D Jenis-Jenis Pengeluaran Daerah Pengaruh APBD terhadap Perekonomian
Pengeluaran Negara Daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) marupakan : Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah Sebagai wujud pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan daerah Terdiri dari anggaran pendapatan anggaran belanja dan anggaran pembia!aan Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rak!ak Daerah (DPRD) Berlaku dari tanggal " #anuari hingga $"
Fungsi Otorisasi Fungsi Perencanaan
Fungsi Pengawasa n
Fungsi Alokasi
Fungsi Distribusi Fungsi Stabilitas
Fungsi Otorisasi Anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan% Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan%
Fungsi Perencanaa n Anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun !ang bersangkutan%
Fungsi Pengawas an Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pen!elenggaraan pemerintah daerah%
Fungsi Alokasi Anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberda!a serta meningkatkan e&siensi dan e'ekti&tas perekonomian daerah%
Fungsi Distribu si kebijakankebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan%
Fungsi Stabilita s Anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupa!akan keseimbangan 'undamental perekonomian daerah%
Tujuan dari pen!usunan APBD adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran daerah dalam melaksanakan tugasn!a untuk meningkatkan produksi memberi kesempatan kerja dan menumbuhkan perekonomian untuk mencapai kemakmuran
"%eningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan mas!arakat luas* +%eningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah* $%embantu pemerintah mencapai tujuan &skal* ,%emungkinan pemerintah memenuhi prioritas belanja* -%embantu menciptakan e&siensi dan keadilan dalam men!ediakan barang dan jasa publik melalui proses
Lain-lain Penerimaan yang Sah
Penerimaan Pembiayaan
Sisa lebih penghitungan anggaran Penjualan aset daerah !ang dipisahkan Penjualan in.estasi lainn!a Pinjaman luar negeri Pinjaman dari pemerintah pusat Pinjaman daerah otonom lainn!a Pinjaman dari B/01B/D Pinjaman bank
Pendapatan hibah Dana darurat Pendapatan lainlain
Pendapatan Asli Daerah
Pajak daerah Retribusi daerah 2asil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan keka!aan daerah !ang dipisahkan Pendapatan daerah lainn!a !ang sah
Dana Perimbangan
Bagi hasil pajak Bagi hasil bukan pajak sumber da!a alam Dana alokasi khusus !ang meliputi bidang pendidikan kesehatan in'rastruktur kelautan dan perikanan Dana alokasi
"%Belanja operasi adalah pembelanjaan rutin !ang dilakukan pada waktuwaktu tertentu% +%Belanja modal terdiri dari belanja aset tetap dan belanja aset lainn!a% $%Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran rutin !ang tidak dapat
Bagi hasil pendapatan (bagi hasil pajak retribusi dan pendapatan lainlain)
APBD disusun melalui beberapa tahap kegiatan% 3egiatan tersebut antara lain sebagai berikut :
Pemerintah daerah men!ampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutn!a sejalan dengan rencana kerja pemerintah daerah sebagai landasan pen!usunan RAPBD kepada DPRD selambatlambatn!a pertengahan juni tahun berjalan% DPRD membahas kebijakan umum APBD !ang diajukan oleh pemerintah daerah dalam
Berdasarkan kebijakan umum APBD !ang telah disepakati dengan DPRD pemerintah daerah bersama DPRD membahas prioritas dan pla'on anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap satuan kerja perangkat daerah%
Dalam rangka pen!usunan RAPBD kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran men!usun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah tahun berikutn!a%
Rencana kerja satuan kerja perangkat daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja !ang akan dicapai disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutn!a setelah tahun anggaran !ang sudah disusun disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD%
2asil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan pen!usunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun berikutn!a%
3etentuan lebih lanjut mengenai pen!usunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah diatur dengan peraturan daerah%
Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumendokumen pendukungn!a kepada DPRD pada minggu pertama bulan oktober tahun sebelumn!a%
Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan // !ang mengatur susunan dan kedudukan DPRD
DPRD dapat mengajukan usul !ang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD
Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat lambatn!a satu bulan sebelum tahun anggaran !ang bersangkutan dilaksanakan
APBD !ang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi 'ungsi program kegiatan dan jenis belanja
Apabila DPRD tidak men!etujui rancangan peraturan daerah untuk membia!ai keperluan setiap bulan pemerintah daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi tinggin!a sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumn!a
a%Dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi mas!arakat b%Dapat menciptakan kestabilan keuangan daerah karena dapat mengatur jumlah uang !ang beredar di mas!arakat c% Dapat menimbulkan in.estasi mas!arakat karena dapat mengembangkan industriindustri di daerah d%Dapat memperlancar distribusi
