bujukmingarminperspra

Lampi Lampiran ran Peratu Peraturan ran Kasad Kasad Nomor Perkasad/ -02/ Tanggal

TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT

/2010 2010

BUKU PETUNJUK ADMINISTRASI

tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERSONEL PRAJURIT ANGKATAN DARAT

BAB I PENDAHULUAN

1.

Umum. a. Ajuda Ajudan n Jen Jender deral al sebag sebagai ai salah salah satu satu fungs fungsii tekn teknis is milite militerr umum umum Angkat Angkatan an Darat diantaranya diantaranya bertugas menyelenggarakan menyelenggarakan pengurusan pengurusan administrasi administrasi personel prajurit prajurit untuk untuk mendukun mendukung g terciptanya terciptanya iklim iklim pembinaan pembinaan person personel el yang berday berdaya a dan berhasil guna dalam dalam rangka rangka mendukung mendukung terlaksananya terlaksananya tugas tugas pokok pokok Angkatan Darat. b. Keten Ketentua tuan n peny penyele eleng nggar garaa aan n adm admini inistr strasi asi person personel el prajur prajurit it Angka Angkatan tan Darat Darat bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan administrasi pers person onel el pada pada tat tatar aran an ope opera rasi sion onal al,, sehin sehingg gga a dapa dapatt memb member erik ikan an pel pelay ayan anan an administr administrasi asi persone personell yang yang efektif efektif dan efisien. efisien. Dengan Dengan perkemba perkembangan ngan zaman zaman dan adanya perubahan stratifikasi Doktrin/Bujuk Ajudan Jenderal, menuntut adanya buku petunj petunjuk uk yang dapat dapat mengelo mengelola la administr administrasi asi persone personell prajurit prajurit sesuai sesuai dengan dengan ketentuan yang berlaku c. Guna Guna mewuju mewujudka dkan n pengur pengurus usan an admin administ istras rasii pers persone onell praj prajur urit it yang yang lancar  lancar  dan tepat sasaran, maka perlu disusun buku petunjuk administrasi tentang penyelenggaraan administrasi personel prajurit Angkatan Darat.

2.

Maksud dan Tujuan. a. Maksud. Bujukmin tentang Penyelenggaraan Administrasi Administras i Personel Prajurit  Angkatan Darat (Garminperspra (Garminperspra AD) ini dimaksudkan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk tentang penyelenggaraan administrasi personel prajurit Angkatan Darat baik di tingkat pusat maupun daerah. b. Tujuan. Bujukmin tentang Garminperspra Garminpers pra AD ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan administrasi personel prajurit sehingga diperoleh keseragaman dan ketertiban dalam pelaksanaannya.

4

3.

Ruang Lingkup dan Tata Urut. a. Ruang Lingkup. Lingkup pembahasan Bujukmin tentang Garminperspra  AD ini, meliputi tata cara penyelenggaraan penyelenggaraan dalam pengurusan pengurusan administrasi administrasi perso persone nell praj prajuri uritt Angk Angkata atan n Darat, Darat, kecua kecualili keten ketentua tuan n pengur pengurusa usan n admin administ istras rasii kenaikan kenaikan pangka pangkatt dan penempatan penempatan jabatan jabatan perwira perwira akan diatur diatur tersendiri tersendiri dalam dalam Bujuknik tentang Pembinaan Karier Perwira. b.

4.

Tata Urut.

Bujukmin ini disusun dengan tata urut sebagai berikut :

1) 2) 3) 4) 5) 6)

I II III IV V VI

Bab Bab Bab Bab Bab Bab

Pendahuluan. Ketentuan Umum Pelaksanaan. Pengorganisasian. Pelaksanaan Kegiatan. Pengawasan dan Pengendalian. Penutup.

Landasan. a. Pera Peratu tura ran n Kasa Kasad d Nomo Nomorr Perk Perkas asad ad/6 /6/I /II/2 I/200 009 9 tangg tanggal al 24 24 Febr Februa uari ri 200 2009 9 tentang Buku Petunjuk Induk tentang Ajudan Jenderal. b Pera Peratu tura ran n Kasa Kasad d Nomo Nomorr Perk Perkas asad ad/1 /104 04/X /XII/ II/20 2009 09 tang tangga gall 15 Dese Desemb mber er 200 2009 9 tentang Buku Petunjuk Pembinaan tentang Ajudan Jenderal. c. Perat Peratura uran n Kasad Kasad Nomor Nomor Perka Perkasad sad/2/ /2/VII VII/20 /2007 07 tangg tanggal al 5 Juli Juli 2007 2007 tentan tentang g Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyusunan dan Penerbitan Doktrin/Buku Petunjuk Angkatan Darat. d. Perat Peratura uran n Kasad Kasad Nomor Nomor Perka Perkasad sad/1/ /1/VII VII/20 /2007 07 tangg tanggal al 5 Juli Juli 2007 2007 tentan tentang g Buku Petunjuk Administrasi tentang Tulisan Dinas di Lingkungan Angkatan Darat. e. Perat Peratura uran n Kasad Kasad Nomor Nomor Perkas Perkasad ad/33 /33/V/ /V/20 2008 08 tangga tanggall 28 28 Mei Mei 2008 2008 tentan tentang g Buku Pedoman tentang Sistem Seleksi Calon Siswa Pendidikan Reguler Seskoad. f. Pera Peratu tura ran n Kas Kasad ad Nomo Nomorr Perk Perkas asad ad/3 /34/ 4/V/ V/20 2008 08 tan tangg ggal al 28 Mei Mei 200 2008 8 tent tentan ang g Buku Pedoman tentang Sistem Seleksi Calon Siswa Pendidikan Diklapa. g. Sura Suratt Kep Keput utus usan an Kasa Kasad d Nom Nomor or Sk Skep ep/2 /24/ 4/II II/2 /200 006 6 tan tangg ggal al 3 Feb Februa ruari ri 2006 2006 tentang Buku Petunjuk Pembinaan tentang Doktrin TNI AD. h. Petun Petunju juk k Pelaks Pelaksan anaan aan Kasad Kasad Nomor Nomor Jukla Juklak/1 k/1/III /III/20 /2003 03 tangg tanggal al 13 Maret Maret 2003 tentang Penyelenggaraan Seleksi Secapa Reguler TNI AD. i. Petu Petunj njuk uk Pela Pelaks ksan anaa aan n Kas Kasad ad Nomo Nomorr Juk Jukla lak/ k/2/ 2/III III/2 /200 003 3 tang tangga gall 13 13 Mar Maret et 2003 tentang Penyelenggaraan Seleksi Secaba Reguler TNI AD.

5.

Pengertian (Sublampiran A).

5

BAB II KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN

6. Umum. Penyelenggaraan Penyelenggaraan administrasi administrasi personel prajurit menitikberatkan menitikberatkan pada kegiatan pengurusan administrasi personel yang sesuai dengan ketentuan, serta berpedoman pada pokok-pokok pembinaan sebagaimana tertuang dalam Buku Petunjuk Pembinaan tentang Ajudan Jenderal. Agar diperoleh penyelenggaraan administrasi personel prajurit yang optimal, maka perlu dipedomani ketentuan umum pelaksanaan yang meliputi sasaran, prinsip-prinsip dan ketentuan administrasi. 7.

Sasaran. a. Terwu Terwuju judn dnya ya pen penye yele leng ngga gara raan an peng pengur urus usan an adm admin inis istr tras asii pen penye yedi diaa aan n calo calon n prajurit yang tertib tertib dan benar sesuai ketentuan ketentuan yang berlaku, berlaku, meliputi penerimaan penerimaan calon prajurit perwira, perwira, bintara dan tamtama. tamtama. b. Terwu Terwujud judny nya a penye penyelen lengg ggara araan an pengu pengurus rusan an admin administ istra rasi si pengan pengangk gkata atan n prajurit. c. Terw Terwu ujudn judnya ya pen penye yele leng ngga gara raan an pe pengur ngurus usan an adm admin inis istr tras asii kari karier er praj prajur urit it sesuai norma yang berlaku, meliputi : 1)

Kenaikan pangkat.

2)

Penempatan ja jabatan.

3)

Seleksi pe pendidikan.

d. Terwu Terwujud judny nya a pen penyel yelen engga ggaraa raan n peng penguru urusan san admin administ istras rasii pela pelaya yanan nan person personel el yang baik dan benar, meliputi : 1)

Peng Pengur urus usan an peng pengan anug uger erah ahan an tand tanda a keh kehor orma mata tan n neg negar ara. a.

2)

Peng Pengu urusa rusan n admi admini nist stra rasi si korb korban an temp tempur ur..

3) Peng Pengur urus usan an Kart Kartu u Penu Penunj njuk ukan an Ist Istri ri/S /Sua uami mi (KP (KPI/ I/KP KPS) S) dan dan Sura Suratt Persetujuan Penunjukan Istri/Suami (SPPI/SPPS). 4)

Peng Pengu urusa rusan n gan ganti ti nama nama,, pind pindah ah agam agama a dan dan tamb tambah ah gela gelar. r.

e. Terwu Terwuju judn dnya ya peny penyel elen engg ggar araa aan n pengu penguru rusa san n admin adminis istra trasi si personel prajurit secara terencana, tertib, cepat dan tepat, meliputi : 1)

Pemberhentian prajurit.

2)

Pensiun prajurit.

pemi pemisa saha han n

f. Terwu Terwuju judn dnya ya pen penye yele leng ngga gara raan an dos dosir ir per perso sone nell yang yang ben benar ar,, lengk lengkap ap,, absa absah h dan mutakhir (BLAM).

6

8.

Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Kegiatan Administrasi. a. Manfaat. Penyelenggaraan administrasi personel prajurit senantiasa dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi prajurit Angkatan Darat. b. Cepat. Penyelenggaraan administrasi personel prajurit dilaksanakan dalam waktu yang singkat dengan berpedoman pada sistem dan prosedur yang benar. c. Tepat. Penyelenggaraan administrasi personel prajurit dilaksanakan sesuai rencana dan program yang telah ditentukan serta diselesaikan dengan tepat waktu dan tepat sasaran. d. Teliti. Penyelenggaraan administrasi personel prajurit senantiasa memperhatikan unsur kecermatan dan ketelitian sehingga terhindar dari kesalahan informasi dan penafsiran. e. Sederhana. Penyelenggaraan administrasi personel prajurit dilaksanakan melalui persyaratan yang sederhana dan proses pengurusan yang mudah tidak melalui birokrasi yang terlalu panjang. f. Keterpaduan/Sinergi. Penyelenggaraan administrasi personel prajurit dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dengan baik antara pembina fungsi  Ajudan Jenderal di dalam maupun di luar satuan penyelenggara fungsi Ajen.

9.

Ketentuan Administrasi. a. Ketentuan Administrasi Penyediaan Calon Prajurit.  Administrasi penyediaan calon prajurit merupakan bagian dari kegiatan penerimaan yang harus dilaksanakan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan administrasi dalam penyediaan calon prajurit diantaranya adalah : 1)

Warga Negara Republik Indonesia dan beragama.

2)

Sehat jasmani dan rohani.

3) Tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 4)

Ketentuan pendaftaran. a) Dalam tahap pendaftaran, calon harus dapat menunjukkan dokumen yang asli dan menyediakan fotokopi persyaratan administrasi sesuai ketentuan. b) Petugas pendaftar memeriksa kelengkapan tersebut sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

administrasi

5) Pemeriksaan/Pengujian (Rik/Uji). Rik/Uji dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijaksanaan Kasad yang diatur dalam rencana pelaksanaan kegiatan (Renlakgiat).

7

6) Ketentuan lain yang secara rinci dijelaskan dalam Bujuknik Pemeriksaan Administrasi Seleksi Prajurit Angkatan Darat. b. Ketentuan Administrasi Pengangkatan Prajurit. Pengangkatan prajurit merupakan tindakan resmi yang dilakukan oleh pejabat berwenang untuk memberikan kepastian hukum bagi prajurit siswa/siswa yang telah lulus pendidikan sebagai dasar penyelesaian administrasi dalam pembinaan prajurit selanjutnya. Kegiatan administrasi yang dilakukan dalam pengangkatan prajurit meliputi pengangkatan pertama menjadi prajurit, pemberian NRP/Korps/Spesialisasi, penetapan gaji pokok/Inpassing prajurit, pengangkatan kembali dan pengaktifan kembali menjadi prajurit. 1) Pengangkatan pertama menjadi prajurit diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut : a) Untuk prajurit siswa yang dinyatakan lulus pendidikan pertama diangkat menjadi prajurit dan diberi pangkat pertama. Sedangkan untuk siswa yang dinyatakan lulus pendidikan pembentukan perwira/bintara diangkat dalam pangkat baru sesuai golongan/jenis pendidikannya. b) Bagi lulusan pendidikan pertama Perwira Prajurit Karier (Pa PK)/Prajurit Sukarela Dinas Pendek (PSDP) yang bersumber dari lulusan S-1, diangkat dengan pangkat pertama dan diberi masa dinas keprajuritan penyesuaian. c) Pengangkatan golongan pangkat perwira ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Sedangkan pengangkatan untuk golongan pangkat bintara/tamtama ditetapkan dengan Keputusan Kasad yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Dirajenad. 2) Pemberian Nomor Register Pusat (NRP) prajurit dan penentuan Korps. Dalam pengangkatan pertama selain diberikan NRP, juga ditetapkan Korps untuk pangkat perwira. a) Pemberian NRP dan penentuan korps/kecabangan merupakan kewenangan Kasad yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Dirajenad. b) Struktur NRP disusun sedemikian rupa sehingga mengandung elemen data yang menunjukkan golongan pangkat, status/suku prajurit, tahun pengangkatan, jumlah prajurit yang diterima, angka koreksi, serta bulan dan tahun kelahiran prajurit. 3) Penetapan Gaji Pokok/Inpassing pertama prajurit. Penetapan gaji pokok prajurit diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut : a) Diberikan kepada prajurit yang diangkat setelah lulus pendidikan pertama/pembentukan atau setelah prajurit dinaikkan/ diturunkan pangkatnya.

8

b) Penetapan gaji pokok/Inpassing pertama dinyatakan dalam suatu keputusan dan merupakan kewenangan Kasad yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Dirajenad. c) Waktu Terhitung Mulai Tanggal (TMT) berlakunya penetapan gaji pokok ditentukan tanggal 1 (satu) dalam bulan yang sama dengan bulan penutupan pendidikan. d) Dalam penetapan gaji pokok ditetapkan juga penghitungan masa kerja prajurit. 4) Pengangkatan Kembali. Pengangkatan kembali Pa PSDP dan alih status Militer Wajib (Milwa) menjadi Milsuk diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut : a) Berlaku bagi prajurit Sukarela dan prajurit Wajib yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan. b) Bersedia melanjutkan  Angkatan Darat. c)

pengabdian,

dan dibutuhkan

oleh

Memenuhi persyaratan yang berlaku.

5) Pengaktifan Kembali. Bila negara menghadapi keadaan bahaya, dapat diselenggarakan kegiatan pengaktifan kembali mantan prajurit menjadi prajurit dengan ketentuan sebagai berikut : a) Berlaku wajib bagi setiap prajurit yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan dalam batas waktu 2 tahun sejak pemberhentiannya. b) Pengaktifan kembali untuk menjalani berlangsung selama-lamanya 2 tahun.

dinas

keprajuritan

c) Pengaktifan kembali prajurit dilaksanakan mendapatkan keputusan terlebih dahulu dari Presiden. c.

setelah

Ketentuan Administrasi Karier Prajurit. 1)

Ketentuan Kenaikan Pangkat Bintara dan Tamtama. a)

Kenaikan Pangkat Reguler. (1) Setiap prajurit yang dipromosikan pada jabatan yang lebih tinggi pada dasarnya disetujui kenaikan pangkatnya dan merupakan penyesuaian dengan jabatan yang dipangkunya.

9

(2) Seleksi kenaikan pangkat pada dasarnya dilaksanakan pada waktu pemilihan seseorang prajurit untuk diangkat pada  jabatan keprajuritan tertentu, namun untuk meyakinkan penilaian dalam pemilihan tersebut diperlukan masa peninjauan selama 6 (enam) bulan semenjak menduduki  jabatan tersebut. (3) Kenaikan pangkat merupakan penghargaan negara atas pengabdian dan prestasi kerja seorang prajurit. (4) Kenaikan pangkat hanya berlaku pangkat efektif dengan memperhitungkan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP). b)

Kenaikan Pangkat Khusus. (1) Kenaikan (KPMT/KPMTA).

Pangkat

Medan

Tempur/Anumerta

(a) KPMT dianugerahkan kepada prajurit yang telah berjasa dan berhasil melakukan tindakan kepahlawanan dalam pertempuran dengan melampaui panggilan tugasnya tanpa mempedulikan keselamatan jiwanya. Bagi yang gugur dapat dianugerahkan KPMTA. (b) KPMT/KPMTA dapat dianugerahkan satu tingkat lebih tinggi dari pangkat semula dan berlaku bagi golongan pangkat bintara dan tamtama. KPMT bagi golongan pangkat perwira diberikan penghargaan berupa prioritas pendidikan, jabatan atau penambahan MDP sebanyak 6 bulan. (c) Penilaian terhadap keberhasilan dan kepahlawanan seorang prajurit serta tingkatannya didasarkan kepada hasil penilaian yang dilakukan oleh Komisi/Tim penilai yang dibentuk oleh Panglima Komando Operasi. (d) Komisi/Tim Penilai serendah-rendahnya diketuai oleh seorang perwira dan berpangkat lebih tinggi dari prajurit yang dinilai. (e) Prajurit yang gugur tidak seketika setelah berjasa dan berhasil melakukan tindakan kepahlawanan dan belum mendapat KPMT, dapat dianugerahkan KPMTA setingkat lebih tinggi dari pangkat semula. KPMTA ditetapkan pada saat prajurit tersebut gugur. (f) Saat ditetapkan KPMT diperhitungkan sebagai awal Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP).

10

(g) Pada saat penganugerahan disertai dengan berita acara yang memuat riwayat kepahlawanan prajurit yang bersangkutan dan dibacakan pada saat diserahkan. Berita acara tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan Keputusan KPMT/KPMTA. (2) Kenaikan KPLBA).

Pangkat

Luar

Biasa/Anumerta

(KPLB/

(a) KPLB dianugerahkan kepada prajurit yang telah berjasa dan berhasil melakukan tindakan kepahlawanan dalam melaksanakan tugas khusus dengan pertaruhan  jiwa dan raganya serta melampaui panggilan tugas tanpa mempedulikan keselamatan jiwanya. Bagi yang gugur dapat dianugerahkan KPLBA. (b) KPLB/KPLBA dianugerahkan satu tingkat lebih tinggi dari pangkat semula dan berlaku bagi semua golongan pangkat yang diberikan secara selektif. (c) Penilaian terhadap jasa, keberhasilan dan kepahlawanan seorang prajurit dilaksanakan oleh Komisi/Tim Penilai yang dibentuk oleh Kasad atau perwira yang ditunjuk. (d) Komisi/Tim Penilai serendah-rendahnya diketuai oleh seorang perwira dan berpangkat lebih tinggi dari prajurit yang dinilai. (e) Anugerah KPLB/ KPLBA lebih diutamakan untuk diberikan kepada bintara dan tamtama. (f) Saat ditetapkan KPLB diperhitungkan sebagai awal Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP). (g) Pada saat penganugerahan disertai dengan berita acara yang memuat riwayat kepahlawanan prajurit yang bersangkutan dan dibacakan pada saat diserahkan. Berita acara tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan Keputusan KPLB/KPLBA.) (3)

Kenaikan Pangkat Penghargaan (KPH). (a) KPH merupakan kenaikan pangkat efektif terakhir  kecuali yang bersangkutan mendapatkan KPLB/KPMT dan berlaku untuk prajurit baik yang menjalani MPP maupun tidak.

11

(b) Diberikan kepada prajurit karier dengan sangat selektif dan bukan semata-mata karena pertimbangan kesejahteraan, sehingga tidak setiap prajurit yang akan menjalani pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat penghargaan. (c) Kenaikan pangkat penghargaan yang mengakibatkan pindah golongan dari bintara ke perwira, tidak berarti mengakibatkan bertambahnya usia pensiun untuk golongan pangkat tersebut dan selanjutnya tetap dipensiunkan. (d) Kenaikan pangkat akibat administrasi penuh. 2)

penghargaan

mempunyai

Ketentuan Penempatan Jabatan Bintara dan Tamtama. a) Penempatan Jabatan/Kesatuan Bintara dan Tamtama Lulusan Pendidikan Pertama (Dikma) Tahap II, serta Bintara Lulusan Pendidikan Pembentukan (Diktuk). (1) Penempatan personel dalam suatu jabatan harus mampu mengembangkan potensi yang bersangkutan sehingga dapat menunjang peningkatan/pengembangan karier  selanjutnya. (2) Penempatan bintara dan tamtama dapat ditugaskan di dalam maupun di luar organisasi Angkatan Darat sesuai kebutuhan baik secara organik pasukan, staf, pelatih, peneliti, tenaga ahli/spesialis maupun tugas lainnya. (3) Bintara dan tamtama yang baru diangkat prioritas penempatannya diarahkan di Satpur/Banpur sesuai dengan kejuruan/spesialisasi/keahliannya. Hal ini dimaksudkan agar  setiap prajurit memiliki pengalaman dan kesempatan untuk mengembangkan kariernya. (4) Penempatan bintara wanita (Kowad) dapat ditugaskan di dalam maupun di luar organisasi Angkatan Darat sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan tetap memperhatikan kodrat kewanitaannya. (5) Lulus Dikma tahap II bagi Bintara/Tamtama PK dan lulus Diktuk Secaba bagi Bintara Reguler.

12

b)

Penempatan/Pemindahan Jabatan Bintara dan Tamtama. (1)

Ketentuan Umum. (a) Setiap Satminkal harus memiliki dan memelihara peta jabatan sesuai Tabel Organisasi dan Perlengkapan (TOP) dan Daftar Susunan Personel dan Perlengkapan (DSPP). (b) Lama penugasan pada suatu jabatan berkisar  antara 2 sampai 5 tahun, dengan mempertimbangkan kepentingan organisasi dan pembinaan karier prajurit. (c) Berdasarkan kebutuhan organisasi, bintara dan tamtama dapat dialihtugaskan ke bidang lain setelah mendapatkan pendidikan kejuruan yang sesuai dengan bidang kejuruan yang baru. (d) Penempatan/pemindahan jabatan di Satminkal diselenggarakan melalui sidang Panitia Jabatan Satminkal (Panjabsat). (e) Dalam penempatan/pemindahan jabatan perlu dipertimbangkan tingkat kejuruan/keterampilan/ kepangkatan yang dipersyaratkan oleh tugas/pekerjaan yang akan didudukinya.

(2)

Ketentuan khusus. (a) Bintara dan tamtama yang akan ditempatkan/ dipindahkan dalam jabatan tidak terlibat pelanggaran hukum atau tidak sedang dalam proses hukum. (b) Bintara dan tamtama yang berprestasi lebih, bisa diberikan percepatan pada suatu jabatan tertentu dengan tetap memperhatikan batasan norma yang ada. (c) Bintara berpangkat Serma, Pelda dan Peltu dapat diangkat dalam suatu jabatan dengan status sebagai pejabat penuh, Pemangku Sementara (PS), Pengganti Sementara (Pgs) dan atau Wakil Sementara (WS). (d) Lulus Uji Terampil Perorangan Jabatan (UTPJ) dalam jabatan yang sedang didudukinya.

13

3)

Ketentuan Administrasi Seleksi Pendidikan (Seldik). a)

Seleksi pendidikan Seskoad. (1)

Ketentuan umum. (a)

Konduite dan prestasi kerja baik.

(b) Tidak (Litpers).

terlibat

masalah

penelitian

personel

(c) Lulus pemeriksaan kesehatan (Rikkes) yang dinyatakan oleh PPBPAD. (d) Nilai kesamaptaan jasmani dan postur tubuh minimal 61. (e) Bagi Kowad harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : i) Tidak dalam keadaan hamil selama pelaksanaan seleksi dan tidak boleh hamil selama dalam pendidikan. ii) Tidak menyusui anak berusia di bawah 18 bulan atau 1,5 tahun. iii) Bagi yang sudah berkeluarga dilengkapi dengan surat izin dari suami. (2)

Ketentuan khusus. (a)

Pangkat Mayor s.d. Letnan Kolonel.

(b)

Menduduki Jabatan Gol VI atau V (telah definitif).

(c) MDP minimal 13 Tahun pada saat pembukaan pendidikan (tidak termasuk MDP Fiktif). (d) Usia Maksimal 45 Tahun pada saat pembukaan pendidikan. (e) Lulus Diklapa/Diklapa-2 setingkat (TNI AL dan TNI AU) minimal telah 2 tahun pada saat pembukaan pendidikan. (f) Maksimal 3 kali mengikuti seleksi Seskoad TK II/1.

14

b)

Seleksi Pendidikan Diklapa II dan I. (1)

Ketentuan umum. (a)

Konduite dan prestasi kerja baik.

(b) Berbadan sehat yang dinyatakan oleh PPBPAD setempat. (c)

Nilai kesamaptaan jasmani minimal 61.

(d)

Tidak terlibat masalah Litpers.

(e) Bagi Kowad harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : i) Tidak dalam keadaan hamil selama pelaksanaan seleksi dan tidak boleh hamil selama dalam pendidikan. ii) Tidak menyusui anak berusia di bawah 18 bulan atau 1,5 tahun. iii) Bagi yang sudah berkeluarga dilengkapi dengan surat izin dari suami. (2)

Ketentuan khusus Diklapa II dan I. (a)

Pangkat Kapten s.d. Mayor (untuk Diklapa II).

(b) Pangkat Diklapa I).

Lettu/Kapten

multi

korps (untuk

(c) Masa Dinas Perwira (MDP) untuk Casis Diklapa II minimal pada saat pengusulan : i)

Untuk Abit Akmil 9 tahun.

ii) Untuk Abit Sepa Sarjana 9 tahun (tidak termasuk MDP Fiktif). iii) Untuk Abit Secapa Reg dan Sepa Sarmud 10 tahun. (d) Masa Dinas Perwira (MDP) untuk Casis Diklapa I minimal 4 tahun. (e) Usia maksimal pada saat pembukaan pendidikan 44 tahun (untuk Casis Diklapa II) dan 40 tahun (untuk casis Diklapa I).

15

(f) Minimal memiliki 1 (satu) Suspa/Dikbangspes, khusus pendidikan Spesialisasi kedokteran dianggap sudah mengikuti Dikbangspes. (g) Telah kecabangan. c)

mengikuti

Sesarcab/Sekalihpa

Seleksi pendidikan Secapa Reguler (Reg) Angkatan Darat. (1)

Ketentuan umum. (a)

Konduite dan prestasi kerja baik.

(b) Berbadan sehat yang dinyatakan oleh PPBPAD setempat. (c)

Tidak bertato dan ditindik.

(d)

Tidak terlibat masalah Litpers.

(e)

Nilai kesegaran jasmani minimal 61.

(f)

Ijazah minimal SLA sederajat.

(g) Bagi Kowad harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : i) Tidak dalam keadaan hamil selama pelaksanaan seleksi dan tidak boleh hamil selama dalam pendidikan. ii) Tidak menyusui anak berusia di bawah 18 bulan atau 1,5 tahun. iii) Bagi yang sudah berkeluarga dilengkapi dengan surat izin dari suami. (2)

Ketentuan khusus. (a)

Pangkat minimal Serka.

(b) Masa Dinas Bintara TMT 1 April pada tahun pengusulan :

(c)

i)

Abituren Ba PK 13 tahun.

ii)

Abituren Ba Reg 12 tahun.

iii)

Abituren Ba PK berijazah S1/D3 12 tahun.

Usia minimal 33 tahun dan maksimal 44.

16

d)

Seleksi pendidikan Secaba Reguler Angkatan Darat. (1)

Ketentuan Umum. (a)

Konduite dan prestasi kerja baik.

(b) Berbadan sehat yang dinyatakan oleh PPBPAD setempat.

(2)

(c)

Tidak bertato dan ditindik.

(d)

Tidak terlibat masalah Litpers.

(e)

Nilai kesegaran jasmani minimal 61.

(f)

Ijazah minimal SLA sederajat.

Ketentuan Khusus. (a)

Pangkat minimal Kopda.

(b) Masa Dinas Tamtama 12 tahun TMT 1 April pada tahun pengusulan. (c) d.

Usia minimal 30 tahun dan maksimal 40.

Ketentuan Administrasi Pelayanan Personel. 1)

Ketentuan Administrasi Penganugerahan Tanda Kehormatan Negara. a)

Ketentuan umum. (1) WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI. (2)

Memiliki integritas moral dan keteladanan.

(3)

Berjasa terhadap bangsa dan negara.

(4)

Berkelakuan baik.

(5)

Setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara.

(6) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit lima tahun.

17

b)

Ketentuan khusus. (1)

Untuk jenis Bintang. (a) Bintang Gerilya. Setiap WNI yang berjuang mempertahankan kedaulatan NKRI dari agresi Negara asing dengan cara bergerilya. (b)

Bintang Sakti : i) Anggota TNI yang menunjukkan keberanian dan ketabahan tekad melampaui dan melebihi panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas operasi militer tanpa merugikan tugas pokoknya. ii) WNI bukan anggota TNI yang menunjukkan keberanian dan ketabahan tekad melampaui dan melebihi panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas operasi militer.

(c) Bintang Dharma. Anggota TNI atau WNI bukan anggota TNI yang menyumbangkan jasa bakti dengan melebihi dan melampaui panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas militer sehingga memberikan keuntungan luar biasa untuk kemajuan TNI. (d)

Bintang Yudha Dharma. i) Anggota TNI yang mendarmabaktikan diri melebihi dan melampaui panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengembangan sehingga memberikan keuntungan luar biasa untuk kemajuan, perkembangan, dan terwujudnya integrasi TNI. ii) Pegawai Negeri Sipil kementerian pertahanan atau TNI yang dalam tugasnya menghasilkan karya yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pemerintah dan NKRI dalam rangka perwujudan dan pembinaan untuk keutuhan dan kesempurnaan TNI. iii) WNI bukan anggota TNI atau Pegawai Negeri Sipil TNI berjasa besar dalam bidang pembangunan TNI dengan hasil yang benarbenar dirasakan manfaatnya oleh pemerintah dan NKRI.

18

(e)

Bintang Kartika Eka Paksi terdiri dari : i) Anggota Angkatan Darat yang di bidang tugas kemiliteran menunjukkan kemampuan, kebijaksanaan, dan jasa luar biasa melebihi panggilan kewajiban untuk kemajuan dan pembangunan Angkatan Darat tanpa merugikan tugas pokoknya. ii) WNI yang bukan anggota Angkatan Darat yang berjasa luar biasa untuk kemajuan dan pembangunan Angkatan Darat.

(2)

Untuk jenis Satyalancana : (a) Satyalancana Bhakti. Prajurit TNI yang telah berjasa luar biasa menjadi pembela bangsa dan kedaulatan rakyat dalam melaksanakan tugas militer  sehingga mendapat luka-luka sebagai akibat langsung tindakan musuh dan di luar kesalahannya yang memerlukan perawatan kedokteran. (b) Satyalancana Teladan. Prajurit TNI yang telah berjasa dalam usaha menjadi pembela bangsa dan kedaulatan negara. (c) Satyalacana Kesetiaan. Prajurit TNI yang berjasa luar biasa menunjukkan kesetiaannya kepada TNI, bangsa dan negara dengan ketentuan telah melakukan tugas dinas ketentaraan selama 8 tahun, 16 tahun, 24 tahun atau 32 tahun penuh secara terusmenerus. (d) Satyalacana Santi Dharma. Prajurit TNI yang telah selesai melaksanakan tugas Internasional sebagai kontingen Garuda atau military observer. (e) Satyalancana Dwidya Sistha. Prajurit TNI dan WNI bukan prajurit TNI berjasa dalam kemajuan dan pertumbuhan TNI yang karena jabatannya selaku dosen/guru/instruktur/pelatih pada lemdik TNI . (f) Satyalancana Dharma Nusa. Prajurit TNI,  Anggota Polri dan PNS yang berjasa di dalam melaksanakan tugas operasi pemulihan keamanan, serta WNI lainnya yang telah berjasa dalam membantu operasi pemulihan keamanan di daerah bergejolak dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

19

(g) Satyalancana Dharma Bantala. Prajurit  Angkatan Darat yang telah mendarmabaktikan diri kepada Angkatan Darat secara paripurna, telah memiliki Tanda Kehormatan Satyalancana Kesetiaan 24 tahun, dan bertugas paling singkat 30 tahun. (h) Satyalancana Wira Nusa. Prajurit TNI yang telah bertugas mendarmabaktikan diri untuk pengamanan pulau terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia. (i) Satyalancana Wira Dharma. Prajurit TNI yang telah bertugas mendarmabaktikan diri untuk pengamanan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (j) Satyalancana W ira Siaga. Prajurit TNI yang telah bertugas mendarmabaktikan diri untuk pengamanan Presiden dan Wakil Presiden RI. (k) Satyalancana Ksatria Yudha. Prajurit TNI yang telah menunjukkan pengabdian, kecakapan dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas khusus di kesatuan khusus. (3) Samkaryanugraha. Kesatuan di lingkungan TNI yang telah berjasa dalam suatu operasi militer dan pembangunan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. 2)

Ketentuan Administrasi Korban Tempur. a) Pengurusan korban tempur merupakan tugas dan tanggung  jawab Komando satuan yang dilaksanakan sesuai rantai Komando. b) Tindakan pengurusan korban tempur disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kemampuan dukungan yang ada. c) Dalam pelaksanaannya, pengurusan korban tempur dikerjakan secara terpadu antara satuan tempur, bantuan tempur dan bantuan administrasi serta satuan teritorial dengan melaksanakan koordinasi dengan aparat pemerintah setempat. d) Penyelesaian administrasi dan hak-hak korban tempur  berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dalam pembinaan personel, yang meliputi hak pensiun, tunjangan bersifat pensiun, tunjangan cacat dsb. e) Pemberian tanda kehormatan negara. Kepada korban tempur yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dapat diberikan tanda kehormatan negara

20

berupa tanda jasa kenegaraan dan penghargaan disesuaikan tempat daerah operasi yang dilaksanakan. Tanda jasa kenegaraan dan penghargaan tersebut dapat berupa : (1)

Bintang Sakti dan Bintang Dharma.

(2)

Satyalencana Bhakti.

(3) Kenaikan Pangkat Medan Tempur/Anumerta (KPMT/ KPMTA). (4)

Pemakaman di Taman Makam Pahlawan (TMP).

3) Ketentuan Administrasi Kartu Penunjukan Istri/Suami (KPI/KPS) dan Surat Persetujuan Penunjukan Istri/Suami ( SPPI/SPPS). a)

KPI/KPS. (1) Setiap istri/suami prajurit berhak dan wajib untuk memiliki KPI/KPS sebagai tanda bukti administrasi atas istri/suami yang ditunjuk. (2) KPI/KPS prajurit diberikan kepada seorang istri/suami yang menikah secara sah sesuai ketentuan yang berlaku dan ditunjuk oleh prajurit yang bersangkutan. (3)

b)

Memenuhi ketentuan lain yang berlaku.

SPPI/SPPS. (1) Setiap istri/suami purnawirawan bila menikah setelah purna dinas berhak dan wajib untuk memiliki SPPI/SPPS purnawirawan sebagai tanda bukti administrasi atas istri/suami yang ditunjuk. (2) SPPI/SPPS purnawirawan diberikan kepada seorang istri/suami purnawirawan yang menikah secara sah dan ditunjuk oleh purnawirawan yang bersangkutan. (3) Purnawirawan yang menikah secara sah semasa dinas aktif sebagai prajurit namun istri/suami yang bersangkutan belum memiliki KPI/KPS, maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan SPPI/SPPS. (4)

Memenuhi ketentuan lain yang berlaku.

4) Ketentuan Administrasi Ganti Nama, Pindah Agama dan Tambah Gelar. a) Penggantian nama prajurit didasarkan pada keputusan/penetapan Pengadilan Negeri setempat.

21

b) Untuk pindah agama didasarkan pada surat pernyataan pindah agama yang disahkan oleh pejabat agama yang berwenang. c) Penambahan gelar prajurit didasarkan pada ijazah perguruan tinggi yang diperoleh prajurit dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. e.

Ketentuan Administrasi Pemisahan Prajurit. 1) Ketentuan Administrasi Pemberhentian Prajurit. Penyelenggaraan pemberhentian prajurit dilaksanakan melalui pemberian Masa Persiapan Pensiun (MPP), pemberhentian dengan hormat dan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH). a)

Pemberian Masa Persiapan Pensiun (MPP). (1) Prajurit yang telah mencapai masa dinas keprajuritan 20 tahun atau lebih, diberikan Masa Persiapan Pensiun selama satu tahun. (2) Prajurit yang telah mencapai masa dinas keprajuritan sekurang-kurangnya 15 tahun hingga kurang dari 20 tahun, diberikan Masa Persiapan Pensiun selama enam bulan. (3) Prajurit yang telah mencapai masa dinas keprajuritan sekurang-kurangnya 10 tahun hingga kurang dari 15 tahun, diberikan Masa Persiapan Pensiun selama tiga bulan.

b)

Pemberhentian dengan hormat. (1)

Atas permintaan sendiri.

(2)

Telah berakhirnya masa ikatan dinas keprajuritan.

(3)

Tidak memenuhi persyaratan jasmani atau rohani.

(4)

Gugur, tewas atau meninggal dunia.

(5)

Alih status menjadi Pegawai Negeri Sipil.

(6) Menduduki jabatan yang menurut peraturan perundangundangan tidak dapat diduduki oleh seorang prajurit aktif. (7) Berdasarkan pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas. (8) Tidak ada kepastian atas dirinya setelah satu tahun sejak dinyatakan hilang dalam tugas.

22

(9) Kehilangan kewarganegaraan bukan karena tindakan pidana. (10) c)

Menjalani masa Pensiun.

Pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH). (1) Berdasarkan  Administrasi :

Hukum

Tata

Usaha

Militer/Hukum

(a) Menganut ideologi, pandangan atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila. (b) Melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan Negara dan Bangsa. (c) Diketahui kemudian bahwa untuk dapat diterima menjadi prajurit, yang bersangkutan dengan sengaja memberi keterangan palsu, tidak benar atau tidak lengkap. (d) Mempunyai tabiat/sifat yang nyata-nyata merugikan atau dapat merugikan disiplin keprajuritan. (e) Bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan, tuntutan hukum atau menghindari tugas yang dibebankan kepadanya. (f) Meninggal dunia dalam melakukan tindakan kejahatan atau sebagai akibat dari tindakan kejahatan yang dilakukannya. (g) Hidup bersama dengan wanita/pria tanpa perkawinan yang sah dan sesudah ditegur diperingatkan oleh atasannya atau pejabat agama tetap mempertahankan status hidup bersama dasar perkawinan yang sah.

dasar  atau tetapi tanpa

(h) Melakukan pelanggaran susila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual/lesbian) (i) Melakukan pelanggaran susila yang melibatkan sesama prajurit, istri/suami/anak prajurit atau melibatkan PNS, istri/suami/anak PNS di lingkungan TNI. (j) Melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 12 tahun atau lebih atau pidana mati. (k) Melakukan ketidakhadiran tanpa izin di kesatuannya (desersi) lebih lama dari tiga bulan dan tidak diketemukan lagi.

23

(2) Berdasarkan Hukum Disiplin Prajurit. Prajurit yang sudah dijatuhi hukuman disiplin minimal empat kali dalam pangkat yang sama dan atau nyata-nyata tidak mempedulikan segala hukuman disiplin yang dijatuhkan, sehingga dipandang tidak patut lagi dipertahankan sebagai prajurit. (3)

Berdasarkan Putusan Pengadilan : (a) Sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap terhadap prajurit yang dijatuhi hukuman pidana tambahan pemecatan dari dinas keprajuritan. (b) Putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap terhadap prajurit yang dijatuhi hukuman pidana penjara lebih dari tiga bulan tanpa pidana tambahan pemecatan dari dinas keprajuritan dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang yang bersangkutan tidak patut lagi dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

2) Ketentuan Administrasi Pensiun Prajurit. Penyelenggaraan pensiun prajurit dibagi dalam beberapa kategori antara lain : Pensiun, tunjangan sebagai pensiun, tunjangan bersifat pensiun, tunjangan dan pesangon, dengan ketentuan sebagai berikut : a)

Pensiun. (1) Diberikan kepada mantan prajurit yang telah menjalani dinas keprajuritan sekurang-kurangnya 20 tahun. (2) Mantan prajurit yang mengalami cacat jasmani/rohani di dalam dan atau oleh karena dinas berdasarkan keputusan Panglima TNI.

b) Tunjangan sebagai pensiun. Diberikan kepada mantan prajurit siswa yang cacat di dalam dan oleh karena dinas berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang yang telah diberhentikan dengan hormat dari pendidikan pertama untuk selama hidupnya dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia istri/suami dan anak-anaknya berhak menerima pensiun warakawuri/duda dan tunjangan anak yatim/piatu atau tunjangan anak yatim-piatu. c) Tunjangan bersifat pensiun. Diberikan kepada prajurit  Angkatan Darat yang telah diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan yang memenuhi syarat sebagai berikut : (1) Telah menjalani dinas keprajuritan antara 15 tahun kurang dari 20 tahun.

24

(2) Telah mencapai batas usia tunjangan bersifat pensiun yang ditentukan dan telah menjalani dinas keprajuritan antara 10 hingga kurang dari 15 tahun. (3) Cacat berat atau sedang yang didapat bukan di dalam dan oleh karena dinas berdasarkan keputusan dari pejabat yang berwenang. d) Tunjangan. Diberikan kepada prajurit AD yang telah diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan yang belum mencapai batas usia tunjangan bersifat pensiun akan tetapi telah menjalani dinas keprajuritan genap 5 tahun hingga kurang dari 15 tahun. e) Pesangon. Diberikan kepada prajurit AD diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan menjalani dinas keprajuritan kurang dari 5 tahun yang sekaligus sebesar gaji terakhir dikalikan dengan jumlah dinas keprajuritan. f.

yang telah yang telah diterimakan tahun masa

Ketentuan Pengurusan Dosir Personel. 1)

Ketentuan Pengurusan. a) Pengurusan dosir prajurit yang masih aktif masing-masing dilaksanakan oleh Ditajenad, Kotama/Balakpus dan Satminkal tempat bertugas. b) Pengurusan dosir prajurit yang pensiun dilaksanakan oleh Ditajenad dan Ajendam di mana yang bersangkutan berdomisili.

2) Ketentuan Peminjaman. Untuk menjaga keabsahan dan kerahasiaan dokumen autentik dalam pelaksanaan peminjaman terbatas hanya untuk hal-hal yang sangat penting dengan permohonan resmi dari pejabat yang berkepentingan/memerlukan. Badan pelaksanaan pengurusan dosir dapat meminjamkan data kepada pejabat terkait untuk kepentingan pengacaraan personel, dengan syarat tidak boleh mengubah data. Adapun data yang tidak boleh dipinjamkan (keluar dari ruangan dosir) adalah periode penyediaan/data awal, sedangkan data yang boleh dipinjamkan adalah data lanjutan. 3)

Ketentuan Peminjaman Data/Dokumen. a) Setiap peminjaman salah satu dokumen autentik harus disertai bon peminjaman. b) Setiap bon peminjaman dicatat dalam buku peminjaman data personel. c) Apabila dokumen autentik yang dipinjam dikembalikan, maka bon peminjaman dicabut.

25

d) Lama peminjaman dokumen autentik satu hari kerja dan dapat diperpanjang dengan terlebih dahulu memberitahu kepada pejabat pengurus dosir. e) Bilamana peminjaman dokumen autentik belum dikembalikan lebih dari satu hari maka petugas dosir harus menanyakan kepada peminjam. f) Dokumen autentik yang akan dikopi, pengkopiannya hanya dapat dilakukan oleh petugas dosir. 4) Ketentuan Pemindahan Dosir. Pemindahan dosir adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh badan pengurus dosir yang disebabkan : a) Pemindahan secara organik seseorang sejumlah personel antar Satminkal, atau dari Kotama/Balakpus ke Kotama/Balakpus lain. b) Pemindahan secara organik seseorang/sejumlah personel dari suatu Satminkal ke Balakpus yang tidak mempunyai Satminkal. c) Pemindahan dari Satminkal ke badan pelaksana pengurusan dosir pensiun untuk penyelesaian administrasi pensiun janda/duda, anak yatim piatu, di Ajendam dimana yang bersangkutan berdomisili. d) Badan Pengurusan Dosir Purnadinas Satminkal setelah menyimpan dosir selama 30 tahun sejak dinyatakan personel yang bersangkutan pensiun/diberhentikan kemudian mengirimkan dosir ke Kotama/Balakpus ke Subditbindospers Ditajenad.

BAB III PENGORGANISASIAN

10. Umum. Untuk mewujudkan keberhasilan pengurusan administrasi personel prajurit diperlukan adanya organisasi penyelenggara yang tersusun secara hierarki dan didukung dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Penyelenggaraan pengurusan administrasi personel prajurit Angkatan Darat disusun dalam suatu organisasi yang bersifat temporer maupun tetap, dimana tugas dan tanggung jawabnya telah ditentukan sesuai dengan fungsinya. 11.

Organisasi Penyelenggara. a.

Organisasi Penyelenggara Penyediaan Calon Prajurit. 1)

Organisasi Pelaksana. a)

Panitia Penerimaan Calon Perwira.

26

(1) Penerimaan Catar Akmil. Panitia penerimaan meliputi panitia pusat dan panitia daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut : (a) Panitia Pusat (Panpus) terdiri dari : Ketua, Wakil Ketua I/II, Sekretaris I/II serta Para Ketua Tim Pemeriksa/Penguji bidang Administrasi, Kesehatan, Jasmani, Wawancara, Psikologi dan Akademik. i) ii) iii) iv) v) vi)

Ketua : Wakil Ketua I : Wakil Ketua II : SekretarisI : Sekretaris II :

Aspers Kasad. W aasperskasad. Dirajenad. Paban I/Ren Spersad. Kasubditbinmindiasahpra Ditajenad. Ketua Tim Pemeriksa/Penguji : aa) Administrasi : Kasubditbinmindiasahpra Ditajenad. bb) Kesehatan : Dirkesad. cc) Jasmani : Kadisjasad. dd) Wawancara : Danpusintelad. ee) Psikologi : Kadispsiad. ff) Akademik : Kadep Mipatek  Akmil.

(b) Panitia Subpandasus) i)

Daerah

(Panda

Panda. aa) Ketua bb) Wakil Ketua cc) Sekretaris I dd) ee)

dan

Subpanda/

: Pangdam. : Kasdam. : Aspers Kasdam. Sekretaris II : Kaajendam. Ketua Tim Pemeriksa/Penguji : (i) Administrasi : Kaajendam. (ii) Kesehatan : Kakesdam. (iii) Jasmani : Kajasdam. (iv) Wawancara : Asintel Kasdam. (v) Psikologi : Pamen Dispsiad.

27

ii)

Subpanda. aa) Ketua : Danrem. bb) Wakil Ketua : Kasrem. cc) Sekretaris I : Kasi Persrem dd) Sekretaris II : Kaajenrem. ee) Ketua Tim Pemeriksa/Penguji : (i) Administrasi : Kaajenrem. (ii) Kesehatan : Dandenkesyah. (iii) Jasmani : Kajasrem. (iv) Wawancara : Kasintelrem. (v) Psikologi : Pamen Dispsiad.

iii) Subpandasus. Subpandasus adalah organisasi kepanitiaan penerimaan yang dibentuk di Panda yang tidak memiliki Subpanda atau Subpanda yang berada di Makodam, dengan tugas melaksanakan kegiatan seleksi tingkat Subpanda. Susunan Subpandasus sebagai berikut. aa) bb) cc) dd) ee)

Ketua

: Aspers Kasdam. Wakil Ketua : Kaajendam. Sekretaris I : Waapers Kasdam. Sekretaris II : Waka  Ajendam. Ketua Tim Pemeriksa/Penguji : (i) Administrasi : Waka  Ajendam. (ii) Kesehatan : Kakesdam. (iii) Jasmani : Kajasdam. (iv) Wawancara : Asintel Kasdam. (v) Psikologi : Pamen Dispsiad.

(2) Penerimaan Perwira Prajurit Sukarela Dinas Pendek (Pa PSDP) Penerbang, Perwira Prajurit Karier (Pa PK) dan Mahasiswa Beasiswa calon Pa PK. Panitia penerimaan meliputi panitia pusat dan panitia daerah. (a)

Panitia Pusat (Panpus). i)

Ketua merangkap anggota : Aspers Panglima TNI.

28

ii)

Wakil Ketua : aa) Wakil Ketua I merangkap anggota : (i) Aspers Kasad. (ii) Aspers Kasal. (iii) Aspers Kasau. bb)

iii)

Wakil Ketua II merangkap anggota: (i) Dirpersvet Ditjen Kuathan Kemhan RI. (ii) Dirajenad. (iii) Kadisminpersal. (iv) Kadisminpersau.

Sekretaris merangkap anggota : aa) bb) cc)

Paban-I/Ren Spersad. Kalapetal Disminpersal. Kasubdis Diajurit Disminpersau.

iv) Ketua Tim Pemeriksa/Penguji merangkap anggota : aa)

Administrasi (i) Kasubditbinmindiasahpra Ditajenad. (ii) Kasubdisdisminpersal. (iii) Kasubdis Diajurit Disminpersau.

bb)

Kesehatan

: Kapuskes TNI. cc) Jasmani : Kadisjasad. dd) Mental Ideologi : Dir ”D” Bais TNI. ee) Psikologi : Kadispsial. ff) Akademik : Kasubdis Dikbangspes Disdikau (khusus Pa PSDP Penerbang). (b)

Panitia Daerah (Panda). i) ii)

Ketua merangkap anggota : Pangdam. Wakil Ketua : aa) Wakil Ketua I merangkap anggota : Kasdam. bb) Wakil Ketua II merangkap anggota : (i) Danlantamal/Danlanal. (ii) Danlanud.

29

iii)

Sekretaris : aa) Sekretaris I : Aspers Kasdam. bb) Sekretaris II merangkap anggota : (i) Kaajendam. (ii) Pejabat Pers Lantamal/ Lanal. (iii) Pejabat Pers Lanud.

iv)

Tim Pemeriksa/Penguji : aa) Tim Pemeriksa Administrasi. bb) Tim Pemeriksa Kesehatan. cc) Tim Pemeriksa Jasmani. dd) Tim Pemeriksa Mental Ideologi.

Masing-masing terdiri dari unsur TNI yang berada di wilayahnya. (c)

Subpanda. i) Ketua merangkap anggota Danlantamal/Danlanal/Danlanud.

:

Danrem/

ii) Wakil Ketua merangkap anggota Kasrem/Wadanlantamal/Wadanlanal/Kadispers Lanud

:

iii) Sekretaris I merangkap anggota : Kasipers Korem/Kadispers Lantamal/Kadispers Lanal/Kasibinpersman Lanud. iv) Sekretaris II merangkap anggota : Kaajenrem/Pejabat Spers Lantamal/Lanal dan Lanud. v)

Tim Pemeriksa/Penguji aa) bb) cc) dd)

:

Tim Pemeriksa Administrasi. Tim Pemeriksa Kesehatan . Tim Pemeriksa Jasmani. Tim Pemeriksa Mental Ideologi.

Masing-masing terdiri dari unsur TNI yang berada di wilayahnya dan untuk penunjukan keanggotaan Panda/Subpanda ditentukan/diatur  oleh Ketua Panda/Subpanda. b) Panitia Penerimaan Calon Bintara PK. meliputi panitia pusat dan panitia daerah.

Panitia penerimaan

30

(1) Panitia Pusat (Panpus). Organisasi panitia pusat penerimaan Ba PK terdiri dari para pejabat fungsional di lingkungan Mabesad sebagai berikut : (a) (b) (c) (d)

Penanggung jawab Ketua Wakil Ketua Sekretaris I

: : : :

Aspers Kasad Waaspers Kasad. Dirajenad. Paban I/Ren Spersad.

(e)

Sekretaris II

: Kasubditbinmindiasahpra Ditajenad.

(f)

Ketua Tim Pemeriksa/Penguji : i) Administrasi : Kasubditbinmindiasahpra Ditajenad. ii) Kesehatan : Kasubditbindukkes Ditkesad iii) Jasmani : Kasubdisbinmaptajas Disjasad iv) Wawancara : Kabalaklitpers Pusintelad v) Psikologi : Kasubdisselklas Dispsiad

(g)

Panitia Tidak Tetap : i) Dirkesad. ii) Danpusintelad. iii) Kadispsiad. iv) Kadisjasad. v) Irpersitjenad.

(2) Sub Panitia Pusat (Subpanpus). Organisasi Subpanpus penerimaan Ba PK terdiri dari pejabat/personel fungsional di lingkungan Mabesad, Pusintelad, Ditajenad, Ditkesad, Dispsiad, dan Disjasad serta diperkuat personel fungsional dari Kodam. Subpanpus Caba PK Pria berkedudukan di daerah (masing-masing Rindam) setempat dan untuk Subpanpus Caba PK Wanita berkedudukan di Pusdikajen Kodiklat TNI AD, dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut : (a) Ketua Subpanpus : Pejabat terkait yang ditunjuk dengan pangkat Brigjen/Kolonel. (b) Wakil Ketua Subpanpus : Pejabat yang ditunjuk, berpangkat Letkol. (c) Sekretaris Subpanpus : Pejabat yang ditunjuk berpangkat Letkol/Mayor dari Ditajenad (merangkap sebagai Ketua Tim Rik/Uji Min).

31

(d) Ketua Tim Rik/Uji Administrasi : Pejabat yang ditunjuk berpangkat Letkol/Mayor dari Ditajenad merangkap Sekretaris Subpanpus. (e) Ketua Tim Rik/Uji Kesehatan : Pejabat yang ditunjuk berpangkat Kolonel/Letkol dari Ditkesad. (f) Ketua Tim Rik/Uji Jasmani : Pejabat yang ditunjuk berpangkat Letkol/Mayor dari Disjasad. (g) Ketua Tim Tes Wawancara : Pejabat yang ditunjuk berpangkat Letkol/Mayor dari Pusintelad. (h) Ketua Tim Pemeriksa Psikologi : Pejabat yang ditunjuk berpangkat Letkol/Mayor dari Dispsiad. (3) Panitia Daerah (Panda). Organisasi panitia daerah penerimaan Ba PK terdiri dari para pejabat fungsional di lingkungan Kodam dengan susunan sebagai berikut : (a) (b) (c) (d) (e)

Ketua : Pangdam. Wakil Ketua : Kasdam. Sekretaris I : Aspers Kasdam. Sekretaris II : Kaajendam. Ketua Tim Pemeriksa/Penguji : i) Administrasi : Waka Ajendam. ii) Kesehatan : Karumkit/Ka PPBPAD. iii) Jasmani : Kajasdam. iv) Wawancara : A sintel Kasdam. v) Psikologi : Pejabat yang ditunjuk dari Dispsiad.

c) Panitia penerimaan calon Tamtama PK. Panitia penerimaan meliputi Panitia Daerah dan Sub Panitia Daerah. (1) Panitia Daerah (Panda). Organisasi panitia daerah penerimaan Tamtama PK terdiri dari para pejabat fungsional di lingkungan Kodam dengan susunan sebagai berikut : (a) (b) (c) (d) (e)

Ketua : Pangdam. Wakil Ketua : Kasdam. Sekretaris I : Aspers Kasdam Sekretaris II : Kaajendam. Ketua Tim Pemeriksa/Penguji : i) Administrasi : Waka Ajendam. ii) Kesehatan : Kakesdam. iii) Jasmani : Kajasdam. iv) Wawancara : A sintel Kasdam. v) Psikologi : Pejabat yang ditunjuk dari Dispsiad.

32

(2) Sub Panitia Daerah (Subpanda). Organisasi Subpanitia daerah penerimaan Ta PK terdiri dari para pejabat fungsional di lingkungan Kodam/Korem dengan susunan sebagai berikut : (a) (b) (c)

Ketua Wakil Ketua Sekretaris I

(d)

Sekretaris II

(e)

2)

: Aspers Kasdam/Danrem. : Kaajendam/Kasrem. : Waka Ajendam/ Kasipersrem

: Kasimindiasahpra  Ajendam/Kaajenrem. Ketua Tim Pemeriksa/Penguji : i) Administrasi : Kaajenrem. ii) Kesehatan : Karumkit/Danden Kesyah. iii) Jasmani : Kajasrem. iv) Wawancara : Kasi Intel Korem. v) Psikologi : Pejabat yang ditunjuk dari Dispsiad.

Tugas dan Tanggung Jawab. a)

Ketua Panitia. (1) Menyelenggarakan penerimaan prajurit, memberikan pengarahan, mengawasi, memimpin rapat dan koordinasi, memutuskan calon prajurit yang lulus dan terpilih. (2) Mekanisme pertanggungjawaban Ketua Panitia dalam pelaksanaan tugas diatur sebagai berikut : (a)

Ketua Panpus bertanggung jawab kepada Kasad.

(b) Ketua Subpanpus bertanggung jawab kepada Ketua Panpus. (c) Ketua Panda bertanggung jawab kepada Ketua Panpus. (d) Ketua Subpanda/Pandasus bertanggung jawab kepada Ketua Panda. b)

Wakil Ketua I. (1) Mengkoordinasikan, memberikan pengarahan, mengawasi pelaksanaan dan memimpin prasidang. (2) Dalam pelaksanaan kepada Ketua Panitia.

tugasnya

bertanggung

jawab

33

c) Wakil Ketua II. Memberikan saran, melaksanakan koordinasi, memberikan pengarahan dan bertanggung jawab kepada Ketua Panitia. d)

Sekretaris I. (1) Merencanakan, menyusun, mengatur, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengawasan serta menghimpun hasil pemeriksaan/pengujian. (2) Menyiapkan bahan rapat koordinasi, prasidang dan sidang. (3) Menyelesaikan administrasi pengembalian calon yang tidak lulus/tidak terpilih. (4) Menyelesaikan administrasi penyerahan calon yang lulus/terpilih ke Lemdik. (5) Membuat prajurit.

laporan

pelaksanaan

penerimaan

calon

(6) Dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Ketua Panitia. e)

Sekretaris II (1)

Memberikan pengarahan dan membantu Sekretaris I.

(2) Memberikan pengarahan dan petunjuk kepada calon tentang tata tertib dan ketentuan dalam kegiatan seleksi penerimaan. (3) Menghimpun dan menyiapkan data calon untuk penerbitan keputusan prajurit siswa (untuk Ba PK), dan surat perintah pengangkatan sebagai Taruna (untuk Catar Akmil). (4) Meneliti kelengkapan nomor peserta seleksi. (5) Dalam pelaksanaan kepada Ketua Panitia. f)

administrasi

tugasnya

dan

pemberian

bertanggung

jawab

Ketua Tim Pemeriksa/Penguji (1)

Menyusun rencana dan memberikan pengarahan.

(2) Menyusun, mengawasi dan pelaksanaan pemeriksaan/pengujian yang anggotanya.

mengendalikan dilakukan oleh

34

(3) Melaporkan hasil pemeriksaan/pengujian kepada Ketua Panitia (4) Dalam pelaksanaannya para Ketua bertanggung jawab kepada Ketua Panitia. b.

Tim

Rik/Uji

Organisasi Penyelenggara Pengangkatan Prajurit. 1) Organisasi Pelaksana. Kegiatan pengangkatan prajurit dilaksanakan secara fungsional oleh organisasi yang melaksanakan tugas dibidang administrasi personel sesuai kewenangannya. a) Tingkat Pusat. Atas nama Kasad Dirajenad dibantu Kasubditbinminperspra secara fungsional menyelenggarakan pengangkatan bintara/tamtama, penetapan gaji pokok/Inpassing pertama dan pemberian NRP prajurit. b)

Tingkat Kotama/Balakpus/Lemdikpus. (1) Pangkotama/Kabalakpus dibantu oleh Kaajendam/Ses/ Dirbinsen/Kasubditbincab secara fungsional mengusulkan pengangkatan bintara/tamtama dan Alih Status Milwa/ pengangkatan kembali PSDP ke Milsuk yang ada di jajaran/ lingkungan tugasnya. (2) Gubernur Akmil dibantu Kaajen Akmil secara fungsional mengusulkan pemberian NRP dan pengangkatan perwira dan  Alih Status Milwa/pengangkatan kembali Pa PSDP ke Milsuk yang ada di lingkungan tugasnya. (3) Dansecapa AD dibantu Dirbinlem secara fungsional mengusulkan pengangkatan dan penetapan gaji pokok/Inpassing perwira lulusan diktuk perwira dan Alih Status Milwa/ pengangkatan kembali Pa PSDP ke Milsuk yang ada di lingkungan tugasnya.

c) Tingkat Satminkal. Dansatminkal dibantu pejabat personel mengusulkan Alih Status Milwa ke Milsuk/pengangkatan kembali Pa PSDP ke Milsuk. 2)

Tugas dan Tanggung Jawab. a) Tingkat Pusat. Dirajenad dibantu Kasubditbinminperspra memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : (1) Tugas. Menyelenggarakan pengangkatan bintara/ tamtama, penetapan gaji pokok/Inpassing pertama dan pemberian NRP prajurit.

35

(2) Tanggung Jawab. Kasubditbinminperspra Ditajenad dalam pelaksananaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dirajenad. b)

Tingkat Kotama/Balakpus/Lemdikpus. (1) Pangkotama/Kabalakpus dibantu Kaajen/Dirbinsen/ Kasubditbincab Kotama/Balakpus memiliki tugas dan tanggung  jawab sebagai berikut : (a) Tugas. Menyiapkan data dan mengusulkan pengangkatan bintara/tamtama kepada Kasad U.p. Dirajenad dilengkapi dengan bahan administrasi. (b) Tanggung Jawab. Kaajen/Dirbinsen/Kasubditbincab Kotama/Balakpus dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Pangkotama/Kabalakpus. (2) Gubernur Akmil dibantu Kaajen Akmil memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : (a) Tugas. Menyiapkan data dan mengajukan usul pemberian NRP prajurit kepada Kasad U.p. Dirajenad. Selanjutnya secara hierarki mengajukan usul pengangkatan perwira kepada Presiden RI dan mengajukan usul penetapan gaji pokok/Inpassing pertama perwira kepada Kasad U.p. Dirajenad. (b) Tanggung Jawab. Kaajen Akmil pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab Gubernur Akmil.

dalam kepada

(3) Dansecapaad dibantu Dirbinlem memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : (a) Tugas. Mengajukan usul pengangkatan kepada Kasad dan mengajukan usul penetapan gaji pokok/ Inpassing pertama kepada Kasad U.p. Dirajenad dilengkapi dengan bahan administrasi yang diperlukan. (b) Tanggung Jawab. Dirbinlem bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Dansecapaad. c) Tingkat Satminkal. Pejabat personel Satminkal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : (1) Menyiapkan data dan mengajukan usul Alih Status Milwa ke Milsuk/pengangkatan kembali Pa PSDP ke Milsuk kepada Pangkotama/Kabalakpus.

36

(2) Pejabat personel Satminkal bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Dansatminkal. c.

Organisasi Penyelenggara Karier Bintara dan Tamtama. 1)

Organisasi Pelaksana. a) Penempatan Jabatan/Kesatuan Ba/Ta Lulusan Dikma Tahap II dan Bintara Lulusan Diktuk. (1) Tingkat Pusat. Diselenggarakan secara fungsional oleh Ditajenad. (2)

Tingkat Kotama/Balakpus. (a) Organisasi pelaksana penempatan jabatan bintara lulusan Diktuk dan tamtama lulusan Dikma tahap II kejuruan Infanteri, terdiri dari : Penanggung jawab (Pangdam), Ketua (Aspers Kasdam), Wakil Ketua (Kaajendam), Sekretaris (Kasiminperspra Ajendam) dan  Anggota (pejabat terkait sesuai bidang/fungsi). (b) Organisasi pelaksana penempatan jabatan bintara/tamtama lulusan Dikma tahap II, kejuruan non Infanteri dan bintara lulusan Diktuk kejuruan non Infanteri, terdiri dari : Penanggung jawab (Dan/Dir), Ketua (Dirbinsen/Kasubditbincab), Sekretaris (Kabagbinsat/Kabag Binman Korps) dan Anggota (pejabat terkait sesuai bidang/fungsi).

b)

Penempatan/Pemindahan Jabatan Bintara dan Tamtama. (1)

Tingkat Kotama/Balakpus. (a) Tingkat Kotama. Organisasi pelaksana/Panitia Jabatan Tingkat Kotama meliputi Kodiklat TNI  AD/Kostrad/Kopassus/Kodam, terdiri dari : Penaggung  jawab ( Pang/Dan), Ketua (Aspers/Kabagpers), Wakil Ketua (Kaajen), Sekretaris (Kasiminperspra Ajen) dan  Anggota (pejabat terkait sesuai bidang/fungsi). (b) Tingkat Balakpus. Organisasi pelaksana/Panitia Jabatan Tingkat Balakpus, terdiri dari : Penaggung  jawab(Gub/Ir/Dan/Dir/Ka), Ketua (Dirbinlem/Sesdit/ Sekpus/Sesitjenad/Dandenma),Sekretaris (Kaajen/ Pabandya/Irdapers/ Kabagpers/Kasipers) dan Anggota (pejabat terkait sesuai bidang/fungsi).

37

(2) Tingkat Satminkal. Organisasi pelaksana/Panitia Jabatan Tingkat Satminkal (Panjabsat),terdiri dari: Penaggung  jawab (Dan/Ka), Ketua (Wadan/Waka), Sekretaris (Kasipers/Kasituud/Katuud) dan Anggota (pejabat terkait sesuai bidang/fungsi). c) Pemindahan antar Kesatuan. Organisasi pelaksana pemindahan antar kesatuan untuk bintara dan tamtama dilaksanakan secara fungsional oleh organisasi struktural yang melaksanakan tugas pembinaan karier sesuai kewenangannya. (1) Tingkat Pusat. Untuk pemindahan antar Kotama/ Balakpus dan pemindahan ke luar/ke dalam organisasi  Angkatan Darat diselenggarakan secara fungsional oleh Ditajenad. (2) Tingkat Kotama/Balakpus. Pemindahan di dalam dan ke luar Kotama/Balakpus dilaksanakan secara fungsional oleh Aspers/Dirbinlem/Sesdit/ Sesitjenad/Dandenma Mabesad. (3) Tingkat Satminkal. Pemindahan di dalam/ke luar  Satminkal, dilaksankan oleh pejabat personel Satminkal. d)

Kenaikan Pangkat Reguler Bintara dan Tamtama. (1) Organisasi Pelaksana/Panitia Kepangkatan Pusat (Pankatpus), terdiri dari : Penanggung Jawab (Dirajenad), Ketua (Wadirajenad), Wakil Ketua (Kasubditbinminperspra Ditajenad), Sekretaris (Kabagbinkar Ba/Ta Subditbinminperspra) dan Anggota (Pabandya Spamad, Sopsad dan Spersad terkait, sesuai bidang/fungsi). (2)

Organisasi Panitia Kepangkatan Daerah (Pankatda). (a) Untuk Tingkat Kostrad/Kodam/Kopassus, terdiri dari Penanggung Jawab (Pang/Danjen), Ketua (Kaajen), Sekretaris (Kasiminperspra) dan Anggota (Pabandya terkait, sesuai bidang /fungsi). (b) Untuk Tingkat Itjenad/Denma Mabesad terdiri dari : Penanggung Jawab (Ir/Dan), Ketua (Irdapers/Wadan), Sekretaris (Pabandya IV Urdal/Kasipers) dan Anggota (pejabat terkait sesuai bidang/fungsi). (c) Untuk Tingkat Balakpus terdiri dari: Penanggung Jawab (Dan/Dir/Ka), Ketua (Sesdit/Sesdis), Sekretaris (Kabagpers/um/min) Anggota (pejabat terkait sesuai bidang/fungsi).

38

(d) Untuk Tingkat Kodiklat TNI AD/Akmil/Seskoad/ Secapa terdiri dari : Penanggung Jawab (Dan/Gub), Ketua (Dirbinlem/Sekretaris), Sekretaris (Kaajen/Kabagpers/Kasipers) dan Anggota (pejabat terkait sesuai bidang/fungsi). (e) Organisasi Panitia Kepangkatan Satminkal (Pankatsat), terdiri dari : Penanggung Jawab (Dan/Ka), Ketua (Wadan/Waka), Sekretaris (Kasipers/Tuud) dan  Anggota (pejabat terkait sesuai bidang/fungsi). e) Kenaikan Pangkat Khusus. Organisasi penyelenggara KPMT/ KPMTA dan KPLB/KPLBA diatur secara khusus oleh Panglima TNI. f)

Seleksi Pendidikan (Seldik). (1)

Organisasi Seldik Seskoad. (a) Panitia Pusat (Panpus). Penunjukan Panpus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan mempertimbangkan efektivitas serta efisiensi anggaran dan ditunjuk berdasarkan surat perintah Kasad dengan susunan : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota yang terdiri dari : Ketua bidang Administrasi, Ketua bidang Pengamanan dan Ketua bidang Pullahta. (b) Panitia Seleksi (Pansel). Penunjukan Pansel disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan mempertimbangkan efektivitas serta efisiensi anggaran dan ditunjuk berdasarkan surat perintah Kasad dengan susunan : Ketua Pansel, Wakil Ketua bidang Akademik, Wakil Ketua bidang Kesehatan, Wakil Ketua bidang Jasmani, Wakil Ketua bidang Psikologi, Perwira Pelaksana dan Sekretaris Pansel. (c) Panitia Daerah (Panda). Penunjukan Panda disesuaikan efektivitas kerja dan efisiensi anggaran Panda dan ditunjuk berdasarkan surat perintah Pangdam dengan susunan : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota yang terdiri dari : Ketua bidang  Administrasi, Ketua bidang Kesehatan, Ketua bidang Jasmani, Ketua bidang Pullahta, Ketua bidang Pengamanan.

(2)

Organisasi Seldik Diklapa. (a) Panitia Pusat (Panpus). Penunjukan Panpus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan mempertimbangkan efektivitas serta efisiensi anggaran dan ditunjuk berdasarkan surat perintah Kasad dengan susunan : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Katim

39

 Administrasi, Katim Kesehatan, Katim Jasmani, Katim Psikologi, Katim Akademik, Kapok Pengamanan, Ketua Pullahta. (b) Panitia Daerah (Panda). Penunjukan Panda disesuaikan efektivitas kerja dan efisiensi anggaran Panda dan ditunjuk berdasarkan surat perintah Pangdam dengan susunan : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Katim Administrasi, Katim Kesehatan, Katim Jasmani, Kapok Pengamanan, Ketua Pullahta. (c) Sub Panitia Daerah (Subpanda). Penunjukan Subpanda disesuaikan efektivitas kerja dan efisiensi anggaran Panda dan ditunjuk berdasarkan surat perintah Pangdam dengan susunan : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Katim Administrasi, Katim Kesehatan, Katim Jasmani, Kapok Pengamanan, Ketua Pullahta. (3)

Organisasi Seldik Secapa Reguler. (a) Panitia Pusat. Penunjukan Panitia Pusat berdasarkan Surat Perintah Kasad, dengan susunan : Ketua, Wakil, Sekretaris dan anggota yang terdiri dari : Tim Seleksi Administrasi, Tim Seleksi Kesehatan, Tim Seleksi Jasmani, Tim Seleksi Akademik, Tim Seleksi Psikologi, Kelompok Pengamanan, Kelompok Pullahta. (b) Susunan Panitia Daerah dengan susunan : Ketua, Wakil, Sekretaris dan anggota yang terdiri dari : Tim Seleksi Administrasi, Tim Seleksi Kesehatan, Tim Seleksi Jasmani, Penguji Daerah, Kelompok Pengamanan, Kelompok Pullahta. (c) Pembentukan Panitia Daerah berdasarkan Surat Perintah Pangdam/Pangkostrad.

(4)

Organisasi Seldik Secaba Reguler. (a) Panitia Pusat. Penunjukan Panitia Pusat berdasarkan Surat Perintah Kasad, dengan susunan : Ketua, Wakil, Sekretaris dan anggota yang terdiri dari : Tim seleksi Administrasi, Tim Seleksi Kesehatan, Tim Seleksi Jasmani, Tim Seleksi Akademik, Tim Seleksi Psikologi, Kelompok Pengamanan, Kelompok Pullahta. (b) Susunan Panitia Daerah sebagai berikut : Ketua, Wakil, Sekretaris dan anggota yang terdiri dari : Tim Seleksi Administrasi, Tim Seleksi Kesehatan, Tim Seleksi Jasmani, Tim Pengganda naskah ujian dan koreksi hasil ujian akademik, Kelompok Pengamanan, Kelompok Pullahta.

40

2)

Tugas dan tanggung jawab. a) Penempatan Jabatan/Kesatuan bintara dan tamtama lulusan Dikma tahap II dan bintara lulusan Diktuk. (1) Tingkat Pusat. Dirajenad dibantu Kasubditbinminperspra menerbitkan dan mendistribusikan keputusan penempatan jabatan/kesatuan beserta salinan dan petikannya kepada pengusul. Dalam pelaksanaannya Dirajenad bertanggung jawab kepada Kasad. (2)

Tingkat Kotama/Balakpus. (a) Ketua. Mengendalikan kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan sidang penempatan jabatan Ba/Ta lulusan Dikma dan bintara lulusan Diktuk, serta bertanggung jawab kepada Pangkotama/ Kabalakpus dalam pelaksanaan tugasnya. (b) Wakil Ketua. Mengkoordinir penyelenggaraan sidang dan bertanggung jawab kepada Ketua Panjab dalam pelaksanaan tugasnya. (c) Sekretaris. Merencanakan d an menyiapkan penyelenggaraan sidang serta bertanggung jawab kepada Ketua Panjab dalam pelaksanaan tugasnya. (d) Anggota. Memberikan saran dan pendapat kepada ketua dalam sidang penempatan jabatan Ba/Ta, serta bertanggung jawab kepada Ketua Panjab dalam pelaksanaan tugasnya.

b)

Penempatan/Pemindahan Jabatan Bintara dan Tamtama. (1) Tingkat Kotama/Balakpus. Panjab tingkat Kotama/ Balakpus berkewajiban memberikan pertimbangan dan saran kepada Pangkotama/Kabalakpus tentang penetapan/ pemindahan jabatan bintara dan tamtama. Adapun tugas dan tanggung jawab jabatan dalam kepanitiaan sebagai berikut : (a) Ketua. Mengendalikan kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan sidang penempatan/pemindahan jabatan bintara dan tamtama serta bertanggung jawab kepada Pangkotama/ Kabalakpus dalam pelaksanaan tugasnya (b) Wakil Ketua. Mengkoordinir penyelenggaraan sidang dan bertanggung jawab kepada Ketua Panjab dalam pelaksanaan tugasnya

41

(c) Sekretaris. Merencanakan/menyiapkan penyelenggaraan sidang penempatan/pemindahan  jabatan Ba/Ta serta bertanggung jawab kepada Ketua Panjab dalam pelaksanaan tugasnya. (d) Anggota. Memberikan saran/ pendapat kepada Ketua dalam sidang penempatan/pemindahan  jabatan Ba/Ta serta bertanggung jawab kepada Ketua Panjab dalam pelaksanaan tugasnya. (2) Tingkat Satminkal. Panitia jabatan tingkat Satminkal berkewajiban memberikan pertimbangan dan saran kepada Dansatminkal tentang penetapan/pemindahan jabatan bintara dan tamtama. Adapun tugas dan tanggung jawab jabatan dalam kepanitiaan sebagai berikut : (a) Ketua. Mengendalikan kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan sidang penempatan dan pemindahan jabatan Ba/Ta serta bertanggung jawab kepada Dansatminkal dalam pelaksanaan tugasnya. (b) Sekretaris. Merencanakan/menyiapkan penyelenggaraan sidang penempatan dan pemindahan dalam jabatan Ba/ Ta serta bertanggung jawab kepada Ketua Panjab dalam pelaksanaan tugasnya. (c) Anggota. Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua dalam sidang penempatan/ pemindahan  jabatan Ba/Ta serta bertanggung jawab kepada Ketua Panjab dalam pelaksanaan tugasnya. c)

Pemindahan antar Kesatuan. (1)

Pemindahan antar Kotama/Balakpus. (a) Tingkat Pusat. Dirajenad dibantu Kasubditbinminperspra menerbitkan dan mendistribusikan keputusan pemindahan kesatuan beserta salinan dan petikannya kepada pengusul. Dalam pelaksanaan tugasnya Dirajenad bertanggung  jawab kepada Kasad. (b) Tingkat Kotama/Balakpus. Aspers/ Sekretaris/ Dirbinlem menyelenggarakan pengurusan pemindahan Ba/Ta antar Kotama/Balakpus, dan bertanggung jawab kepada Pangkotama/Kabalakpus dalam pelaksanaan tugasnya.

42

(c) Tingkat Satminkal. Dansatminkal menghimpun dan mempertimbangkan permohonan pindah kesatuan dari pemohon serta mengeluarkan Sprinlak pemindahan untuk yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan tugasnya Dansatminkal bertanggung  jawab kepada Pangkotama/Kabalakpus. (2)

Pemindahan kesatuan di dalam Kotama/ Balakpus. (a) Tingkat Kotama/Balakpus. Aspers/Sekretaris/ Dirbinlem menghimpun dan mempertimbangkan permohonan pindah kesatuan serta menerbitkan dan mendistribusikan keputusan pemindahan beserta salinan/petikannya kepada Satminkal pengusul. Dalam pelaksanaan tugasnya Aspers/Sekretaris/Dirbinlem bertanggung jawab kepada Pangkotama/Kabalakpus. (b) Tingkat Satminkal. Dansatminkal mengajukan permohonan persetujuan pemindahan kepada kesatuan yang dituju dan memberikan tanggapan persetujuan pemindahan kepada kesatuan yang mengajukan permohonan. Dalam pelaksanaan tugasnya Dansatminkal bertanggung jawab kepada Pangkotama/ Kabalakpus.

(3) Pemindahan kesatuan ke luar/ke dalam organisasi  Angkatan Darat. (a) Tingkat Pusat. Dirajenad dibantu Kasubditbinminperspra menerbitkan dan mendistribusikan keputusan pemindahan beserta salinan dan petikannya. Dalam pelaksanaan tugasnya Dirajenad bertanggung  jawab kepada Kasad. (b) Tingkat K otama/Balakpus. Pangkotama/ Kabalakpus dibantu Aspers/Sekretaris/Dirbinlem menghimpun dan mempertimbangkan pemindahan yang masuk ke Kotama/Balakpus serta usul pemindahan dari Satminkal, selanjutnya mengajukan usul pemindahan ke luar organisasi Angkatan Darat kepada Kasad U.p. Aspers Kasad. Dalam pelaksanaan tugasnya Pangkotama/Kabalakpus bertanggung jawab kepada Kasad. (c) Tingkat Satminkal. Dansatminkal menghimpun dan mempertimbangkan permohonan pindah kesatuan dari anggotanya serta mengajukan usul pemindahan kepada Pangkotama/Kabalakpus. Dalam pelaksanaan tugasnya Dansatminkal bertanggung jawab kepada Pangkotama/Kabalakpus.

43

d)

Kenaikan Pangkat Reguler Bintara dan Tamtama. (1) Pankatpus. Pankatpus ditetapkan dan diberhentikan oleh Aspers Kasad atas nama Kasad, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : (a) Ketua. Mengendalikan kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan sidang Pankatpus, dan bertanggung jawab kepada Dirajenad atas pelaksanaan tugasnya. (b) Wakil Ketua. Mengkoordinir penyelenggaraan sidang Pankatpus dan bertanggung jawab kepada Ketua dalam pelaksanaan tugasnya. (c) Sekretaris. Merencanakan dan menyiapkan penyelenggaraan sidang Pankatpus serta bertanggung  jawab kepada ketua dalam pelaksanaan tugasnya (d) Anggota. Memberikan saran/penilaian kepada ketua sidang tentang pencalonan bintara dan tamtama yang dinaikkan/diusulkan kenaikan pangkatnya.  Anggota bertanggung jawab kepada ketua Pankatpus dan atasannya dalam pelaksanaan tugasnya. (2) Pankatda. Pankatda ditetapkan dan diberhentikan oleh Ir/Pang/Dan/Gub/Dir/Ka, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : (a) Ketua. Mengendalikan kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan sidang kenaikan pangkat daerah, dan bertanggung jawab kepada Ir/Pang/Dan/Gub/Dir/Ka dalam pelaksanaan tugasnya. (b) Sekretaris. Merencanakan, menyiapkan dan menyelenggarakan sidang Pankatda serta bertanggung  jawab kepada ketua dalam pelaksanaan tugasnya (c) Anggota. Memberikan saran/penilaian kepada ketua tentang pencalonan bintara dan tamtama yang dinaikkan/diusulkan pangkatnya, serta bertanggung  jawab kepada ketua Pankatda dalam pelaksanaan tugasnya.

44

(3) Pankatsat. Pankatsat ditetapkan dan diberhentikan oleh Dan/Ka, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : (a) Ketua. Mengendalikan kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan sidang Pankatsat dan bertanggung jawab kepada Dan/Ka dalam pelaksanaan tugasnya. (b) Sekretaris. Merencanakan dan menyiapkan penyelenggaraan sidang Pankatsat serta bertanggung  jawab kepada ketua dalam pelaksanaan tugasnya. (c) Anggota. Memberikan saran/penilaian kepada ketua Pankatsat tentang pencalonan bintara dan tamtama untuk diusulkan pangkatnya serta bertanggung kepada ketua Pankatsat atas pelaksanaan tugasnya. e)

Seleksi Pendidikan. (1)

Seleksi Pendidikan Seskoad. (a)

Panitia Pusat. i) Ketua Panpus. Menetapkan kebijakan umum, menetapkan peserta seleksi pendidikan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian yang berhubungan dengan penyelenggaraan seleksi pendidikan Casis Seskoad. Ketua Panpus bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada Kasad. ii) Wakil Ketua Panpus. Membantu tugastugas Ketua yang berhubungan dengan kegiatan seleksi pendidikan serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Panpus Seldik Seskoad. iii) Sekretaris Panpus. Merencanakan, menyiapkan pelaksanaan sidang/rapat panitia dan menyusun laporan kegiatan Panpus sesuai tahapan pelaksanaan seleksi pendidikan Casis Seskoad. Sekretaris Panpus bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Panpus Seldik Seskoad. iv) Anggota. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan pengujian sesuai dengan bidang masing-masing yang meliputi bidang akademik, kesehatan, jasmani, psikologi dan administrasi. Anggota Panpus Seldik Seskoad

45

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Panpus Seldik Seskoad (b)

Panitia Seleksi. i) Ketua Pansel. Menentukan sistem penilaian bidang akademik, psikologi, kesehatan,  jasmani dan postur tubuh serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan seleksi Tk. II Casis Seskoad. Ketua Pansel bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Panpus. ii) Sekretaris Pansel. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan administrasi Panitia Seleksi Tk. II serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pansel. iii) Anggota Pansel. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan pengujian sesuai dengan bidang masing-masing yang meliputi bidang akademik, kesehatan, jasmani, psikologi dan administrasi. Anggota Pansel Seldik Seskoad bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pansel.

(c)

Panitia Daerah. i) Ketua. Mengendalikan dan mengkoordinir  seluruh kegiatan seleksi pendidikan Casis Seskoad yang dilaksanakan di daerah serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Panpus. ii) Wakil Ketua. Mengkoordinir kegiatan unsur staf dan anggota Tim Seleksi Panda serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Panda. iii) Sekretaris Panda. Merencanakan, mengkoordinir, menyiapkan dan mengoperasionalkan kegiatan seleksi pendidikan Casis Seskoad serta menghimpun hasil seleksi dan menyiapkan buku sidang seleksi tingkat Panda. Sekretaris Panda bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Panda.

46

iv) Ketua Bidang Administrasi. Meneliti ulang persyaratan administrasi peserta seleksi dan melaporkan hasil pemeriksaan administrasi kepada Ketua Panda U.p Sekretaris. Ketua Bidang Administrasi bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Panda. v) Ketua Bidang Kesehatan. Melaksanakan kegiatan Rik/Uji kesehatan peserta seleksi dan melaporkan hasil pemeriksaan kesehatan Ketua Panda U.p Sekretaris. Ketua Bidang Kesehatan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Panda. vi) Ketua Bidang Jasmani. Melaksanakan kegiatan Rik/Uji Jasmani peserta seleksi dan melaporkan hasil pelaksanaan Rik/Uji Jasmani Ketua Panda U.p Sekretaris. Ketua Bidang Jasmani bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Panda. (2)

Seleksi Pendidikan Diklapa/Secapa/Secaba Reguler. (a)

Panitia Pusat. i) Ketua Panpus. Merumuskan kebijakan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan seleksi dan melaporkan hasil seleksi pendidikan kepada Kasad U.p. Aspers Kasad. Ketua Panpus bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada Kasad. ii) Wakil Ketua Panpus. Mengkoordinir   pekerjaan dan kegiatan unsur staf dan anggota Panpus serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Panpus. iii) Sekretaris Panpus. Merencanakan dan menyiapkan pelaksanaan sidang/rapat panitia yang berhubungan dengan seleksi pendidikan Diklapa/Secapa/Secaba Reguler, serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Panpus. iv) Anggota. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan pengujian sesuai dengan bidang masing-masing yang meliputi bidang akademik, kesehatan, jasmani, psikologi dan administrasi serta mengirimkan hasil pemeriksaan/pengujian kepada Ketua Panpus U.p. Sekretaris. Anggota Panpus bertanggung

47

 jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Panpus. (b)

Panitia Daerah. i) Ketua. Mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan seleksi pendidikan yang dilaksanakan di daerah serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Panpus. ii) Wakil Ketua. Mengkoordinir kegiatan unsur staf dan anggota Tim Seleksi Panda serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Panda. iii) Sekretaris. Merencanakan, mengkoordinir, menyiapkan dan mengoperasionalkan kegiatan seleksi pendidikan serta menghimpun hasil seleksi dan menyiapkan/membuat buku sidang seleksi tingkat Panda serta bertanggung  jawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Panda. iv) Ketua Tim Administrasi. Meneliti ulang persyaratan administrasi peserta seleksi dan melaporkan hasil pemeriksaan administrasi dan hal-hal menonjol kepada Ketua Panda pada kesempatan pertama serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Panda. v) Ketua Bidang Kesehatan. Melaksanakan kegiatan Rik/Uji kesehatan peserta seleksi dan melaporkan hasil pemeriksaan kesehatan Ketua Panda U.p Sekretaris. Ketua Bidang Kesehatan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Panda. vi) Ketua Bidang Jasmani. Melaksanakan kegiatan Rik/Uji Jasmani peserta seleksi dan melaporkan hasil pelaksanaan Rik/Uji Jasmani Ketua Panda U.p Sekretaris. Ketua Bidang Jasmani bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Panda.

48

d.

Organisasi Penyelenggara Administrasi Pelayanan Personel. 1)

Organisasi Penyelenggara Penganugerahan Tanda Kehormatan. a)

Organisasi Pelaksana. (1) Tingkat Pusat Mabesad (Dewan Penganugerahan Tanda Kehormatan Negara).

Pertimbangan

(a) Ketua merangkap : Aspers Kasad  Anggota. (b) Wakil Ketua : Dirajenad. merangkap Anggota. (c) Sekretaris I me- : P aban IV/Binwatpers rangkap Anggota Spersad. (d) Sekretaris II me- : Kasubditminperspra merangkap Anggota Ditajenad (e) Anggota : Irpers Itjenad. (f) Anggota : Waaspam. (2) Tingkat Kotama/Balakpus (Panitia Tanda Kehormatan Negara) (a) Untuk tingkat Kotama (Kodam/Kostrad/Kodiklat/ Kopassus) terdiri dari : i) ii) iii) iv) v) vi) vii) (b)

Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota

: : : : : : :

Aspers/Sekko. Kaajen. Kasiminperspra. P abandya Kumtatib/Jahril. Pabandya Pam Sintel. Pabandya Ops Sops. Irdaum.

Untuk tingkat Pussen/Akmil/Seskoad terdiri dari : i) ii) iii) iv)

Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota

: : : :

Wadan/Wagub. Sespus/Dirbinlem. Kabagpers/Kaajen. Kabagpam.

v) Anggota : Satu atau lebih Pejabat yang diperlukan kehadirannya. (c)

Untuk tingkat Itjenad/Denmabesad terdiri dari : i) ii) iii)

Ketua : Wair/Wadan. Wakil Ketua : Irdapers/Kasipers. Sekretaris : Pabandya IV/Kasiurdal.

49

iv) Anggota : Ka Tuud Suad/Kasipam. v) Anggota : Satu atau lebih Pejabat yang diperlukan kehadirannya. (d)

Untuk tingkat Direktorat/Dinas terdiri dari : i) ii) iii)

Ketua Sekretaris Anggota

: Sekretaris. : Kabagpers/Kabagum. : Kabagpam/Irdaum.

iv) Anggota : Satu atau lebih yang diperlukan kehadirannya. (3)

pejabat

Tingkat Satminkal. (a) Ketua : Wadan/Waka/yang sederajat. (b) Sekretaris : P ejabat personel. (c) Anggota : Para Kasi atau Pejabat yang dianggap perlu di lingkungan Satminkal masing-masing.

b)

Tugas dan Tanggung Jawab. (1) Tingkat Pusat Mabesad (Dewan Pertimbangan Penganugerahan Tanda Kehormatan Negara Angkatan Darat). (a)

Tugas. i) Membantu Kasad dalam hal melaksanakan penelitian pertimbangan seleksi serta penentuan usul penganugerahan Tanda Kehormatan Negara (Tahorneg) yang diajukan oleh Ditajenad kepada Kasad agar dapat dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat. ii) Membantu Kasad dalam hal penganugerahan Tahorneg jenis Bintang dan Satyalencana kepada anggota TNI/WNI/WNA dalam rangka pemupukan jiwa kepahlawanan, semangat pengabdian, kesetiaan serta ketulusan berbakti kepada TNI, sehingga dapat meningkatkan moril anggota/kesatuan serta menciptakan Binpers yang sehat. iii) Setiap keputusan Dewan, baik penolakan maupun penangguhan terhadap usul Tanda Kehormatan Kenegaraan harus disertai alasan dan penjelasan penolakan/penangguhan dimaksud.

50

iv) Anggota Dewan Pertimbangan Penganugerahan Tanda Kehormatan Negara tingkat Mabesad tersebut di atas ditunjuk/ditetapkan oleh Kasad dengan suatu Surat Keputusan yang akan dikeluarkan tersendiri dan penugasannya bersifat fungsional. (b) Tanggung Jawab. Dewan Pertimbangan Penganugerahan Tanda Kehormatan Negara Angkatan Darat dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kasad. (2)

Tingkat Kotama/Balakpus (Panitia Tahorneg). (a)

Tugas. i) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka mempunyai wewenang untuk mengusulkan atau memberikan Tahorneg kepada anggota TNI/WNI yang ada di  jajarannya dan yang berkaitan dengan tugas kewenangannya. ii) Diminta atau tidak Panitia untuk tingkat Kotama/Balakpus memberikan saran dan pertimbangan kepada Pang/Dan/Gub/Dir/Ka tentang Prajurit/WNI yang akan diusulkan/ dianugerahkan Tahorneg tersebut. iii) Susunan anggota Panitia Tahorneg ditunjuk/ditetapkan dengan Surat Perintah.

(b) Tanggung Jawab. Panitia Tahorneg Kotama/ Balakpus dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung  jawab kepada Pangkotama/Kabalakpus. (3)

Tingkat Satminkal (Panitia Tahorneg). (a)

Tugas. i) Komandan/Kepala mempunyai wewenang penuh untuk mengusulkan dan memberikan Tahorneg kepada anggotanya. ii) Diminta atau tidak Panitia tingkat Satminkal memberikan pertimbangan dan saran kepada Dan/Ka perihal anggota prajurit yang akan diusulkan/dianugerahkan Tahorneg. iii) Susunan anggota Panitia Tahorneg ditunjuk/ditetapkan oleh Dan/Ka yang bersangkutan dengan Surat Perintah.

51

(b) Tanggung Jawab. Panitia Tahorneg Satminkal bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Dan/Ka Satminkal. 2)

Organisasi Penyelenggara Pengurusan Administrasi Korban Tempur. a)

Organisasi Pelaksana. (1)

Penanggung Jawab : Dan Sat/Satgas/Yon.

(2) Pelaksana : Perwira Staf Personel, Perwira Staf Operasi, Perwira Staf Logistik dan Perwira Staf Khusus. b)

Tugas dan Tanggung Jawab. (1) Dan Sat/Satgas/Yon. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengumpulan, evakuasi, pencatatan maupun pemakaman serta penyelesaian korban tempur. Dan Sat/Satgas/Yon bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pangkotama/Pangkoops. (2) Perwira Staf Personel. Merencanakan dan merumuskan kebijaksanaan pengurusan korban tempur yang meliputi cara pengumpulan dan evakuasi, perawatan korban yang luka-luka, pencarian yang hilang dan pemakaman bagi yang gugur/tewas. Perwira personel bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Dan Sat/Satgas/Yon. (3) Perwira Staf Operasi. Memberikan saran tentang lokasi perawatan, pemakaman dan pelaksanaan evakuasi serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Dan Sat/Satgas/Yon. (4) Perwira Staf Logistik. Memberikan saran tentang tempat perawatan, perbekalan dan kemudahan angkutan serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Dan Sat/Satgas/Yon. (5) Perwira Staf Khusus. Menyiapkan pelayanan dan kemudahan sesuai bidangnya masing-masing dan memberikan saran pengurusan korban tempur sesuai bidangnya masing-masing serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Dan Sat/Satgas/Yon.

52

3) Organisasi Penyelenggara Pengurusan KPI/KPS, SPPI/SPPS, Ganti Nama, Pindah Agama dan Tambah Gelar. a)

Organisasi Pelaksana. (1) Tingkat Pusat. Atas nama Kasad Dirajenad dibantu Kasubditbinminperspra Ditajenad secara fungsional menyelenggarakan pengurusan administrasi KPI/KPS dan SPPI/SPPS Prajurit/ Purnawirawan serta pengurusan Ganti Nama, Pindah Agama dan Tambah Gelar bagi prajurit  Angkatan Darat. (2) Tingkat Kotama/Balakpus. Pangkotama/Kabalakpus dibantu Kaajen/Ses secara fungsional menyelenggarakan pengurusan KPI/KPS dan SPPI/SPPS Prajurit/Purnawirawan serta pengusulan Ganti Nama, Pindah Agama dan Tambah Gelar prajurit di Kotama/Balakpus. (3) Tingkat Satminkal. Dansatminkal dibantu pejabat personel sebagai pejabat pengusul KPI/KPS dan SPPI/SPPS Prajurit/Purnawirawan, serta pengusul Ganti Nama, Pindah  Agama dan Tambah Gelar prajurit di satuannya.

b)

Tugas dan Tanggung Jawab. (1)

Tingkat Pusat. (a) Tugas. Dirajenad atas nama Kasad memiliki tugas dan kewenangan untuk menerbitkan dan mendistribusikan KPI/KPS dan SPPI/SPPS Prajurit/ Purnawirawan berpangkat Kolonel dan Pati serta Ganti Nama, Pindah Agama dan Tambah Gelar prajurit. (b) Tanggung Jawab. Dirajenad dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kasad.

(2)

Kotama/Balakpus. (a) Tugas. Kaajen/Ses atas nama Pangkotama/ Kabalakpus memiliki tugas dan kewenangan untuk menerbitkan dan mendistribusikan KPI/KPS dan SPPI/SPPS Prajurit/Purnawirawan yang menjadi kewenangannya serta mengajukan usul penerbitan KPI/KPS dan SPPI/SPPS Prajurit/Purnawirawan serta Ganti Nama, Pindah Agama dan Tambah Gelar prajurit yang menjadi kewenangan pusat kepada Kasad U.p. Dirajenad dilengkapi dengan bahan administrasi yang diperlukan.

53

(b) Tanggung Jawab. Kaajen/Ses Kotama/ Balakpus dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung  jawab kepada Pangkotama/Kabalakpus. (3)

Satminkal. (a) Tugas. Pejabat personel satuan mengajukan usul Pengurusan KPI/KPS dan SPPI/SPPS Prajurit/ Purnawirawan serta Ganti Nama, Pindah Agama dan Tambah Gelar prajurit sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (b) Tanggung Jawab. Pejabat personel satuan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatmikal.

e.

Organisasi Penyelenggara Administrasi Pemisahan Personel. 1)

Pemberhentian Prajurit. a)

Organisasi Pelaksana. (1) Tingkat Mabesad dilaksanakan oleh Kasad atau Aspers Kasad dan dapat didelegasikan kepada Pang/Gub/Dan/Dir/Ka Kotama/Balakpus. (2) Tingkat Kotama/Balakpus dilaksanakan oleh Pang/Gub/ Dan/Dir/Ka Kotama/Balakpus atau pejabat personel Kotama/ Balakpus. (3) Tingkat Satminkal dilaksanakan oleh Dan/Ka Satuan atau pejabat personel satuan.

b)

Tugas dan Tanggung Jawab. (1)

MPP dan/atau Pemberhentian Dengan Hormat. (a)

Tingkat Mabesad. i)

Spersad. aa)

Tugas. (i) Meneliti data administrasi personel prajurit yang bersangkutan. (ii) Memberitahukan tentang waktu MPP dan/atau pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan serta kelengkapan

54

administrasi yang harus disiapkan dalam rangka pemberhentian dengan hormat bagi Pati. (iii) Menerbitkan Kep sementara tentang pemberian MPP dan/atau pemberhentian dengan hormat bagi Letkol dan Mayor, Pama yang mengakhiri/diakhiri ikatan dinas dan Pama di luar struktur Angkatan Darat serta mengusulkan Kep definitif kepada Panglima TNI U.p.  Aspers Panglima TNI. (iv) Mengusulkan Kep tentang pemberian MPP dan/atau pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan bagi Kolonel dan Pati kepada Panglima TNI. (v) Mengusulkan Kep definitif  tentang pemberhentian dengan hormat karena meninggal dunia bagi perwira kepada Panglima TNI U.p. Aspers. (vi) Menerbitkan Sprin pelaksanaan MPP dan/atau pemberhentian dengan hormat bagi Kolonel dan Pati. bb) Tanggung Jawab. Bertanggung  jawab atas kebenaran dan kelengkapan data personel dari prajurit yang diberikan MPP dan/atau pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan. ii)

Ditajenad aa)

Tugas. (i) Meneliti data administrasi personel prajurit yang bersangkutan. (ii) Melaporkan kebenaran data autentik personel Mayor ke atas yang akan diberikan MPP dan/atau pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan kepada Kasad U.p. Aspers.

55

(iii) Menyampaikan kebenaran data autentik personel Pama ke bawah yang akan diberikan MPP dan/atau pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan sesuai dengan kewenangannya kepada Kotama/Balakpus. (iv) Dirajenad atas nama Kasad menerbitkan Kep definitif tentang pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan bagi Ba/Ta. bb) Tanggung Jawab. Bertanggung  jawab atas kebenaran data personel dari prajurit yang diberikan MPP dan/atau pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan. (b)

Tingkat Kotama/Balakpus. i)

Tugas. aa) Meneliti data administrasi personel prajurit yang bersangkutan. bb) Memberitahukan tentang waktu MPP dan/atau pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan dengan hormat dari dinas keprajuritan bagi Kolonel serta kelengkapan administrasi yang harus disiapkan dalam rangka pemberhentian. cc) Pang/Gub/Dan/Dir/Ka Kotama/ Balakpus atas nama Kasad menerbitkan Kep sementara tentang pemberian MPP dan/atau pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan bagi Pama dan Ba/Ta di lingkungannya dan mengusulkan Kep definitif kepada Kasad U.p. Aspers bagi Pama dan kepada Kasad U.p. Dirajenad bagi Ba/Ta. dd) Mengusulkan pemberian MPP dan/atau pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan bagi Pamen kepada Kasad U.p. Aspers bagi Pama yang mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya kepada Kasad U.p. Aspers serta kepada Kasad U.p. Dirajenad bagi Ba/Ta yang

56

mengakhiri/diakhiri keprajuritannya.

ikatan

dinas

ee) Pang/Gub/Dan/Dir/Ka Kotama/ Balakpus atas nama Kasad menerbitkan Kep sementara tentang pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan karena meninggal dunia bagi Kolonel ke bawah dilingkungannya dan mengusulkan Kep definitif kepada Kasad U.p. Aspers bagi Pamen dan Pama serta kepada Kasad U.p. Dirajenad bagi Ba/Ta. ii) Tanggung Jawab. Bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan data personel dari prajurit yang diberikan MPP dan/atau pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan. (c)

Tingkat Satminkal. i)

Tugas. aa) Pejabat personel satuan meneliti data administrasi personel prajurit yang bersangkutan. bb) Memberitahukan tentang waktu MPP dan/atau pemberhentian serta kelengkapan administrasi yang harus disiapkan dalam rangka pemberhentian dengan hormat. cc) Mengusulkan MPP dan/atau pemberhentian dengan hormat bagi prajurit yang akan diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan kepada Kotama/Balakpus.

ii) Tanggung jawab. Pejabat personel satuan bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan data personel yang diusulkan MPP dan/atau pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan.

57

(2)

Pemberhentian Dengan Tidak Hormat. (a)

Tingkat Mabesad. i)

Tugas. aa) Meneliti data administrasi personel prajurit yang bersangkutan. bb) Menyiapkan kelengkapan administrasi yang harus disiapkan dalam rangka pemberhentian dengan tidak hormat. cc) Menerbitkan Kep definitif tentang pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan bagi Ba/Ta. dd) Menerbitkan Kep sementara tentang pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan bagi Letda s.d. Letkol berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan pidana tambahan pemecatan dan mengusulkan Kep definitif kepada Panglima TNI U.p. Aspers Kasum. ee) Mengusulkan pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan bagi Letda s.d. Letkol berdasarkan pendapat DKP kepada Panglima TNI. ff) Melaporkan kepada Panglima TNI disertai bukti-bukti dan saran, segera setelah diketahui bahwa seorang Pati melakukan pelanggaran salah satu sebabsebab pemberhentian dengan tidak hormat. gg) Mengusulkan pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan bagi Kolonel dan Pati, disertai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan pidana tambahan pemecatan atau pendapat DKP kepada Panglima TNI.

58

ii) Tanggung Jawab. Bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan data personel dari prajurit yang diusulkan pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan. (b)

Tingkat Kotama/Balakpus. i)

Tugas. aa) Meneliti data administrasi personel prajurit yang bersangkutan. bb) Menyiapkan kelengkapan administrasi yang harus disiapkan dalam rangka pemberhentian dengan tidak hormat. cc) Pang/Gub/Dan/Dir/Ka Kotama/ Balakpus atas nama Kasad menerbitkan Kep sementara tentang pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan bagi Ba/Ta dilingkungannya yang telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan pidana tambahan pemecatan dan mengusulkan Kep definitif kepada Kasad U.p. Aspers. dd) Mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan disertai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan pidana tambahan pemecatan atau pendapat DKP bagi perwira dan saran Staf  bagi Ba/Ta kepada Kasad U.p. Aspers.

ii) Tanggung Jawab. Bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan data personel dari prajurit yang diusulkan pemberhentian. (c)

Tingkat Satuan. i)

Tugas. aa) Meneliti data administrasi personel prajurit yang bersangkutan. bb) Menyiapkan kelengkapan administrasi yang harus disiapkan dalam rangka pemberhentian dengan tidak hormat.

59

cc) Mengusulkan pemberhentian dengan tidak hormat bagi prajurit yang akan diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan disertai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan pidana tambahan pemecatan atau pendapat DKP bagi perwira dan saran Staf bagi Ba/Ta kepada Kotama/Balakpus. ii) Tanggung Jawab. Bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan data personel dari prajurit yang diusulkan pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan. (3)

Pemberhentian prajurit siswa. (a)

Tingkat Mabesad. i)

Tugas. aa) Meneliti data administrasi personel prajurit siswa yang bersangkutan. bb) Menyiapkan kelengkapan administrasi dalam rangka pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai prajurit siswa. cc) Menerbitkan Kep definitif tentang pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat prajurit siswa golongan Ba/Ta.

ii) Tanggung Jawab. Bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan data personel dari prajurit siswa yang diusulkan pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. (b)

Tingkat Kotama/Balakpus. i)

Tugas. aa) Meneliti data administrasi personel prajurit siswa yang bersangkutan. bb) Menyiapkan kelengkapan administrasi dalam rangka pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai prajurit siswa.

60

cc) cc) Ata Atas nam nama a Kasa Kasad d mene menerb rbit itka kan n Kep Kep sementara tentang pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat prajurit siswa golongan Pa/Ba/Ta. dd) dd) Meng Mengus usul ulka kan n Kep Kep defi defini niti tiff tent tentan ang g pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat prajurit siswa golongan Pa kepada Panglima TNI dengan tembusan Aspers Kasad dan prajurit siswa golongan Ba/Ta kepada Kasad U.p. Aspers. ii) Tanggung Jawab. Bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan data personel dari prajurit siswa yang diusulkan pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. (c)

Tingkat Satuan. i)

Tugas. aa) aa) Mene Meneli liti ti data data admi admini nist stra rasi si pers person onel el prajurit siswa yang bersangkutan. bb) bb) Meny Menyia iap pkan kan kel kelen engk gka apan pan adm admiinistrasi dalam rangka pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai prajurit siswa. cc) Mengusulkan Ke Kep te tentang pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai prajurit siswa golongan perwira kepada Dankodiklat TNI AD/Pangdam/ Gub Akmil.

ii) Tanggung Jawab. Bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan data personel dari prajurit siswa yang diusulkan pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.

61

2)

Pensiun prajurit. a)

Organisasi Pe Pelaksana. (1) Tingkat Pu Pusat sat. Dirajenad di dibantu Ka Kasubditbinmindiasahpra secara fungsional bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengurusan pensiun prajurit dan keluarganya. (2) (2) Tingk Tingkat at Kotam Kotama/B a/Bala alakpu kpus. s. Kaaj Kaajen en/Ka /Kabag bagpe pers rs sebaga sebagaii pelaksana pengurusan pensiun prajurit dan keluarganya di tingkat Kotama/Balakpus. (3) (3) Ting Tingka katt Satm Satmin inka kal. l. Dan/ Dan/Ka Ka seba sebaga gaii peja pejaba batt peng pengus usul ul pensiun menyiapkan Data Calon Penerima Pensiun (DCPP)/Data Calon Penerima Pensiun Warakawuri (DCPPW)/ Data Calon Penerima Pensiun Duda (DCPPD)/Data Calon Penerima Tunjangan (DCPT), administrasi pensiun dan sebagai penerima tembusan salinan keputusan pensiun.

b)

Tugas dan Tanggung Jawab. (1) Tingkat Pusat. Dirajenad dibantu Kasubditbinmindiasahpra Ditajenad memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : (a)

Tugas. i) Meng enginve inven ntar tarisa isasi dipensiunkan.

praj rajurit rit

yang ang

akan kan

ii) ii) Mempro mpros ses usu usull pen pens siun iun da dari Kota Kotama ma// Balakpus. iii) iii) Mela Melaks ksan anak akan an veri verifi fika kasi si terh terha adap dap keputusan pensiun yang telah diterbitkan oleh Kotama/Balakpus. iv) iv) Mene enerbit rbitka kan n kep kepu utusa tusan n peninjauan apabila ada kesalahan.

pe pensiu siun/

(b) (b) Tan Tanggu ggung Jaw Jawab. Dira Diraje jena nad d dala dalam m pelak laksan sanaan aan tugasnya bertanggung jawab kepada Kasad. (2) (2) Tingk Tingkat at Kotama Kotama/Ba /Bala lakpu kpus. s. Kaaje Kaajen/K n/Kab abag agper pers s memili memiliki ki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : (a)

Tugas. i) Menyiapkan pensiun.

data

pr prajurit

ya yang

ak akan

62

ii) ii) Mempro mpros ses usu usull pen pensi siu un da dan Sa Satmi tminkal serta mengusulkan ke tingkat pusat yang bukan kewenangannya. iii) iii) Men Menerb erbitka itkan n kep keput utus usa an pen pensi siu un ses sesua uaii kewenangannya. (b) Tangung Jawab. Bertanggung jaw jawab kep kepada Pang/Dan/Dir/Gub/Ka Kotama/Balakpus A.n. Kasad. (3)

Tingkat Satminkal. (a)

Tugas. i) Meny enyiapka apkan n persyar syara atan tan pensiun dan formulir DCPP. ii)

adm admini inistra trasi

Mengajukan us usul pe pensiun ke ke PD PDW

(b) Tanggung Jawab. Dan/Ka Satminkal bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan isi DCPP dan persyaratan administrasi lainnya. 3)

Pens Pensiu iun n Wara Waraka kawu wuri ri/D /Dud uda a Purn Purnaw awir iraw awan an.. a)

Organisasi Pe Pelaksana. (1) Tingkat Pu Pusat. Dirajenad di dibantu Ka Kasubditbinmindiasahpra Ditajenad secara fungsional bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengurusan pensiun warakawuri/duda purnawirawan prajurit Angkatan Darat dan keluarganya. (2) (2) Ting Tingka katt Kota Kotama ma.. Kepa Kepala la Ajud Ajudan an Jend Jender eral al Koda Kodam m (Kaajendam) sebagai pejabat penyelenggara pengurusan pensiun warakawuri/duda purnawirawan prajurit Angkatan Darat di tingkat Kotama/Kodam. (3) (3) Kant Kantor or Baya Bayar. r. PT.. Tasp PT Taspen en (Per (Perse sero ro)/ )/PT PT.. As Asab abri ri (Persero) sebagai instansi pengusul pensiun warakawuri/duda purnawirawan prajurit Angkatan Darat.

b)

Tugas dan Tanggung Jawab. (1) Tingkat Pu Pusat. Dirajenad di dibantu Ka Kasubditbinmindiasahpra Ditajenad memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : (a)

Tugas. i) Mempro mpros ses usu usull pen pensi siu un wara waraka kaw wuri/ uri/d duda uda purnawirawan prajurit prajurit Angkatan Darat dari kantor 

63

bayar PT. (Persero).

Taspen

(Persero)/PT.

Asabri

ii) Menerbitkan dan mendistribusikan keputusan pensiun warakawuri/duda purnawirawan prajurit Angkatan Darat yang menjadi kewenangannya. (b) Tanggung Jawab. Bertanggung pelaksanaan tugasnya kepada Kasad. (2) Tingkat Daerah. Kaajendam tanggung jawab sebagai berikut : (a)

memiliki

jawab

tugas

atas

dan

Tugas. i) Memproses usul pensiun warakawuri/duda purnawirawan prajurit Angkatan Darat dari kantor  bayar PT. Taspen (Persero)/PT. Asabri (Persero). ii) Menerbitkan dan mendistribusikan keputusan pensiun warakawuri/duda purnawirawan prajurit Angkatan Darat yang menjadi kewenangannya.

(b) Tanggung Jawab. Bertanggung jawab pelaksanaan tugasnya kepada Pangdam.

atas

(3) Kantor Bayar. PT. Taspen (Persero) dan PT. Asabri (Persero) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : (a)

Tugas. i) Menyiapkan bahan administrasi pensiun warakawuri/duda purnawirawan prajurit Angkatan Darat. ii) Meneliti tentang kebenaran keabsahan bahan administrasi dengan autentik yang ada di kantor bayar.

dan data

iii) Bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan bahan administrasi. iv) Mengajukan usul sesuai kewenangan penerbit keputusan ke Ditajenad bagi yang terkena peraturan UU RI Nomor 2 tahun 1959 atau ke Ajendam bagi yang terkena peraturan UU RI Nomor 6 tahun 1966.

64

(b) Tanggung Jawab. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kantor Bayar PT. Taspen (Persero)/PT. Asabri (Persero) Pusat. f.

Organisasi Penyelenggara Pengurusan Dosir Personel. 1)

Organisasi Pelaksana. a) Ditajenad. Ditajenad sebagai pengurusan dosir personel tingkat III.

badan

penyelenggara

b) Kotama/Balakpus. Kotama/Balakpus sebagai penyelenggara pengurusan dosir personel tingkat II.

badan

c) Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal). Satminkal sebagai badan penyelenggara pengurusan dosir personel tingkat I. 2)

Tugas dan Tanggung Jawab. a) Ditajenad. Sebagai badan pelaksana pengurusan dosir  personel tingkat III mempunyai tugas dan tanggung jawab : (1)

Tugas. (a) Merawat, memelihara dan mengurus seluruh dosir personel Angkatan Darat yang masih aktif maupun yang telah mengakhiri/diakhiri kedinasannya dan diproses menjadi data elektronik/komputer oleh Subditbindospers Ditajenad. (b) Mengurus kartu induk/buku induk personel jenis  A11-010, A11-025 semua prajurit. (c) Dalam kedudukannya, sebagai Satminkal dan Balakpus, Ditajenad memelihara dan mengurus dosir  personel di lingkungan Ditajenad. (d) Ditajenad mengirimkan dokumen autentik produk Ditajenad masing-masing satu eksemplar ke Satminkal, Kotama/Balakpus dan Subditbindospers Ditajenad.

(2) Tanggung Jawab. Bertanggung pelaksanaan tugasnya kepada Kasad. b)

jawab

atas

Tingkat Kotama/Balakpus. (1)

Tugas. (a) Ajudan Jenderal Komando Daerah Militer  mengurus dosir personel prajurit dosir pensiun wilayah Kodam.

65

(b) Ajudan Jenderal Komando Cadangan Strategis  Angkatan Darat mengurus dosir personel prajurit Kostrad. (c) Ajudan Jenderal Akademi Militer mengurus dosir  personel prajurit Akmil. (d) Bagian Personel prajurit di lingkungannya.

Balakpus

mengurus

dosir 

(e) Ajudan Jenderal Komando Pasukan Khusus mengurus dosir personel prajurit Kopassus. (f) Ajudan Jenderal Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat mengurus dosir  personel prajurit di lingkungan Kodiklat TNI AD termasuk Pusdik-Pusdik di jajaran Angkatan Darat. (g) Seksi Personel Denmabesad mengurus dosir  personel prajurit Staf Umum dan Denma Mabesad. (h) Bagian Umum mengurus dosir personel prajurit untuk Balakpus yang tidak mempunyai Bagpers. (i) Kotama/Balakpus mengirimkan dokumen autentik produk administrasi personel Kotama/Balakpus masingmasing satu eksemplar ke Bagpers/Bagum/Seksi Personel Kotama/Balakpus, Satminkal dan Ditajenad. (j) Kotama/Balakpus serta bentuk U11-232.

mengurus bentuk U11-230

(2) Tanggung Jawab. Bertanggung pelaksanaan tugasnya kepada Pangkotama.

jawab

atas

c) Tingkat Satminkal. Sebagai badan pelaksana pengurusan dosir personel tingkat I mempunyai tugas dan tanggung jawab : (1)

Tugas. (a) Seksi/Urusan administrasi personel mengurus dosir personel prajurit Angkatan Darat. (b) Bagian Urusan Dalam/Tata Usaha Urusan Dalam/Detasemen Markas mengurus dosir personel prajurit Angkatan Darat dilingkungannya. (c) Satminkal mengirimkan dokumen autentik masing-masing satu eksemplar ke Urusan Dosir  Satminkal, Kotama/Balakpus dari Ditajenad.

66

(d) 232.

Satminkal mengurus bentuk U11-230 dan U11-

(2) Tanggung jawab. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Komandan Satuan.

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN

12. Umum. Keberhasilan tugas penyelenggaraan administrasi personel prajurit senantiasa dipengaruhi oleh kemampuan personel penyelenggara dalam melaksanakan tugas pelayanan sesuai tanggung jawabnya, untuk itu diperlukan adanya penempatan personel dalam jabatan yang tepat, dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan yang dimiliki. Selain itu dalam rangka mewujudkan pengurusan administrasi personel prajurit yang optimal diperlukan adanya proses perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran dalam pelaksanaannya, sehingga dapat terwujud penyelenggaraan  Administrasi personel prajurit yang berdaya guna dan berhasil guna. 13.

Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Penyediaan Calon Prajurit. a. Perencanaan. Perencanaan penyelenggaraan administrasi penyediaan calon prajurit dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut : 1)

Tingkat Pusat. a)

Merencanakan pembentukan panitia.

b)

Merencanakan dan menentukan jumlah alokasi.

c) Merencanakan kebutuhan anggaran dan menyusun jadwal kegiatan serta merencanakan tempat pelaksanaan kegiatan. d) Melaksanakan koordinasi dengan lembaga/instansi lain dalam rangka kegiatan penerimaan calon prajurit. e) 2)

Memberikan pengarahan kepada anggota panitia seleksi.

Tingkat Daerah. a)

Menyusun rencana pembentukan badan/tim pelaksana.

b) Merencanakan rincian kebutuhan anggaran dan kegiatan publikasi serta pendaftaran. c)

Merencanakan tempat pelaksanaan kegiatan.

d) Menyusun jadwal dan melaksanakan koordinasi dengan lembaga/instansi lain.

67

e) Mengadakan rapat koordinasi dan memberikan pengarahan kepada anggota panitia seleksi. b.

Persiapan. 1)

Tingkat Pusat. a) Melaksanakan rapat koordinasi, menyiapkan tempat, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kegiatan seleksi penerimaan prajurit tingkat pusat. b) Menyusun daftar nominatif calon yang akan melaksanakan pengujian/pemeriksaan tingkat pusat. c) Mengatur kegiatan Rik/Uji.

2)

dan

mengkoordinasikan

jadwal

pelaksanaan

Tingkat Daerah. a) Melaksanakan rapat, melaksanakan publikasi dan pendaftaran serta penyiapan blanko/formulir. b) Pengumpulan data dan pemanggilan calon melaksanakan pengujian/pemeriksaan tingkat daerah. c)

kegiatan

yang akan

Menyiapkan tempat, sarana dan prasarana yang diperlukan.

d) Menyusun daftar nominatif calon yang akan melaksanakan pengujian/pemeriksaan. e) Mengatur kegiatan Rik/Uji. c.

dan

mengkoordinasikan

jadwal

pelaksanaan

Pelaksanaan. 1)

Penerimaan Calon Perwira. a)

Tingkat Pusat. (1) Panitia pusat melaksanakan seleksi penerimaan untuk Catar Akmil bertempat di Pusdikajen Kodiklat TNI AD dan untuk Pa PK bertempat di Lanud Sulaiman Bandung. (2) Sekretaris Panpus menerima calon yang telah lulus dan terpilih dari Panda sejumlah kelipatan alokasi, lengkap dengan persyaratan administrasinya. (3) Sesuai dengan jadwal masing-masing melaksanakan seleksi sesuai dengan bidangnya.

tim

68

(4) Pemeriksaan administrasi dilakukan terhadap bahan persyaratan administrasi calon yang dihimpun dalam dosir  diserahkan melalui petugas Panda dengan sasaran sebagai berikut : (a) Kelengkapan salinan/fotokopi.

dokumen administrasi asli dan

(b) Kebenaran dan keabsahan data autentik yang dimiliki. b) Tingkat Daerah. Sekretaris Panda melaksanakan kegiatan pendaftaran, penelitian, pemanggilan dan penampungan serta pengujian/pemeriksaan administrasi calon. 2)

Penerimaan Calon Bintara. a)

Tingkat Pusat. (1) Panitia Subpanpus melaksanakan seleksi di setiap Rindam untuk calon Pria dan di Pusdikajen Kodiklat TNI AD untuk calon wanita secara bersamaan serta melaksanakan penampungan calon. (2) Sekretaris Subpanpus menerima calon yang telah lulus dan terpilih dari Panda sejumlah kelipatan alokasi lengkap dengan persyaratan administrasinya. (3) Sesuai dengan jadwal, masing-masing melaksanakan seleksi sesuai dengan bidangnya.

tim

(4) Pemeriksaan administrasi dilakukan terhadap bahan persyaratan administrasi calon yang dihimpun dalam dosir  diserahkan melalui petugas Panda dengan sasaran sebagai berikut : (a) Kelengkapan salinan/fotokopi.

dokumen administrasi asli dan

(b) Kebenaran dan keabsahan data autentik yang dimiliki. b) Tingkat Daerah. Sekretaris Panda melaksanakan kegiatan pendaftaran, penelitian persyaratan, pemanggilan, penampungan dan pengujian/pemeriksaan administrasi calon. 3) Penerimaan Calon Tamtama (pelaksanaan pemeriksaan/pengujian hanya dilaksanakan di tingkat daerah). Panitia daerah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

69

a) Pendaftaran, calon. b) d.

penelitian, pemanggilan

dan penampungan

Pengujian/pemeriksaan administrasi calon.

Pengakhiran. 1)

Penerimaan Calon Perwira. a)

Tingkat Pusat. (1) Sekretaris Panpus menghimpun hasil nilai masingmasing Rik/uji untuk dibuat buku daftar ranking sebagai bahan prasidang/sidang pemilihan tingkat pusat. (2) Dilaksanakan sidang pemilihan yang dipimpin oleh Ketua Panpus dihadiri Sekretaris, anggota tetap, anggota tidak tetap dan pejabat yang ditunjuk. (3) Bagi calon yang dinyatakan lulus sidang pemilihan diterbitkan surat keputusan lulus untuk mengikuti pendidikan pertama. (4)

b)

Pengiriman calon ke lembaga pendidikan.

Tingkat Daerah. (1) Sekretaris Panda menghimpun hasil nilai masingmasing Rik/Uji untuk dibuat buku daftar rangking sebagai bahan prasidang/sidang pemilihan tingkat daerah. (2) Melaksanakan sidang pemilihan yang dipimpin oleh ketua Panda dihadiri sekretaris, anggota tetap, anggota tidak tetap dan pejabat yang ditunjuk. (3) Bagi calon yang dinyatakan lulus sidang pemilihan tingkat daerah diterbitkan surat perintah untuk mengikuti seleksi tingkat Pusat. (4)

2)

Pengiriman calon ke seleksi tingkat pusat.

Penerimaan Calon Bintara. a)

Tingkat Pusat. (1) Sekretaris Subpanpus menghimpun hasil nilai masingmasing Rik/Uji untuk dibuat buku daftar ranking sebagai bahan prasidang/sidang pemilihan tingkat pusat.

70

(2) Melaksanakan sidang pemilihan yang dipimpin oleh ketua Subpanpus dihadiri sekretaris, anggota tetap, anggota tidak tetap dan pejabat yang ditunjuk. (3) Bagi calon yang dinyatakan lulus sidang pemilihan diterbitkan surat keputusan lulus untuk mengikuti pendidikan pertama di Rindam bagi pria dan Pusdik Kowad Kodiklat TNI  AD untuk wanita. (4) b)

Pengiriman calon ke lembaga pendidikan.

Tingkat Daerah. (1) Sekretaris Panda menghimpun hasil nilai masingmasing Rik/Uji untuk dibuat buku daftar ranking sebagai bahan prasidang/sidang pemilihan tingkat daerah. (2) Melaksanakan sidang pemilihan yang dipimpin oleh Ketua Panda dihadiri sekretaris, anggota tetap, anggota tidak tetap dan pejabat yang ditunjuk. (3) Bagi calon yang dinyatakan lulus sidang pemilihan tingkat daerah diterbitkan surat perintah untuk mengikuti seleksi tingkat Pusat di Rindam bagi pria dan Pusdikajen Kodiklat TNI AD untuk wanita. (4)

Pengiriman calon ke seleksi tingkat Pusat.

3) Penerimaan Calon Tamtama. Sekretaris menghimpun hasil nilai masing-masing Rik/Uji untuk dibuat buku daftar ranking sebagai bahan prasidang/sidang pemilihan. a) Melaksanakan sidang pemilihan yang dipimpin oleh ketua panitia dihadiri sekretaris, anggota tetap, anggota tidak tetap dan pejabat yang ditunjuk. b) Bagi calon yang dinyatakan lulus sidang pemilihan diterbitkan surat keputusan lulus untuk mengikuti pendidikan pertama di Rindam. c) 14.

Pengiriman calon ke lembaga pendidikan.

Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pengangkatan Prajurit. a.

Perencanaan. 1) Tingkat Pusat. Ditajenad merencanakan program dan pelaksanaan kegiatan pengangkatan prajurit berdasarkan pangkat dan jenis pendidikan sesuai jumlah alokasi calon prajurit yang ditentukan dari Komando Atas dan usulan dari Kotama/Balakpus.

71

2) Kotama/Balakpus/Lemdikpus. Kotama/Balakpus/Lemdikpus merencanakan kegiatan dalam rangka pengangkatan prajurit berdasarkan pangkat dan jenis pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. 3) Satminkal. Merencanakan pelaksanaan pengusulan alih status prajurit dari Milwa ke Milsuk dan pengangkatan kembali Pa PSDP ke Milsuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b.

Persiapan. 1)

Tingkat Pusat (Ditajenad). a) Menerima dan memeriksa kelengkapan usul pengangkatan dan alih status prajurit dari Kotama/Balakpus. b) Menyiapkan proses penerbitan pengangkatan dan alih status prajurit.

2)

keputusan

tentang

Kotama/Balakpus/Lemdikpus. a) Menerima dan memeriksa usul alih status prajurit dari Milwa ke Milsuk dan pengangkatan kembali Pa PSDP ke Milsuk. b) Menyiapkan dan memeriksa kebenaran data personel serta kelengkapan bahan administrasi yang diperlukan dalam proses pengangkatan prajurit.

3) Satminkal. Menyiapkan dan memeriksa kebenaran data personel serta kelengkapan bahan administrasi yang diperlukan dalam proses pengusulan alih status prajurit dari Milwa ke Milsuk dan pengangkatan kembali Perwira PSDP ke Milsuk. c.

Pelaksanaan. 1)

Tingkat Pusat (Ditajenad). a) Menetapkan, menerbitkan dan mendistribusikan pemberian NRP, penetapan gaji pokok/inpassing pertama, alih status dan pengangkatan bintara/tamtama b)

2)

Mengajukan usul alih status kepada Kasad U.p. Aspers Kasad.

Kotama/Balakpus/Lemdikpus. a)

Mengajukan usul : (1) Permohonan NRP untuk lulusan Dikma perwira kepada Kasad U.p. Dirajenad dan pengangkatan perwira kepada Kasad U.p. Aspers.

72

(2) Pengangkatan bintara/tamtama lulusan Dikma/Diktuk kepada Kasad U.p. Dirajenad. (3) Menerima dan mengajukan usul alih status prajurit dari Milwa ke Milsuk dan pengangkatan kembali Pa PSDP ke Milsuk. b) Menerima, memeriksa dan mendistribusikan salinan/petikan keputusan tentang pengangkatan prajurit dan penetapan gaji pokok/ inpassing pertama. 3)

Satminkal. a) Mengajukan usul alih status prajurit dari Milwa ke Milsuk dan pengangkatan kembali Pa PSDP ke Milsuk. b) Menyampaikan petikan keputusan dan membuat surat perintah pelaksanaan kepada yang bersangkutan.

d.

Pengakhiran. 1)

Tingkat Pusat (Ditajenad). a) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengangkatan/alih status prajurit. b) Membuat laporan kepada Kasad U.p. Aspers Kasad tentang pelaksanaan kegiatan pengangkatan prajurit.

2)

Kotama/Balakpus. a) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengangkatan/alih status prajurit. b) Membuat laporan kepada Kasad U.p. Dirajenad pelaksanaan kegiatan pengangkatan/alih status prajurit.

tentang

3) Satminkal. Mengevaluasi dan membuat laporan kepada Pangkotama/Kabalakpus tentang pelaksanaan kegiatan pengangkatan/alih status prajurit. 15.

Kegiatan Penyelenggaraan Pengurusan Administrasi Karier. a. Kegiatan Penempatan Jabatan/Kesatuan Bintara dan Tamtama Lulusan Dikma Tahap II dan Bintara Diktuk. 1)

Perencanaan. a)

Tingkat Pusat (Ditajenad).

73

(1) Mempelajari peta jabatan dan alokasi penempatan yang ditetapkan oleh Spersad. (2) Merencanakan  jabatan/kesatuan. b)

kebutuhan

administrasi

penetapan

Tingkat Kotama/Balakpus. (1) Mempelajari dan memeriksa peta jabatan dan alokasi penempatan yang ditetapkan oleh Spersad. (2) Merencanakan kebutuhan bintara dan tamtama sesuai kekurangan dalam TOP/DSPP.

2)

Persiapan. a)

Tingkat Pusat. (1) Memeriksa kebenaran data personel yang diusulkan Kotama/Balakpus. (2)

b)

Melaksanakan koordinasi dengan kesatuan terkait.

Tingkat Kotama/Balakpus. (1)

Membuat surat perintah kepanitiaan.

(2) Memeriksa data personel bintara dan tamtama yang akan ditempatkan. 3)

Pelaksanaan. a)

Tingkat Pusat. (1) Pembuatan salinan dan petikan keputusan penempatan  jabatan/kesatuan. (2) Mendistribusikan salinan kepada pengusul dan kepada Pangkotama/Kabalakpus terkait. (3)

b)

Mendistribusikan petikan kepada yang terkait.

Tingkat Kotama/Balakpus. (1) Melaksanakan sidang untuk menentukan penempatan  jabatan. (2) Mengajukan usul penempatan jabatan sesuai hasil keputusan sidang kepada Kasad U.p. Dirajenad.

74

4)

Pengakhiran. a)

Tingkat Pusat. (1) Mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian administrasi penempatan jabatan/kesatuan. (2) Membuat laporan pelaksanaan penempatan jabatan/ kesatuan bintara/tamtama kepada Kasad.

b)

Tingkat Kotama/Balakpus. (1) Mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian administrasi penempatan jabatan bintara dan tamtama lulusan Dikma tahap II dan bintara lulusan Diktuk. (2) Membuat laporan pelaksanaan penempatan jabatan/ kesatuan bintara dan tamtama kepada Kasad.

b. Kegiatan Administrasi Penempatan/Pemindahan Jabatan Bintara dan Tamtama. 1)

Perencanaan. a)

Tingkat Kotama/Balakpus (1) Mempelajari dan memeriksa peta jabatan bintara dan tamtama. (2) Menghimpun/menyusun Jumlah jabatan bintara dan tamtama yang tersedia dalam TOP/DSPP.

b)

Tingkat Satminkal. (1) Mempelajari dan memeriksa peta jabatan bintara dan tamtama yang tersedia sesuai TOP/DSPP Satminkal. (2) Mendata bintara dan tamtama yang direncanakan untuk ditempatkan dalam jabatan atau dipindahkan dari jabatan.

2)

Persiapan. a)

Tingkat Kotama/Balakpus. (1) Menghimpun dan meneliti data personel bintara dan tamtama yang akan ditempatkan/dipindahkan jabatannya. (2) Menyusun daftar nominatif sidang pemindahan jabatan atas dasar penelitian data personel dan pertimbangan terhadap usul Satminkal.

75

b)

Tingkat Satminkal. (1) Menghimpun dan meneliti data personel bintara dan tamtama yang akan ditempatkan/dipindahkan jabatannya. (2) Menyusun daftar pemindahan jabatan.

3)

nominatif

sidang

penempatan/

Pelaksanaan. a)

Tingkat Kotama/Balakpus. (1) Panitia jabatan melaksanakan sidang untuk membahas dan mempertimbangkan usul penempatan/pemindahan  jabatan dari Dansatminkal dalam rangka menentukan persetujuan/penolakan terhadap usul tersebut. (2) Pangkotama/Balakpus A.n. Kasad menerbitkan keputusan pemindahan jabatan bintara dan tamtama.

b)

Tingkat Satminkal. (1) Panitia jabatan melaksanakan sidang untuk membahas dan mempertimbangkan rencana penempatan/pemindahan  jabatan yang diajukan dalam rangka menentukan persetujuan/ penolakan terhadap rencana tersebut. (2) Dansatminkal mengajukan usul penempatan/ pemindahan jabatan bintara dan tamtama kepada Pangkotama/Kabalakpus U.p. Kaajen Kotama/Balakpus atau Sesdit/Sekdis/Sekpus Balakpus.

4)

Pengakhiran. a)

Tingkat Kotama/Balakpus. (1) Mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian administrasi penempatan/pemindahan jabatan bintara dan tamtama. (2) Membuat laporan pelaksanaan penempatan/ pemindahan jabatan bintara dan tamtama kepada Pangkotama/Kabalakpus.

b)

Tingkat Satminkal. (1) Setelah menerima keputusan penempatan/pemindahan  jabatan dari Pangkotama/Kabalakpus, Dansatminkal mengeluarkan surat perintah pelaksanaan penempatan/ pemindahan jabatan.

76

(2) Membuat laporan pelaksanaan penempatan/ pemindahan jabatan bintara dan tamtama kepada Dansatminkal c.

Kegiatan Administrasi Pemindahan Kesatuan. 1) Kegiatan Balakpus. a)

Administrasi

Pemindahan

Kesatuan

Antar

Kotama/

Perencanaan. (1)

Tingkat Pusat (a) Menghimpun usul penerbitan pemindahan antar Kotama/Balakpus. (b) Mempelajari Kotama/Balakpus.

(2)

dan

memeriksa

keputusan

peta

jabatan

Tingkat Kotama/Balakpus. (a) Menghimpun usul pemindahan kesatuan dari para Dansatminkal. (b) Mempelajari dan memeriksa Satminkal jajaran Kotama/Balakpus.

(3)

jabatan

Tingkat Satminkal. (a)

Mempelajari dan memeriksa TOP/DSPP Satuan.

(b)

Merencanakan pemindahan anggota

(c) Menerima/menghimpun pindah kesatuan dari anggota. b)

peta

surat

permohonan

Persiapan. (1)

Tingkat Pusat. (a) Memeriksa kebenaran diusulkan Kotama/Balakpus. (b) Membuat dipindahkan.

(2)

daftar

data

nominatif

personel

yang

personel

yang

Tingkat Kotama/Balakpus (a) Meneliti dan mempertimbangkan pemindahan kesatuan dari para Dansatminkal.

usul

77

(b) Memeriksa kebenaran diusulkan Satminkal.

data

personel

yang

(c) Mengajukan permohonan persetujuan kepada Pangkotama/Kabalakpus yang dituju. (3)

Tingkat Satminkal. (a) Meneliti dan pemindahan anggota.

mempertimbangkan

rencana

(b) Meneliti dan mempertimbangkan permohonan pindah kesatuan dari anggota. (c) Membuat kesatuan. c)

konsep

surat

usul

pemindahan

Pelaksanaan. (1)

Tingkat Pusat. (a) Membuat konsep/net pemindahan kesatuan. (b) Menerbitkan salinan pemindahan kesatuan.

(2)

dan

konsep

keputusan

petikan keputusan

Tingkat Kotama/Balakpus a) Untuk yang disetujui, Pangkotama/Kabalakpus mengajukan usul pemindahan kesatuan bintara dan tamtama kepada Kasad U.p. Dirajenad dengan melampirkan bahan administrasi sesuai ketentuan. b) Untuk yang ditolak, Pangkotama/Kabalakpus menyampaikan pemberitahuan penolakannya kepada Satminkal yang mengusulkan.

(3) Tingkat Satminkal. Mengajukan usul pemindahan kesatuan kepada Pangkotama/Kabalakpus. d)

Pengakhiran. (1)

Tingkat Pusat. (a) Mengevaluasi pelaksanaan administrasi pemindahan kesatuan Balakpus.

penyelesaian antar Kotama/

(b) Membuat laporan pelaksanaan pemindahan kesatuan bintara dan tamtama kepada Kasad.

78

(2)

Tingkat Kotama/Balakpus (a) Mengevaluasi pelaksanaan administrasi pemindahan kesatuan Balakpus.

penyelesaian antar Kotama/

(b) Membuat laporan pelaksanaan pemindahan kesatuan bintara dan tamtama kepada Kasad U.p. Dirajenad secara periodik. (3) Tingkat Satminkal. Setelah menerima Sprin pemindahan dari Pangkotama/Kabalakpus, selanjutnya Dansatminkal mengeluarkan surat perintah pelaksanaan pemindahan. 2)

Kegiatan Administrasi Pemindahan Kesatuan di Dalam Kotama. a)

Perencanaan. (1)

Tingkat Kotama/Balakpus. (a) Mempelajari dan memeriksa Satminkal jajaran Kotama/Balakpus.

peta

jabatan

(b) Menghimpun usul pemindahan kesatuan dari Satminkal. (2)

Tingkat Satminkal. (a)

Mempelajari dan memeriksa TOP/DSPP Satuan.

(b) Merencanakan kebutuhan.

pemindahan

personel

(c) Menerima/menghimpun permohonan kesatuan yang diajukan anggota. b)

sesuai

pindah

Persiapan. (1)

Tingkat Kotama/Balakpus. (a) Memeriksa kebenaran diusulkan Satminkal. (b) Menyiapkan kesatuan.

(2)

konsep

data

personel

keputusan

yang

pemindahan

Tingkat Satminkal. (a) Meneliti dan mempertimbangkan permohonan pemindahan kesatuan yang diajukan anggota.

79

(b) (b) Meme Memeri riks ksa a keb keben enar aran an data data pers person onel el yang yang akan akan dipindahkan. c)

Pelaksanaan. (1)

Tingkat Kot Kotama/Balakpu kpus (a) (a) Meny Menyus usun un dan dan meng mengaj ajuk ukan an kons konsep ep kepu keputu tusa san n pemindahan kesatuan. (b) (b) Sete Setela lah h kons konsep ep mend mendap apat atka kan n pers perset etuj ujua uan n Pangkotama/Kabalakpus, dilaksanakan proses penerbitan/pencetakan keputusan, salinan dan petikannya.

(2) (2) Ting Tingka katt Satm Satmin inka kal. l. Sete Setela lah h Dans Dansat atmi mink nkal al yang yang ditu dituju ju mengirimkan tanggapan persetujuan/penolakan kepada Satminkal pemohon, maka : (a) (a) Untu Untuk k yan yang g dis diset etuj ujui ui,, Dans Dansat atmi mink nkal al meng mengaj ajuk ukan an usul pemindahan kesatuan kepada Pangkotama/ Kabalakp Kabalakpus us U.p. Kaajen Kaajen Kotama/Se Kotama/Sekpus kpus/Sesd /Sesdit/Se it/Sekdis kdis// Sesitjenad/Dandenma Mabesad dengan melampirkan bahan administrasi sesuai ketentuan. (b) (b) Untu Untuk k yang yang dito ditola lak, k, Dan Dansa satm tmin inka kall meny menyam ampa paik ikan an pemberitahuan penolakannya kepada anggota yang mengajukan pindah kesatuan. d)

Pengakhiran. (1)

Tingkat Kot Kotama/Balakpu kpus (a) (a) Meng Mengev eval alua uasi si pela pelaks ksan anaa aan n peny penyel eles esai aian an administrasi pemindahan kesatuan di dalam Kotama/ Balakpus. (b) (b) Memb Membua uatt lapo lapora ran n pela pelaks ksan anaa aan n pemi pemind ndah ahan an kesa kesatu tuan an bint bintar ara a dan dan tamt tamtam ama a kepa kepada da Kas Kasad ad U.p U.p.. Dirajenad.

(2) (2) Ting Tingka katt Satm Satmin inka kal. l. Sete Setela lah h mene meneri rima ma kepu keputu tusa san n definitif pemindahan kesatuan dari Pangkotama/Kabalakpus  A.n. Kasad, selanjutnya Dansatminkal menerbitkan menerbitkan surat perintah pelaksanaan. 3) Kegi Kegiat atan an Adm Admin inis istra trasi si Pemi Pemind ndah ahan an Kes Kesat atua uan n kelu keluar ar dan dan ke ke dala dalam m Organisasi Angkatan Darat. a)

Pemi Pemind nda ahan han kelu keluar ar orga organi nisa sasi si Angk Angka atan tan Dara Darat. t.

80

(1)

Perencanaan. (a)

Tingkat Pusat. i) Spersad. Menerima/menghimpun usul pemindahan kesatuan dari Kotama/Balakpus serta memeriksa peta jabatan Kotama/Balakpus. ii) Ditajenad. Menerima surat dari Aspers Kasad tentang penerbitan keputusan pemindahan kesatuan ke luar Angkatan Darat.

(b) Tingkat Kotama/Balakpus. Menerima/ menghimp menghimpun un usul pemindah pemindahan an kesatuan kesatuan dari para Dansatminkal, Dansatminkal, selanjutnya selanjutnya mempelajari mempelajari dan memeriksa peta jabatan Satminkal jajaran jajaran Kotama/Balakpu Kotama/Balakpus. s. (c) (c) Ting Tingk kat Satm Satmiinkal. kal. Menerima rima/m /me engh nghimp impun sur surat permohonan permohonan pindah kesatuan dari dari anggota, selanjutnya selanjutnya mempelajari dan memeriksa TOP/DSPP Satuan. (2)

Persiapan. (a)

Tingkat Pusat. i) Spersad. Meneliti da dan mempertimbangkan usul pemindahan kesatuan dari Kotama/Balakpus serta membuat konsep dan net konsep surat permohonan persetujuan pindah kesatuan kepada Kasum TNI U.p. Aspers. ii) Ditajenad. Mempersiapkan kan data personel yang yang dius diusul ulkan kan serta serta membu membuat at kon konsep sep/ne /nett konsep keputusan pindah kesatuan.

(b) Tingkat Kotama/Balakpus. Meneliti mempertimbangkan usul pemindahan kesatuan Satminkal serta membuat membuat konsep dan net konsep permohonan pindah kesatuan kepada Kasad  Aspers.

dan dari surat U.p.

(c) (c) Ting Tingk kat Satm Satmiinkal. kal. Mene eneliti liti dan me mempe mperti rtimba mbangkan personel yang akan pindah kesatuan serta membuat konsep surat usul pemindahan kesatuan.

81

(3)

Pelaksanaan. (a)

Tingkat Pusat. i) Spersad. Membuat permohonan pindah kesatuan kepada Kasum TNI U.p. Aspers. ii) ii) Dita Ditaje jena nad. d. Pene Penerb rbit itan an sali salina nan n dan dan petik etikan an keputusan pemindahan kesatuan serta mendistribusikan salinan dan petikan kepada pengusul dan kepada Aspers Panglima TNI/ Pangkotama/Kabalakpus terkait.

(b) Tingkat Kotama/Balakpus. Mengajukan permohonan pindah kesatuan kepada Kasad U.p.  Aspers. (c) (c) Ting Tingka katt Satm Satmin inka kal. l. Meng Mengaj ajuk ukan an usu usull pemi pemind ndah ahan an kesatuan kepada Pangkotama/Kabalakpus. (4)

Pengakhiran. (a)

Tingkat Pusat. i) Spersad. Me Mengevaluasi pe pelaksanaan penyelesaian administrasi pemindahan kesatuan ke luar Organisasi Angkatan Darat. ii) ii) Dita Ditaje jena nad d. Men Mengeva gevalu lua asi pe pelaksan ksanaa aan n penyelesaian administrasi pemindahan ke luar  organisasi Angkatan Darat serta membuat laporan pelaksanaan pemindahan kesatuan bintara dan tamtama tamtama kepada Kasad.

(b) (b) Ting Tingka katt Kota Kotama ma/Ba /Bala lakp kpus us.. Meng Mengev eval alua uasi si pelaksanaan penyelesaian administrasi pemindahan kesatuan kesatuan ke luar luar organ organisas isasii Angkata Angkatan n Darat Darat serta serta membuat laporan pelaksanaan pemindahan kesatuan bintara dan tamtama kepada Kasad Kasad U.p. Dirajenad. Dirajenad. (c) (c) Ting Tingk kat Satm Satmiinkal kal. Meng engeval valuas uasi pela pelaks ksa anaan naan penyelesaian administrasi pemindahan kesatuan ke luar  Organisa Organisasi si Angkatan Angkatan Darat Darat serta membuat membuat lapo laporan ran pelaksanaan pemindahan kepada Pangkotama/ Kabalakpus. b)

Pemi Pemind nda ahan han ke dala dalam m orga organi nisa sasi si Ang Angka kata tan n Dara Darat. t. (1)

Perencanaan. (a)

Tingkat Pusat.

82

i)

Spersad. aa) Menerima usul pemindahan kesatuan dari Spers Kasum TNI. bb) Merencanakan penempatan jabatan sesuai dengan peta jabatan di tingkat Kotama/Balakpus jajaran Angkatan Darat.

ii)

Ditajenad. aa) Mempelajari dan memeriksa peta  jabatan Kotama/Balakpus. bb) Menerima surat dari Aspers Kasad tentang penerbitan keputusan pemindahan ke dalam organisasi Angkatan Darat.

(b)

cc) Merencanakan nistrasi.

kebutuhan

admi-

dd) Merencanakan pelaksanaan.

waktu

untuk

Tingkat Kotama/Balakpus. i) Menerima keputusan pemindahan kesatuan dari Dirajenad A.n. Kasad. ii) Mempelajari dan memeriksa peta jabatan Satminkal jajaran Kotama/Balakpus. iii) Merencanakan penempatan jabatan sesuai dengan peta jabatan di tingkat Satminkal.

(c)

Tingkat Satminkal. i) Menerima surat perintah dari Pangkotama/ Kabalakpus tentang penempatan/pemindahan personel, selanjutnya Dansatminkal menindaklanjuti dengan menerbitkan Sprinlak. ii) Meneliti penempatan kualifikasinya.

dan personel

mempertimbangkan sesuai dengan

iii) Merencanakan penempatan jabatan sesuai dengan peta jabatan dan TOP/DSPP.

83

(2)

Persiapan. (a)

Tingkat Pusat. i)

Spersad. aa) Meneliti dan mempertimbangkan penempatan personel sesuai dengan kualifikasinya. bb) Memeriksa personel.

kebenaran

data

cc) Membuat konsep/net konsep surat persetujuan kepada Mabes TNI. ii)

Ditajenad. aa) Mempersiapkan data personel yang diusulkan. bb) Memeriksa personel. cc)

kebenaran

Koordinasi dengan kesatuan terkait.

dd) Membuat konsep/net keputusan pindah kesatuan. (b)

data

konsep

Tingkat Kotama/Balakpus. i) Meneliti penempatan kualifikasinya. ii)

dan personel

mempertimbangkan sesuai dengan

Memeriksa kebenaran data personel.

iii) Membuat konsep dan net konsep Sprinlak penempatan. (c) Tingkat Satminkal. Memantau dan menilai kemampuan personel serta membuat konsep penempatan jabatan sesuai dengan peta jabatan dan TOP/DSPP. (3)

Pelaksanaan. (a)

Tingkat Pusat. i) Spersad. Atas pertimbangan kebutuhan organisasi, Aspers Kasad A.n. Kasad membuat

84

surat kepada Dirajenad keputusan pemindahan. ii)

untuk

menerbitkan

Ditajenad. aa) Membuat konsep/net konsep keputusan pemindahan kesatuan. bb) Menerbitkan salinan dan petikan keputusan pemindahan kesatuan. cc) Mendistribusikan salinan dan petikan kepada pengusul dan kepada  Aspers Kasum TNI AD/Pangkotama/ Kabalakpus terkait.

(b)

Tingkat Kotama/Balakpus. i) Atas pertimbangan kebutuhan organisasi, Pangkotama/Kabalakpus selanjutnya menerbitkan Sprinlak penempatan jabatan. ii) Mendistribusikan Sprinlak  jabatan kepada Satminkal terkait.

(c)

penempatan

Tingkat Satminkal. i) Setelah menerima Sprinlak pemindahan dari Pangkotama/Kabalakpus, maka panitia  jabatan tingkat Satminkal melaksanakan sidang untuk membahas konsep penempatan jabatan. ii) Mengajukan usul penempatan jabatan kepada Pangkotama/Kabalakpus U.p. Kaajen/ Sekpus/Sesdit/Sekdis/Sesitjenad/Dirbinlem/Dan denma Mabesad.

(4)

Pengakhiran. (a)

Tingkat Pusat. i) Spersad. Mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian administrasi pemindahan kesatuan ke dalam Organisasi Angkatan Darat. ii) Ditajenad. Mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian administrasi pemindahan ke dalam organisasi Angkatan Darat serta membuat laporan pelaksanaan pemindahan kesatuan bintara dan tamtama kepada Kasad.

85

(b) Tingkat Kotama/Balakpus. Mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian administrasi pemindahan kesatuan ke dalam organisasi Angkatan Darat serta membuat laporan pelaksanaan pemindahan kesatuan bintara dan tamtama kepada Kasad U.p. Dirajenad. (c) Tingkat Satminkal. Mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian administrasi pemindahan kesatuan ke dalam Organisasi Angkatan Darat serta membuat laporan pelaksanaan pemindahan kepada Pangkotama/ Kabalakpus. d.

Kegiatan Administrasi Kenaikan Pangkat. 1)

Kenaikan Pangkat Bintara dan Tamtama. a)

Perencanaan. (1)

Tingkat Pusat (Ditajenad). (a) Mempelajari tugas tentang administrasi kenaikan pangkat. (b) Merencanakan kebutuhan administrasi kenaikan pangkat. (c)

(2)

Koordinasi dengan satuan atasan.

Tingkat Kotama/Balakpus. (a) Mempelajari tugas tentang administrasi kenaikan pangkat.

penyelesaian

(b) Merencanakan pelaksanaan penyelesaian kenaikan pangkat agar sesuai dengan kepentingan organisasi. (c) Merencanakan kebutuhan administrasi kenaikan pangkat. (d) (3)

Koordinasi dengan satuan terkait.

Tingkat Satminkal. (a) Mempelajari tugas dan administrasi kenaikan pangkat. (b) Merencanakan pangkat. (c)

ketentuan

pelaksanaan

usul

Koordinasi dengan satuan atasan.

tentang

kenaikan

86

b)

Persiapan. (1)

Tingkat Pusat (Ditajenad). (a)

Memeriksa data dan bahan administrasi UKP.

(b) Mengeluarkan ketentuan kenaikan pangkat yang bersifat penegasan/tuntunan/arahan yang ditujukan kepada para Pangkotama/Kabalakpus. (c) Mempersiapkan sidang Pankatpus : i)

semua

kelengkapan

bahan

Penyusunan daftar nominatif.

ii) Pencetakan/pendistribusian daftar nominatif. iii)

Menetapkan tanggal dan waktu sidang.

iv)

Pendistribusian undangan sidang.

v)

Menyusun konsep norma sidang.

(d) Melaporkan kesiapan dan mekanisme sidang kepada Dirajenad. (2)

Tingkat Kotama/Balakpus. (a)

Memeriksa data dan bahan administrasi UKP.

(b) Mengeluarkan ketentuan kenaikan pangkat yang bersifat pemberitahuan yang ditujukan kepada para Dan/Ka Satminkal. (c) Mempersiapkan sidang Pankatda : i)

semua

kelengkapan

bahan

Penyusunan daftar nominatif.

ii) Pencetakan/pendistribusian daftar nominatif. iii)

Menetapkan tanggal dan waktu sidang.

iv)

Pendistribusian undangan sidang.

v)

Menyusun konsep norma sidang.

87

(d) Melaporkan kesiapan dan mekanisme sidang kepada Pangkotama/Kabalakpus. (3)

Tingkat Satminkal. (a) Memeriksa data personel yang akan diusulkan kenaikan pangkat. (b) Memberikan penjelasan tentang ketentuan kenaikan pangkat kepada bintara dan tamtama. (c) Mempersiapkan sidang Pankatsat : i)

semua

kelengkapan

bahan

Penyusunan daftar nominatif.

ii) Pencetakan/pendistribusian daftar nominatif.

c)

iii)

Pendistribusian undangan sidang.

iv)

Koordinasi pelaksanaan sidang.

Pelaksanaan. (1)

Tingkat Pusat (Ditajenad). (a)

Pelaksanaan sidang : i) Pembacaan laporan singkat pelaksanaan sidang. ii)

Pengarahan Ketua sidang.

iii)

Pembahasan norma sidang.

iv)

Pembahasan materi sidang.

v) Laporan Sekretaris.

singkat

vi) Penandatanganan sidang. (b)

hasil

sidang

oleh

berita

acara

hasil

Penyelesaian hasil sidang : i)

Penerbitan Skep KP hasil sidang.

ii) Penjelasan tentang penolakan KP kepada Pangkotama/Kabalakpus.

88

iii) Pendistribusian Kep Pangkotama/Kabalakpus. (2)

KP

kepada

Tingkat Kotama/Balakpus. (a)

Pelaksanaan sidang : i) Pembacaan laporan singkat pelaksanaan sidang. ii)

Pengarahan Ketua sidang.

iii)

Pembahasan norma sidang.

iv)

Pembahasan materi sidang.

v) Laporan Sekretaris.

singkat

vi) Penandatanganan sidang. (b)

hasil

sidang

oleh

berita

acara

hasil

Penyelesaian hasil sidang : i) Penerbitan Kep KP wewenang Kotama/ Balakpus.

hasil

sidang

ii) Penjelasan tentang penolakan KP kepada Pangkotama/Kabalakpus. iii) Pendistribusian Kep KP dan penjelasan penolakan kepada Dan/Ka Satminkal. iv) Pembuatan usul kenaikan wewenang Dirajenad A.n. Kasad.

pangkat

v) Pembuatan Sprin KP berdasarkan Kep KP yang diterima dari pusat. (3)

Tingkat Satminkal. (a)

Pelaksanaan sidang : i)

Laporan Sekretaris kepada Ketua.

ii) Pembacaan laporan singkat pelaksanaan sidang. iii)

Pengarahan Ketua sidang.

iv)

Pembahasan norma sidang.

89

v)

Pembahasan materi sidang.

vi)

Pembacaan hasil sidang.

vii) Penandatanganan sidang. viii) (b)

berita

acara

hasil

Laporan Sekretaris kepada Ketua.

Penyelesaian hasil sidang : i) Mengusulkan hasil sidang baik KP Reguler, KPH, KP Khusus Penyandang Cacat kepada Pangkotama/Kabalakpus. ii) Penjelasan kenaikan pangkat.

d)

tentang

penolakan

usul

Pengakhiran. (1)

Tingkat Pusat (Ditajenad). (a) Mengevaluasi kenaikan pangkat.

pelaksanaan

penyelesaian

(b) Membuat laporan tentang pelaksanaan kenaikan pangkat kepada Kasad U.p. Aspers. (c) Menghimpun laporan kenaikan pangkat tingkat daerah . (2)

dari

Tingkat Kotama/Balakpus. (a) Mengevaluasi kenaikan pangkat.

pelaksanaan

penyelesaian

(b) Membuat laporan pelaksanaan kenaikan pangkat kepada tingkat pusat. (c) Memberikan masukan dan saran tentang pelaksanaan kenaikan pangkat kepada Kasad U.p. Dirajenad. (3)

Tingkat Satminkal. (a) Pembuatan Sprin KP berdasarkan Kep KP yang diterima dari Pangkotama/Kabalakpus dan Pusat. (b) Mengevaluasi kenaikan pangkat.

pelaksanaan

penyelesaian

90

(c) Memberikan masukan dan saran tentang penyelesaian kenaikan pangkat kepada Pangkotama/ Kabalakpus. 2) Kenaikan Pangkat Khusus KPMT/KPMTA dan KPLB/KPLBA. Dalam kegiatannya bersifat khusus dan insidentil, sehingga proses pengurusannya tidak melalui tahap perencanaan, persiapan dan pengakhiran. a)

KPMT/KPMTA. (1) Pangkoops mengajukan usul KPMT/KPMTA kepada Kasad untuk dilanjutkan kepada Panglima TNI U.p. Aspers Panglima TNI. (2) Aspers Panglima TNI meneliti persyaratan usulan untuk selanjutnya menetapkan KPMT/KPMTA dengan surat keputusan Panglima TNI. (3) Penyematan tanda pangkat dilakukan oleh Panglima TNI atau pejabat yang ditunjuk.

b)

KPLB/KPLBA. (1) Kasad mengajukan usul KPLB/KPLBA kepada Panglima TNI U.p. Aspers Panglima TNI. (2) Aspers Panglima TNI meneliti persyaratan usulan untuk selanjutnya menetapkan KPLB/KPLBA dengan surat keputusan Panglima TNI. (3) Penyematan tanda pangkat dilakukan oleh Panglima TNI atau pejabat yang ditunjuk.

e.

Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Seleksi Pendidikan. 1)

Perencanaan. a)

Seleksi Administrasi Pendidikan Casis Seskoad. (1)

Tingkat I/1 ( Seleksi di Satminkal). (a) Merencanakan dan menentukan personel yang sudah memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi pendidikan Seskoad. (b) Menghimpun dan menginventarisir bahan administrasi yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan panitia pusat.

91

(2)

Tingkat I/2 (oleh Pemangku Delegasi Wewenang). (a) Mengirim surat pemberitahuan rencana kegiatan Seldik Casis Seskoad ke Satminkal di lingkungannya, dan permintaan data personel yang memenuhi syarat untuk diikutsertakan dalam seleksi pendidikan Seskoad. (b) Menyusun rencana kegiatan seleksi administrasi pendidikan Seskoad tingkat I/2 sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Panpus Seldik Casis Seskoad.

(3)

Tingkat II/1 (oleh Pansel di masing-masing Rayon). (a) Merencanakan seleksi tingkat II/1

kegiatan

administrasi

panitia

(b) Menyiapkan laporan yang berhubungan dengan kegiatan seleksi administrasi Casis Seskoad tingkat II/1. (4)

Tingkat II/2 (oleh Pansel di Seskoad). (a) Merencanakan dan menentukan bahan persyaratan administrasi yang harus disiapkan oleh peserta Seldik Casis Seskoad. (b) Merencanakan kegiatan Casis Seskoad tingkat II/2.

b)

seleksi

administrasi

Seleksi Administrasi Pendidikan Casis Diklapa II/I. (1)

Tingkat I/1 (Seleksi di Satminkal/PDW). (a) Merencanakan dan menentukan personel yang sudah memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi pendidikan Diklapa II/I. (b) Menghimpun dan menginventarisir bahan administrasi yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan panitia pusat.

(2)

Tingkat I/2 (oleh Pemangku Delegasi Wewenang). (a) Mengirim surat pemberitahuan rencana kegiatan Seldik Diklapa ke Satminkal di lingkungannya, dan permintaan data personel yang memenuhi syarat untuk diikutsertakan dalam seleksi pendidikan Diklapa II/I. (b) Menyusun rencana kegiatan seleksi administrasi pendidikan Diklapa tingkat I/2 sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Panpus.

92

(3)

Tingkat II (oleh Panpus di masing-masing Panda). (a) Merencanakan dan menentukan bahan persyaratan administrasi yang harus disiapkan oleh peserta Seldik Diklapa II/I. (b) Merencanakan tingkat Panpus.

kegiatan

seleksi

administrasi

(c) Menyiapkan laporan yang berhubungan dengan kegiatan seleksi administrasi Casis Diklapa II/I tingkat Pusat. c)

Seleksi Administrasi Pendidikan Secapa/Secaba Reg. (1)

Tingkat Pusat. (a) Merencanakan dan menentukan bahan persyaratan administrasi yang harus disiapkan oleh peserta Seldik Secapa/Secaba Reg. (b) Merencanakan tingkat Pusat.

kegiatan

seleksi

administrasi

(c) Menyiapkan laporan yang berhubungan dengan kegiatan seleksi administrasi Secapa/Secaba Reg tingkat pusat. (2)

Tingkat Kotama/Balakpus. (a) Mengirim surat pemberitahuan rencana kegiatan Seldik Secapa/Secaba Reg ke Satminkal di lingkungannya, dan permintaan data personel yang memenuhi syarat untuk diikutsertakan dalam seleksi pendidikan Secapa/Secaba Reg. (b) Menyusun rencana kegiatan seleksi administrasi pendidikan Secapa/Secaba Reg sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Panpus.

(3)

Tingkat Satminkal. (a) Merencanakan dan menentukan personel yang sudah memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi pendidikan Secapa/Secaba Reg. (b) Menghimpun dan menginventarisir bahan administrasi yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan panitia pusat.

93

2)

Persiapan. a)

Seleksi Administrasi Pendidikan Casis Seskoad. (1)

Tingkat I/1 (Seleksi di Satminkal). (a) Menyiapkan bahan administrasi (salinan/fotokopi) yang telah dilegalisir oleh pejabat personel satuan. (b) Rekomendasi dari Pangkotama/Kabalakpus bagi yang telah mengikuti seleksi lebih dari tiga kali.

(2)

Tingkat I/2 (oleh PDW). (a) Mengadakan sidang Pankar (Panitia Penentu Karier) di tingkat Kotama/PDW. (b) Menyusun daftar nominatif dengan format yang telah ditentukan.

(3)

peserta

sesuai

Tingkat II/1 (oleh Pansel di masing-masing Rayon). (a) Panda menyiapkan pelaksanaan Seldik tingkat II/1 di daerah. (b) Ketua Pansel tingkat II menyiapkan pelaksanaan Seldik tingkat II/1.

(4)

Tingkat II/2 (oleh Pansel di Seskoad). (a) Menerima bahan administrasi calon peserta yang dikirim dari Kotama/PDW. (b) Menyiapkan pelaksanaan kegiatan administrasi Casis Seskoad tingkat II/2.

b)

seleksi

Seleksi Administrasi Casis Diklapa II/I. (1)

Tingkat I/1 (Seleksi di Satminkal/PDW). (a) Menyiapkan bahan administrasi (salinan/fotokopi) yang telah dilegalisir oleh pejabat personel satuan. (b) Rekomendasi dari Pangkotama/Kabalakpus bagi yang belum pernah mengikuti Dikbangspes. (c) Mengusulkan calon memenuhi persyaratan Pangkotama/PDW.

peserta seleksi yang administrasi kepada

94

(2)

Tingkat I/2 (oleh PDW). (a) Mengadakan sidang Pankar (Panitia Penentu Karier) di tingkat Kotama/PDW. (b) Menyusun daftar nominatif dengan format yang telah ditentukan.

(3)

peserta

sesuai

Tingkat II (oleh Panpus dimasing-masing Panda). (a) Panda menyiapkan pelaksanaan Seldik tingkat II/1 di daerah. (b) Ketua Pansel tingkat II menyiapkan pelaksanaan Seldik tingkat II/1.

c)

Seleksi Administrasi Pendidikan Casis Secapa/Secaba Reg. (1) Tingkat Pusat. Menerima bahan administrasi calon peserta yang dikirim dari Kotama/PDW serta menyiapkan pelaksanaan kegiatan seleksi administrasi calon peserta tingkat pusat. (2) Tingkat Kotama/Balakpus. Menentukan peserta sesuai kecabangan (sesuai kejuruan Ba/Ta atau Susjurcab yang diperoleh selama berdinas). (3) Tingkat Satminkal. Menyiapkan bahan administrasi (salinan/fotokopi) yang telah dilegalisir oleh pejabat personel satuan. (4) Tingkat Panda/Subpanda. Subpanda mengirim hasil pemeriksaan administrasi ke Panda yang bersangkutan disertai bahan administrasi sesuai ketentuan.

3)

Pelaksanaan. a)

Administrasi Seleksi Pendidikan Casis Seskoad. (1)

Tingkat I/1 (Seleksi di Satminkal). (a) Meneliti data personel calon peserta seleksi dan melaksanakan penilaian kepribadian sesuai ketentuan yang berlaku. (b) Mengusulkan calon peserta seleksi yang memenuhi persyaratan administrasi kepada Pangkotama/PDW dengan melampirkan bahan administrasi untuk Panda dan Panpus.

95

(2)

Tingkat I/2 (oleh PDW). (a) Memeriksa administrasi calon dikirim dari Satminkal.

peserta

yang

(b) Mengirim daftar nominatif ke Kasad U.p. Aspers Kasad dan Dirajenad U.p. Kasubditbinminperspra Ditajenad. (3) Tingkat II/1 (oleh Pansel di masing-masing Rayon). Panda melaksanakan Seldik tingkat II/1 di daerah. (4)

Tingkat II/2 (oleh Pansel di Seskoad). (a) Ketua bidang administrasi Panpus melaksanakan penilaian bahan persyaratan administrasi calon siswa sesuai ketentuan yang berlaku. (b) Nilai administrasi berupa nilai kualitatif ditulis dalam bentuk MS (Memenuhi Syarat) dan TMS (Tidak Memenuhi Syarat).

b)

Seleksi Administrasi Pendidikan Casis Diklapa II/I. (1) Tingkat I/1 (Seleksi di Satminkal/PDW). Meneliti data personel calon peserta seleksi dan melaksanakan penilaian kepribadian sesuai ketentuan yang berlaku dan mengusulkan calon peserta seleksi yang memenuhi persyaratan administrasi kepada Pangkotama/PDW. (2)

Tingkat I/2 (oleh PDW). (a) Memeriksa administrasi calon dikirim dari Satminkal.

peserta yang

(b) Mengirim daftar nominatif ke Kasad U.p. Aspers Kasad dan Dirajenad U.p. Kasubditbinminperspra Ditajenad dengan melampirkan bahan persyaratan administrasi masing-masing satu rangkap beserta CD. (3)

Tingkat II (oleh Panpus di masing-masing Panda). (a) Ketua bidang administrasi Panpus melaksanakan penilaian bahan persyaratan administrasi calon siswa sesuai ketentuan yang berlaku. (b) Nilai administrasi berbentuk nilai kualitatif ditulis dalam bentuk MS (Memenuhi Syarat) dan TMS (Tidak Memenuhi Syarat).

96

c)

Seleksi Administrasi Pendidikan Secapa/Secaba Reg. (1)

Tingkat Pusat. (a) Menentukan peserta seleksi yang memenuhi persyaratan dan tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan. (b) Mengirimkan hasil pemeriksaan administrasi tingkat pusat kepada Ketua Panpus U.p. Pabandya-2/ Seldik Paban II/Bindik Spersad. (c) Penilaian terhadap calon peserta yang memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi.

(2) Tingkat Kotama/Balakpus. Meneliti data personel yang dikirim Satminkal sesuai dengan persyaratan yang ditentukan serta menerbitkan surat perintah bagi anggota yang akan melaksanakan seleksi di tingkat Panda/Subpanda. (3)

Tingkat Panda/Subpanda. (a) Meneliti ulang daftar nominatif calon peserta seleksi dan memeriksa kelengkapan bahan administrasi (termasuk blangko nilai kepribadian dan prestasi) yang diajukan oleh Kotama/Balakpus melalui Satminkal (b) Panda mengirim daftar nominatif peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi Panda kepada Dirajenad U.p. Kasubditbinminperspra selaku Ketua Tim Seleksi administrasi pusat disertai bahan administrasi satu eksemplar. (c) Daftar nominatif lengkap hasil rekaman komputer  dikirim ke Panpus tanpa bahan administrasi.

(4) Tingkat Satminkal. Komandan atau Kepala Satminkal melaksanakan penilaian kepribadian dan prestasi calon peserta selanjutnya mengirimkan daftar nominatif calon peserta dari Satminkal ke Kotama/Balakpus. 4)

Pengakhiran. a)

Seleksi Administrasi Pendidikan Casis Seskoad. (1)

Panpus. (a) Membuat laporan administrasi Casis Seskoad.

pelaksanaan

seleksi

97

(b) Penyelesaian administrasi pelaksanaan seleksi Casis Seskoad. (2)

Pansel. (a) Membuat laporan administrasi Casis Seskoad.

pelaksanaan

seleksi

(b) Mengevaluasi pelaksanaan seleksi administrasi Casis Seskoad. (3)

Panda. (a) Membuat laporan pelaksanaan administrasi Casis Seskoad Tingkat II Tahap 2.

seleksi

(b) Mengevaluasi pelaksanaan seleksi administrasi Casis Seskoad di wilayahnya. b)

Seleksi Administrasi Pendidikan Diklapa II/I. (1)

Mabesad. (a) Membuat laporan pelaksanaan seleksi Casis Pendidikan Diklapa II/I. (b) Penyelesaian administrasi pelaksanaan seleksi Casis Pendidikan Diklapa II/I.

(2)

Kotama. (a) Membuat laporan pelaksanaan seleksi Casis Pendidikan Diklapa Tingkat II Tahap 2. (b) Mengevaluasi pelaksanaan Pendidikan Diklapa II/I di wilayahnya.

c)

seleksi

Casis

Seleksi Administrasi Pendidikan Casis Secapa/Secaba Reg. (1)

Tingkat Pusat. (a) Membuat laporan pelaksanaan pendidikan Casis Secapa/Secaba Reguler.

seleksi

(b) Penyelesaian administrasi pelaksanaan seleksi pendidikan Casis Secapa/Secaba Reguler. (2)

Kotama. (a) Membuat laporan pelaksanaan pendidikan Casis Secapa/Secaba Reguler.

seleksi

98

(b) Mengevaluasi pelaksanaan seleksi pendidikan Casis Secapa/Secaba Reguler di wilayahnya. 16.

Kegiatan Penyelenggaraan Pengurusan Administrasi Pelayanan Personel. a.

Pengurusan Penganugerahan Tanda Kehormatan Negara. 1)

Perencanaan. a)

Tingkat Pusat. (1)

Spersad. (a) Menyusun program kegiatan penganugerahan tanda kehormatan negara.

sidang

(b) Menyusun anggaran untuk kegiatan sidang penganugerahan tanda kehormatan negara. (2)

Ditajenad. (a) Menyesuaikan kegiatan dengan program dan anggaran yang tersedia. (b) Menentukan waktu dan tempat serta susunan acara dalam pelaksanaan Sidang Dewan Pertimbangan Penganugerahan Tanda Kehormatan Negara.

b)

Kotama/Balakpus. (1) Menentukan waktu dan tempat serta susunan acara dalam pelaksanaan penganugerahan tanda kehormatan negara. (2) Merencanakan dan menyelaraskan dengan anggaran yang tersedia. (3)

Menentukan kepanitiaan

(4) Menghimpun data prajurit yang akan diberi tanda kehormatan negara c)

Satminkal. (1) Menentukan waktu dan tempat serta susunan acara dalam pelaksanaan penganugerahan tanda Kehormatan Negara. (2) Merencanakan dan menyelaraskan dengan anggaran yang tersedia.

99

(3)

Menentukan kepanitiaan.

(4) Menghimpun data prajurit yang akan diberikan Tanda Kehormatan Negara. 2)

Persiapan. a)

Tingkat Pusat. (1)

(2)

Spersad. (a)

Menerima buku sidang yang disiapkan Ditajenad.

(b)

Menerima laporan kesiapan sidang.

Ditajenad. (a) Menerima usul dari Kotama/Balakpus meneliti kelengkapan bahan administrasinya.

dan

(b) Menyeleksi personel yang memenuhi syarat untuk diajukan penganugerahan tanda kehormatan negara. (c) Membuat daftar nominatif tentang nama, tanggal lahir, pangkat, korps, jabatan dan TMT TNI.

b)

(d)

Menyiapkan buku sidang.

(e)

Menyiapkan surat undangan.

(f)

Menyiapkan laporan kesiapan sidang.

(g)

Membuat surat perintah kepanitiaan.

Kotama/Balakpus. (1) Menerima usul dari Satminkal dan meneliti kelengkapan bahan administrasinya. (2) Menyeleksi personel yang memenuhi syarat untuk diajukan penganugerahan Tanda Kehormatan Negara. (3) Membuat daftar nominatif tentang nama, tanggal lahir, pangkat, korps, NRP, jabatan dan TMT TNI. (4)

Menyiapkan buku sidang.

(5)

Menyiapkan surat undangan.

100

c)

(6)

Menyiapkan laporan kesiapan sidang.

(7)

Membuat surat perintah kepanitiaan.

Satminkal. (1) Menyeleksi personel yang memenuhi syarat untuk diajukan penganugerahan tanda kehormatan Negara. (2) Membuat daftar nominatif tentang nama, tanggal lahir, pangkat, korps, NRP, jabatan dan TMT TNI.

3)

(3)

Menyiapkan buku sidang.

(4)

Menyiapkan surat undangan.

(5)

Menyiapkan laporan kesiapan sidang.

(6)

Membuat surat perintah kepanitiaan.

Pelaksanaan. a)

Tingkat Pusat. (1)

Spersad. (a) Melaksanakan pencocokan data atau penelitian personel yang akan dianugerahi tanda kehormatan Negara. (b)

(2)

Melaksanakan sidang tanda kehormatan Negara.

Ditajenad. (a) Menerima, menghimpun usulan penganugerahan tanda kehormatan negara dari seluruh Kotama/ Balakpus. (b) Mengadakan penelitian/pemeriksaan dan pencocokan data terhadap kelengkapan bahan administrasi serta daftar nominatif atas usulan tersebut. (c) Membuat buku sidang yang berisi daftar  nominatif personel yang diusulkan sesuai jenis macam tanda kehormatan Negara sebagai bahan sidang. (d) Mengirimkan buku daftar nominatif tersebut kepada peserta/sidang dewan tanda kehormatan Negara dalam rangka pencocokan data atau penelitian khusus.

101

(e) Dalam pelaksanaan sidang dibuatkan kriteria sidang dan dilengkapi buku daftar nominatif, berita acara sidang dan tanda tangan peserta yang hadir. (f) Membuat nota pemberitahuan kepada Dan/Ka Satminkal tentang usulan penganugerahan tanda kehormatan yang disetujui/ditolak dalam sidang beserta alasannya. b)

Kotama/Balakpus. (1) Menerima pengajuan/usulan tanda kehormatan Negara dari seluruh Satminkal/Satuan Kerja dengan kelengkapan daftar nominatif dan bahan administrasinya. (2) Melaksanakan penelitian, pencocokan, pengolahan seluruh usul dan disesuaikan data serta peraturan yang ada di tingkat Kotama/Balakpus. (3) Membuat daftar nominatif calon penerima tanda kehormatan Negara perjenis dan dikirim ke Kesatuan/Unit Kerja yang terkait (Siintel/Bag Pam, Sops, Ster, Inspektorat, Setdit, Setdis, Dirbinlem, Pom, Kum dan Bintal) atau pejabat lain yang dianggap penting dalam rangka pencocokan data untuk persiapan sidang. (4) Melaksanakan sidang di tingkat Kotama/Balakpus (Panitia Tanda Kehormatan) dihadiri pejabat sesuai susunan yang sudah ditentukan. (5) Dalam pelaksanaan sidang dibuatkan daftar acara sidang, kriteria sidang dan berita acara sidang tanda kehormatan Negara yang disahkan serta ditandatangani peserta yang hadir. (6) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus mengajukan usul kepada Kasad U.p. Dirajenad untuk proses selanjutnya bagi yang memenuhi syarat dengan dilampiri daftar nominatif, berita acara sidang, serta bahan administrasi yang telah ditentukan. (7) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka menerbitkan surat perintah pelaksanaan pemakaian setelah ada surat keputusan dari Komando Atas dan menyalurkan kepada Dan/Ka Satminkal berikut medali, piagam dan petikan Skep Penganugerahan Tanda Kehoramatan Negara. (8) Penyematan dan penganugerahan tanda kehormatan negara dilaksanakan pada waktu upacara militer (terutama pada saat ulang tahun kesatuan, hari-hari nasional/bersejarah, upacara tujuh belasan dan upacara yang dianggap penting).

102

c)

Satminkal. (1) Dan/Ka Satminkal menyiapkan data anggota yang akan diusulkan penganugerahan tanda kehormatan Negara. (2) Meneliti data dan membuat daftar nominatifnya untuk disidangkan panitia tanda kehormatan negara. (3) Pelaksanaan sidang panitia tanda kehormatan harus dibuat berita acara sidang dan ditandatangani peserta yang hadir. (4) Hasil sidang dibuatkan daftar nominatif dan dilengkapi bahan administrasi serta berita acara sidang untuk diajukan pengusulan ke Kotama/Balakpus. (5) Dan/Ka Satminkal mengajukan usul Kotama/Balakpus U.p. Kaajen/Kabagpers dengan pengantar setelah diteliti dan ditandatangani.

4)

ke surat

Pengakhiran. a)

Tingkat Pusat. (1)

Spersad. (a) Mengevaluasi pelaksanaan pengurusan penganugerahan Tanda Kehormatan Negara. (b) Menghimpun laporan pelaksanaan hasil sidang Dewan Tanda Kehormatan.

(2)

Ditajenad. (a) Dirajenad membuat laporan kepada Kasad melalui Aspers tentang pelaksanaan hasil sidang Dewan Tanda Kehormatan. (b) Membuat laporan tentang pelaksanaan penganugerahan Tanda Kehormatan Negara. (c) Mendistribusikan petikan keputusan Presiden, piagam dan medali untuk Kotama/ Balakpus.

b)

Kotama/Balakpus. (1) Mengevaluasi pelaksanaan gerahan Tanda Kehormatan Negara.

pengurusan

penganu-

(2) Membuat laporan tentang pelaksanaan gerahan Tanda Kehormatan Negara.

penganu-

103

(3) Menghimpun laporan pelaksanaan pengurusan penganuderahan Tanda Kehormatan Negara dari Satmikal. c)

Satminkal. (1) Dan/Ka Satminkal, Satker menyerahkan/menyematkan penganugerahan Tanda Kehormatan Negara kepada yang bersangkutan/yang berhak setelah ada keputusan dari Komando Atas (Prinlak). (2) Penyematan/penganugerahan Tanda Kehormatan Negara dilaksanakan dengan upacara militer, terutama pada saat ulang tahun satuan.

b.

Pengurusan Administrasi Korban Tempur. 1)

Perencanaan. (a) Tingkat Pusat (Ditajenad). Menghimpun data personel (sesuai surat perintah) yang terlibat operasi tempur dalam rangka pengurusan Pemberhentian dengan hormat dan Penganugerahan Tanda Kehormatan Negara (Tahorneg). (b)

Tingkat Kotamaops. (1) Memperkirakan dan merencanakan pengurusan korban tempur dan tenaga pengganti.

kegiatan

(2) Menghimpun data dalam rangka usul penyelesaian Pemberhentian Dengan Hormat dan usul pensiun, pensiun cacat, santunan cacat serta pengurusan Tahorneg. (c) Tingkat Satgas/Yon. Merencanakan pelaksanaan pengurusan korban tempur termasuk diantaranya usul pemberhentian dan hak pensiun, pensiun cacat dan santunan cacat serta pengurusan Tahorneg. 2)

Persiapan. (a)

Tingkat Pusat (Ditajenad). (1) Menerima usul permohonan hak-hak korban tempur  yang meliputi pemberhentian definitif dengan hormat Ba/Ta dan hak pensiun prajurit, serta Tahorneg. (2) Melaksanakan Koordinasi dengan Kotamaops berkaitan dengan kebenaran dan kelengkapan bahan Administrasi Personel korban tempur.

104

(3) Pengecekan data personel dicocokkan dengan data yang ada di dosir Ditajenad. (b) Kotamaops. Menyiapkan data personel yang berkaitan dengan korban tempur antara lain sebagai berikut : (1) Menerima dan memeriksa usul pengurusan Administrasi korban tempur temasuk diantaranya usul pemberhentian definitif dan pensiun, pensiun cacat, santunan cacat, tunjangan cacat serta pengurusan Tahorneg. (2) Menyiapkan usul pengurusan hak korban tempur yang meliputi Pemberhentian dengan hormat dan hak pensiun, pensiun cacat, tunjangan cacat serta santunan cacat. (c) Satgas/Yon. bahan Administrasi  Administrasi korban dengan hormat dan santunan cacat serta 3)

Menyiapkan data Personel serta kelengkapan yang diperlukan dalam proses pengurusan tempur termasuk diantaranya Pemberhentian hak pensiun, pensiun cacat, tunjangan cacat, pengurusan Tahorneg.

Pelaksanaan. (a)

Tingkat Pusat (Ditajenad). (1) Menerima usul administrasi korban tempur selanjutnya memproses pengajuan usul pengurusan administrasi korban tempur sesuai dengan kewenangannya yang meliputi pemberhentian definitif prajurit korban tempur bagi Ba/Ta. (2) Menerbitkan Keputusan pemberhentian definitif bagi prajurit korban tempur Ba/Ta A.n. Kasad. (3) Melaksanakan pengurusan penganugerahan tanda kehormatan negara sesuai mekanisme yang telah ditentukan.

(b) Kotamaops. Menerima pengajuan usul pengurusan administrasi korban tempur dan selanjutnya mengajukan usul pengurusan administrasi korban tempur ke tingkat pusat (Ditajenad), melalui Kotama dari personel yang bersangkutan berupa usul pemberhentian definitif Ba/Ta dan mengajukan usul pemberhentian perwira ke Kasad U.p. Aspers serta mengajukan usul penganugerahan Tahorneg. (c) Satgas/Yon. Mengajukan usul pengurusan administrasi korban tempur yang meliputi pemberhentian dengan hormat, pemberian pensiun, pensiun cacat, tunjangan cacat, santunan cacat serta Tahorneg.

105

4)

Pengakhiran. (a)

Tingkat Pusat (Ditajenad). (1) Memverifikasi pemberian hak pensiun bagi prajurit dan keluarganya serta tunjangan dan santunan cacat yang diterbitkan Kotama/Balakpus. (2) Membuat laporan kepada Kasad U.p. Aspers Kasad tentang pelaksanaan kegiatan administrasi korban tempur. (3) Mengevaluasi Tahorneg.

(b)

pelaksanaan

kegiatan

pengurusan

Tingkat Kotamaops. (1) Membuat evaluasi tentang pengurusan administrasi korban tempur. (2) Membuat laporan kepada Kasad dengan tembusan Dirajenad tentang pelaksanaan kegiatan pengurusan administrasi korban tempur.

(c)

Tingkat Satgas/Yon. (1) Menerima, memeriksa, mencatat dan menyimpan data/ dokumen autentik di arsip/dosir bersangkutan yang berkaitan dengan korban tempur. (2) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan administrasi korban tempur.

c. Pengurusan Administrasi KPI/KPS dan SPPI/SPPS serta Ganti Nama, Pindah Agama dan Tambah Gelar. 1)

Perencanaan. a) Tingkat Pusat. Dirajenad merencanakan program dan pelaksanaan kegiatan Pengurusan KPI/KPS dan SPPI/SPPS Prajurit/ Purnawirawan serta Ganti Nama, Pindah Agama dan Tambah Gelar  prajurit. b) Kotama/Balakpus. Pangkotama/Kabalakpus merencanakan program dan pelaksanaan kegiatan Pengurusan KPI/KPS dan SPPI/ SPPS Prajurit/Purnawirawan serta Ganti Nama, Pindah Agama dan Tambah Gelar prajurit sesuai ketentuan yang berlaku. c) Satminkal. Merencanakan pelaksanaan pengusulan Pengurusan KPI/KPS dan SPPI/SPPS Prajurit/Purnawirawan serta Ganti Nama, Pindah Agama dan Tambah Gelar prajurit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

106

2)

Persiapan. a) Tingkat Pusat (Ditajenad). Menerima dan memeriksa kelengkapan usul Pengurusan KPI/KPS dan SPPI/SPPS Prajurit/ Purnawirawan serta Ganti Nama, Pindah Agama dan Tambah Gelar  prajurit dari Kotama/Balakpus. b)

Kotama/Balakpus. (1) Menerima dan memeriksa usul Pengurusan KPI/KPS dan SPPI/SPPS Prajurit/Purnawirawan serta Ganti Nama, Pindah Agama dan Tambah Gelar prajurit. (2) Mengajukan usul Pengurusan KPI/KPS dan SPPI/SPPS Prajurit/Purnawirawan serta Ganti Nama, Pindah Agama dan Tambah Gelar prajurit yang menjadi kewenangan pusat kepada Kasad U.p. Dirajenad dilengkapi bahan administrasi yang diperlukan.

c) Satminkal. Menyiapkan dan memeriksa kebenaran data personel serta kelengkapan bahan administrasi yang diperlukan dalam proses Pengurusan KPI/KPS dan SPPI/SPPS Prajurit/ Purnawirawan serta Ganti Nama, Pindah Agama dan Tambah Gelar  prajurit. 3)

Pelaksanaan. a) Tingkat Pusat (Ditajenad). Menerbitkan, mencatat dan mendistribusikan KPI/KPS dan SPPI/SPPS Prajurit/Purnawirawan berpangkat Kolonel dan Pati serta Ganti Nama, Pindah Agama dan Tambah Gelar prajurit. b)

Kotama/Balakpus. (1) Menerbitkan dan mendistribusikan KPI/KPS dan SPPI/ SPPS Prajurit/Purnawirawan berpangkat Letkol ke bawah. (2) Mengajukan usul penerbitan KPI/KPS dan SPPI/SPPS Prajurit/Purnawirawan serta Ganti Nama, Pindah Agama dan Tambah Gelar prajurit berpangkat Kolonel dan Pati kepada Kasad U.p. Dirajenad dilengkapi bahan administrasi yang diperlukan.

c)

Satminkal. (1) Mengajukan usul Pengurusan KPI/KPS dan SPPI/SPPS Prajurit/Purnawirawan serta Ganti Nama, Pindah Agama dan Tambah Gelar prajurit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

107

(2) Menerima, memeriksa, mencatat dan mendistribusikan KPI/KPS dan SPPI/SPPS Prajurit/Purnawirawan serta Ganti Nama, Pindah Agama dan Tambah Gelar prajurit kepada yang bersangkutan. 4)

Pengakhiran. a)

Tingkat Pusat (Ditajenad). (1) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengurusan KPI/KPS dan SPPI/SPPS Prajurit/Purnawirawan serta Ganti Nama, Pindah Agama dan Tambah Gelar prajurit. (2) Membuat laporan kepada Kasad U.p. Aspers Kasad tentang pelaksanaan kegiatan pengurusan KPI/KPS dan SPPI/SPPS Prajurit/Purnawirawan serta Ganti Nama, Pindah  Agama dan Tambah Gelar prajurit.

b)

Kotama/Balakpus. (1) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengurusan KPI/KPS dan SPPI/SPPS Prajurit/Purnawirawan serta Ganti Nama, Pindah Agama dan Tambah Gelar prajurit. (2) Membuat laporan kepada Kasad U.p. Dirajenad tentang pelaksanaan kegiatan pengurusan KPI/KPS dan SPPI/SPPS Prajurit/Purnawirawan serta Ganti Nama, Pindah Agama dan Tambah Gelar prajurit.

c) Satminkal. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pangkotama/Kabalakpus U.p. Kaajen/ Ses Kotama/Balakpus tentang pengurusan KPI/KPS dan SPPI/SPPS Prajurit/Purnawirawan serta Ganti Nama, Pindah Agama dan Tambah Gelar prajurit. 17.

Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pemisahan Personel. a.

Kegiatan Pemberhentian Prajurit. 1)

Tingkat Mabesad. a)

Spersad. (1)

Perencanaan. (a) Menginventarisir data personel yang akan diberhentikan dengan hormat dua tahun sebelumnya. (b) Meneliti data administrasi personel prajurit yang bersangkutan.

108

(c) Merencanakan perkiraan personel yang akan diberhentikan dengan hormat setiap triwulan. (2)

Persiapan. (a) Meneliti ulang data administrasi personel prajurit yang bersangkutan melalui pengecekan data autentik personel di Ditajenad. (b) Menerbitkan surat pemberitahuan tentang waktu MPP dan/atau pemberhentian bagi Pati serta kelengkapan administrasi yang harus disiapkan dalam rangka pemberhentian dengan hormat selambatlambatnya enam bulan sebelum MPP dan/atau pemberhentian dengan hormat. (c) Menyiapkan persyaratan administrasi yang diperlukan dalam rangka pemberian MPP dan/atau pemberhentian dengan hormat.

3)

Pelaksanaan. (a) Selambat-lambatnya sembilan bulan sebelum MPP dan/atau pemberhentian dengan hormat Kasad menerbitkan Kep sementara tentang pemberian MPP dan/atau pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan bagi Mayor dan Letkol, Pama yang mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya dan Pama yang bertugas di luar struktur Angkatan Darat. (b) Selambat-lambatnya enam bulan bagi Pati dan delapan bulan bagi Kolonel sebelum MPP dan/atau pemberhentian dengan hormat, Kasad mengusulkan Kep MPP dan/atau pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan kepada Panglima TNI. (c) Mengusulkan Kep definitif pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan kepada Panglima TNI U.p. Aspers. i) Bagi Mayor dan Letkol selambatlambatnya sembilan bulan sebelum MPP dan/ atau pemberhentian dengan hormat. ii) Bagi Pama selambat-lambatnya 10 (sepuluh) bulan sebelum MPP dan/atau pemberhentian dengan hormat.

109

(d) Mengusulkan pemberhentian dengan hormat dari dinas keparjuritan bagi perwira yang meninggal dunia kepada Panglima TNI U.p. Aspers Kasum selambatlambatnya satu bulan sesudah dinyatakan meninggal dunia. (e) Atas dasar keputusan/surat perintah MPP dan/ atau pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan, Kasad menerbitkan surat perintah pelaksanaan MPP dan/atau pemberhentian dengan hormat bagi Kolonel dan Pati kepada yang bersangkutan. 4)

Pengakhiran. (a) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengakhiran dinas keprajuritan kepada Panglima TNI U.p. Aspers setiap triwulan. (b) Menghimpun dan menyimpan data administrasi personel pengakhiran dinas keprajuritan sebagai data autentik bila sewaktu-waktu diperlukan. (c) Mengevaluasi hasil kegiatan pengakhiran dinas keprajuritan sebagai masukan guna penyempurnaan lebih lanjut.

b)

Ditajenad. (1)

Perencanaan. (a) Menginventarisir data personel yang akan diberhentikan dengan hormat dua tahun sebelumnya. (b) Meneliti data administrasi personel prajurit yang bersangkutan. (c) Merencanakan perkiraan personel yang akan diberhentikan dengan hormat setiap triwulan.

(2)

Persiapan. (a) Meneliti ulang data administrasi personel prajurit yang bersangkutan dan melaporkan hasil pengecekan data autentik personel Pamen dan Pati di Ditajenad kepada Kasad U.p. Aspers. (b) Menyiapkan persyaratan administrasi yang diperlukan dalam rangka pemberian MPP dan/atau pemberhentian dengan hormat.

110

(3)

Pelaksanaan. (a) Atas nama Kasad menerbitkan Kep definitif  tentang pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan bagi Ba/Ta. (b) Atas nama Kasad menerbitkan Kep definitif  tentang pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan karena meninggal dunia. (c) Atas nama Kasad menerbitkan Kep tentang pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan bagi Ba/Ta yang mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya. (d) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum pemberhentian dengan hormat, atas dasar Kep pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan, atas nama Kasad menerbitkan Kep pemberian hak rawatan purna dinas bagi Pati.

4)

Pengakhiran. (a) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengakhiran dinas keprajuritan kepada Kasad U.p.  Aspers setiap triwulan. (b) Menghimpun dan menyimpan data administrasi personel pengakhiran dinas keprajuritan sebagai data autentik bila sewaktu-waktu diperlukan. (c) Mengevaluasi hasil kegiatan pengakhiran dinas keprajuritan sebagai masukan guna penyempurnaan lebih lanjut.

2)

Tingkat Kotama/Balakpus. a)

Perencanaan. (1) Menginventarisir data personel yang akan diberhentikan dengan hormat dua tahun sebelumnya. (2) Meneliti bersangkutan.

data

administrasi

personel

(3) Merencanakan perkiraan personel diberhentikan dengan hormat setiap triwulan. b)

prajurit

yang

yang

akan

Persiapan. (1) Meneliti ulang data administrasi personel prajurit yang bersangkutan.

111

(2) Menerbitkan surat pemberitahuan tentang waktu MPP dan/atau pemberhentian dengan hormat bagi Letda sampai dengan Kolonel serta kelengkapan administrasi yang harus disiapkan dalam rangka pemberhentian dengan hormat selambat-lambatnya enam bulan sebelum MPP dan/atau pemberhentian dengan hormat. (3) Menyiapkan persyaratan administrasi yang diperlukan dalam rangka pemberian MPP dan/atau pemberhentian dengan hormat. c)

Pelaksanaan. (1) Selaku PDW atas nama Kasad menerbitkan Kep Sementara tentang pemberian MPP dan/atau pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan : (a) Bagi Ba/Ta selambat-lambatnya enam bulan sebelum MPP dan/atau pemberhentian dengan hormat. (b) Bagi Pama selambat-lambatnya enam bulan sebelum MPP dan/atau pemberhentian dengan hormat. (c) Bagi Kolonel ke bawah yang meninggal dunia selambat-lambatnya satu bulan sesudah meninggal dunia. (2) Mengusulkan Kep Definitif pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan kepada Kasad U.p. Dirajenad bagi Ba/Ta selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sebelum MPP dan/atau pemberhentian dengan hormat. (3) Mengusulkan Kep Pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan kepada Kasad U.p. Dirajenad bagi Ba/Ta yang mengakhiri/diakhiri ikatan dinas keprajuritannya selambat-lambatnya tiga bulan sebelum MPP dan/atau pemberhentian dengan hormat. (4) Mengusulkan keputusan Definitif pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan kepada Kasad U.p. Aspers bagi Pama selambat-lambatnya 11 (sebelas) bulan sebelum MPP dan/atau pemberhentian dengan hormat. (5) Mengusulkan MPP dan/atau pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan pada Kasad U.p. Aspers. (a) Bagi Mayor dan Letkol selambat-lambatnya 10 (sepuluh) bulan sebelum MPP dan/atau pemberhentian dengan hormat.

112

(b) Bagi Kolonel selambat-lambatnya sembilan bulan sebelum MPP dan/atau pemberhentian dengan hormat. (6) Mengusulkan pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan bagi Letda sampai dengan Kolonel yang meninggal dunia kepada Kasad U.p. Aspers selambatlambatnya satu bulan sesudah dinyatakan meninggal dunia. (7) Atas dasar surat keputusan/surat perintah MPP dan/atau pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan dengan hormat dari dinas keprajuritan menerbitkan surat perintah pelaksanaan MPP dan/atau pemberhentian dengan hormat kepada yang bersangkutan. (8) Atas dasar surat keputusan pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan, selaku PDW atas nama Kasad menerbitkan Kep pemberian hak rawatan purna dinas bagi Kolonel ke bawah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pemberhentian dengan hormat. d)

Pengakhiran. (1) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengakhiran dinas keprajuritan Kasad U.p. Aspers setiap triwulan. (2) Menghimpun dan menyimpan data administrasi personel pengakhiran dinas keprajuritan sebagai data autentik bila sewaktu-waktu diperlukan. (3) Mengevaluasi hasil kegiatan pengakhiran dinas keprajuritan sebagai masukan guna penyempurnaan lebih lanjut.

3)

Tingkat Satuan. a)

Perencanaan. (1) Menginventarisir data personel yang akan diberhentikan dengan hormat dua tahun sebelumnya. (2) Meneliti bersangkutan.

data

administrasi

personel

(3) Merencanakan perkiraan personel diberhentikan dengan hormat setiap triwulan. b)

prajurit

yang

yang

akan

Persiapan. (1) Meneliti ulang data administrasi personel prajurit yang bersangkutan.

113

(2) Menerbitkan surat pemberitahuan tentang waktu MPP dan/atau pemberhentian bagi Ba/Ta serta kelengkapan administrasi yang harus disiapkan dalam rangka pemberhentian dengan hormat selambat-lambatnya enam bulan sebelum MPP dan/atau pemberhentian dengan hormat. (3) Menyiapkan persyaratan administrasi yang diperlukan dalam rangka pemberian MPP dan/atau pemberhentian dengan hormat. c)

Pelaksanaan. (1) Mengusulkan MPP dan/atau pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan kepada Pang/Gub/Dan/Ka Kotama/Balakpus : (a) Bagi Ba/Ta selambat-lambatnya 13 (tiga belas) bulan sebelum MPP dan/atau pemberhentian dengan hormat. (b) Bagi Pama selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sebelum MPP dan/atau pemberhentian dengan hormat. (c) Bagi Mayor dan Letkol selambat-lambatnya 11 (sebelas) bulan sebelum MPP dan/atau pemberhentian dengan hormat. (2) Atas dasar keputusan/surat perintah MPP dan/atau pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan menerbitkan surat perintah pelaksanaan MPP dan/atau pemberhentian dengan hormat kepada yang bersangkutan. (3) Atas dasar keputusan pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan mengusulkan hak perawatan kepada Pang/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus disertai kelengkapan bahan administrasi.

d)

Pengakhiran. (1) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengakhiran dinas keprajuritan kepada Pang/Gub/Dan/Dir/Ka Kotama/ Balakpus setiap triwulan. (2) Menghimpun dan menyimpan data administrasi personel pengakhiran dinas keprajuritan sebagai data autentik bila sewaktu-waktu diperlukan. (3) Mengevaluasi hasil kegiatan pengakhiran dinas keprajuritan sebagai masukan guna penyempurnaan lebih lanjut.

114

b.

Kegiatan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat. 1)

Tingkat Mabesad. a)

Perencanaan. (1) Menginventarisir data personel yang akan diberhentikan dengan tidak hormat. (2) Meneliti bersangkutan.

b)

data

administrasi

personel

prajurit

yang

Persiapan. (1) Meneliti ulang data administrasi personel prajurit yang bersangkutan. (2) Meneliti kelengkapan administrasi dalam pemberhentian dengan tidak hormat, antara lain putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, pendapat DKP (bagi Perwira), dan saran staf (bagi Ba/Ta). (3) Menyiapkan persyaratan administrasi yang diperlukan dalam rangka pemberhentian dengan tidak hormat.

c)

Pelaksanaan. (1) Menerbitkan surat keputusan tentang pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan bagi Ba/Ta. (2) Mengusulkan pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan bagi perwira selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan atau pendapat DKP kepada Panglima TNI disertai kelengkapan administrasi. (a) Putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan pidana tambahan pemecatan dari dinas keprajuritan. (b) Pendapat DKP bagi perwira untuk diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan. (3) Menerbitkan surat keputusan sementara pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan bagi Pama, Mayor  dan Letkol berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan pidana tambahan pemecatan dari dinas keprajuritan.

115

(4) Atas dasar surat keputusan pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan menerbitkan surat perintah pelaksanaan pemberhentian dengan tidak hormat bagi perwira. d)

Pengakhiran. (1) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan kepada Panglima TNI U.p. Aspers Panglima TNI setiap triwulan. (2) Menghimpun dan menyimpan data administrasi personel pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan sebagai data autentik bila sewaktu-waktu diperlukan. (3) Mengevaluasi hasil kegiatan pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan sebagai masukan guna penyempurnaan lebih lanjut.

2)

Tingkat Kotama/Balakpus. a)

Perencanaan. (1) Menginventarisir data personel yang akan diberhentikan dengan tidak hormat. (2) Meneliti bersangkutan.

b)

data

administrasi

personel

prajurit

yang

Persiapan. (1) Meneliti ulang data administrasi personel prajurit yang bersangkutan. (2) Meneliti kelengkapan administrasi dalam pemberhentian dengan tidak hormat, antara lain putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, pendapat DKP (bagi Perwira), dan saran staf (bagi Ba/Ta). (3) Menyiapkan persyaratan administrasi yang diperlukan dalam rangka pemberhentian dengan tidak hormat.

c)

Pelaksanaan. (1) Mengusulkan pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan, pendapat DKP, atau saran staf kepada Kasad U.p. Aspers disertai kelengkapan administrasi :

116

(a) Putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan pidana tambahan pemecatan dari dinas keprajuritan. (b) Pendapat DKP bagi perwira dan saran staf bagi Ba/Ta, untuk diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan bagi mereka yang tidak berdasarkan putusan peradilan maupun bagi yang telah memperoleh putusan pengadilan tanpa pidana tambahan pemecatan dari dinas keprajuritan. (2) Menerbitkan surat keputusan sementara pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan bagi Ba/Ta berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan pidana tambahan pemecatan dari dinas keprajuritan. (3) Atas dasar surat keputusan/surat perintah pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan menerbitkan surat perintah pelaksanaan pemberhentian dengan tidak hormat kepada yang bersangkutan. (4) Atas dasar surat keputusan pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan mengusulkan hak sementara hak santunan Nilai Tunai Asuransi dari Asabri dan Baltab dari BPTWP kepada Dirut PT. Asabri dan Ketua BPTWP disertai kelengkapan bahan administrasi. d)

Pengakhiran. (1) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan kepada Kasad U.p. Aspers setiap triwulan. (2) Menghimpun dan menyimpan data administrasi personel pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan sebagai data autentik bila sewaktu-waktu diperlukan. (3) Mengevaluasi hasil kegiatan pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan sebagai masukan guna penyempurnaan lebih lanjut.

3)

Tingkat Satuan. a)

Perencanaan. (1) Menginventarisir data personel yang akan diberhentikan dengan tidak hormat.

117

(2) Meneliti bersangkutan. b)

data

administrasi

personel

prajurit

yang

Persiapan. (1) Meneliti ulang data administrasi personel prajurit yang bersangkutan. (2) Meneliti kelengkapan administrasi dalam pemberhentian dengan tidak hormat, antara lain putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, pendapat DKP (bagi Perwira), dan saran staf (bagi Ba/Ta). (3) Menyiapkan persyaratan administrasi yang diperlukan dalam rangka pemberhentian dengan tidak hormat.

c)

Pelaksanaan. (1) Mengusulkan pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan, pendapat DKP, atau saran staf kepada Kotama/Balakpus disertai kelengkapan administrasi : (a) Putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan pidana tambahan pemecatan dari dinas keprajuritan. (b) Pendapat DKP bagi perwira dan saran staf bagi Ba/Ta, untuk diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan bagi mereka yang tidak berdasarkan putusan peradilan maupun bagi yang telah memperoleh putusan pengadilan tanpa pidana tambahan pemecatan dari dinas keprajuritan. (2) Atas dasar surat keputusan/surat perintah pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan menerbitkan surat perintah pelaksanaan pemberhentian dengan tidak hormat kepada yang bersangkutan. (3) Atas dasar surat keputusan pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan mengusulkan hak santunan Nilai Tunai Asuransi dari Asabri dan Baltab dari BP TWP kepada Kotama/Balakpus disertai kelengkapan bahan administrasi.

d)

Pengakhiran. (1) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan kepada Pang/Gub/Dan/Dir/Ka Kotama/Balakpus setiap triwulan.

118

(2) Menghimpun dan menyimpan data administrasi personel pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan sebagai data autentik bila sewaktu-waktu diperlukan. (3) Mengevaluasi hasil kegiatan pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan sebagai masukan guna penyempurnaan lebih lanjut. c.

Kegiatan Pemberhentian Prajurit Siswa. 1)

Tingkat Mabesad. a)

Perencanaan. (1) Menginventarisir data prajurit siswa golongan Perwira/ bintara/tamtama yang akan diberhentikan sebagai prajurit siswa. (2) Meneliti bersangkutan.

b)

data

administrasi

prajurit

siswa

yang

Persiapan. (1) Meneliti ulang data administrasi personel prajurit siswa yang bersangkutan. (2) Meneliti kelengkapan administrasi dalam pemberhentian sebagai prajurit siswa. (3) Menyiapkan persyaratan administrasi yang diperlukan dalam rangka pemberhentian sebagai prajurit siswa.

c)

Pelaksanaan. (1) Menerbitkan surat keputusan definitif pemberhentian sebagai prajurit siswa golongan bintara dan tamtama. (2) Menerbitkan surat perintah pelaksanaan pemberhentian sebagai prajurit siswa golongan perwira dan diterbitkan oleh Mabes TNI. (3) Atas dasar keputusan pemberhentian sebagai prajurit siswa menyalurkan biaya pengembalian ke daerah asal penerimaan yang bersangkutan kepada Dankodiklat/Pangdam/ Gub Akmil.

119

d)

Pengakhiran. (1) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pemberhentian sebagai prajurit siswa kepada Panglima U.p.  Aspers setiap pendidikan. (2) Menghimpun dan menyimpan data administrasi personel pemberhentian sebagai prajurit siswa sebagai data autentik bila sewaktu-waktu diperlukan. (3) Mengevaluasi hasil kegiatan pemberhentian sebagai prajurit siswa sebagai masukan guna penyempurnaan lebih lanjut.

2)

Tingkat Kotama/Balakpus. a)

Perencanaan. (1) Menginventarisir data prajurit siswa golongan Perwira/ bintara/tamtama yang akan diberhentikan sebagai prajurit siswa. (2) Meneliti bersangkutan.

b)

data

administrasi

prajurit

siswa

yang

Persiapan. (1) Meneliti ulang data administrasi personel prajurit siswa yang bersangkutan. (2) Meneliti kelengkapan administrasi dalam pemberhentian sebagai prajurit siswa. (3) Menyiapkan persyaratan administrasi yang diperlukan dalam rangka pemberhentian sebagai prajurit siswa.

c)

Pelaksanaan. (1) Menerbitkan surat keputusan sementara pemberhentian sebagai prajurit siswa golongan perwira/bintara/tamtama. (2) Mengusulkan surat keputusan definitif pemberhentian sebagai prajurit siswa : (a) Golongan perwira kepada Panglima TNI U.p.  Aspers Panglima TNI dengan tembusan Aspers Kasad. (b) Golongan bintara/tamtama kepada Kasad U.p.  Aspers dengan tembusan Aspers Kasum TNI.

120

(3) Atas dasar surat keputusan pemberhentian sebagai prajurit siswa mengusulkan biaya pengembalian ke daerah asal penerimaan yang bersangkutan kepada Kasad U.p.  Aspers. d)

Pengakhiran. (1) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pemberhentian sebagai prajurit siswa kepada Kasad U.p.  Aspers setiap pendidikan. (2) Menghimpun dan menyimpan data administrasi personel pemberhentian sebagai prajurit siswa sebagai data autentik bila sewaktu-waktu diperlukan. (3) Mengevaluasi hasil kegiatan pemberhentian sebagai prajurit siswa sebagai masukan guna penyempurnaan lebih lanjut.

3)

Tingkat Satuan Pendidikan (Pusdik/Rindam). a)

Perencanaan. (1) Menginventarisir data prajurit siswa golongan Perwira/ bintara/tamtama yang akan diberhentikan sebagai prajurit siswa. (2) Meneliti data administrasi personel prajurit siswa yang bersangkutan.

b)

Persiapan. (1) Meneliti ulang data administrasi personel prajurit siswa yang bersangkutan. (2) Meneliti kelengkapan administrasi dalam pemberhentian sebagai prajurit siswa. (3) Menyiapkan persyaratan administrasi yang diperlukan dalam rangka pemberhentian sebagai prajurit siswa.

c)

Pelaksanaan. (1) Mengusulkan pemberhentian prajurit siswa golongan perwira/bintara/tamtama kepada Dankodiklat/Pangdam/Gub  Akmil disertai kelengkapan administrasi. (2) Atas dasar surat keputusan sementara pemberhentian prajurit siswa menerbitkan surat perintah pelaksanaan pemberhentian sebagai prajurit siswa kepada yang bersangkutan.

121

(3) Atas dasar surat keputusan pemberhentian sebagai prajurit siswa mengusulkan biaya pengembalian ke daerah asal penerimaan yang bersangkutan kepada Dankodiklat/ Pangdam/Gub Akmil. d)

Pengakhiran. (1) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pemberhentian sebagai prajurit siswa kepada Dankodiklat/ Pangdam/Gub Akmil setiap pendidikan. (2) Menghimpun dan menyimpan data administrasi personel pemberhentian sebagai prajurit siswa sebagai data autentik bila sewaktu-waktu diperlukan. (3) Mengevaluasi hasil kegiatan pemberhentian sebagai prajurit siswa sebagai masukan guna penyempurnaan lebih lanjut.

d.

Kegiatan Pengurusan Pensiun Prajurit. 1)

Perencanaan. a)

Tingkat Pusat. (1) Membuat daftar nominatif Pati yang akan dipensiunkan dengan dasar Keputusan Presiden Republik Indonesia. (2) Menyiapkan data autentik untuk menguji kebenaran DCPP/DCPPW/DCPPD/DCPT yang diterima dari Kotama/ Balakpus.

b)

Tingkat Kotama/Balakpus. (1) Membuat daftar nominatif prajurit yang akan dipensiunkan mulai pangkat Prada sampai dengan Kolonel. (2) Menyiapkan data autentik untuk menguji kebenaran DCPP/DCPPW/DCPPD/DCPT yang diterima dari Satminkal.

c)

Tingkat Satminkal. (1)

Membuat daftar nominatif prajurit yang dipensiunkan.

(2) Membuat surat pemberitahuan/permintaan kelengkapan administrasi pensiun serta menyampaikan DCPP/DCPPW/ DCPPD/DCPT untuk dikirim kepada yang bersangkutan.

122

2)

Persiapan. a)

Tingkat Pusat. (1) Menyiapkan dosir prajurit yang benar, lengkap, absah dan mutakhir. (2) Menerima dan menginventarisasi usul pensiun dari PDW khusus pangkat Pati. (3) Koordinasi dengan Mabesad pemberitahuan Pati ke Presiden.

b)

tentang

usul

Tingkat Kotama/Balakpus. (1) Menyiapkan dosir prajurit yang benar, lengkap, absah dan mutakhir. (2) Menyiapkan surat pemberitahuan pensiun prajurit satu tahun sebelum pelaksanaan pensiun.

kepada

(3) Menerima usul dari Satminkal serta meneliti dan mencocokan data pada DCPP/DCPPW/DCPPD/DCPT sesuai dengan data autentik pada dosir yang bersangkutan. (4) Menyiapkan surat usul ke Dirajenad yang bukan menjadi kewenangan PDW. c)

Tingkat Satminkal. (1) Menyiapkan dosir personel yang benar, lengkap, absah dan mutakhir. (2) Menerima DCPP/DCPPW/DCPPD/DCPT kelengkapan bahan administrasi dari yang bersangkutan.

dan

(3) Meneliti/mencocokan data dalam DCPP/DCPPW/ DCPPD/DCPT dengan data autentik pada dosir prajurit yang bersangkutan. (4) 3)

Menyiapkan surat usul kepada PDW.

Pelaksanaan. a)

Tingkat Pusat. (1) Meneliti dengan data bersangkutan.

kebenaran autentikasi

DCPP/DCPPW/DCPPD/DCPT dalam dosir prajurit yang

123

(2) Melaksanakan verifikasi terhadap keputusan pensiun/ tunjangan sebagai pensiun, tunjangan bersifat pensiun dan tunjangan yang telah diterbitkan. (3) Menerbitkan keputusan pensiun prajurit berdasarkan UU 6/1966 khusus pangkat Pati. (4) Pendistribusian salinan keputusan pensiun/tunjangan kepada : (a)

Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan.

(b)

Dirjen Anggaran Departemen Keuangan.

(c) Dirut PT. Asabri (Persero)/Dirut PT. Taspen (Persero). (d) Kepala Perumahan.

b)

Badan

Pengelola

Tabungan

Wajib

(e)

Kesatuan asal.

(f)

Kepala Kantor Cabang PT. Asabri (Persero).

(g)

Yang bersangkutan.

Tingkat Kotama/Balakpus. (1) Menilai kebenaran DCPP/DCPPW/DCPPD/DCPT dengan data autentik dalam dosir. (2) Mengirimkan usul pensiun/tunjangan sebagai pensiun tunjangan bersifat pensiun dan tunjangan yang merupakan kewenangan tingkat pusat. (3) Menerbitkan keputusan pensiun prajurit berdasarkan UU 6/1966 dan tunjangan prajurit yang meninggal dunia dalam dinas aktif berdasarkan PP 36/1968. (4) Pendistribusian salinan keputusan pensiun/tunjangan kepada : (a)

Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan.

(b)

Dirjen Anggaran Departemen Keuangan.

(c) Dirut PT. ASABRI (Persero)/Dirut PT. TASPEN (Persero). (d) Kepala Perumahan.

Badan

Pengelola

Tabungan

Wajib

124

(e)

Kesatuan asal.

(f)

Kepala Kantor Cabang PT. ASABRI (Persero).

(g)

Yang bersangkutan.

(5) Mengirimkan keputusan pensiun/tunjangan sebagai pensiun, tunjangan bersifat pensiun dan tunjangan kepada Dirajenad untuk verifikasi. c) Tingkat Satminkal. Mengirimkan usul pensiun prajurit 6 (enam) bulan sebelum pensiun terhitung mulai bulan (TMB) pensiun kepada Kaajen Kotama/Balakpus dengan melampirkan DCPP/ DCPPW/DCPPD/ DCPT, Pasfoto 4 x 6 cm hitam putih/berwarna untuk prajurit memakai PDH dan istrinya memakai PSK masingmasing 8 lembar pakaian PDH dan persyaratan administrasi lainnya yang dibutuhkan sesuai ketentuan. 4)

Pengakhiran. a) Mengadakan evaluasi tentang pengurusan pensiun prajurit untuk tingkat Pusat, Kotama/Balakpus dan Satminkal. b) Membuat laporan tentang pengurusan  Angkatan Darat ke tingkat yang lebih tinggi.

e.

pensiun

prajurit

Kegiatan Pengurusan Pensiun Warakawuri/Duda Purnawirawan. 1)

Perencanaan. a)

b)

c)

Tingkat Pusat. (1)

Menyiapkan data autentik (dosir purnawirawan).

(2)

Menerima dan memproses usul dari kantor bayar.

Tingkat Daerah. (1)

Menyiapkan data autentik (dosir purnawirawan).

(2)

Menerima dan memproses usul dari kantor bayar.

Kantor Bayar. (1) Menghimpun perorangan.

dan

meneliti

bahan

administrasi

(2) Membuat surat pemberitahuan tentang kelengkapan bahan administrasi yang harus dipenuhi.

125

2)

Persiapan. a)

Tingkat Pusat. (1) (1) Meneli Meneliti ti keben kebenara aran n bahan bahan admin administ istra rasi si denga dengan n dosir  dosir  yang bersangkutan. (2) (2) Meng Mengir irim imka kan n sura suratt pemb pember erit itah ahua uan n apab apabil ila a terd terdap apat at kekurangan bahan administrasi. (3)

b)

Meny enyiap iapkan kan kon konsep sep Ke Keputusa tusan n.

Tingkat Daerah. (1) (1) Meneli Meneliti ti keben kebenara aran n bahan bahan admin administ istra rasi si denga dengan n dosir  dosir  yang bersangkutan. (2) (2) Meng Mengir irim imka kan n sura suratt pemb pember erit itah ahua uan n apab apabil ila a terd terdap apat at kekurangan bahan administrasi. (3)

c)

Meny enyiap iapkan kan kon konsep sep Ke Keputusa tusan n.

Kantor Bayar. (1) (1) Meny Menyia iapk pkan an bah bahan an admi admini nist stra rasi si pens pensiu iun n warak warakaw awur uri/ i/ duda purnawirawan prajurit Angkatan Darat. (2)

Menyiapkan su surat rat us usul ke ke. (a) (a) Dita Ditaje jena nad d bag bagii yan yang g ter terke kena na pera peratu tura ran n UU RI No. 2 tahun 1959. (b) (b) Ajen Ajenda dam m bag bagii yan yang g terk terken ena a pera peratu tura ran n UU RI No. 6 tahun 1966.

3)

Pelaksanaan. a)

Tingkat Pusat. (1) (1) Mene Menerb rbit itka kan n kepu keputu tusa san n pens pensiu iun n wara waraka kawu wuri ri/d /dud uda/ a/ tunjangan anak yatim/piatu dan anak yatim-piatu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1959 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1951. (2) Melaks laksan ana akan kan pen pendis distrib tribu usian ian pensiun warakawuri/duda warakawuri/ duda kepada :

salina linan n

kep keputusa tusan n

(a) (a)

Ketu Ketua a Bada Badan n Peme Pemeri riks ksa a Keua Keuan ngan gan.

(b) (b)

Dirj Dirjen en Angg Anggar aran an Dep Depar arte teme men n Keua Keuang ngan an..

126

(c) (c) Diru Dirutt PT. PT. Asab Asabri ri (Pe (Pers rser ero) o)/D /Dir iru ut PT. PT. Tasp Taspen en (Persero). (d) (d) Kaaj Kaajen en Kota Kotama ma dima dimana na wara waraka kawu wuri ri/d /dud uda a yang yang bersangkutan berdomisili. (e) (e) Kepa Kepala la Kant Kantor or Caba Cabang ng PT PT.. Tas Taspe pen n (Pe (Pers rser ero) o)/P /PT. T.  Asabri (Persero). (Persero). (f) b)

Yang bersangkutan.

Tingkat Daerah. (1) (1) Mene Menerb rbit itka kan n kepu keputu tusa san n pens pensiu iun n wara waraka kawu wuri ri/d /dud uda/ a/ tunjangan anak yatim/piatu dan anak yatim-piatu berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1966 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1968. (2) (2) Mela Melaks ksan anak akan an pen pendi dist stri ribu busi sian an pensiun/tunjangan pensiun/tunjangan kepada :

sal salin inan an

kep keput utus usan an

(a) (a)

Ketu Ketua a Bada Badan n Peme Pemeri riks ksa a Keua Keuan ngan gan.

(b) (b)

Dirj Dirjen en Angg Anggar aran an Dep Depar arte teme men n Keua Keuang ngan an..

(c) (c)

Diru Dirutt PT. PT. Asab Asabri ri (Per (Perse sero ro)/ )/PT PT.. Tasp Taspen en (Per (Perse sero ro). ).

(d) (d)

Dira Diraje jena nad d (Tem (Tembu busa san n kepu keputu tusa san n untu untuk k veri verifi fika kasi si). ).

(e) (e) Kepa Kepala la Kant Kantor or Caba Cabang ng PT PT.. Asa Asabr brii (Pe (Pers rser ero) o)/P /PT. T. Taspen (Persero). (f)

Yang bersangkutan.

c) Kant Kantor or Baya Bayar. r. Meng Mengir irim imka kan n usul usul pens pensiu iun n wara waraka kawu wuri ri/d /dud uda a kepada Dirajenad/Kaajendam disertai kelengkapan bahan administrasi. 4) Peng Penga akhir khiran an.. Kegi Kegiat atan an yang yang dilak ilaksa sana naka kan n tin ting gkat kat pus pusat at,, daer daerah ah dan dan kantor bayar sebagai berikut : a) Meng Mengad adak akan an eval evalua uasi si tent tentan ang g peng pengur urus usan an warakawuri/duda purnawirawan prajurit Angkatan Darat.

pens pensiu iun n

b) Memb Membua uatt lapo lapora ran n ten tenta tang ng peng pengur urus usan an warakawuri/duda purnawirawan prajurit Angkatan Darat.

pens pensiu iun n

127

18. 18.

Kegi Kegiat atan an Pen Pengu guru rusa san n Dosi Dosirr Pers Person onel el.. a.

Perencanaan. 1) Tingka Tingkatt Pusat Pusat.. Diraje Dirajena nad d diban dibantu tu Kasub Kasubdit ditbin bindos dospe pers rs meren merencan canaka akan n kebutuhan pengurusan dosir personel Angkatan Darat yang disesuaikan dengan jumlah personel yang diurus, rencana penambahan dan pemisahan baik baik perwira, perwira, bintara, bintara, tamtama tamtama maupun maupun PNS. 2) Tingkat Kotama/Balakpus. Pangkotama /Kabalakpus  /Kabalakpus merencanakan pengurusan dosir personel yang disesuaikan dengan jumlah personel yang diurus serta serta rencana penambahan penambahan dan pemisahan, pemisahan, baik tamtama, bintara, bintara, perwira, perwira, maupun maupun PNS di tingkat tingkat Kotama/Ba Kotama/Balakp lakpus. us. 3) Ting ingkat kat Satm Satmiinkal kal. Dan Dansatm satmiinkal kal mere meren ncan canakan kan kebu ebutuh tuhan pengurusan dosir personel yang disesuaikan dengan jumlah personel yang diurus serta serta rencana penambahan penambahan dan pemisahan, pemisahan, baik tamtama, bintara, bintara, perwira perwira maupun maupun PNS di tingkat tingkat Kotama Kotama Satminka Satminkal. l.

b.

Persiapan. 1) Ting Tingka katt Pusa Pusat. t. Untu Untuk k mend menduk ukun ung g pela pelaks ksan anaa aan n peng pengur urus usan an dosi dosir  r  personel perlu mempersiapkan prasarana dan sarana, disesuaikan dengan  jumlah dosir, dosir, adapun prasarana prasarana dan dan sarana sebagai sebagai berikut berikut : a)

Pras rasaran arana a.

Pra Prasara sarana na yang dipe iperlu rlukan kan antar tara lain lain :

(1)

Ruangan dosir.

(2)

Lemari dosir/ Roll o pact .

(3)

Filing Cabinet (lemari Cabinet  (lemari arsip).

(4)

Meja tulis.

(5)

Kursi.

(6)

Alsintor.

(7) (7)

Komp Kompu uter ter dan dan pera perang ngka katt pend penduk ukun ungn gnya ya..

(8)

Kapur barus.

(9)

Alat pe penyempr mprot in insekta. ta.

(10 (10)

Alat Alat pem pemad adam am keb kebak akar aran an..

(11)

Masker.

(12)

Sarung ta tangan.

128

(13)

Oto (eyfreon)/pakaian pengunjung dosir.

(14)

Jas lab/pakaian petugas dosir.

(15)

Alat penghisap debu.

(16)

Lemari kartu.

(17)

Mesin fotokopi.

(18)

Alat pengatur peredaran udara (aschaustfan).

(19)

Alat pendingin (air conditioner ).

(20)

Mesin laminating.

(21)

Faksimile.

(22)

Kaca pembesar.

(23)

Scanner .

(24) Hard elektronik)

disk

external,

CD/DVD

(penyimpanan

dosir 

b) Sarana. Sarana yang dibutuhkan untuk pengurusan dosir  sebagai berikut : (1)

Buku agenda (Bentuk A10-001).

(2)

Buku register prajurit (Bentuk A11-011).

(3)

Daftar isi dosir prajurit (Bentuk A11-013).

(4)

Map KIP (Bentuk A11-020).

(5) Buku peminjaman (Bentuk A10-004)

data

pegawai

PNS/Prajurit

(6)

Bon peminjaman data prajurit (Bentuk U11-237).

(7)

Kartu induk prajurit (Bentuk U11-230).

(8)

Sampul dosir prajurit (Bentuk U11-001).

(9)

Kartu petunjuk (Bentuk A11-012).

(10)

Buku induk prajurit (Bentuk U11-231).

129

2) Tingkat Kotama/Balakpus. Guna mendukung pelaksanaan pengurusan dosir personel, Kotama/Balakpus mempersiapkan prasarana dan sarana, disesuaikan dengan jumlah dosir, adapun prasarana dan sarana sebagai berikut : a) Prasarana. Adapun prasarana yang dibutuhkan Kotama/ Balakpus seperti yang tercantum di Ditajenad, dikurangi : (1)

Mesin laminating.

(2)

Faksimile.

(3)

Kaca pembesar.

(4)

Scanner .

b) Sarana. Sarana yang dibutuhkan untuk pengurusan dosir  Kotama/Balakpus, seperti di Ditajenad. 3) Tingkat Satminkal. Guna mendukung pelaksanaan pengurusan dosir  personel Dansatminkal menyiapkan prasarana dan sarana, disesuaikan dengan jumlah personel. Adapun prasarana dan sarana sebagai berikut : a) Prasarana. Adapun prasarana yang diperlukan di Satminkal seperti yang tercantum di Kotama/Balakpus dikurangi : (1)

Lemari kartu.

(2)

Mesin fotokopi.

(3)

Alat pengatur udara (aschaustfan).

(4)

Alat pendingin (air conditioner ).

b) Sarana. Sarana yang dibutuhkan untuk pengurusan dosir  Satminkal seperti yang tercantum di Kotama/Balakpus dikurangi kartu petunjuk (Bentuk A11-012B). c.

Pelaksanaan. 1) Tingkat Pusat. Setelah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk memudahkan penyimpanan, perawatan, dan penyajian, maka pelaksanaan kegiatan dosir disusun sebagai berikut : a) Pencatatan. menggunakan : (1)

Dokumen personel yang diterima dicatat dengan

Buku agenda.

(2) Buku register untuk mencatat data perorangan yang relatif tidak berubah.

130

(3) Kartu induk prajurit Angkatan Darat untuk mencatat data perorangan prajurit yang relatif berubah dan yang mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap keadaan prajurit yang bersangkutan. (4) Untuk dokumen autentik tertentu (foto depan, foto samping, KPI, akte kelahiran, lamaran, pengangkatan dan inpasing) dilaksanakan penyimpanan/ scan data pada komputer  untuk dijadikan dosir elektronik. b)

Penataan. (1) Dokumen autentik yang telah dicatat, ditata dengan maksud : (a) Data yang dicatat dalam buku register dan kartu induk prajurit sesuai dengan kenyataan. (b) Mudah dicocokkan dengan data hasil pengolahan komputer sesuai data personel perorangan yang disajikan oleh Disinfolahtad.  Apabila ditemukan data yang berbeda dilakukan tindakan sebagai berikut : i) Data dari Disinfolahtad lebih mutakhir, daripada yang ada di dosir maka diminta kekurangan dokumen autentik atas nama prajurit yang bersangkutan ke Badan pembuat produk. ii) Data dari Disinfolahtad tidak mutakhir  maka dicatat dan dilaporkan ke satuannya atau ke Disinfolahtad sesuai dengan data mutakhir  dari dosir yang bersangkutan. iii) Data dari Disinfolahtad dengan dosir yang bersangkutan berbeda, misalnya perbedaan tanggal lahir, maka untuk kebenarannya dicocokkan dengan data yang ada di Ditajenad. (2) Pelaksanaan penataan dokumen autentik di dalam sampul dosir disusun menurut urutan waktu penerimaan, sesuai dengan yang tercantum dalam daftar isi dosir personel.

c)

Penyimpanan. (1) Dosir personel dimasukkan dalam sampul dan disimpan di lemari/rak dosir agar terjamin keamanan, kerahasiaan dan terhindar dari segala sesuatu yang merugikan. Penyimpanan diatur sebagai berikut :

131

(a) Dokumen autentik dimasukkan dalam sampul dosir. (b) Semua dokumen yang akan dimasukkan ke dalam sampul dosir, dibubuhi cap “khusus untuk dosir”. (c) Sampul dosir personel disusun menurut golongan pangkat/NRP/NIP satuan disimpan dalam lemari dosir. (d) Kartu induk personel dimasukkan dalam map kartu induk personel, disusun menurut golongan pangkat NRP/NIP serta disimpan dalam lemari. (2) Dosir Elektronik untuk dokumen autentik data awal (foto, KPI, akte kelahiran, pengangkatan, surat lampiran dan Inpassing) disimpan dalam Hardisk Servers/Hardisk external. d) Pemeliharaan. Prasarana dan sarana dosir dipelihara setiap saat, agar data autentik tetap terawat dengan baik, kegiatan pemeliharaan meliputi : (1)

Penyedotan debu secara berkala.

(2) Penyemprotan anti insekta dan pemberian kapur barus secara periodik. (3) Sirkulasi/pergantian memadai. (4)

udara

dan

penerangan

cukup

Anti virus untuk komputer secara periodik.

e) Penyajian Data Personel. Badan pelaksana pengurusan dosir personel Ditajenad berperan sebagai badan yang dapat menyajikan data personel secara cepat, benar, lengkap, absah dan mutakhir untuk kepentingan pengacaraan personel, kenaikan pangkat, sidang jabatan dan pensiun. f)

Penilaian dan Pemisahan. (1) Bagian pengurusan dosir dalam dinas menilai/ memisahkan dosir personel yang telah diberhentikan/pensiun dan memindahkan ke dosir purnadinas setelah diterbitkan Kep/Salinan Skep pemberhentian/pensiun. (2) Bagian pengurusan dosir purnadinas memisahkan dosir  yang telah pensiun selama 30 tahun sejak yang bersangkutan pensiun/diberhentikan.

132

(3) Dosir yang diterima dari Kotama/Balakpus digabung dengan dosir yang ada di Subditbindospers yang telah tersimpan selama 30 tahun sejak yang bersangkutan diberhentikan/pensiun untuk dinilai dan dinyatakan inaktif  kemudian dibuat pertelaan untuk dipindahkan ke Subditbinminu Ditajenad sebagai Badan Arsip III. (4) Dokumen yang tidak termasuk dalam daftar pertelaan dimusnahkan, tata cara pemusnahan sesuai dengan peraturan pemusnahan arsip. 2) Tingkat Kotama/Balakpus. Setelah tersedia prasarana dan sarana yang memadai untuk memudahkan penyimpanan, perawatan dan penyajian, maka pelaksanaan kegiatan dosir disusun sebagai berikut : a) Pencatatan. Mutasi personel yang diterima menurut urutan waktu oleh bagian pengurusan dosir dicatat dengan menggunakan : (1)

Buku agenda.

(2) Buku register untuk mencatat data perorangan yang relatif tidak berubah. (3) Kartu induk prajurit Angkatan Darat untuk mencatat data perorangan prajurit yang relatif berubah dan yang mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap keadaan prajurit yang bersangkutan. b)

Penataan. (1) Dokumen autentik yang telah dicatat, ditata dengan maksud agar : (a) Data yang dicatat dalam buku register dan kartu induk prajurit sesuai dengan kenyataan. (b) Mudah dicocokkan dengan data hasil pengolahan komputer sesuai dengan data personel perorangan yang disajikan oleh Disinfolahtad. Apabila ditemukan data yang berbeda, dilakukan tindakan sebagai berikut : i) Data dari Disinfolahtad lebih mutakhir, dimintakan kekurangan dokumen autentik atas nama prajurit yang bersangkutan ke Kotama/Balakpus yang bersangkutan. ii) Data dari Disinfolahtad tidak mutakhir  dicatat dan dilaporkan ke Disinfolahtad sesuai dengan data mutakhir dari dosir yang bersangkutan.

133

iii) Data dari Disinfolahtad dengan dosir yang bersangkutan berbeda, misalnya perbedaan tanggal lahir, maka untuk kebenarannya dicocokkan dengan data yang ada di Ditajenad, selanjutnya data di Disinfolahtad dan Kotama/ Balakpus disesuaikan dengan data tersebut. (2) Pelaksanaan penataan dokumen autentik di dalam sampul dosir disusun menurut urutan waktu penerimaan, sesuai dengan yang tercantum dalam daftar isi dosir personel. c) Penyimpanan. Dosir personel setelah dimasukkan dalam sampul dosir dan disimpan di lemari/rak dosir agar terjamin keamanan, kerahasiaan dan terhindar dari segala sesuatu yang merugikan. Penyimpanan diatur sebagai berikut : (1)

Dokumen autentik dimasukkan dalam sampul dosir.

(2) Semua dokumen yang akan dimasukkan sampul dosir, dibubuhi cap “khusus untuk dosir”.

ke dalam

(3) Sampul dosir personel disusun menurut golongan pangkat/NRP, satuan, disimpan dalam lemari dosir. (4) Kartu induk personel dimasukkan dalam map kartu induk personel, disusun menurut golongan pangkat NRP serta disimpan dalam lemari. d) Pemeliharaan. Prasarana dan sarana dosir Kotama/Balakpus dipelihara setiap saat, agar data autentik tetap terawat dengan baik, kegiatan pemeliharaan meliputi : (1)

Penyedotan debu secara berkala.

(2) Penyemprotan anti insekta dan pemberian kapur barus secara periodik. (3) Sirkulasi/pergantian memadai.

udara

dan

penerangan

cukup

e) Penyajian Data Personel. Badan pelaksana pengurusan dosir  personel Kotama/Balakpus berperan sebagai badan yang dapat menyajikan data personel secara cepat, benar, lengkap, absah dan mutakhir untuk kepentingan pengacaraan personel dan pensiun. f)

Penilaian dan Pemisahan. (1) Bagian pengurusan dosir dalam dinas menilai/ memisahkan dosir personel yang telah diberhentikan/pensiun dan memindahkan ke dosir purnadinas setelah diterbitkan Kep/salinan pemberhentian/pensiun.

134

(2) Bagian pengurusan dosir Kotama/Balakpus purnadinas memisahkan dosir yang telah 30 tahun sejak yang bersangkutan pensiun/diberhentikan. (3) Dosir yang diterima dari Satminkal digabung dengan dosir yang tersimpan selama 30 tahun di Kotama/Balakpus sejak yang bersangkutan dinyatakan pensiun/diberhentikan kemudian dibuat surat pengiriman dosir dan dikirim ke Subditbinminu Ditajenad. (4) Dokumen yang tidak dikirim karena terdapat dokumen rangkap, tata cara pemusnahan sesuai dengan peraturan pemusnahan arsip. 3) Tingkat Satminkal. Setelah tersedianya prasarana dan sarana yang memadai untuk memudahkan pengurusan, maka pelaksanaan kegiatan dosir disusun sebagai berikut : a) Pencatatan. Mutasi personel yang diterima menurut urutan waktu oleh bagian pengurusan dosir dicatat dengan menggunakan : (1)

Buku agenda.

(2) Buku register untuk mencatat data perorangan yang relatif tidak berubah. (3) Kartu induk prajurit Angkatan Darat untuk mencatat data perorangan prajurit yang relatif berubah dan yang mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap keadaan Prajurit/PNS yang bersangkutan. b)

Penataan. (1) Dokumen autentik yang telah dicatat, supaya ditata dengan maksud agar : (a) Data yang dicatat dalam buku register dan kartu induk prajurit sesuai dengan kenyataan. (b) Mudah dicocokkan dengan data hasil pengolahan komputer sesuai dengan data personel perorangan yang disajikan oleh Disinfolahtad. (c) Apabila ditemukan data yang berbeda dilakukan tindakan sebagai berikut : i) Data dari Disinfolahtad lebih mutakhir, dimintakan kekurangan dokumen autentik atas nama Prajurit/PNS yang bersangkutan ke Satminkal yang bersangkutan.

135

ii) Data dari Disinfolahtad tidak mutakhir, dicatat dan dilaporkan ke Disinfolahtad sesuai dengan data mutakhir dari dosir yang bersangkutan. iii) Data dari Disinfolahtad dengan dosir yang bersangkutan berbeda, misalnya perbedaan tanggal lahir, maka untuk kebenarannya dicocokkan dengan data yang ada di Ditajenad, selanjutnya data di Disinfolahtad dan Satminkal disesuaikan dengan data tersebut. (2) Pelaksanaan penataan dokumen autentik di dalam sampul dosir disusun menurut urutan waktu penerimaan sesuai dengan yang tercantum dalam daftar isi dosir personel. c) Penyimpanan. Dosir personel setelah dimasukkan dalam sampul dosir dan disimpan di lemari/rak dosir agar terjamin keamanan, kerahasiaan dan terhindar dari segala sesuatu yang merugikan. Penyimpanan diatur sebagai berikut : (1)

Dokumen autentik dimasukkan dalam sampul dosir.

(2) Semua dokumen yang akan dimasukkan sampul dosir, dibubuhi cap “khusus untuk dosir”.

ke dalam

(3) Sampul dosir personel disusun menurut golongan pangkat/NRP satuan disimpan dalam lemari dosir. (4) Kartu induk personel dimasukkan dalam map kartu induk personel, disusun menurut golongan pangkat NRP/NIP serta disimpan dalam lemari. d) Pemeliharaan. Prasarana dan sarana dosir dipelihara setiap saat, agar data autentik tetap terawat dengan baik. Kegiatan pemeliharaan meliputi : (1)

Penyedotan debu secara berkala.

(2) Penyemprotan anti insekta dan pemberian kapur barus secara periodik. (3) Pengaturan sirkulasi/pergantian udara dan penerangan cukup memadai. e) Penyajian Data Personel. Badan pelaksana pengurusan dosir personel Satminkal berperan sebagai badan yang dapat menyajikan data personel secara cepat, benar, lengkap, absah dan mutakhir untuk kepentingan pengacaraan personel, kenaikan pangkat, sidang jabatan dan pensiun.

136

f)

Penilaian dan Pemisahan. (1) Bagian pengurusan dosir dalam dinas menilai/ memisahkan dosir personel yang telah diberhentikan/pensiun dan memindahkan ke dosir purnadinas setelah diterbitkan Skep pemberhentian/pensiun. (2) Bagian pengurusan dosir Purnadinas memisahkan dosir  yang telah tersimpan selama 30 tahun sejak yang bersangkutan pensiun/diberhentikan. (3) Satminkal membuat surat pengiriman dosir ke Purnadinas yang telah tersimpan selama 30 tahun sejak dinyatakan pensiun/diberhentikan, ke Kotama/Balakpus. (4) Dokumen yang tidak dikirim karena terdapat dokumen rangkap, tata cara pemusnahan sesuai dengan peraturan pemusnahan arsip.

d.

Pengakhiran. 1)

Tingkat Pusat (Ditajenad). a) Bagian pengurusan dosir Subditbindospers mengevaluasi kelengkapan dosir personel. b) Apabila isi dosir personel tidak lengkap, Kasubditbindospers membuat surat ke Kotama/Balakpus untuk dilengkapi. c) Kasubditbindospers membuat kepada Dirajenad.

2)

laporan pelaksanaan

tugas

Tingkat Kotama/Balakpus. a) Bagian Pengurusan Dosir mengevaluasi kelengkapan isi dosir  personel. b) Apabila ditemukan isi dosir yang tidak lengkap, Kotama/Balakpus membuat surat ke Satminkal untuk dilengkapi. c) Bagian pengurusan dosir membuat laporan pelaksanaan tugas pengurusan dosir kepada Pang, Dan, Dir, Ka Kotama/Balakpus.

3)

Tingkat Satminkal. a) Bagian pengurusan dosir mengevaluasi pelaksanaan pengurusan dosir dengan jalan mengecek kelengkapan isi dosir.

137

b) Apabila diketemukan isi dosir personel tidak lengkap, bagian pengurusan dosir minta kepada yang bersangkutan untuk melengkapi dosirnya. c) Bagian pengurusan dosir Satminkal pelaksanaan tugas kepada Dansatminkal.

membuat

laporan

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

19. Umum.  Agar penyelenggaraan pengurusan administrasi personel prajurit dapat berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang optimal, maka diperlukan adanya pengawasan dan pengendalian dari pembina LKT Ajudan Jenderal sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. Pengawasan dan pengendalian merupakan kegiatan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan pengurusan administrasi personel prajurit yang benar sehingga dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Tugas dan tanggung  jawab pengawasan dan pengendalian disesuaikan dengan tataran kewenangan sebagaimana ditetapkan dalam Buku Petunjuk Pembinaan Ajudan Jenderal. 20.

Pengawasan. a.

Tingkat Pusat. 1) Kasad. Menentukan dan menetapkan kebijakan terhadap pengawasan penyelenggaraan administrasi personel prajurit Angkatan Darat. 2) Aspers Kasad. Membantu Kasad dalam penyelenggaraan pengawasan penyelenggaraan administrasi personel prajurit Angkatan Darat. 3) Dirajenad. Menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi personel prajurit Angkatan Darat sesuai kewenangannya.

b.

Tingkat Kotama/Balakpus. 1) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka. Menentukan kebijakan terhadap pengawasan kegiatan administrasi personel prajurit di Kotama/Balakpus. 2) Aspers/Sekretaris/Dirbinlem. Menyelenggarakan dan melakukan pengawasan kegiatan administrasi personel prajurit di Kotama/Balakpus.

c. Tingkat Satuan. Dan/Ka Satuan menyelenggarakan dan melakukan pengawasan kegiatan administrasi personel prajurit di Satuannya.