b.pdf

KATA PENGANTAR

Manusia

membutuhkan

pendidikan

dalam

kehidupannya.

Pendidikan

merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat

pendidikan,

dan

ayat

(3)

menegaskan

bahwa

Pemerintah

mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undangundang.

Untuk

itu,

seluruh

komponen

bangsa

wajib

mencerdaskan

kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. Pendidi Pendidikan kan nasion nasional al mempunya mempunyaii

visi visi terwujudn terwujudnya ya sistem sistem pendidika pendidikan n

sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua

warga

negara

Indonesia

berkembang

menjadi

manusia

yang

berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu selalu berubah. berubah. Dengan Dengan visi visi pendi pendidik dikan an tersebu tersebut, t, pendidi pendidikan kan nasion nasional al memp mempun unya yaii akuntabilitas

misi misi

sala salah h

lembaga

satu satuny nya a

pendidikan

meni mening ngka katk tkan an sebagai

pusat

kepr keprof ofes esio iona nala lan n

dan

pembudayaan

ilmu

pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional nasional dan global. Salah satu dari 8 standar tersebut adalah Standar Nasional Pendidikan yang bertujuan untuk menjamin: (a) perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan berdasarkan prinsipprinsip prinsip

penil penilaian aian,,

(b) (b)

pelaksa pelaksanaa naan n

penilai penilaian an

pesert peserta a

didik didik

secara secara

professional, terbuka, edukatif, efektif, efisien, dan sesuai dengan konteks sosial budaya; dan (c) pelaporan hasil penilaian peserta didik secara objektif, akuntabel, dan informatif. Namun pada kenyataannya masih banyak sekolah yang belum memenuhi tujuan penilaian seperti standar yang telah ditetapkan.

Panduan Pelaksanaan Pelaksanaan Uji Kompetensi Kompetensi Keahlian Keahlian SMK Tahun Pelajaran Pelajaran 2017/2018

|i

Penilaian Penilaian akhir dalam rangka rangka menentukan menentukan capaian kompetensi kompetensi bagi siswa siswa SMK dilaksanakan dilaksanakan dalam bentuk bentuk Uji Uji Kompetensi Kompetensi Keahlian Keahlian (UKK). (UKK). Hasil UKK dari peserta didik akan menjadi indikator ketercapaian standar kompetensi lulusan lulusan dan pemberia pemberian n sertifi sertifikat kat kompeten kompetensi, si, sedangk sedangkan an bagi stakeh stakehold older er akan dijadikan sebagai informasi atas kompetensi yang dimiliki si calon tenaga kerja, untuk itu diperlukan perangkat dan mekanisme untuk memperkuat pengakuan dari pihak stakeholder . Materi uji pada UKK disusun berdasarkan jenjang kompetensi lulusan SMK pada Kerangka Kerangka Kualifikasi Kualifikasi Nasional Nasional Indonesia, Indonesia, okupasi nasional, nasional, skema klaster dan paspor keterampilan (Skill (Skill Passport ). UKK diran iranc cang ang dalam alam bentuk bentuk Ujian Ujian Teori Teori Kejurua Kejuruan n (tes (tes tertuli tertulis) s) dan dan Prakti Praktik k Kejuru Kejuruan an berbent berbentuk uk proj projek ek yang ang dilak dilaksa san nakan akan sec secara ara indi indivi vidu dual al.. Teori eori Kej Kejurua uruan n mengu menguku kurr pemaham pemahaman an peserta peserta didik didik terhad terhadap ap landas landasan an pengetah pengetahuan uan di samping samping untuk menguji analisis, daya nalar dan penyelesaian masalah, sedangkan Praktik Kejuruan mengukur kemampuan peserta uji dalam mengerjakan sebuah tugas atau membuat suatu produk sesuai tuntutan standar kompetensi. Pedom Pedoman an ini ini diha diharap rapkan kan menj menjadi adi acuan acuan umum umum bagi bagi para para pihak pihak yang yang terl terlib ibat at dalam dalam Penyel Penyelengg enggaraa araan n UKK tahun tahun pelajar pelajaran an 2017/201 2017/2018. 8.

ii |

Panduan Pelaksanaan Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian Keahlian SMK Tahun Pelajaran Pelajaran 2017/2018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................................i DAFTAR ISI ................................................................................................ iii BAB I PENGERTIAN DAN ACUAN NORMATIF .............................................. 1 A. Pengertian ....................................................................................... 1 B. Acuan Normatif................................................................................ 3 BAB II TUJUAN DAN SASARAN ...................................................................5 A. Tujuan............................................................................................. 5 B. Sasaran ........................................................................................... 5 A. Bentuk Uji Kompetensi Keahlian...................................................... 7 B. Perangkat Uji Kompetensi Keahlian ................................................. 7 BAB IV PESERTA UJI DAN SMK PELAKSANA UJI KOMPETENSI KEAHLIAN 9 A. Hak dan Kewajiban Peserta UKK...................................................... 9 B. Persyaratan Peserta UKK .................................................................9 C. Pendaftaran Peserta UKK ............................................................... 10 D. SMK Pelaksana UKK ...................................................................... 10 BAB V PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN .......................................................................................... 11 A. Model Pelaksanaan UKK ................................................................ 11 B. Penggandaan dan Pengiriman ........................................................ 11 C. Verifikasi Tempat Uji Kompetensi................................................... 12 D. Asesor/Penguji .............................................................................. 13 E. Mekanisme Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian ......................... 14 F. Pelaksanaan Ujian Kompetensi Keahlian........................................15 G. Penilaian dan Penskoran Uji Kompetensi Keahlian......................... 16 BAB VI KRITERIA KELULUSAN DAN PENERBITAN SERTIFIKAT ................ 18

Panduan Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian SMK Tahun Pelajaran 2017/2018

| iii

A. Kriteria Kelulusan ..........................................................................18 B. Penerbitan Sertifikat Kompetensi ...................................................19 BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI .....................................................20 BAB VIII BIAYA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN ...................21 Daftar Nama dan Kode Kompetensi Keahlian SMK Uji Kompetensi Keahlian Tahun Pelajaran 2017/2018 ...............................................................22

iv |


BAB I PENGERTIAN DAN ACUAN NORMATIF

A. Pengertian Dalam Pedoman Penyelenggaran Uji Kompetensi Keahlian ini yang dimaksud dengan: 1. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah; 2. Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut USBN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi siswa yang dilakukan sekolah untuk seluruh mata pelajaran dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar, kecuali mata pelajaran Muatan Lokal (Mulok); 3. Uji Kompetensi Keahlian yang selanjutnya disebut UKK bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada level tertentu sesuai kompetensi keahlian yang ditempuh di SMK; 4. Uji kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan apakah seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi tertentu; 5. Kisi-kisi UKK adalah acuan untuk mengembangkan dan merakit naskah soal UKK yang disusun berdasarkan kriteria pencapaian kualifikasi, okupasi, skema klaster, sesuai kurikulum yang berlaku; 6. Nama dan Kodefikasi Kompetensi Keahlian yang diujikan sesuai Surat Keputusan

Direktur

Jenderal

Manajemen

Pendidikan

Dasar

dan

Menengah Nomor 251/C/KEP/MN/2008 tertanggal 22 Agustus 2008 tentang

Spektrum

Keahlian

Pendidikan

Menengah

Kejuruan


dan

|1

Keputusan

Direktur

Jenderal

Pendidikan

Menengah

Nomor

7013/D/KP/2013 tentang Spektrum Keahlian Menengah Kejuruan; 7. Pelaksana Pendidikan

Ujian dan

Tingkat

Pusat

Kebudayaan

adalah

yang

bagian

memiliki

dari

Kementerian

kewenangan

untuk

mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan UKK; 8. Pelaksana Ujian Tingkat Provinsi adalah bagian dari Dinas Pendidikan Provinsi yang memiliki kewenangan untuk mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan UKK; 9. Pelaksana Pendidikan

Ujian yang

Satuan

Pendidikan

memiliki

adalah

kewenangan

bagian

untuk

dari

Satuan

mengoordinasikan

persiapan dan pelaksanaan UKK; 10. Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disingkat TUK adalah tempat kerja dan/atau lembaga yang dapat memberikan fasilitas pelaksanaan uji kompetensi; 11. Asesor atau Penguji adalah seseorang yang memiliki kewenangan dan memenuhi persyaratan untuk melakukan dan/atau menilai hasil capaian kompetensi peserta uji; 12. Sertifikat uji kompetensi adalah bukti pengakuan tertulis atas capaian kompetensi

pada

kualifikasi

tertentu

yang

diberikan

oleh

SMK

terakreditasi yang bekerjasama dengan institusi pasangan; 13. Institusi pasangan adalah dunia usaha/dunia industri sebagai mitra sekolah yang berbentuk badan usaha atau usaha perseorangan; 14. Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan tertulis atas penguasaan kompetensi kerja pada jenis profesi tertentu yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi; 15. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disebut LSP adalah lembaga pelaksana sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari BNSP; 16. Skema Sertifikasi adalah paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang.

2|


B. Acuan Normatif Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahian (UKK) ini berlandaskan pada peraturan perundangan sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

4496)

sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157); 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Peraturan

Presiden

Nomor

14

Tahun

2015

tentang

Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 15); 6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;


|3

8. Peraturan BNSP Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi bagi lulusan SMK; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan.

4|


BAB II TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) bertujuan untuk : 1. Mengukur

pencapaian kompetensi

peserta

didik

SMK

yang

telah

menyelesaikan proses pembelajaran sesuai kompetensi keahlian yang ditempuh; 2. Memfasilitasi peserta didik SMK yang akan menyelesaikan pendidikannya untuk kelulusan dari satuan pendidikan; 3. Mengoptimalkan pelaksanaan sertifikasi kompetensi yang berorientasi pada capaian kompetensi lulusan SMK sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau okupasi atau klaster atau paspor keterampilan (skill passport ); 4. Memfasilitasi kerjasama SMK dengan dunia usaha/industri dalam rangka pelaksanaan Uji Kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

B. Sasaran Sasaran yang akan dicapai dalam Pelaksanaan UKK ini adalah: 1. Terlaksananya proses penilaian bagi seluruh peserta didik SMK kelas 12 atau kelas 13 melalui serangkaian kegiatan uji kompetensi yang dilaksanakan secara efektif, efisien, dan terukur. 2. Terlaksananya proses penilaian bagi peserta didik SMK kelas 10 dan kelas 11 dalam rangka sertifikasi kompetensi untuk skema klaster atau paspor keterampilan (skill passport ).


|5

3. Diterbitkannya sertifikat uji kompetensi bagi seluruh peserta uji yang dinyatakan kompeten sesuai jenis kompetensi/paket keahlian yang ditempuh.

6|


BAB III BENTUK DAN PERANGKAT UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

A. Bentuk Uji Kompetensi Keahlian Bentuk UKK tahun pelajaran 2017/2018 untuk kelas 12 dan 13, ditetapkan sebagai berikut: 1. Ujian

Praktik

Kejuruan

berbentuk

proyek/penugasan

yang

diselenggarakan SMK bekerjasama dengan Institusi pasangan; 2. Uji

Kompetensi

dengan

ruang

lingkup

skema

sertifikasi

yang

diselenggarakan SMK bekerja sama dengan LSP yang telah mendapatkan lisensi dari BNSP; 3. Ujian Teori Kejuruan berbentuk tes tertulis yang dilaksanakan dalam Ujian Nasional dengan 2 (dua) media yaitu ujian berbasis kertas (paper based test ) dan ujian berbasis komputer (computer based test ). Ujian Teori Kejuruan diatur lebih lanjut dalam Prosedur Operasional Standar Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018.

B. Perangkat Uji Kompetensi Keahlian Perangkat Uji Kompetensi Keahlian terdiri atas: 1

Kisi-kisi Soal Praktik Kejuruan (KSP) Kisi-kisi soal ujian Praktik Kejuruan merupakan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan spesifik, operasional dasar, dan pengendalian mutu yang harus dikuasai peserta uji sesuai kompetensi keahliannya masing-masing.


|7

2

Soal Praktik Kejuruan (SPK) Soal

Praktik

Kejuruan

adalah

tes

berbentuk

penugasan

untuk

mengerjakansatu atau beberapa pekerjaan untuk menghasilkan suatu produk/jasa. 3

Lembar Pedoman Penilaian Soal Praktik (PPsp) Lembar

Pedoman

Penilaian

Soal

Praktik

adalah

deskripsi

kompetensi/rubrik yang digunakan sebagai acuan untuk pemberian skor setiap komponen penilaian. Lembar penilaian

memuat komponen

penilaian, sub-komponen penilaian, pencapaian kompetensi, dan kriteria penilaian. 4

Instrumen Verifikasi Penyelenggara Ujian Praktik Kejuruan (InV) Instrumen vertifikasi Penyelenggara Ujian Praktik Kejuruan adalah instrumen yang digunakan untuk menilai kelayakan satuan pendidikan atau

institusi

Kejuruan.

lain sebagai

tempat

penyelenggaraan

ujian

Praktik

Instrumen verifikasi memuat standar persyaratan peralatan

utama, standar persyaratan peralatan pendukung, standar persyaratan tempat/ruang serta memuat persyaratan penguji yang terdiri atas penguji internal dan eksternal. 5

Materi Uji Kompetensi (MUK) Materi Uji Kompetensi (MUK) adalah Perangkat Asesmen kompetensi yang digunakan dalam pelaksanaan asesmen kompetensi. Perangkat tersebut disusun

dengan

dikembangkan

mengacu

dan

pada

digunakan

Standar oleh

LSP

Kompetensi

Kerja

yang

terlisensi

BNSP

yang

menyelenggarakan uji kompetensi bekerja sama dengan SMK.

8|


BAB IV PESERTA UJI DAN SMK PELAKSANA UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

A. Hak dan Kewajiban Peserta UKK 1. Hak Peserta UKK a. Setiap peserta didik yang telah memenuhi persyaratan berhak mengikuti UKK. b. Peserta UKK yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti UKK utama dapat mengikuti UKK susulan. c. Peserta

UKK

berhak

mendapatkan

tanda

pengakuan

terkait

keikutsertaannya dalam UKK sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Kewajiban Peserta UKK a. Peserta UKK wajib menjalankan seluruh prosedur ujian terkait materi yang diujikan. b. Peserta UKK wajib mematuhi tata tertib peserta UKK.

B. Persyaratan Peserta UKK UKK yang diselenggarakan SMK bekerjasama dengan institusi pasangan: 1. Terdaftar pada tahun terakhir (kelas 12 untuk program 3 tahun dan kelas 13 untuk program 4 tahun) sebagai siswa SMK; 2. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai semester I (satu) tahun pertama sampai dengan semester I (satu) tahun terakhir . UKK yang diselenggarakan SMK bekerjasama dengan LSP: 1. Telah menyelesaikan proses pembelajaran sesuai skema klaster atau okupasi yang akan diujikan;


|9

2. Memenuhi persyaratan uji kompetensi sebagaimana tercantum dalam dokumen skema sertifikasi.

C. Pendaftaran Peserta UKK Bagi peserta UKK yang diselenggarakan SMK bekerjasama dengan institusi pasangan: 1. Sekolah pelaksana UKK melaksanakan pendataan calon peserta uji berdasarkan Dapodik; 2. Panitia UKK melakukan verifikasi data calon peserta UKK; 3. Kepala sekolah menetapkan daftar peserta UKK; 4. Panitia UKK menerbitkan kartu peserta UKK. Bagi peserta UKK yang diselenggarakan SMK bekerjasama dengan LSP wajib memenuhi persyaratan pendaftaran yang tercantum dalam dokumen skema sertifikasi.

D. SMK Pelaksana UKK 1. SMK

yang

dapat

melaksanakan

UKK

adalah

satuan

pendidikan

terakreditasi berdasarkan keputusan dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M). 2. SMK penyelenggara UKK yang bekerjasama dengan Institusi pasangan telah memenuhi persyaratan sebagai Tempat Uji Kompetensi melalui verifikasi kelayakan oleh tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan; 3. SMK penyelenggara UKK yang bekerjasama dengan LSP telah memenuhi persyaratan sebagai Tempat Uji Kompetensi melalui verifikasi kelayakan oleh tim yang dibentuk oleh LSP.

10 |


BAB V PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN A. Model Pelaksanaan UKK 1. Dalam Pelaksanaan UKK, Peserta Didik SMK dapat memilih salah satu dari 4 model ujian berikut: a. UKK yang diselenggarakan bekerjasama dengan Institusi pasangan, dalam hal ini dunia usaha dan dunia industri (DUDI) atau Asosiasi Profesi; b. UKK yang diselenggarakan oleh LSPP1-SMK yang telah terlisensi BNSP bagi peserta didik SMK induknya dan SMK lain yang termasuk dalam jejaring LSPP1-SMK tersebut; c. UKK yang diselenggarakan oleh LSPP2 yang didirikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi yang telah terlisensi oleh BNSP yang mempunyai skema sertifikasi untuk SMK; d. UKK yang diselenggarakan oleh LSPP3 yang terlisensi BNSP serta mempunyai skema sertifikasi untuk SMK. LSP ini didirikan oleh asosiasi

industri

dan/atau

asosiasi

profesi

dengan

tujuan

melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja untuk sektor dan atau profesi tertentu sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP.

B. Penggandaan dan Pengiriman Dalam pelaksanaan UKK yang dilaksanakan SMK bekerja dengan Institusi pasangan, penggandaan dan pengiriman perangkat uji dilaksanakan sebagai berikut. 1. Pelaksana Ujian Tingkat Pusat mengirimkan Soal Praktik Kejuruan beserta perangkat uji lainnya ke Pelaksana Ujian Tingkat Provinsi berupa soft-file dalam Compact Disc (CD) serta diunggah melalui laman Direkorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (psmk.kemdikbud.go.id);


| 11

2. Pelaksana Kejuruan

Ujian

Tingkat Provinsi

beserta

perangkat

uji

menggandakan lainnya

dan

CD Soal Praktik

mengirimkannya

ke

Pelaksana Ujian Tingkat Satuan Pendidikan; 3. Pelaksana Ujian Tingkat Provinsi dan/atau Pelaksana Ujian Tingkat Satuan

Pendidikan

melaksanakan

pencetakan,

penggandaan,

dan

pendistribusian naskah UKK sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya. Dalam pelaksanaan UKK yang dilaksanakan SMK bekerjasama dengan LSP, prosedur penggandaan dan distribusi MUK disesuaikan dengan prosedur yang berlaku di LSP.

C. Verifikasi Tempat Uji Kompetensi 1. Verifikasi TUK dilakukan oleh: a. Tim

yang

ditunjuk

Pelaksana

Ujian

Tingkat

Provinsi

cabang

kabupaten/kota/UPTD dengan menggunakan instrumen verifikasi yang telah disiapkan oleh Pelaksana Ujian Tingkat Pusat; atau instrumen verifikasi yang dikembangkan oleh TUK-SMK bekerjasama dengan industri; atau b. Tim

yang

ditugaskan

oleh

Ketua

LSP

terlisensi,

dengan

menggunakan instrumen verifikasi yang telah ditetapkan oleh LSP. 2. Personil Verifikasi TUK yaitu: a. Personil yang ditetapkan Pelaksana Ujian Tingkat Provinsi cabang kabupaten/kota/UPTD dengan melibatkan unsur asesor/penguji dari dunia usaha/dunia industri atau institusi pasangan yang memahami subtansi; atau b. Personil yang ditetapkan oleh LSP yakni asesor yang memahami skema sertifikasi yang akan diujikan. 3. Penetapan kelayakan TUK-SMK dibuktikan dengan: a. Penerbitan Surat Keputusan Pejabat Pelaksana Ujian Tingkat Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi Tim Verifikasi TUK; atau

12 |


b. Penerbitan Surat Keputusan Ketua LSP terlisensi berdasarkan skema

sertifikasi

yang

akan

diujikan

setelah

mendapatkan

rekomendasi Tim Verifikasi TUK. 4. TUK yang telah diverifikasi dan dinyatakan layak, tidak boleh digunakan untuk

kegiatan

pembelajaran

hingga

pelaksanaan

uji

kompetensi

dinyatakan selesai.

D. Asesor/Penguji 1. Penguji terdiri dari: a. Penguji yang berasal dari industri/guru produktif sesuai persyaratan penyelenggaraan UKK; atau b. Asesor Kompetensi bersertifikat BNSP. 2. Bagi UKK yang diselenggarakan oleh LSPP1 SMK, maka persyaratan Asesor Kompetensi merujuk pada Pedoman BNSP. 3. Bagi

UKK

yang diselenggarakan

oleh

LSPP2

dan

LSPP3,

asesor

ditentukan oleh LSP yang bersangkutan berdasarkan pedoman BNSP. 4. Bagi UKK yang diselenggarakan bekerjasama dengan Institusi pasangan, maka penguji terdiri atas penguji internal dan eksternal: a. Penguji Internal

adalah guru

produktif

yang

relevan

dengan

pengalaman mengajar minimal 3 tahun dan diutamakan memiliki pengalaman kerja/magang di dunia usaha/industri atau pemegang sertifikat kompetensi keahlian dan asesor; b. Penguji

Eksternal

adalah

personil

dari

dunia

usaha/industri/asosiasi profesi/institusi pasangan yang menguasai metodologi pengujian atau memiliki latar belakang pendidikan dan/atau

asesor

yang

memiliki

sertifikat

kompetensi

dan

pengalaman kerja yang relevan dengan kompetensi keahlian yang akan diujikan.


| 13

E. Mekanisme Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian 1. UKK yang dilaksanakan SMK bekerjasama dengan Institusi pasangan berlaku mekanisme sebagai berikut. a. Pelaksana Ujian Tingkat Provinsi melakukan pendataan peserta didik yang berhak mengikuti UKK. b. Pelaksana Ujian Tingkat Pusat bersama unsur pendidik, unsur dunia usaha/industri, dan unsur perguruan tinggi menyusun pedoman dan perangkat uji pada tahun pelajaran 2017/2018. c. Pelaksana Ujian Tingkat Pusat melaksanakan sosialisasi dan menyerahkan pedoman dan perangkat uji kepada Pelaksana Ujian Tingkat Provinsi. d. Pelaksana

Ujian

Tingkat

Provinsi

melaksanakan

sosialisasi

pedoman UKK tahun 2018 kepada Pelaksana Ujian Tingkat Satuan Pendidikan (SMK). e. Pelaksana

Ujian

Tingkat

Provinsi

menugaskan

tim

untuk

melakukan verifikasi dan menetapkan SMK yang layak menjadi TUK. f.

Pelaksana

Ujian

Tingkat

Provinsi

menetapkan

dan/atau

menugaskan asesor sesuai kriteria yang telah ditentukan; g. SMK yang ditetapkan sebagai pelaksana UKK melaksanakan ujian sesuai pola paket yang dipilih dan dalam rentang jadwal yang ditetapkan. h. Penguji

melakukan

uji

kompetensi

dengan

menggunakan

perangkat uji yang telah ditetapkan. i.

Penguji memberikan hasil penilaian berupa deskripsi capaian kompetensi dan bentuk angka untuk diserahkan kepada satuan pendidikan.

j.

SMK

bekerja

sama

dengan

institusi

pasangan

menerbitkan

sertifikat keikutsertaan dalam uji kompetensi keahlian untuk diserahkan kepada peserta uji yang memenuhi syarat kelulusan dengan mencantumkan judul penugasan dan nilai yang diperoleh.

14 |


2. Dalam UKK yang dilaksanakan SMK bekerjasama dengan LSP berlaku mekanisme sebagaimana diatur dalam pedoman pelaksanaan Uji Kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP.

F. Pelaksanaan Ujian Kompetensi Keahlian UKK dilaksanakan pada rentang waktu 19 Maret sampai dengan 28 April 2018, dengan pengaturan sebagai berikut; 1. Pelaksanaan UKK yang dilaksanakan oleh SMK bekerjasama dengan institusi pasangan: a. UKK dapat dilaksanakan di industri dan/atau di SMK yang telah dinyatakan layak sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK); b. Pelaksana Ujian Tingkat Satuan Pendidikan menyiapkan bahan, peralatan, penguji, dan alat/komponen penunjang ujian Praktik Kejuruan; c. Pelaksana Ujian Tingkat Satuan Pendidikan bersama-sama dengan institusi pasangan dapat menambah atau memodifikasi soal dengan kriteria/spesifikasi yang lebih tinggi dari soal yang telah disiapkan; d. Pelaksana Ujian Tingkat Satuan Pendidikan dapat menggunakan 4 (empat) paket soal UKK yang tersedia atau memilih di antara keempat paket yang sesuai dengan ketersediaan peralatan dan bahan, sedangkan yang ditugaskan atau dikerjakan oleh peserta uji hanya satu paket dari keempat paket tersebut; e. Pelaksana Ujian Tingkat Satuan Pendidikan dapat memberikan soal Praktik Kejuruan kepada peserta uji sebelum pelaksanaan ujian untuk latihan; f. Pelaksana

Ujian

Tingkat

Satuan

Pendidikan

memberikan

kesempatan kepada peserta uji untuk melakukan orientasi tempat ujian Praktik Kejuruan, berlatih dan menggunakan peralatan Praktik Kejuruan sesuai dengan metode pelaksanaan ujian Praktik Kejuruan yang akan ditempuh.


| 15

2. Pelaksanaan UKK melalui LSP. a. Pelaksanaan sertifikasi (MMA;MPA;MAK) yang dilaksanakan oleh LSP berdasarkan Pedoman BNSP 301. Khusus Pelaksanaan sertifikasi yang dilaksanakan oleh LSPP1-SMK, mengacu pada peraturan tambahan berupa Peraturan BNSP no. 1 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Bagi Lulusan SMK (dapat di-unduh di website http://psmk.kemdikbud.go.id); b. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi peserta didik kelas 10 dan 11 dilaksanakan sesuai dengan skema sertifikasi kemasan klaster atau

okupasi

berdasarkan

capaian

pembelajaran

yang

telah

ditempuh di sekolah; c. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi peserta didik kelas 12/kelas 13 dengan skema kemasan klaster atau okupasi atau kualifikasi level II/III dilaksanakan dalam rangka kelulusan dari satuan pendidikan.

G. Penilaian dan Penskoran Uji Kompetensi Keahlian 1. Dalam pelaksanaan UKK yang dilaksanakan SMK bekerja sama dengan Institusi pasangan berlaku mekanisme penilaian dan penskoran sebagai berikut a. Penguji melakukan penilaian dengan menggunakan lembar penilaian yang telah disediakan; b. Penguji Keahlian

melakukan didasarkan

penilaian atas

sesuai unjuk

karakteristik

Kompetensi

kerja/kinerja/produk

yang

dihasilkan oleh peserta uji; c. Penguji dapat menambahkan indikator dan komponen penilaian lebih tinggi dari yang telah ditetapkan oleh Pelaksana Ujian Tingkat Pusat; d. Penguji memberikan skor untuk setiap sub komponen penilaian dalam bentuk angka mulai 0 sampai 10; e. Penguji menentukan nilai akhir, berdasarkan perhitungan bobot masing-masing komponen ke dalam skala 0 sampai 100;

16 |


f.

Penguji menyerahkan nilai hasil ujian peserta uji kepada Pelaksana Ujian Tingkat Satuan Pendidikan dan menjaga kerahasiaannya;

g. Penguji dapat melaksanakan ujian remedial bagi peserta didik untuk komponen yang belum mencapai standar sampai batas tanggal ujian terakhir.

2. Dalam pelaksanaan UKK yang dilaksanakan oleh LSP berlaku mekanisme penilaian dan penskoran sebagai berikut. a. Asesor melakukan penilaian dengan perangkat asesmen atau MUK yang telah disediakan; b. Asesor

memutuskan

apakah

peserta

uji

dinyatakan

kompeten

berdasarkan kemampuan peserta uji dalam memenuhi kriteriakriteria unjuk kerja yang diujikan; c. LSP

berkoordinasi

dengan

BNSP

untuk

menerbitkan

sertifikat

kompetensi berdasarkan skema yang diujikan sesuai ketentuan yang berlaku; d. Pelaksana Ujian Tingkat Satuan Pendidikan dapat menunjuk salah seorang guru produktif dan/atau asesor untuk melakukan konversi dari sertifikat kompetensi yang diperoleh peserta didik melalui sertifikasi di LSP.


| 17

BAB VI KRITERIA KELULUSAN DAN PENERBITAN SERTIFIKAT A. Kriteria Kelulusan 1. Pada

UKK

yang

dilaksanakan SMK

bekerjasama

dengan institusi

pasangan, penguji memberikan skor untuk setiap komponen penilaian dalam bentuk angka dari 0 sampai 10 yang kemudian dikonversi ke dalam skala 0 sampai 100 berdasarkan bobot setiap komponen penilaian. 2. Pada UKK yang dilaksanakan SMK bekerjasama dengan LSP, guru produktif dan/atau asesor melakukan konversi dari sertifikat kompetensi yang diperoleh peserta didik melalui sertifikasi di LSP ke dalam skala 70 sampai 100. 3. Pelaksana

Ujian

tingkat

satuan

pendidikan

menghitung

nilai

Uji

Kompetensi Keahlian dengan menggabungkan nilai Teori Kejuruan dan Praktik Kejuruan dengan komposisi 30% Teori Kejuruan dan 70% nilai Praktik Kejuruan. 4. Peserta uji dinyatakan lulus UKK jika gabungan nilai Teori Kejuruan dan Praktik Kejuruan minimal 70. 5. Pelaksana Ujian tingkat satuan pendidikan mengumumkan kelulusan UKK sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Catatan: Nilai Teori Kejuruan diperoleh dari hasil Ujian Nasional mata uji Teori Kejuruan pada tahun Pelajaran 2017/2018 bagi peserta uji yang berasal dari SMK program 3 tahun dan tahun Pelajaran 2016/2017 bagi peserta uji yang berasal dari SMK program 4 tahun.

18 |


B. Penerbitan Sertifikat 1. Secara umum bentuk sertifikat dalam uji kompetensi dibagi menjadi 3 yaitu : a. Sertifikat kompetensi untuk skala kualifikasi nasional diterbitkan dengan logo Garuda Pancasila; b. Sertifikat kompetensi untuk skema okupasi nasional diterbitkan dengan logo Garuda Pancasila; c. Sertifikat kompetensi untuk skema klaster diterbitkan dengan logo BNSP; d. Sertifikat

uji

kompetensi

diterbitkan

oleh

SMK

terakreditasi

menggunakan logo kombinasi logo Tut Wuri Handayani dan/atau logo institusi pasangan penyelenggara uji kompetensi. 2. Pelaksana Ujian Tingkat Satuan Pendidikan berkoordinasi dengan dunia usaha/industri/asosiasi profesi atau institusi pasangan yang terlibat dalam

ujian Praktik Kejuruan menyiapkan penerbitan sertifikat uji

kompetensi. 3. Format, redaksi dan substansi yang tertuang dalam blangko sertifikat kompetensi

dapat

disesuaikan

berdasarkan

masukan

dari

dunia

usaha/dunia industri atau institusi pasangan. 4. Isi sertifikat kompetensi minimal memuat identitas peserta uji, nama kompetensi keahlian, dan daftar kompetensi/unit-unit kompetensi yang telah diujikan dan dinyatakan kompeten. 5. Sertifikat uji kompetensi hanya diberikan kepada peserta uji yang lulus. 6. Sertifikat uji kompetensi diterbitkan oleh dunia usaha/industri/asosiasi profesi atau institusi pasangan yang terlibat dalam ujian UKK atau Satuan Pendidikan terakreditasi dan ditandatangani oleh Penguji. 7. Bagi peserta uji melalui LSP yang terlisensi, maka penerbitan sertifikat dilakukan oleh LSP yang bersangkutan; 8. Setiap sertifikat yang diterbitkan harus memenuhi kaidah mampu telusur.


| 19

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Pelaksana Ujian Tingkat Pusat dan Provinsi melakukan pemantauan UKK yang dilaksanakan oleh SMK atau LSP di SMK. 2. Pelaksanaan pemantauan dapat melibatkan institusi terkait sesuai dengan kebutuhan. 3. Pelaksana Ujian Tingkat Pusat melakukan evaluasi dan menetapkan program tindak lanjut pelaksanaan UKK SMK.

20 |


BAB VIII BIAYA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

1. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan UKK bersumber dari anggaran Satuan

Pendidikan,

Anggaran

dan

Pendapatan

Belanja

Negara,

Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang bersangkutan dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 2. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Satuan Pendidikan tidak membebankan biaya pelaksanaan UKK pada peserta didik, orang tua/wali, dan/atau pihak yang membiayai peserta didik.


| 21

Daftar Nama dan Kode Kompetensi Keahlian SMK Uji Kompetensi Keahlian Tahun Pelajaran 2017/2018 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

22 |

Nama Kompetensi/Paket Keahlian Teknik Konstruksi Baja Teknik Konstruksi Baja Teknik Konstruksi Kayu Teknik Konstruksi Kayu Teknik Konstruksi Batu dan Beton Teknik Konstruksi Batu dan Beton Teknik Gambar Bangunan Teknik Gambar Bangunan Teknik Furnitur Teknik Furnitur Teknik Survei dan Pemetaan Geomatika Teknik Plambing dan Sanitasi Teknik Plambing dan Sanitasi Teknik Pembangkit Tenaga Listrik Teknik Pembangkit Tenaga Listrik Teknik Distribusi Tenaga Listrik Teknik Transmisi Tenaga Listrik Teknik Jaringan Tenaga Listrik Teknik Instalasi Tenaga Listrik Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Teknik Otomasi Industri Teknik Otomasi Industri Teknik Pendinginan dan Tata Udara Teknik Pendingin dan Tata Udara Teknik Pemesinan Teknik Pemesinan Teknik Pengelasan Teknik Pengelasan Teknik Fabrikasi Logam Teknik Fabrikasi Logam Teknik Pengecoran Logam Teknik Pengecoran Logam Teknik Gambar Mesin Teknik Gambar Mesin Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri Teknik Kendaraan Ringan Teknik Kendaraan Ringan

Kode 1058 7463 1076 1965 1049 1974 1023 1983 1085 1992 1014 1805 1094 7018 1165 7027 1112 1156 7036 1103

Kurikulum Keterangan 2006 2013 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

1814 1743 7045 1218 7054 1254 7063 1227 7072 1236 7089 1245 7098 1272 7116 1263 7107 1289 7303

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V


No 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

Nama Kompetensi/Paket Keahlian

Kode

Teknik Sepeda Motor Teknik Sepeda Motor Teknik Perbaikan Bodi Otomotif Teknik Perbaikan Bodi Otomotif Teknik Alat Berat Teknik Alat Berat Teknik Ototronik Teknik Ototronik Air Frame dan Power Plant Pemeliharaan dan Perbaikan Motor dan Rangka Pesawat Udara Pemesinan Pesawat Udara Pemesinan Pesawat Udara Konstruksi Badan Pesawat Udara Konstruksi Badan Pesawat Udara Konstruksi Rangka Pesawat Udara Konstruksi Rangka Pesawat Udara Kelistrikan Pesawat Udara Kelistrikan Pesawat Udara Elektronika Pesawat Udara Elektronika Pesawat Udara Pemeliharaan dan Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara Pemeliharaan dan Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara Teknik Konstruksi Kapal Baja Teknik Konstruksi Kapal Baja Teknik Konstruksi Kapal Kayu Teknik Konstruksi Kapal Kayu Teknik Konstruksi Kapal Fiberglass Teknik Konstruksi Kapal Fiberglass Teknik Instalasi Pemesinan Kapal Teknik Instalasi Pemesinan Kapal Teknik Pengelasan Kapal Teknik Pengelasan Kapal Kelistrikan Kapal Kelistrikan Kapal Teknik Gambar Rancang Bangun Kapal Teknik Gambar Rancang Bangun Kapal Interior Kapal Interior Kapal

1316 7312 1307 7338 1298 7329 1752 7454 1352

Kurikulum Keterangan 2006 2013 V V V V V V V V V

1832

V

1325 7125 1343 7134 1334 7143 1378 7152 1387 7169

V

1369

V

V V V V V V V V V

7178

V

1396 7347 1449 7489 1778 7498 1414 7374 1405 7383 1423 7392

V

1432

V

V V V V V V V V V V V

7409 1458 7418

V V V


| 23

No 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

24 |

Nama Kompetensi/Paket Keahlian Teknik Pemintalan Serat Buatan Teknik Pemintalan Serat Buatan Teknik Pembuatan Benang Teknik Pembuatan Benang Teknik Pembuatan Kain Teknik Pembuatan Kain Teknik Penyempurnaan Tekstil Teknik Penyempurnaan Tekstil Persiapan Grafika Persiapan Grafika Produksi Grafika Produksi Grafika Geologi Pertambangan Geologi Pertambangan Teknik Instrumentasi Logam Teknik Instrumentasi Logam Kontrol Proses Kontrol Proses Kontrol Mekanik Kontrol Mekanik Kimia Analisis Kimia Analisis Kimia Industri Kimia Industri Nautika Kapal Penangkap Ikan Nautika Kapal Penangkap Ikan Teknika Kapal Penangkap Ikan Teknika Kapal Penangkap Ikan Nautika Perikanan Laut (SUPM) Teknika Perikanan Laut (SUPM) Nautika Kapal Niaga Nautika Kapal Niaga Teknika Kapal Niaga Teknika Kapal Niaga Teknik dan Manajemen Produksi Teknik Pelayanan Produksi Teknik dan Manajemen Pergudangan Teknik Pergudangan Teknik dan Manajemen Transportasi Teknik Produksi Minyak dan Gas Teknik Pemboran Minyak Teknik Pemboran Minyak dan Gas

Kode 1485 7232 1494 7249 1503 7258 1512 7267 1538 7187 1547 7196 1556 7276 1592 7205 1574 7214 1583 7223 1627 7285 1609 7294 1663 5512 1672 5529 1938 1947 1645 5547 1654 5556 1787 1849 1796 1858 1769 1885 1725 1867

Kurikulum Keterangan 2006 2013 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

V V V V V V V V V V V V


No 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157

Nama Kompetensi/Paket Keahlian Teknik Pengolahan Minyak, Gas dan Petro Kimia Teknik Pengolahan Minyak, Gas dan Petrokimia Teknik Audio -Video Teknik Audio Video Teknik Elektronika Industri Teknik Elektronika Industri Teknik Mekatronika Teknik Mekatronika Teknik Elektronika Komunikasi Teknik Energi Hidro Teknik Energi Surya dan Angin Teknik Energi Biomassa Teknik Transmisi Telekomunikasi Teknik Transmisi Telekomunikasi Teknik Suitsing Teknik Suitsing Teknik Jaringan Akses Teknik Jaringan Akses Rekayasa Perangkat Lunak Rekayasa Perangkat Lunak Teknik Komputer dan Jaringan Teknik Komputer dan Jaringan Multi Media Multimedia Animasi Animasi Teknik Produksi dan Penyiaran Program Pertelevisian Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio dan Pertelevisian Keperawatan Keperawatan Keperawatan Gigi Keperawatan Gigi Analisis Kesehatan Analis Kesehatan Farmasi Farmasi Farmasi Industri

Kode 1734

Kurikulum Keterangan 2006 2013 V

1876

V

1174 7427 1192 7436 1707 7445 1894 7472 1912 1929 2045 2169 2036 2178 2027 2187 2072 2134 2063 2143 2089 2152 2116 4632

V

2107

V

2098

V

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

2125 3014 3076 3023 3085 3032 3094 3049 3103 3067

V V V V V V V V V V


| 25

No 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

26 |

Nama Kompetensi/Paket Keahlian Farmasi Industri Perawatan Sosial Pekerjaan Sosial Seni Lukis Seni Lukis Seni Patung Seni Patung Desain Komunikasi Visual Desain Komunikasi Visual Desain Produk Interior dan Landscaping Desain Interior Desain dan Produksi Kria Tekstil Desain dan Produksi Kriya Tekstil Desain dan Produksi Kria Kulit Desain dan Produksi Kriya Kulit Desain dan Produksi Kria Keramik Desain dan Produksi Kriya Keramik Desain dan Produksi Kria Logam Desain dan Produksi Kriya Logam Desain dan Produksi Kria Kayu Desain dan Produksi Kriya Kayu Seni Musik Klasik Seni Musik Klasik Seni Musik Non Klasik Seni Musik Non Klasik Seni Tari Jawatimuran Seni Tari Makasar Seni Tari Bali Seni Tari Minang Seni Tari Sunda Seni Tari Betawi Seni Tari Surakarta Seni Tari Yogyakarta Seni Tari Banyumasan Seni Pedalangan Yogyakarta Seni Pedalangan Surakarta Seni Pedalangan Jawatimuran Seni Pedalangan Bali Seni Pedalangan Banyumasan Seni Karawitan Jawatimuran Seni Karawitan Makassar

Kode 3112 3058 3129 4054 4605 4036 4712 4347 4623 4472 4534 4063 4649 4072 4658 4089 4667 4098 4676 4107 4685 4365 4694 4125 4703 4134 4143 4214 4152 4205 4489 4223 4232 4249 4169 4178 4187 4196 4729 4258 4267

Kurikulum Keterangan 2006 2013 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V


Seni Seni Seni Seni Seni Seni Seni Seni Seni Seni Seni Seni Seni Seni Seni Seni

etnis etnis etnis etnis etnis etnis etnis etnis etnis etnis etnis etnis etnis etnis etnis etnis

No 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237

Nama Kompetensi/Paket Keahlian Seni Karawitan Bali Seni Karawitan Minang Seni Karawitan Sunda Seni Karawitan Betawi Seni Karawitan Surakarta Seni Karawitan Yogyakarta Seni Karawitan Banyumasan Seni Teater Pemeranan Tata Artistik Usaha Perjalanan Wisata Usaha Perjalanan Wisata Akomodasi Perhotelan Akomodasi Perhotelan Jasa Boga Jasa Boga Patiseri Patiseri Kecantikan Kulit Tata Kecantikan Rambut Kecantikan Rambut Tata Kecantikan Kulit Busana Butik Tata Busana Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Agribisnis Tanaman Perkebunan Agribisnis Tanaman Perkebunan Agribisnis Pembibitan dan Kultur Jaringan Tanaman Agribisnis Perbenihan dan Kultur Jaringan Tanaman Agribisnis Ternak Ruminansia Agribisnis Ternak Ruminansia Agribisnis Ternak Unggas Agribisnis Ternak Unggas Agribisnis Aneka Ternak Agribisnis Aneka Ternak Perawatan Kesehatan Ternak Kesehatan Hewan Agribisnis Perikanan

Kode 4312 4276 4285 4498 4294 4303 4329 4338 4507 4516 4409 4543 4418 4552 4427 4569 4436 4578 4445 4587 4454 4596 4463 4525 5263

Kurikulum Keterangan 2006 2013 Seni etnis Seni etnis Seni etnis Seni etnis Seni etnis Seni etnis Seni etnis V V V V V V V V V V V V V V V V V V

5423

V

5183 5432

V

5272

V

V

5449 5094 5458 5103 5467 5298 5476 5254 5485 5289

V V V V V V V V V V


| 27

b.pdf

Recommend Documents