APU PPT

MATERI AP A P U dan dan P P T (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme)

Version 25.09.2014

DAFTAR ISI

BAB I

Gambaran Umum APU dan PPT

1

Tindak Pidana Pencucian Uang

3

BAB II

Penerapan Program APU dan PPT

7

Penerimaan Nasabah

11

Pengelompokan Pengelompokan Nasabah berdasarkan Risiko (RBA)

16

Prosedur penegasan persetujuan NRT dari KCP ke KCU

24

Penolakan Pembukaan Rekening / Transaksi

25

Pengkinian Data Nasabah

27

Pemantauan Nasabah Diduga Terorisme

30

Benefi cal Owner

31

Permintaan Informasi Informasi W alk In Customer (WIC)

33

Contoh Pengisian Bukti S etoran

37

Transfer Dana

40

Kewajiban Pelaporan ke PPATK

43

Kerahasiaan Pelaporan STR ( ( Anti Tiping - O ff )

48

Penatausahaan Penatausahaan Dokumen (Arsip)

49

Contoh Transaksi dan Perilaku yang Mencurigakan

50

BAB III Lampiran

59

INTERNAL USE ONLY © Copyright Divisi Pembelajaran dan Pengembangan

20 1 4

DAFTAR ISI

BAB I


1

Tindak Pidana Pencucian Uang

3

BAB II

Penerapan Program APU dan PPT

7

Penerimaan Nasabah

11

Pengelompokan Pengelompokan Nasabah berdasarkan Risiko (RBA)

16


24


25


27


30

Benefi cal Owner

31

Permintaan Informasi Informasi W alk In Customer (WIC)

33

Contoh Pengisian Bukti S etoran

37

Transfer Dana

40


43

Kerahasiaan Pelaporan STR ( ( Anti Tiping - O ff )

48

Penatausahaan Penatausahaan Dokumen (Arsip)

49


50

BAB III Lampiran

59

INTERNAL USE ONLY © Copyright Divisi Pembelajaran dan Pengembangan

20 1 4


BAB I

GAMBARAN UMUM APU dan PPT

Pengantar BCA sejak tahun 2003 telah menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia yang y ang berlaku dalam rangka memitigasi risiko Bank digunakan sebagai sasaran atau sarana kejahatan, seperti tindak pidana pencucian uang. Dalam perjalanannya, ketentuan Bank Indonesia tentang penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know ( Know Your Customer Principles) Principles) tersebut perlu disesuaikan dengan standar internasional yang lebih komprehensif komprehensif dalam rangka mendukung upaya upaya pencegahan pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Untuk itu, Bank Bank Indonesia pada tahun 2009 telah menerbitkan ketentuan ketentuan baru tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum (disingkat APU dan PPT). Untuk menindakla menindaklanjuti njuti perubahan perubahan peratura peraturan n Bank Indonesia tersebut, kebijakan kebijakan tentang tentang Penerapan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know (Know Your Customer Principles) Principles) perlu disesuaikan menjadi kebijakan tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Terorisme. Ketentuan APU dan PPT tahun 2009 ini telah direvisi kembali oleh Bank Indonesia pada tahun 2012. Karena itu, BCA juga merevisi pedoman APU dan PPTnya PPTnya sesuai dengan APU dan PPT terbaru terbaru yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

Referensi Materi APU dan PPT ini berpedoman pada : ▪

▪

▪

▪

▪

Undang Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP- TPPU). Undang Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal Penerapan Program Program An. Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/21/DPNP tanggal 14 Juni 2013 perihal Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Pencucian Uang dan Pencega Pencegahan han Pendanaa Pendanaan n Terorisme Bagi Bank Umum. Surat Keputusan Bapepam-LK No. KEP-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal (V.D.10).

Ketentuan-ketentuan pelaksaan dari PPATK. ▪ Pedoman Pedoman Program Program Anti Pencucian Pencucian Uang dan Pencegaha Pencegahan n Pendaan Terorisme BCA terbitan 2013. ▪

INTERNAL USE ONLY © Copyright

Divisi Pembelaj lajaran dan Pengembangan

2014

1


Kewajiban Mengikuti Pelatihan APU dan PPT Sesuai SE BI No. 15/21/DPNP tanggal 14 Juni 2013, Bab XIII :

▪

Bank harus memberikan pelatihan mengenai penerapan Program APU dan PPT kepada seluruh karyawan. ▪ Karyawan yang berhubungan langsung dengan nasabah harus mendapatkan pelatihan secara berkala, sedangkan karyawan yang tidak berhubungan langsung dengan nasabah (Back Office/Non-Operasional) harus mendapatkan pelatihan APU dan PPT paling kurang 1 kali dalam masa kerjanya. ▪O perasional) harus mendapatkan pelatihan APU dan PPT paling kurang 1 kali dalam masa kerjanya.

Tujuan Pelahan APU dan PPT Tujuan penyusunan pelatihan program APU dan PPT adalah: ▪

▪

Memberikan pemahaman kepada seluruh karyawan Bank (khususnya CSO, Teller , Account Officer , an Pengawas Internal) Relationship Officer,d tentang APU dan PPT. Sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko Bank dalam menjalankan praktek bisnis Bank yang sehat dan berhati-hati (prudential)

Sasaran Pelahan APU dan PPT Sasaran pelatihan men enai program APU dan PPT adalah: Seluruh karyawan Bank (khususnya CSO, Teller, Account Officer dan Relationship Officer ) dapat menerapkan program APU dan PPT sesuai ketentuan yang berlaku. P engawas Internal dapat melakukan pemantauan kepatuhan terhadap pelaksanaan penerapan program APU dan PPT di unit kerja.

▪

▪


Divisi Pembelajaran dan Pengembangan

2014

2


TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Denisi Pencucian Uang

Defenisi Pendanaan Terorisme

Menurut UU PP - TPPU, yang dimaksud (definisi) pencucian uang adalah:

Menurut UU PP - TP Pendanaan Terorisme, yang dimaksud (definisi Pendanaan terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan Dana, baik secara langsung mapupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.

Perbuatan dalam hal : menempatkan, mentransfer, mengalihkan, mengubah bentuk, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, menukarkan, membawa ke Luar Negeri, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan Hasil Tindak Pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan sehingga seolaholah menjadi Harta Kekayaan yang sah. Dari definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana yang diperoleh dari tindak pidana dikenal dengan sebutan pencucian uang (money laundering). Umumnya pelaku kejahatan menggunakan sistem perbankan untuk menyembunyikan asal-usul dana yang berasal dari tindak pidana dan mengubahnya menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, dengan harapan sulit dilacak oleh para penegak hukum.


Tujuan tindak pidana pendanaan terorisme adalah membantu kegiatan terorisme, baik dengan harta kekayaan yang dihasilkan dari suatu tindak pidana maupun dari harta kekayaan yang diperoleh secara sah. Pendanaan terorisme pada dasarnya merupakan jenis tindak pidana yang berbeda dari TPPU. Namun demikian, keduanya mengandung unsur kesamaan yaitu menggunakan jasa keuangan sebagai sarana atau sasaran untuk melakukan suatu tindak pidana


2014

3

Gambaran Umum APU dan PPT Gambaran Umum APU dan PPT

Tindakan Pencegahan Bank wajib mengambil tinda kan yang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan pengembangan teknologi dalam skema pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Untuk mencegah bank digunakan sebagai sarana tindak pidana pendanaan terorisme, maka bank perlu menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme secara memadai.

Proses Pencucian Uang Sekalipun terdapat berbagai macam modus operandi pencuciaan uang, namun pada dasarnya proses pencucian uang dapat dikelompokkan ke dalam 3 tahap kegiatan, yaitu :

▪

▪

▪

Placement , yaitu upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan, termasuk sistem perbankan. Layering, yaitu upaya memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya melalui beberapa tahap transaksi untuk menyembunyikan atau menyamarkan sumber dana tersebut. Integraon, yaitu upaya menggunakan dana yang telah masuk ke sistem keuangan dan telah melalui tahap placement dan atau layering, sehingga seolah-olah tampak menjadi harta yang halal (tampak sah).

Modus Pencucian Uang Beberapa modus pencucian uang yang banyak digunakan oleh pelaku pencucian uang adalah :

▪

▪

▪

▪

▪

▪


Smurng, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku Structuring, yaitu untuk menghindari pelaporan dengan memecahmecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil. U Turn, yaitu upaya untuk mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan memutarbalikan transaksi untuk kemudian dikembalikan ke rekening asalnya. Cuckoo Smurng, yaitu upaya mengaburkan asal usul sumber dana dengan mengirimkan dana dari hasil kejahatan melalui rekening pihak keti ka yang menunggu kiriman dana dari luar negeri dan tidak menyadari bahwa dana yang diterimanya merupakan “ proceed of crime”. Mingling, yaitu mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan usaha yang legal. Hal ini bertujuan untuk mengaburkan sumber asal dana yang ilegal. Pembelian asset atau barang-barang mewah , yaitu menyembunyikan status kepemilikan dari aset/barang mewah termasuk pengalihan aset tanpa terdeteksi oleh sistem keuangan. Penggunaan identas palsu, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu sebagai upaya untuk mempersulit terlacaknya identi tas dan pendeteksian keberadaan pelaku pencucian uang.


2014

4


Hasil ndak pidana menurut UU TPPU Hasil tindak pidana menurut UU PP - TPPU (UU No. 8/2010, pasal 2, ayat 1) adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana di bawah ini, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tsb juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Korupsi Penyuapan K epabeanan Cukai P enyelundupan tenaga kerja Penyelundupan imigran D i bidang perbankan Di bidang pasar modal Di bidang perasuransian N arkotika Psikotropika Perdagangan orang P erdagangan senjata gelap P enculikan T erorisme P encurian P enggelapan Penipuan P emalsuan Uang P erjudian P rostitusi D i bidang perpajakan D i bidang kehutanan Di bidang lingkungan hidup Di bidang kelautan dan perikanan; atau T indak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat ) tahun atau lebih

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Catatan Penng Apabila ada : - Informasi bahwa Nasabah telah berstatus tersangka/terdakwa salah 1 dari 26 tindak pidana di atas (Indormasi dapat bersumber dari media massa, surat dari kepolisian, dll) - permintaan blokir rekening dari penegak hukum/instansi terkait dengan alasan blokir salah 1 dari 26 tindak pidana di atas. - Terdapat laporan Penipuan dari nasabah dengan hasil investigasi identitas rekening terlapor fiktif - Maka cabang wajib melaporkan ke Satuan Kerja Kepatuhan - Kantor Pusat (SKK - KP) dengan membuat Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan melalui aplikasi STIM-AML.

Ri siko Apabila tidak melaporkan ke SKK-KP, maka cabang dapat dikenakan sanksi denda oleh Bank Indonesia sebesar Rp 50 juta.



2014

5


Kegiatan ndak pidana menurut TPPU

Pasal 3 Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitip an, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pasal 4 Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tin ak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5 Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 10

Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4, dan 5. INTERNAL USE ONLY © Copyright


2014

6


BAB II

PENERAPAN PROGRAM APU dan PPT Pengantar

Bank wajib mengambil tinda kan yang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan pengembangan teknologi dalam skema pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Untuk mencegah bank digunakan sebagai sarana tindak pidana pendanaan terorisme, maka bank perlu menerapkan program Anti encucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme secara memadai.

Pengeran

Berikut adalah pengertian / istilah yang digunakan dalam Program APU dan PPT.

▪

▪

▪

Pencucian Uang adalah pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang. Pendanaan Terorisme adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank dan memiliki rekening pada Bank tersebut.

▪ Walk in Customer yang selanjutnya disebut sebagai WIC adalah pengguna jasa Bank yang tidak memiliki rekening pada Bank tersebut, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentin gan Nasabah tsb. ▪ Existing Customer adalah Nasabah yang telah menjalani hubungan usaha dengan Bank. ▪ Customer Due Dilligence yang selanjutnya disebut sebagai CDD adalah kegiatan berupa identi fikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil Nasabah, calon Nasabah, maupun WIC.



2014

7


▪

▪

Enhanced Due Dilligence yang selanjutnya disebut sebagai EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan Bank pada saat berhubungan dengan Nasabah yang tergolong berisiko tin ggi termasuk Politi cally Exposed Person (PEP) terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Polically Exposed Person yang selanjutnya disebut PEP adalah orang yang memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik diantaranya adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggara Negara, dan/atau orang yang tercatat atau pernah tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing.

▪

▪

▪

Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yangmengatur mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang Transaksi Kuangan Tunai yang wajib dilaporkan adalah transaksi keuangan tunai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut sebagai PPATK adalah PPATK sebagaimana dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang.

▪ Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang untuk selanjutnya disebut sebagai APU dan PPT adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. ▪ An Tipping-O adalah larangan bagi Direksi, pejabat, atau pegawai Bank untuk memberitahukan kepada nasabah Bank atau orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.



2014

8


▪

▪

Benecial Owner adalah setiap orang yang memiliki dana, yang mengendalikan transaksi nasabah, yang memberikan kuasa atas terjadinya suatu transaksi dan/ atau yang melakukan pengendalian melalui badan hukum atau perjanjian. Rekomendasi Financial Acon Task Force yang selanjutnya disebut sebagai Rekomendasi FATF adalah rekomendasi standar pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dikeluarkan oleh FATF.

▪ Lembaga Negara / Pemerintah adalah lembaga yang memiliki kewenangan di bidang eksekuti , yudikati , dan legislati . ▪ Shell Bank adalah Bank yang tidak mempunyai kehadiran secara fisik ( physical presence) di wilayah hukum Bank tersebut didirikan dan memperoleh izin, dan tidak berafiliasi dengan kelompok usaha jasa keuangan yang menjadi subyek pengawasan terkonsolidasi yang efekti . ▪ Correspondent Banking adalah kegiatan suatu bank (correspondent ) dalam menyediakan layanan jasa bagi bank lainnya (respondent ) berdasarkan suatu kesepakatan tertulis dalam rangka memberikan jasa pembayaran dan jasa perbankan lainnya.

▪

▪ ▪ ▪


Cross Border Corespondent Banking adalah Correspondent Bankingdimana salah satu kedudukan bank corespondent atau bank respondent b erada di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Bank Pengirim adalah bank yang mengirimkan perintah transfer dana.

Bank Penerus adalah bank yang meneruskan perintah transfer dana dari Bank Pengirim. Bank Penerima adalah bank yang menerima perintah transfer dana.


2014

9


Lima Pilar Program APU dan PPT

Pilar 2 : Kebijakan dan Prosedur

Bank wajib menerapkan 5 pilar Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang mencakup :

Pilar 1 : Pengawasan Aktif Dirkasi Bank dan Dewan Komisaris

Pilar 2 : Kebijakan dan Prosedur

Pilar 3 : Pengenalian Intern

Kebijakan dan Prosedur APU dan PPT yang akan dibahas dalam pelatihan ini a ntara lain: Penerimaan Nasabah, meliputi ▪ Customer Due Dilligence (CDD) ▪ Enhanced Due Dilligence (EDD) ▪ Risk Based Approach / RBA dalam pengelompokan nasabah ▪ Identifikasi dan verifikasi ▪ Single CIN ▪ Penolakan pembukaan rekening / transaksi ▪ Pemutusan /penutupan hubungan usaha ▪ Beneficial Owner

Pilar 4 : Sisitem Informasi dan Manajemen

Transfer Dana

Pilar 5 : Sumber Daya Manusia dan Pelatiha

Pemantauan dan Pelaporan, meliputi: ▪P engkinian data nasabah atabase teroris / tersangka ▪D ▪P elaporan transaksi mencurigakan / tunai/ transfer dana dari dan ke Luar Negeri Penatausahaan Dokumen / Arsip



2014

10


Penerimaan Nasabah

Larangan rekening kf atau anonim

Bank dilarang untuk membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fi ktif.

Customer Due Dilligence (CDD) CDD merupakan kegiatan berupa identitasi, verifikasi dan pemantauan yang wajib dilakukan bank untuk mengetahui profil nasabah, den gan cara: ertemuan langsung ( face to face) dengan calon nasabah untuk memastikan nasabah tidaklanjuti. ▪P ▪ Meminta bukti ide ntitas dan dokumen pendukung dengan lengkap untuk memastikan kebenaran informasi. ▪M eminta informasi calon nasabah secara lengkap untuk mendapatkan profil / karakteristik calon nasabah. ▪ Verifikasi dan identitas dokumen pendukung dengan teliti. enggunakan pendekatan bedasarkan risiko ( Risk Based Approach / RBA) dalam pengelompokan nasabah. ▪M

Pertemuan langsung ( face to face) Pertemuan langsung ( face to face) dengan calon nasabah :

▪

dilakukan pada awal (pertama kali) calon nasabah melakukan hubungan usaha dengan bank dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon nasabah (mencocokkan foto diri pada kartu identitas dengan wajah calon nasabah). ▪ apabila awal hubungan usaha dilakukan tidak melalui pertemuan langsung (non face to face) antara lain melalui electronic banking, surat menyurat atau telepon, maka cabang / unit kerja yang ditunjuk untuk melakukan hubungan usaha wajib melakukan pertemuan langsung ( face to face) dengan calon nasabah sebelum hubungan usaha tersebut disetujui.



2014

11


Permintaan buk identas / dokumen Permintaan dokumen wajib dilakukan sebelum melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah/WIC.

Untuk Nasabah perorangan, informasi wajib didukung dengan dokumen identitas yang masih berlaku yang mencantumkan foto diri dan diterbitkan oleh pihak yang berwenang. ▪ Dokumen pendukung utama bagi identi as Nasabah perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), atau Paspor yang masih berlaku. calon Nasabah perorangan yang ▪ Untuk berkewarganegaraan asing (WNA) maka dokumen identitas adalah paspor yang disertai dengan Kartu Izin Tinggal sesuai dengan ketentuan keimigrasian.

Catatan : Dalam hal calon Nasabah perorangan WNA “tidak” menetap di Indonesia maka dokumen Kartu Ijin Tinggal dapat diganti kan oleh dokumen lainnya yang dapat memberikan keyakinan kepada Bank tentang profil calon Nasabah WNA tersebut antara lain surat referensi dari seseorang WNI atau perusahaan yang telah menjadi Nasabah BCA, atau referensi dari Instansi / Pemerintah Indonesia mengenai profil calon Nasabah tersebut (Hal ini berlaku case by case dgn persetujuan Penanggung jawab APU PPT).

Permintaan Informasi Sebelum melakukan usaha dengan Nasabah, Bank wajib meminta informasi yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui profil Calon Nasabah. Calon Nasabah wajib diidentikasi dan diklasifikasikan ke dalam kelompok perorangan dan perusahaan. Dalam hal calon Nasabah adalah nasabah perusahaan maka dalam kelompok nasabah tersebut mencakup pula Beneficial Owner. Informasi yang wajib diminta dari calon Nasabah sesuai ketentuan dalam Program APU dan PPT (lihat Tabel 1 pada Lampiran). Apabila diperlukan dapat dilakukan pengecekan s ilang, dgn cara: enghubungi nasabah melalui telpon rumah/kantor ▪m menanyakan pejabat SDM tempat nasabah bekerja ▪mengecek Daftar Hitam Nasional dari BI, dll.



2014

12


Untuk calon Nasabah perusahaan, dokumen identi tas yang wajib diminta adalah : ▪ akte pendirian dan/atau anggaran dasar perusahaan. Untuk perusahaan yang berbadan hukum asing, maka dokumen identitas yang dimaksudkan adalah dokumen lainnya yang sejenis dengan akte pendirian dan/atau anggaran dasar sesuai dengan peraturan otoritas di negara tempat kedudukan perusahaan tersebut; dan ▪ izin usaha atau izin lainnya dari instansi berwenang. Misal : ijin dari Bank Indonesia bagi Pedagang Valuta Asing atau Kegiatan Usaha Pengiriman Uang; ijin dari Departemen Kehutanan bagi kegiatan usaha di bidang perkayuan/ kehutanan.

Untuk calon Nasabah berupa yayasan atau perkumpulan, dokumen identitas yang wajib diminta adalah akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi berwenang dan/atau berupa izin bidang kegiatan/ tujuan yayasan atau surat telah terdaftar sebagai perkumpulan.

Catatan : Disamping dokumen identitas, Bank wajib memperoleh dokumen pendukung lainnya (dapat dilihat pada Lampiran dalam Pedoman Program APU dan PPT yang ada di Cabang).



2014

13

FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act Pengertian

Tujuan Mengapa Harus Patuh ? Pelaksanaan FATCA di BCA

FATCA Merupakan peraturan pemerintahA merika yang mengatur mengenai kewajiban para lembaga jasa keuangan untuk memberikan data keuangan kepada Internal Revenue Service (IRS)mengenai rekening milik nasabah Wajib FATCA di masing-masing institusi

Menanggulangi penghindaran pajak yang dilakukan atas investasi secara langsung maupun tidak, melalui institusi/lembaga jasa keuangan di luar AmerikaSerikat.

Pemerintah Indonesia telah sepakat dengan Pemerintah A merika Serikat terkait Intergovermental Agreement (IGA ) sejak Mei 2014 untuk penerapan FATC A di Indonesia

•

•

Cabang : Mengindentifikasi apakah Nasabah termasuk kriteria Wajib FATCA atau tidak, dengan cara meminta Nasabah mengisi Form FATCA pada pembukaan rekening Kantor Pusat : Menyampaikan data keuangan men genai rekening milik Nasabah wajib FATCA keInternal Revenue Service (IRS) melalui otoritas yang ditunjuk di Indonesia.

Pelaksanaan di cabang

Nasabah termasuk Kriteria Nasabah Wajib FATCA apabila menjawab ‘YA’ pada salah satu Bagaimana menentukan pertanyaan yang tertera pada Form FATCA Nasabah wajib FATCA/tidak



2014

13.1


Indenkasi data dan Verikasi dokument pendukung

Dokumen-dokumen pendukung informasi calon Nasabah / Walk in Customer (WIC) termasuk juga Beneficial Owner , wajib diidentifikasi dan diverifikasi kebenarannya sebelum dilakukannya hubungan usaha, dengan memperhatikan hal-hal berikut :

• Untuk nasabah perorangan, identitas calon Nasabah / Walk in Customer (WIC) harus dapat dibukti kan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung pada saat pertemuan langsung ( face to face) dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan usaha;

Catatan :

▪ Foto diri pada dokumen identitas harus cocok dengan wajah calon Nasabah/WIC. ▪ Dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen identitas, calon nasabah wajib dimintakan lebih dari satu dokumen identi tas yang dikeluarkan oleh pihak berwenang atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. ▪ Apabila diperlukan dapat melakukan wawancara dengan calon nasabah atau melakukan pengecekan silang untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran informasi yang diberikan oleh calon nasabah.



2014

14


Inden ikasi data dan Veri ikasi dokumen pendukung, lanjutan

• Untuk nasabah perusahaan, dokumen identitas yang wajib diverifikasi antara lain :

▪

Akte pendirian dan/atau anggaran dasar perusahaan; dan Ijin usaha lainnya dari instansi berwenang (misal: ijin Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU) atau ijin Pedagang Valuta Asing (PVA) dari Bank Indoensia, atau ijin Hak Pengusahaan Hutan dari Depart. Kehutanan, dll.

• Untuk nasabah yayasan / perkumpulan, dokumen identitas yang wajib diverififasi adalah ijin bidang kegiatan/ tujuan yayasan, atau surat telah terdaftar sebagai perkumpulan.

• Dalam hal dokumen pendukung masih dalam proses pengurusan, nasabah wajib melengkapi dokumen dimaksud setelah dilakukannya hubungan usaha, dalam waktu paling lambat :

▪ ▪

14 hari kerja (untuk nasabah perorangan) 90 hari kerja (untuk nasabah perusahaan)

Dokumen NPWP

▪

Dokumen pendukung bagi NPWP adalah kartu NPWP, Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), atau dokumen lainnya yang mencantumkan NPWP dan nama pemilik NPWP. ▪ Dalam hal Calon Nasabah atau Nasabah merupakan pihak yang berdasarkan undang-undang tidak wajib memiliki NPWP seperti ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan, pelajar atau mahasiswa, maka NPWP yang digunakan adalah NPWP dari Beneficial Owner Calon Nasabah atau Nasabah tersebut antara lain suami dan orangtua dari Calon Nasabah atau Nasabah. ▪ Dalam hal Calon Nasabah perorangan berdasarkan undang-undang diwajibkan memiliki NPWP namun belum memilikinya, maka Bank meminta surat pernyataan dari Calon Nasabah yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan belum memiliki NPWP dan berkomitmenakan segera menyampaikan setelah memiliki NPWP.



2014

15


Pengelompokan Nasabah berdasarkan Risiko (RBA)

Pengelompokan nasabah dengan RBA Dalam penerimaan nasabah (CDD), Bank wajib menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (RBA) dengan mengelompokkan nasabah berdasarkan ting kat risiko Tingkat risiko nasabah terdiri dari risiko Rendah, Sedang, dan Tinggi. alam hal calon nasabah memiliki tingkat risiko ▪ D yang rendah maka terhadap nasabah tersebut harus diberi kode 016. ▪ Dalam hal calon nasabah memiliki tingkat risiko sedang maka terhadap yang bersangkutan diberlakukan persyaratan sebagaimana ketentuan yang berlaku. ▪ Dalam hal calon nasabah sejak awal memiliki tingkat risiko tinggi maka terhadap yang bersangkutan wajib diterapkan prosedur CDD yang lebih mendalam (Enhanced Due Dilligence / EDD) dan diberi kode 013.

Pengelompokkan nasabah harus didokumentasikan dan dipantau secara berkesinambungan.

Penilaian risiko (risk assessment ) secara memadai perlu dilakukan terhadap nasabah yang telah menjalani hubungan usaha dalam jangka waktu tertentu, dengan cara memperhitungkan informasi serta profil nasabah serta kebutuhan nasabah terhadap produk dan jasa yang ditawarkan Bank.



2014

16


Apabila terdapat ketida ksesuaian antara transaksi/profil nasabah dengan tin gkat risiko yang telah ditetapkan, maka bank harus menyesuaikan ting kat risiko nasabah dengan cara :

▪ ▪

menerapkan prosedur CDD bagi nasabah yang tergolong berisiko rendah atau sedang, sesuai dengan penetapan tingkat risiko yang baru. menerapkan prosedur EDD bagi nasabah yang tergolong berisiko tinggi (NRT termasuk PEP).

CDD lebih mendalam (Enhanced Due Dilligence) Untuk calon Nasabah yang tergolong berisiko Tinggi (NRT termasuk PEP) terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme atau bertransaksi dengan negara berisiko tin ggi, maka Bank wajib melakukan prosedur CDD yang lebih mendalam (meminta informasi tambahan) yang disebut Enhanced Due Dilligence (EDD). Catatan : Sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Layanan Nasabah Prima, maka pada penerimaan nasabah Prioritas dan Solitaire juga wajib dilakukan prosedur EDD.



2014

17


Kriteria Nasabah Risiko Tinggi (NRT) Bank wajib menentukan kriteria untuk calon nasabah yang berisiko tinggi (NRT) terhadap pencucian uang / pendanaan terorisme, yaitu :

Nasabah berisiko nggi ( high risk customer ), yaitu orang yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang / pendanaan terorisme, termasuk penyelenggara negara / Politi cally Exposed Person (PEP); seperti : ▪ Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara (MPR, Presiden & Wakil Presiden, MA, BPK, & DPR) ▪ Menteri, Wakil Menteri ▪ Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Walikota ▪ Anggota DPRD I dan II ▪ Hakim, Jaksa ▪ A uditor Pajak/BPK/BPKP ▪ Pejabat eselon I dan II di lingkungan MA / Kejaksaaan Agung. ▪ Pejabat yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden ▪ Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri ▪ Pegawai Negeri Sipil eselon I dan II ▪ Direktur Badan Usaha Milik Negara ▪ Kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan ▪ Pengawas Bea Cukai ▪ Perwira Tinggi pada TNI / Polisi

Catatan : Nasabah Risiko Tinggi yang tergolong PEP termasuk keluarganya (anak, menantu, istri / suami, orangtua /mertua, cucu), perusahaan yang dimiliki PEP dan pihak-pihak yang berhubungan dekat dengan PEP apabila diketahui.

Bidang usaha berisiko nggi ( high risk business), yaitu bidang usaha yang potensial digunakan sebagai sarana pencucian uang / pendanaan terorisme, seperti ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪


Pedagang Barang Anti Perusahaan Money Changer Usaha Jasa Pengiriman Uang (Perusahaan/Perorangan) Perusahaan Asuransi dan Broker Asuransi (Perusahaan) Perusahaan Sekuritas/Pedagang Efek (Perusahaan) Jasa Akuntan (Perusahaan/Perorangan) Pedagang Batu Permata/Logam Mulia (Perusahaan/ Perorangan) Agen Properti / Real Estate (Perusahaan) Agen Perjalanan, Dealer Mobil/Kapal Perusahaan Jasa Surveyor Perusahaan logging (kayu glondongan) Kantor Pengacara/Law Firm (termasuk Pengacara) K onsultan di Bidang Hukum/ Pajak/ Keuangan Bank dan perusahaan yang berlokasi di negara penghasil narkoba Dana Pensiun dan Usaha Pendanaan (Perusahaan) Kasino Partai Politik, termasuk pengurus dan ketua partai politi Lembaga Swadaya Masyarakat, termasuk pengurus dan ketua LSM


2014

18


Negara berisiko tinggi ( high risk countries), yaitu negara yang dikategorikan berisiko tin ggi dalam masalah pencucian uang / pendanaan terorisme, yaitu : ▪

Yurisdiksi yang oleh organisasi yang melakukan mutual assessment terhadap suatu negara (seperti ATF, APG, CFATF, MONEYVAL, ESAAMLG, EAG, GAFISUD, GIABA atau MENAFATF) diidenti fikasi sebagai tida ks ecara memadai melaksanakan Rekomendasi FATF *) ▪ Negara penghasil dan pusat perdagangan narkoba, seperti Panama, Cuba, Colombia, Afghanistan, Kamboja, Nigeria. ▪ Negara bebas pajak (Tax Haven Countries), antara lain : ▪ Negara yang memiliki ting at risiko korupsi yang tinggi *)

▪ ▪

Negara Pendukung Terorisme *) Negara terkena sanksi PBB: Iran, Korea Utara


Aruba

Dominica

Niue

Anguilla

Gibraltar

Nauru

Antigua and Barbud

Grenada

Netherlands Antille

Bermuda

Guernsey

Samoa

Bahamas

Isle of Man

Panama

Bahrain

Jersey

San Marino

Belize Cook BritishIslands Vi ginIslands Islands

Liberia

Seychelles

Marshall Malta Island Mauritius Montserrat

St. Kitts Lucia& Nevis

Cayman Islands

Cyprus St. Vincent and the Grenadines

Turks & Caicos Island US Virgin Island Vanuatu

Catatan : *) Kantor Pusat akan mengeluarkan memo tersendiri yang ditandatangani oleh Direktur Kepatuhan apabila ada negara yang termasuk dalam kategori ini


2014

19


Penentuan Tingkat Resiko Nasabah dengan RBA

Untuk menentukan tingkat risiko nasabah dapat dilakukan dengan cara berikut : 1. Pastikan data pembukaan rekening calon nasabah sudah diisi lengkap 2. Berikan nilai risiko masing-masing item sesuai Matriks Profil Risiko 3. Tentukan rang ternggir isiko dari seluruh nilai risiko yang ada.

Matriks Prol Resiko Resiko

Rendah

Item Indenti as Nasabah

Sedang

Tinggi

Perorangan WNI : ▪ Menyerahkan 2 identitas, atau ▪ Ada referensi dari Nasabah BCA yang dikenal baik.

Perorangan WNI : ▪ Menyerahkan 1 identitas WNA : ▪ Passport (Non NRT) dan ada KITAS /KITAP

Perorangan WNI : ▪ Identitas diragukan kebenarannya. WNA : ▪ Passport calon nasabah berasal dari Negara Risiko Tinggi (NRT)

Organisasi Surat ijin dan/ atau dokumen yang dipersyaratkan lengkap

Organisasi Surat ijin dan/atau dokumen yang dipersyaratkan belum lengkap (masih dalam proses)

Organisasi Surat ijin dan/atau dokumen dikeluarkan oleh negara yang tergolong NRT

Kegiatan Usaha

Tidak punya usaha

Kegiatan usahanya tidak tergolong sebagai usaha risiko Tinggi

Kegiatan usaha tergolong sebagai usaha risiko tinggi (NRT)

Lokasi Usaha

▪ ▪

Lokasi usaha jauh/sulit dipantau oleh Bank

Lokasi usaha berada di negara yang tergolong risiko tinggi (NRT)

Jumlah Transaksi Setoran Awal

Setoran Awal : Setoran Awal : Non Tunai / Debet Rekening Secara Tunai < Rp100 juta (tidak ada fisik uang tuna

Struktur Kepemilikan ▪ (khusus untuk ▪ Badan Usaha)

Informasi Lainnya

Tidak punya usaha Lokasi usaha dekat / mudah dipantau oleh Bank

Milik pemerintah (pusat/ daerah) Komposisi pemegang saham tersedia dalam data publik (Tbk) dan tidak memiliki Pengendali Akhir.

Tidak terdapat informasi negati .

▪

▪

Setoran Awal : Secara Tunai ≥ Rp100 juta

Informasi mengenai Memiliki Pengendali Akhir yang pemegang saham tidak termasuk dalam kriteria Risiko tersedia dalam data publik. Tinggi dari PEP Perusahaan Tbk dan memiliki Pengendali Akhir (ultimat e beneficial owner )

Pegawai/ karyawan yang memiliki usaha lain (usahanya tidak termasuk usaha risiko tinggi).

▪

Termasuk kategori NRT atau PEP. ▪ Anggota keluarga dari PEP (Politi cally Exposed Person) ▪ Pihak terkait PEP.

Catatan : Pengendali adalah yang memiliki saham perusahaan baik langsung maupun tidak langsung sebesar 25 % atau lebih dan mempunyai hak suara.



2014

20


Contoh 1 : Tingkat Risiko Nasabah /Risk Based Approach (hanya untuk pihak Bank)

Rekening : Perorangan

Item Identitas Nasabah : Disertai dengan KTP dan SIM Kegiatan Usaha : TIdak memiliki usaha Lokasi Usaha : Tidak ada lokasi usaha : Jumlah Transaksi Setoran Awal : Debet rekening Rp 1 juta,Struktur Kepemilikan : Not Aplicable Informasi Lainya : Tidak ada informasi negati

Rendah x x x x x

Sedang

Tinggi

Hasil Akhir

}

Rendah

Persetujuan : Minimal Kabag CSO

Contoh 2 : Tingkat Risiko Nasabah / Risk Based Approach (hanya untuk pihak Bank)



Rendah

Sedang x

Tinggi

Hasil Akhir

x x x

Sedang x

Persetujuan : Minimal Kabag CSO



2014

21





Rendah x

Sedang

Tinggi

Hasil Akhir

x x x

Tinggi

x

Persetujuan : Minimal Kepala KCU

Wajib EED

Informasi Tambahan (Enhanced Due Diligence ) --> Khusus Hasil Akhir Risiko : Tinggi

Perorangan Lama tinggal di alamat tempat tinggal terakhir ..................8 tahun........................ Apakah Memiliki Rekening / kartu kredit di bank lain/ institusi lain • Ya, di bank/ institusi...... Bank BNI 46....... X • Tidak Apakah punya hubugnan usaha dengan luar Negeri? X • Ya, Negara......Singapura........ • Tidak Disetujui,

(

Perusahaan / Perkumpulan

Apakah memiliki rekening di bank lain? • Ya, di bank .......... • Tidak. Apakah punya hubungan usaha dengan Luar Negri? • Ya, Negara............ • Tidak. Di proses oleh,

)


(

)


2014

22



Rekening : Perusahaan

Item Identitas Nasabah : Disertai dengan KTP dan SIM Kegiatan Usaha : TIdak memiliki usaha Lokasi Usaha : Dekat dengan bank Jumlah Transaksi Setoran Awal : Tunai Rp 10 juta,Struktur Kepemilikan : Tidak tersedia dalam data publik Informasi Lainya : Tidak ada informasi negati f

Rendah x

Sedang

Tinggi

Hasil Akhir

x x x

Tinggi

x

x

Persetujuan : Minimal Kepala KCU

Wajib EED

Informasi Tambahan (Enhanced Due Diligence ) --> Khusus Hasil Akhir Risiko : Tinggi

Perorangan

Perusahaan / Perkumpulan

Lama tin ggal di alamat tempat tinggal terakhir ............................................................. Apakah Memiliki Rekening / kartu kredit di bank lain/ institusi lain • Ya, di bank/ institusi..... • Tidak Apakah punya hubungan usaha dengan luar N egeri? • Ya, Negara......Singapura........ • Tidak


Apakah memiliki rekening di bank lain? • X

Ya, di bank .......Bank BNI 46...... • Tidak. Apakah punya hubungan usaha dengan Luar Negri? • Ya, Negara............ X • Tidak.


2014

23



Prosedur penegasan persetujuan NRT dari KCP ke KCU Berikut prosedur penegasan persetujuan pembukaan rekening untuk nasabah yang tergolong risiko tin ggi atau PEP dari KCP. Untuk KCP yang berbeda kota dengan KCU

Untuk KCP yang berada satu kota dengan KCU Tahap

Pelaku

1

KCP

2

KCU

Keterangan ▪

▪

▪ 3

KCP

Setelah proses pembukaan rekening selesai ditandatangani oleh Pemimpin KCP : ▪ Kopi formulir Pembukaan Rekening dan formulir Tingkat Risiko Nasabah (RBA) yang sudah diisi lengkap. ▪ Kirim formulir asli melalui ekspedisi ke KCU. Terima ekspedisi dari KCP : ▪ Lakukan verifi asi permohonan dari KCP. ▪ Berikan penegasan persetujuan pada formulir pembukaan rekening dan formulir RBA. Kirim hasil penegasan asli melalui ekspedisi ke KCP.

▪ Terima hasil penegasan dari KCU. ▪ Konfirmasi ke KCU bahwa ekspedisi penegasan sudah diterima dengan lengkap. ▪ Simpan hasil penegasan dari KCU dalam file pembukaan rekening sesuai ketentuan arsip.


Tahap

Pelaku

Keterangan

1

KCP

▪

Setelah proses pembukaan rekening selesai ditandatangani oleh Pemimpin KCP, kirim melalui fax ke KCU: ▪ Formulir pembukaan rekening, dan ▪ Formulir Tingkat Risiko Nasabah (RBA),yang sudah diisi lengkap.

2

KCU

▪

Terima fax dari KCP : ▪ Lakukan verifikasi permohonan dari KCP. ▪ Berikan penegasan persetujuan pada formulir pembukaan rekening dan formulir RBA. Kirim hasil penegasan melalui fax ke KCP.

▪ 3

KCP

▪ ▪ ▪ ▪

Terima hasil penegasan dari KCU Pastikan hasil penegasan dari fax sudah lengkap dan jelas Konfirmasi ke KCU bahwa fax penegasan sudah diterima. Simpan hasil penegasan dari KCU dalam file pembukaan rekening sesuai ketentuan arsip.


2014

24



Penolakan pembukaan rekening / transaksi

Bank wajib menolak untuk membuka rekening calon Nasabah dan atau menolak melaksanakan transaksi dengan Nasabah/Walk in Customer (termasuk Beneficial Owner ), dalam hal calon Nasabah /Nasabah/ Walk in Customer : 1. Tidak memenuhi kelengkapan informasi, bukti-bu kti identitas dan dokumen-dokumen pendukung lainnya; 2. Diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu, yaitu dokumen identitas (KTP, SIM, Paspor) dan/atau dokumen lainnya, yang tidak erda ar pada instansi yang berwenang atau tidak dap at diverifikasi kebenarannya; 3. Memberikan informasi yang diragukan kebenarannya; atau 4. Memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana 5. Berbentuk shell banks atau calon nasabah merupakan bank yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh shell banks

Catatan :

▪ Shell bank adalah bank yang tidak mempunyai kehadiran secara fisik di ne gara tempat bank tersebut didirikan dan mempunyai ijin, dan tidak berafiliasi dengan kelompok usaha jasa keuangan yang menjadi subyek pengawasan terkonsolidasi yang efekti f . ▪ Bank wajib mendokumentasikan calon nasabah atau WIC yang memenuhi kriteria penolakan di atas dalam da ftar tersendiri. ▪ Bank wajib melaporkan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan apabila transaksinya dinilai tidak wajar/mencurigakan.



2014

25


Pembatalan dan/atau penutupan hubungan usaha

Bank wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan pihak yang telah menjadi nasabah (existing customers), apabila : Nasabah termasuk dalam kriteria yang wajib ditolak oleh bank (sebagaimana ketentuan di samping).

Terhadap Nasabah yang ditutup hubungan usahanya, Bank wajib memberitahukan secara tertulis (melalui surat, media cetak, media elektronik atau media lainnya) kepada Nasabah mengenai penutupan hubungan usaha tersebut.

Apabila setelah dilakukan pemberitahuan tertulis Nasabah tidak mengambil sisa dana yang tersimpan di Bank maka penyelesaianterhadap sisa dana Nasabah tersebut dilakukan sesuai peraturanperundang-undangan yang berlaku, antara lain dengan menyerahkan sisa dana ke Balai Harta Peninggalan.

Dalam hal penutupan hubungan usaha terkait dengan transaksi transfer dana, maka prosedur penutupan hubungan usaha dilakukansesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai transfer dana.



2014

26



Pengkinian data Bank wajib melakukan pengkinian data nasabah apabila terdapat perubahan terhadap dokumen-dokumen identitas dan informasi lain yang menyangkut nasabah, yang mencakup hal - hal berikut :

▪

menerapkan pendekatan berdasarkan risiko (risk based approach/ RBA) dalam melakukan pengkinian data; ▪ setiap pengkinian d ata harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. ▪ pengkinian data dilakukan secara berkala dengan menentukan skala prioritas berdasarkan tingkat risiko yang dimiliki nasabah ▪ pengkinian data dapat dilakukan pada saat nasabah datang ke Bank atau melalui telepon/fax. ▪ mendokumentasikan setiap pengkinian d ata yang dilakukan.

Proses pengkinian data nasabah Proses pengkinian data dilakukan oleh masing-masing cabang dan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

▪ Pengkinian data berdasarkan inisiatif cabang. ▪ Proses pengkinian data ini dilakukan oleh cabang pada saat nasabah datang melakukan transaksi di cabang. ▪ Pengkinian data berdasarkan data dari Kantor Pusat, dengan cara : 1. Menghubungi nasabah-nasabah tersebut (antara lain melalui telepon/fax atau surat) untuk datang ke BCA dan melakukan pengkinian data di Customer Service atau dapat juga dilakukan pengkinian data langsung melalui telepon. 2. Bagi KCU, dapat meminta bantuan dari Account Officer (AO) / Relationship Officer (RO) untuk membantu proses pengkinian data nasabah, yaitu dengan cara membawa serta formulir pengkinian data dan meminta nasabah yang dikunjunginya untuk mengisi formulir tersebut.



2014

27


Sarana pengkinian data Berikut ini adalah sarana cabang dalam melakukan pengkinian data.

▪ Formulir Data Nasabah Perorangan untuk mengkinikan data nasabah perorangan. ▪ Formulir Pengkinian Data Nasabah Organisasi untuk mengkinikan data nasabah organisasi. ▪ Laporan R-KYC02. ▪ Laporan R-8242. ▪ Laporan R-8222. ▪ Laporan R-KYC09.

Catatan : ▪ Pengkinian data wajib dilakukan oleh user ID CSO ▪ User ID SPV tidak boleh melakukan pengkinian data.

Pengkinian data nasabah di cabang pelaksana Pengkinian data nasabah dapat dilakukan di cabang manapun (kecuali perubahan nama dan alamat hanya boleh dikinikan di cabang tempat membuka rekening).

▪

▪


Oleh karena itu setiap cabang wajib melakukan pengkinian data atas data nasabah yang tidak lengkap/ salah input/ tidak terkini tanpa melihat cabang asal nasabah. Cabang pelaksana wajib menginput data nasabah yang dikinikan ke dalam aplikasi CIS.


2014

28


Pembuatan kartu pemantauan usaha pengkinian data yang belum berhasil

Setiap usaha yang telah dilakukan oleh cabang dalam melakukan pengkinian data nasabah tetapi belum berhasil mengkinikan data nasabah karena nasabah tidak dapat dihubungi, maka cabang harus mendokumentasikan usaha tersebut di dalam Kartu Pemantauan Usaha Pengkinian Data yang Belum Berhasil (Lampiran Tabel 6). Kartu Pemantauan Usaha ini harus dimonitor oleh Kepala Operasi Cabang untuk KCU dan Kepala KCP untuk KCP, dan tetap disimpan di cabang, tidak perlu dikirimkan ke SKK - KP, sebagai bukti bahwa cabang tetap konsisten dalam melakukan pengkinian data.

Pemeliharaan Single CIN (CIN Tunggal) Bank wajib memelihara profil nasabah secara terpadu (Single Customer Identification Numbe r / Single CIN) yang mencakup seluruh rekening yang dimiliki nasabah (Tabungan, Giro, Deposito, Kredit).

▪

Apabila nasabah ingin menambah rekening maka bank wajib mengaitkan rekening baru dengan CIN yang sudah ada. ▪ Kualitas CIN yang sudah ada harus dipasti an sudah lengkap dan terkini (up to date). ▪ Bagi Nasabah yang teridenti fikasi/diketahui memiliki lebih dari satu CIN, maka Bank wajib menggabungkan menjadi satu CIN/ single CIN (CIN lainnya harus dihapus). ▪ CIN yang dipertahankan adalah: 1. Bila ada CIN Kredit, maka CIN Kredit yang dipertahankan 2. Tidak ada CIN Kredit tetapi ada CIN Prioritas/Bizz, maka CIN Prioritas/Bizz yang dipertahankan. 3. Tidak ada CIN Kredit/Prioritas/Bizz, maka CIN terlama dipertahankan (dgn catatan CIN terlama harus dipastikan sudah lengkap dan update/terkini).

Catatan : Detil penentuan CIN yang dipertahankan dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses penggabungan CIN ganda dapat dilihat Panduan Kerja Customer Service - Produk Dana.



2014

29



Pemeliharaan database Daar Teroris Untuk mencegah Bank tidak digunakan untuk kegiatan terorisme, Bank wajib :

▪ Memelihara database Da sar Teroris yang dipublikasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional atau informasi dari pihak berwenang; ▪ Memelihara Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris yang dipublikasikan oleh Kapolri melalui Bank Indonesia. ▪ Memastikan secara berkala nama-nama Nasabah yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan nama yang tercantum dalam database Daftar Teroris; ▪ Dalam hal terdapat kemiripan nama Nasabah dengan nama yang tercantum dalam database Da ftar Teroris, maka Bank wajib memasti kan kesesuaian identi as Nasabah tersebut dengan informasi lain yang terkait, antara lain: tempat / tanggal lahir dan alamat Nasabah; ▪ Dalam hal terdapat kesamaan nama Nasabah dan kesamaan informasi lainnya dengan nama yang tercantum dalam databaseDa ar Teroris, maka Bank wajib melaporkan Nasabah tersebut dalam Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Catatan : SKK - KP akan menginformasikan ke cabang pemilik rekening apabila ada nasabah yang datanya diduga mirip teroris.

Tindak lanjut cabang terhadap database Teroris Cabang yang menerima informasi dari SKK-KP terkait dengan database Teroris, maka :

▪ Cabang pemilik rekening harus melakukan verifi kasi untuk memastikan keyakinan atas kemiripan data teroris tsb. ▪ Apabila cabang “meyakini” nasabah tersebut sebagai teroris maka cabang wajib melaporkan nasabah tsb dengan membuat laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan melalui aplikasi STIM - AML. ▪ Khusus nasabah yang tercantum dalam Daftar Terduga Teroris yang dipublikasikan oleh Kapolri, wajib diblokir setelah menerima surat perintah blokir dari lembaga berwenang.



2014

30


Benecial Owner

Terhadap Beneficial Owner , Bank wajib memperoleh bukti atas identi tas dan/atau informasi lainnya yang sama dengan calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada Tabel 1, Tabel 3 dan Tabel 4, ditambah dengan Tabel 5 (lihat Lampiran ).

Terhadap Nasabah perusahaan, yang termasuk sebagai pengendali adalah yang memenuhi hal-hal sebagai berikut :

▪

▪ Bank wajib memastikan apakah calon Nasabah atau WIC mewakili Benefici al Owner (BO) untuk membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi dengan Bank.

Apabila calon Nasabah atau WIC mewakili Beneficial Owner untuk membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi, maka Bank wajib melakukan prosedur CDD (identifikasi dan verifikasi) terhadap Beneficial Owner yang sama ketatnya dengan prosedur CDD bagi calon Nasabah atau WIC.


memiliki saham perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau memiliki saham perusahaan kurang dari 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibukti an telah melakukan Pengendalian perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Catatan :

Yang termasuk sebagai pengendali akhir adalah apabila perorangan atau badan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham perusahaan dan merupakan pengendali terakhir dari perusahaan dan/atau keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengendalikan perusahaan.


2014

31


Nasabah perorangan yang termasuk sebagai pengendali adalah apabila memiliki kepentingan atas suatu transaksi yang dilakukan.

Dokumen identitas pemilik atau pengendali akhir dapat berupa surat pernyataan atau dokumen lainnya yang memuat informasi mengenai identitas pemilik atau pengendali akhir.

Apabila Beneficial Owner berupa lembaga pemerintah atau perusahaan yang terdaftar di bursa efek (listing), maka kewajiban penyampaian dokumen dan/atau identitas pengendali akhir dikecualikan atau tidak berlaku. Dalam hal ini termasuk terhadap nasabah perusahaan yang merupakan anak perusahaan (subsidiary ) dari perusahaan yang terdaftar di bursa efek (listing), dimana kepemilikan perusahaan induk adalah mayoritas.

Beneficial Owner yang mendapatkan pengecualian wajib didokumentasikan.



2014

32


Permintaan Informasi Walk In Customer (WIC) Permintaan informasi WIC yang bertransaksi Rp 100 juta atau lebih Untuk transaksi yang bernilai Rp 100 juta atau lebih atau yang setara (dalam valas), yang dilakukan oleh Non Nasabah (Walk in Customer /WIC) berlaku hal berikut :

▪

Untuk Setoran (baik terkait rekening BCA maupun tidak terkait rekening BCA) , maka penyetor WIC wajib memberi informasi ”sumber dana” dan”tujuan transaksi”, serta mengisi ”data lengkap” WIC menggunakan Formulir Data Pelaku Transaksi Rp 100 juta atau lebih dan fotokopi identitas penyetor, serta dokumen pendukung lainnya (antara lain dokumen terkait NPWP) Langkah

Tindakan

1

Terima Bukti Setoran/Slip Transaksi dan uang tunai (bila transaksi dengan tunai) dari Non Nasabah ( Walkin Customer / WIC).

2

Periksa kelengkapan dan kebenaran pengisian Bukti Setoran/Slip Transaksi sesuai dengan transaksi yang diinginkan oleh Non Nasabah / WIC.

3

Periksa keaslian uang dan hitung kebenaran jumlah uang (bila transaksi tunai).

4

▪ ▪ ▪

Pastikan informasi sumber dana dan tujuan transaksi sudah diisi lengkap minta bukti identtas asli penyetor untuk di fotokopi minta penyetor untuk mengisi dengan lengkap Formulir Data Pelaku Transaksi Rp 100 juta atau lebih

Catatan : Bank wajib menolak melaksanakan transaksi, apabila : ▪ WIC tidak mau mengisi ormulir Data Pelaku Transaksi Rp 100 juta atau lebih; atau ▪ identi as WIC diragukan kebenarannya

▪

5

Lakukan transaksi yang diinstruksikan Nasabah/WIC sesuai prosedur yang berlaku.

6

Simpan Bukti Setoran, Formulir Data Pelaku Transaksi Rp 100 juta atau lebih dan fotokopi bukti identitas serta dokumen pendukung WIC.

Catatan : Informasi Data WIC dapat dilihat pada Tabel 2 (lampiran)

Untuk Tarikan, WIC menarik tunai menggunakan Cek BCA dengan nominal Rp 100 juta atau lebih, maka WIC wajib : 1. mengisi Formulir Data Pelaku Transaksi Rp 100 juta atau lebih, dan 2. copy identitas serta dokumen pendukung WIC



2014

33


Formulir Data Pelaku Transaksi Rp 100 juta atau Lebih - PERORANGAN

IDS 206/C/203 RA IB/6B/10T



2014

34


Formulir Data Pelaku Transaksi Rp 100 juta atau Lebih - PERUSAHAAN



2014

35


Permintaan informasi WIC yang bertransaksi di bawahRp 100 juta Untuk transaksi yang bernilai di bawah Rp 100 juta (baik rupiah maupun valas) yang dilakukan oleh Non Nasabah/ WIC, berlaku hal-hal berikut :

▪

▪

Penyetor/pelaku transaksi adalah ”WIC Perorangan” maka penyetor/pelaku transaksi wajib memberi informasi nama lengkap, nomor identi tas, dan alamat tempat tinggal (dibukti an dengan menunjukan dokumen identitas asli). Penyetor/pelaku transaksi adalah ”WIC Perusahaan” maka penyetor/pelaku transaksi wajib memberi informasi nama perusahaan dan alamat kedudukan. Langkah

Tindakan

1

Terima Bukti Setoran/ Formulir Transaksi dan uang tunai (bila transaksi dengan tunai) dari Walk in Customer /WIC

2

Periksa kelengkapan dan kebenaran pengisian Bukti Setoran/ Formulir Transaksi.

3

Periksa keaslian uang dan hitung kebenaran jumlah uang (untuk transaksi tunai).

4

▪

▪

Apabila penyetor/pelaku transaksi adalah Walk in Customer (WIC) Perorangan, maka : 1. minta bukti identitas asli dari WIC, 2. dan cocokkan dengan informasi yang tertulis pada Bukti Setoran/ Formulir Transaksi. Apabila penyetor/pelaku transaksi adalah Walk in Customer (WIC) Perusahaan, pasti kan nama perusahaan dan alamat kedudukan sudah terisi lengkap Catatan : Bank wajib menolak melaksanakan transaksi WIC, apabila ▪ WIC tidak mau memberi kan informasi / menunjukkan dokumen identi tas, atau ▪ Identi tas diragukan kebenarannya.

5

Lakukan transaksi yang diinstruksikan WIC sesuai prosedur yang berlaku.

6

Simpan Bukti Setoran/Formulir Transaksi. Proses transaksi sudah selesai.

Catatan : Informasi Data WIC dapat dilihat pada Tabel 2 (lampiran).



2014

36


Contoh Pengisian Buk Setoran Contoh 1 : Walk In Customer melakukan transaksi Rp 100 juta atau lebih *)

Contoh 2: Walk In Customer melakukan transaksi di bawah Rp 100 juta *)

*) Karena ≥ Rp 100juta, WIC wajib mengisi Form Data Pelaku Transaksi Rp 100 juta atau Lebih – Perusahaan dan kopi identitas. Informasi sumber dana dan tujuan transaksi wajib diisi.



2014

37


Contoh 3: Nasabah melakukan transaksi Rp 100 juta atau lebih

Contoh 4: Nasabah melakukan transaksi di bawah Rp 100 juta



2014

38


Contoh 5: Nasabah Perusahaan melakukan transaksi Rp 100 juta atau lebih

Contoh 6: Walk In Customer Perusahaan melakukan transaksi Rp 100 juta atau lebih

*) Karena ≥ Rp 100juta, WIC wajib mengisi Form Data Pelaku Transaksi Rp 100 juta atau Lebih – Perusahaan dan kopi identitas. Informasi sumber dana dan tujuan transaksi wajib diisi.



2014

39


Transfer Dana

Pengantar Transfer dana adalah transaksi yang dilakukan Nasabah /Walk In Customer (WIC) untuk memindahkan dananya ke rekening lain, baik rekening dalam satu wilayah Negara maupun antar Negara.

Ketentuan dalam transfer dana Dalam kegiatan transfer dana, Bank perlu melakukan hal - hal berikut :

1. Ketentuan yang berlaku bagi Bank Pengirim, yaitu : 1.1. Bank Pengirim wajib memperoleh informasi dan melakukan identitasi serta verifikasi terhadap Nasabah/WIC pengirim dan/atau Nasabah/WIC penerima, paling kurang meliputi

▪ Nama Nasabah atau WIC pengirim; ▪ Nomor rekening Nasabah pengirim, atau nomor dokumen identi tas, nomor identi fkasi, atau tempat dan tanggal lahir dari WIC pengirim. Nomor identi asi adalah nomor yang secara unik mengidenti fikasikan WIC pengirim dari Bank Pengirim dengan data informasi yang dikelola oleh Bank Pengirim. Dengan demikian nomor identi asi berbeda dengan nomor transaksi; ▪ Alamat Nasabah atau WIC pengirim; ▪ Sumber dana Nasabah atau WIC pengirim; ▪ Nama Nasabah atau WIC penerima; ▪ Nomor rekening Nasabah penerima atau alamat WIC penerima; ▪ Jumlah uang dan jenis mata uang; dan ▪ Tanggal transaksi. 1.2. Dalam hal Nasabah/WIC Pengirim menolak untuk memenuhi permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada butir 1.1 diatas, maka Bank Pengirim wajib menolak melaksanakan perintah transfer.

1.3. Seluruh kegiatan transfer dana wajib didokumentasikan sesuai ketentuan yang berlaku.



2014

40


2. Ketentuan yang berlaku bagi Bank Penerus

2.1. Memastikan kelengkapan informasi mengenai Nasabah/WIC pengirim dan Nasabah/ WIC penerima sebagaimana dimaksud pada bagian 1 butir 1.1 di tas. 2.2. Meneruskan pesan dan perintah transfer dana yang diterima dari Bank Pengirim.

2.3. Seluruh informasi yang diterima dari Bank Pengirim, sebagai pihak yang pertama kali mengeluarkan perintah transfer dana, wajib didokumentasikan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Ketentuan yang berlaku bagi Bank Penerima

3.1. Melakukan pemantauan terhadap kelengkapan informasi Nasabah/WIC pengirim dan Nasabah/WIC penerima dalam transaksi transfer dana dari luar wilayah Indonesia baik pada saat transaksi dilakukan ( real-time monitoring) maupun setelah transaksi dilakukan ( post-event monitoring).

3.2. Seluruh informasi yang diterima dari Bank Pengirim, sebagai pihak yang pertama kali mengeluarkan perintah transfer dana, wajib didokumentasikan sesuai ketentuan yang berlaku. 3.3. Dalam hal Bank Penerima menerima perintah transfer dari Bank Pengirim di dalam wilayah Indonesia yang tidak dilengkapi dengan informasi sebagaimana dimaksud pada bagian 1 butir 1.1 di atas,namun hanya dilengkapi dengan informasi nomor rekening Nasabah Pengirim atau nomor referensi transaksi Nasabah/WIC Pengirim, maka Bank Penerima dapat meminta secara tertulis informasi yang dibutuhkan kepada Bank Pengirim.

Catatan :

Ketentuan mengenai prosedur transfer dana tidak berlaku bagi : ▪

Transfer dana yang menggunakan kartu debet, kartu ATM maupun kartu kredit.

▪

Transfer dana yang dilakukan antar penyedia jasa keuangan dan untuk kepentin gan penyedia jasa keuangan dimaksud, seperti transfer dana yang dilakukan oleh Nasabah perusahaan berupa perusahaan sekuritas untuk tujuan kegiatan sekuritas Nasabah dimaksud.



2014

41


Pelaporan transaksi transfer dana Berikut ini ketentuan pelaporan transaksi transfer dana.

▪

Apabila terdapat transfer dana, baik yang merupakan incoming atau outgoing, berasal dari dalam negeri atau lintas negara yang memenuhi kriteria mencurigakan, maka transfer dana tersebut wajib dilaporkan sebagai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada PPATK. Dalam hal ini termasuk transfer dana yang terkait dengan transaksi pendanaan terorisme.

▪

Untuk kegiatan transfer dana dari dan ke luar negeri, maka transfer dana tersebut wajib dilaporkan kepada PPATK dengan berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK.



2014

42



Jenis laporan yang disampaikan ke PPATK Jenis laporan yang wajib disampaikan Bank kepada Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah : - Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)/ Suspicious Transaction Report (STR) - Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)/ Cash Transaction Report (CTR) - Laporan Transaksi Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri (LTKL) /International Fund Transfer Instruction (IFTI) Catatan : - LTKL/IFTI wajib dilaporakan untuk seluruh jumlah transaksi - Pelaporan LTKL/IFTI ke PPATK dikoordinaksikan langsung oleh SKK - KP

Jangka waktu laporan No

Jenis Laporan

Jangka Waktu

1

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan termasuk transaksi yang diduga terkait dengan kegiatan/pendanaan terorisme

3 (tiga) hari kerja sejak mengetahui unsur yang mencurigakan

2

Laporan Transaksi Keuangan Tunai Rp 500 juta atau lebih

14 hari kerja sejak tanggal transaksi Catatan : Dari Cabang ke KP maksimal 3 Hari kerja

3

Laporan Transaksi Transfer Dana dari/dan ke Luar Negeri

14 hari kerja sejak tanggal transaksi

Sanksi dak lapor ke PPATK Sanksi bagi Bank yang dengan sengaja tidak menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR), laporan Transaksi Keuangan Tunai (CTR) dan/atau laporan Transaksi Transfer Dana dari/dan ke Luar Negeri (IFTI) kepada PPATK, berupa: a. Peringatan/teguran terltulis; b. Pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan/atau c. Denda administratif



2014

43


Kriteria transaksi keuangan mencurigakan Suatu transaksi dapat dikategorikan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan, apabila memenuhi satu atau lebih kriteria berikut.

▪

▪

▪

▪

Transaksi keuangan yang menyimpang dari karakteristik, profil, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan. Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga, dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan yang wajib dilaporkan oleh Bank sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana

Catatan : Kantor Cabang / Unit Kerja Operasional di Kantor Pusat harus segera melaporkan kepada SKK - KP apabila transaksi nasabah diyakini mengandung salah satu unsur mencurigakan. Selanjutnya SKK akan melaporkan kepada PPATK.

Pihak yang dilaporkan dalam laporan transaksi Tunai

Kriteria transaksi keuangan tunai yang wajib dilaporkan ke PPATK

Sesuai peraturan Kepala PPATK, berikut adalah pihak-pihak yang dilaporkan dalam pelaporan transaksi keuangan tunai ke PPATK :

Yang dimaksud dengan transaksi keuangan tunai yang wajib dilaporkan ke PPATK adalah Transaksi Keuangan Tunai (ada fisik uang tunai kertas /logam) paling sedikit Rp 500 juta atau dalam mata uang asing yang setara, yang dilakukan dalam 1 kali atau beberapa kali transaksi dalam 1 hari kerja.

Untuk transaksi setoran, yang dilaporkan adalah : ▪ Penerima dana, dan ▪ Penyetor/pengirim dana Untuk transaksi tarikan, yang dilaporkan adalah : ▪ Pemilik rekening dana (rekening tertarik), dan ▪ Penarik dana



2014

44


Pengecualian laporan Transaksi Keuangan Tunai Transaksi keuangan tunai yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan, adalah : Transaksi Tunai antar Penyedia Jasa Keuangan (PJK) Transaksi Tunai untuk Pembayaran Gaji /Pensiun Transaksi Tunai dengan Pemerintah, antara lain : ▪ pemerintah pusat; pemerintah daerah; kementerian; ▪ lembaga pemerintah non kementerian; ▪ badan-badan pemerintah lainnya; dan/atau ▪ lembaga lain yang sumber pembiayaan berasal dari anggaranpendapatan dan belanja negara, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Transaksi Tunai lain yang ditetapkan oleh Kepala PPATK, antara lain : ▪U saha perkebunan engelola jalan Tol ▪P ▪H ypermarket, Supermarket, department store , dan usaha sejenis ▪P engelola jasa perparkiran ▪S tasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) ▪M askapai penerbangan ▪P erusahaan pelayaran, angkutan sungai/danau dan penyeberangan ▪L embaga pendidikan formal ▪O perator telekomunikasi engelola rumah sakit ▪P ▪P enyedia tenaga listrik ▪P erusahaan daerah air minum atau yang sejenis; ▪O rganisasi-organisasi internasional yang anggotanya adalah Negara, misalnya Perserikatan Bangsa Bangsa, International Monetary Funds , Asian Development Bank , dan World Bank ▪ Perwakilan negara asing



2014

45


Alur pelaporan transaksi mencurigakan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan( STR)

Cabang Harus memastikan txn ybs : ▪ mengandung unsur yang mencurigakan, atau ▪ terkait salah satu dari 26 tindak pidan

SKK-KP Review STR yang dikirim Cabang

PPATK Paling lambat 3 hari kerja sejak meyakini unsur mencurigakan

Yang terkait salah satu dari 26 Tindak Pidana : 1. Nsb menjadi tersangk tersangka/terdakw a/terdakwa a TPPU di Media Media Masa 2. Nsb yg rekeningny rekeningnya a diblokir oleh penegak penegak hukum/ instansi instansi berwenang terkait terkait TPPU 3. Nsb yg mutasinya mutasinya diminta diminta oleh penegak hukum/ hukum/ instansi berwenang berwenang krn menjadi tersangka TPPU



2014

46


Alur Pelaporan transaksi tunai

Kewajiban Penginputan data pelaku transaksi tunai pada BDS - IDS

Setiap transaksi (setoran/tarikan) (setoran/tarikan) tunai rupiah dengan nominal >= Rp. 100 Juta wajib diinput data pelaku pada BDS - IDS, sbb : Pelaku transaksi Nasabah - Nama Nasabah - Jenis ID (5) - Nomor Rekening

Pelaku Transaksi WIC - Nama Nama WIC - Jenis ID (1-4) - Nomor Nomor Identitas Identitas

Keterangan Jenis ID 1. KT KTP P 2. SI SIM M 3. Pas Paspor por 4. Nomor Ijin Usaha Usaha (untuk WIC Organisasi) 5. Nomor Rekening (untuk Nasabah perorangan perorangan dan Organisasi) Organisasi) Proses Pelaporan Transaksi Tunai Laporan Transaksi Keuangan Tunai Rp 500 Juta atau lebih yang wajib dilaporkan (CTR), berlaku ketentuan berikut :

Transaksi Setoran : Untuk transaksi tunai terkait rekening Tabungan/Giro/Pembayaran Kartu Kredit - Penerima dana dan penyetor nasabah -> terlapor secara secara otomatis oleh Kantor Kantor Pusat ke PPATK PPATK - Penyetor WIC -> memunculkan Laporan Laporan WIC Pelaku transaksi transaksi tunai (R-5354) yang harus ditindaklanjuti oleh cabang cabang Transaksi Tarikan : Untuk transaksi tunai terkait rekening Tabungan/Giro - Rekening tertarik dan dan penarik nasabah -> terlaporkan terlaporkan secara otomatis otomatis oleh Kantor Pusat Pusat ke PPATK - Penyetor WIC -> memuncukan Laporan Laporan WIC Pelaku transaksi transaksi tunai (R-5354) yang yang harus ditindaklanjuti oleh cabang cabang Transaksi Tunai Lainnya : Untuk transaksi Kiriman Uang, Jual-beli Banknotes, TC, Bankdraft, Deposito, rekening valas -> Cabang wajib melaporkan ke SKK melalui penginputan pada Aplikasi STIM - AML. Tindak lanjut cabang atas Laporan WIC Pelaku Transaksi Tunai (R-5354) : 1. Siapkan dokumen transaksi transaksi WIC yang namanya muncu pada Laporan R- 5354 2. Lak Lakuka ukan n inquiry p ada BDS-IDS menu 7810 berdasarkan jenis ID dan Nomor Identitas - Apabila data masih belum lengkap -> input data WIC sesuai dokumen transaksi WIC - Apabila data sudah lengkap -> cocokkan data pada menu 7810 dengan d ata pada dokumen transaksi, lakukan update apabila terdapat perubahan data

Catatan : - R-5354 wajib ditindaklanjuti daam jangka waktu maksimal 3 hari kerja sejak diterima oleh cabang - Penginputan data WIC harus dimonitor berdasarkan Laporan R-5354 oleh pejabat berwenang di cabang yaitu KOC (untuk KCU) dan Kepala KCP (untuk KCP) - Setiap transaksi tunai oleh WIC yang sud ah muncul dalam Laporan R-5354 dan sudah ditindaklanjuti, tidak perlu dilaporkan kembali melalui Aplikasi STIM-AML.



2014

47


Kerahasiaan Pelaporan STR ( Ant Ant Tipping – of )

Kerahasiaan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan ( anti tipping- off ) 1. An Anti ti Ti Tippi ppingng-o o ff adalah

satu ketentuan dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang yang melarang direksi, pejabat atau pegawai bank memberitahukan kepada nasabah atau orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK. 2. Ket Ketentua entuan n mengenai larangan larangan sebagaiman sebagaimana a dimaksud pada ayat ayat (1) tidak berlaku untuk pemberian informasi informasi kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur. Pelaporan dan informasi mengenai Transaksi Keuangan Mencurigakan baik dari Unit Kerja Kantor Pusat dan Kantor Cabang kepada SKK-KP, maupun dari SKK-KP kepada PPATK bersifat rahasia.

ipping-of Tujuan ant i t ipping-of Tujuan diberlakukannya ketentuan anti tipping– off dalah : off a 1. Untuk menceg mencegah ah agar agar nasabah nasabah yang dilapork dilaporkan an mencurigak mencur igakan, an, tidak meng mengalihk alihkan an danan dananya ya ata atau u melarikan diri sehingga mempersulit aparat penegak hukum dalam melakukan pelacakan kasus tersebut. 2. Untuk menjag menjaga a efektifita efektifitass penyelidika penyelidikan n dan penyidikan tindak pidana pencucian uang

Sanksi membocorkan laporan transaksi mencurigakan (STR) Bagi pelanggar anti tipping– off off (membocorkan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan/ STR) dapat dikenakan sanksi berupa : ▪ Pidana Penjara , Paling paling lama 5 (lima) tahun, dan ▪ Pidana Denda , Paling paling banyak Rp 1 Milyar.



2014

48


Penatausahaan Dokumen (Arsip)

Penatausahaan dokumen pendukung Kantor Cabang atau unit kerja operasional di Kantor Pusat harus menatausahakan (mengarsip) fotokopi dokumen identitas (setelah dilakukan pencocokan dengan dokumen asli) dan fotokopi dokumen pendukung yang dipersyaratkan, yang mencakup:

Bank wajib menatausahakan data atau dokumen dengan baik sebagai upaya untuk membantu pihak yang berwenang dalam melakukan penyidikan terhadap dana-dana yang diindikasikan berasal dari hasil kejahatan atau membantu pelaksanaan tugas dari otoritas berwenang. Dengan demikian, dokumen yang dimiliki/disimpan Bank harus akurat dan lengkap, sehingga mudah pencariannya jika diperlukan.

Jangka waktu penatausahaan dokumen adalah sebagai berikut : ▪ dokumen yang terkait dengan data Nasabah atau WIC dengan jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun sejak: ▪ berakhirnya hubungan usaha dengan Nasabah; atau ▪ transaksi dilakukan dengan WIC. ▪ dokumen Nasabah atau WIC yang terkait dengan transaksi keuangan dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan.

Dokumen yang ditatausahakan paling kurang mencakup : ▪i dentitas Nasabah atau WIC; dan ▪ informasi transaksi yang antara lain meliputi jenis dan jumlah m ta uang yang digunakan, tanggal perintah transaksi, asal dan tujuan transaksi, serta nomor rekening yang terkait dengan transaksi.



2014

49


BAB III


Transaksi keuangan mencurigakan dengan pola transaksi tunai dalam jumlah besar Berikut ini adalah contoh transaksi keuangan mencurigakan dengan menggunakan pola transaksi tunai dalam jumlah besar.

▪ ▪

▪ ▪

Penukaran uang tunai berdenominasi kecil dalam jumlah besar dengan uang tunai berdenominasi besar. Pembelian atau pembayaran atas mata uang asing dalam jumlah yang besar dengan menggunakan cash settlement walaupun nasabah memiliki rekening di bank. Penarikan sejumlah besar uang yang sering dilakukan dengan menggunakan cek, termasuk traveler cheques. Penarikan sejumlah besar uang tunai yang sering dilakukan yang tidak sesuai dengan aktivitas bisnis nasabah.

▪

▪

▪

▪ ▪ ▪

▪

Sejumlah uang tunai ditarik dari rekening yang semula tidak aktif ( dormant account ) atau dari rekening yang baru saja menerima kredit yang tak terduga dalam jumlah besar dari luar negeri. Transaksi perusahaan, baik setoran maupun penarikan dengan jumlah yang sangat besar dan di luar kewajaran, yang biasanya dilakukan dengan operasi komersial yang normal dari perusahaan, misalnya cek, LC, bill of exchange namun dilakukan dengan uang tunai. Penyetoran uang tunai dengan cara menggunakan banyak slip penyetoran dalam jumlah kecil, yang bila digabungkan maka jumlahnya menjadi sangat besar.

Penyetoran dalam bentuk tunai untuk penyelesaian tagihan wesel, transfer atau instrumen pasar uang lainnya. Nasabah yang depositnya terdiri dari mata uang palsu dan instrument tiruan. Penyetoran uang tunai dalam jumlah besar dengan menggunakan ATM dimalam hari, untuk menghindari hubungan langsung dengan bank. Nasabah membuat penyetoran uang tunai dalam jumlah besar dan frekuensi yang tinggi, tetapi penarikan cek atas rekening lebih banyak ditujukan untuk rekening pihak ketika yang tidak erkait dengan bisnisnya.



2014

50


▪

Beberapa Nasabah datang ke bank secara bersamaan dan menuju teller yang berbeda untuk melakukan penarikan atau penyetoran dalam jumlah besar atau melakukan transaksi penukaran uang asing. Terdapat penarikan secara tunai dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang sama langsung disetorkan ke rekening yang lain. Kegiatan pemecahan jumlah transaksi yang dilakukan secara tunai menjadi jumlah yang lebih kecil (structuring) untuk menghindari kewajiban pelaporan transaksi tunai.

▪

▪

Transaksi keuangan mencurigakan dengan pola yang dak rasional secara ekonomis Berikut ini adalah contoh transaksi keuangan mencurigakan dengan menggunakan pola yang tidak rasional secara ekonomis.

▪

▪

▪

Hubungan nasabah dengan Bank dimana nasabah memiliki banyak rekening pada bank yang sama, dan sering melakukan transfer kepada beberapa rekening yang dimiliki tersebut atau melakukan transfer dalam jumlah yang signifi cant. Transaksi di mana dana yang baru saja disetorkan kemudian diambil kembali secara tiba-tiba kecuali apabila terdapat alasan yang jelas atas penarikan secara tiba-tiba tersebut. Transaksi yang tidak dapat direkonsiliasi dengan aktivitas yang biasa dilakukan oleh nasabah, contohnya, penggunaan Lett er of Credits dan metode pendanaan perdagangan lainnya yang memindahkan uang dari Negara satu ke Negara lainnya dimana perdagangan dimaksud tidak konsisten dengan bisnis yang biasa dilakukan oleh nasabah.


▪

▪

▪ ▪

▪

Penarikan atau penyetoran dalam jumlah besar dari rekening nasabah yang semula tidak aktif atau dari rekening nasabah yang menerima setoran dalam jumlah besar dari luar negeri tanpa didukung dengan alasan yang memadai dan tidak terdapat adanya keterkaitan antara nasabah dengan kegiatan usaha nasabah. Ketentuan bank garansi atau ganti rugi sebagai jaminan untuk pinjaman antara pihak keti a yang tidak sesuai den an kondisi pasar. Back to back loans tanpa ada tujuan yang dapat diidentifikasi dan dapat diterima secara hukum. Terdapat transaksi penyetoran uang tunai pada suatu bank yang pada saat yang sama langsung dilakukan penarikan pada bank yang lokasinya berbeda. Jumlah dan frekuensi transaksi di luar kebiasan yang biasa dilakukan sebelumnya dan tidak sesuai dengan sifat dan jenis industri (transaksi di luar profil nasabah)


2014

51


Transaksi keuangan mencurigakan dengan pola transaksi transfer dana Berikut ini adalah contoh transaksi keuangan mencurigakan dengan menggunakan pola transaksi transfer dana.

▪

Transfer dana untuk dan dari pusat keuangan luar negeri (o ff shore financial center ) yang berisiko tinggi tanpa alasan usaha yang jelas.

▪

Adanya transfer dana yang masuk ke dalam rekening nasabah yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan pendapatan atau penghasilan nasabah.

▪

Adanya transfer dana yang cukup besar secara tiba tiba ke rekening nasabah yang tergolong rekening tidak aktif.

▪

Penerimaan dana dalam beberapa tahap dengan perbedaan jumlah yang signifikan antara penerimaan yang pertama dengan penerimaan berikutnya.


▪

Adanya penerimaan transfer dana dalam beberapa tahap dan setelah mencapai akumulasi jumlah tertentu (dalam jumlah besar), ditransfer keluar secara sekaligus.

▪

Adanya transaksi dana masuk dan dana keluar yang jumlahnya sama atau hampir yang dilakukan dalam waktu yang relatif singkat (waktu antara dana masuk dan dana keluar).

▪

Penerimaan/pembayaran dana dalam kegiatan ekspor impor yang tidak diser ai dokumen yang lengkap.

▪

Transfer dana dari atau ke pihak yang tergolong high risk .

▪

Penerimaan/pembayaran dana dengan menggunakan lebih dari 1 (satu) rekening baik atas nama yang sama atau atas nama yang berbeda.


2014

52


Transaksi dengan menggunakan rekening Bank Berikut ini adalah contoh transaksi keuangan mencurigakan dengan pola transaksi menggunakan rekening Bank.

▪

Pemeliharaan beberapa rekening atas nama pihak lain yang tidak sesuai den gan jenis kegiatan usaha nasabah; ▪T erdapat pemecahan transaksi melalui penyetoran secara tunai dalam jumlah kecil ke dalam beberapa rekening sehingga jumlah total penyetoran tersebut menjadi sangat besar; ▪ Penyetoran dan atau penarikan dalam jumlah besar dari rekening perorangan atau perusahaan yang tidak sesuai atau tidak terkait dengan usaha nasabah; ▪ Pembayaran dari rekening nasabah yang dilakukan setelah adanya penyetoran tunai kepada rekening dimaksud pada hari yang sama atau pada hari yang berdekatan; ▪ Penarikan dalam jumlah besar dari rekening nasabah yang semula tidak aktif atau dari rekening nasabah yang menerima setoran dalam jumlah besar dari luar negeri; ▪ Pihak yang mewakili perusahaan selalu menghindar u ntuk berhubungan dengan petugas Bank;

▪

▪

▪

▪ ▪ ▪ ▪ ▪


Peningkatan yang besar atas penyetoran tunai atau negotiable instruments oleh suatu perusahaan dengan menggunakan rekening klien perusahaan, khususnya apabila penyetoran tersebut langsung ditransfer di antara rekening klien lainnya; Penolakan oleh nasabah untuk menyediakan tambahan dokumen atau informasi penting, yang apabila diberikan memungkinkan nasabah menjadi layak untuk memperoleh fasilitas pemberian kredit atau jasa p erbankan lainnya; Penolakan nasabah terhadap fasilitas perbankan yang lazim diberikan, seperti penolakan untuk diberikan ting at bunga yang lebih tin gi terhadap jumlah saldo tertentu; Pembayaran dengan cek kepada pihak ketita dalam jumlah besar yang dilakukan oleh nasabah besar. Sebuah rekening dibuka atas nama pedagang valuta asing yang menerima structured deposits. Rekening atas nama sebuah perusahaan o ff shore dengan structured movement of funds. Penyetoran dana dengan menggunakan cek perusahaan ke rekening pegawai yang dilakukan secara berkala. Transfer dana dari rekening perusahaan kepada rekening pegawai atau sebaliknya.


2014

53


Transaksi transfer ke Luar Negeri Berikut ini adalah contoh transaksi keuangan mencurigakan dengan pola transfer ke Luar Negeri.

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

▪ ▪ ▪

▪

▪ ▪

Pengenalan nasabah oleh kantor cabang di luar negeri, perusahaan afiliasi atau bank lain yang berada di negara yang diketahui sebagai tempat produksi atau perdagangan narkotika; Penggunaan Lett er of Credits (L/C) dan instrumen perdagangan internasional lain untuk memindahkan dana antar negara dimana transaksi perdagangan tersebut tidak sejalan den an kegiatan usaha nasabah; Penerimaan atau pengiriman transfer oleh nasabah dalam jumlah besar ke atau dari negara yang diketahui merupakan negara yang terkait dengan produksi, proses, dan atau pemasaran coba terlarang atau kegiatan terorisme; Penghimpunan saldo dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan karakteristik perputaran usaha nasabah yang kemudian ditransfer ke negara lain; Permintaan travellers cheques, wesel dalam mata uang asing, atau negotiable instrument lainnya dengan frekuensi tinggi;

Pembayaran dengan menggunakan travellers cheques atau wesel dalam mata uang asing khususnya yang diterbitkan oleh negara lain dengan frekuensi tinggi. Walk in Customer (seseorang yang tidak memiliki rekening di bank) tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai atas kegiatan transfer yang dilakukannya dalam jumlah besar ke luar negeri . Transfer yang dilakukan secara berulang-ulang atas sejumlah u ang ke luar negeri dibarengi dengan instruksi u ntuk membayar beneficiary dalam bentuk uang tunai.

Peningkatan yang besar dalam penyetoran uang tunai oleh nasabah tanpa penjelasan yang memadai, terutama apabila dana tersebut ditransfer kembali ke Luar Negeri dalam waktu yang singkat dengan tujuan transfer tidak terkait dengan nasabah. Laporan keuangan yang disediakan tidak konsisten dengan turn over bisnis nasabah, dan selanjutnya ditransfer ke rekening di luar negeri. Transaksi pengiriman uang yang dilakukan dari satu rekening ke rekening lainnya di luar negeri dan sebagai penerima akhir adalah pengirim yang pertama kali melakukan transaksi baik keseluruhan maupun sebagian (”U turn” transaction). INTERNAL USE ONLY © Copyright


2014

54


Transaksi yang berkaitan dengan investasi Berikut ini adalah contoh transaksi keuangan mencurigakan yang berkaitan dengan investasi.

▪

▪

▪

▪

▪ ▪ ▪

▪

Pembelian surat berharga untuk disimpan di bank sebagai kustodian yang seharusnya tidak layak apabila memperhatikan reputasi atau kemampuan finansial nasabah. Transaksi pinjaman dengan jaminan dana yang diblokir (back-to-back deposit/loan transaction ) antara Bank dengan anak perusahaan, perusahaan afiliasi, atau institusi perbankan di negara lain yang dikenal sebagai negara tempat lalu-lintas perdagangan narkotika; Permintaan nasabah untuk jasa pengelolaan investasi dengan sumber dana investasi yang tidak jelas sumbernya atau tidak konsisten dengan reputasi atas kemampuan finansial nasabah. Transaksi surat berharga dalam bentuk uang tunai dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan profil transaksi atas. Pembelian dan penjualan surat berharga tanpa tujuan yang jelas. Transfer jumlah besar atas surat berharga ke rekening yang tidak memiliki keterkaitan. Transaksi dengan pihak lawan (counterparty ) yang tidak dikenal atau sifat, jumlah dan frekuensi transaksi yang tidak lazim Investor yang diperkenalkan oleh pihak ketika (bank atau perusahaan afiliasi, atau investor lain) dari negara yang diketahui umum sebagai tempat produksi atau perdagangan narkotika.

Transaksi yang berhubungan dengan pihak - pihak yang dak dapat diidenkasi Berikut ini adalah contoh transaksi yang berhubungan dengan pihak-pihak yang tidak dapat diidentifikasi, yang dapat dikategorikan mencurigakan.

▪ Pihak keti ka yang tidak dikenali bank dan tidak memiliki hubungan dengan nasabah menjanjikan atau menjaminkan tanpa adanya penjelasan yang memadai. ▪ Permintaan pembayaran dengan informasi yang tidak akurat tentang pihak yang meminta informasi tersebut.



2014

55


Akvitas yang dapat dikategorikan ilegal Berikut ini adalah contoh mencurigakan terkait dengan aktivi as yang dapat dikategorikan ilegal.

▪ Nasabah diberitakan oleh media massa sebagai seseorang yang diduga terlibat aktivi tas illegal atau tindak pidana. ▪ Rekening nasabah diblokir atas permintaan penegak hukum terkait dengan tindak pidana/terorisme. ▪ Instruksi transfer dana masuk dari Negara tax haven atau Negara yang terkenal dengan pendanaan terorisme.

Transaksi keuangan mencurigakan melalui transaksi pinjam meminjam Berikut ini adalah contoh transaksi keuangan mencurigakan melalui transaksi pinjam meminjam.

▪ Pelunasan pinjaman bermasalah secara tidak terduga; ▪ P ermintaan fasilitas pinjaman dengan agunan yang asal usulnya dari aset yang diagunkan tidak jelas tau tidak sesuai den an reputasi dan kemampuan finansial nasabah ▪ Permintaan nasabah kepada Bank untuk memberikan fasilitas pendanaan dimana porsi dana sendiri Nasabah dalam fasilitas dimaksud tidak jelas asal usulnya, khususnya apabila terkait dengan properti

Transaksi keuangan mencurigakan yang melibatkan karyawan Bank dan atau agen Berikut ini adalah contoh transaksi keuangan mencurigakan yang melibatkan karyawan Bank dan atau agen.

▪ ▪

Peningkatan kekayaan karyawan dan agen Bank dalam jumlah besar tanpa disertai penjelasan yang memadai; Hubungan transaksi melalui agen yang tidak dilengkapi dengan informasi yang memadai mengenai penerima akhir (ultimat e beneficiar y) .



2014

56


Tipe - pe transaksi lainnya

Berikut ini adalah contoh transaksi keuangan mencurigakan dengan tip tipe t ansaksi lainnya.

▪ Pembelian atau penjualan sejumlah besar logam berharga oleh interim customer . ▪ Pembelian cek bank dalam skala besar oleh interim customer . ▪ Perluasan atau peningkatan penggunaaan fasilitas penyetoran/tabungan yang tidak diikuti dengan aktivitas bisnis atau personal nasabah yang meningkat. ▪ Aktivitas rekening tidak setara dengan profile nasabah (misal: umu m, pekerjaan, pendapatan). ▪ Nasabah sering mengubah alamat dan tanda tangan. ▪ Sejumlah besar dana diterima, dan tiba-tiba digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh fasilitas perbankan.

▪ ▪ ▪

Seseorang yang baru berusia sekita 17-26 tahun membuka rekening dan melakukan penarikan atau transfer dana dalam waktu yang singkat, yang dapat diindikasikan sebagai pendanaan teroris. Nasabah menerima dana dari organisasi keagamaan atau amal dan memanfaatkan dananya untuk pembelian asset atau mentransfer dana dimaksud keluar dalam waktu yang relatif pendek Nasabah atau WIC yang bersikeras tidak mau memberikan informasi dan dokumen yang dipersyaratkan atau hanya mau memberikan informasi yang minim, dan atau memberikan informasi yang tidak sesuai dengan dokumen pendukung.



2014

57


Transaksi yang terkait dengan perilaku nasabah atau pelaku transaksi Berikut ini adalah contoh transaksi yang terkait dengan perilaku nasabah atau pelaku transaksi yang dapat dikategorikan mencurigakan.

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Menggunakan banyak nama untuk melakukan transaksi yang serupa. Transaksi tidak konsisten dengan profil nasabah Banyak transaksi yang serupa yang dilakukan pada hari yang sama di lokasi yang berbeda. Transfer uang dengan jumlah yang banyak dari individu kepada bisnis yang diluar dari kebiasaan. Pihak ketiga hadir dalam keseluruhan transaksi namun tidak berpartisipasi dalam transaksi aktual. Nasabah bersikeras/memaksa agar transaksi dilakukan dengan cepat. Transaksi dilakukan melalui telepon atau faksimili atau internet (non face to face). Transfer dana dalam jumlah yang banyak ke atau dari luar negeri dengan instruksi untuk pembayaran dalam bentuk tunai.

Perilaku yang mencurigakan Berikut ini adalah contoh perilaku nasabah mencurigakan :

▪

▪

▪ ▪

▪

▪

yang

Aspek psikologis dari nasabah pada saat melakukan transaksi dengan petugas bank (gugup, tergesa-gesa, tidak percaya diri, dan lain-lain.) Nasabah/calon nasabah menggunakan dokumentasi identifikasi yang diragukan kebenarannya atau diduga palsu. Nasabah/calon nasabah menolak untuk memberikan informasi yang disyaratkan tanpa alasan yang jelas. Nasabah atau kuasanya mencoba mempengaruhi petugas bank untuk tidak mencatat setiap laporan yang berkaitan dengan transaksi atau bahkan tidak menyimpan setiap laporan transaksi. Nasabah tidak bersedia memberikan informasi tentang transaksi yang dilakukannya pada saat petugas melakukan klarifikasi/konfirmasi Nasabah membuka rekening hanya untuk jangka pendek.



2014

58


LAMPIRAN Tabel 1 : Informasi Calon Nasabah / Benecal Owner yang Wajib Diminta Perorangan

Perusahaan (termasuk bank)

Yayasan Perkumpulan

Lembaga Negara / Pemerintah, Lembaga Internasional, Perwakilan Asing

a

Nama lengkap termasuk alias.

Nama perusahaan

Nama yayasan/ perkumpulan

Nama

b

Nomor dokumen identitas

Nomor izin usaha dari instansi yang berwenang

Nomor izin bidang kegiatan/ usaha (termasuk bidang kegiatan/ usaha) atau tujuan yayasan atau nomor bukti pendaftaran pada instansi yang berwenang,

Alamat kedudukan

c

Alamat tempat tinggal yg tercantum pada kartu identitas

Alamat kedudukan

Alamat kedudukan

d

Alamat tempat tinggal terkini termasuk no. telp. apabila ada

Tempat dan tanggal pendirian


e

Tempat dan tanggal lahir

Bentuk badan hukum

Bentuk badan hukum (apabila berbadan hukum)

f

Kewarganegaraan

Identi as Beneficial Owner apabila ada

Identitas Beneficial Owner apabila ada

g

Sumber dana/ sumber penghasilan

Sumber dana

Sumber dana

h

Jenis kelamin

Maksud dan tujuan hubungan usaha


i

Status perkawinan

Informasi lain yang diperlukan mis. keterangan mengenai pelanggan utamanya

Informasi lain yang diperlukan

j


k

Pekerjaan (nama perusahaan/ institusi, alamat perusahaan/ institusi, dan jabatan)

l

Perkiraan nilai transaksi dlm 1 thn

m


n

NPWP *)

o

Informasi lain

*)

▪ Nomor NPWP wajib diberlakukan terhadap Calon Nasabah atau Nasabah yang berdasarkan undangundang yang berlaku wajib memiliki NPWP dan telah memiliki NPWP. Dalam hal calon Nasabah/Nasabah merupakan pihak yang berdasarkan Undang-Undang tidak wajib memiliki NPWP seperti ibu rumah tangga, pelajar/mahasiswa, maka nomor NPWP yang digunakan adalah nomor NPWP dari Beneficial Owner alon Nasabah/ Nasabah tersebut antara lain suami dan orangtua dari calon Nasabah/ Nasabah. ▪ Bagi Calon Nasabah Perorangan yang belum memiliki NPWP, wajib diminta surat pernyataan yang menyatakan belum memiliki NPWP dan berkomitmen akan segera menyampaikan setelah memiliki NPWP. INTERNAL USE ONLY © Copyright


2014

59


Tabel 2 : Informasi Walk In Customer (WIC) yang Wajib Diminta WIC yang melakukan transaksi sebesar Rp 100 juta atau lebih

WIC yang melakukan transaksi di bawah Rp 100 juta

Perorangan

Perusahaan

Perorangan

Perusahaan

a


Nama perusahaan


Nama perusahaan

b


Nomor izin usaha dari instansi yang berwenang


Alamat kedudukan

c

Alamat tempat tinggal yang tercantum pada kartu identitas

Alamat kedudukan

Alamat tempat tinggal yang tercantum pada kartu identitas.

d

Alamat tempat tig gal terkini termasuk no. telephon apa bila ada


Catatan : Dibuktikan dengan dokumen identitas asli

e

Tempat dan tanggal lahir

Bentuk badan hukum

f

Kewarganegaraan

Identi tas Beneficial Owner apabila ada

g

Pekerjaan

Sumber dana

h

Jenis kelamin


i

Status perkawinan

Informasi lain yang diperlukan

j


k

Sumber dana

l

Perkiraan nilai transaksi dalam 1 tahun

m

Sumber penghasilan

n


o

NPWP *)

p

Informasi lain

*) Bagi W I C dengan nilai transaksi Rp 100 juta atau lebih yang belum memiliki NPWP, wajib diminta surat pernyataan yang menyatakan belum memiliki NPWP.



2014

60


Tabel 3 : Dokumen Pendukung Calon Nasabah Perorangan dan Perusahaan

Perorangan

Perusahaan (selain Bank)

Perorangan (berupa Bank)

a

Dokumen identitas

Akte Pendirian dan/atau Anggaran Dasar

Specimen tanda tangan anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan atau yang diberikan kuasa untuk melakukan transaksi dengan bank

b

Spesimen tanda tangan

Dokumen identitas anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan atau pihak yang diberi kuasa untuk melakukan hubungan usaha dengan Bank

e

Specimen tanda tangan anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan atau yang diberikan kuasa untuk melakukan transaksi dengan bank

d

Kartu NPWP bagi Nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku

e

Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang

f

Deskripsi kegiatan usaha perusahaan

g

Struktur manajemen perusahaan

h

Struktur kepemilikan perusahaan



2014

61


Tabel 4 : Dokumen Pendukung Calon Nasabah selain Perorangan dan Yayasan

Perkumpulan

Lembaga Negara/ Pemerintah, lembaga internasional, perwakilan asing

a

Dokumen identitas anggota pengurus yang berwenang mewakili yayasan untuk melakukan hubungan usaha dengan Bank

Pihak yang berwenang mewakili perkumpulan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank

Surat penunjukan bagi pihak -pihak yang berwenang mewakili lembaga atau perwakilan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank

b

Deskripsi kegiatan yayasan

Nama penyelenggara perkumpulan

Spesimen tandatangan

e

Struktur pengurus yayasan


d


Tabel 5 : Dokumen Pendukung Benecial Owner BO dari Nasabah Perorangan

BO dari Nasabah Perusahaan/Yayasan /Perkumpulan

b

hubungan hukum antara calon Nasabah atau WIC dengan Beneficial Owner yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk lainnya

dokumen dan/atau informasi identitas pemilik atau pengendali akhir perusahaan, yayasan,atau perkumpulan

e

pernyataan dari calon Nasabah atau WIC mengenai kebenaran identi tas maupun sumber dana dari Beneficial Owner

pernyataan dari calon Nasabah atau WIC mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari Beneficial Owner

BO dari Nasabah berupa Bank Bank lain di dalam negeri pernyataan tertulis dari Bank di dalam negeri bahwa identi as Beneficial Owner telah dilakukan verifikasi oleh Bank lain di dalam negeri tersebut

Bank lain di luar negeri *) pernyataan tertulis dari Bank di luar negeri bahwa identitas Beneficial Owner telah dilakukan verifikasi oleh Bank di luar negeri tersebut

*) Bank lain di luar negeri yang dimaksud adalah Bank lain di luar negeri yang menerapkan Program APU dan PPT yang paling kurang setara dengan ketentuan Bank Indonesia.



2014

62


Tabel 6: KARTU PEMANTAUAN USAHA PENGKINIAN DATA YANG BELUM BERHASIL No. (1)

No. Customer (2)

Nama Nasabah (3)

Usaha ke-1 (4)

Usaha ke-2 (5)

Usaha ke-3 (6)

Hasil Akhir (7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Keterangan : 1. Nomor urut 2. Nomor CIN nasabah yang akan dikinikan 3. Nama nasabah 4. Usaha yang dilakukan oleh cabang, misalnya telepon/surat tanggal berapa, dititipkan ke Account Officer (AO) dll, beserta hasilnya. 5. Sama dengan (4) 6. Sama dengan (4) 7. Hasil akhir atas usaha yang dilakukan oleh cabang, misalnya berhasil dikinikan atau belum berhasil dikinikan, beserta tanggalnya.



2014

63


Lembar Jawaban CSO Tingkat Risiko Nasabah / Risk Based Approach (hanya untuk pihak Bank)

No.1

Informasi tambahan (Enhanced Due Dilligence) > khusus Hasil Akhir risiko : Tinggi

Tingkat Risiko Nasabah / Risk Based Approach (hanya untuk pihak Bank)

No.2

Informasi tambahan (Enhanced Due Dilligence) > khusus Hasil Akhir risiko: Tinggi



2014

64


No.3

Tingkat Risiko Nasabah /Risk Based Approach (hanya untuk pihak Bank)

Informasi tambahan (Enhanced Due Dilligence) > khusus Hasil Akhir risiko : Tinggi

Tingkat Risiko Nasabah /Risk Based Approach (hanya untuk pihak Bank)

No.4

Informasi tambahan (Enhanced Due Dilligence) > khusus Hasil Akhir risiko: Tinggi



2014

65


Lembar Jawaban Teller No.1

No.2



2014

66


No.3

No.4



2014

67

APU PPT

Recommend Documents