BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
Pada tahun 1830 jumlah penduduk dunia telah meningkat menjadi 1 miliyar orang. Seratus tahun kemudian menjadi 2 miliyar orang. Pada tahun 1975 berlipat dua kali, menjadi 4 miliar orang. Menurut UNFPA ( United Nations Fund For Population Activities), Activities ), pada tahun 1989 penduduk dunia telah mencapai 5,2 miliar. Kemudian setiap tahunnya meningkat lebih dari 90 juta. Pada akhir abad ini jumlah penduduk dunia diperkirakan akan menjadi 6,25 miliar. Pada tahun 2025 diperkirakan akan bertambah sebesar 2 miliar atau menjadi 8,5 miliar. Selanjutnya seabad dari sekarang penduduk dunia baru akan berhenti tumbuh pada angka angka 10 miliar (Wiknjosastro, 2002: 892). Dari jumlah tersebut, sebagian besar tinggal di negara-negara sedang berkembang, karena di negara-negara maju jumlah penduduknya penduduknya sudah semakin terkendali paertumbuhannya atau sudah berada pada keseimbangan. Sebagai akibat dari masalah diatas, sebagian besar penduduk dunia dewasa ini khususnya di negara-negara sedang berkembang masih belum menikmati hidup yang layak. Mereka menderita kekurangan makan dan gizi, sehingga tingkat kesehatannya buruk, mempunyai pendidikan yang rendah, dan kekurangan lapangan pekerjaan. Secara khusus, tingkat kelahiran dan kematian bayi masih cukup tinggi (Wiknjosastro, 2002: 892). Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia juga tidak luput dari masalah kependudukan (Wiknjosastro, 2002: 894). 894). Indonesia dengan jumlah penduduk saat ini sekitar 207 juta jiwa merupakan negara ke empat terbesar di dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Besarnya jumlah penduuduk ini
1
2
terkait dengan tingginya angka pertumbuhan penduduk Indonesia di masa lalu yang utamanya dipengaruhi oleh tingkat kelahiran. Meskipun tingkat kelahiran sudah dapat diturunkan, namun secara absolut jumlah penduduk Indonesia masih akan terus bertambah (UNFPA, 2003:1) Melihat masih tingginya jumlah penduduk indonesia maka
upaya
pemerintah dalam menggendalikan laju pertumbuhan penduduk adalah melalui pelaksanaan program Keluarga Berencanabagi pasangan usia subur (PUS) (BKKBN,2011:1). Salah satu upaya dalam Program Keluarga Berencana untuk pengendalian fertilitas atau menekan pertumbuhan penduduk yang paling efektif adalah dengan penggunan kontrasepsi. Di dalam pelaksanannya diupayakan agar semua metoda atau alat kontrasepsi yang disediakan dan ditawarkan kepada masyarakat memberikan manfaat optimal dengan meminimalkan efek samping maupun keluhan yang ditimbulkan(Leli, 2007). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20102014 telah menetapkan target pemakaian kontrasepsi (CPR) cara modern sebesar 65 persen. Perlu upaya kerja keras dan kerjasama semua pihak agar target tersebut dapat tercapai. Agar tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi di kalangan PUS tinggi, maka penggunaan kontrasepsi diarahkan kepada metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) (BKKBN,2011:i). Metode Kontrasepsi Jangka Panjang yang selanjutnya disebut MKJP adalah metode kontrasepsi yang masa aktifnya relatif lama dan terdiri dari Metode Operasi Wanita (MOW) dan Metode Operasi Pria (MOP), Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) dengan masa berlaku 10 (sepuluh) tahun
3
dan alat kontrasepsi bawah kulit (AKBK) dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun (BKKBN,2011: xvii). Di Indonesia pemakaian MKJP cenderung menurun. Pada tahun 1991 proporsi pemakaian MKJP sebanyak 19,7 %, tahun 1994 sebanyak 19 %, tahun 1997 sebanyak 17,5 %, tahun 2002 sebanyak 14,6 % dan pada tahun 2007 turun menjadi 10,9 persen. Data terakhir dari SDKI tahun 2007 memperlihatkan prevalensi pemakaian untuk suatu cara kontrasepsi adalah sebesar 61,4 % dan 10,9% diantaranya adalah pemakai MKJP, yakni IUD (4,2 %), implant (2,8 %), MOW (3 %) dan MOP (0,2 %). Tampaknya para wanita peserta KB lebih menyukai pemakaian metoda kontrasepsi non-MKJP dan yang terbanyak adalah suntikan (31,9 %) dan pil (13,2 %) (SDKI,2007). Berdasarkan data Profil Kesehatan Provinsi Jambi (2010), jumlah akseptor KB-aktif MKJP untuk Provinsi Jambi sebanyak 100.128 (19,9%) dan untuk peserta KB-aktif Non-MKJP sebesar 402.587 (80,1%)akseptor sedangkan untuk akseptor KB-Baru MKJP sebesar 15.574 (11,3%) dan peserta KB-Baru Non-MKJP sebesar 121.884 (88,7%) (Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2010). Berdasarkan laporan tahunan dari Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Jambi untuk jumlah peserta KB aktif sebanyak 71.538 pasangan atau 77,30% dari PUS 92.549 pasangan. Sedangkan untuk jumlah peserta KB-aktif MKJP tahun 2011 sebanyak 9762 (13,6%) pasangan dari jumlah peserta KB-Aktif(BPPKB Kota Jambi, 2011). Pada tahun 2012 jumlah peserta KB aktif sebanyak 74.544 pasangan atau 77,45% dari PUS 96.249 pasangan, dan untuk peserta KB-Aktif MKJP sebanyak 8394 (11,26%)
pasangan dari jumlah peserta KB-Aktif.
4
Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa jumlah peserta KB-aktif MKJP cenderung menurun dari tahun 2011 ke tahun 2012 (BPPKB Kota Jambi, 2012). Menurut data yang diperoleh dari Puskesmas Putri pada bulan Agustus 2016 jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 12751 pasangan dengan jumlah peserta KB-Aktif sebanyak 248 Akseptor. Sampai bulan Agustus 2016 jumlah Akseptor MKJP yang berada di Kelurahan Murni sebanyak 8 dengan rincian IUD 1, Implan 7, MOW dan MOP tidak ada, dari seluruh jumlah peserta KB-Aktif di Kelurahan Murni Tahun 2016. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa peserta KB-Aktif MKJP di Puskesmas Putri Ayu masih jauh dari target KKP (Kontrak Kerja Provinsi) tahun 2012 yaitu sebesar 25,9 % dari seluruh jumlah peserta KBAktif, sedangkan pada tahun 2013 target KKP tentang peserta KB-Aktif MKJP telah meningkat menjadi 26,7 %. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan program KB MKJP dan permasalahannya di Puskesmas Putri Ayu.
1.2 Tujuan Penelitian
1.2.1
Tujuan Umum Untuk
menggambarkan
pelaksanaan
program
KB-MKJP
dan
permasalahannya di Puskesmas Putri Ayu tahun 2016. 1.2.2
Tujuan Khusus
1. Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan program KB MKJP tahun 2016 di Puskesmas Putri Ayu Kota Jambi.
5
2. Untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program KB MKJP tahun 2016 di Puskesmas Putri Ayu Kota Jambi. 3. Untuk
menentukan
prioritas
masalah
yang
dihadapi
dalam
pelaksanaan program KB MKJP tahun 2016 di Puskesmas Putri Ayu Kota Jambi. 4. Untuk menentukan akar penyebab masalah dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan program KB MKJP tahun 2016 di Puskesmas Putri Ayu Kota Jambi. 5. Untuk menentukan alternatif pemecahan masalah dalam pelaksanaan program KB MKJP tahun 2016 di Puskesmas Putri Ayu Kota Jambi. 6. Untuk
menentukan
monitoring
yang
dapat
dilakukan
dalam
pelaksanaan program KB MKJP tahun 2016 di Puskesmas Putri Ayu Kota Jambi.
