim adalah di Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat atau Tergugat sesuai dengan sebab perceraiannya sebagaimana bunyi pasal-pasal tersebut, bukan ditempat pernikahan dilangsungkan.
