3/20/2012
DISEMINASI REGIONAL PENYELENGGARAAN BIDANG PENATAAN RUANG DI WILAYAH II PENYUSUNAN RTR KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN OLEH : Ir. Ir. HERMAN SOBANA, M.Si
WERDHAPURA, SANUR BALI 7-9 MARET 2012 DIREKTORAT I PEMBINAAN I PENATAAN RUANG DAERAH WILAYAH I IIII
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN
Ir. Herman Sobana
K EM E M EN EN TE TE RI RI AN A N P EK EK ER E R J AA A A N U MU MU M D I R EK T O RA T
J E N DE R A L
D IR I R EK E K TO T O RA R A T P EM EM B IN I N AA A A N P EN EN AT A T AA AA N
P E N A T A A N R UA UA NG NG
R UA N G
D AE A E RA R A H W IL I L A YA YA H I I
2
1
3/20/2012
Latar Belakang Amanat UU No. 26 Tahun Tahun 2007 Tentang Tentang Penataan Ruang menyatakan menyatakan : wewenang dalam hal pengaturan, pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai wewenang dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang kabupaten/kota dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota. (Pasal 11 ayat 1 huruf a) tata ruang kabupaten dan rencana Rencana rinci tata ruang terdiri dari rencana detail tata tata ruang kawasan strategis kabupaten. (Pasal 14 ayat 3 huruf c) Rencana Rencana rinci tata ruang disusun sebagai perangkat operasional operasional rencana umum tata ruang (pasal 14 ayat 4) Rencana Rencana rinci tata ruang ditetapkan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten. kabupaten. (Pasal 27 ayat 1). Amanat PP No. 15 Tahun Tahun 2010 Tentang Tentang Penyelanggaraan Penataan Ruang menyatakan : Penyu Penyusun sunan an dan peneta penetapan pan rencan rencana a rinci rinci tata tata ruang ruang melipu meliputi ti penyus penyusuna unan n dan penetapan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota. (Pasal 39 ayat 1d)
rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. (Pasal 40 ayat 4) Rencana Rencana rinci tata ruang kabupaten/kota kabupaten/kota merupakan merupakan dasar penyusunan penyusunan rencana tata bangun bangunan an dan lingku lingkunga ngan n bagi bagi zona zona – zona zona yang yang pada pada rencan rencana a rinci rinci tata tata ruang ruang ditentukan sebagai zona yang penanganannya diprioritaskan. (Pasal 41)
3
Penyusuna Pe nyusunan n Re Rencana ncana Tata Rua Ruang ng Kawa Kawasan san Str Strate ategis gis Ka Kabupa bupaten ten
Pena Penata taan an ruan ruang g kawa kawasa san n stra strate tegi gis s kabu kabupa pate ten n perl perlu u dila dilaku kuka kan n untu untuk k mengem mengemban bangka gkan, n, melest melestari arikan kan,, melind melindung ungii dan/at dan/atau au mengko mengkoord ordina inasik sikan an keterp keterpadu aduan an pemban pembangun gunan an dan nilai nilai strate strategis gis kawasa kawasan n dalam dalam menduk mendukung ung penataan ruang wilayah kabupaten. a su ; susunnya pe pe oman u n s n a a a mem er an an ac acuan ag Pemerinta Pemerintah h Kabupaten Kabupaten,, maupun maupun para pemangku pemangku kepentingan kepentingan lainnya dalam penyusunan RTR Kawasan Strategis Kabupaten khususnya kawasan yang non perkotaan. Tujua Tujuan n ; Mewuju Mewujudka dkan n RTR-K RTR-KSK SK yang yang sesuai sesuai dengan dengan ketent ketentuan uan peratura peraturan n perundang-undangan yang berlaku.
SistimatikaPenyusunan SistimatikaPenyusunan RTR-KSK non perkotaan ini meliputi : Jenis dan Muatan RTR-Kawasan RTR-Kawasan Strategis Kabupaten Kabupaten Prosedur Penyusunan RTR-KSK RTR-KSK Non Perkotaan RTR-KSK Non Perkotaan. Perkotaan. Penetapan RTR-KSK
2
3/20/2012
Istilah dan definisi .
Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, , , . Tujuan adalah nilai-nilai, kualitas, dan kinerja yang harus dicapai dalam pembangunan berkaitan dengan merealisasikan misi yang telah ditetapkan. Pusat pelayanan kawasan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh kawasan. Subpusat pelayanan lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub kawasan. Pusat lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan perdesaan. Lingkungan adalah kawasan yang merupakan kesatuan ruang untuk suatu kehidupan dan penghidupan tertentu dalam suatu sistem pengembangan kabupaten secara keseluruhan. Blok adalah bidang tanah yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh rencana jalan lingkungan atau sejenisnya sesuai dengan rencana kabupaten. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik. Zonasi adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-fungsi lain.
5
Ac uan Nor mat if
Undang‐undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); Undang‐undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Ne ara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Ne ara Nomor 4437); Undang‐undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103); Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. 6
3
3/20/2012
KEDUDUKAN RTR KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN DALAM SISTEM PENATAAN RUANG DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SISTEM PERENCANAAN
7
KEDUDUKAN PEDOMAN RTR-KSK TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
4
3/20/2012
FUNGSI DAN MANFAAT RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN Fungsi RTR-KSK (non perkotaan) adalah sebagai:
Acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang
Acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten.
Dasar penetapan lokasi investasi oleh pemerintah dan swasta atau masyarakat.
Acuan dalam penyusunan dan sinkronisasi program pembangunan sektoral dan daerah.
Acuan dalam enerbitan izin lokasi emban unan dan izin elaksanaan emban unan..
Acuan dalam penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
Acuan dalam penyusunan peraturan zonasi.
Acuan dalam administrasi pertanahan.
serta menjadi kendali mutu produk RTR-KSK.
Manfaat RTR Kawasan Strategis Kabupaten (non perkotaan) adalah: Alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik di kabupaten baik yang dilaksanakan oleh instansi vertikal di daerah, pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat. Arahan lokasi dari berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi maupun lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu. Upaya penetapan intensitas pemanfaatan ruang untuk setiap bagian-bagian wilayah sesuai dengan fungsinya di dalam struktur tata ruang kabupaten secara keseluruhan. Dasar pertimbangan bagi penyusunan RTBL yang meliputi ketentuan mengenai kerangka materi pokok bagi penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan.
9
JENIS RENCANA RINCI TATA RUANG KABUPATEN
Kawasan yang perlu dirinci tata ruangnya ini dapat merupakan:
Kawasan Perkotaan (RDTR Kawasan Perkotaan).
Kawasan Perdesaan (RDTR Kawasan Perdesaan yang berbasiskan pada administrasi kecamatan atau beberapa desa).
Kawasan Agropolitan (RDTR Kawasan Agropolitan).
5
3/20/2012
TIPOLOGI KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN
Kepentingan
Sub ‐ Kepentingan Kawasan Industri
Pertumbuhan Ekonomi
Kawasan Pariwisata Kawasan Agropolitan/Minapolitan KTM Kawasan Rawan Konflik Sosial
Sosial dan Budaya
Pendayagunaan SDA dan atau Teknologi Tinggi Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
Kawasan Adat Tertentu dan Warisan Budaya
Kawasan Teknologi Tinggi Kawasan Sumber Daya Alam Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Kawasan Rawan Bencana Alam
Kriteria Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi (Pasal 48, PP No. 15/2010)
Kriteria Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki potensi sebagai berikut : • Potensi ekonomi cepat tumbuh , misalnya kawasan perkotaan • , kawasan pariwisata di Puncak, Kab. Cianjur , Jawa Barat • Potensi ekspor. • Dukungan kawasan perumahan dan permukiman yang dilengkapi jaringan prasarana dan utilitas, serta sarana pemerintahan penunjang kegiatan ekonomi • Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi • Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, seperti Kawasan MIFFE di Kabupaten Merauke , Papua • Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi
6
3/20/2012
Kriteria Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Sudut Kepentingan Sosial Dan Budaya (Pasal 49, PP No. 15/2010) o Tempat
pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya, misalnya kawasan perdesaan di Baduy, Kab.Banten ,Jawa Barat
o
prioritas peningkatan sosial budaya
o
aset yang arus
o
tempat perlindungan peninggalan budaya. Borobudur di Muntilan, Jateng
o
tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya, atau
o
tempat yang memiliki kerawananan terhadap konflik sosial . Misalnya ; Kecamatan Tentena, Kab. Poso
n ung
an
estar an Contoh :
Candi
Kriteria Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Sudut Kepentingan Pendayagunaan SDA Dan/Atau Teknologi Tinggi (Pasal 50, PP No. 15/2010)
• Fungsi bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi dan posisi geografis sumber daya alam strategis, pengembangan teknologi kedirgantaraan, serta tenaga atom dan nuklir • Sumber daya alam strategis • Fungsi sebagai pusat pemanfaatan dan pengembangan teknologi kedirgantaraan • Fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir, atau • kedirgantaraan teknologi tinggi strategis Misalnya : tempat peluncuran satelit di Pameungpeuk, Kab. Garut
7
3/20/2012
Kriteria Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup (Pasal 51, PP No. 15/2010)
• Tempat perlindungan keanekaragaman hayati. • Kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora, dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan / atau dilestarikan. • Kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian. • Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro • Kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup • Kawasan rawan bencana alam. • Kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.
15
Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten (Pasal 52, PP No. 15/2010)
1) Kriteria nilai strategis untuk kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi, kawasan strategis kabupaten/kota ditentukan , , penanganan kawasan. 2) Kawasan strategis nasional dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota. 3) Kawasan strategis provinsi dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis kabupaten/kota. 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.
16
8
3/20/2012
Tujuan Penataan Ruang Kawasan Strategis Kabupaten MUATAN
Kebijakan Penataan Strategis Kabupaten
RENCANA TATA RUANG
Strategi Penataan Ruang Kawasan Strategis kabupaten
KAWASAN STRATEGIS
Rencana Struktur Ruang Kawasan Strategis Kabupaten Rencan a Po la Rua ng K awasa n Strategis Kabupaten
KABUPATEN
Ruang
Kawasan
17
TUJUAN DIBENTUKNYA KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN
Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan Kepentingan (KSK-PE) 1. Mengatur potensi komoditi yang akan dijadikan komoditi unggulan; 2. Mengatur investasi secara terpadu dalam suatu KSK-PE yang mempunyai kemampuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi; 3. Meningkatkan produksi pangan dalam rangka mempertahankan ketahanan pangan; atau 4. Mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi. 5. Mengatur lembaga pengelola KSK-PE.
Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan Kepentingan (KSKSDA) .
2. 3.
4. 5.
pengembangan wilayah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan; Mencegah dampak negatif dari kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pengolahan SDA di dalam KSKPSDA; Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi dan posisi geografis sumber daya alam strategis, pengembangan teknologi kedirgantaraan, serta tenaga atom dan nuklir; Mengelola sumber daya alam strategis secara terencana dengan tetap memperhatikan linkungan hidup; Mengatur kelembagaan pengelola KSKSDA.
Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan Kepentingan (KSK-SB) 1. Melindungi dan melestarikan warisan budaya dan/atau pengembangan dan pelestarian adat istiadat tertentu; 2. Meningkatkan kualitas sosial ekonomi masyarakat setempat; 3. Mengatur kelembagaan pengelola KSK-SB
Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan Kepentingan (KSKLH) . 2. Mengatur keterpaduan pembangunan di sekitar kawasan hutan lindung dan konservasi keanekaragaman hayati. 3. Tempat perlindungan keanekaragaman hayati; 4. Melindungi ekosistem, flora, dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan; 5. Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air berpeluang menimbulkan kerugian; 6. Mengatur kelembagaan pengelola KSKLH 18
9
3/20/2012
Sebagai dasar untuk memformulasi kebijakan dan strategi penataan ruang KSK;
Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang KSK
Berdasarkan :
Dengan Kriteria :
Visi, misi, dan rencana pembangunan jangka
Tidak bertentangan dengan tujuan penataan
panjang daerah;
ruang kabupaten;
Tujuan RTRW Kabupateni
Jelas dan dapat dicapai dalam jangka waktu
karakteristik tata ruang KSK;
perencanaan; dan
Isu strategis tata ruang KSK; dan
Tidak bertentangan dengan peraturan
Kondisi objektif yang diinginkan.
perundang-undangan 19
Sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang KSK; Sebagai dasar untuk merumuskan konsep pengembangan KSK, antara lain struktur dan pola ruang KSKP; Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTR KSK; dan sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang KSK.
Berdasarkan : Tujuan penataan ruang KSK; Karakteristik tata ruang KSK; kapasitas sumber daya KSK dalam mewujudkan Tujuan penataan ruangnya; Karakteristik pasar; Aspirasi kabupaten/kota yang berada di wilayahnya; dan Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
Dengan Kriteria : Mengakomodasi kebijakan penataan ruang wilayah nasional dan penataan ruang wilayah provinsi yang berlaku pada KSK bersangkutan; Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada KSK bersangkutan; Mampu menjawab isu-isu strategis tata ruang baik yang ada sekarang maupun yang diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang; Memliki kelembagaan KSK; dan Tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan. 20
10
3/20/2012
Sebagai arahan untuk penyusunan konsep pengembangan KSK, seperti : rencana struktur ruang, dan rencana pola ruang,
dan Sebagai arahan dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
Berdasarkan :
Dengan Kriteria :
Kebijakan penataan ruang KSK; Kapasitas sumber daya dan persoalan yang dihadapi; Karakteristik pasar; dan Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
a. b. c. d.
PKN yang berada di KSK; PKW yang berada di KSK; PKSN yang berada di KSK; PKL yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi; dan e. Pusat kegiatan yang hirarkinya di bawah PKL ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
em a an og s engan e a an pena aan ruang; Tidak bertentangan dengan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional dan provinsi dan kabupaten; Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada KSK bersangkutan; Harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur dan rencana pola ruang KSK; dan Tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan. 21
Untuk mewadahi struktur ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam rencana struktur ruang RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota; e aga pem en u s s em pusa
eg a an
yang mem er an ayanan ag
wilayah internal kabupaten Sebagai arahan perl etakan s istem jaringa n p ra sarana
dala m wil ayah
kabupaten/kota yang juga menunjang keterkaitan pusat kabupaten/kota pada wilayah provinsi.
: Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; Kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial, ekonomi; Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten; Kedudukan kabupaten dalam wilayah yang lebih luas; dan Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
22
11
3/20/2012
Mengakomodasi rencana struktur ruang nasional dan provinsi serta memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang berbatasan; Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan;
Mengadopsi pusat-pusat kegiatan yang kewenangan penetapannya berada pada pemerintah pusat
Pusat-pusat di dalam struktur ruang wilayah kabupaten
yang terdiri atas: PKN, PKW, dan PKSN yang berada di wilayah kabupaten bersangkutan; Memuat penetapan PKL; dan Harus berhirarki dan tersebar secara proporsional di dalam ruang wilayah kabupaten serta saling terkait menjadi satu kesatuan sis tem perkotaan.
a. b. . d. e.
pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKN (dengan notasi PKNp); pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKW (dengan notasi PKWp); pusat kegiatan yang dapat ditetapkan sebagai PKWp hanya kota-kota yang memenuhi persyaratan PKL; dan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1) dan angka 2) harus ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi dan mengindikasikan program pembangunannya ke dalam arahan pemanfaatan ruangnya, agar pertumbuhannya dapat didorong untuk memenuhi kriteria PKN atau PKW.
23
• Jaringan jalan nasional yang ada & yang menjadi kewenangan kabupaten • Terminal tipe A dan B dalam wilayah kabupaten
• • • •
Jalur KA umum Jalur KA khusus Stasiun KA besar Stasiun KA sedang
• Alur pelayaran dan lintas penyeberangan di wilayah kabupaten • Pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan di wilayah kabupaten
• • • • •
Internasional hub Internasional Nasional Regional Lokal
yang telah ditetapkan dalam RTRWN
• Pembangkit listrik di wilayah kabupaten • Pipa minyak dan gas bumi • Sistem prasarana listrik : jaringan Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT), Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di wilayah kabupaten
Jaringan terestrial dan jaringan satelit khusus yang berada di wilayah kabupaten untuk penerbangan : • Di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara • Di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasipenerbangan • Ditetapkansebagai jalur penerbangan
• Jaringan SDA lintas negara dan lintas provinsi untuk mendukung air baku pertanian • ar n gan un u e u u an a r a u n us r • Jaringan air baku untuk kebutuhan air minum • Sistem pengendalian banjir di wil kabupaten dan/atau lintas wilayah kabupaten
yang disesuaikan dengankebutuhan pengembangankabupaten
24
12
3/20/2012
U nt uk m ew ad ah i p ol a r ua ng k aw as an y an g t id ak b is a terakomodasi dalam rencana pola ruang RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota;
Kebijakan dan strategi penataan ruang KSK yang memperhatikan kebijakan dan strategi penataan
S eba ga i a loka si r ua ng u nt uk ka was an b udi da ya b agi berbagai kegiatan strategis untuk pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, lingkungan, pertahanan dan keamanan, serta kawasan lindung bagi pelestarianlingkungandalam KSK;
ruang wilayah nasional, provinsi dan
Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukanruang;
KSK;
Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunanuntukdua puluh tahun;dan
Kebutuhan ruang untuk pengembangan kawasan
Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang skala besar, sedan dan kecil oleh emerintah daerah kabupaten.
menunjang KSK dan kawasan lindung yang
S eb ag ai a lo ka si r ua ng u nt uk b er ba ga i k eg ia ta n s os ia l ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan d ala m wi la yah ka bu pa te n y an g di ni la i m emp un ya i pengaruh sangat penting terhadap wilayah kabupaten bersangkutan; dan
kabupaten/kota; Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
budi daya sesuai kebutuhan aktivitas untuk
disesuaikan dengan hasil analisis /aktivitas yang dibutuhkan; dan programming Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
S eb ag ai d as ar p en yu su na n r en ca na t at a r ua ng k aw as an strategis kabupaten.
25
Harus sesuai dengan rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN, RTRWP, dan RTR Kabupaten/Kota; Mengakomodasi kebijakan pengembangan kawasan strategis nasional yang berada di KSK bersangkutan; Memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten dan kabupaten/kota yang berbatasan; mengacu pada klasifikasi pola ruang
26
13
3/20/2012
Masa Berlaku Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten (RTR KSK) RTR KSK berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun atau sesuai dengan masa berlaku RTRW Kabupaten. RTR‐KSK dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. Peninjauan kembali RTR‐KSK dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun jika: o
Terjadi perubahan RTRW Kabupaten terkait dengan perubahan kebijakan dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah; dan
o
Terjadi dinamika internal yang mempengaruhi pemanfaatan ruang secara mendasar antara lain berkaitan dengan bencana alam skala besar dan pemekaran wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang‐undangan, dimana RTRW Kabupaten juga perlu ditinjau kembali. Peninjauan RTR‐KSK dalam kasus ini tetap harus memperhatikan RTRW Kabupaten.
Peninjauan kembali dan revisi RTR‐KSK dilakukan bukan untuk pemutihan terhadap penyimpangan pemanfaatan ruang.
27
Muatan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten o Tujuan
Penataan Ruang Kawasan Strategis Kabupaten o Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Strategis Kabupaten o Strategi Penataan Ruang Kawasan Strategis Kabupaten o Rencana
Rinci Pola Ruang o Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten o Rencana Pemanfaatan Ruang o Ketentuan Pen endalian Ruan
14
3/20/2012
Prosedur Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten (Pasal 57 Ayat 1, PP No. 15/2010)
Prosedur penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/kota meliputi : o Proses en usunan rencana tata ruan kawasan strate is kabupaten/kota o Pelibatan peran masyarakat pada tingkat kabupaten/kota dalam penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota. o Pembahasan rancangan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten /kota oleh pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota.
29
Proses Penyusunan RDTR Kabupaten (Pasal 57 ayat 2, PP No. 15/2010) Persiapan penyusunan o Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK); o Metodologi yang digunakan; o Penganggaran kegiatan penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota. engumpu an a a pa ng se me pu : o Data wilayah administrasi; o Data fisiografis; o Data kependudukan; o Data ekonomi dan keuangan; o Data ketersediaan prasarana dan sarana ; o Data data penggunaan lahan; o data eruntukan ruan o Data khusus/spesifik terkait dan sesuai dengan tema pengembangan kawasan strategis kabupaten o Peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan,
15
3/20/2012
Lanjutan ….
Pengolahan Data Pengolahan data dan analisa. Paling sedikit harus menyertakan teknik analisis yang terkait dengan nilai strategis kawasan yang dimilkinya
Perumusan konsepsi rencana paling sedikit harus (Pasal 57 ayat 2d, PP No. 15/2010): o mengacu pada : a. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;dan b. pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang. o Memperhatikan : a. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang menjadi bagian dari kawasan strategis kabupaten/kota atau dimana kawasan strategis kabupaten/kota terletak. b. rencana pembangunan jangka panjang provinsi. c. rencana pembangunan jangka menengah provinsi. d. rencana pembangunan jangka panjang kabupaten e. rencana pembangunan jangka menengah kabupaten o Merumuskan : a. tujuan, kebijakan, dan strategis pengembangan kawasan strategis kabupaten b. konsep pengembangan kawasan strategis kabupaten
31
Pelibatan masyarakat dalam penyusunan RDTR kabupaten dilakukan pada tahapan: a. Pada tahap persiapan, pemerintah telah melibatkan masyarakat secara pasif dengan pemberitaan mengenai informasi penataan ruang. b. Pada tahap pengumpulan data, peran masyarakat/organisasi masyarakat akan lebih aktif dilibatkan c. Penyampaian Informasi/Masukan melalui Media yang digunakan d. Pada tahap perumusan konsepsi RTR KSK, masyarakat terlibat secara aktif dan bersifat dialogis/komunikasi dua arah. Dialog dilakukan antara lain melalui konsultasi publik, workshop, FGD, seminar, dan bentuk komunikasi dua arah lainnya. Pada kondisi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang telah lebih aktif, maka dalam
en usunan RTR-KSK da at memanfaatkan lembaga/forum yang telah ada. e. Asosiasi profesi terkait dengan penataan ruang serta perguruan tinggi dapat dilibatkan dalam setiap tahapan penyusunan RTR-KSK .
16
3/20/2012
Pembahasan Rancangan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Pembahasan raperda ini dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan baik legislatif maupun eksekutif. Masyarakat, asosiasi profesi terkait dengan tata ruang dan perguruan tinggi dapat berperan dalam bentuk pengajuan usulan, keberatan, dan sanggahan terhadap raperda tentang RDTR kabupaten melalui: • Media massa (televisi, radio, surat kabar, majalah); • e s e resm em aga pemer n a yang er ewenangan menyusun kabupaten; • Surat terbuka di media massa; • Kelompok kerja (working group/public advisory group); dan/atau • Diskusi/temu warga (public hearings/meetings), konsultasi publik, workshops, charrettes, seminar, konferensi, dan panel.
33
Penetapan Dan Jangka Waktu Penyusunan RDTR Kabupaten
17
3/20/2012
Kelengkapan Materi Untuk Penetapan RTR ‐KSK
RDTR ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten. Dalam pasal 15 ayat (2) UU 10 Tahun 2004 disebutkan bahwa “Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah” Dalam penetapannya, maka dibutuhkan tiga buah dokumen, yaitu: o naskah Teknis (Laporan RTR KSK baik untuk kawasan perkotaan, perdesaan, agropolitan/minapolitan maupun kawasan strategis kabupaten); o naskah Akademik; o naskah Raperda. Naskah Akademis merupakan pertanggungjawaban secara akademik mengenai perancangan suatu peraturan perundang ‐undangan yang mengkaji secara mendalam dasar‐dasar yuridis, sosiologis, dan fisolofis didahului dengan penelitian‐penelitiandan kajian ‐kajian secara ilmiah menyangkut hal yang akan diatur dalam suatu peraturan perundang ‐undangan.
Prosedur Penetapan (Pasal 58, PP No. 15/2010) Prosedur penetapan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota meliputi: • Pengajuan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota dari bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota; • Penyampaian rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten kota kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan substansi dengan disertai rekomendasi Gubernur; • Persetujuan bersama rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang kawassan strategis kabupaten/kota antara bupati/walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota yang didasarkan pada persetujuan substansi dari Menteri; ruang kawasan strategis kabupaten/kota kepada Gubernur untuk dievaluasi; dan, • Penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota oleh Bupati/walikota. Persetujuan substansi terhadap rencangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang kawasan strategis kabupaten/kota dapat didekonstrasikan kepada gubernur
18
3/20/2012
Tata Cara Pembahasan Raperda Atas Prakarasa Pemerintah Daerah Menurut Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004
37
Contoh Peta Kawasan Strategis Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali
19
3/20/2012
Contoh Peta Kawasan Strategis Kabupaten Konawe Selatan, Prov. Sultra
39
Contoh :Kawasan Strategis Kab.Landak
Kawasan Strategis Nasional KSN :
KAPET Khatulistiwa
Kawasan Strategis Provinsi (KSP):
KI Mandor
Kaw. Perkotaan Ngabang
Kaw. Pertambangan Bauksit Landak
Kaw. Niyut Penrissen
Kaw. Agropolitan Senakin Komplek
•
Kawasan Strategis Kabupaten KSK : – Kawasan Agropolitan (KUAT) Sompak Komplek, dan Sebanagki Komplek – Kawasan Perkotaan Karangan, Darit, Pahauman – Kawasan cepat tumbuh di Kec. Air Besar – Kawasan Cagar Alam Mandor
40
20
3/20/2012
41
21
3/20/2012
Sekian dan Terima Kasih
43
22
