Arfak

STRATEGI ADAPTASI MASYARAKAT ARFAK DALAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA HUTAN DI CAGAR ALAM PEGUNUNGAN ARFAK

Oleh

MAREL N. SITUMORANG 2009 55 023

PROGRAM STUDI KEHUTANAN FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS NEGERI PAPUA MANOKWARI 2013

STRATEGI ADAPTASI MASYARAKAT ARFAKDALAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA HUTAN DI CAGAR ALAM PEGUNUNGAN ARFAK

Oleh

MAREL N. SITUMORANG 2009 55 023

SKRIPSI SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA KEHUTANAN PADA FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS NEGERI PAPUA

PROGRAM STUDI KEHUTANAN FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS NEGERI PAPUA MANOKWARI 2013

STRATEGI ADAPTASI MASYARAKAT ARFAKDALAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA HUTAN DI CAGAR ALAM PEGUNUNGAN ARFAK

Oleh

MAREL N. SITUMORANG 2009 55 023

SKRIPSI SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA KEHUTANAN PADA FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS NEGERI PAPUA

PROGRAM STUDI KEHUTANAN FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS NEGERI PAPUA MANOKWARI 2013

Penguji Di Luar Komisi

:

1. Yohanes Y. Rahawarin, S.Hut. M.sc 2. Jimmy F. Wanma, S.Hut, M.Sc

RINGKASAN

MAREL SITUMORANG. Strategi adaptasi Masyarakat Arfak Dalam

Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Di Cagar Alam Pegunungan Arfak di bawah bimbingan Bapak JONNI MARWA dan Bapak PITER GUSBAGER . Penelitian ini bertujuan untuk menentukan wujut/bentuk perubahan lingkungan yang terjadi akibat penurunan kepatuhan masyarakat terhadap nilai-nilai  Igya Ser  Hanjop, mengetahui cara lembaga adat mengatur kegiatan pengelolaan dan  pemanfaatan sumberdaya hutan di Cagar Alam Pegunungan Arfak, dan menentukan implikasi aturan kelembagaan adat terhadap kelestarian sumberdaya hutan. Metode yang digunakan yaitu metode observasi lapang dengan teknik sensus dan metode wawancara individual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi Adaptasi Masyarakat Arfak dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya hutan di Cagar Alam Pegunungan Arfak menggunakan prinsip kriteria dan indikator kelestarian sumberdaya hutan yang ditetapkan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) masuk dalam kategori “telah memenuhi  persyaratan minimum pencapaian pengelolaan yang lestari”, yaitu kategori „baik‟ (3.68 - 5.00) sebesar 48.0%, cukup‟ (2.34 – 3.67) sebesar 33.0% dan „jelek‟ (1.00 –  2.33) sebesar 6.0%. Mengacu pada metode pemberian kategori LEI dengan adanya keseimbangan pada ketiga prinsip kelestarian: kelestarian fungsi ekonomi , kelestarian fungsi sosial dan kelestarian fungsi ekologis yang dihasilkan oleh kinerja pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya lahan dan hutan di Cagar Alam Pegunungan Arfak oleh suku  Mouile, Eksistensi sumberdaya hutan sangat penting bagi masyarakat Arfak (suku mouile). Hal tersebut tercermin melalui pola hubungan yang nyata antara

masyarakat dengan sumberdaya hutan. Hutan tidak saja menjadi sumber kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat hutan adalah “ibu” yang memberikan kehidupan dan dapat memenuhi segala kebutuhan, oleh karena itu hutan harus dijaga dan dikelola sebaik baiknya karena keberadaannya dan kelestariannya berpengaruh terhadap kelangsungan hidup. Adanya kelembagaan adat secara umum memiliki implikasi terhadap kelestarian pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan di Arfak. Beberapa hal yang mencirikan di antaranya: adanya aturan adat, status batas lahan permarga jelas hak pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan merata. Sementara itu terkait dengan manajemen hutan utamanya pada komponen kelola produksi, masih di jumpai kelemehan di antaranya: tidak tersedianya informasi dan dokumentasi yang memadai terhadap dampak kegiatan produksi yang telah dilakukan; rendahnya efisiensi  pemanfaatan hasil hutan, belum tersedianya manajemen pengelolaan hasil hutan, dan kurangnya tenaga terampil.

KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Bapa di Surga atas berkat, tuntunan dan kemurahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tulisan ini. Tulisan ini berjudul

STRATEGI ADAPTASI MASYARAKAT ARFAK

”

DALAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DI CAGAR ALAM PEGUNUNGAN ARFAK    yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh ”

gelar Sarjana Kehutanan pada Universitas Negeri Papua. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepadaJonni Marwa, S.Hut ,M.Si dan Piter Gusbager, S.Hut, MUP.selaku Komisi Pembimbing yang telah mencurahkan waktu dan pikiran mulai

dari perencanaan, pelaksanaan penelitian hingga selesainya penyusunan tulisan ini. Terima kasih yang sama penulis sampaikan kepada : 1.

Rektor Universitas Negeri Papua, Dekan Fakultas Kehutanan, Ketua program studi beserta seluruh Staf Dosen dan Karyawan.

2.

Bapak Dr.Ir. Soetjipto Moeljono, M.Si selaku Dosen Wali dan Bapak Ir. Max J. Tokede, MS, Bapak Sepus Fatem, S.Hut, M.Sc, Bapak Yohanes Y. Rahawarin, S.Hut, M.Sc serta Bapak Jimmy F. Wanma, S.Hut, M.Sc selaku Penguji dan Moderator dalam Seminar Akademik penulis.

3.

Kepala Kampung Anggra Bapak Anton Wonggor,

dan Kepala Suku Mouile

Bapak Inggris Wonggor beserta seluruh Warga Kampung Anggra yang dengan ikhlas dan senang hati menerima penulis untuk melakukan penelitian

4.

Keluarga Anton Wonggor dan Yafet Wonggor yang telah memberikan tumpangan selama penulis melakukan penelitian atas semua bantuannya yang tak terhingga.

5.

Sahabatku Yohanes Ramar yang telah mendampingi penulis pada saat dilokasi  penelitian.

6.

Kekasih sekalian partner sehati penulis, Feby Y. Delima atas segala bantuan, dukungan dan kerja samanya keinginan pencapaian yang ditargetkan bersama dapat tercapai.

7.

Seluruh teman-temanku Forester-09 atas kekompakkan dan kerjasamanya yang telah terbina selama ini bagi penulis kalian semua begitu luar biasa dan hebat.

8.

Skripsi ini kupersembahkan seutuhnya untuk Ayah dan Ibu tercinta, Kakak Iriandos dan adikku Putri yang sedang melanjutkan pendidikan di Yogyakarta, kebahagian kalian yang penulis butuhkan utama dalam hidup ini.

9.

Serta seluruh keluarga besar Situmorang (Opung Sabar) dan Simanullang (Opung Damai) yang selalu mendoakan penulis, terima kasih untuk semua curahan kasih sayang yang telah kalian berikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak

kekurangan, oleh sebab itu kritik dan saran ke arah penyempurnaan sangat diharapkan.Akhir kata semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Manokwari,

Juli 2013

Penulis

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan sebagai anak ke dua dari tiga bersaudara yang dilahirkan di dolok sanggul (Medan) pada tanggal 8 Mei 1991, dari Ayah Marhatigoran Situmorang, SH, M.H   dan Ibu Elida Sondang Simanullang, S.Pd

Penulis mengawali pendidikan formal pada Taman Kanak-kanak (TK) Santa Rita pada tahun 1996 dan menyelesaikan pendidikan TK pada tahun 1997, pada tahun yang sama penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD) Inpres Kampung Ambon Manokwari dan menyelesaikan pendidikan SD pada tahun 2003, pada tahun yang sama penulis melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 2 Manokwari yang sekarang manjadi SMP Negeri 3 dan tamat pada tahun 2006, pada tahun yang sama penulis melanjutkan ke sekolah menengah atas (SMA) Negeri 2 manokwari dan tamat pada tahun 2009. Pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa pada jurusan Kehutanan Program Studi Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Negeri Papua Manokwari. Selama menempuh studi di UNIPA, pada tahun 2011 penulis melakukan kegiatan Kuliah Kerja Lapang (KKL) di Hutan Mandopi Manokwari, pada tahun 2012  penulis melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Jayapura. Kemudian pada tahun 2013 penulis melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kampung Udapi Hilir Prafi SP 4.

Untuk memperoleh gelar sarjana Kehutanan pada Fakultas Kehutanan Universitas Negeri Papua (UNIPA), penulis menyelesaikan skripsi dengan judul “ STRATEGI ADAPTASI MASYARAKAT ARFAK DALAM PENGELOLAAN DAN

PEMANFAATAN

SUMBERDAYA

HUTAN

DI

CAGAR

ALAM

PEGUNUNGAN ARFAK” yang dibimbing oleh bapak Jonni Marwa, S.Hut. M.Si dan bapak Piter Gusbager, S.Hut. MUP

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

………………..……………………………….

i

KATA PENGANTAR ……………………………………………………….. ii …………………………………………………………   iii

RIWAYAT HIDUP DAFTAR ISI

………..……………………………………………………… vi

DAFTAR TABEL

………………………………………………………….. ix ……………………………………………………….

DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN

x

…..………………………………………………… xi

PENDAHULUAN

Latar Belakang

………………………………………………………….

1

Masalah

………………………………………………………………….. 4

Tujuan

………………………………………………………………...... 5

Manfaat

………………………………………………………………….

5

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Igya Ser Hanjop……………………………………………………

6

Konsep Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat ……………………………

8

Konsep Pengelolaan Sumberdaya Alam Milik Bersama …………………

9

Konsep Pengelolaan Hutan Yang Berkelanjutan …………………………. 10 Konsep Adaptasi

………………………………………………………… 11

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu ……………..………………………………………… 12 Bahan dan Alat ………………..………………………………………….. 12 Populasi dan Sampel

…………………………………………………….. 12

Populasi ……………………………………………………………….. 12 Sampel ………………………………………………………………... 12

Variabel Pengamatan

……………………………………………………. 13

Metode Penelitian

……………………………………………………….. 13

Pengumpulan Data

………………………………………………………. 13

Teknik Pengumpulan Data

……………………………………………… 14

Analisis Data ……………………………………………………………… 14 Analisis Sejarah .………………………………………………………. 14 Analisis Kriteria dan Indikator kelestarian Hutan …………………….. 15 KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Sejarah

…………………………………………………………………… 18

Letak dan Aksesibilitas

……………………………………………..…… 18

Iklim ……………………………………………………………………… 19 Tanah dan Topografi ……………………………………………………… 20 Flora dan Fauna Hidrologi

………………………………………………………….. 20

………………………………………………………………… 21

Penggunaan Lahan ……………………………………………………….. 21 Keadaan Pertanian ………………………………………………………... 22 Keadaan Penduduk ……………………………………………………….. 22 Sistem Pemerintahan Pendidikan

…………………………………………………….. 23

……………………………………………………………….. 25

Agama dan Kepercayaan

……………………………………………….. 25

Agama ……..………………………………………………………….. 25 Kepercayaan …..……………………………………………………….. 26 Mata Pencaharian ………………………………………………………… 27 Adat Istiadat ………………………………………………………………. 27 Sarana dan Prasarana

…………………………………………………….. 29

HASIL DAN PEMBAHASAN

Filosofi Hutan

…………………………………………………………..... 31

Wujut/Bentuk Perubahan Lingkungan Yang Terjadi

Sehingga Membuat penurunan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Nilai-nilai Igya Ser Hanjop ……………………………………. 31 Pemanfaatan Hasil Hutan Yang Tidak Terkontrol dan Perdagangan Ilegal (satwa) ……………………………………….. 33

Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Perubahan Kelembagaan Adat ………………………………………… 34 Pergeseran Perilaku Kepatuhan Terhadap  Nilai-nilai Igya Ser hanjop ……………………………………………. 35 Intervensi Ekonomi Pasar ……………………………………………… 36 Dinamika Politik ……………………………………………………… 37 Cara Lembaga Adat Mengatur Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan SumberdayaHutan di CAPA …………….. 39 Pembagian Kawasan Hutan …………………………………………… 39 Sistem Kepemilikan Kawasan

……………………………………….. 42

Sistem Kepemimpinan ……………………………………………….. 43 Mekanisme Kerja Perangkat Institusi ………………………………… 46 Implikasi Aturan Kelembagaan Adat Terhadap Kelestarian Sumberdaya Hutan …………………………………………… 50 Srat Atoran Iya Ser Hanjop (Peraturan Daerah Konservasi) …………. Penilaian Kriteria dan Indikator ……………………………………… 50 Penilaian Terhadap Tingkat Kelestarian Hutan ………………………. 52 KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan ………………………………………………………………. 67 Saran

……………………………………………………………………. 68

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

 Nomor

Teks

Halaman

1.

Penilaian Fungsi Kelestarian Hutan Menurut Kriteria dan Indikator ……………………………………….. 16

2.

Sebaran Penduduk Kampung Anggra Menurut Umur dan Jenis Kelamin Sampai dengan November 2012 …………………… 23

3.

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kampung Anggra …………………………………………………… 25

4.

Sarana dan Prasarana di Kampung Anggra sampai dengan Bulan November 2012 ………………………………… 29

5.

Skor Kriteria Kelestarian Sumberdaya ………………………………….. 52

6.

Skor Kriteria Kelestarian Hasil

………………………………………… 53

7.

Skor Kriteria Keletarian Usaha

………………………………………… 55

8.

Skor Kriteria Kejelasan Hak Penguasaan dan Pengelolaan Lahan atau Areal Hutan

9.

……………………………… 57

Skor Kriteria Keterjaminan Terhadap Pengembangan dan Ketehanan Ekonomi Komunitas ………………………………….. 58

10. Skor Kriteria Pola Hubungan Sosial Setara dalam Proses Produks i ……. 59 11. Skor Kriteria Keadilan Manfaat Menurut Kepentingan Komunitas 12. Skor Kriteria Stabilitas Ekosistem Hutan Dipelihara dan Gangguan Terhadapnya dapat Diminimalisir dan Dikelola

……. 60

……….. 61

13. Skor Kriteria Sintasan Spesies Endemik Dilindungi dan Dipertahankan serta Gangguannya dapat Diminimumkan …………. 62 14. Skor Total Indikator pada Tiap-tiap Prinsip Keletarian Hutan

………… 64

DAFTAR GAMBAR

 Nomor

Teks

Halaman

1.

Kriteria Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat lestari …………………. 15

2.

Struktur Administrasi Pemerintahan Kampung Anggra …………………. 24

3.

Tampak Samping Gereja GPKAI (SHALOM)

4.

Tampak Peneliti di depan Rumah Masyarakat yang Berkonsep Rumah Kaki seribu …………………………………….. 29

5.

Pembagian Wilayah pada Kampung Anggra Sesuai dengan Konsep Igya Ser Hanjop ………………………………… 42

6.

Struktur Lembaga Adat Masyarakat Anggra …………………………….. 44

7.

Bentuk struktur di Kalangan Kaum Perempuan

…………………………. 26

………………………… 48

DAFTAR LAMPIRAN

 Nomor

Teks

Halaman

1. Kuisioner Untuk Tokoh Lembaga Adat ………………………………… 70 2. Kuisioner Untuk Tokoh Agama ………………………………………… 71 3. Kuisioner Untuk Masyarakat

…………………………………………… 73

4. Penilaian Kriteria dan indikator 5. Peta Lokasi Penelitian

……………………………………….. 76

………………………………………………….. 83

 

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pegunungan Arfak terletak pada sebelah barat kota Manokwari. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 783/Kpts-II/1992 Pegunungan Arfak ditetapkan sebagai kawasan konservasi seluas 68.325,00 Ha dengan status Cagar Alam (Kawasan Suaka Alam).Kawasan Pegunungan Arfak didiami oleh 4 suku besar, yaitu suku  Hatam,  Mouile, Meyakh, dan Sough.Suku-suku ini memiliki aturan-aturan adat yang berbeda. Aturan adat yang berlaku dalam bentuk pengelolaan hutan yang dikenal dengan nama  Igya Ser Hanjob (dalam bahasa Hatam/Mouile ) atau Mastogow hanjop (dalam bahasa Sough).  Igya  dalam bahasa hatam berarti berdiri, ser artinya menjaga dan  hanjob  berarti batas.Secara harfiah  Igya Ser Hanjop  mengandung makna berdiri menjaga  batas namun batas disini bukan hanya bermakna sebagai suatu kawasan, namun secara luas bermakna mencakup segala aspek kehidupan masyarakat Arfak.  Nilai  –   Nilai  Igya ser hanjop  atau  Mastogow hanjop juga terlihat dalam pola  pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam.Pola pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam khsusnya hutan pada masyarakat adat Arfak terutama pada Suku  Mouile dikenal pembagian wilayah bahamti, nimahamti dan susti. Bahamti adalahwilayah hutan primer yang tak boleh diganggu sama sekali (Wilayah  perlindungan Alam), nimahamti  yakni wilayah yang boleh diambil hasil hutannya namun dalam jumlah yang terbatas, serta Susti yaitukawasan pemanfaatan baik untuk  berkebun maupun sebagai wilayah pemukiman. Keberadaan kawasanbahamti, nimahamti dan  susti  saat ini telah mengalami perubahan karena adanya intervensi ekonomi, tekanan penduduk bahkan tekanan kebijakan/politik.Hal ini terlihat dari

 perilaku masyarakat dalam menjaga dan mempertahankan keberadaan kawasankawasan tersebut.Dimana aktivitas berburu binatang da n aktivitas pertanian tradisional telah memasuki wilayah-wilayah yang dilarang secara hukum adat maupun hukum formal. Berdasarkan hasil penelitian Makabori (2005), disimpulkan bahwa telah terjadi  pergeseran perilaku berupa penurunan kepatuhan masyarakat Arfak terhadap nilainilai  Igya Ser Hanjop selama kurun waktu 20 tahun.

Pergeseran kepatuhan ini

 berdampak pada semakin banyak tindakan-tindakan masyarakat yang merusak kawasan CagarAlam Pegunung Arfak. Untuk menjaga agar aktivitas masyarakat yang merusak kawasan Cagar Alam Pegunungan Arfak tidak semakin meningkat dibentuklah lembaga adat. Lembaga ini  berperan menjaga konsep  Igya Ser Hanjob  agar berjalan sesuai dengan hasil-hasil kesepakatan masyarakat adat. Namun dalam perkembangannya telah terjadi  pergeseran pola perilaku masyarakat akibat adanya intervensi kebijakan pemerintah,  perkembangan pembangunanintervensi ekonomi,dan perubahan lingkungan lainnya. Kondisi ini menyebabkan masyarakat adat memberikan respon yang berbeda terhadap aturan adat yang sudah berlaku secara khusus dalam hak pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan. Perilaku responsif masyarakat terhadap perubahan-perubahan lingkungan agar dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang ada disebut Adaptasi (Bennet, 1967).Perilaku responsif tersebut memungkinkan masyarakat dapat menata

sistem-sistem tertentu bagi tindakan atau tingkah lakunya agar dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi tertentu. Perilaku tersebut di atas berkaitan dengan

kebutuhan hidup, setelah sebelumnya melewati keadaan-keadaan tertentu dan kemudian membangun suatu strategi serta keputusan tertentu untuk menghadapi keadaan-keadaan selanjutnya. Dengan demikian, adaptasi merupakan suatu strategi yang digunakan oleh manusia dalam masa hidupnya guna mengantisipasi perubahan lingkungan baikfisik maupun sosial (Alland 1975; Barlett: 1980 ).Sebagai suatu proses perubahan, adaptasi dapat berakhir dengan sesuatu yang diharapkan atau tidak diharapkan. Olehnya, adaptasi merupakan suatu sistem interaksi yang berlangsung terus antara manusia dengan manusia, danantara manusia dengan ekosistemnya.Dengan demikian, tingkah laku manusia dapat mengubah suatu lingkungan dan sebaliknya, lingkungan yang  berubah memerlukan suatu adaptasi yang selalu dapat diperbaharui agar manusia dapat bertahan dan melangsungkan kehidupan di lingkungan tempat tinggalnya (Bennett 1976). Perkembangan pembangunan, masyarakat Adat Arfak mengalami perubahan  perilaku

terhadap

budaya-budaya,

aturan-aturan

lokal,

dan

pengetahuan

lokal.Sehingga timbul hal-hal baru di dalam masyarakat yang membuat mereka  beradaptasi terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan. Dengan adanya aturan-aturan formal, hukum-hukum pemerintah, peraturan  pembangunan yang membuat masyarakat Adat Arfak mengubah strategi pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang sangat primitif atau kuat dengan aturan adat yang sekarang telah berubah.

Masalah

Kemampuan maupun ketidakmampuan masyarakat lokal dalam mempertahankan kelestarian sumberdaya hutan, dipandang sebagai masalah adaptasi.Demikian terkait dengan kemampuan respon masyarakat terhadap perubahan lingkungan, yang disebabkan adanya intervensi ekonomi, dan dinamika politik.Faktor-faktor yang mencirikan efektivitas respon yang dimiliki masyarakat adalah kemampuan dalam mempertahankan reseliensi ekologi dan sosial, serta kemampuan dalam melawan  perubahan yang terjadi dalam suatu sistem. Respon masyarakatadat Arfak terhadap perubahan aturan main dan struktur lembaga adat yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan, terlihat dalam kepatuhan terhadap norma“ Igya Ser Hanjop”.Respon masyarakat adat arfak terhadap aturan adat yang disepakati memberikan gambaran tentang suatu proses adaptasi, yaitu penyesuaian terhadap setiap bentuk perubahan lingkungan sosial, ekonomi maupun ekologi terhadap kelestarian sumber daya hutan. Dengan demikian masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana wujut/bentuk perubahan lingkungan yang terjadi akibatpenurunan kepatuhan masyarakat terhadap nilai-nilai Igya Ser Hanjop? 2. Bagaimana cara lembaga adat mengatur kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan di Cagar Alam Pegunungan Arfak? 3. Bagaimana implikasi aturan kelembagaan adat terhadap kelestarian sumberdaya hutan?

Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 1. Untuk menentukan wujut/bentuk perubahan lingkungan yang terjadi akibat  penurunan kepatuhan masyarakat terhadap nilai-nilai Igya Ser Hanjop 2. Untuk mengetahui cara lembaga adat mengatur kegiatan pengelolaan dan  pemanfaatann sumberdaya hutan di Cagar Alam Pegunungan Arfak. 3. Untuk menentukan implikasi aturan kelembagaan adat terhadap kelestarian sumberdaya hutan. Manfaat

Sebagai sumber informasi tentang strategi adaptasi masyarakat Adat Arfak dalam  pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan di Cagar Alam Pegu nungan Arfak.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep I gya Ser H anjop 

Orang Hatam-Mouile telah turun temurun mendiami kawasan Ndon (Arfak) dan telah pula menyelenggarakan sistem pengelolaan sumberdaya alam yang adil dan lestari, yang dikenal dengan nama Igya Ser Hanjop.  Igya Ser Hanjop  merupakan contoh kearifan lokal yang perlu dilindungi dan diwariskan, untuk melindungi dan mewariskan  Igya Ser Hanjop  maka diperlukan kebijakan yang muatannya didasarkan pada nilai-nilai perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, hak asasi manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme serta persamaan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa.  Igya Ser Hanjop  dibagi menjadi 3 (tiga) kawasaan yaitu kawasan  bahamti, kawasan nimahamti, dan kawasan  susti. Kawasan  bahamti  merupakan hutan sumber air susu ibu yang menyimpan semua kekanyaan dan isinya masih asli (hutan primer), hanya boleh mengambil kulit kayu tali rotan yang tidak ada di nimahamti,bahamti  juga berfungsi sebagai hutan cadangan, penjaga keanekaragaman hayati, dan wilayah tangkapan air. Pada kawasan bahamti boleh dilakukan kegiatan mengambil kulit kayu  bimon, mengambil bibit rotan, kayu bimon dan kayu cei, mengambil bahan obat obatan, kegiatan turisme, dan kegiatan penelitian.

Kawasan nimahamti  adalah kawasan pengelolaan terbatas. Dalam kawasan ini diperbolehkan melakukan kegiatan seperti : a. Mengambil bahan pembuat rumah seperti kulit kayu untuk dinding rumah, daun  pandan untuk atap rumah dan tali rotan,  b. Berburu hewan/satwa, kecuali satwa langka, burung betina, hewan yang bunting tidak boleh diburu, c. Mengambil kayu untuk membuat rumah. Semua ketentuan berlakunya pengelolaan kawasan nimahamti ditentukan dan ditetapkan oleh lembaga adat nimbung meliputi penggunaan untuk berburu dan ambil kayu. Sedangkan kawasan  susti  adalah kawasan untuk tempat berkebun, bertani,  beternak, dan pemukiman masyarakat. Segala pelanggaran atas ketentuan tersebut di atas dikenakan sanksi institusi adat Arfak khususnya wilayah Menyambou. Konsep  Igya Ser Hanjop diambil dari bahasa hatam sebagai terjemahan dari istilah konservasi dalam bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Hatam dalam istilah tersebut karena suku  Hatam merupakan suku mayoritas yang berada di pegunungan Arfak dan bahasa  Hatam dimengerti oleh suku-suku yang ada di pegunungan Arfak. Arti hanjop dalam  bahasa Indonesia adalah batas. Sejak dahulu masyarakat Pegunungan Arfak menerapkan konsep hanjop (batas) dalam kehidupan sehari-hari. Batas yang dimaksud adalah batas kepemilikan terutama kepemilikan lahan atau wilayah kampung. Masyarakat saling menjaga dan menghormati batas yang menjadi miliknya dan milik orang lain sehingga aktivitas yang dilakukan t idak keluar dari batas kepemilikan.

Dalam

menentukan

daerah

konservasi

juga

digunakan

konsep hanjop.

Masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas tertentu seperti yang telah diatur dalam aturan Cagar Alam di dalam batas (hanjop) tersebut. Akhirnya, pengertian tentang konservasi diterjemahkan ke dalam bahasa Hatam sebagai  Igya Ser Hanjop. Istilah tersebut berasal dari kata  Igya, Ser, dan hanjop. Igya artinya kita berdiri, Ser artinya  pele (penghalang, menjaga) dan hanjop artinya batas. Jadi arti Igya Ser Hanjop kurang lebih adalah kita berdiri menjaga batas. Istilah tersebut menjadi semacam peringatan kepada masyarakat agar menjaga batas dengan baik melewati batas yang ditentukan  pada saat mengambil dan memanfaatkan hasil hutan. Lebih lanjut, istilah  Igya Ser  Hanjop secara luas diartikan “Mari kita sama-sama menjaga hutan untuk kepentingan  bersama”. Istilah  Igya Ser Hanjop  telah diterima masyarakat Pegunungan Arfak sebagai terjemahan dari daerah konservasi. Dengan latar belakang pengertian konsep  Hanjop yang sebelumnya telah mereka miliki maka masyarakat di Pegunungan Arfak bersedia menjaga batas konservasi tersebut dengan tidak melakukan aktifitas di dalam daerah konservasi. Masyarakat menyetujui beberapa aturan yang harus dipatuhi dalam melakukan aktivitas di dalam daerah konservasi. Konsep Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat

Konsep pengelolaan hutan oleh masyarakat (Community Forest Management  (CFM).Telah diterima dan di akui sejak dua dekade yang lalu, sebagai salah satu  pendekatan

potensial

dalam

mencapai

kelestarian

hutan(Pagde

et

al.

2006). Pendekatan tersebut difokuskan terhadap upaya-upaya penyediaan mata

 pencaharian dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dalam rangka mempertahankan konservasi sumberdaya hutan.Pemikiran tersebut didasarkan pada sejumlah fakta bahwa mayarakat lokal terbukti mampu mengatur pembagian peran di antara mereka, memberi jaminan keadilan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya hutan, serta tanggung jawab dalam mempertahankan kelestariansumberdaya hutan (Borrini 2000). Keberhasilan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan

sumberdaya hutantergantung pada tingkat keeratan hubungan antara masyarakat dan sumberdaya hutan.Keeratan hubungan dapat dibangun melalui kejelasan hak milik  (property right) dan aturan-aturan lokal, yang sesuai harapan dan tuntutan masyarakat terhadap sumberdaya hutan(Bromley, 1989). Aspek penting terkait dengan eksistensi mayarakat lokal dalam beriteraksi dengan sumberdaya hutan adalah fenomena pengetahuan adat

(indigenous

knowledge).  Pengetahuan dalam indigenous dalam sudut pandang yang lebih luas dapat dikategorikan sebagai kebudayaan, yang aspek sosial, politik, ekonomi, dan tata cara kehidupan masyarakat lokal. Sumberdaya alam dapat dikelola secara lestari bila  persepsi masyarakat lokal diintegrasikan kedalam strategi pengelolaan yang adaptif, tentunya

dengan

jaminan

adanya

partisipasi

aktif

masyarakat

di

dalamnya(Ramakrishnan 2003). Konsep Pengelolaan Sumberdaya Alam Milik Bersama

Sumberdaya alam milik bersama (common property resources)  sering diartikan secara beragam. Sumberdaya alam milik bersama lebih kepada situasi dimana sumberdaya alam tersebut dikelola sebagai sumberdaya alam milik bersama (Mckean et al. 1995).

Pemanfaatan sumberdaya alam secara kolektif tidak akan mampu memberikan insentif terhadap pengelolaan sumberdaya yang lestari. Peluang akses dari pengusaan sumberdaya

alam

secara

kolektif,

dengan

pola

pengelolaan

yang

terbuka,

menyebabkan minimnya intensif masyarakat terhadap kelestarian lingkungan (Nemarundwe, 2001).

Kegagalan untuk mencapai pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan tidak disebabkan oleh sifat sumberdaya alamnya, namun lebih pada fokus pengelolaan yang bersifat neglectif terhadap kerangka kelembagaan dilokasi pengelolaan. Keberhasilan pengelolaan sumberdaya alam milik bersama sangat ditentukan oleh keeratan hubungan masyarakat dan sumberdaya alamnya. Hal ini dapat terwujud bila mana kelembagaan lokal berjalan dengan baik, sehingga mampu membentuk perilaku arif manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alamnya. Aturan main dan peraturan yang digunakan oleh masyarakat dapat menentukan siapa yang memiliki akses pada sumberdaya bersama, berapa ukuran penggunaan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat yang berhak, kapan dan siapa yang akan memonitor dan menegakkan aturan ini (Murray et al. 2006). Konsep Pengelolaan Hutan Yang Berkelanjutan

Pada berbagai kajian kelembagaan dan kebijakan pengelolaan sumberdaya hutan, seringkali disebutkan bahwa untuk mencapai pengelolaan sumberdaya alam yang  berkelanjutan dibutuhkan sinergi yang baik antara fungsi ekonomi, ekologi dan sosial (Sardjono, 2004). Konsep kelestarian atau keberlanjutan yang dimaksudkan sebagai proses mengelola hutan untuk mencapai satu atau lebih tujuan pengelolaan tertentu dalam

menghasilkan barang dan jasa hutan, yang diperlukan secara berkelanjutan tanpa adanya pengurangan terhadap nilai dan produktivitas hutan di masa yang akan datang, tanpa adanya dampak yang tidak diharapkan terhadap lingkungan fisik dan sosial (ITTO, 1998). Konsep Adaptasi

Hubungan antara masyarakat dan pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari sangat terkait satu sama lain. Adaptasi sebagai suatu perilaku responsive manusia terhadap perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi(Pandey, 1993). Perilaku responsive tersebut memungkinkan mereka dapat menata sistem-sistem tertentu bagi tindakan atau tingkah lakunya, agar dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang ada. Perilaku tersebut berkaitan dengan kebutuhan hidup, setelah sebelumnya melewati keadaan-keadaan tertentu dan kemudian membangun suatu strategi serta keputusan tertentu untuk

menghadapi keadaan-keadaan selanjutnya.

Dengan demikian, adaptasi merupakan suatu strategi yang digunakan oleh manusia dalam masa hidupnya guna mengantisipasi perubahan lingkungan baik fisik maupun social(Alland, 1975). Sebagai suatu proses perubahan, adaptasi dapat berakhir dengan sesuatu yang diharapkan atau tidak diharapkan. Olehnya, adaptasi merupakan suatu system interaksi yang berlangsung terus antara manusia dengan manusia, dan antara manusia dengan ekosistemnya.Dengan demikian, tingkah laku manusia dapat merubah suatu lingkungan dan sebaliknya, lingkungan yang berubah memerlukan suatu adaptasi yang selalu dapat diperbaharui agar manusia dapat dapat bertahan dan melangsungkan hidup di lingkungan tempat tinggalnya(Bennett, 1976)

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di Distrik Menyambou Kabupaten Pegunugan Arfak Provinsi Papua Barat, dengan alasan bahwa lokasi ini merupakan tempat dilakukannya musyawarah adat dalam pengelolaan CagarAlam Pegunungan Arfak (CAPA) yang dilakukan oleh masyarakat adat khususnya sukumouile Penelitian dilakukan selama kurang lebih 1 minggu, yang berlangsung dari tanggal 9 juni sampai 13 juni 2013. Bahan dan Alat

Bahan dan alat yang digunakan terdiri dari perlengkapan dokumentasi (kamera), Kuisioner, dan alat tulis menulis. Populasi dan Sampel Populasi

Populasi penelitian ini adalah beberapa masyarakat Kampung Anggra Distrik Menyambou Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat yang terlibat  pelaksanaan penerapan Hukum adat didalam pengelolaan kawasan CAPA. Sampel

Dalam pengumpulan informasi (data) selama kegiatan berlangsung maka yang diambil sebagai sampel adalah masyarakat suku mouile  (kampung Anggra) dalam  pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan di Cagar Alam Pegunungan Arfak.

Adapun jumlah sampel dalam penelitian direncanakan sebanyak 25 orang, dengan  perincian sebagai berikut : 1) Tokoh Lembaga Adat

= 3 orang

2) Tokoh Agama

= 2 orang

3) Masyarakat

= 20 orang

Jumlah

= 25 orang

Variabel Pengamatan

Variabel yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu: 1. Intervensi ekonomi: permintaan ekonomi pasar yang tinggi terhadap tanaman komersil secara langsung berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat, terutama terhadap keinginan untuk meningkatkan taraf hidup, yang berdampak pada  perubahan-perubahan di tandai oleh meningkatnya laju konversi 2. Intervensi politik/kebijakan: dinamika politik hak kepemilikan dan penguasaan lahan yang tidak berimbang. Aktivitas pembangunan dan pemekaran wilayah yang tidak memperhatikan pelestarian lingkungan kini menjadi tantangan terberat yang menghadang. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode observasi lapang dengan teknik sensus dan metode wawancara individual.

Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder.Data primer yang dikumpulkan meliputi intervensi ekonomi (permintaan ekonomi pasar), dan intervensi politik/kebijakan (dinamika politik pembangunan) yang dikumpulkan dengan cara wawancara individual menggunakan kuisioner. Data sekunder meliputi kondisi, demografi, biografis, monografi dan peta lokasi yang dikumpulkan dengan cara pencatatan dokumen dari instansi terkait dan study  pustaka. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, maka digunakanteknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara individual yaitu menggunakan pedoman wawancara dan kuisioner dilakukan secara barantai dengan menggunakan pedoman wawancara (kuisioner) dalam bentuk tanya jawab dengan responden. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menganalisis sejarah dan menganalisis kriteria dan indikator kelestarian hutan. Analisis Sejarah

Metode ini digunakan untuk menganalisis perubahan lingkungan yang terjadi  pada masyarakat Arfak ( suku Mouile) akibat intervensi ekonomi pasar dan dinamika  politik.

Analisis Kriteria dan Indikator Kelestarian Hutan

Metode ini digunakan secara khusus untuk menganalisis implikasi aturan kelembagaan adat terhadap kelestarian sumbedaya hutan. Dalam proses penilaiannya, selain digunakan standar atau baku mutu kinerja pengelolaan hutan, yang dinyatakan dalam kriteria (criteria) dan indikator (indikator ) Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) (LEI 2004). Kriteria dapat dilihat pada Gambar 1.di bawah ini : Gambar 1. Kriteria Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari

KelestarianFung si Produksi

Kelestarian Fungsi Sosial

Kelestarian Fungsi Ekologi

1. Kelestarian Sumberdaya 2. Kelestarian Hasil 3. Kelestarian Usaha

1. Kejelasan Hak Penguasaan Lahan Yang Dipergunakan 2. Terjadinya Pengembangan dan Ketahanan Ekonomi Komunitas 3. Terbangunnya Hubungan Sosial Yang Setara Dalam Proses Produksi 4. Keadilan Manfaat Menurut Kepentingan Komunitas

1. Stabilitas Ekosistem Hutan Dapat Dipelihara dan Gangguan Dapat Diminimalisisr dan Dikelola 2. Ekosistem Langka DapatDipertahankan dan Gangguan Terhadapnya Dapat Diminimalisir

Gambar 1. Kriteria Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari

Penilaian terhadap masing-masing fungsi kelestarian hutan (ekonomi, sosial, ekologi) menurut kriteria dan indikatornya masing-masing.Penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel 1.dibawah ini. Tabel 1. Penilaian fungsi kelestarian hutan menurut kriteria dan indikator Aspek Yang Diamati

Kriteria

Indikator (n)

Produksi

3

15

Sosial

4

9

Ekologi

2

5

Tiap-tiap indikator diukur skala intensitasnya, yang terdiri atas 3 kategori: nilai 5 (baik), nilai 3 (cukup), dan nilai 1 (jelek). Kecenderungan terhadap kelestarian ditentukan berdasarkan skala intensitas indikator dari masing-masing kriteria. Karena pada setiap prinsip (kelestarian sosial  budaya, ekonomi dan eko logi), kriteria dan indikator memiliki bobot yang sama, maka nilai total pencapaian kelestarian diperoleh melalui total penjumlahan dari seluruh nilai indikator yang digunakan (LEI, 2004). Adapun penentuan kecenderungan kelestarian pengelolaan hutan sebagai berikut: 1. Jumlah nilai baik

: B (3.68 –  5.00)

2. Jumlah nilai cukup

: C (2.34 –  3.67)

3. Jumlah nilai jelek

: J (1.00 –  2.33)

Pemberian kategori “baik” bilamana kelembagaan adat telah memenuhi  persyaratan minimum pencapaian kelestarian hutan, yaitu apabila: B > 50% x n C > 25% x n J < 25% x n

Keterangan: n = jumlah indikator Pemberian kategori “sedang‟ bilamana kelembagaan adat belum memenuhi  persyaratan minimum pencapaian kelestarian hutan, yaitu apabila: B > 25% x n C > 50% x n J < 25% x n

Keterangan: n = jumlah indikator Pemberian kategori “jelek” bilamana kelembagaan adat tidak memenuhi  persyaratan minimum pencapaian kelestarian hutan, yaitu apabila: B < 25% x n C < 25% x n J < 50% x n

Keterangan: n = jumlah indikator

KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Sejarah

Menurut cerita atau penuturan beberapa responden bahwa marga Wonggor  berasal dari buaya air laut, selain itu marga Ullo berasal dari hulu kali yaitu dari air sebuah kali kecil disekitar hulu kali Wariori. Kemudian marga Ayok berasal dari  burung kakatua. Akibat adanya kepercayaan suku tersebut, bahwa sebagian besar marga mereka berasal dari binatang seperti marga Serce, Muit, Tbiai, Salabai, Mandacan, dan sebagainya. Dari uraian di atas, penulis melakukan penyulusuran pe ngembangan terhadap asal usul dimaksud dikolerasikan dengan potensi sumberdaya alam dan kegigihan warga dimaksud didalam menjaga kelestarian alam, maka penulis berpendapat bahwa masyarakat suku mouile terbentuk sikap-sikap menghormati dan melindungi satwa/tumbuhan atau tempat tertentu (fenomena alam). Letak dan Aksesibilitas

Secara administratif, Kampung Anggra termasuk dalam Distrik Minyambouw yang terletak di sebelah Selatan Kabupaten Manokwari. Kampung ini berada dalam kawasan Cagar Alam Pegunungan Arfak dengan ketinggian 1420 –  1450 m dpl.Secara geografis Kampung Anggra terletak pada koordinat 1 O 06' LS dan 133 O 93' BT.

Hingga saat ini batas administratif Kampung Anggra belum terealisasikan namun  berdasarkan batas alam maka letak batas Kampung adalah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan

: Kampung Mbenti

- Sebelah Timur berbatasan dengan

: Kampung Mokwa

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kampung Ayau - Sebelah Utara berbatasan dengan

: Gunung Ndigngug

Kampung Anggra dapat ditempuh dengan jarak + 26,5 km jalan padat menuju Distrik Warmare.

Kemudian + 48 km jalan aspal ke Kota Manokwari.

Alat

transportasi yang dapat digunakan yaitu mobil Rangers dengan waktu tempuh +2-3  jam dengan tarif Rp. 80 ribu –  Rp. 300 ribu per orang. Bisa juga dengan menggunakan  pesawat terbang jenis twin otter dan cesna dengan waktu tempuh sekitar 25 menit dengan tarif Rp. 300 ribu per orang. Akses masyarakat terhadap informasi hanya dapat diperoleh jika masyarakat  berkunjung ke Kota Manokwari atau ke Distrik Minyambouw yang berjarak + 2 km dari Kampung Anggra.Selain itu, informasi dapat juga diperoleh lewat radio yang dimiliki oleh beberapa penduduk atau berdasarkan informasi yang disampaikan dari mulut ke mulut. Iklim O

O

Suhu udara di Kampung Anggra berkisar antara 19 C - 24 C disiang hari dan O

O

11 C - 19 C pada malam hari dengan kelembaban udara berkisar antara 70% - 90% (Divisi Pengorganisasian Kawasan Pegunungan Arfak , 2004).

Secara umum,

kondisi iklim di Kabupaten Manokwari mencakup Distrik Minyambouw selama lima tahun terakhir ini menurut Badan Meteorologi dan Geofisika Kelas II Rendani O

Manokwari sebagai berikut : Suhu udara rata-rata sebesar 27.12 C per tahun dimana suhu udara maximum 31.73 OC dan suhu udara minimum 23.43 OC. Kelembaban udara

rata-rata 83.52 % dengan variasi berkisar 84.25 - 82.92 %, lamanya penyinaran matahari adalah 58.53%. Rata-rata curah hujan tahunan sebesar 172.08 mm dengan variasi berkisar antara 244.92-106.9 mm. Berdasarkan data curah hujan tersebut, menurut Schmidt Ferguson termasuk tipe iklim sangat basah ( nilai Q = 0 ). Tanah dan Topografi

Bentuk wilayah Kampung Anggra bertopografi curam dengan derajat kemiringan O

O

O

 berkisar antara 20 -60 .Pada daerah pemukiman, kemiringan berkisar antara 30 O

hingga 40  (Divisi Pengorganisasian Kawasan Pegunungan Arfak, 2004). Tanah yang dijumpai di sekitar Kampung Anggra merupakan jenis Podsolik keabu-abuan dan jenis Aluvial yang mendominasi Daerah Aliran Sungai.Sifat tanah tersebut memiliki Solum dengan kedalaman 20-50cm, dimana makin kebawah ditemukan endapan lumpur halus yang berwarna keabu-abuan dengan tekstur tanah lempung berliat dan sedikit kerikil (Iswandi, 2000). Flora dan Fauna

Kampung Anggra yang berada d i lembah dataran tinggi memiliki vegetasi khas dataran tinggi.Daerah ini umumnya didominasi oleh hutan pr imer namun terdapat pula hutan-hutan sekunder yang terbentuk sebagai akibat aktivitas perladangan berpindah yang dilakukan oleh masyarakat. Jenis vegetasi yang umum dijumpai didaerah ini, diantaranya Binuang (Octomeles sumatrana), Kayu Cina ( Podocarpus spp.), Cemara (Casuarina sp.), Kayu Pulai ( Alstonia scholaris), Tristania sp., Cryptocarya sp., Akway ( Drymis spp.) dan

 Dodonea viscose.Juga terdapat jenis-jenis tumbuhan dari famili Euphorbiaceae, Zingiberaceae, Urticaceae, dan lain-lain. Jenis fauna yang umum dijumpai pada daerah ini antara lain beberapa jenis  burung seperti burung pintar ( Loboparadisea sericea), kakatua putih (Cacatus  galerita), Cenderawasih ( Paradisiace spp.) dan jenis-jenis kupu-kupu sayap burung (Ornitoptera spp.). Selain itu terdapat juga kus-kus ( Phalanger  sp.), Tikus Tanah ( Bandicot  sp.), Rusa (Cervus timorensis), Babi (Sus papuensis), Anjing (Canis  famillaris) dan Ayam (Gallus sp.). Hidrologi

Sumber air bagi penduduk Kampung Anggra diperoleh dari kali yang melintasi daerah tersebut. Diantaranya Kali Mben, Kali Linjou, Simernyei, Ndig, Kamtot  dan Kali Gweiajode.Masyarakat memanfaatkan air kali untuk keperluan mandi, memasak, mencuci maupun keperluan lainnya.Di Kampung Anggra terdapat jaringan pipa PVC yang menghubungkan air dari sumbernya ke pemukiman penduduk yang diupayakan oleh WVI (World Vision Internasional)  berpusat di Manokwari. Penggunaan Lahan

Masyarakat Kampung Anggra pada umumnya menggunakan lahan pekarangan dan areal hutan untuk kegiatan pertanian.Sistim kepemilikan lahan hutan diatur secara adat dan dimiliki oleh beberapa keluarga dalam satu marga. Luas lahan yang dibuka untuk ladang berkisar antara 0,5 –  1 Ha, tergantung dari banyaknya anggota keluarga yang akan mengkonsumsi hasilnya dan jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk mengolah lahan.

Dalam pengolahan lahan, masyarakat menerapkan sistem perladangan berpindah. Sebuah lahan yang baru dibuka akan digunakan untuk kebun selama jangka waktu 1-2 tahun. Setelah itu, ditinggalkan dan masyarakat membuka lahan baru ditempat lain. Lahan yang lama akan digunakan kembali setelah5-6 tahun apabila pohon-pohon yang tumbuh dilahan tersebut sudah mencapai diameter 20-30 cm. Keadaan Pertanian

Jenis-jenis tanaman pertanian yang diusahakan oleh penduduk Kampung Anggra dan adalah ubi jalar ( Ipomoea batatas), Ubi Kayu ( Manihot utilisima), Keladi ( Xanthosoma  sp.), Wortel ( Daucus carota), Jagung ( Zea mays), Buncis ( Phaseolus vulgaris), Kentang (Solanum tuberosum), Daun bawang ( Allium  sp.) dan lainlain.Masyarakat juga menanam tanaman perkebunan seperti Kopi Arabika (Coffea arabica) dan Terung Belanda ( Hypomandra batacea). Sistem pertanian yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya adalah sistem tanam campuran (mixed cropping)  secara kontinyu dan pembuatan bedengan. Langkah-langkah kegiatan pertanian pertama-tama diawali dengan pemilihan lahan,  pembersihan lahan (pembabatan dan penebangan) kemudian pembuatan pagar sekeliling lahan untuk melindungi dari gangguan hewan.Tahap selanjutnya yaitu  pembakaran sisa tumbuhan yang sudah dibersihkan kemudian dilanjutkan dengan  penanaman. Keadaan Penduduk

Penduduk Kampung Anggra didominasi oleh suku Mouile yang bermarga Wonggor, Indow, Ullo, Ayok dan Ngkini.Selain itu, terdapat juga beberapa orang yang berasal dari etnik Hatam. Jumlah penduduk Kampung Anggra secara

keseluruhan 303 jiwa terdiri dari 45 KK. Sebaran penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur disajikan pada Tabel 2.dibawah ini : Tabel 2. Sebaran Penduduk Kampung Anggra MenurutUmur dan Jenis Kelamin Sampai dengan November 2012. No

Kelompok Umur

Jenis Kelamin Laki -laki

Perempuan

Jumlah Jiwa

Persentase (%)

1

0 – 5

8

15

23

7, 5

2

6 – 15

41

23

64

21,1

3

16 – 25

47

33

80

26,4

4

26 – 35

32

30

62

20,4

5

36 – 45

19

22

41

13,5

6

46 – 55

9

7

16

5,2

7

755

11

6

17

5,6

Jumlah

167

136

303

100

Sumber :pt. PERDU (Profil Kampung Anggra 2012). Tabel 2.menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding  penduduk wanita, walaupun demikian peran wanita dalam kehidupan komunitas cukup besar yang meliputi kewajiban terhadap keluarga dan keikutsertaannya dalam  pengolahan lahan pertanian untuk menunjang pereko nomian keluarga. Tabel 2.juga memperlihatkan bahwa penduduk pada kelompok umur16-25 tahun merupakan jumlah terbesar dengan jumlah keseluruhan baik laki-laki maupun  perempuan sebanyak 80 jiwa. Kelompok umur ini tergolong dalam usia produktif dimana sebagian besar memanfaatkan waktunya untuk menggarap lahan pertanian. Sistem Pemerintahan

Kampung Anggra merupakan Kampung pemekaran dari Kampung induk Anggra. Dalam menjalankan pemerintahan setiap Kampung dipimpin oleh kepala Kampung

yang dibantu oleh seorang Sekretaris Kampung yang membawahi lima kepala urusan (kaur).

Juga terdapat kepala suku yang bertugas menangani segala urusan atau

 permasalahan berkaitan dengan adat istiadat serta tokoh agama untuk menangani masalah keagamaan.Struktur pemerintahan Kampung disajikan pada Gambar 2.berikut ini :

LMK

KEPALA KAMPUNG SEKRETARIS

KAUR

KAUR

KAUR

KAUR

KAUR

KEPALA-KEPALA DUSUN Gambar 2.Struktur Administrasi Pemerintahan Kampung Anggra

Keterangan : LMK

: Lembaga Masyarakat Kampung

Kaur I

: Kepala Urusan Pemerintahan

Kaur II

: Kepala Urusan Pembangunan

Kaur III

: Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat

Kaur IV

: Kepala Urusan Keuangan

Kaur V

: Kepala Urusan Umum

Pendidikan

Tingkat Pendidikan penduduk Kampung Anggra disajikan pada Tabel 2. dibawah ini sebagai berikut : Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kampung Anggra Anggra

Tingkat Pendidikan

S

Tidak Sekolah

Jumlah(jiwa) 64

Persentase(%) 41,56

SD

25

16,23

SMP

8

5,19

SMU

5

3,25

Perguruan Tinggi

6

3,90

Belum Sekolah

40

25,97

Pendidikan Khusus

6

3,90

Jumlah 154 :pt. PERDU (Profil Kampung Anggra 2012).

u m  b e r

100,0

Dari Tabel 3.terlihat bahwa sebagian besar pe nduduk Anggra belum mengenal  pendidikan formal. Namun melalui pendidikan khusus berupa pemberantasan buta huruf serta kursus Alkitab yang dikelola oleh Missi Team, setidaknya dapat membantu masyarakat untuk sedikit mengetahui cara membaca dan menulis serta pendidikan dalam hidup bermasyarakatan. Agama dan Kepercayaan Agama

Masyarakat Kampung Anggra seluruhnya memeluk agama Kristen Protestan  pada Gereja Persekutuan Alkitab (SHALOM) atau yang lebih dikenal dengan TIM (GPKAI).Dalam kehidupan beragama, masyarakat merupakan penganut yang taat.Hal ini dapat terlihat dalamkehidupan sehari-harinya selalu berpatokan pada ajaran agama.

Gambar 3. Tampak Samping Gereja GPKAI (SHALOM) (Foto: Marel Situmorang. 2013) Kepercayaan

Sebelum masuknya misi zending protestan ke Pegunungan Arfak pada tahun 1962, masyarakat Arfak menganut animisme. Hal ini menyebabkan mereka percaya  bahwa benda-benda dapat membantu mereka memberikan jalan keluar terhadap apa saja yang mereka inginkan. Berikut ini uraian tentang kepercayaan tradisional masyarakat Arfak yang berkaitan dengan religi dan hukum adat. Masyarakat Arfak  juga mempercayai jimat yang berasal dari tumbuhan seperti kulit kayu, buah, dan daun ataupun bersal dari kulit hewan. Selain itu ada juga kepercayaan masyarakat mengenai suangi, suangi adalah sebutan untuk orang yang di bayar untuk membunuh orang apabila seseorang mempunyai dendam atau amarah terhadap orang yang menjadi sasaran. Adapun tugas suangi sebagai pembunuh bayaran dan rahasianya pasti terjaga. Masuknya agama telah membawa perubahan dalam kepercayaan mereka.

Mata Pencaharian

Sebagian besar penduduk Kampung Anggra bermata pencaharian sebagai petani dan peramu.Disamping itu ada juga yang bekerja sebagai tukang (sampingan),  pegawai kecamatan (honor) dan Pegawai Negeri Sipil. Adat Istiadat

Bagi masyarakat Mouile, kelahiran, perkawinan dan kematian merupakan tahaptahap yang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia.Oleh karena itu masyarakat mengekspresikannya dalam bentuk kebudayaan yang menjadi ciri dari komunitas tersebut. Proses pernikahan diawali dengan pinangan yang dilakukan oleh pihak laki-laki terhadap perempuan. Pada saat peminangan, keluarga pihak laki-laki datang ke rumah  pihak perempuan membawa mas kawin yang jumlahnya telah disepakati sebelumnya. Jenis-jenis benda yang menjadi mas kawin disesuaikan dengan perke mbangan jaman, saat ini yang dapat dijadikan mas kawin yaitu senapan, kain timor, babi, piring, uang (minimal 10 juta), selimut, jam tangan, radio, serta peralatan untuk menggarap lahan (kapak, cangkul, sekop, parang dll). Secara umum penghitungan mas kawin didasarkan pada rajin tidaknya anak  perempuan tersebut. Semakin rajin perempuan itu, semakin mahal harganya. Faktor lain yang mempengaruhi yaitu apabila perempuan tersebut merupakan anak tunggal atau satu-satunya anak perempuan dalam keluarga. Pembayaran mas kawin dilakukan secara tunai, dapat juga secara bertahap. Pernikahan berlangsung di Gereja yang d ipimpin oleh seorang tokoh agama dan dilanjutkan dengan pesta yang berlangsung dirumah pihak perempuan.Tari-tarian yang

umum dibawakan pada saat pesta yaitu Diyuntu, Awhingan, Syou Ngifti, Nisyet dwei dan Nngona.Tari-tarian ini juga dibawakan pada pesta pengangkatan kepala suku dan  pesta-pesta adat lainnya.Sejak saat itu, kedua mempelai sah menjadi suami isteri. Tahap selanjutnya adalah kelahiran. Bila seorang perempuan Mouile hendak  bersalin, maka ia ditempatkan pada sebuah pondok bersama dengan kerabat yang  perempuan atau ibunya. Selama itu pula, laki-laki tidak diperbolehkan untuk menjenguk karena adanya kepercayaan bahwa darah nifas yang dikeluarkan oleh  perempuan tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya kekuatan laki-laki bahkan  bisa jatuh sakit.Namun saat ini, kepercayaan tersebut lambat laun sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat.Seorang perempuan yang hendak bersalin tidak lagi ditempatkan pada sebuah pondok melainkan didalam rumahnya serta ditemani oleh kaum kerabatnya baik laki-laki maupun perempuan. Kematian bagi masyarakat Mouile merupakan akhir perjalanan hidup.Sejak masyarakat memeluk agama Kristen Protestan maka orang yang sudah meninggal dikuburkan seperti layaknya proses penguburan sekarang. Dahulu, pemakaman diawali dengan proses pengeringan mayat yang diletakkan diatas para-para selama + 1  bulan hingga mengering dan dikubur dalam sebuah pohon besar atau lubang batu yang memang difungsikan sebagai pemakaman. Cerita-cerita rakyat mengenai asal usul suku dan marga serta 10 Perintah Allah yang dituangkan dalam perintah adat (premta simnai) hingga saat ini masih diceritakan oleh orang tua kepada anak-anaknya.

Sarana dan Prasarana

Berdasarkan pengamatan dilapangan, maka sarana dan prasarana yang terdapat di Kampung Anggra disajikan pada Tabel 4.berikut ini : Tabel 4. Sarana dan Prasarana di Kampung Anggra Sampai Dengan Bulan  November 2012 No

Jenis Sarana dan Prasarana

Jumlah

Keterangan

1

Gereja

1 Unit

Baik

2

Sekolah Dasar

1 Unit

Baik

3

Kantor Perkumpulan Terbatas Mausak

1 Unit

Baik

4

KUD

1 Unit

Baik

Perumahan yang ada di Kampung Anggra sebagian besar berbentuk panggung dan berbahan dasar papan dengan atap seng yang merupakan bantuan dari pemerintah daerah.Namun masih terdapat beberapa rumah pendud uk yang dibangun mengikuti konstruksi rumah kaki seribu dengan dinding terbuat dari kulit.

Gambar 4. Tampak Peneliti di depan rumah masyarakat yang berkonsep rumah kaki seribu. (Foto: Yoram. 2013)

Sarana perekonomian berupa pasar yang digelar oleh masyarakat bertempat di Kampung Anggra setiap hari Selasa dan Jumat. Di pasar tersebut masyarakat menjual hasil-hasil kebun seperti daun bawang, kubis/kol, labu dan buah-buahan. Untuk keperluan sembako, masyarakat membelinya di kota atau dikios-kios kecil dalam wilayah Kampung Mbenti. Penerangan di Kampung Anggra awalnya telah menggunakan listrik bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang berpusat d i Distrik Minyambouw, namun di karenakan masalah adat yang terjadi membuat warga memotong kabel sehingga kini masyarakatMenyambou hanya menggunakan lampu minyak (pelita) dan lilin untuk terhindar dari kegelapan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Filosofi Hutan Menurut Masyarakat Arfak

Bagi masyarakat Arfak hutan dianggapkekayaan alam yang terpenting, termasuk didalamnya suku mouile.Karena kawasan CAPA terdapat kekayaan hayati dan non hayati yang perlu dipertahankan untuk generasi ke generasi berikutnya, karena hutan menjadi tempat untuk menggantungkan hidup dan penyedia kebutuhan. Begitu  pentingnya hutan bagi kehidupan masyarakat sehingga pemanfaatannya dilakukan dengan

menggunakan

batas-batas

yang

ditentukan

oleh

masyarakat

sendiri.

Pandangan ini dituangkan dalam bentuk anggapan bahwa hutan merupakan air susu ibu yang harus dijaga dan dirawat agar dapat memberi manfaat berkelanjutan. Wujud/Bentuk Perubahan Lingkungan Yang Mempengaruhi PenurunanKepatuhan Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai I gya Ser H anjop 

Kelembagaan adat ditingkat masyarakat Arfak, selain mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam, juga mengatur segala urusan kemasyarakatan lainnya. Andigpoi  sebagai pemegang kekuasaan tertinggi ditingkat kampung dengan dibantu oleh  Pinjoindig, Pinjoipilei dan  nikei, dulunya mengatur segala urusan kampung. Sejalan dengan Masuknya agama perlahan mulai merubah pandangan masyarakat terhadap adat istiadat yang selama ini dijalani. Pembatasan yang dilakukan oleh para misionaris, seperti Kata“ adat itu jelek dan harus dibuang”. Karena begitu taatnya masyarakat kepada para misionaris, secara otomatis pernyataan tersebut berdampak  pada melunturnyanya nilai budaya kearifan. Pernyataan yang salah dari penafsiran

kitab suci seperti hutan itu milik Tuhan, berimplikasi terhadap terjadinya pelanggaran pelanggaran yang sebenarnya telah diatur dalam ketentuan adat. Masuknya sistem pemerintahan kampungjuga telah memperkecil peran dari institusi adat. Urusan yang mengatur hubungan masyarakat dengan orang atau lembaga lain diluar komunitas masyarakat yang dulunya dilakukkan oleh Andigpoy, kini telah diambil alih oleh pemerintahan kampung. Walaupun sebenarnya orang yang mengatur pemerintahan kampung adalah masyarakat dari wilayah itu sendiri, namun yang muncul adalah dualisme kepemimpinan yaitu andigpoi  dan kepala kampung. Karena salah satu syarat menjadi seorang pemimpin dikalangan masyarakat Arfak adalah harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan kepala kampung sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, secara otomatis dapat

memenuhi

kebutuhan, ditambah lagi dengan adanya Otonomi Khusus banyak dana yang mengalir kekampung melalui kepala kampung. Hal ini justru memperkuat posisi pemerintahan kampung. Dengan semboyan mengejar ketertinggalan dan meningkatkan status sosial , masyarakat berlomba-lomba masuk pendidikan formal. Dampak yang muncul adalah terjadinya pembangkangan generasi muda terhadap aturan-aturan adat. Generasi ini  berpendapat bahwa adat sudah kuno atau ketinggalan zaman. Sedangkan dari sisi orang tua berharap agar segala aturan adat yang baik sebisanya dipertahankan. Sedangkan sarana penyampaian pesan atau petuah-petuah dari orang tua kepada anaknya dipagi hari yang sering disebut “ Hencjapti” sudah jarang dilakukkan masyarakat. Padahal hencjapti  merupakan wadah ditingkat rumah tangga dalam menyampaikan segala aturan guna menjalankan aktivitas kesehariannya. Penyampaian

ini akan dilakukkan oleh Ayah kepada anaknya. Ini malah memperlemah posisi nilainilai adat. Rumah Kaki seribu/ Imbeny  dengan konstruksi ruangan yang memungkinkan seluruh anggota keluarga dapat saling berkominukasi digantikkan dengan rumah sosial yang memiliki sekat yang lebih banyak menyebabkan komunikasi yang sering dilakukkan dipagi hari (hencjapti) jarang dilakukkan. Imbeny yang hanya membagi 2 ruang yaitu ruang untuk kaum laki-laki dan ruang perempuan, sesuai dengan tradisi hencjapti dulunya sering dilakukkan pada pagi hari. Sehingga anggota keluarga selalu ingat tentang aturan-aturan yang harus atau tidak boleh dilanggar. Pemanfaatan hasil hutan yang tidak terkontrol dan perdagangan ilegal (satwa)

Tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat, guna peningkatan ekonomi mendorong masyarakat melakukan ekploitasi terhadap sumber daya alam hayati. Trend bantuan rumah sosial dan bangunan –   bangunan sosial lainnya di kampung mengakibatkan peningkatan kebutuhan papan. Kondisi ini cenderung mendorong masyarakat melakukkan penebangan. Aturan adat yang tidak begitu ketat dan  pengawas CAPA yang sangat kurang, memberi keleluasaan terhadap munculnya  praktek-praktek ekploitasi. Perluasan areal perkebunan kelapa sawit di dataran prafi sekitar 300 ha guna  peningkatan pendapatan daerah dan masyarakat mengancam keanekaragaman hayati  pada wilayah Pegunungan Arfak. Semua hal tersebut ditujukkan guna pemenuhan kebutuhan akan uang tunai, disaat masyarakat telah mengenal arti uang. Disamping itu, ada kecenderungan eksploitasi sumber daya alam dengan motif ekonomi. Seperti penawaran masyarakat

untuk memasukkan investor kayu pada wilayah pegunungan arfak Setiap orang Arfak Asli akan memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan wilayahnya masing-masing.  Namun karena ketidaktaatan generasi muda terhadap aturan adat, maka yang muncul adalah pengambillan hak orang lain seperti berburu, menebang kayu dan lain-lain pada hak ulayatnya orang lain atau marga lainDari sisi ekonomi, dengan penetapan Cagar Alam

Pegunungan

Arfak,

masyarakat

mendapat

konpensasi

berupa

usaha

 pengembangan budidaya Kupu-kupu sayap burung. Usaha ini ditujukan untuk  pemenuhan kebutuhan masyarakat ketersediaan uang tunai. Usaha ini awalnya telah  berjalan dengan baik, tetapi dengan semakin sulitnya urusan perijinan perdagangan kupu-kupu, maka usaha ini berhenti total. Alasan pengembangan kupu-kupu yang diambil adalah mudah dibawa, teknologi budidaya sangat mudah dan harga yang cukup bagus. Dengan terbukanya akses jalan Manokwari ke distrik Menyambou pada tahun 2002 mendorong masyarakat untuk lebih memaksimalkan pemanfaatan sumbersumber ekonomi khususnya produk hasil pertanian. Namun dibalik semua itu, jelas akan muncul pengambilan sumberdaya hutan, karena terbukanya akses bagi siapa saja. Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Perubahan kelembagaan Adat

Beberapa faktor yang dapat dijadikan indikasi terhadap terjadinya perubahan perubahan pada institusi yaitu: 1.

Agama. Dengan masuknya misionaris membawa penginjilannya telah banyak membawa masyarakat kearah berpikir lebih luas dan jernih, terutama dalam segala aturan adat-istiadat tentang proses denda dan pembunuhan. Namun disisi lain dengan kedatangan para misionaris ini mulai merubah pandangan masyarakat

 bahwa adat istiadat yang mereka anut selama ini tidak sejalan dengan ajaran agama. 2.

Pemerintah. Dengan adanya aturan pemerintah, saat ini keberadaan dan fungsi institusi adat mulai kurang terasa, tetapi yang lebih berpengaruh adalah sistim  pemerintahan kampung.

3.

Pendidikan. Adanya beberapa orang tua yang telah paham akan pentingnya  pendidikan, telah menyekolahkan anak-anaknya dikota. Generasi muda ini ada yang membantu orang tua mengatur intitusi menjadi lebih baik, tetapi tidak sedikit juga generasi muda yang malah menganggap dir mereka lebih pintar dari orang tua lalu melupakan dan tak mau kenal lagi dengan segala aturan-aturan institusinya. Hal ini terjadi karena kurang pemahaman generasi muda atas aturanaturan adat yang telah diwariskan orang tuanya, kurang kontrol yang tegas dari  pihak orang tua atau institusi terhadap generasi muda atau siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang ada ( khusus konsep igya ser hanjop), dan ilmu pengetahuan yang baru diterima generasi muda membawa mereka ke arah pertimbangan-pertimbangan dan membandingkan sehingga bagi yang kurang wawasannya akan menimbulkan ketidakyakinan generasi muda pada aturan-aturan yang ada.

Pergeseran Perilaku Kepatuhan Terhadap Nilai-Nilai Igya Ser Hanjop

Penetapan aturan dan penyelesaian masalah-masalah sekitar penerapan aturan igya ser hanjop dilakukan oleh panitia kampung. Panitia kampung akan bertemu secara berskala dengan lokasi pertemuan yang berpindah-pindah secara bergilir pada kampung-kampung yang termasuk anggota rapat kampung untuk menyelesaikan

 berbagai masalah yang muncul sehubungan dengan penerapan hasil keputusan panitia kampung tersebut. Berdasarkan fakta dilapangan, kepatuhan masyarakat terhadap norma-norma kesepakatan rapat adat yang telah ditetapkan pada tiap-tiap panitia kampung (beberapa kampung digabung dalam satu panitia), antara tahun 2008-2010, menunjukan hasil tingkat kepatuhan masyarakat terhadap norma Igya Ser Hanjop. Dengan bertambahnya waktu kepatuhan masyarakat terus bergerak/bergeser pada arah tidak patuh, karena pada larangan-larangan yang ada masih banyak masyarakat yang melanggarnuya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Seperti contoh pada larangan menangkap berbagai binatang yang dilindungi di dalam daerah ko nservasi (DK) untuk diperjual belikan ternyata masih banyak diperjual belikan sesuai  permintaan pasar (intervensi pasar). Larangan yang banyak dilanggar adalah menebang pohon pada daerah konservasi untuk kayu bakar, hal ini terjadi pada masyarakat yang tinggal dekat kawasan Cagar Alam Pegungan Arfak. Kebutuhan kayu bakar ada di dalam kawasan konservasi, masyarakat sekitar hanya menggunakan jenis kayu arwok yang tumbuh di kawasan konservasi. Intervensi Ekonomi Pasar

Intervensi ekonomi pasar telah berpengaruh terhadap laju konversi lahan,  perubahan ekonomi masyarakat, dan usaha masyarakat. Arfak yang relatif terbuka dan didukung oleh jaringan jalan yang memadai membuat masyarakat dengan mudah menjangkau kota sebagai pusat penjualan dagangan, serta memudahkan akses informasi dari dan ke dalam kampung Anggra.

Fasilitas tersebut merupakan sarana penting yang dapat mendukung  berkembangnya penggunaan sarana transportasi dan komunikasi di kalangan  penduduk, yang menghubungkan masyarakat arfak dan juga kampung di luarnya Ketersediaan sarana jalan raya mempermudah masyarakat suku mouile untuk mendagangkan hasil kebunnya, permintaan tanaman sayur-sayuran yang tinggi, jenis jenis tanaman pertanian yang diusahakan oleh penduduk Kampung Anggraadalah kol/kubis ( Bracisca oleracea), labu, (Sechium edue), Wortel ( Daucus carota), Jagung ( Zea mays), Buncis ( Phaseolus vulgaris), Kentang (Solanum tuberosum), Daun  bawang ( Allium sp.).Masyarakat juga menanam tanaman perkebunan seperti Kopi Arabika (Coffea arabica) dan Terung Belanda ( Hypomandra batacea). secara langsung berpengaruh terhadap tingkat ekonomi masyarakat, yang berdampak pada  perubahan peningkatan jumlah lahan-lahan yang dikonversi masyarakat untuk di tanami dengan tanaman komersil. Dinamika Politik 

Aktivitas pembangunan dan pemekaran wilayah yang tidak memperhatikan  pelestarian lingkungan kini menjadi tantangan terberat yang menghadang.Padahal, Pemda Kabupaten Manokwari dan Pemprov Papua Barat (PB) mestinya menjamin status dan fungsi kawasan CAPAsebagai area konservasi, menyusul telah pemekaran Kabupaten Pegunungan Arfak. Yang terpenting bagaimana mempertahankan fungsi kawasan ini dan keasliannya bisa terjaga. Jaminan seperti ini penting karena dikuatirkan pelebaran kota dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan ke kawasan, terbukanya kawasan akibat dibukanya jalan yang menghubungkan daerah  pemekaran yang terdapat di sekeliling kawasan

Masuknya investasi yang merambah hutan akibat perubahan paradigma  pembangunan dan lunturnya kearifan masyarakat asli, dapat membuat kawasan  penyimpan satwa endemik itu lenyap. percepatan pemekaran wilayah kepala burung Pulau Papua, khususnya Manokwari lebih berpotensi mengancam kawasan konservasi dan membuat penduduk asli terdesak. Pembuatan jalan lingkar, percepatan pemekaran dan perluasan lahan kelapa sawit, tentu menjadi contoh nyata kalau posisi CAPA  bernilai strategis bagi pengembangan sentra ekonomi daerah. Di lain pihak, kawasan ini masih menjadi sumber kehidupan dan inspirasi utama bagi warga suku besar Arfak. Mereka yang bermukim di sekitar kawasan ini umumnya menggantungkan hidup dengan memanfaatkan potensi hutan secara tradisional. Bila pemekaran wilayah tetap dilakukan diikuti eksploitasi kawasan atas nama pembangunan, bukan mustahil kawasan CAPA yang dikagumi bakal tergerus secara perlahan Fakta dilapangan mengenai pelanggaran larangan yaitu melakukan penggergajian kayu (pembalakan), kasus ini semakin marak dilakukan sejak program pemerintah digulirkan.

Chainshaw disediakan agar masyarakat menyediakan bahan bangunan

seperti papan dan balok sendiri sesuai diameter yang dibutuhkan, pembalakan dilakukan secara tidak langsung dengan pengambilan kayu dalam kawasan konservasi (Cagar Alam) dengan tingkat keterampilan pembalakan yang rendah, mengakibatkan  jumlah pohon yang ditebang lebih banyak untuk memperoleh bahan bangunan sesuai kebutuhan. Dalam proses pembalakan menggunakan operator chainshaw dengan  perjanjian sistem bagi hasil. Sistem seperti ini secara tidak langsung memperdaya masyarakat yang dilakukan oleh pihak pemilik modal. Kegiatan pembalakan yang

dilakukan masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk digunakan sendiri namun tidak mustahil kedepannya pembalakan menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat. Larangan menangkap berbagai binatang yang di lindungi di dalam daerah konservasi untuk diperjual belikan, beberapa jenis binatang yang di buru untuk di jual antara lain burung cendrawasih ( Paradisaeidae sp),  burung nuri ( Psitacidae sp), kakatua ( Myiaqridae sp), dan berbagai jenis burung lainya. Jenis-jenis binatang yang diburu untuk diperjual belikan akibat intervensi permintaan pasar. Sesungguhnya  peran masyarakat asli lebih sebagai penunjuk jalan, juga berkebun dan kemudian menjual mendagangkan hasil kebunnya, sesungguhnya perburuan yang di lakukan masyarakat adalah perburuan secara tradisional yang dilakukan secara berkelompok hanya akan dilakukan apabila ada upacara-upacara khusus seperti: pelantikan kepala kampung,guru gembala jemaat,syukuran dan perkawinan Larangan yang juga mulai banyak di langgar adalah menebang pohon pada daerah nimahamti dengan maksud membuka lahan untuk berkebun dalam sekala besar yang berakibat air kali telah meluap dan sering terjadi banjir. Cara Lembaga Adat Mengatur Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan di CAPA Pembagian Kawasan Hutan

Suku Mouile telah turun temurun mendiami kawasan Ndon (Arfak) dan telah pula menyelenggarakan sistem pengelolaan sumberdaya alam yang adil dan lestari, yang dikenal dengan nama Igya Ser Hanjop.

Rangkuman nilai Igya Ser Hanjop dibagi menjadi 4 (empat) kawasan yaitu : 1. Kawasan  Bahamti    merupakan hutan sumber air susu ibu yang menyimpan semua kekanyaan dan isinya masih asli (hutan primer), hanya boleh mengambil kulit kayu tali rotan yang tidak ada di nimahamti,bahamti  juga berfungsi sebagai hutan cadangan, penjaga keanekaragaman hayati, dan wilayah tangkapan air. Pada kawasan bahamti  boleh dilakukan kegiatan mengambil kulit kayu bimon, mengambil bibit rotan, kayu, mengambil bahan obat-obatan, kegiatan turisme, dan kegiatan penelitian.

2. Kawasan nimahamti adalah kawasan pengelolaan terbatas. Dalam kawasan ini

diperbolehkan melakukan kegiatan seperti : a. Mengambil bahan pembuat rumah seperti kulit kayu untuk dinding rumah, daun  pandan untuk atap rumah dan tali rotan,  b. Berburu hewan/satwa, kecuali satwa langka, burung betina, hewan yang bunting tidak boleh diburu, c. Mengambil kayu untuk membuat rumah. Secara harfiah nimahamti diartikan sebagai kawasan bekas kebun yang dikelola oleh nenek moyang mereka yang saat ini belum dimanfaatkan masyarakat. Kawasan ini dicirikan dengan pepohonan yang tidak tinggi, dan ada bekas bukaan kebun yang ditandai dengan pepohonan baru atau lebih kecil/lebih rendah dari pada pepohonan yang ada. Pada kawasan ini juga tidak terdapat tumbuhan tali rotan dan daun atap. Aturan yang berlaku pada kawasan ini adalah boleh berkebun (jika daerah ini masih luas dan kosong maka dilarang membuka kebun pada kawasan bahamti), boleh

membuat pondok dikebun tetapi tidak untuk perkampungan dan boleh berburu. Semua ketentuan berlakunya pengelolaan kawasan nimahamti ditentukan dan ditetapkan oleh lembaga adat meliputi penggunaan untuk berburu dan ambil kayu. 3.Kawasan susti   adalah kawasan untuk tempat berkebun, bertani, beternak, dan  pemukiman masyarakat. Segala pelanggaran atas ketentuan tersebut di atas dikenakan sanksi institusi adat arfak khususnya wilayah Menyambou Secara harfiah susti berarti  bekas kebun.Kawasan ini dicirikan dengan pepohonan yang seragam karena merupakan areal bekas kebun yang kemudian dibiarkan (masyarakat menganut sistem ladang berpindah). Pada kawasan ini juga masih terlihat pepohonan kering yang hanya dipangkas pada saat melakukan penebangan pohon untuk berkebun serta pada kawasan ini juga terdapat lading masyarakat yang ditanami dengang berbagai jenis tanaman. Dengan kata lain kawasan  susti adalah kawasan aktif yang digunakan oleh masyarakat untuk  berkebun dengan sistem ladang berpindah. 4. Kawasan situmti Secara harfiah diartikan bekas kebun petatas. Daerah kawasan ini oleh masyarakat disebut dengan daerah perkampungan. Daerah ini dicirikan dengan rerumputan yang dominan dibanding pepohonan. Daerah ini meliputi pekarangan rumah yang oleh masyarakat digunakan untuk menanam sayuran terutama daun  bawang dan daun seledri/daun sop.Pembagian kawasan kelola diatas didasarkan atas  pertimbangan kelestarian hutan untuk anak cucu mereka yang secara turun temurun dan sudah berlangsung lama.

Secara logis pembagian ini dapat di samakan sebagai zonasi pengelolaan seperti tertuang dalam taman nasional, baerdasarkan sistem zonasi taman nasional yang merupakan bagian dari kawasan pelestarian alam dapat di bagi berdasarkan zona inti, zona pemanfaatan dan zona rimba. Pada zona inti dapat dimanfaatkan untuk keperluan  penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan ilmu pengetahuan,  pendidikan dan atau kegiatan penunjang budidaya. Pada zona pemanfaatan dapat dilakukan pariwisata alam, rekreasi, penelitian dan pengembangan pemanfaatan,  pendidikan dan atau kegiatan penunjang budidaya. Sedangkan zona rimba dapat dilakukan pemanfaatan untuk keperluan penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan ilmu pengetahuan, pendidikan kegiatan penunjang budidaya dan wisata alam terbatas.  Namun pada  Igya Ser Hanjop  mempunyai konsep yang dilakukan dengan filosofi hutan diibaratkan sebagai ibu yang memberikan air susu untuk anaknya, dapat diterjemahkan sebagai ibu yang memberikan air susu untuk anaknya, dapat diterjemahkan sebagai wilayah bahamti  sebagai zona inti dimana merupakan hutan  primer

atau

wilayah

terlarang

bagi

semua

bentuk

pemanfaatan

tanpa

terkecuali ,nimahamti sebagai zona pemanfaatan yang merupakan hutan sekunder atau  bekas kebun dimana pada zona ini dapat dilakukan pemanfaatan terbatas, serta susti yang merupakan kawasan pemanfaatan dan pengelolaan bebas atau wilayah buru dapat di kelompokkan ke dalam zona rimba. Apabila kita lihat materi dan kualitas aturan adat tersebut maka penulis berpendapat  bahwa bahwa komponen substansi atura adat sangat sejalan dengan undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Berikut ini dapat dilihat dibawah ini pada Gambar 4. Pembagian wilayah pada Kampung Anggra sesuai dengan konsep Igya Ser Hanjop.

Gambar 5. Pembagian Wilayah Pada Kampung Anggra Sesuai Dengan Konsep (Foto: Marel N.S 2013). I gya Ser H anjop  Sistem Kepemilikan Kawasan

Secara historis, sistem kepemilikan hutan ada pada tingkat marga. Setiap marga yang hidup di Kawasan pegunungan Arfak memiliki hak ulayat. Kenyataan menunjukkan bahwa meskipun tiap marga memiliki hak ulayat berdasarkan  pengamatan peneliti di lapangan pembagian wilayah berdasarkan marga di tandai dengan pagar pembatas permarga, tetapi mereka (masyarakat dalam satu marga) tidak hidup dalam satu kampung atau desa. Keadaan ini diakibatkan oleh adanya  perkawinan silang antara satu marga dan marga lainnya dengan mengikuti garis keturunan ayah ( patrilineal ). Kepemilikan kawasan ini didasarkan pada nenek moyang yang pertama mendiami wilayah tersebut atau disebut Knamyak . Adapunmarga-marga yang ada pada kawasan kampung Anggra adalah Marga Ullo, Marga Indouw, Marga Wonggor, Marga Ayok, Marga Saiba dan Marga Tibiay.

Marga Indouw adalah marga yang pertama kali tinggal dan bercocok tanam di kampung Anggra kemudian disusul oleh marga Ullo. Hingga saat ini kedua marga tersebut memiliki jumlah warga terbanyak dari marga-marga lainnya. Sistem kepemilikan wilayah ini berdasarkan aturannya di pegang o leh orang  pertama yang mendiami wilayah tersebut. Warisan berikutnya diberikan kepada anak laki-laki tertua sebagai pemegang hak atas pengatu ran wilayah tersebut. Selanjutnya  jika iameninggal hak tersebut jatuh pada anak laki-laki kedua dan seterusnya, hingga anaknya meninggal semuanya. Untuk selanjutnya. Hak untuk mengatur dalam komunitas tersebut akan beralih kepada anak laki-laki dari orang pertama. Dan selanjutnya pewarisan tersebut akan berlanjut sesuai dengan garis pewarisan yang telah dijelaskan diatas. SistemKepemimpinan

Dalam komunitas masyarakat Arfak terutama yang berada pada kawasan Kampung Anggra terdapat beberapa lembaga yang terbentuk sebagai akibat dari kebutuhan interaksi dalam komunitas mereka dan intervensi dari pihak luar. Adapun kelembagaan tersebut antara lain : Kelembagaan Adat masyarakat Arfak Kampung Anggra a.

Bentuk dan struktur Institusi Kampung Anggra memiliki lembaga yang te lah berlaku sejak jaman nenek

moyang. Lembaga tersebut mengatur hampir di segala persoalan yang terjadi di masyarakat. Secara sederhana bentuk struktur lembaga tersebut diterangkan pada Gambar 6. di bawah ini.

ANDIGPOY

PINJOINDIG

PINJOIPILEY

NEKEI / HAKIM

Gambar 6. Struktur Lembaga Adat Masyarakat Anggra Andigpoy  adalah seorang lelaki yang secara langsung dipilih atau dipercaya oleh

masyarakat untuk memimpin suatu kampung. Kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada  Andipoy didasarkan pada penilaian garis keturunan, kekayaan ( kain timur, mani-mani, uang, babi dan lain-lain ), kharisma, perilaku baik, biasa terlibat langsung dalam membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dan tegas dalam mengambil keputusan. Berdasarkan kriteria penilaian masyarakat tersebut sebenarnya yang menjadi tolok ukur utama adalah garis keturunan (orang yang menempati daerah tersebut  pertama kali) dan kekayaan, karena dengan kekayaan tersebut, Andipoy dapat memerintah, menetapkan aturan-aturan dan menyelesaikan persoalan (lebih cenderung mengenai masalah denda) masyarakat yang tidak mampu. Proses campur tangan andigpoy dinilai sebagai hutang bagi masyarakat yang mendapat bantuan dan ini harus dilunasi. Disamping itu seorang Andigpoy juga mempunyai keahlian-keahlian khusus, seperti keahlian pengobatan.Sebutan Andigpoy dapat juga diberikan oleh masyarakat terhadap orang luar yang berjasa atau memiliki pengaruh di masyarakat. Seperti sebutan untuk seorang kepala Distrik.

adalah posisi bagi masyarakat lelaki yang berada di bawah kendali Pinjoindig  andigpoy. Jabatan pinjoindig bukan hanya dijabat oleh seorang tetapi beberapa orang. Jumlah orang yang memegang jabatan  pinjoindig tidak ada aturan secara nyata. Diantara orang-orang yang menduduki jabatan pinjoindig   ada beberapa orang pilihan andigpoy yang secara khusus membantu menelusuri masalah, menyampaikan amanah dan bahkan sebagai juru bicara serta menyelesaikan masalah. Orang pilihan tersebut diberi namanekei  / hakim.  Nekei  / hakim adalah orang yang dipilih langsung oleh andigpoy karena wawasan/pengetahuannya dan kebiasaan dalam menangani masalahmasalah yang terjadi di masyarakat, disamping itu seorang nikei  adalah orang yang memiliki sifat bijaksana, tidak pernah memihak, tenang dalam menyelesaikan masalah dan sabar. Orang – orang yang dipilih menjadi nikei dapat pula diambil dari beberapa orang  Andigpoy  yang mempunyai posisi netral dalam menyelesaikan permasalahan yang bersangkutan. Sedangkan Pinjoipiley    adalah masyarakat lelaki yang menjadi pelaksana  perintah-perintah andigpoy. Oleh masyarakat mereka ini sering diartikan sebagai  pasukan perang. Dari gambaran diatas dapat dijelaskan bahwa struktur tersebut berlaku untuk tingkat antar marga, sedangkan di tingkat marga yang dimaksud andipoy adalah orang tua (umur lebih dari 45 tahun) dari anak laki-laki pertama. Disini kekayaan tidak dijadikan patokan untuk menentukan pemimpin, tetapi berdasarkan keturunan. Kepemimpinan ditingkat marga ini dapat beralih, jika kakak yang tertua telah meninggal dan selanjutnya akan dialihkan kepada anak laki-laki kedua.

Mekanisme kerja Perangkat Institusi

Aturan- aturan yang dikeluarkan oleh  Andigpoy  menyangkut batasan kawasan hak pemilikan marga-marga serta aturan-aturan lain tentang sanksi/denda. Kesemua aturan tersebut tidak tertulis. Aturan tersebut kemudian disampaikan ke  pinjoindig khususnya nekei untuk meminta persetujuan. Tetapi pada umumnya nekei selalu setuju apa yang diusulkan oleh andigpoy, karena nekei juga sangat percaya dengan andigpoy. Selanjutnya pinjointi menyampaikan kepada  pinjoipiley agar disebarluaskan aturanaturan tersebut, atau bisa juga  pinjointi  langsung menyampaikan kepada masyarakat khusus apabila bersifat rahasia. Apabila aturan atau amanah dari andigpoy  berupa instruksi untuk melakukan pembunuhan (lebih umum mengenai peperangan) maka  pinjointi  langsung

memerintahkan  ponjoipiley

untuk

melaksanakan

perintah

andipoy(Elma 2005) . a.

Proses Musyawarah

Proses musyawarah adat dalam masyarakat Anggra dapat digolongkan menjadi dua yaitu : 1.

Musyawarah di antara dua Marga Yang dimaksud proses musyawarah antara dua marga adalah proses musyawarah

secara kekeluargaan yang dilakukan ditingkat marga. Disini permasalahan akan diselesaikan oleh pemimpin yang ditokohkan ditingkat marga. 2.

Musyawarah Adat Tempat musyawarah biasanya dilakukan dirumah  andipoy atau disalah satu

rumah masyarakat yang bersengketa. Dalam hal ini tidak ada rumah adat khusus untuk tempat musyawarah.

Hak hadir dan Hak suara. Yang diperbolehkan menghadiri musyawarah adat adalah Andipoy, Pinjointi, Pinjoipiley, Sendipoy  dan Sopndig   (jabatan dalam struktur institusi perempuan), serta kedua belah pihak yang bersengketa. Sedangkan yang mempunyai hak suara dalam musyawarah adalah  Andigpoy, Pinjointi dan  sendipoy. Peran andigpoy  dalam musyawarah adat adalah memberi putusan atas masalah yang terjadi dengan tidak memberatkan disalah satu pihak. Dalam musyawarah tersebut dibimbing oleh nekei/hakim sebagai juru bicara andigpoy. Sebelum persoalan sampai pada musyawarah adat, biasanya persoalan tersebut telah melewati proses musyawarah secara kekeluargaan, namun dengan syarat jika tidak dapat diselasaikan atau tidak ada jalan keluar diantara kedua belah pihak yang  bersengketa. Dalam pemberian sanksi ada beberapa hal yang berbeda, apabila warga yang melakukan pelanggaran masih mempunyai hubungan keluarga dengan hanjob tempat ia melakukan pelanggaran, maka sanksi yang diberikan  andigpoy  hanya sebatas teguran hingga denda, tetapi jika warga yang melakukan pelanggaran tersebut tidak mempunyai hubungan famili dengan pemilik hanjob  maka andigpoy  akan memutuskan untuk membunuh warga yang melakukan pelanggaran,

tetapi hasil

 putusan tersebut dirahasiakan dalam musyawarah adat. Selanjutnya andigpoy mencari  Empiet  untuk membunuh yang bersangkutan.

b.

Sistem pemilihan pemimpin

Pemilihan pemimpin pada masyarakat Anggra didasarkan pada keturunan, dimana  Andigpoy  yang memimpin saat ini memperoleh jabatan dari orang tuanya. Setelah dia meninggal maka kepemimpinan akan pindah ke tangan adik lakilakinya(sebelumnya menjabat sebagai pinjoindig ). Jika adik yang kedua sudah meninggal maka pucuk pimpinan akan beralih ketangan adik laki-laki berikutnya sampai semua saudara laki-lakinya telah meniggal semua, maka pimpinan dipegang oleh anak laki-laki pertama dari andigpoy  pertama sementara yang lainnya merupakan pinjoindig dan pinjoipile. c.

Peranan Perempuan Dalam Masyarakat Arfak

Sebenarnya keberadaan institusi asli yang sangat berpengaruh di masyarakat Anggra adalah institusi yang dipimpin oleh kaum lelaki, yang struktur institusinya seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Artinya peranan secara langsung kaum  perempuan dalam menduduki jabatan struktur institusi tersebut tidak ada, tetapi keberadaan kaum perempuan dimata masyarakat Anggra sendiri menampakan pola struktur institusi tersendiri yang kesemua jabatan dalam struktur institusi tersebut terdiri dari kaum perempuan. Secara umum fungsi institusi perempuan di kampung Anggra adalah berperan memberi nasehat-nasehat terhadap anak-anak mereka. Dengan kata lain peranan kaum  perempuan lebih cenderung berperan dalam proses pembentukan generasi sesuai dengan aturan-aturan adat

yang berlaku dan tugas ini lebih cenderung dilakukan

dalam bentuk dukungan secara tidak langsung kepada kaum laki-laki.

Adapun bentuk struktur sederhana institusi perempuan di kampung Anggra sebagai  berikut:

SENDIPOY

SOPN DIG

SOP PILEY

Gambar 7. Bentuk Struktur di Kalangan Kaum Perempuan Sendipoy adalah seorang perempuan yang mempunyai kekayaan yang lebih

 banyak dibandingkan perempuan-perempuan

yang lainnya. Sendipoy  secara tidak

langsung ditunjuk/diberi gelar oleh masyarakat karena masyarakat

memandang ia

memiliki kekayaan yang banyak . Sendipoy tidak mesti setiap kampung ada. Biasanya yang menjadi sendipoy adalah istri Andipoy, tetapi tidak pasti karena disamping dilihat dari kekayaan juga dilihat dari keberanian

dalam berbicara dan bisa mengatasi

masalah-masalah yang ada serta lain-lain. Sendipoy  derajat jabatannya dibawah  Andigpoy. Aturan-aturan yang dikeluarkan  sendipoy tidak bersifat umum untuk masyarakat , tetapi khusus untuk marganya atau yang masih ada hubungan keluarga. Aturan-aturan tersebut berisi nasehat-nasehat. Isi nasehat-nasehat tersebut adalah: a. Untuk anak kecil; jangan malas bekerja, dilarang mencuri, harus rajin berkebun, rajin beternak babi.  b. Setelah dewasa; jangan malas bekerja, jangan mencuri, rajin memberi makan babi, rajin timba air, rajin cari kayu bakar, rajin memikul noken  (hasil kebun), rajin  babat, rajin tebang pohon dan lain-lain. Selama proses perkembangan sianak,  sendipoy akan selalu melihat tingkah lakunya, apabila tingkah lakunya tidak sesuai dengan apa yang telah dinasehatkan kepadanya, maka  sendipoy  akan memberi

teguran atau nasehat kepada orang tua sianak bersangkutan agar selalu menasehatinya lagi. c. Khusus perempuan dewasa dan ibu hamil; hamil; sendipoy  sendipoy  melarang perempuan dewasa yang sedang haid untuk tidak keluar rumah. Begitu pula untuk ibu yang baru  bersalin maka sendipoy maka  sendipoy akan mengucilkannya dalam rumah terpisah dengan rumah kaum lelaki sekalipun suaminya sendiri. Disamping peranan dalam memberi nasehat,  sendipoy   sendipoy  juga mempunyai beban tanggung jawab untuk membantu menyampaikan amanah andipoy  andipoy  kepada  kepada  pinjoindig  apabila andipoy apabila andipoy berhalangan.  berhalangan. Juga sendipoy Juga  sendipoy membantu  membantu andipoy dalam andipoy dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dialami masyarakat terutama

yang bersangkutan dengan

 perihal denda –  denda –  mendenda.  mendenda. Selain aturan  –   aturan yang bersifat umum ( berupa nasehat), ada juga aturanatauran yang sangat rahasia, dimana sopn dimana sopn dig dan sop dan sop piley tidak berhak untuk tahu. Aturan-aturan tersebut adalah perihal penyelesaian suatu permasalahan yang berakhir dengan sanksi mati. Dalam persoalan ini sendipoy ini sendipoy akan  akan bekerja sendiri untuk mencari orang yang biasa melakukan pembunuhan (pembunuh bayaran). Proses pembunuhan tersebut sangat rapi sampai-sampai masyarakat tidak tahu. Sopn Dig  adalah para perempuan yang mempunyai kekayaan lebih rendah adalah

dibanding  sendipoy.  sendipoy. Tugas  spondig   adalah menyampaikan amanah  amanah  sendipoy  sendipoy  ( biasa  berupa nasehat atau teguran) kepada kaum perempuan.  perempuan.  Sopn dig   juga mempunyai tugas dalam mempersiap acara perkawinan dan membantu proses persalinan.   adalah para perempuan yang mempunyai kekayaan di bawah sop  adalah bawah sop dig. Sop Pi l ey  Sop piley  piley  adalah generasi yang dipersiapkan untuk menggantikan  menggantikan  sop dig.  dig.  Biasanya

 sendipoy memerintahkan sop memerintahkan sop piley untuk piley  untuk selalu ikut mendengarkan dan melihat setiap ada acara adat agar mendapat tambahan pengetahuan.

Implikasi Aturan Kelembagaan Adat Terhadap Kelestarian Sumberdaya Hutan . Srat Atoran Mem Iya Ser Hanjop (Peraturan Daerah Konservasi)

a.  Ei hanjop nsi po iya ser pima ne, mem gima ingat igo, igyai mi yai o, ndiyoh an, noro yihok igcibei lai-lai de mem ibouy o igwam coi mem njop gom da he. he. Artinya : di dalam daerah konservasi ko nservasi tidak boleh buat rumah atau kebun, tetapi boleh  buat pondok untuk berteduh sementara waktu. b.  Ei hanjop nsi po iya ser pima ne, tungwatu nya imbut lene iwim biei ngur o, biei mui o, ikras mahai menjo ndiyoh an. Noro gima ignar biei nsui leme, igyai nindomui dicut ei diheisi he. Artinya : Di dalam daerah konservasi tidak boleh bu at rumah atau kebun, tetapi t etapi boleh  buat pondok untuk berteduhsementara waktu c.  Ei hanjop han jop nsi po iya ser pima ne, kei gino tungwatu nya indei o, ijihu i jihu ha o, ndiyoh ne, gihei mem itei ampriap he, noro iteti pinda hem ei sirima an. Artinya : Di dalam daerah konservasi boleh berburu bila pakai dengan panah dan da n tidak  boleh senjata api, seperti: senapan angin, cis, dan lain-lain yang sejenisnya. d.  Ei hanjop nis po, iya ser tu pima ne, gihei mem ikran mindehe-ndehe dinoh, dinoh , atimai o, hapujei o, habouhim o, kurang o, nyet o, imbreicen o, niei ndah o, ndioh an. daerah konservasi tidak boleh menangkap kupu-kupu atau binatang yang dilindungi dilindungi untuk dijual belikan.

e.  Ei hanjop han jop nsi po, iya ser pima ne, n e, isra biei o, ikim ba o, ndiyoh n diyoh mem isri bah yodi iboug di, kota an. Noro gihei mem yodi dihei cen bat nya igyai mun dimayok mem ibiwin ig o, ig ari o, ig pihoro ndiyok ei yonti ide minu he. Artinya : Di dalam daerah konservasi t idak boleh potong / gergaji kayu untuk dijual kemasyarakat kota.  f.  Ei hanjop nsi po iya ser tu pima ne, yodi lem desa hiter o, nium hiter o, ndiyoh icoi ba, igya nium di joli hanjop dima nok atimaio, hapujei o, habauhim o, kurang o, nyet o, mbalicen o, miei ndak o, anggrek o, ndiyoh ei hanjop nsi hiter ide an. Noro  gino nibon panitia nya li hanjop dima iba ijin / kim nodi nide hanjop I cetut bisa coi, noro gimo ice tut bi lene icoi an. Artinya : Di dalam pemanfaatan hasil hutan masyarakat dari desa lain dilarang memasuki wilayah yang bukan miliknya, kecuali ada ijin dari panitia kampung dan  pemilik hak ulayat.  g. Tirigino tung watun nya imbut ei hanjop nsi pina lene indig him nimien mem igwan hek tut kou o, biget o, ndiyok he noro indig lim nindig ei bigbehei an. Artinya : Di dalam daerah konservasi boleh buat ap i untuk masak atau menghangatkan  badan, tetapi tidak boleh menggunakan api untuk berburu. Penilaian Kriteria dan Indikator a.

Kelestarian Fungsi Ekonomi Kelestar Kelestar ian Sum berdaya berdaya

Dalam mengukur kriteria

kelestarian sumberdaya hutan hutan digunakan digunakan beberapa

indikator diantaranya: kejelasan status dan batas lahan; perubahan luas lahan yang ditumbuhi tanaman terutama yang diakibatkan gangguan alam maupun manusia;

manajemen pemeliharaan hutan; dan sistem silvikultur sesuai dengan daya dukung hutan. Hasil skor terhadap kriteria kelestarian sumberdaya disajikan pada tabel 5. Tabel 5. Skor Kriteria Kelestarian Sumberdaya No

Indikator

Nilai

Skor

Status dan batas lahan jelas

5.0

5.0

5.0

5.0

3.

Perubahan luas lahan yang ditumbuhi tanaman terutama yang diakibatkan gangguan alam maupun manusia Manajemen pemeliharaan hutan

5.0

5.0

Sistem silvikultur sesuai dengan daya dukung hutan

3.0

3.0

4.

1. 2.

RerataanNilaiSkor

4.0

Sumber: Data Primer Setelah Diolah 2013 Tabel 5. menunjukan bahwa penilaian terhadap kriteria kelestarian sumberdaya termasuk kategori baik (5.00). bahwa sejak adanya aturan adat terhadap kawasan CAPA, atatus batas kawasan telah terdefenisikan secara jelas, aturan adat “Igya Ser  Hanjop” pembagian wilayah bahamti, nimahamti dan susti

berdasarkan marga.

Lahan yang dikuasai oleh suku mouile pada umumnya telah mendapatkan pengakuan dari lembaga adat. Kelestari an H asil 

Kelestarian hasil dari suatu unit pengelolaan hutan biasanya dicirikan oleh dilakukannya penataan areal pengelolaan hutan; kepastian adanya potensi produksi untuk dipanen lestari; pengaturan hasil; pengaturan manfaat hasil; prasarana  pengelolaan hutan. Hasil skor terhadap kriteria kelestarian hasil disajikan pada Tabel 6. dibawah ini.

Tabel 6. Skor Kriteria Kelestarian Hasil No.

Indikator

Nilai

Skor

3.0

3.0

1.

Penataan areal pengelolaan hutan

2.

3.0

3.

Kepastian adanya potensi produksi untuk dipanen lestari Pengaturan hasil

4.

Pengaturan manfaat hasil

3.0

3.0

5.

Prasarana pengelolaan hutan

3.0

3.0

Rerataan Nilai Skor

5.0

3.0 5.0

3.4

Sumber: Data Primer Setelah Dioleh 2013 Pada Tabel 6. di atas menjelaskan bahwa penilaian terhadap kelestarian hasil dari  pengelolaan dan pemanfaatan hutan pada suku  suku  mouile  mouile  masuk dalam kategori sedang (3.4). penilaian tersebut didasari atas fakta bahwa penataan areal pengelolaan hutan tidak diatur spesifik. Tidak dimilikinya rencana pengelolaan untuk tiap-tiap tipologi lahan merupakan salah satu buktinya kondisi ini didasari fakta bahwa hingga saat ini tidak tersedia data ril menyangkut potensi kayu dan non kayu di tiap-tiap tipologi hutan adatnya, sehingga tidak ada dasar yang kuat bagi lembaga adat dan pemerintah kampung dalam menetapkan pengelolaan hutan secara spesifik. Hal lain yang juga menjadi faktor pembatas adalah sebagian besar wilayah arfak masuk memiliki topografi curam sehingga perlu di lindungi, olehnya diperlukan ekstra hati-hati dalam menentukan secara spesifik rencana pengelolaannya. Guna mengantisipasi faktor-faktor pembatas tersebut, pihak lembaga adat dan  pemerintah kampung telah melakukan sejumlah tindakan, yang intinya adalah untuk membatasi sedini mungkin pemanfaatan sumberdaya hutan yang melampaui batas. Upaya yang dilakukan antara lain: pemanfaatan lahan yang akan dilakukan harus pada lokasi yang telah di tentukan susti sebagai wilayah pemanfaatan, melakukan batasan

 pada skala pemanfaatan perladangan pada wilayah  wilayah  nimahamti sebagai zona  pemanfaatan terbatas, mengupanyakan efisiensinya pemanfaatan sumberdaya hutan dengan cara mengurangimelarang di lakukan melakukan penebangan dalam skala  besar pada wilayah nimahamti dan juga melakukan perburuan menggunakan senjata karena dapat merusak endemik yang ada di dalamnya. Namun demikian implementasi di lapangan masih sulit untuk tercapai. Menurut pandangan peneliti tidak adanya standar prosedur penebangan pohon menjadi salah satu penyebabnya. Keles Kelestari an Usaha Usaha

Dalam konsep pengelolaan sumberdaya hutan modern, kestabilan usaha lazim diukur dengan sejumlah instrumen ekonomi, yang menekankan pada profitabilitas usaha yang dilakukan. Kelestarian usaha terdiri dari indikator : kesehatan usaha, kemampuan akses pasar, sistem informasi manajemen, ketersediaan tenaga terampil, investasi pengelolaan hutan dan kontribusi terhadap peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hasil skor terhadap kriteria kelestarian usaha disajikan pada T abel 7. dibawah ini. Tabel 7. Skor Kriteria Kelestarian Usaha No. 1.

Indikator Kesehatan usaha

Nilai 5.0

Skor 5.0

2.

Kemampuan akses pasar,

3.0

3.0

3.

Sistem informasi manajemen,

3.0

3.0

4.

Ketersediaan tenaga terampil

3.0

3.0

5.

Investasi pengelolaan hutan

1.0

1.0

6.

Kontribusi terhadap peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

3.0

3.0

Rerataan Nilai Skor

Sumber : Data Primer Setelah Diolah 2013

3.0

Dari Tabel 7. Menjelaskan bahwa kesehatan usaha pengelolaan hutan di arfak dicirikan oleh adanya kemampuan pihak pengelola lembaga adat dan masyrakat dalam memberikan pemanfaatan hutan.pada di anggra salah satu indikator yang mencirikan kesehatan usaha adalah dimilikinya kelembagaan adat, yang secara jelas membatasi setiap usaha untuk menjual kayu, dalam bentuk apapun ke luar arfak khususnya kampung anggra. Pemanfaatan kayu saat ini sepenuhnya di peruntukkan bagi upanya  pengembangan usaha lokal masyarakat arfak. Namun demikian, de mikian, hingga h ingga saat sa at ini pihak  pengelola belum memiliki sistem informasi manajemen (SIM), yang di maksud dengan SIM dalam hal ini adalah data based atau file arsip yang terdokumentasikan dengan baik tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan di wilayah kelola adatnya, utamanya yang telah dan sedang di lakukan. Meskipun pengelolaan hutan di arfak tidak memfokuskan terhadap aspek produksi, namun keberadaan SIM amatlah diperlukan, utamanya dalam mengevaluasi kinerja pengelolaan dan mengukur kelestarian hutan yang telah dicapai, sabagai salah satu komponen penting dalam  perbaikan kinerja pengelolaan di masa yang akan datang. Sementara itu, terkait dengan investasi pengelolaan sumberdaya hutan, yang dicirikan oleh adanya alokasi dana khusus bagi perbaikan kinerja pengelolaan dan  pemanfaatan sumberdaya hutan (perencanaan, perlindungan, per lindungan, produksi, dan pe mbinaan hutan, pengembangan sumberdaya manusia ,prasarana serta manajemen hutan). b.

Kelestarian Fungsi Sosial Kejelas Kejelasan an H ak Penguas Penguasaan aan dan Penge Pengelol lol aan L ahan atau Ar eal H utan

Kriteria ini digunakan untuk menganalisis pola hubungan kuasa antara masyarakat Arfak dengan sumberdaya lahan dan hasil hutan. Melalui pola hubungan

kuasa akan ditentukan pola-pola pemanfaatan/penggunaan lahan hutan. Kejelasan hak  penguasaan dan pengelolaan lahan atau areal hutan terdiri dari indikator: pengelolaan hutan adalah warga komunitas, kejelasan batas-batas areal hutan yang dipergunakan, digunakan tata cara atau mekanisme penyeleasaian sengketa yang berkeadilan terhadap klaim/sengketa yang terjadi. Hasil skor terhadap kejelasan hak penguasaan dan pengelolaan lahan atau areal hutan, disajikan pada Tabel 8. dibawah ini. Tabel 8. Skor Kriteria Kejelasan Hak Penguasaan dan Pengelolaan Lahan atau Areal Hutan No.

Indikator

Nilai

Skor

1.

Phutan adalah warga komunitas

5.0

5.0

2.

Kejelasan batas-batas areal hutan yang dipergunakan,

5.0

5.0

3.

Digunakan tata cara atau mekanisme  penyeleasaian sengketa yang berkeadilan terhadap klaim/sengketa yang terjadi.

3.0

3.0

Rerata Nilai Skor

4.3

Sumber: Data Primer Setelah Diolah 2013 Dari Tabel 8. menjelaskan bahwa rerata skor yang dihasilkan oleh kriteria kejelasan hak penguasaan dan pengelolaan lahan atau areal hutan masuk dalam kategori Baik (4.3). Sumberdaya hutan di kawasan Pegunungan Arfak dikelola oleh lembaga adat dan masyarakat termasuk dalam sektor pemanfaatan. Peluang terjadi sengketa terhadap pemanfaatan lahan, utamanya konflik antar marga sangatlah kecil, kalaupun ada lembaga adat telah memiliki resolusi konflik yang diakui dan disepakati bersama. Batas-batas lahan tidak nampak secara fisik namun

masyarakat

mampu

mengenali

dengan

memnggunakan batas-batas alam sebagai penandanya.

mudah

dilapangan

karena

Keterj amin an Terhadap Pengembangan dan Ketahanan E konomi K omuni tas

Kriteria ini digunakan untuk menganalisis sejauhmana kelembagaan adat mampu mengatur dan mempertahankan pola keseimbangan di dalam aktivitas pemanfaatan sumberdaya hutan, baik untuk kepentingan ekonomi, sosial, maupun budaya. secara khusus kriteria ini bermanfaat untuk mengetahui efektivitas dari aturan main yang telah terjadi dalam mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam, utamanya dalam memperkuat kemampuan pengembangan ekonomi masyarakat Pemberian skor terhadap kriteria keterjaminan pengembangan dan ketahanan ekonomi komunitas disajikan pada Tabel 9. Tabel 9. Skor Kriteria Keterjaminan Terhadap Pengembangan dan Ketahanan Ekonomi Komunitas No.

Indikator

Nilai

Skor

1.

Sumber-sumber ekonomi komunitas dan mampu mendukung kelangsungan hidup komunitas dalam lintas generasi. Penerapan teknologi produksi dan sistem  pengelolaan dapat mempertahankan tingkat penyerapan tenaga kerja, laki-laki maupun perempuan

5.0

5.0

1.0

1.0

2.

RerataNilai Skor

3.0

Sumber: Data Primer Setelah Diolah 2013 Dari Tabel 9. menunjukan bahwa secara umum rerata skor kriteria keterjaminan terhadap pengembangan dan ketahanan ekonomi komunitas masuk dalam kategori cukup (3.0). Nilai  pada Igya Ser Hanjop  secara khusus telah mengatur tentang  pemanfaatan lahan dan hasil hutan di Arfak, dan Masyarakat Arfak menggantungkan hidupnya dari hasil berladang. Dengan sistem ladang berpindah adalah mata  pencaharian pokok masyarakat arfak. Kebun mereka biarkan menjadi hutan kembali

setelah satu atau dua kali panen. Jenis tanaman yang ditanam adalah pisang, terong  belanda, dan sayur-sayuran. Untuk bercocok tanam mereka masih menggunakan cara menebas dan membakar hutan disuatu lahan yang mereka anggap subur. Selain sebagai sarana ladang berpindah, pemanfaatan hutan oleh warga adalah untuk areal berburu, tempat penduduk sebagai sumber protein hewani. Binatang yang  banyak masyarakat buru adalah tikus tanah, kuskus, sementara babi hutan dikonsumsi dan di pelihara. Alat yang di gunakan untuk berburu adalah busurdan panah yang terbuat dari bambu namun dengan perkembangan jaman ada beberapa masyarakat yang menggunakan senjata,kegiatan ini di lakukan oleh kaum pria. Bagi masyarakat arfak menggunakan peralatan teknologi dalam pemanfaatan hasil hutan minim di temukan dilapangan bukan karena tidak tersedianya fasilitas namun kemapuan pemakaian dan juga tidak adanya penyuluhan penggunaan alat-alat modern. Pola H ubun gan Sosial yang Setara Dal am Proses Produksi

Kriteria ini digunakan dalam menilai bagaimana pola hubungan sosial yang terbangun dalam pengelolaan sumberdaya hutan, termasuk didalamnya kejelasan  pembagian wewenang dalam pengelolaan sumberdaya hutan di Arfak. Kewenangan yang jelas akan menunjukan adanya kejelasan pertanggungjawaban atas kinerja atau atas dampak-dampak yang mungkin ditimbulkan dari segala aktivitas pengelolaan sumberdaya hutan.

Pemberian skor terhadap kriteria pola hubungan sosial yang setara dalam proses  produksi disajikan pada Tabel 10. Tabel 10. Skor Kriteria Pola Hubungan So sial yang Setara dalam Proses Produksi No. 1.

2..

Indikator Pola hubungan sosial yang terbangun antara berbagai pihak dalam pengelolaan merupakan hubungan sosial yang relatif sejajar Pembagian kewenangan jelas dan demokratis dalam kelembagaan  pengelolaan sumberdaya hutan

Rerata Nilai Skor

Nilai 5.0

Skor 5.0

5.0

5.0

5.0

Sumber: Data Primer Setelah Diolah 2013 Dari Tabel 10. menunjukan bahwa kriteria terbangunnya pola hubungan sosial yang setara dalam proses produksi masuk dalam kategori Baik (5.0). Cagar Alam Pegunungan Arfak dilakukan pembagian wilayah pengelolaan  susti, nimahamti dan bahamti.

Maka itu pemanfaatan lahan dan hasil hutan diwilayah kelola Arfak

 pembagian lahan per marga. Keadil an M anfaat M enur ut K epenti ngan Komunitas

Kriteria ini digunakan untuk mengetahui ada-tidaknya kompensasi yang diberikan oleh pihak lembaga adat dan pemerintah kampung kepada masyarakat Arfak, utamanya terhadap kerugian yang diakibatkan pengelolaan dan pemanfaatan hutan, sejauhmana tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan, kesamaan hak yang dimiliki masyarakat dan ada-tidaknya diskriminasi etnis dan agama.

Hasil skor terhadap kriteria keadilan manfaat menurut kepentingan komunitas disajikan pada Tabel 11. Tabel 11. Skor Kriteria Keadilan Manfaat Menurut Kepentingan Komunitas No. 1.

Indikator Seluruh warga dan publik untuk terlibat dalam penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya hutan 2. Ada mekanisme pertanggungjawaban dari  pengelolaan terhadap komunitas RerataNilai Skor

Nilai 3.0

Skor 3.0

5.0

5.0 4.0

Sumber : Data Primer Setelah Diolah 2013 Dari Tabel 11. menunjukan bahwa secara keseluruhan penilaian terhadap kriteria keadilan manfaat masuk dalam kategori Baik (4.0). Hal ini didasari oleh fakta  pemanfaatan hutan telah diatur secara khusus mekanisme kompensasinya, mekanisme  pertanggungjawaban publik dari pihak lembaga adat dan tokoh agama kepada masyarakat menginformasikan perihal kondisi sumberdaya hutan di Arfak saat ini melalui kebaktian di gereja yang bberada di Kampung Anggra. c.

Kelestarian Fungsi Ekologis

Stabil itas Ekosistem H utan Di peli har a dan Gangguan T erh adapnya Dapat Dimi nimalisir dan Dikelola

Pengelolaan

setiap

sistem

penggunaan

lahan

harus

mempertimbangkan

karakteristik dan batas wilayah yang dilindungi dengan intensitas penggunaan yang  berbeda-beda. Seperti halnya di dalam wilayah Cagar Alam Pegunungan Arfak, terdapat daerah yang dilindungi yaitu bahamti.  Eksistensi daerah yang dilindungi tersebut bergantung sepenuhnya kepada kelembagaan adat Arfak. Hasil penilaian kriteria stabilitas ekosistem hutan dapat disajikan pada tabel 12.

Tabel 12. Skor Kriteria Stabilitas Ekosistem Hutan Dipelihara dan Gangguan Terhadapnya Dapat Diminimalisir dan Dikelola No. 1.

Indikator Adannya tata batas dan upaya  pengelolaan kawasan-kawasan yang seharusnya dilindungi dalam areal 2. Ketersediaan informasi dan dokumen dampak kegiatan 3. Adanya kegiatan kelola lingkungan yang efektif Rerata Nilai Skor

Nilai 5.0

Skor 5.0

5.0

5.0

5.0

5.0 5.0

Sumber : Data Primer Setelah diolah 2013 Dari Tabel 12. dapat disimpulkan bahwa salah satu komponen penting dalam menjaga kestabilan ekosistem hutan pada kawasan yang dilindungi adalah adanya tata  batas yang jelas sehingga dapat dibedakan dengan kawasan yang lainnya. Meskipun tidak terdapat batas-batas fisik yang jelas, namun suku Mouile pada umumnya mampu untuk mengenali dan membedakan berdasarkan ciri-ciri wilayah yang dilindungi dan mereka mampu mengetahui secara pasti tentang lahan-lahan apa saja yang dapat dimanfaatkan dan yang harus dilindungi. Lembaga adat melalui sejumlah aturan, juga mengendalikan atau membatasi  pemanfaatan sumberdaya hutan utamanya terhadap kawasan-kawasan yang dilindungi. Selain dilakukan pembatasan juga terdapat sejumlah larangan semua terangkum pada nilai Igya Ser Hanjop. Sintasan Spesies Endemik Dilindungi dan Dipertahankan, Serta Gangguannya Dapat Dimi nimu mkan

Tersedianya informasi mengenai spesies endemik atau spesies dilindungi beserta habitatnya, utamanya dalam kawasan yang akan dikelola, merupakan salah satu faktor  penunjang kinerja kelembagaan.

Hasil

penilaian

terhadap

kriteria

sintasan

spesies

endemik

dilindungi

dan

dipertahankan, serta gangguannya dapat diminimumkan disajikan pada tabel 13. Dibawah ini. Tabel 13. Skor Krietria Sintasan spesies endemik dilindungi dan dipertahankan, serta gangguannya dapat diminimumkan No. 1.

Indikator Tersedianya Informasi Mengenai Spesies Endemik/Langka/Dilindungi dan Habitat yang Penting dalam Kawasan 2. Adanya upaya meminimumkan dampak kelola produksi terhadap spesies Rerata Nilai Skor

Nilai 5.0

Skor 5.0

5.0

5.0 5.0

Sumber : Data Primer Setelah Diolah 2013 Dari Tabel 13.diketahui bahwa terdapat 320 jenis burung (Aves), 325 jenis kupukupu, binatang menyusui (mamalia) yang berjumlah 310 jenis, reptil dan amphibi  belum banyak diketahui. Diantaranya merupakan satwa endemik dikawasan Pegunungan Arfak misalnya, cenderawasih arfak ( Astrapia nigra), burung namdur  polos ( Amblyornis inornatus) yang oleh suku Arfak  Mouile disebut burung  Mbrecew/burung pintar . Beberapa contoh mammalia yang umumnya dikenal yaitu Rusa (Celvus timorensis) sebagai mammalia terbesar, Landak / Babi Duri Moncong Panjang (  Zaglossus bruijini) merupakan mammalia unik yang berkembang biak dengan cara bertelur, Kus-kus Bulu Sutra ( Phalanger vestitus). Berbagai jenis burung indah antara lain : burung pintar (Amblyornis innornatus) yang selalu membuat sarang  pemikat berbentuk kerucut dengan ketinggian sarang 65-140 cm dan diameternya  berkisar dari 110-210 cm (Ammarumollo J. B. 1996 ). Selain itu ada beberapa jenis kupu-kupu sayap burung (Ornithoptera spp.) dan jenis reptil dan amphibi adalah

Kadal (Caplia spp.),  Ular Pohon Coklat ( Boiga irregularis), dan Ular Piton Hijau (Chondropyton viridis). Kawasan Pegunungan Arfak juga menjadi habitat bagi jenis Pohon Arwob (Dodonia fiscosa),  Kayu Masohi dan ribuan tumbuhan lainnya. Selain itu ada 2770  jenis Anggrek hidup, salah satu yang mencolok adalah Anggrek Of Irian (Mucuna novaeguinea) berwarna khas merah merona hitam, jenis ini merupakan spesies langka didunia hanya bisa ditemukan dikawasan Pegunun gan Arfak  (FAO, 2005). Antisipasi yang dilakukan masyarakat dalam melindungi spesies endemik adalah lewat upaya penangkaran kupu-kupu sayap burung (Ornithoptera spp.) dibeberapa tempat salah satunya di kampung Irray sekitar Danau Anggi. Penilaian Terhadap Tingkat Kelestarian Hutan

Implikasi performansi kelembagaan adat terhadap kelestarian sumberdaya hutan dinilai berdasarkan skor indikator di tiap-tiap kriteria yang telah diuraikan sebelumnya. Pencapaian kelestarian merupakan nilai total seluruh indikator yang digunakan (LEI, 2004). Untuk

mengetahui

kecenderungan

kelestarian

hutan

yang

dihasilkan

kelembagaan adat Arfak dapat dilihat pada tabel 14. Tabel 14. Skor Total Indikator pada Tiap-tiap Prinsip Kelestarian Hutan No

1. 2. 3.

Prinsip

KelestarianFungsi Ekonomi Kelestarian Fungsi Sosial KelestariaFungsiEkologis Total Presentase (%)

Sumber : Data Primer Setelah diolah 2013

Kategori Baik 5.0

Cukup 9.0

Jelek 1.0

6.0 5.0 16.0 48.0

2.0 0.0 11.0 33.0

1.0 0.0 2.0 6.0

oleh

Tabel 14. menunjukan bahwa indikator di tiap-tiap prinsip tersebar pada semua kategori penilaian,yaitu kategori „baik‟ (3.68 - 5.00) sebesar 48.0%, „cukup‟ (2.34 –  3.67) sebesar 33.0% dan „jelek‟ (1.00 –   2.33) sebesar 6.0%. Mengacu pada metode  pemberian kategori LEI, maka kelembagaan adat Arfak  (Mouile) masuk dalam kategori “telah memenuhi persyaratan minimum pencapaian pengelolaan yang lestari”, yaitu adanya keseimbangan pada ketiga prinsip kelestarian: kelestarian fungsi ekonomi, kelestarian fungsi sosial dan kelestarian fungsi ekologis yang dihasilkan oleh kinerja pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya lahan dan hutan di CAPA oleh suku  Mouile. Kriteria ini memiliki keselarasan dengan kriteria emik penilaian kelestarian hutan, terutama dengan komponen terhadap kejelasan status lahan yang dapat memberikan jaminan pengelolaan dan pemanfaatan oleh masyarakat sesuai dengan nilai Igya Ser Hanjop.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari uraian hasil dan pembahasan dapat ditarik suatu kesimpulan yang uraiannya sebagai berikut a. Secara umum prinsip kriteria dan indikator kelestarian sumberdaya hutan yang ditetapkan LEI dan digunakan dalam penelitian ini memiliki penilaian terhadap kecenderungan kelestarian di hasilkan kelembagaan adat arfak (mouile) dalam mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan dengan menggunakan  prinsip LEI maka kelembagaan adat Arfak ( Mouile) masuk dalam kategori “telah memenuhi persyaratan minimum pencapaian pengelolaan yang lestari”, kategori  penilaian,yaitu kategori „baik‟ (3.68 - 5.00) sebesar 48.0%, dengan adanya keseimbangan pada ketiga prinsip kelestarian: kelestarian fungsi ekonomi, kelestarian fungsi sosial dan kelestarian fungsi ekologis yang dihasilkan oleh kinerja pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya lahan dan hutan di Cagar Alam Pegunungan Arfak oleh suku Mouile.  b. Eksistensi sumberdaya hutan sangat penting bagi masyarakat Arfak (suku mouile). Hal tersebut tercermin melalui pola hubungan yang nyata antara masyarakat dengan sumberdaya hutan. Hutan tidak saja menjadi sumber kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat hutan adalah “ibu” yang memberik an kehidupan dan dapat memenuhi segala kebutuhan, oleh karena itu hutan harus dijaga dan dikelola sebaik-baiknya karena keberadaannya dan kelestariannya berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan mereka.

c. Adanya kelembagaan adat secara umum memiliki implikasi terhadap kelestarian  pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan di Arfak. Beberapa hal yang mencirikan di antaranya: adanya aturan adat, status batas lahan permarga jelas hak  pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan merata. Sementara itu terkait dengan manajemen hutan utamanya pada komponen kelola produksi, masih di  jumpai kelemehan di antaranya: tidak tersedianya informasi dan dokumentasi yang memadai terhadap dampak kegiatan produksi yang telah dilakukan; rendahnya efisiensi pemanfaatan hasil hutan, belum tersedianya manajemen pengelolaan hasil hutan, dan kurangnya tenaga terampil. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan hal- hal sebagai  berikut: Aturan dan kelembagaan adat di dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan pada Cagar Alam Poegunungan Arfak khususnya masyarakat sekitar kawasan hutan seperti Kampung Anggra Suku Mouile, sebaiknya dapat di dukung o leh pihak pemerintah dengan alasan bahwa nilai adat Igya Ser Hanjop relevan dengan hukum nasional. Dan  juga harus dilakukan revitalisasi agar masyarakat tetap eksis dalam pengelolahan dan  pemanfaatan sumberdaya hutan,bagi masyarakat hutan yang memberikan kehidupan dan dapat memenuhi segala kebutuhan. Inilah jalan keluar perubahan lingkungan dari adanya intervensi ekonomi pasar, dan dinamika politik.

DAFTAR PUSTAKA

Alland AJR, 1975. Adaptation, Didalam: Annual Review Anthropology , Vol.4 (1975), 59-73). URL:http://links.jstor.org/sici?sici=0084-6570. Diakses Tanggal 2 Juli 2006. Bennet , JW. 1976. The Ecological Transition: Cultural Anthropology and Human Adaptation . New York: Pergamon Press Inc. Divisi Pengorganisasian Kawasan Peg. Arfak, 2004. Profil Kampung Anggra . pt. PERDU. Manokwari. Elmadam, P. L. 2005. Pemanfaatan Tumbuhan Sebagai Obat Tradisional Dan Bahan Baku Benda Seni Budaya Pada Etnik Moile    Di Kampung Anggra Dan Simerbei Distrik Menyambouw Kabupaten Manokwari, Unipa. Manokwari (Tidak Diterbitkan). Golar.2007. Kajian Kelembagaan Lokal Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan di Taman Nasional Lore Lindu Provinsi Sulawesi Tengah.  Sekolah Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor. Hastanti, W. Baharinawati dan Irma Yeni. 2009. Strategi Pengelolaan Cagar Alam Pegunungan Arfak Menurut Kearifan Lokal Masyarakat Arfak  Di Manokwari Papua Barat. ITTO. 1998. International Tropical Timber Organization Laksono, P. M dkk. 2001. Igya Ser Hanjob  –   Masyarakat Arfak dan Konsep Konservasi. KEHATI, PSAP –  UGM dan YBLBC. Yogyakarta. Lei. 2004. Pedoman Pengambilan Keputusan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML).   Indonesia. Lembaga Ekolebel Indonesia. Makabori Yan. 2005. Pergeseran Igya Ser Hanjop Pada Masyarakat Lokal Di Kawasan Cagar Alam Pegunungan Arfak Kabupaten Manokwari . Sekolah Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

McKean Ma. 1992. Management of Traditional Common Lands (Iriaichi) in Japan. Didalam D. W. Bromley.Editor. Making the Commons Work: Theory, Practice, an Policy . San Francisco, California: Institute for Contemporary Studies Press. Murray G. Neis B. Johnsen JP. 2006. Lesson Leanerd from Reconstructing Interactions Between Local Ecological Knowledge, Fisheries Sciences, and Fisheries Management in the Commercial Fisheries of Newfoundland and Labrador, Canada. Didalam: Human Ecology. Vol 34. No 2. Hlm:549-571. Ostrom E. 1990. Eoverning the Common: The Evoluting of Institutions for Collective Action . New York: Cambridge University Press. Pagde A, Kim Y. Daughherty PJ 2006.What Makes Community Forest Management Successful: A Meta-Study from Community Forests Thoughout the World. Society and natural Resources , 19: hlm: 33-52. Pandey DW. 1993. Wildlife, National Parks, and People. Indian Forester  119: 521529. PT. Perdu. 2004. Masyarakat dan Kawasan Pegunungan Arfak Bercerita . Manokwari. Rancangan Peraturan Daerah, 2004. Pengelolaan Kawasan Pegunungan Ndon (Arfak) Berbasis Masyarakat Adat . Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari. Sardjono MA. 2004. Mosaik Sosiologi Kehutanan: Masyarakat Lokal, Polotik dan Kelestarian Sumberdaya . Jogyakarta: Debut Press.

Lampiran 1. Kuisioner Untuk Tokoh Lembaga Adat A. Identitas Responden

1.  Nama

:

2. Tempat Tanggal Lahir

:

3. Umur

:

4. Jenis Kelamin

:

5. Agama

:

6. Pendidikan Terakhir

:

7. Selain bertugas sebagai Tokoh Masyarakat, apakah ada pekerjaan lain saudara? a. Ya  b. Tidak 8. Apakah di tengah-tengah masyarakat Suku Mouile  ada aturan adat/tata cara yang telah dipatuhi secara turun temurun? a. Ya, jelaskan  b. Tidak 9. Apakah pengelolaan hutan dilakukan pembagian wilayah pengelolaan kawasan  Bahamti, Nimahamti, dan Susti? a. Ya, kenapa?  b. Tidak, kenapa? 10. Apakah seluruh masyarakat taat dan patuh terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga adat? a. Ya, kenapa?  b. Tidak, kenapa?

Lampiran 2.Kuisioner Untuk Tokoh Agama. A. Identitas Responden

1.  Nama

:

2. Tempat Tanggal Lahir

:

3. Umur

:

4. Jenis Kelamin

:

5. Agama

:

6. Pendidikan Terakhir

:

7. Selain bertugas sebagai hamba Tuhan, apakah ada pekerjaan lain saudara? a. Ya  b. Tidak 8. Apakah sebagai penduduk yang berdomisili di kampung Anggra (suku Mouile) apakah saudara mengetahui ada kawasan konservasi di lingkungan saudara? a. Ya  b. Tidak 9. Apakah saudara mengetahui ada diberlakukannya aturan adat di dalam  pengelolaan CAPA? a. Ya  b. Tidak 10. Apakah saudara setuju dengan diterapkan aturan adat dimaksud? a. Ya, kenapa?  b. Tidak, kenapa?

11. Apakah saudara sudah menjalankan aturan adat tersebut? a. Ya  b. Tidak 12. Apakah penerapan aturan adat dalam pengelolaan CAPA bertentangan dengan agama? a. Ya, kenapa?  b. Tidak, kenapa?

Lampiran 3. Kuisioner Untuk Masyarakat. A. Identitas Responden

1.  Nama

:

2. Tempat Tanggal Lahir

:

3. Umur

:

4. Jenis Kelamin

:

5. Agama

:

6. Pendidikan Terakhir

:

7. Saudara sebagai penduduk yang berdomisili di kampung Anggra, apakah saudara mengetahui ada kawasan konservasi dilingkungan saudara? a. Ya, kenapa?  b. Tidak, kenapa? 8. Apakah saudara mengetahui pengelolaan hutan dilakukan pembagian wilayah? Yaitu pengelolaan kawasan Bahamti, Nimahamti, dan Susti? a. Ya, kenapa?  b. Tidak, kenapa? 9. Apakah saudara mengetahui adanya penerapan aturan adat di kawasan CAPA? a. Ya, kenapa?  b. Tidak, kenapa? 10. Apakah saudara mengetahui adanya hukum pemerintah dalam pengelolaan kawasan CAPA? a. Ya, pendapat  b. Tidak, kenapa?

11. Apakah saudara setuju dengan diberlakukannya aturan adat? a. Ya, kenapa?  b. Tidak, kenapa? 12. Apakah saudara setuju dengan diterapkan hukum nasional pada pengelolaan kawasan CAPA? a. Ya, kenapa?  b. Tidak, kenapa? 13. Apakah saudara sering melakukan aktifitas di dalam kawasan CAPA? a. Ya, jelaskan aktifitas apa yang dilakukan?  b.

Tidak, kenapa?

14. Apakah saudara memanfaatkan hasil hutan? a. Ya, apa saja?  b. Tidak, kenapa? 15. Apakah saudara membuat kebun di dalam kawasan Bahamti dan Nimahamti? a. Ya, kenapa?  b. Tidak, kenapa? 16. Apakah saudara mencari satwa/binatang buruan di kawasan  Bahamti, dan  Nimahamti,? a. Ya, apa saja?  b. Tidak, kenapa? 17. Apakah saudara mencari kayu bakar di kawasan Bahamti dan Nimahamti? a. Ya, kenapa?  b. Tidak, kenapa?

18. Apakah saudara menebang dan mengergaji pohon di kawasan Bahamti? a. Ya, kenapa?  b. Tidak, kenapa? 19. Bagaimana cara saudara beradaptasi dengan aturan-aturan yang diterapkan oleh lembaga adat dalam pengelolaan kawasan CAPA?

Lampiran 4.Penilaian Kriteria dan indikator Aspek Ekonomi a. Uraian rasionalisasi penilaian kriteria kelestarian sumberdaya Indikator

Nilai

1

Status dan Batas Lahan Jelas

3

5

Perubahan Luas Lahan Yang Ditumbuhi Tanaman, Terutama Yang Diakibatkan Gangguan Alam maupun Manusia

1

3

5 1

Manajemen Pemeliharaan Hutan

3

5

Sistem Silvikultur Sesuai dengan Daya Dukung Hutan

1

3

Uraian Tidak ada dokumen status lahan yang disahkan oleh pemerintah atau lembaga adat yang berlaku Tidak ada dokumen status lahan yang disahkan, namun mendapatkan pengakuan dari lembaga adat, pemerintah desa dan  pemilik lahan disekitarnya. Dimilikinya dokumen status lahan yang disahkan oleh pemerintah atau lembaga adat, serta diakui pemilik lahan yang berbatasan langsung dengan CAPA. Sering terjadi kebakaran lahan, baik akibat  bencana alam mupun akibat aktivitas  pembukaan lahan, dan terjadi peningkatan erosi. Jarang terjadi kebakaran lahan, namun tetap terjadi perubahan struktur dan komposisi tegakan hutan Laju perubahan struktur dan komposisi tegakan hutan cenderung berkurang, terutama paska adanya aturan. Tidak terdapat mekanisme dan aturan adat tentang pemeliharaan hutan. Tidak terdapat mekanisme dan aturan adat khusus tentang manajemen pemeliharaan hutan, namun masyarakat secara tradisional telah menerapkan pada setiap aktivitas  pemanfaatan lahan dan hutan. Terdapat mekanisme dan aturan adat yang mengatur secara khusus tentang manajemen  pemeliharaan hutan dan telah diterapkan oleh warganya. Masyarakat tidak memiliki system silvikultur tradisional yang khas dalam memanfaatkan sumberdaya hutan, terutama kayu, dan tidak secara khusus mempertimbangkan alat yang digunakan, kemiringan dan kepekaan lahan terhadap erosi. Tidak terdapat system silvikultur khas,

5

namun masyarakat empertimbangkan alat yang digunakan, kemiringan dan kepekaan terhadap erosi. Terhadap system silvikultur khas, dan masyarakat telah mempertimbangkan alat yang digunakan, kemiringan dan kepekaan terhadap erosi.

b. Uraian rasionalisasi penilaian kriteria kelestarian hasil

1 Penataan Areal Pengelolaan Hutan

3

5

1

Kepastian Adanya Potensi Produksi Untuk Dipanen Lestari

3

5

1

Pengaturan Hasil

3

5

Pengaturan Manfaat Hasil

1 3

Tidak dilakukan penataan areal, dan tidak dimiliki identitas pengelola Telah dilakukan penataan areal, dan batas wilayah, namun lokasi areal hutan non kayu  belum dklasifikasi secara khusus Telah dilakukan penataan areal dan batas wilayah serta lokasi hasil hutan non kayu telah dklasifikasikan secara khusus Tidak dimiliki data potensi kayu yang dapat dipanen secara lestari, serta tidak diupayakan untuk melakukan pemeliharaan anakan dan tegakan tinggal Tidak dimiliki data potensi, jenis-jenis kayu yang dapat dan tidak dapat dimanfaatkan diketahui, serta telah dilakukan upaya  pemeliharaan terhadap anakan dan tegakan tinggal Telah dimiliki data potensi, jenis-jenis kayu yang dapat dan tidak dapat dimanfaatkan, serta telah dilakukan upaya pemeliharaan terhadap anakan dan tegakan tinggal Pemanfaatan tidak mempertimbangkan tata letak pohon dan waktu yang tepat untuk memperproduksi Pemanfaatan mempertimbangkan tata letak  pohon, namun belum mempertimbangkan waktu yang tepat untuk berperproduksi Pemanfaatan mempertimbangkan tata letak  pohon, waktu yang tepat untuk  berperproduksi Tidak ada pengeturan tentang pemanfaatan hasil dan mekanisme penyelesaian konflik  pemanfaatan yang terjadi Ada pengeturan tentang pemanfaatan hasil

5 1 Prasaranan Pengelolaan Hutan

3 5

hutan dan mekanisme penyelesaian konflik  pemanfaatan namun belum diterapkan ada pengeturan pemanfaatan hasil hutan dan mekanisme penyelesaian konflik  pemanfaatan dan telah diterapkan dengan  baik Tidak tersedia jaringan jalan didalam hutan Tersedia jaringan jalan, namun masih sulit untuk digunakan sebagai sarana untuk mengangkut produksi yang dihasilkan Tersedia jaringan jalan, dan adanya sarana untuk mengangkut produksi yang dihasilkan

c. Uraian rasionalisasi penilaian kriteria kelestarian usaha

1

Kesehatan Usaha

3

5 1 Kemampuan Akses Pasar

3 5 1

Sistem Informasi manajemen

3 5

1 Ketersediaan Tenaga Terampil 3

Tidak ada kesinambungan dalam kegiatan  pemanfaatan (penanaman, pemeliharaan,  penebangan dan pemasaran) Terdapat kesinambungan dalam kegiatan  penanaman, pemeliharaan, dan penebangan namun kesinambungan pemasaran tidak terjamin Terdapat kesinambungan dalam kegiatan  penanaman, pemeliharaan, penebangan, dan  pemasaran Produksi yang dihasilkan hanya dijual unuk lingkup local Produksi yang dihasilkan telah dipasarkan untuk skala luar desa Arfak Produksi yang dihasilkan telah dipasarkan untuk skala luar desa Arfak sesuai jumlah  pesanan Tidak tersedia file arsip kegiatan pengelolaan File arsip kegiatan pengelolaan tersedia namun tidak lengkap File arsip kegiatan pengelolaan telah tersedia dengan lengkap Tidak pernah dilakukan pelatihan maupun diutus untuk mengikuti pelatihan dan  pendidikan tentang pemanfaatan hutan secara  baik dan benar Jarang dilakukan pelatihan, dan tidak pernah diutus oleh desa untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan tentang pemanfaatan sumberdaya hutan yang baik dan benar

5

1 Investasi Pengelolaan Hutan

3 5 1

Kontribusi Terhadap Peningkatan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

3

5

Sering dilakukan pelatihan, dan penerimaan utusan dalam mengikuti pelatihan dan  pendidikan tentang pemanfaatan sumberdaya hutan yang baik dan benar Tidak terdapat alokasi dana khusus untuk  perencanaan, pengelolaan, perlindungan dan  pembinaan hutan Terdapat alokasi khusus, namun bersifat insidentil Terdapat alokasi dana khusus, dan bersifat simultan (sumber dana jelas) Tingkat pelibatan masyarakat dalam  pengelolaan hutan sangat rendah, serta dampak negative lingkungan terus meningkat Tingkat pelibatan masyarakat pengelolaan tinggi, namun dampak negative terhadap lingkungan terus bertambah Tingkat pelibatan dalam pengelolaan tinggi, dan dampak negative terhadap lingkungan cenderung berkurang

Aspek Sosial

a. Uraian

rasionalisasi

penilaian

kriteria

kejelasan

penguasaan

pengelolaan lahan atau areal Indikator

Nilai

1 Pengelolaan Hutan adalah Warga Komunitas

3

5

1 Kejelasan Batas-batas Areal Hutan yang Dipergunakan

3 5

Uraian Pengelola dan hak pngelola tidak terdefenisikan dengan jelas Pengelolaan hutan adalah masyarakat Arfak, namun hak pengelolaan dan pemanfaatan  belum terdefenisikan dengan jelas Pengelolaan hutan adalah masyarakat Arfak, dan hak pengelolaan dan pemanfaatan telah terdefenisikan dengan jelas Tidakterdapatbukti fisik dan non fisik dilapangan, Dan masyarakat tidak mampu tiap tipologi lahan Tidak terdapat bukti fisik dilapangan namun masyarakat dapat mengenali batas-batas tipologi lahan adat Ada/tidak ada bukti fisik, namun ada peta  partisipatif dan masyarakat dapat

dan

Digunakan Tata Cara atau Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Berkeadilan Terhadap Klaim/Sengketa yang terjadi

1

3

5

membedakan tiap-tiap tipologi lahan dilapangan Tidak terdapat mekanisme penyelesaian sengketa dan masyarakat merasa diperlakukan tidak adil Terdapat mekanisme penyelesaian sengketa, namun masih didapati keluhan masyarakat terhadap mekanisme terhadap pengambilan keputusan Terdapat mekanisme penyelesaian sengketa, dan pada umumnya masyarakat merasakan keadilan dalam pengambilan keputusan

 b. Uraian rasioanalisasi penilaian kriteria keterjaminan terhadap pengembangan ketahanan ekonomi komunitas

1 Sumber-sumber Ekonomi Komunitas dan Mampu mendekung Kelangsungan Hidup Komunnitas dalam Lintas Generasi

Penerapan Teknologi Produksi dan Sistem Pengelolaan Dapat mempertahankan Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja, Lakilaki Maupun Perempuan

3

5

1

3

5

Masyarakat tidak diperkenangkan memanfaatkan lahan dan hasil hutan pada wilayah kelola adat Masyarakat dapat memanfaatkan lahan dan hasil hutan, pendapatan masyarakat, namun tidak ada jaminan terhadap keberlanjutan  pemanfaatannya Pemanfaatan sumberdaya lahan dan hutan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat serta keberlanjutan  pemenfaatannya lebih terjamin Tingkat pengangguran di desa bertambah, serta keterlibatan kaum perempuan dibatasi dalam pengelolaan hutan Tingkat pengangguran relative berkurang namun keterlibatan kaum perempuan dibatasi dalam kegiatan pengelolaan hutan Tingkat pengangguran relatif berkurang dan keterlibatan aktif kaum perempuan lebih terjamin

c. Uraian rasionalisasi penilaian kriteria terbangun hubungan sosial yang setara dalam proses produksi Pola hubungan sosial yang terbangun antara  berbagai pihak dalam

1

pola

Terdapat diskriminasi hak dalam  pemanfaatan sumberdaya hutan antara etnis asli dan pendatang

 pengelolaan merupakan hubungan sosial yang relatif sejajar

3

5

1 Pembagian kewenangan jelas dan demokratis dalam kelembagaan  pengelolaan sumberdaya hutan

3

5

Tidak terdapat diskriminasi hak antar etnis namun masih dijumpai adanya keluhan etnis tertentu terhadap kesetaraan akses terhadap sumberdaya lahan dan hutan Tidak terdapat diskriminasi hak antar etnis serta tidak dijumpai adanya keluhan etnis tertentu terhadap kesetaraan akses terhadap sumberdaya lahan dan hutan tidak dimiliki kesepakatan dan aturan mengenai pembagian tugas dan wewenang dalam pengelolaan hutan Dimiliki kesepakatan dan aturan mengenai  pembagian tugas dan wewenang dalam  pengelolaan hutan, namun belum berjalan dengan baik  Dimiliki kesepakatan dan aturan mengenai  pembagian tugas dan wewenang dalam  pengelolaan hutan, telah dijalankan

d. Uraian rasionalisasi penilaian kriteria keadilan manfaat menurut kepentingan komunitas

1 Seluruh Warga dan Publik untuk Terlibat dalam  penyelenggaraan Pengelolaan sumberdaya hutan

3

5

1 Ada Mekanisme Pertanggungjawaban dari Pengelola terhadap Komunitas

3 5

Warga komiunitas dan public tidak diperkenankan memanfaatkan sumberdaya hutan didalam kelola adat Arfak Warga komunitas diperkenankan untuk memanfaatkan sumberdaya hutan di wilayah kelola adat Arfak, namun untuk public dbatasi Baik warga komunitas maupun public diperkenankan memanfaatkan sumberdaya hutan di kelola adat Arfak (memiliki hak yang berimbang) Tidak dimiliki mekanisme  pertanggungjawaban publik terhadap  pengelolaan sumberdaya hutan oleh lembaga adat Tidak terdapat mekanisme  pertanggungjawaban publik, namun masyarakat mandapatkan informasi tentang  pengelolaan sumberdaya hutan di CAPA Terdapat mekanisme pertanggungjawaban

 publik dan masyarakat mendapatkan informasi rutin perkembangan pengelolaan hutan oleh lembaga adat Aspek Ekologi a. Uraian rasionalisasi penilaian kriteria stabilitas ekosistem hutan dapat dipelihara dan gangguan terhadapnya dapat diminimalisir dan dikelola Indikator

Nilai

1 Adanya Tata Batas dan Upaya Pengelolaan Kawasankawasan yang Seharusnya dilindungi dalam Areal

3

5

1 Ketersediaan Informasi dan Dokumen Dampak Kegiatan

3

5 1 Adanya Kegiatan Kelola Lingkungan yang Efektif

3

5

 b.Uraian

rasionalisasi

Uraian Tidak terdapat tanda batas yang jelas, tidak ada pengakuan dari pihak lain serta tidak terdapat rencana pengelolaan terhadap kawasan yang dilindungi dalam areal Memiliki rencana pengelolaan terhadap kawasan yang dilindungi, ada pengakuan dari pihak pemerintah, namun batas-batasnya tidak jelas dilapangan Memiliki rencana pengelolaan terhadap kawasan yang dilindungi, ada pengakuan dari pihak pemerintah, dan batas-batasnya  jelas dilapangan Tidak terdapat informasi tingkat keterbukaan hutan bagi masyarakat, termasuk kualitas air, mata air, dan struktur komposisi tegakan Tidak terdapat informasi keterbukaan hutan  bagi masyarakat, termasuk kualitas air, mata air, dan struktur komposisi tergakan, namun tengah diupayakan pemenuhan informasi tersebut Telah terdapat informasi tingkat keterbukaan hutan bagi masyarakat, termasuk kualitas air, mata air, dan struktur komposisi tegakan Tidak terdapat rencana kegiatan kelola lingkungan oleh lembaga adat Tidak terdapat rencana kegiatan kelola lingkungan, namun telah dilakukan upaya  pencegahan oleh lembaga adat Terdapat rencana kegiatan lingkungan, dan dilakukan pula upaya antisipatif pensegahan kerusakan lingkungan oleh lembaga adat

penilaian

kriteria

spesies

endemik

dilindungi dan dipertahankan , serta gangguannya dapat

diminimalisir

Tersedianya Informasi Mengenai Spesies Endemik/Langka/Dilin dungi dan Habitat yang Penting dalam Kawasan

1

3

5

1

Adanya Upaya Meminimumkan Dampak Kelola Produksi Terhadap Spesies

3

5

Tidak diketahuinya informasi keberadaan spesies-spesies endemik tumbuhan dan hewan endemik/dilindungi dalam areal Diketahui keberadaan spesies-spesies endemik tumbuhan dan hewan endemik/dilindungi dalam areal Diketahui keberadaan habitat spesies-spesies endemic tumbuhan dan hewan endemik/dilindungi dalam areal Tidak ada informasi dampak kegiatan produk terhadap habitat spesies langka/endemik/dilindungi Tidak dan informasi dampak kegiatan  produk terhadap habitat spesies langka/endemik/dilindungi, namun ada aturan yang melarang untuk melakukan untuk memproduksi pada wilayah yang dijumpa adanya spesies dilindungi Ada informasi tentang dampak kegiatan  produk terhadap habitat spesies langka/endemik/dilindungi, dan aturan yang melarang untuk melakukan produksi pada wilayah yang dijumpa adanya spesies dilindungi