Asri Andara Putri (1506676374) Filsafat Hukum B
Classical Positivism and Pure Theory of Law & Modern Analytical and Normative Jurisprudence Keberadaan positivisme hukum tidak dapat dilepaskan dari kehadiran negara modern. Sebelum abad ke 18 pikiran itu talah hadir, dan menjadi semakin kuat sejak kehadiran negara modern. Selain itu, pemikiran positivisme hukum adalah bagian yang tidak dapat dilepas dari pengaruh perkembangan positivisme (ilmu).1 Berbeda dengan pemikiran hukum kodrat yang sibuk dengan permasalahan validasi hukum buatan manusia, maka pada positivisme hukum, aktivitasnya justru diturunkan kepada permasalahan konkrit. Jawaban terhadap permasalahan konkrit tersebut, berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang ada dalam p ositivisme, yakni:2 1. Suatu tata hukum negara berlaku bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial (Comte dan Spenser), bukan pula bersumber pada jiwa bangsa (Savigny) dan bukan juga karena dasar-dasar hukum alam, melainkan mendapatkan bentuk postifnya dari instansi yang berwenang. 2. Hukum harus dipandang semata-mata dalam bentuk formalnya; bentuk hukum formal dipisahkan dari bentuk hukum material. 3. Isi hukum (material) diakui ada, tetapi bukan bahan ilmu hukum karena dapat merusak keberadaan ilmiah ilmu hukum. Secara
epistimologi
kata “positif” “positif” diturunkan
dari
bahasa
Latin ponere-posuiLatin ponere-posui-
positus yang positus yang berati meletakan. Kata “meletakan” menunjukkan “meletakan” menunjukkan bahwa dalam positivisme adalah sesuatu yang sudah tersaji ( given). given). Dalam bidang hukum, sesuatu yang tersaji itu adalah sumber hukum positif, yang sudah diletakkan oleh penguasa politik.3 Argumen-argumen dari mazhab mazhab positivism selalu mereferensi pada hal-hal yang empiris positivism selalu dan berupa analisis akan fakta sosial yang objektif. Bagi aliran ini hukum adalah fenomenafenomena sosial yang lainnya yang hanya dapat dibentuk, diadakan dan diterapkan dalam ruang lingkup tertentu, walaupun hukum tidak dapat dilepaskan dari faktor-daktor lain seperti moralitas, agama, etika, dan lain sebagainya.4
1
Shidarta, Postivisme Hukum, Hukum , (Jakarta: Univ. Tarumanegara UPT Penerbitan, 2007), hlm. 2-3. Lili Rasydi dan I.B. Wyasa Putera, Hukum Sebagai Suatu Sistem , (Bandung: Mmandar Maju, 2003), hlm. 119. 3 Shidarta, Postivisme Hukum, hlm, 7 4 Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, Pengantar ke Filsafat Hukum , (Jakarta: Prenada, 2010), hlm. 58. 2
Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa proses pembentukan negara modern merupakan bagian dari sejarah “deferensiasi” kelembagaan, yang menunjukan bagaimana fungsi-fungsi utama dalam masyarakat itu tampak ke depan sepanjang berlangsungnya proses tersebut. Dari situ akan terlihat terjadinya pengotganisasian masyarakat yang semakin meningkat, melalui berbagai elaborasi dari fungsi-fungsi tersebut.5 Pemikiran pokok tentang hukum John Austin dituangkan terutama dalam karyanya berjudul The Province of Jurisprudence Determined . Karya tersebut paling lengkap dan penting mengenai usaha untuk menerapkan sistem positivisme analitis dalam negara-negara modern, bahkan Austin sering disebut sebagai pembentuk legal positivism. Dalam memberikan rumusan tentang hukum, Austin menggantikan “cita-cita tentang keadilan (ideaof justice) dengan “perintah yang berdaulat” (comend of sovereign) sebagaimana dijelaskan oleh Austin “ Positif law… is
the set by sovereign person, or a sovereign body of person, to members of independent
political society wherein that person or bady is sovereign pr supreme”.6 Menurut Austin, filsafat hukum memiliki dua tugas penting. Kegagalan membedakan keduanya, akan menimbulkan kekaburan baik intelektual maupun moral. Kedua tugas ini berkaitan dengan dua dimensi dari hukum yakni yurisprudensi analitis dan yurisprudensi normatif. 1. Yurisprudensi analitis (analytical jurisprudence), berkaitan dengan tugas filsafat hukum adalah melakukan analisis tentang konsep dasar dalam hukum dan struktur hukum bagaimana adanya. Pertanyaan tentang apa itu hukum, tanggungjawab hukum, hak dan kewajiban hukum, misalnya adalah contoh pertanyaan-pertanyaan khas yang diajukan filsuf atau pemikir hukum sebagai titik tolak dalam menganalis dan mencoba memahami konsep dasar tersebut. 2. Yurisprudensi normatif (normative jurisprudence) berusaha mengevaluasi atau mengkritik hukum dengan berangkat dari konsep hukum sebagaimana seharusnya. Pertanyaan pertanyaan pokok yang diajukan antara lain mengapa hukum disebut hukum, mengapa kita wajib mentaati hukum, manakah basis validitas hukum, dan sebagainya. Dengan demikian, dimensi yang kedua ini berurusan dengan dimensi ideal dari hukum.7
5
Rahardjo Satjipto, Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum, Cet.1 (Malang: Bayumedia, 2009), hlm. 74 Anthon F Susanto, Ilmu Hukum Non Sistematik (Pondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia) , (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 85. 7 Andre Ata Ujan, Filsafat Hukum (Membangun Hukum Membela Keadilan) , (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 67. 6
Seorang jurist positivism yaitu Jeremy Bentham menolak mazhab natural law dan nilai yang berasal dari pandangan yang subjektif, kedua hal tersebut ia ganti dengan suatu standard norma yang berdasarkan dari keuntungan, kesenangan dan kepuasan manusia (advantages, pleasure and satisfaction)8 yang sekarang dikenal dengan teori Utilitarianisme. Teori utilitarianisme mengatakan bahwa prinsip moralitas yang paling tinggi adalah untuk meningkatkan kebahagiaan, menyeimbangkan secara keseluruhan antara kenikmatan dan kesengsaraan, hal tersebut terjadi karena rasa kebahagiaan dan kesengsaraan adalah tuan dari kedaulatan kita ( sovereign master ), dalam hukum tidak ada masalah kebaikan atau keburukan, atau hukum yang tertinggi atau yang terendah dalam ukuran nilai. Kebahagiaan dan kesengsaraan mengendalikan kita disetiap kali kita melakukan sesuatu hal dan menentukan apa yang seharusnya dilakukan9. Bentham juga mengatakan bahwa perlindungan dari pembunuhan bukan berasal dari hak yang berasal dari alam (natural rights) yang abstrak dan juga bagi kemerdekaan dan hak milik karena hak itu muncul dari penegakan hukum secara legal yang berasal dari kebahagiaan masyarakat (because the security resulting form legally enforced duties leads to general happiness10. Selanjutnya terkait Theory of Law, Ide mengenai Teori Hukum Murni (the Pure Theory of Law) diperkenalkan oleh seorang filsuf dan ahli hukum terkemuka dari Austria yaitu Hans Kelsen (1881-1973). The pure theory of law yang mempresentasikan hukum sebagaimana adanya tanpa mempertahankan dengan menyebutnya adil, atau menolaknya dengan menyebut tidak adil. Teori ini mencari hukum yang riil dan mungkin, bukan hukum yang benar. Berikut ini merupakan pokok-pokok dari pemikiran Pure Theory of Law yang dikemukakan Kelsen sebagaimana telah dituangkan dan dianalisis lebih lanjut dalam buku karya Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Teori Hans Kelsen Tentang Hukum yang diterbitkan pada tahun 2006.11
8
Agus Brotosusilo, Purnawidhi Wardhana Purbacaraka, dan M. Sofyan Pulungan, Op.cit , hlm. 207. Michael J. Sandel, Justice: what’s the right things to do? , (New York: Farar, Straus and Giroux, 2010), hlm. 34. 10 Ibid , hlm. 213. 11 Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M. Ali Safa’at, S.H., M.H., Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, (Jakarta : Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hlm. 11. 9
The pure theory of law ini sendiri menekankan pada pembedaan yang jelas antara hukum empiris dan keadilan transedental dengan mengeluarkannya dari lingkup kajian hukum. Hukum bukan merupakan manifestasi dari otoritas super-human, tetapi merupakan suatu teknik social yang spesifik berdasarkan pengalaman manusia.12 Menurut the pure theory of law, hukum harus dibersihkan dari unsur-unsur yang nonyuridis, seperti unsur sosiologis, politis, histories, bahkan etis. 13 Hans Kelsen memahami teorinya ini sebagai teori kognisi hukum, teori pengetahuan hukum. Dan satu-satunya tujuan dari adanya teori the pure theory of law ini adalah kognisis atau pengetahuan tentang objeknya, tepatnya ditetapkan sebagai hukum itu sendiri.14 Adapun yang menjadi dasar-dasar esensial dari pemikiran Kelsen menurut Friedmann adalah sebagai berikut : 1.
Tujuan teori hukum, setiap tiap ilmu pengetahuan, adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan.
2.
Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku (das sollen) bukan mengenai hukum yang seharusnya (das sein).
3.
Hukum adalah ilmu pengetahuan normative, bukan ilmu alam.
4.
Teori hukum sebagai teori tentang norma-norma, tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum.
5.
Teori hukum adalah formal, suatu teori tentang cara menata, mengubah isi dengan cara yang khusus, hubungan antara teori hukum dan sistem yang khas dari hukum positif ialah hubungan apa yang menjadi mungkin dengan hukum yang n yata.15
12
Hans Kelsen, Pure Theory of Law, Translation from the Second (Revised and Enlarged) German Edition, Translated by : Max Knight, (Berkeley, Los Angeles, London : University of California Press, 1967). 13
Prof. Darji Darmodiharjo, S.H., dan DR. Shidarta, S.H., M.Hum., Pokok-pokok Filsafat Hukum, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 115. 14 Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum, diterjemahkan oleh Siwi Purwadi, (Bandung : Nusa Media, 2009), hal. 3. 15
W. Friedmann, Teori & Filsafat Hukum: Telaah kritis Atas Teori-Teori Hukum(Susunan I), Judul Asli : Legal Theory, Penerjemah L Mohamad Arifin, Cet. 2, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 170.
