Bab I Pendahuluan 1.1. Latar Belakang: Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Peran

pembangunan

permasalahan,

dalam

yang

terintegrasi

merespon

guna

kebutuhan

dan

mengatasi menjawab

berbagai tantangan

perkembangan masyarakat yang aktual dan kontekstual di Kabupaten Tuban, ditentukan sejauh mana proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya dapat meningkatkan partisipasi dan keberdayaan Desa untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dan Desa. Keberhasilan Desa membangun dan Membangun Desa dengan semangat dan pelaksanaan (strategi) Undang-Undang Desa akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap keberhasilan pembangunan dalam pengentasan masyarakat Desa dari jaring kemiskinan yang ada di Kabupaten Tuban. Dari cara pandang di atas, menjadi sangat penting untuk memacu peningkatan

kapasitas

aparatur

Pemerintahan

Desadan

partisipasi

atau

keterlibatan masyarakat dengan meningkatkan daya dukung (support system) dalam implementasi pengelolaan pembangunan, yang mencakup, antara lain: a. Kualitas, kesesuaian dan ketepatan serta perangkat lunak pembangunan Desa dan pengelolaan keuangan Desa (Peraturan Daerah,Peraturan bupati, petunjuk pelaksanaan dan teknisterkait). b. Efektivitas dan efisiensi sistem pengelolaan pembangunan dan pengelolaan keuangan Desa. c.

Kemampuan Desa dalam menyelenggarakan pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa.

d. Kemandirian dan keberdayaan aparatur Pemerintahan Desa serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan keuangan Desa. Salah satu persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintah DesaDesa adalah elemen perencanaan pembangunan Desa (RPJM Desa) dan perencanaan kerja pemerintahan Desaserta pengelolaan keuanganDesa. RPJM Desa merupakan dokumen yang menunjukkan arah, tujuan dan kebijakan pembangunan Desa yang diimplementasikan dan terselaraskan dengan arah kerja pemerintahan Desa dan arah kebijakan anggaran Desa. Kualitas RPJM Desa dan RKP Desa serta kualitas pengelolaan keuangan Desadalam penyelenggaraan tatakelola pemerintahan Desa yang berkualitas menjadi sangat penting untukdiperhatikan, baik dari segi proses penyusunan, kualitas dan akuntabilitas 1

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa

dokumen maupun kesesuaiannya dengan Peraturan Perundang-undangan, peraturan daerah maupun peraturan bupati yang berlaku. Penyelenggaraan pembangunan Desa yang dimulai dari penyusunan RPJM Desa, RKP Desa sampai dengan pengelolaan keuangan Desaberdasar pada Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati nomor 2 tahun 2016 adalah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan peraturantersebut serta mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Desa menyusun RPJM Desa, RKP Desa dan pengelolaan keuangam Desa. Untuk mengakomodasi kepentingan tersebut perlu disediakan Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM Desa,RKP Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa yang merupakan turunan dari penjabaran secara rinci Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang selaras dengan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya. pe laksanaannya.

1.2.

Peraturan Perundang-undangan Peraturan

perundang-undangan

yang

dijadikan

dasar

dan

acuan

penyusunan RPJM Desa antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 2


7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa; 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;

1.3.

Pengertian 1. Desa, atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 4. Kewenangan

Desa

adalah

kewenangan

yang

dimiliki

Desa

meliputi

kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. 5. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. 6. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa. 7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan 3


melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 8. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas

dan

disetujui

bersama

oleh

pemerintah

Desa

dan

Badan

Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. 10. Keuangan

Desa

adalah

semua

hak

dan

kewajiban

dalam

rangka

penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut. 11. Pendapatan transfer adalah Pendapatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. 12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 13. Alokasi 13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima dari kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 14. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 15. Aset 15. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. 16. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak. 17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa. 18. Uang kas adalah uang milik Pemerintah Desa, baik yang disimpan di 4


rekening kas Desa. 19. Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah Desayang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro. 20. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 21. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa. 22. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya. 23. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa. 24. Pelaksana Kegiatan adalah perseorangan atau tim yang berasal dari unsur Pemerintah

Desa,

unsur

Lembaga

kemasyarakatan

Desa,

dan/atau

masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 25. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan. 26. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas Desa. 27. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui rekening kas Desa. 28. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara antara pendapatan Desa dengan belanja Desa. 29. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara antara pedapatan Desa dengan belanja Desa. 30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 31. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa; 32. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan Desa;

5


33. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUMDesa; 34. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. 35. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut (Musrenbang Desa) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara

partisipatif

oleh

para

pemangku

kepentingan

Desa

(pihak

berkepentingan untuk mengatasi permasalahan Desa dan akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di Desa 1 (satu) tahunan. 36. Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan,

kesempatan

kerja,

lapangan

berusaha,

akses

terhadap

pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia. 37. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan untuk masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 38. Perencanaan Pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapantahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah dalam jangka waktu tertentu. 39. Perencanaan

Pembangunan

Desa

dimaksud

adalah

suatu

proses

penyusunantahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di Desa guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu Desa dalam jangka waktu tertentu. Wujud Perencanaan Pembangunan Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa. 40. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat (RPJMDesa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program-program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lintas OPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. 6


41. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat (RKPDesa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, programyang

dimuat

meliputi

4

(empat)

bidang

yaitu

bidang

penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJMDesa. 42. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah. 43. Peraturan Desa (yang selanjutnya disingkat Perdes) adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

1.4.

Tujuan Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa adalah: a. Menyediakan acuan yang dapat digunakan berbagai pihak yang terlibat dalamproses penyelenggaraan pemerintah Desa dan pengelolaan keuangan Desa; b. Menyediakan acuan yang dapat digunakan berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa; c. Menyediakan acuan yang dapat digunakan berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyusunan APB Desa; d. Menyediakan instrumen yang dapat digunakan berbagai pihak dalam penyelenggaraan pemerintah Desa dalam perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban; e. Mendorong Pemerintah Desa meningkatkan kualitas proses penyusunan dokumen RPJM Desadan RKP Desa; f. Mendorong Pemerintah Desa meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Desa;

7


g. Mendorong terwujudnya RPJM Desa dan RKP Desa sebagai dokumen perencanaan yang penting dan berfungsi secara efektif dalam pelaksanaan pembangunan Desa, dan h. Mendorong perencanaan,

terwujudnya

pengelolaan

pelaksanaan,

keuangan

penatausahaan,

sebagai

dokumen

pelaporan

dan

pertanggungjawaban sebagai proses yang penting dan berfungsi secara efektif, efisien, transparan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Desa.

8


BAB II PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDESA)

2.1.

Tujuan Tujuan penyusunan RPJM Desa adalah: a. Merumuskan rencana pembangunan Desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat; b. Sebagai perwujudan visi dan misi Kepala Desa terpilih dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan selama menjabat; c. Merumuskan arah, tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan Desa: d. Menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran; dan e. Meningkatkan peran serta masyarakat di Desa dalam proses pembangunan.

2.2.

Prinsip Penyusunan RPJM Desa Penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip: a. Lengkap artinya RPJM Desa mencakup semua aspek pembangunan masyarakat dan Desa; b. Cermat artinya data-data dasar diperoleh dan dihimpun secara teliti, objektif dan dapat dipercaya; c.

Sistematis artinya RPJM Desa disusun berdasarkan alur pemikiran logis dan sesuai tata susun yang runut;

d. Partisipatif artinya melibatkan semua pihak/pemangku kepentingan secara aktif dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan; e. Keterbukaan

artinya

memberikan

akses

seluas-luasnya

kepada

para

pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi dan mengontrol proses penyusunan RPJM Desa.

2.3.

Kaidah Penyusunan RPJM Desa 2.3.1. RPJM Desa sebagai Proses Pemikiran Strategis RPJM Desa pada hakikatnya adalah dokumen yang menterjemahkan proses pemikiran strategis menjadi kerangka perencanaan pembangunan Desa. Dengan demikian, mutu rencana pembangunan Desa ditentukan sejauh mana dokumen tersebut dapat menampilkan rumusan pemikiran strategis. Pemikiran strategis dimaksud berkenaan dengan arah dan tujuan

pembangunan

Desa,

9

target

pencapaian

selama

periode


perencanaan serta cara dan langkah-langkah mencapai tujuan. Melalui proses pemikiran strategis tersebut diharapkan: a. Tujuan dan sasaran pembangunan Desa yang: 

Konsisten dengan visi dan misi Kepala Desa terpilih.



Sesuai dengan kaidah penyusunan rencana (Spesifik, Terukur, Dapat diterima, Realistis dan Jelas kerangka waktunya)



Sesuai dengan kemampuan Desa untuk melaksanakannya.

b. Arah pembangunan Desa yang dapat dipahami secara jelas oleh masyarakat c.

Kebijakan pendayagunaan sumber daya dan dana secara terarah dan efisien

d. Kebijakan untuk menyelaraskan dan memadukan rencana serta sumberdaya yang tersedia e. Cara dan langkah yang jelas dan terarah untuk mencapai tujuan

2.3.2. RPJM Desa sebagai Proses Berkelanjutan RPJM Desa sebagai dokumen perencanaan akan berhasil apabila dilaksanakan dan diperlakukan sebagai proses yang berkelanjutan. Dengan demikian, penyusunan maupun pelaksanaan RPJM Desa harus: a. Berorientasi

pada

pemberdayaan

Masyarakat

dan

Aparatur

Pemerintahan Desa b. Dimasyarakatkan dan dikonsultasikan secara berkelanjutan c.

Dapat menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi

d. Dilakukan evaluasi secara berkelanjutan

2.3.3. RPJM Desa sebagai Rangkaian Kegiatan yang Sistematis Penyusunan RPJM Desa pada dasarnya adalah proses kegiatan sesuatu tahapan secara sistematis.Tahapan dimaksud adalah a. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa; b. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan Pembangunan Daerah; c.

Pengkajian keadaan Desa;

d. Pembahasan Rancangan Perencanaan Desa melalui musyawarah Desa; e. Penyusunan rancangan RPJM Desa; f.

Persetujuan dan penetapan perencanaanDesa melalui musyawarah perencanaan Pembangunan Desa; dan

g. Penetapan RPJM Desa. 10


2.4.

Tim Penyusun RPJM Desa 2.4.1. Jumlah anggota dan Unsur Tim Penyusun Tim Penyusun paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, yang terdiri dari: a. Kepala Desa selaku Pembina; b. Sekretaris Desa selaku ketua; c.

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa(LPMD) selaku sekretaris; dan

d. Anggota

yang

berasal

dari

perangkat

Desa,

LPMD,

Kader

Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), dan unsur masyarakat lainnya. Tim penyusun tersebut mengikutsertakan keterwakilan perempuan danditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (Lampiran 1 Contoh SK Tim RPJM Desa)

2.4.2. Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun Tim

penyusun

RPJM

Desa

bertugas

dan

bertanggungjawab

melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota; b. pengkajian keadaan Desa; c.

penyusunan rancangan RPJM Desa; dan

d. Penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

2.4.3. Masa Tugas Masa tugas Tim Penyusun terhitung sejak diterbitkannya

surat

penetapan Tim Penyusun RPJM Desa oleh Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang RPJM Desa oleh Kepala Desa.

2.5.

Tahapan Kegiatan Penyusunan RPJM Desa 2.5.1. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah 2.5.1.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kegiatan Merupakanpenyelarasan arah kebijakan pembangunan Daerah dan atau untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Daerah. Informasi arah kebijakan pembangunan sekurang-kurangnya meliputi: a. RPJMDaerah; 11


b. Rencana strategis OPD; c.

Rencana umum tata ruang wilayah Daerah;

d. Rencana rinci tata ruang wilayahDaerah; dan e. Rencana pembangunan kawasan perdesaan.

2.5.1.2. Proses Kegiatan penyelarasan dilakukan dengan cara : a. Mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa. (Lampiran 2) b. Pengelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan dituangkan dalam format daftar rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa. Daftar rencana program dan kegiatan menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa. 2.5.2. Pengkajian Keadaan Desa 2.5.2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kegiatan Pengkajian keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan masyarakat, masalah, potensi dan berbagai informasi terkait, yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi dan dinamika masyarakat Desa. Pengkajian keadaan Desa meliputi kegiatan sebagai berikut: a. penyelarasan data Desa; 

pengambilan data dari dokumen data Desa.



perbandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini.

Data Desa meliputi: 1) Sumber daya alam(Lampiran 3) 2) Sumber daya manusia(Lampiran 4) 3) Sumber daya pembangunan(Lampiran 5) 4) Sumber daya sosial budaya yang ada di Desa(Lampiran 6) b. Penggalian Gagasan Masyarakat 1) Tujuan Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara objektif, lengkap dan cermat: 

Potensi Desa,Permasalahan yang dihadapi,



Kebutuhan masyarakat 12


2) Pendekatan dan Metode Pengkajian keadaan Desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan

metode

P3MD

(Perencanaan

Partisipatif

Pembangunan Masyarakat Desa) 3) Alat Kaji dan Instrumen Alat kaji yang digunakan adalah: (a) Peta Sosial Desa (Lampiran 7)

13


(b) Kalender Musim (Lampiran 8)

14


(c) Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan(Lampiran 9).

15


4) Proses 

Memfasilitasi gagasan)

masyarakat

dalam

tingkat

kelompok

di

pertemuan atau

(penggalian

dusun

untuk

menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.(Lampiran 10) 

Memfasilitasi

masyarakat

dimaksud

melakukan

pengelompokan dan penentuan peringkat masalah 

Memfasilitasi masyarakat dimaksud melakukan pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah



Memfasilitasi masyarakat dimaksud melakukan Penentuan Peringkat / Prioritas Tindakan



Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa disertai dengan

Berita

Acara

Pelaksanaan

Pengkajian

Keadaan

Desa(Lampiran 11) 5) Waktu Pelaksanaan Durasi (lamanya) waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengkajian keadaan Desa disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Desa yang bersangkutan

c. Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa. 1) Proses 

Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan pelaksanaan pengkajian keadaan Desa(Lampiran 12) 16


2) Hasil 

Data Desa yang sudah diselaraskan;



Data rencana program pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa;



Data rencana program pembangunan kawasan perDesaan;



Rekapitulasi usulan rencana kegiatan PemerintahDesa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat (Lampiran 13)

2.5.3. Penyusunan Rencana Pembangunan PemerintahDesa melalui musyawarah Desa 2.5.3.1.

Ruang Lingkup Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Desa. Agenda Musyawarah meliputi: 

Laporan hasil pengkajian keadaan Desa;



Rumusan

arah

kebijakan

pembangunan

Desa

yang

dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa; dan 

Rencana

prioritas

pemerintahanDesa,

kegiatan

pelaksanaan

penyelenggaraan pembangunan

Desa,

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa 2.5.3.2.

Proses Pembahasan rencana prioritas kegiatan dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

2.5.3.3.

Hasil Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa (Lampiran 14)

2.5.4. Penyusunan Rancangan RPJM Desa 2.5.4.1. Rancangan RPJM Desa Rancangan RPJM Desa dimaksud terdiri dari: Naskah rancangan kebijakan pembangunan DesadanRencana kegiatan pembangunan Desa. 17


2.5.4.2. Sistematika Naskah rancangan kebijakan pembangunan Desa disusun sesuai sistematika (Lampiran 15) 2.5.4.3. Perumusan Rencana Kegiatan pembangunan Desa a. Rencana kegiatan dimaksud disusun sesuai tabel rencana berdasarkan “bidang”

b. Bidang yang dimaksud dipilah menjadi rencana kegiatan yang meliputi (1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

(2)

Pelaksanaan

Pembangunan

Desa,

(3)

Pembinaan Kemasyarakatan Desa, (4) Pemberdayaan Masyarakat Desadan (5)Bidang Tak Terduga. c.

Rencana kegiatan dirumuskan dengan menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dimengerti.

d. Rumusan rencana kegiatan bersifat khusus,terukur, dapat diterima, realistis dan jelas kerangka waktunya 2.5.4.4. Rapat Penyusunan a. Penyusunan Rancangan RPJM Desa dilakukan dalam forum Rapat Tim Penyusun b. Rapat dimaksud dipimpin oleh Pimpinan Rapat yang terdiri dari seorang Ketua atau sebutan lain, seorang Wakil Ketua atau sebutan lain dan seorang Sekretaris. c.

Sekretaris Desa karena jabatannya adalah ketua Rapat Tim Penyusun.

d. Setiap rapat dimaksud membahas agenda yang telah ditetapkansecara jelas. e. Agenda dan tatacara rapat dibahas dan disepakati pada RapatAwalTim Penyusun. f.

Rapat Tim Penyusun dilakukan beberapa kali sampai tersusunRancangan RPJM Desa yang lengkap dan layak.

g. Rapat dimaksud dipilah menjadi: (1) Rapat Komisi, dan (2) Rapat Pleno h. Rapat Komisi 

Rapat Komisi dimaksud membahas dan menyusun rencana kegiatan pembangunan Desa

18




Pembentukan

Komisi

dimaksud

memperhatikan

"Bidang” dan disesuaikan dengan jumlah anggota Tim

dan kebutuhan. 

Rapat Komisi dimaksud dipimpin oleh Pimpinan Rapat Komisi



Pimpinan Rapat dimaksud terdiri dari seorang Ketua atau sebutan lain dan seorang Sekretaris



Pimpinan Rapat dimaksud dipilih dari dan oleh anggota Komisi secara demokratis.

i.

Rapat Pleno 

Rapat Pleno dimaksud membahas dan merumuskan NaskahKebijakan

Pembangunan

Desadan

membahas hasil RapatKomisi. 

Rapat Pleno diikuti oleh semua anggota Tim Penyusun

2.5.4.5. Waktu Penyusunan Penyusunan Pengkajian

Rancangan Keadaan

dimaksud

Desa

sampai

dilakukan

setelah

dengan

sebelum

pelaksanaan Musrenbang Pembahasan Rancangan RPJM Desa. 2.5.4.6. Hasil a. Kegiatan penyusunan menghasilkan Dokumen Rancangan (Awal) RPJM Desa(Lampiran 16) b. Berita Acara Penyusunan Rancangan RPJM Desa(Lampiran 17)

2.5.5. Penyusunan Rencana Pembangunan Desamelalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 2.5.5.1. Forum Pembahasan a. Rancangan

(Awal)

RPJM

Desa

dibahas

bersama

masyarakat dalamForum Musrenbang Desa. b. Musrenbang dimaksud adalah Forum Musrenbang Desa yang diselenggarakan khusus, 1(satu) kali dalam 6 (enam) tahun, untuk membahas rancangan (Awal) RPJM Desa. 2.5.5.2. Peserta Pihak-pihak yang wajib diundang sebagai peserta Musrenbang Desadimaksud adalah : •

Tim Penyusun 19


•

Pemerintah Desa,

•

BPD, dan

•

unsur masyarakat.

2.5.5.3. Proses Pembahasan Agenda dan proses pembahasan adalah sebagai berikut: a. Pembukaan dan pengarahan oleh Camat b. Pemaparan proses penyusunan Rancangan RPJM Desa olehKepala Desa c.

Pemaparan pokok-pokok materi Rancangan (Awal) RPJM Desa olehTim Penyusun

d. Tanggapan, masukan dan saran dari peserta Musrenbang Desa e. Tanggapan balik Kepala Desa / Tim Penyusun f.

Pembahasan oleh peserta : 

Pembahasan dimaksud dilakukan dalam kelompokkelompokdiskusi.



Jumlah kelompok dimaksud disesuaikan dengan kondisi dankebutuhan



Kelompok diskusi dimaksud dipimpin oleh pimpinan diskusi, yangterdiri dari seorang Ketua dan seorang sekretaris



Pimpinan diskusi dipilih dari dan oleh anggota kelompok diskusi secara demokratis

g. Penyampaian hasil-hasil pembahasan peserta Musrenbang h. Penjelasan tindak lanjut hasil pembahasan Rancangan RPJM Desaoleh Kepala Desa i.

Penutupan oleh Kepala Desa

2.5.5.4. Hasil a. Hasil proses pembahasan dimaksud adalah Rancangan (Akhir) RPJMDesa b. Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Penyusunan Rancangan RPJM(Lampiran 18) 2.5.6. Penetapan dan Perubahan RPJM Desa 2.5.6.1

Penetapan RPJM Desa a. Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa

20


berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa b. Rancangan RPJM Desa menjadi lampiran rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa. c.

Kepala

Desa

menyusun

rancangan

Peraturan

Desa

tentang RPJM Desa d. Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa. 2.5.6.2

Perubahan RPJM Desa Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal: a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah

Daerah

Provinsi,

dan/atau

PemerintahKabupaten/Kota. Perubahan musyawarah

RPJM

Desa

dibahas

perencanaan

dan

disepakati

Pembangunan

Desa

dalam dan

selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

2.6.

Sumber Dana Pembiayaan yang timbul dari kegiatan penyusunan RPJM Desa dipenuhi dari sumber dana APB Desa

21


BAB III PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDESA)

3.1.

Tujuan Penyusunan RKPDesa bertujuan untuk: a. Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun b. Menetapkan rancangan kerangka ekonomi Desa c.

Menetapkan program dan kegiatan prioritas

d. Menetapkan kerangka pendanaan 3.2.

Tim Penyusun 3.2.1. Pembentukan dan Penetapan Tim Penyusun RKP Desa a. Pembentukan

Tim

Penyusun

dilakukan

dalam

forum

Rapat

PembentukanTim Penyusun RKP Desa yang diselenggarakan oleh Kepala Desa b. Tim Penyusun RKP Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa 3.2.2. Jumlah Anggota dan Unsur Tim Penyusun RKP Des 3.2.2.1. Jumlah Anggota Tim Penyusun RKP Desa Jumlah anggota Tim Penyusun RKP Desa paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang 3.2.2.2. Unsur Tim Penyusun RKP Desa Tim sebagaimana dimaksud terdiri dari: a. Kepala Desa selaku Pembina; b. Sekretaris Desa selaku Ketua; c. Ketua LPMD sebagai Sekretaris; dan d. anggota yang terdiri dari unsur: 1. Perangkat Desa; 2. LPMD; 3. KPMD; dan 4. masyarakat. 3.2.3. Waktu Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan 3.2.4. Ruang Lingkup Kegiatan Tim Penyusun RKP Desa a. Penyusunan Perencanaan Kerja PemerintahDesa melalui musyawarah Desa; b. Pembentukan tim penyusun RKP Desa; 22


c. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa d. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; e. Penyusunan rancangan RKP Desa; f. Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan kerja PemerintahDesa; g. Penetapan RKP Desa; h. Pengajuan Daftar Usulan RKP (DU RKP) Desa, sebagai daftar usulan Desa yang diajukan dalam Musrenbang Kecamatan.

3.3.

Tahapan Penyusunan Rancangan RKP Desa 3.3.1. Pencermatan

Pagu

Indikatif

Desa

dan

Penyelarasan

Program/Kegiatan Masuk ke Desa 3.3.1.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Merupakan proses pengamatan, penelaahan dan mencermati data dan informasi dari Pemerintah Daerah tentang: a. Pagu indikatif Desa; dan b. Rencana

program/kegiatan

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten yang masuk ke Desa 3.3.1.2. Proses Kegiatan Pencermatan Pagu indikatif dilaksanakan dengan cara: a. Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif

Desa

sebagaimana

diamanatkan

dalam

Permendagri 114 Pasal 34 yang meliputi: 1. Rencana Dana Desa yang bersumber dari APBN; 2. Rencana Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah; 3. Rencana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan 4. Rencana

bantuan

Pendapatan

dan

keuangan Belanja

dari

Daerah

Anggaran

Provinsi

dan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten b. Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke desa meliputi:

23


1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tuban; 2. Rencana

program

Pemerintah

dan

Daerah

kegiatan

Provinsi

dan

Pemerintah, Pemerintah

Kabupaten Tuban; 3. Hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD Kabupaten Tuban. 3.3.1.3. Hasil a. Hasil pada point (1) dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa(Lampiran 19) b. Hasil penyelarasan point 2 dan point 3 dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa. (Lampiran 20)

3.3.2. Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa Tim penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan Pemerintah Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.

3.3.3. Penyusunan Rancangan RKP Desa 3.3.3.1. Pedoman atau Acuan Penyusunan rancangan RKP Desa meliputi: a. hasil kesepakatan musyawarah Desa; b. pagu indikatif Desa; c.

pendapatan asli Desa;

d. rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten; e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD; f.

hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

g. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan h. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga. 3.3.3.2. Penyusunan daftar usulan pelaksanaan kegiatan Desa sesuai jenisrencana kegiatan 3.3.3.3. Rancangan RKP Desa Rancangan RKP Desa dimaksud terdiri dari: (1) Naskah Rancangan RKPDesa (2) Rencana Kerja PemerintahDesa(Lampiran 21) 24


3.3.3.4. Sistematika Naskah rancangan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Desa disusun sesuai sistematika yang berlaku(Lampiran 22) 3.3.3.5. Perumusan Rencana Kerja PemerintahDesa a. Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian: 1. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya; 2. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran yang dikelola oleh Desa; 3. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga; 4. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Provinsi,

dan

Pemerintah Daerah Kabupaten; dan 5. Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa. b. Rancangan RKP Desa dituangkan dalam format rancangan RKP Desa dan dilampiri dengan dokumenRencana Anggaran Dan Biaya (RAB Awal)(Lampiran 23) c.

Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program

dan

kegiatan

Pembangunan

Desa

dan

pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah dan dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa 3.3.3.6. Rapat Penyusunan a. Penyusunan Rancangan RKP Desa dilakukan dalam forum Rapat Tim Penyusun(Lampiran 24) b. Rapat dimaksud dipimpin oleh Pimpinan Rapat yang terdiri dari Ketuadan Sekretaris. c.

Sekretaris Desasebagai ketua Rapat Tim Penyusun, Ketua LPMD sebagai Sekretaris Rapat Tim Penyusun

d. Setiap rapat dimaksud membahas agenda yang telah ditetapkan secara jelas. e. Agenda dan tata cara rapat dibahas dan disepakati pada Rapat Awal Tim Penyusun. f.

Rapat Tim Penyusun dilakukan beberapa kali sampai tersusun Rancangan RKP Desa yang lengkap dan layak. 25


3.3.3.7. Waktu Penyusunan Penyusunan

Rancangan

dimaksud

dilakukan

selambat-

lambatnya pada akhir bulan September sebelum pelaksanaan Musrenbang Desa. 3.3.3.8. Hasil Kegiatan penyusunan menghasilkan : a. Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa melalui musyawarah Desa(Lampiran 25) b. Dokumen rancangan RKP Desa c.

Rancangan Daftar Usulan RKP Desa(Lampiran 26)

3.3.4. Penyusunan dan Penetapan RKP Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 3.3.4.1. Forum Pembahasan a. Rancangan (Awal) RKP Desa dibahas bersama masyarakat dalam Forum Musrenbang Desa. b. Musrenbang dimaksud adalah Forum Musrenbang Desa yang diselenggarakan khusus, 1(satu) kali dalam 1 (Satu) tahun, untuk membahas rancangan (Awal) RKP Desa. 3.3.4.2. Peserta Pihak-pihak yang wajib diundang sebagai peserta Musrenbang Desa dimaksud adalah : • Tim Penyusun • Pemerintah Desa, • BPD, dan • unsur masyarakat.

3.3.4.3. Proses Pembahasan Agenda dan proses pembahasan adalah sebagai berikut: a. Pembukaan dan pengarahan oleh Camat b. Pemaparan proses penyusunan Rancangan RKP Desa oleh Kepala Desa c.

Pemaparan pokok-pokok materi Rancangan (Awal) RKP Desa oleh Tim Penyusun

d. Tanggapan, masukan dan saran dari peserta Musrenbang Desa 26


e. Tanggapan balik oleh Tim Penyusun f.

Pembahasan oleh peserta 

Pembahasan

dimaksud

dilakukan

dalam

kelompok-

kelompok diskusi sesuai bidang masing-masing (4 Bidang). 

Masing-masing kelompok diskusi menentukan skala prioritas kegiatan



Kelompok diskusi dimaksud dipimpin oleh pimpinan diskusi, yang terdiri dari seorang Ketua dan seorang sekretaris.



Pimpinan diskusi dipilih dari dan oleh anggota kelompok diskusi secara demokratis.

g. Penyampaian hasil-hasil pembahasan peserta Musrenbang h. Penjelasan tindak lanjut hasil pembahasan Rancangan RKP Desa oleh Kepala Desa i.

Penutupan oleh Kepala Desa

3.3.4.4. Hasil Hasil proses pembahasan dimaksud adalah : a. Rancangan (Akhir) RKP Desa b. Berita

Acara

Musrenbang

Desa

Penyusunan

RKPDesa(Lampiran 27)

3.3.5

Penetapan dan Perubahan RKP Desa 3.3.5.1 Penetapan RKP Desa a. Kepala

Desa

melakukan

mengarahkan

perbaikan

Tim

dokumen

penyusun

RKPDesa

rancangan

RKPDesa

berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa b. Rancangan

RKPDesa

menjadi

lampiran

rancangan

Peraturan Desa tentang RKPDesa. c.

Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa

d. Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKPDesa.

27


3.3.5.2 Perubahan RKP Desa Kepala Desa dapat mengubah RKPDesa dalam hal: a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis

ekonomi,

dan/atau

kerusuhan

sosial

yang

berkepanjangan; atau b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah. Perubahan RKPDesa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

3.4.

Sumber Dana Pembiayaan yang timbul dari kegiatan penyusunan RKP Desa dibebankan dari APB Desa.

28


BAB IV PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 4.1

Pengertian

Rangkaian Kegiatan untuk merencanakan, memperkirakan / melakukan penaksiran, atas pendapatan dan belanja untuk kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. APB Desa meliputi : 1.

Pendapatan Desa;

2.

Belanja Desa; dan

3.

Pembiayaan Desa.

4.1.1 Pendapatan Desa Pendapatan Desa diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan dan jenis pendapatan, kode rekening dalam APB Desa maksimal terdiri dari 5 (lima) digit, yaitu : Digit “1” adalah Akun Pendapatan; Digit “2” adalah Kelompok Pendapatan; Digit “3” adalah Jenis Pendapatan; Digit “4” adalah Rincian Jenis Pendapatan; dan Digit “5” adalah Sub Rincian Jenis Pendapatan.

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok (digit ke 2) : 1.1

Pendapatan Asli Desa (PADes) 1.1.1 Hasil Usaha Desa; 1.1.2 Hasil Aset; 1.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong-royong; dan 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah

1.2

Pendapatan Transfer 1.2.1 Dana Desa 1.2.2 Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 1.2.3 Alokasi Dana Desa (ADD) 1.2.4 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 1.2.5 Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten 29


1.3

Pendapatan lain-lain 1.3.1 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat 1.3.2 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah

4.1.2

Belanja Desa Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Belanja Desa diklasifikasikan menurut Kelompok, Kegiatan, dan Jenis. Kelompok belanja terdiri dari Bidang : 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (2.1.) 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa (2.2.) 3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa (2.3.) 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa (2.4.) 5. Belanja Tak terduga (2.5.) Kelompok belanja tersebut dibagi dalam kegiatan yang disusun sesuai program. Kode Program adalah digit ke-3 setelah kode akun belanja dan kode kemlompok belanja sesuai urutan dalam lampiran Peraturan Bupati Tuban tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kode Program adalah digit ke-4 setelah sesuai urutan dalam lampiran Peraturan Bupati Tuban tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan dapat dijabarkan dengan menggunakan ekspresi kegiatan. Kode Rekening Belanja dalam lampiran Peraturan Desa tentang APB Desa dicantumkan sampai dengan digit ke-4 dan dapat ditambah ekspresi kegiatan. Contoh: pengisian Kode Rekening Belanja dalam Peraturan Desa tentang APB Desa KODE REKENING 2 2 2 2 2 2

X X X X X

X X X X X X X

URAIAN

ANGGARAN

BELANJA Kelompok Belanja (bidang) Program Kegiatan - Ekspresi Kegiatan - Ekspresi Kegiatan

Sedangkan Kode Rekening Belanja dalam lampiran Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dicantumkan sampai dengan digit ke-5 yang merupakan jenis belanja. 30


Jenis belanja yaitu: 1. Pegawai; 2. Barang dan Jasa; dan 3. Modal.

Contoh: pengisian Kode Rekening Belanja dalam Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa KODE REKENING 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4.1.3

X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X

URAIAN

1 2 3 1 2 3 1 2 3

ANGGARAN

BELANJA Kelompok Belanja (bidang) Program Kegiatan - Ekspresi Kegiatan Pegawai Barang Jasa Modal - Ekspresi Kegiatan Pegawai Barang Jasa Modal Kegiatan Pegawai Barang Jasa Modal

Pembiayaan Desa Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 3.1

Penerimaan Pembiayaan

3 1 3 1 1 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1

1 01 1 02 1 03 2 3

PENERIMAAN PEMBIAYAAN Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya Pelampauan Penerimaan Pendapatan Terhadap Belanja Penghematan Belanja Sisa Dana Kegiatan Lanjutan Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan

31


Keterangan : 1. Silpa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran, yang meliputi : a. Pelampauan

penerimaan

pendapatan

terhadap

belanja

mencakup

penerimaan PAD, ADD, BHPR, DD, pendapatan lain-lain yang sah. b. Penghematan belanja merupakan selisih lebih antara rencana dan realisasi anggaran biaya kegiatan c. Sisa dana kegiatan lanjutan adalah anggaran kegiatan yang belum terserap di akhir tahun dikarenakan kegiatan belum terselesaikan. 2. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan 3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan BUM Desa dan penjualan aset milik pemerintah desa.

3.2

Pengeluaran Pembiayaan

3 2 3 2 1 3 2 2

PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal

Keterangan : 1. Pembentukan dana cadangan digunakan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa yang ditetapkan sebelum penetapan APB Desa. Peraturan Desa tersebut mencakup tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari dana alokasi khusus dan Dana Desa. Dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri. 2. Penyertaan modal merupakan pemindahtanganan aset desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan menjadi modal desa dalam BUM Desa.

32


4.2

Tahapan Perencanaan APB DESA Dalam menyusun APBDesa, ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi:

1. APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa. 2. APB Desa disusun untuk masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember. 3. Rancangan APB Desa harus dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 4. APB Desa dapat disusun sejak bulan Oktober dan ditetapkan selambat-lambatnya pada 31 Desember dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

4.2.1

Tahapan Penyusunan

Rangkaian kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa terdiri dari: 1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan. 2. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilengkapi dengan lampiran rincian APB Desa. 3. Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dilengkapi dengan lampiran penjabaran APB Desa. 4. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa. 5. Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan. 6. Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan. 7. Masukan dari masyarakat desa dan/atau Camat digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. 8. Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. 9. BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa. 10. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa. 33


4.2.2

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

Tahap Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa dijelaskan sebagaimana dibawah ini: 1. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. 2. Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat. 3. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. 4. Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. 5. Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk meyempurnakan atau memperbaiki rancangan peraturan Desa dan tindaklanjut hasil penyempurnaan disampaikan Kepala Desa kepada Camat. 6. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Camat membatalkan Peraturan Desa tersebut dan melaporkannya kepada Bupati. 7. Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud sekaligus

menyatakan

berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya, dan Kepala Desa hanya dapat

melakukan

pengeluaran

terhadap

program

2.1.01

Operasional

Pemerintahan Desa dalam APB Desa. Mekanisme evaluasi APB Desa di bahas khusus pada BAB Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa

34


4.2.3

Penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa

Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati dan dievaluasi wajib ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa, dengan mekanisme pelaksanaan penetapan peraturan Desa tentang APB Desa dibawah ini: 1. Peraturan Desa yang telah ditetapkan (dibubuhi tanda tangan dan cap stempel) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan dalam Lembaran Desa. 2. Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diundangkan.

35


BAB V PENGADAAN BARANG DAN JASA

5.1.

Pelaksanaan 5.1.1.

Tim Pelaksana Kegiatan

a. Tupoksi Pelaksana Kegiatan dapat terdiri dari Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) atau Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Pejabat Pelaksana Kegiatan melaksanakan kegiatan terkait dengan Program yang ditangani operasional pemerintahan Desa dan bidang lain yang bersifat penyaluran (Operasional LPMD, Operasional

PKK,

Operasional

Karangtaruna,

Operasional

Posyandu,

Operasional Pokja Penanggulangan kemiskinan, Operasional Perlindungan Masyarakat (Linmas)), Penyelenggaraan rapat-rapat/ musyawarah desa/ pemberian santunan dan bantuan sosial dan lain lain, yang dijabat oleh seorang Perangkat Desa. Tim Pelaksana Kegiatan melaksanakan kegiatan di luar operasional pemerintahan Desa. Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan terdiri dari Pengarah, Ketua, Sekretaris dan anggota.

Keanggotaan Tim Pelaksana

Kegiatan diketuai oleh Kepala Seksi yang membidangi / Kepala Dusun/ Perangkat Desa lainnya . Tugas Pelaksana Kegiatan antara lain : 1) menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; 2) melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam APB Desa; 3) melakukan

tindakan

pengeluaran

yang

menyebabkan

atas

beban

anggaran belanja kegiatan; 4) mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 5) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan 6) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan b. Persyaratan Untuk ditetapkan sebagai Pelaksana Kegiatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) memiliki integritas, disiplin, dan bertanggungjawab dalam melaksanakan

tugas; 2) mampu

mengambil

keputusan,

serta tidak pernah terlibat Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme; 36


3) tidak menjabat sebagai Sekretaris Desa dan bendahara di Pemerintah

Desa; dan 4) memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan

setiap tugas/pekerjaannya. Untuk membantu pelaksanaan tugas, TPK dapat menggunakan tenaga ahli/teknis/profesional yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau Swasta sesuai

dengan

keahlian

di

bidangnya.

Tenaga

ahli/teknis/profesional

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. TPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa apabila Perdes APBDesa belum ditetapkan dan belum tersedia anggaran dalam rekening Kas Desa. c. Pembentukan dan Penetapan Pemerintah Desa membentuk Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Dalam satu Kegiatan dapat terdiri dari satu atau lebih TPK sesuai ekspresi kegiatan dengan mempertimbangkan kewilayahan, pemerataan, keterlibatan masyarakat dan efektifiktas pengawasan pekerjaan. Pelaksana Kegiatan

dalam melaksanakan kegiatan diberikan honorarium

sesuai jenis kegiatan yang dilaksanakan. 5.2.

Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.

Pengertian

Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara Swakelola maupun melalui Penyedia Barang/Jasa 5.2.1.1. Prinsip

b. Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan dengan cara Swakelola oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat

gotong

royong,

memanfaatkan

kearifan

lokal,

serta

memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

c. Pengadaan Barang/Jasa di Desayang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu. 5.2.1.2. Pelaku Kegiatan Barang dan Jasa a. Tim Pelaksana Kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan berkewajiban :

37


1. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan standar harga satuan yang ada atau harga pasar setempat yang dibuktikan dengan survey harga setempat.(Lampiran 28) 2. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa, Rencana Kerja, Gambar Rencana (bila diperlukan). 3. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa, rancangan Perjanjian, menanda tangani

Perjanjian,

menyimpan

dan

menjaga

keutuhan

dokumen

pengadaan Barang/Jasa. 4. Melaporkan

semua

kegiatan

dan

menyerahkan

hasil

Pengadaan

Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. 5. Atas nama bendahara, dapat melakukan pembayaran kepada penyedia barang dan jasa. b. Penyedia Barang dan Jasa Penyedia Barang dan Jasa Berkewajiban : 1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, dan sanggup untuk menyediakan Barang/Jasa. 2. Membuktikan Tidak masuk dalam daftar hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan tidak sedang dihentikan, yang dibuktikan

dengan

surat

pernyataan

kebenaran

usaha

yang

ditandatangani Penyedia Barang/Jasa.(Lampiran 29) 3. Menandatangani Pakta Integritas dan memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman.(Lampiran 30) 4. Meminta

untuk

disediakan,

atau

dilakukan

pemeriksaan

terlaksana

kepada

barang/jasa panitia

yang

telah

penerima

hasil

pekerjaan/pelaksana kegiatan.(Lampiran 31, 32) 5. Mengajukan surat permintaan pembayaran kepada tim pelaksana kegiatan atas selesainya pekerjaan. (Lampiran 33) c. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan /PPHP Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berkewajiban : 1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasauntuk nilai

di

atas

Rp

50.000.000,-

(Lima

puluh

juta

rupiah)

sesuaidenganketentuanyangtercantum dalam Dokumen Perjanjian, yang dituangkan di dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan. 2. Menerima

hasil

Pengadaan

Barang/Jasa

setelah

melalui

pemeriksaan/pengujian.(Lampiran 34)

38


3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.(Lampiran 35)

5.2.1.3. Klasifikasi dan mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa a. Pengadaan Barang dan Jasa< 50 juta 1. TPK membeli Barang/Jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa 2. Pembelian dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia Barang/Jasa 3. TPK melakukan negosasi (tawar menawar) secara langsung di tempat kepada penyedia Barang/Jasa 4. Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK

b. Pengadaan Barang dan Jasa 50 s/d 200 juta 1. TPK membeli Barang/Jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa 2. TPK melakukan permintaan penawaran secara tertulis dari Penyedia Barang/Jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan). 3. Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis pada form yang telah disediakan oleh TPK yang berisikan daftar barang/jasa. (Lampiran 36, 37, 38)

4. TPK

melakukan

negosiasi

dengan

penyedia

Barang/Jasa

untuk

memperoleh harga yang lebih murah tetapi tidak mengurangi jumlah & kualitas barang/jasa yang diadakan serta tidak memperpanjang masa penyerahan barang atau penyelesaian pekerjaan, bukti negosiasi (tawar menawar) berupa berita acara hasil negosiasi.(Lampiran 39) 5. Ketua TPK dan Penyedia Barang/Jasa menandatangani surat perintah kerja (SPK).(Lampiran 40) 6. TPK mengumumkan data pekerjaan dan penyedia barang/jasa terpilih di papan pengumuman Kantor Desa dan papan/tempat berkumpulnya warga.(Lampiran 41) c.

Pengadaan Barang dan Jasa >200 juta 1. TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa.

39


2. Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran secara tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga. 3. TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua Penyedia Barang /Jasa yang memasukkan penawaran. Apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan. 

dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi secara bersamaan;



apabila dipenuhi oleh salah satu Penyedia Barang/Jasa, maka TPK tetap melanjutkan negosiasi kepada Penyedia Brang/Jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut; dan



jika tidak dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan

4. TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) untuk memperoleh harga yang lebih murah di antara kedua Penyedia Barang/Jasa tetapi tidak mengurangi jumlah dan kualitas barang/jasa yang diadakan serta tidak memperpanjang

masa

penyerahan

barang

atau

penyelesaian

pekerjaan.Bukti negosiasi (tawar menawar) berupa berita acara Hasil negosiasi. 5. Ketua TPK dan Penyedia Barang/Jasa menandatangani Perjanjian. (Lampiran 42)

6. TPK mengumumkan data pekerjaan dan penyedia barang/jasa terpilih di papan pengumuman Kantor Desa dan papan/tempat berkumpulnya warga. (Lampiran 43) 5.3.

Pelaksanaan Pekerjaan

a. Pengertian Pelaksanaan Pelaksanaan Swakelola oleh Pelaksana Kegiatan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan,

pengawasan,

penyerahan,

pelaporan,

dan

pertanggungjawaban hasil pekerjaan. Khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan dengan cara swakelola b. Ruang Lingkup Dan Jenis Kegiatan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan sesuai dengan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam APB Desa Tahun Berjalan. c. Tahapan Pelaksanaan: 4. Perencanaan 40


Rencana Pelaksanaan Swakelola meliputi: 1. Jadwal pelaksanaan pekerjaan; 2. Rencana

(penataan

tenaga

kerja)

penggunaan

tenaga

kerja(Lampiran44) 3. Rencana Pengunaan Kebutuhan bahan. (lampiran 45) 4. Rencana Penggunaan kebutuhan peralatan. (lampiran 46) 5. Khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan). (lampiran 47) 6. Spesifikasi teknis (apabila diperlukan) 7. Perkiraan Biaya (RAB). 5. Pelaksanaan Pelaksana Kegiatan melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanan yang telah disusun dan diverifikasi oleh Sekretaris Desa serta disahkan oleh Kepala Desa. Pelaksana Kegiatan dapat mengajukan pendanaan/ Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) terdiri atas : a) surat Permintaan Pembayaran (SPP); (lampiran 48) b) pernyataan tanggungjawab belanja; dan c) lampiran bukti transaksi. Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan

buku

pembantu

kas

kegiatan

sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa. 6. Serah Terima Kegiatan TPK wajib memonitoring atas kemajuan fisiksemua kegiatan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, selanjutnya dievaluasi setiap minggu. TPK wajib mempertanggung jawabkan realisasi keuangan dan realisasi fisik pekerjaan yang menjadi kewajibannya.

TPK wajib membuat dan

menyampaikan pertanggungjawaban hasil pekerjaan/kegiatan kepada Kepala Desa selaku PKPK Desa.

41


BAB VI PENATAUSAHAAN

6.1.

PENGERTIAN Penatausahaan/Pembukuan merupakan kegiatan pencatatan transaksi keuangan yang

berakibat

penerimaan

dan

pengeluaran

dalam

satu

tahun

anggarandilakukan oleh bendahara Desa.

6.2.

LINGKUP PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA A. Penatausahaan Penerimaan a. Prosedur Penerimaan Melalui Bendahara 1. Pihak ketiga/penyetor mengisi Surat Tanda Setoran (STS)/Tanda bukti lain 2.

Bendahara Desa menerima uang dan mencocokan dengan STS/tanda bukti lainnya

3.

Bendahara Desa mencatat semua penerimaan kedalam Buku kas Umum dan Buku kas tunai (Jika ada)

4.

Bendahara Desa menyetor penerimaan ke rekening kas Desa

5.

Bukti setoran dan bukti penerimaan lainnya harus diarsipkan secara tertib

b. Prosedur Penerimaan Melalui Bank 1. Penunjukan Bank yang ditetapkan sebagai rekening Kas (Giro) Desa 2. Pihak ketiga/penyetor mengisi STS/Tanda bukti lain 3. Dokumen yang digunakan oleh bank meliputi: (a) STS/slip setoran, (b) Bukti penerimaan lain yang syah 4. Pihak ketiga/penyetor menyampaikan bukti peyetoran/slip setoran bank kepada bendahara Desa. 5. Bendahara Desa mencatat di Buku Kas Umum dan Buku Bank berdasarkan bukti penyetoran/slip setoran bank c. Prosedur Penerimaan Melalui Petugas Pemungut 1. Kepala Desa menetapkan petugas pemungut 2. Penyetor mengisi STS/Tanda bukti lainnya sesuai ketentuan yang berlaku 3. Petugas pemungut menerima uang sesuai yang tercantum dalam STS/tanda bukti lainnya

42


4. Petugas

Pemungut

dapat

menyetorkan

penerimaan

melalui

Bendahara Desa 5. Petugas

Pemungut

menyampaikan

pemberitahuan

penyetoran

kepada Kepala Desa 6. Bendahara Desa mencatat semua penerimaan yang disetor melalui Bank B. Penatausahaan Pengeluaran a. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1. Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. 2. Rencana Anggaran Biaya selanjutnya disingkat RAB, di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa. 3. Pelaksana

Kegiatan

bertanggungjawab

terhadap

tindakan

pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku kas pembantu kegiatan (BKPK) sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa. 4. Berdasarkan RAB, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. 5. Surat Permintaan Pembayaraan (SPP), tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. 6. Pengajuan SPP, Terdiri atas: a) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) b) Pernyataan Tanggungjawab Belanja (PTB) c) Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPJ/Bukti Transaksi) 7. Dalam

pengajuan

pelaksanaan

pembayaran,

sekretaris

Desa

berkwajiban untuk: a) Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan b) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran. c) Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan yang dimaksud d) Mengembalikan

atau

menolak

pengajuan

permintaan

pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 8. Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa dapat menyetujui permintaan pembayaran dan memerintahkan 43


(mengeluarkan surat perintah membayar) bendahara Desa untuk melakukan pembayaran.

b. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana (SPJ). Terhadap pembayaran yang telah dilakukan, bendahara Desa wajib melakukan pengadministrasian/pencatatan pengeluaran 6.3. ALUR PENATAUSAHAAN Alur Pencatatan Administrasi Bendahara Desa

6.4.

JENIS DOKUMEN DAN BUKUDALAM PENATAUSAHAAN 6.4.1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Merupakan

dokumen

yang

yang

diajukan

oleh

pelaksana

kegiatan.(Lampiran 48) 

Ketentuan umum pengisian SPP: 1. Surat Permintaan Pembayaran hanya bisa digunakan untuk 1 kegiatan dan tidak diperbolehkan melakukan penggabungan beberapa kegiatan; 2. Dalam uraian harus diuraikan berdasarkan Jenis Kegiatan, Rincian Belanja yang sesuai dengan dan atau mengacu pada dokumen RAB; 3. Pengisian Pagu Anggaran berdasar/sesuai pada RAB dan atau APBDesa; 4. Pencairan sampai dengan yang lalu merupakan akumulasi atas pencairan sebelumnya;

44


5. pencairan saat ini merupakan pencairan berdasarkan (SPP) yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa; 6. Jumlah sampai dengan saat ini merupakan penambahan atas pencairan sampai dengan lalu dengan pencairan saat ini; 7. Sisa merupakan selisih antara Pagu anggaran dengan jumlah sampai dengan saat ini; 8. Apabila terdapat sisa diakhir pembayaran maka, sisa tersebut menjadi SILPA tahun berjalan. 6.4.2. Surat Perintah Membayar (SPM) Merupakan dokumen yang digunakan / diterbitkan oleh Kepala Desa atas beban pengeluaran Anggaran Kegiatan.(Lampiran 49a) 

Ketentuan umum pengisian SPM 1. Surat Perintah Membayar bisa dipergunakan atau diperuntukan lebih dari 1 Kegiatan/SPM Kolektif (Lampiran 49b) 2. Dalam pengisian kode rekening dan uraian harus sesuai dengan Kode rekening APBDesa dan RAB dan dengan uraian lengkap dan sama. 3. Dalam

pengisian

besarnya

merupakan

akumulasi

(jika

merupakan SPM Gabungan), pengajuan saat ini pada kolom SPP. 6.4.3. Pernyataan Tanggungjawab Belanja (PTB) 

Merupakan dokumen yang digunakan mencatat atau merekap beban pengeluaran

yang

sudah

terjadi

berdasarkan

bukti

pembayaran/Kwitansi (Lampiran 50) 

Ketentuan umum pengisian PTB 1. Pengisian Bidang dan Kegiatan mengacu atau sesuai dengan kode rekening APBDesa dan RAB 2. Pernyataan

tanggungjawab

belanja

mengacu

pada

bukti

pengeluaran yang sah di Pelaksana Kegiatan 3. Penerima adalah pihak ke tiga/toko dan atau pelaksana kegiatan. 4. Pengisian Uraian berdasar pada transaksi keuangan yang terjadi di pelaksana kegiatan 5. Pengisian Jumlah adalah berdasar nilai uang pada setiap transaksi yang dilakukan pelaksana kegiatan 6.4.4. Buku Kas Umum (BKU) 

Kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening Giro.

45




Buku kas umum berfungsi untuk mencatat seluruh Penerimaan dan pengeluaran

baik dalam bentuk tunai dan non tunai oleh

Bendahara Desa.(lampiran 51) Catatan:

1. BKU merupakan gabungan atas buku-buku pembantu yang bersifat tunai dan non tunai 2. BKU berisi segala informasi transaksi keuangan tunai dan non tunai, yang terdapat pada buku-buku pembantu yang ada. 3. Jika terjadi transaksi penarikan dana tunai dari rekening Desa maka dilakukan pencatatan baik penerimaan dan pengeluaran karena hanya terjadi pergeseran saldo dari Saldo bank ke saldo kas tunai (Jika ada Buku Pembantu Kas Tunai) 4. Kemudian dilakukan pencatatan pengeluaran berdasarkan SPM yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa. Dan dicatatkan pada Buku Kas pembantu yang terkait. 6.4.5. Buku Bank (Lampiran 52) Buku Bank yang berfungsi sebagai PencatatanPenerimaan yang bersifat NON TUNAI melalui rekening Desa. Bendahara Desa akan mendapat informasi dari bank berupa Nota Kredit atas dana-dana yang masuk ke dalam Rekening Kas Desa. Berdasarkan nota kredit ini selanjutnya Bendahara Desa melakukan pencatatan ke dalam Buku Bank. Pencatatan Pengeluaran / Belanja yang bersifat Non Tunai melalui rekening Desa langsung ke pihak ketiga, Bendahara Desa melakukan pencatatan ke dalam Buku. Pencatatan penerimaan transfer harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib pada Buku Bank. 6.4.6. Buku Pembantu Kas Pajak (Lampiran 53) Buku Pajak difungsikan untuk : a. Mencatat dan mendokumentasikan kewajiban perpajakan yang dipotong/dipungut

atas

transaksi

belanja.Pemotongan/pungutan

pajak dilakukanoleh Bendahara Desa yang dicatat dalam Buku Pajak pada kolom potongan/pungutan. b. Mencatat dan mendokumentasikan Penyetoran pungutan pajak tersebut ke Kas Negara dengan batasan waktu yang diatur dalam ketentuan perpajakan melalui form Surat Setoran Pajak (SSP) atau ebilling yang dicatatkan dalam Buku Pembantu Pajak pada kolom Penyetoran. 46


6.4.7. Buku Kas Pembantu Kegiatan (BKPK) 

Buku Kas Pembantu Kegiatan (Lampiran 54) Penatausahaan yang dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan berupa pencatatan dalam Buku Kas Pembantu Kegiatan dan Laporan Kegiatan ketika kegiatan telah selesai apabila pencairan terdiri dari beberapan

termin.

Buku

Kas

Pembantu

Kegiatan

mencatat

penerimaan yang diperoleh dari Bendahara Desa atau dari masyarakat (swadaya) yang telah dirupiahkan. Pengeluaran dicatat oleh Pelaksana Kegiatan atas belanja-belanja yang telah dilakukan baik berupa belanja pegawai, belanja barang/jasa maupun belanja modal. Hal yang perlu menjadi catatan adalah semua penerimaan dan pengeluaran tersebut didukung dengan bukti yang sah dan lengkap, tidak hanya pengeluaran tetapi termasuk juga penerimaan. Contoh bukti penerimaan yang perlu dibuat oleh pelaksana kegiatan adalah tanda terima swadaya berupa barang dan daftar hadir untuk tenaga/gotong royong. 6.4.8. Alat Bukti Penunjang Transaksi a. Bukti Pembelian barang (Nota) 

Pengertian Merupakan

bukti

penerimaan

barang/jasa

akibat

kegitan

transaksi pembelian/penjualan suatu barang. 

Keabsahan Nota



Identitas (nama dan alamat)Toko



Uraian Barang/jasa jelas



Nominal angka: jumlah barang dan harga jelas



Legalitas Toko: Stempel dan tanda terima toko



Tanggal transaksi

b. Bukti Pembayaran Barang atau jasa 

Pengertian Merupakan

bukti

pembayaran

akibat

kegiatan

transaksi

pembelian/penjualan suatu barang.(Lampiran 55) 

Keabsahan Kwitansi



Identitas pembayar atau penerima



Nominal / angka rupiah jelas



Uraian pembayaran jelas



Tanggal Transaksi:

47


(1) Tanggal Lunas Dibayar : tanggal pada saat menarik uang sekaligus membayarkan kepada toko/pelaksana kegiatan (2) Tanggal diterima : Tanggal pada saat nota pembelian atau pada saat diterimakan/transaksi ke toko/pelaksana kegiatan. jika pembelian pada toko yang sama tanggal sama (nota lebih dari 1) maka bisa 1 kuitansi jika tanggal beda maka harus beda kuitansi, jika beda toko maka harus beda kuitansi. 

Legalitas : Tanda tangan danStempel jika pembelian diatas 5 juta



Penggunaan Materai (sesuai dengan ketentuan)

6.4.9. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara(LPJ) (Lampiran 56) Proses pertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban secara

administratif

berupa

Surat

Pertanggungjawaban/SPJ

yang

menggambarkan laporan jumlah anggaran, realisasi, dan sisa pagu anggaran baik komulatif maupun per kegiatan yang meliputi Buku Kas Umum, Buku Bank,Buku Pajak. Penutupan buku ini dilakukan bersama dengan Kepala Desa. Laporan Pertanggungjawaban ini disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sebelumnya, Bendahara Desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

6.5.

PELAPORAN 6.5.1.

Pengertian Merupakan proses penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati melalui Camat.

6.5.2.

Jenis a. Laporan Semester Pertama/LRA I(Lampiran 57a) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APB Desa. Laporan realisasi APB Desa yangdisampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. b. Laporan Semester Akhir/LRA II Lampiran 57b) Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa diteruskan oleh Camat kepada Bupati dengan dilampiri laporan konsolidasi 48


6.5.3.

Pertanggungjawaban 6.5.3.1. Pengertian Proses menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.

6.5.3.2. Output a. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa. (Lampiran 58) b. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.(Lampiran 59) c. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati/walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3

(tiga)

bulan

setelah

berakhirnya

tahun

anggaran

(Permendagri Nomor 46 Tahun 2016). Muatan materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran terdiri dari: a. Pendahuluan; b. Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa; c.

Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan;

d. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan; e. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat; f.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

g. Keberhasilan

yang

dicapai,

Permasalahan

yang

dihadapi dan Upaya yang ditempuh; dan h. Penutup.

49


BAB VII PANDUAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

7.1

DASAR PEMIKIRAN 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagai wujud dari pengelolaan Keuangan Desa dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara terbuka dan bertanggung jawab

untuk

sebesar-besarnya

kemakmuran

masyarakat

Desa

yang

ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Desa. 5. APBDesa disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. 6. Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undan-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

tentang

Pengelolaan

Keuangan

Desa,

Rancangan

Peraturan

Desatentang APBDesa harus dievaluasi oleh Bupati/ Walikota. 7. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, Menteri dalam negeri perlu mengeluarkan Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sebagai acuan Bupati/ Walikota melakukan evaluasi Rancangan APBDesa Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

7.2

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan paduan ini, yaitu: 1. Maksud Panduan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip kepatuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan keuangan Desa dalam membiayai Pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang mengutamakan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

50


2. Tujuan Umum Panduan ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Bupati/Walikota dan/atau Camat dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

7.3

SASARAN EVALUASI Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu: 1. Diperoleh data dan informasi yang akan menajdi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan Rancangan Peratruan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa. 2. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

7.4

RUANG LINGKUP EVALUASI Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi, yaitu: 1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa; 2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud; 3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan 4. Aspek substansi anggaran dalam struktur APBDesa yang meliputi : a. Pendapatan : rasional dan realistis diperoleh secara legal b. belanja : (1) pos belanja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kewenangan desa, prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa yang berlaku; (2) belanja desa maksimal 30% digunakan

untuk

Siltap,

Tunjangan

Kades

dan

Perangkat

Desa,

Operasional Pemerintahan Desa, Tunjangan dan Operasional BPD, Operasional RT/RW. c. Pembiayaan

51


• Penerimaan Pembiayaan : (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun

sebelumnya (pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, sisa dana kegiatan lanjutan); (2) pencairan dana cadangan; (3) hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. • Pengeluaran Pembiayaan : (1) pembentukan dana cadangan; (2)

penyertaan modal; (3) pembayaran hutang.

7.5

EVALUASI 1. Persiapan Evaluasi a. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan evaluasi, yaitu: i.

Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan dengan Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Pelaksana Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dilampiri Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

dan

Rancangan

Peraturan

Desa

tentang

Perubahan

APBDesa, dalam hal pelaksanaan evaluasi oleh Camat.(Lampiran 60) ii.

Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud huruf a, terdiri dari: 1. Ketua

: Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota

2. Sekretaris

: Pejabat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten/ Kota atau sebutan lainnya

3. Anggota iii.

: SKPD terkait

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113

Tahun

2014

tentang

Pengelolaan

Keuangan

Desa,

Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa kepada Camat atau sebutan lainnya. iv.

Pendelegasian kewenangan melakukan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa kepada Camat atau sebutan lainnya, selanjutnya Camat membentuk Tim Evaluasi, yang terdiri dari: 1. Ketua

: Camat 52


2. Sekretaris

: Kasi Pemberdayaan Masyarakat / Pemerintahan

3. Anggota

: Unsur pemerintah kecamatan dan UPT Kecamatan terkait

v. Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa. vi.

Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.

b. Dokumen Evaluasi i.

Dokumen Utama 1. Rancangan

Peraturan

Desa

tentang

APBDesa

yang

telah

disepakati bersama BPD; dan/atau 2. Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa yang telah disepakati bersama BPD. ii.

Dokumen Penunjang (alat verifikasi) 1. Disampaikan oleh Desa a) Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang APBDesa); atau b) Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa (untuk

evaluasi

Rancangan

Perdes

tentang

Perubahan

APBDesa); c) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa) d) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) e) Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa; dan f) Dokumen yang relevan (misal, Perdes tentang pembentukan dana cadangan, Perdes tentang pendirian BUMDesa, hasil uji kelayakan penyertaan modal BUMDes, dll) 2. Disiapkan oleh Tim Evaluasi a) Peraturan Bupati/Walikota tentang Pengelolaan Keuangan Desa; b) Peraturan Bupati/Walikota tentang Pembangunan Desa; 53


c) Peraturan Bupati/Walikota tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa; d) Peraturan Bupati/Walikota tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa; e) Peraturan Bupati/Walikota tentang Dana Desa; f)

Peraturan Bupati/Walikota tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; dan

g) Peraturan

Bupati/Walikota

tentang

Satuan

Harga

Kabupaten/Kota yang didalamnya mengatur Standar Harga di Desa (memperhitungkan tingkat kemahalan dan kondisi geografis (Harga Perkiraan Sendiri/ HPS))

2. Pelaksanaan Evaluasi Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu: a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas. 1) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut: a) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi; b) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan Peraturan yang akan dievaluasi; c) Konsistensi

pengguanaan

dokumen

dan

informasi

dalam

Rancangan peraturan yang akan dievaluasi; dan d) Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan peraturan Desa; 2) Langkah-langkah evaluasi: a) Langkah 1 : Pengumpulan dokumen evaluasi; b) Langkah 2 : Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen; c) Langkah 3 : Penelitian dan penganalisaan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen; d) Langkah 4 : Pembandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yangberlaku atas batas waktu penyampaian dokumen; dan e) Langkah 5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 4

Catatan

: Jika

dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak

terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada 54


Bab I Pendahuluan 1.1. Latar Belakang: Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa

Recommend Documents